Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (3/6/2026) di tengah sentimen negatif investor yang bertubi-tubi. Terbaru, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk Danantara Investment Management.

Berdasarkan data IDX Mobile, IHSG ditutup melemah 254,36 poin atau sebesar 4,11% ke level 5.941,07 pada penutupan perdagangan. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang terendah 5.842 hingga tertinggi 6.213,18.

Dari sisi likuiditas, total nilai transaksi hari ini mencapai Rp25,19 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 36,2 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 2,72 juta kali.

Sebanyak 75 saham bergerak menghijau, 726 saham memerah, dan sisanya 158 saham cenderung stagnan.

Sejumlah saham yang mendorong pelemahan dari indeks LQ45 adalah saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) turun 14,91% ke level Rp3.310, disusul saham PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) turun 12,12% ke level Rp2.320. Berikutnya saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) turun 11,98% ke level Rp294.

Saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) juga turun 11,82% ke level Rp2.610, dan saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) turun 10% ke level Rp1.305.

Sebaliknya saham yang mampu menahan pelemahan lebih dalam adalah saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) naik 0,67% ke level Rp 1.495, dan saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) naik 0,34% ke level Rp22.075.

Tim riset Phintraco Sekuritas mengatakan tren pelemahan IHSG telah terjadi jelang penutupan sesi I perdagangan hari ini. IHSG melemah lebih dari 4%, menembus level psikologis 6.000, hingga mendekati level 5.900.

Menurut tim riset Phintraco Sekuritas sentimen datang dari Moody's Ratings menetapkan peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk Danantara Investment Management menjadi salah satu sentimen terbesar melemahnya pergerakan IHSG hari ini.

Kondisi ini diiringi dengan nilai tukar rupiah kembali tertekan, melemah menembus level Rp17,926 per dolar AS, yang antara lain disebabkan oleh berbalik menguatnya kembali harga minyak dunia yang menambah kekhawatiran pasar akan potensi melebarnya defisit APBN serta meningkatnya laju inflasi.

Dari global, belum tercapainya kesepakatan perdamaian antara AS-Iran telah mendorong penguatan harga minyak yang sebelumnya sempat koreksi. Sehingga menimbulkan kecemasan akan meningkatnya laju inflasi, di mana inflasi pada Mei 2026 telah meningkat hingga 3.08% YoY.

Menurut tim meskipun laju inflasi masih dalam kisaran target BI (1,5%-3,5%), tetapi jika harga minyak bertahan di level tinggi dalam waktu lama, dikhawatirkan inflasi akan kembali meningkat.

Sehingga potensi kenaikan BI Rate masih terbuka di tengah potensi kenaikan inflasi dan berlanjutnya depresiasi Rupiah. Tren kenaikan suku bunga berpotensi menjadi sentimen negatif bagi bursa saham.

Tak hanya itu, Investor juga cemas menantikan pengumuman MSCI pada Juni 2026, di mana MSCI akan mengumumkan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang diestimasikan pada 18 Juni yang menilai akses pasar bagi investor internasional

Selain itu juga sentimen MSCI 2026 Annual Market Classification Review yang menentukan klasifikasi pasar saham suatu negara

Menurutnya pasar domestik menunggu keputusan MSCI terkait hasil evaluasi reformasi pasar modal Indonesia. Sebelumnya MSCI menyatakan kekhawatiran mengenai transparansi kepemilikan saham dan likuiditas beberapa emiten, serta membuka kemungkinan peninjauan status Indonesia sebagai Emerging Market.

Pada April 2026, MSCI memperpanjang masa review hingga Juni 2026 sebelum mengambil keputusan akhir.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings (Moody's) memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), namun menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia. Moody's menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (medium-term notes/MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM. Seluruh prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

“Peringkat emiten Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif ini diselaraskan dengan peringkat kedaulatan (sovereign rating) pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya di dalam kerangka institusional Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah,” ujar Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Moody's menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, serta ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Selain itu, Moody's mengklasifikasikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) dan menerapkan pendekatan top-down.

Moody's juga tidak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA), yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang masih baru, rekam jejak yang terbatas, serta belum adanya operasi mandiri yang signifikan.

“Oleh karena itu, peringkat ini utamanya didorong oleh keterkaitan kedaulatan (sovereign linkage) alih-alih kekuatan kredit mandiri,” ujar Rachel.

Moody's mempertimbangkan tingginya tingkat pengawasan pemerintah dan integrasi tata kelola yang mendukung kemungkinan sangat tinggi adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu.

Integrasi tata kelola tersebut diperkuat oleh adanya tumpang tindih (overlap) manajemen senior dan perwakilan dewan antara BPI Danantara dan DIM, yang mendukung penyelarasan strategi serta eksekusi investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings memberikan peringkat kredit Baa2 kepada Danantara Investment Management (DIM), entitas investasi yang berada di bawah struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Meski demikian, Moody's menetapkan outlook negatif, sejalan dengan prospek peringkat utang Pemerintah Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis pada Rabu (3/6/2026), Moody's menilai peringkat Danantara Investment Management setara dengan peringkat negara Indonesia karena kuatnya keterkaitan antara DIM dengan pemerintah, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan jika dibutuhkan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, mengatakan peringkat Baa2 untuk DIM didukung oleh struktur kelembagaan Danantara yang menempatkan perusahaan sebagai bagian penting dalam pengelolaan investasi negara.

"Danantara Investment Management memperoleh peringkat Baa2 dengan outlook negatif yang selaras dengan peringkat sovereign Pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikan dalam kerangka kelembagaan Danantara dan ekspektasi kami terhadap dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu," tulis Moody's dalam laporannya.

Moody's juga memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program penerbitan surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan perusahaan tersebut.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) atau entitas yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah.

Menurut Moody's, DIM masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga belum memiliki rekam jejak operasional yang panjang maupun aktivitas usaha yang cukup untuk dinilai secara mandiri. Karena itu, lembaga pemeringkat tersebut belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA) atau penilaian kekuatan kredit independen kepada DIM.

Sebaliknya, peringkat yang diberikan saat ini lebih mencerminkan kedekatan dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan.

DIM sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur Danantara. Perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi badan usaha milik negara (BUMN).

Moody's menilai hubungan kepemilikan tersebut bersifat kuat dan berkelanjutan karena setiap perubahan kepemilikan memerlukan perubahan regulasi melalui amendemen undang-undang.

Pengawasan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat

Dalam penilaiannya, Moody's juga menyoroti tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap DIM.

Anggaran tahunan DIM merupakan bagian dari anggaran BPI Danantara yang harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Dewan tersebut beranggotakan 11 orang, termasuk sembilan menteri aktif di kabinet.

Selain itu, rencana kerja dan anggaran perusahaan juga wajib dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setiap keputusan investasi yang dilakukan DIM juga harus melalui mekanisme persetujuan berlapis, mulai dari Komite Investasi internal, direksi, dewan komisaris hingga BPI Danantara sebagai pemegang saham, tergantung besaran dan materialitas transaksi.

Moody's menilai struktur tersebut memperkuat keyakinan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan luar biasa secara cepat apabila diperlukan.

Dari sisi keuangan, Moody's menilai posisi likuiditas DIM sangat kuat. Perusahaan telah menerima suntikan modal awal sebesar Rp70 triliun pada 2025 dan diperkirakan memperoleh tambahan Rp50 triliun pada 2026 dari BPI Danantara.

Selain modal tersebut, DIM juga telah menghimpun dana melalui penerbitan Patriot Bonds senilai Rp68,4 triliun serta fasilitas kredit bergulir (revolving credit facility) sebesar US$10 miliar, dengan komitmen pendanaan sekitar US$1 miliar.

Peringkat Akan Bergerak Sejalan dengan Indonesia

Meski memperoleh peringkat investment grade, Moody's menegaskan bahwa prospek negatif pada DIM mencerminkan outlook negatif yang saat ini melekat pada peringkat sovereign Indonesia.

Ke depan, perubahan peringkat DIM kemungkinan besar akan mengikuti arah peringkat kredit Indonesia. Jika peringkat sovereign Indonesia meningkat, peringkat DIM berpotensi ikut naik selama hubungan perusahaan dengan pemerintah tetap kuat. Sebaliknya, penurunan peringkat sovereign atau melemahnya hubungan DIM dengan pemerintah dapat menjadi faktor yang menekan peringkat perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Fitch Ratings menegaskan peringkat kredit sejumlah bank besar di Indonesia di level investment grade ‘BBB’ dengan outlook negatif, mencerminkan tekanan yang masih membayangi peringkat kedaulatan Indonesia.

Dalam laporan terpisah tertanggal 20 April 2026, Fitch mengafirmasi peringkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta Bank Central Asia Tbk pada level ‘BBB’ dengan outlook negatif. Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia juga ditegaskan pada level serupa.

Fitch menyebut outlook negatif tersebut sejalan dengan revisi outlook sovereign Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026, yang dipicu meningkatnya ketidakpastian kebijakan fiskal dan risiko eksternal.

“Outlook negatif ini mencerminkan tekanan dari sisi eksternal, termasuk potensi kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik, yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur,” tulis Fitch dalam laporannya.

Fitch menilai peringkat bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, dan BRI sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dukungan pemerintah. Hal ini tercermin dari Government Support Rating (GSR) di level ‘bbb’, yang menunjukkan kemungkinan tinggi adanya bantuan luar biasa dari negara jika dibutuhkan.

Bank Mandiri, misalnya, dinilai memiliki peran sistemik tinggi sebagai bank terbesar di Indonesia dengan pangsa kredit sekitar 22% dan dana pihak ketiga 21%. Hal serupa juga berlaku bagi BRI yang dominan di segmen mikro, serta BNI sebagai salah satu bank terbesar nasional.

Sementara itu, Indo Eximbank dinilai memiliki peran kebijakan yang krusial dalam mendukung ekspor nasional, khususnya UMKM, serta memiliki landasan hukum kuat yang memastikan dukungan negara.

Di tengah outlook negatif, Fitch menilai fundamental perbankan nasional tetap solid. Lingkungan operasional dinilai masih kondusif dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2026 dan 5,0% pada 2027, jauh di atas median negara berperingkat ‘BBB’.

Kualitas aset perbankan juga relatif terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) bank-bank besar umumnya berada di kisaran rendah, seperti Bank Mandiri di level 1,1% dan BCA sekitar 1,7%. Cadangan kerugian kredit juga dinilai memadai untuk meredam potensi peningkatan risiko.

Dari sisi profitabilitas, bank-bank besar dinilai tetap mampu mencetak kinerja solid, ditopang keunggulan franchise, pricing power, serta basis pendanaan yang kuat.

Tekanan dari Margin dan Modal

Meski demikian, Fitch mengingatkan adanya sejumlah tekanan ke depan. Margin bunga bersih (NIM) diperkirakan masih menghadapi tekanan, meski mulai mereda seiring mendekati akhir siklus penurunan suku bunga.

Selain itu, rasio permodalan berpotensi tertekan akibat tingginya pembagian dividen. Bank Mandiri, misalnya, mencatat payout ratio hingga 78% dari laba, sementara BNI sekitar 65%. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi ruang penyangga modal dalam jangka menengah.

Di sisi lain, pertumbuhan kredit diperkirakan melambat dalam 12–18 bulan ke depan sejalan dengan normalisasi sektor dan meningkatnya kehati-hatian terhadap risiko.

Berbeda dengan bank BUMN, peringkat Bank Central Asia Tbk lebih didorong oleh kekuatan fundamental internal (viability rating).

Fitch menyoroti keunggulan BCA dalam pendanaan murah (CASA tinggi), kualitas aset yang sangat baik, serta rasio permodalan yang sangat kuat dengan CET1 mencapai sekitar 29%.

Namun demikian, outlook negatif tetap melekat akibat keterkaitan dengan peringkat sovereign Indonesia.

Fitch menegaskan bahwa pergerakan peringkat bank-bank tersebut sangat bergantung pada peringkat kedaulatan Indonesia. Penurunan rating sovereign berisiko langsung menekan peringkat bank, terutama yang bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebaliknya, revisi outlooksovereign menjadi stabil dapat mendorong perubahan outlook bank menjadi stabil. Namun, peluang kenaikan peringkat dinilai terbatas dalam jangka pendek mengingat outlook masih negatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (indonesia Eximbank) menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai revisi outlook itu bisa membuat cost of fund atau biaya dana Indonesia Eximbank menjadi mahal.

Kemudian, lanjutnya, biaya bunga naik karena persepsi risiko dan kemampuan mengembalikan dana simpanan turun. Begitu juga saat menerbitkan obligasi di pasar valas menjadi semakin sulit diserap.

“Implikasinya bunga penyaluran pinjaman terutama ke UMKM berorientasi ekspor jadi lebih tinggi bunganya dan plafon bisa lebih rendah,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Oleh karena itu, dia berpendapat strateginya adalah harus memperbaiki tata kelola Danantara. Hal ini karena penilaian rating yang dilakukan terkait dengan keseluruhan manajemen risiko Danantara.

Menurut Bhima, Danantara jangan sampai masuk ke proyek yang berisiko tinggi seperti gasifikasi batu bara dan juga dividend payout ratio BUMN harus dirasionalisasikan.

“Jadi, Fitch Ratings dan Moodys Ratings itu mengingatkan soal besarnya dividen BUMN yang diambil Danantara itu bisa menghambat capex,” sebutnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai revisi outlook LPEI atau Indonesia Eximbank menjadi negatif mencerminkan kuatnya keterkaitan lembaga tersebut dengan kondisi kredit negara.

Baginya, perubahan itu mengikuti revisi outlook sovereign Indonesia, sehingga risiko utama yang dihadapi Indonesia Eximbank adalah meningkatnya sovereign linkage risk.

“Artinya, jika peringkat sovereign benar-benar diturunkan, maka besar kemungkinan rating lembaga ini juga akan ikut tertekan karena selama ini profil kreditnya banyak ditopang oleh ekspektasi dukungan pemerintah,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Dari sisi operasional, jelasnya, outlook negatif ini berpotensi memicu repricing risiko di pasar keuangan. Pasalnya, investor global biasanya menjadikan rating sebagai acuan utama dalam menentukan premi risiko, sehingga perubahan outlook dapat meningkatkan biaya pendanaan, khususnya untuk pembiayaan valas yang menjadi sumber utama bagi Indonesia Eximbank dalam menyalurkan kredit ekspor.

Jika biaya dana meningkat, imbuhnya, ruang margin Indonesia Eximbank bisa tertekan dan pada akhirnya berpotensi memengaruhi daya saing pembiayaan bagi eksportir nasional.

“Selain itu, revisi outlook juga dapat memunculkan persepsi bahwa kapasitas fiskal pemerintah untuk memberikan dukungan tidak sekuat sebelumnya, meskipun komitmen dukungan itu sendiri masih tetap ada,” tegas Yusuf.

Oleh sebab itu, dia menyarankan Indonesia Eximbank memperkuat fondasi fundamentalnya sehingga tidak terlalu bergantung pada dukungan negara dalam penilaian kredit. Baginya, penguatan kualitas aset, kecukupan modal, serta manajemen risiko pembiayaan ekspor menjadi kunci agar profil kreditnya lebih fundamental-driven.

Selain itu, ujarnya, diversifikasi sumber pendanaan juga penting. Misalnya dengan memperbesar porsi pendanaan domestik melalui obligasi rupiah atau memperluas kerja sama dengan lembaga keuangan pembangunan internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, maupun Japan Bank for International Cooperation, yang umumnya menyediakan pembiayaan jangka panjang dengan biaya yang lebih stabil.

“Di saat yang sama, transparansi kinerja dan komunikasi yang proaktif kepada investor juga penting untuk menjaga kepercayaan pasar selama periode outlook negatif,” tegasnya.

Selanjutnya, Indonesia Eximbank juga dinilai perlu memastikan setiap penugasan kebijakan dari pemerintah tetap memiliki mekanisme kompensasi risiko yang jelas agar tidak membebani neraca lembaga.

“Dalam jangka menengah, perbaikan outlook pada akhirnya juga sangat terkait dengan perbaikan outlook sovereign Indonesia sendiri, sehingga kontribusi Indonesia Eximbank dalam memperkuat ekspor nasional dan stabilitas devisa menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki persepsi risiko negara di mata lembaga pemeringkat,” tutup Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank buka suara ihwal penurunan outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing dari sebelumnya stabil menjadi negatif oleh Fitch Ratings.

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI, Sukatmo Padmosukarso menjelaskan LPEI 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dianggap sebagai sovereign.

Dia turut menyebut bahwa meski kondisi perekonomian akhir-akhir kemarin tidak dalam kondisi yang baik, LPEI tetap masih mendapatkan rating yang baik dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idAAA (triple A).

“Nah, penurunan untuk outlookrating-nya Indonesia, LPEI itu terkait dengan karena kami sovereign, kalau sovereign-nya turun kami ikut turun, itu as simple as that sebenarnya,” katanya dalam acara media visit di Kantor Redaksi Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dia meneruskan, hingga kini belum ada komunikasi langsung yang bersifat khusus antara pihaknya dengan Fitch Ratings. Namun, dia menyebut Indonesia Eximbank sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan Fitch Ratings.

Sementara itu, Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia LPEI Agus Sudiarto menilai perubahan outlook tersebut tidak memengaruhi hubungan lembaga dengan para kreditur maupun pemegang surat utang.

Dia berujar bahwa LPEI tetap menjaga kinerja dan pemenuhan kewajiban kepada para pemberi pinjaman, termasuk fasilitas sindikasi dari sejumlah bank luar negeri yang diperoleh pada tahun lalu.

“Sehingga meskipun ada perubahan outlook dari Fitch ataupun lembaga rating lainnya, hal tersebut tidak terlalu memengaruhi. Sebab, rating-nya saya rasa masih tetap, cuma outlook-nya yang berbeda ini,” tutup Agus.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) empat bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Keempat bank tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indo Eximbank).

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (9/3/2026), Fitch menegaskan bahwa peringkat jangka panjang di level ‘BBB’ tetap dipertahankan, begitu pula dengan Government Support Rating (GSR) dan Short-Term IDR masing-masing bank.

Perubahan outlook tersebut mengikuti langkah Fitch sebelumnya yang merevisi outlook peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 4 Maret 2026, sementara rating tetap berada di level BBB.

Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa fundamental sektor keuangan tetap kuat, di tengah lembaga pemeringkat Fitch Ratings yang melakukan revisi outlook peringkat kredit sovereign Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang," kata Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas tetap memadai, dan profil risiko terkelola secara prudent.

Intermediasi keuangan juga terus tumbuh sejalan dengan fundamental ekonomi, sehingga mendukung pembiayaan sektor produktif dan pembangunan jangka panjang.

Reformasi struktural dalam Roadmap Pasar Modal 2023-2027 juga terus berjalan dengan kemajuan yang terukur.

Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan, penguatan ketentuan free float, penyempurnaan klasifikasi data investor, serta penegakan hukum yang tegas guna memperkuat tata kelola dan integritas pasar.

Untuk diketahui, meski merevisi outlook, Fitch Ratings tetap mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB.

Adapun revisi outlook, menurut Fitch, mencerminkan perkembangan risiko eksternal dan kebijakan yang bersifat dinamis, serta tidak merepresentasikan penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, penegasan peringkat juga menunjukkan pengakuan Fitch terhadap rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang tetap resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum tetap kuat.

Kiki menyampaikan bahwa saat ini OJK mencermati revisi outlook oleh Fitch Ratings beserta berbagai pertimbangan yang mendasari penilaian tersebut.

OJK bersama Pemerintah dan otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga kondisi sektor keuangan tetap kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung secara stabil dan resilien.

OJK juga memandang penilaian Fitch yang menempatkan Indonesia relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara peers sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan dan ketahanan institusional Indonesia.

Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK menyatakan akan terus bekerja sama dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat koordinasi kebijakan guna memastikan keselarasan, konsistensi, dan kredibilitas implementasi kebijakan, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan tetap mempertahankan program makan bergizi gratis (MBG) hingga Danantara meski program-program tersebut menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings, yang merevisi prospek (outlook) utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.

Airlangga menilai yang paling krusial adalah Indonesia masih mampu mempertahankan peringkat utang di level 'BBB' atau masuk dalam kategori layak investasi (investment grade).

"Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah [perang Israel-AS vs Iran]. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Kendati demikian, Airlangga mengaku bahwa revisi prospek dari Fitch tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah. Dia mengaku akan melakukan mengevaluasi dan memperbaiki arah kebijakan ke depan, terutama dalam memitigasi risiko dari sisi penerimaan negara yang dinilai lemah oleh Fitch.

Pemerintah, sambungnya, tengah berupaya keras mengerek tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Fitch sendiri menyoroti bahwa rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia hanya akan mencapai rata-rata 13,3% terhadap PDB selama periode 2026—2027, jauh tertinggal dari median negara setara di kategori 'BBB' yang berada di level 25,5%.

Airlangga menyatakan salah satu upaya yang sedang didorong bersama Kementerian Keuangan adalah implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax. "Nah, kita akan terus kawal aja Coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga juga menanggapi sorotan Fitch terhadap tingginya belanja sosial pemerintah, khususnya program MBG yang menelan porsi 1,3% terhadap PDB untuk periode 2025-2029, yang dinilai menjadi motor penggerak utama beban pengeluaran negara.

Mantan Menteri Perindustrian itu pun membela pelaksanaan MBG. Menurutnya, berdasarkan studi dari World Bank dan Rockefeller Foundation, program MBG bukan beban melainkan investasi sumber daya manusia (SDM) jangka menengah dan panjang.

"Dengan pelaksanaan MBG yang masif dan baik, investasi US$1 itu menghasilkan US$7. Jadi itu adalah sebuah investasi dan banyak negara melakukan itu, bahkan Amerika pun melakukan itu. Ini adalah tantangan long term dan medium term, yang tidak bisa kita menghilangkan long term hanya untuk short term," ujarnya.

Terkait evaluasi pelaksanaan program tersebut, Airlangga menyatakan bahwa MBG baru saja berjalan sehingga pemerintah akan terus melakukan pemerataan secara bertahap di lapangan.

Selain MBG, kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga masuk dalam catatan negatif Fitch. Lembaga pemeringkat yang berbasis di New York dan London itu memperingatkan potensi risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) bagi negara apabila mandat Danantara meluas ke aktivitas kuasi-fiskal melalui skema investasi berbasis utang (leverage).

Menyikapi sorotan tersebut, Airlangga menilai keraguan investor wajar terjadi mengingat Danantara adalah lembaga yang masih seumur jagung.

"Danantara kan organisasi Sovereign Wealth Fund yang baru. Tentu belum semuanya kenal dan track record-nya diperlukan. Oleh karena itu, perhatian [Fitch] itu menjadi catatan," tuturnya.

Mengenai upaya pembuktian kinerja dan transparansi lembaga investasi tersebut ke depan, Airlangga menyerahkan prosesnya secara penuh kepada manajemen Danantara.

Sebagai catatan, Fitch Ratings merevisi prospek Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif dari sebelumnya Stabil, seiring dengan ditahannya peringkat utang di level 'BBB' pada Rabu (4/3/2026).

"Peringkat ini tertahan oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta sejumlah faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada peringkat 'BBB'," tulis Fitch dalam pernyataan resminya, Rabu (4/3/2026).

prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan penyesuaian outlook sovereign credit rating Indonesia dari Fitch Ratings menjadi negatif diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan.

Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Di samping itu, inflasi yang tetap terkendali termasuk inflasi inti yang tetap rendah, serta nilai tukar rupiah yang terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Perry menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang meluas, ditopang oleh infrastruktur yang stabil, dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, revisi outlook dipengaruhi oleh pandangan Fitch mengenai meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi dan kredibilitas kebijakan Indonesia.

Meski terdapat penyesuaian outlook, Fitch dalam laporannya tetap mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB.

Fitch menyatakan bahwa afirmasi rating Indonesia ini mencerminkan rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dengan prospek pertumbuhan jangka menengah yang solid, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, dan ketahanan eksternal yang memadai.

“Afirmasi rating Indonesia pada BBB merefleksikan kepercayaan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat,” kata Perry.

Adapun BI memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target.

Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global, dengan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat dan ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2026 tetap tinggi sebesar 154,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

NPI pada tahun 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB.

BI pun akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Hal ini dilakukan dengan tetap bersinergi erat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Program Asta Cita Pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, merevisi prospek outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat BBB untuk Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR).

Perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta kekhawatiran terhadap konsistensi kerangka kebijakan ekonomi Indonesia.

SHUTTERSTOCK/TIPPAPATT Ilustrasi ekonomi, perekonomian.

Dalam laporan yang dirilis Rabu (4/3/2026), Fitch menyatakan kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, dan meningkatkan tekanan terhadap stabilitas eksternal Indonesia.

Meski demikian, Fitch masih mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level investment gradeBBB.

Ini menggambarkan rekam jejak pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi yang masih kuat dibandingkan negara dengan peringkat serupa.

“Kekuatan peringkat ini dibatasi oleh penerimaan negara yang lemah, tingginya biaya pembayaran utang, serta faktor struktural yang tertinggal seperti indikator tata kelola dibandingkan dengan negara lain dengan peringkat “BBB”,” tulis Fitch Ratings dalam laporan resminya.

Fitch menilai kebijakan ekonomi Indonesia selama ini relatif prudent, termasuk komitmen menjaga batas defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB.

Namun lembaga tersebut melihat adanya risiko perubahan arah kebijakan seiring ambisi pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen serta meningkatkan belanja sosial.

SHUTTERSTOCK/AUN PUTTIPONG Ilustrasi ekonomi dunia.

Menurut Fitch, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar berpotensi meningkatkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dalam jangka menengah.

Selain itu, Fitch juga mencermati rencana pemerintah untuk meninjau kembali Undang-Undang Keuangan Negara yang masuk dalam agenda legislasi 2026.

Jika revisi tersebut membuka ruang pelonggaran terhadap aturan defisit fiskal, hal ini dinilai dapat melemahkan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia.

Dari sisi fiskal, Fitch memperkirakan defisit anggaran Indonesia akan mencapai 2,9 persen dari PDB pada 2026, sedikit di atas target pemerintah sebesar 2,7 persen.

Tekanan terhadap anggaran terutama berasal dari peningkatan belanja sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB.

Di sisi lain, kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan negara dinilai masih terbatas.

Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB hanya sekitar 13,3 persen pada periode 2026-2027, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB yang mencapai sekitar 25,5 persen.

Pendapatan negara juga tertekan akibat melemahnya penerimaan pajak pada 2025, pembatalan sebagian kenaikan tarif PPN, serta pengalihan dividen BUMN ke dana kekayaan negara baru, Sovereign Wealth Fund Danantara.

Fitch menilai Danantara memiliki peran penting dalam mendorong investasi di sektor hilirisasi mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Dana tersebut menargetkan investasi sekitar 26 miliar dollar AS atau setara 1,7 persen PDB pada tahun ini.

Dok. Shutterstock.com Ilustrasi investasi.

Namun, lembaga pemeringkat itu juga menyoroti potensi risiko jika dana tersebut berkembang menjadi instrumen quasi-fiskal yang digunakan untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui investasi berbasis utang, yang dapat mengurangi transparansi fiskal dan meningkatkan risiko kewajiban kontingensi negara.

Selain faktor fiskal, Fitch juga menilai indikator tata kelola Indonesia masih relatif lemah dibandingkan negara lain dengan peringkat BBB. Berdasarkan indikator tata kelola Bank Dunia, Indonesia berada di persentil ke-44, di bawah median negara dengan peringkat BBB yang berada di persentil ke-56.

Tekanan sosial yang sempat muncul melalui gelombang demonstrasi pada 2025 juga dinilai berpotensi menimbulkan tantangan politik bagi pemerintah dan koalisi yang berkuasa.

Dari sisi eksternal, Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi sekitar 0,8 persen dari PDB pada 2026, terutama akibat melemahnya ekspor bersih.

Meski demikian, cadangan devisa diperkirakan masih mampu menutup sekitar lima bulan pembayaran transaksi berjalan, sejalan dengan negara sekelas.

Namun volatilitas pasar domestik dan kekhawatiran terkait tata kelola pasar modal dinilai berpotensi memicu arus keluar modal, yang dapat menekan nilai tukar rupiah serta meningkatkan biaya pinjaman.

Fitch juga menyoroti mandat Bank Indonesia (BI) yang dinilai semakin kompleks.

Bank sentral diperkirakan akan menurunkan suku bunga dua kali hingga 4,25 persen pada akhir 2026, dengan tetap menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus minus 1 persen.

Meski demikian, perluasan mandat bank sentral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan jika tekanan arus modal keluar meningkat.

Di tengah berbagai risiko tersebut, Fitch tetap menilai fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap berada di kisaran 5 persen pada periode 2026-2027, jauh di atas median negara BBB yang hanya sekitar 2,5 persen.

Permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan, didukung oleh peningkatan belanja pemerintah, investasi melalui Danantara, pelonggaran moneter, serta program hilirisasi industri.

Namun Fitch menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 akan sulit dicapai tanpa reformasi struktural yang lebih signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA —Lembaga pemeringkat global, Moody’s menetapkan peringkat Baa2 dengan outlook negatif terhadap rencana penerbitan obligasi global offshore Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data Securities Exchange and Commision (SEC) Amerika Serikat, Pemerintah Indonesia telah melaporkan prospektus yang memuat rencana penerbitan dua surat utang global. Global bond itu dirancang dalam mata uang Chinese renminbi dan euro. Namun, prospektus tersebut belum mencantumkan nilai emisi yang dibidik oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah menunjuk Bank of China (Hong Kong) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai joint lead managers dalam penerbitan obligasi global itu.

Rencana penerbitan obligasi global itu merupakan bagian dari program surat utang US$10 miliar yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia.

Terkait dengan rencana penerbitan itu, Moody’s pada 24 Februari 2026 menetapkan peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk obligasi global Indonesia berdenominasi yuan dan euro.

Dalam catatan analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa, peringkat yang diberikan Moody’s itu menegaskan status investment grade Indonesia tetapi menyoroti meningkatnya risiko kredibilitas kebijakan.

Dia mencatat bahwa Moody’s menilai kekuatan struktural menopang ketahanan jangka menengah Indonesia. Meski demikian, melemahnya prediktabilitas kebijakan dan volatilitas pasar berpotensi meningkatkan premi risiko sovereign, mendorong biaya pendanaan lebih tinggi, serta menekan arus masuk modal ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings memberikan outlook negatif kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi (CNH) dan euro (EUR) di bawah program penerbitan senilai US$10 miliar. Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi tersebut.

Melalui pengumuman di situs resmi, Moody's menyampaikan bahwa obligasi dimaksud akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia (penerbit), dan akan memiliki peringkat pari passu di antara obligasi tersebut dan dengan semua kewajiban tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya dari pemerintah.

Hasil bersih dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk tujuan pembiayaan umum.

"Peringkat tersebut mencerminkan peringkat penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia sebesar Baa2 dan prospek negatif," demikian dikutip dari situs resmi Moody's Ratings, Selasa (24/2/2026).

Untuk diketahui, peringkat Baa2 merupakan peringkat kredit kelas menengah atau medium grade dengan risiko kredit moderat. Peringkat ini masih masuk dalam kategori investment grade.

Menurut Moody's, peringkat Baa2 itu diberikan kepada obligasi pemerintah berdenominasi CHN dan EUR sebagai refleksi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, yang didukung oleh kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan faktor demografis.

Namun demikian, lembaga itu menyoroti bahwa risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan institusional menjadi lebih nyata selama setahun terakhir karena berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan.

Belum lagi, komunikasi kebijakan yang kurang efektif dinilai telah meningkatkan ketidakpastian investor.

"Peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing yang terkait, jika berlanjut, dapat melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi," terang Moody's.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% dalam jangka pendek dan menengah. Defisit APBN juga tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, sedangkan rasio utang di sekitar 40% terhadap PDB.

Akan tetapi, dari segi risiko defisit fiskal, Moody's melihat bahwa kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dengan belanja menimbulkan risiko fiskal. Hal ini dipengaruhi oleh basis penerimaan negara yang lemah di tengah kebutuhan belanja jumbo untuk ketahanan pangan dan program perumahan.

Lemahnya basis penerimaan juga menjadi risiko bagi kemampuan bayar utang pemerintah. Dengan demikian, hal ini bisa membatasi fleksiblitas fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap pergeseran kepercayaan pasar.

BPI Danantara juga menjadi sorotan lantaran dinilai adanya ketidakpastian terhadap pembuatan dan tata kelola SWF baru Indonesia itu.

Mengenai outlook negatif, Moody's mewanti-wanti kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia bisa semakin terkikis apabila pembuatan kebijakan menjadi semakin tidak bisa diprediksi.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," ujar Moody's.