JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan belum akan menambah jenis pajak baru dalam waktu dekat. Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi diputuskan tidak dilanjutkan untuk sementara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam fase pemulihan. Pemerintah memilih menahan diri agar tidak menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

“Jadi, posisi kita enggak berubah. Bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat,” kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Purbaya, indikator utama dalam penentuan kebijakan fiskal saat ini adalah stabilitas konsumsi. Pemerintah baru akan mempertimbangkan pajak baru jika daya beli masyarakat benar-benar pulih dan ekonomi menunjukkan perbaikan signifikan.

Wacana PPN jalan tol dan pajak untuk kelompok kaya sebelumnya tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2025–2029.

Rencana itu menjadi bagian dari upaya memperluas basis pajak di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tekanan fiskal.

Selain itu, kebijakan tersebut juga sempat masuk dalam rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait perluasan basis perpajakan guna menciptakan sistem pajak yang lebih berkeadilan.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum ditetapkan sebagai aturan resmi.

Purbaya mengungkapkan, dirinya tidak terlibat dalam perumusan awal wacana tersebut karena muncul sebelum ia menjabat sebagai menteri keuangan. Saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian agar arah kebijakan fiskal lebih terukur.

“Jadi itu masih rezim yang lama. Makanya kita ada perubahan sedikit-sedikit supaya lebih teratur,” ujarnya.

Alih-alih menyiapkan pajak baru, pemerintah kini memfokuskan strategi pada optimalisasi penerimaan dari sistem yang sudah berjalan. Penegakan hukum terhadap wajib pajak menjadi prioritas untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktik underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya. Dugaan ini ditemukan pada sejumlah perusahaan baja penanaman modal asing asal China.

Sekitar 40 perusahaan disebut belum menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh. Pemerintah menilai langkah meningkatkan kepatuhan tersebut lebih mendesak dibanding memperluas jenis pungutan.

“Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual,” kata Purbaya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Tahan Pajak Baru, Fokus Kejar Kepatuhan 40 Perusahaan Baja China dan telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tok! Menkeu Purbaya Tarik Rencana Pungut Pajak Tol dan Orang Kaya

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sedang menggodok wacana kebijakan insentif kendaraan listrik bersama Kementerian Perindustrian.

Purbaya mengatakan, insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu, jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin Rp5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Sebelum adanya aturan Permendagri itu, pemilik kendaraan listrik tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, dengan adanya Permendagri ini, biaya kepemilikan pasti akan naik.

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96 persen menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7 persen.

Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20 persen.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan membuka ruang bagi kebijakan pajak baru selama pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat belum menunjukkan penguatan yang meyakinkan.

Menurut Menkeu Purbaya, kondisi konsumsi domestik masih menjadi faktor utama yang diperhatikan sebelum pemerintah mempertimbangkan langkah fiskal tambahan, termasuk menaikkan tarif pajak yang sudah ada.

“Komitmennya tetap sama. Selama belum ada perbaikan signifikan pada daya beli dan ekonomi, tidak ada pajak baru maupun kenaikan tarif pajak,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, pemerintah menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur momentum pemulihan, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat kepercayaan konsumen.

Terkait target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang kerap disebut sebagai ambang ideal, Menkeu Purbaya mengatakan angka tersebut bukan patokan kaku. Menurutnya, pertumbuhan yang mendekati level itu sudah dapat menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi bergerak ke arah yang lebih sehat.

Bagi pemerintah, kata dia, yang terpenting adalah memastikan kebijakan fiskal apa pun tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang sedang dibangun.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu berbagai potensi pajak baru, termasuk wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol.

Soal isu tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan belum ada keputusan final. Pemerintah, kata dia, masih akan mengkaji usulan itu melalui analisis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Ia juga menyoroti munculnya berbagai spekulasi mengenai penambahan pajak di sejumlah sektor, yang menurutnya belum seluruhnya didasarkan pada kajian resmi pemerintah.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu.

Meski demikian, Menkeu Purbaya memberi sinyal peningkatan penerimaan belum otomatis menjadi alasan untuk menambah beban pajak baru, terutama saat daya beli masyarakat masih menjadi perhatian.

Adapun wacana PPN jalan tol sebelumnya masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2025–2029 sebagai salah satu opsi memperluas basis penerimaan negara. Namun, pemerintah menegaskan opsi tersebut masih berada dalam tahap evaluasi.

Sikap Menkeu Purbaya ini sekaligus memberi pesan pemerintah untuk sementara lebih mengutamakan menjaga momentum pemulihan ekonomi ketimbang mengejar penerimaan lewat instrumen pajak baru

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh pembangunan proyek infrastruktur nasional.

Sejalan dengan hal itu, bendahara negara tersebut menekankan bahwa pemerintah hanya akan fokus mendukung pendanaan pada proyek insfrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect) serta efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan nasional.

Dalam penjelasannya, fokus pendanaan infrastruktur pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan dikerucutkan pada rencana pengembangan konektivitas kawasan industri hingga pengembangan infrastruktur energi.

"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menggambarkan, saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara sisanya didukung oleh kucuran modal sektor swasta.

Untuk itu, ke depan pengembangan infrastruktur akan didorong lewat skema blended finance melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) guna memastikan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.

Pada saat yang sama, dia menekankan pentingnya disiplin eksekusi proyek dan koordinasi pusat-daerah agar tidak terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang dapat merusak iklim investasi.

“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” imbuhnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya terdapat 22 proyek KPBU yang tengah disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk ditawarkan kepada investor pada tahun ini. Di mana, nilai investasi dari puluhan proyek KPBU tersebut ditaksir menembus Rp410,6 triliun.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan bahwa 22 proyek tersebut terdiri dari proyek jalan tol, sumber daya air, hingga proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Khusus untuk proyek Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PU tengah menyiapkan Lelang dua proyek SPAM senilai Rp1,5 triliun, yakni SPAM Regional Ir. H. Djuanda yang merupakan proyek prakarsa pemerintah (solicited) dan SPAM Regional Ayung Bali yang merupakan proyek prakarsa badan usaha (unsolicited). Selanjutnya, pemerintah akan melelang 5 proyek infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dengan nilai investasi Rp462,7 miliar.

"Dengan total anggaran untuk kegiatan penyiapan [lelang proyek SDA] tersebut sebesar Rp7,1 miliar, insya Allah akan menarik investasi sebesar Rp462,7 miliar," kata Rachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Perinciannya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Bendungan Bener, PLTM Bendungan Pamukkulu, PLTM Bendungan Cipanas, PLTM Bendungan Karalloe, PLTM Bendungan Tapin.

Terakhir, pemerintah juga akan tengah menyiapkan 19 proyek KPBU jalan tol dengan total nilai investasi Rp408,68 triliun. Perinciannya, terdiri dari tujuh proyek prakarsa pemerintah, yakni Jalan Tol Bandung Intra Urban (BIUTR), Jalan Tol Pejagan - Cilacap, Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan - Gresik, Jalan Tol Malang - Kepanjen, Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya, Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi, dan Jalan Tol Bandar Udara Supadio - Pelabuhan Kijing.

Selanjutnya, terdapat 7 proyek jalan tol non-prakarsa pemerintah atau unsolicited di antaranya, Jalan Tol Pluit Bandara, Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated, Jalan Tol Semanan - Balaraja, Harbour Toll Road, Jalan Tol Vitung - Serpong, Jalan Tol Caringin - Cisarua, Dan Jalan Tol Akses Patimban Extend.

Terakhir, pemerintah juga akan melelang 5 proyek jalan tol penugasan, yakni Jalan Tol Parapat - Kisaran, Jalan Tol Dumai - Simpang Sigandal - Rantau Parapat, Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang, Jalan Tol Rengat - Jc Pekanbaru, dan Jalan Tol Jambi - Rengat.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak akan memicu lonjakan laju inflasi nasional. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi bagi masyarakat luas.

Stabilitas harga bahan bakar subsidi dinilai mampu meredam potensi kenaikan harga barang dan jasa di sektor logistik. Selain itu, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui manajemen kas negara yang terukur di tengah gejolak harga minyak dunia.

"Harga BBM utamanya yang subsidi nggak naik, inflasi juga nggak naik sehingga daya beli masyarakat terjaga," ujar Purbaya, Selasa (21/4/2026). Di samping itu, ia menegaskan bahwa kelompok masyarakat mampu tidak memerlukan tambahan stimulus energi dari pemerintah.

Pemerintah menyoroti fenomena masyarakat golongan ekonomi atas yang selama ini turut menikmati porsi subsidi energi cukup besar. Terlebih lagi, kelompok masyarakat pada desil 8 hingga 10 diperkirakan mengonsumsi hampir 30 persen dari total alokasi subsidi.

Purbaya menilai masyarakat golongan mampu tidak akan keberatan jika harus membayar harga BBM sesuai nilai pasar. Selain itu, pengalihan beban ini dilakukan agar alokasi subsidi negara dapat lebih tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.

Langkah ini diambil untuk mencegah pembengkakan beban anggaran negara akibat fluktuasi harga energi global. Di samping itu, pengendalian harga pada sektor transportasi umum dan logistik tetap menjadi prioritas utama kementerian.

Daya beli masyarakat kelas bawah diprediksi tetap aman karena harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Terlebih lagi, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah internasional guna menentukan langkah mitigasi fiskal selanjutnya.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi dipandang sebagai langkah adil bagi struktur ekonomi nasional saat ini. Selain itu, efisiensi subsidi diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk program perlindungan sosial lainnya.

IDXChannel - Pemerintah memberi sinyal kuat telah mengambil keputusan final terkait pengalihan pengelolaan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kebijakan strategis tersebut rencananya akan diumumkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam waktu dekat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah disepakati, namun penyampaian detail skema akan menjadi kewenangan Menko AHY.

"Nanti setelah diumumkan. Setelah diumumkan Pak AHY, saya pikir saya tidak berhak menyampaikan sekarang. Nanti tanya Pak AHY," ujar Purbaya usai Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia kembali menekankan bahwa proses pembahasan telah rampung, meski pengumuman resmi masih menunggu waktu yang tepat. "Yang jelas sudah diputuskan, hanya belum saatnya diumumkan dan saya tidak berhak menyampaikan," tegasnya.

Informasi yang beredar menyebutkan, pengalihan ini bukan berarti akuisisi KCIC secara menyeluruh, melainkan fokus pada pergeseran tanggung jawab pengelolaan beban utang proyek ke Kemenkeu. Dengan skema ini, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk melakukan restrukturisasi keuangan.

Langkah tersebut membuka peluang penggunaan berbagai instrumen fiskal, seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun skema pembiayaan lain guna memperbaiki struktur keuangan proyek Kereta Cepat Whoosh.

Di sisi lain, Purbaya juga dikabarkan tengah menjajaki opsi menggandeng investor baru dari China. Upaya ini diharapkan dapat meringankan tekanan pembayaran utang sehingga tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan (BP) BUMN yang juga menjabat COO, Donny Oskaria, membenarkan bahwa opsi pengalihan ke Kemenkeu telah dibahas intensif sebagai bagian dari upaya mencari solusi terbaik.

"Iya kemungkinan. Ini sedang kita rapatkan. Insyaallah mudah-mudahan segera selesai. Kita akan selesaikan dengan beberapa skema. Nanti saya update, karena kalau sekarang belum final bisa menimbulkan spekulasi," ujar Donny di Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Restrukturisasi utang KCIC dinilai menjadi langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan operasional kereta cepat dalam jangka panjang, sekaligus memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga. Sinergi antara Kemenkeu, Kemenko Infrastruktur, dan BP BUMN diharapkan mampu menghasilkan skema yang kredibel di mata investor global.

(Shifa Nurhaliza Purti)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses restrukturisasi terkait pembengkakan biaya (cost overrun) dan manajemen proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) telah selesai. Saat ini, pemerintah hanya tinggal menunggu waktu untuk mengumumkan keputusan final kepada publik.

“Sudah, sudah kelar tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China di situ itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China nggak usah khawatir,” tegas Purbaya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menekankan bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan internasional, khususnya dalam hubungan kerja sama dengan China.

“Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional,” imbuhnya.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa pada awal pembangunan proyek sempat terjadi kendala serius dalam koordinasi, yang berdampak pada lambatnya progres. Bahkan, pembebasan lahan hanya mencapai sekitar 4 kilometer dalam kurun waktu hampir dua tahun.

“Oh itu kan zaman dulu, cost overrun tinggi waktu ngebangun kan dulu. Setelah dikasih ke China, ada perusahaan di sini sama China bekerja sama itu ya domestik sama ini, manajemennya sempat berpasangan pada waktu itu. Sehingga pada satu titik orangnya datang ke saya, CEO Whoosh-nya yang dari Cina itu bilang, waktu itu ya sekarang sudah diselesaikan, dulu enggak ada kemajuan katanya. Sudah berapa tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun lahan yang dibebaskan baru 4 kilometer pada waktu itu,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan koordinasi antarinstansi sempat memicu kebuntuan, namun ke depan pemerintah akan memperketat pengawasan proyek strategis agar tidak terulang kembali.

Terkait pengumuman resmi, Purbaya menyebut keterlibatan pihak China bersifat fleksibel dan bergantung pada keputusan pemerintah Indonesia.

“Bisa iya bisa nggak juga. Kan kita yg nentuin. Mereka tinggal menikmati. Sama-samalah dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaan Cina juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah,” pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti harga BBM domestik yang jauh lebih murah daripada negara tetangga. Disparitas harga tersebut dinilai memicu potensi kebocoran serta penyelundupan BBM subsidi secara ilegal ke luar negeri.

Pemerintah melakukan pengawalan ketat melalui kolaborasi Satgas PKH, TNI Angkatan Laut, hingga Bea Cukai. Selain itu, sinergi antarlembaga ini bertujuan untuk menutup ruang gerak bagi para pelaku penyelundupan energi nasional.

"Gimana cara kita mengatasi ilegal ekspor BBM bersubsidi keluar? Ini kalau saya pikir sih nggak mungkin, sekarang sudah susah," ungkap Purbaya, Selasa (21/4/2026). Di samping itu, ia memuji kinerja Bea Cukai yang kini dianggap lebih efektif dalam melakukan pengawasan.

Penutupan jalur distribusi ilegal secara total memang diakui sulit untuk mencapai angka 100 persen. Terlebih lagi, pemerintah terus berupaya mempersulit terjadinya praktik ekspor energi terlarang tersebut di berbagai wilayah perbatasan.

Purbaya menegaskan bahwa perintah dari pemerintah sangat jelas untuk menindak tegas setiap barang selundupan. Selain itu, seluruh jajaran petugas diperintahkan untuk menyikat habis sindikat yang merugikan keuangan negara tersebut.

Potensi penyelundupan BBM subsidi tetap diantisipasi secara serius di tengah dinamika harga minyak mentah global. Di samping itu, penguatan patroli di wilayah perairan menjadi kunci utama dalam menjaga kuota bahan bakar dalam negeri.

Negara tetangga seringkali menjadi tujuan utama pelarian BBM bersubsidi karena tingginya keuntungan dari selisih harga. Terlebih lagi, pemerintah berkomitmen memastikan subsidi energi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak di dalam negeri.

Peningkatan integritas petugas di lapangan terus dipantau guna mencegah terjadinya kolusi dengan pihak penyelundup. Selain itu, transparansi data distribusi BBM diperkuat untuk mendeteksi anomali stok di wilayah pesisir.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indonesia berada di titik krusial untuk keluar dari stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen yang bertahan selama satu dekade terakhir. Keyakinan ini didorong oleh tren penguatan ekonomi pada akhir 2025.

Secara tahunan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025. Namun, Purbaya menekankan capaian kuartal IV-2025 yang mencapai 5,39 persen sebagai sinyal kuat bahwa ekonomi nasional mulai berakselerasi.

“Angka terakhir pertumbuhan ekonomi kita kan 5,39 persen, hampir pasti kita sudah break dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai capaian tersebut signifikan, terutama di tengah tekanan global yang masih tinggi sejak dirinya menjabat pada September 2025. Menurutnya, dinamika geopolitik dan kebijakan moneter global menjadi tantangan utama bagi banyak negara.

"Kondisi global saat ini tidak stabil, konflik geopolitik meningkat, supply chain terfragmentasi, suku bunga global masih tinggi atau higher for longer, banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Di tengah situasi tersebut, Purbaya menilai ketahanan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.

Lebih jauh, ia menolak anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara alami akan bertahan di kisaran 5 persen tanpa upaya besar. Pemerintah, kata dia, akan mendorong akselerasi yang lebih agresif ke depan.

“Jadi ke depan harusnya kita bisa tumbuh lebih cepat dari 5 persen. Saya enggak suka kisaran 5 persen, karena kata orang-orang dulu, Indonesia itu kalau pemimpinnya pintar bisa 6 persen,” ujarnya.

Purbaya menegaskan, bertahan di level 5 persen justru memberi kesan tidak adanya terobosan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui langkah-langkah strategis.

“Kalau enggak ngapa-ngapain tumbuh 5 persen saja. Jadi kalau 5 persen kelihatannya kita enggak ngapa-ngapain. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” pungkasnya.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik atau electricista vehicle (EV) tidak menambah total beban yang dibayar pelaku usaha maupun konsumen.

Menurutnya, skema terbaru hanya mengalihkan bentuk insentif dari pos lama ke mekanisme pungutan lain setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

“Kendaraan listrik sebetulnya totalnya sama, nggak ada berubah, cuma bergeser aja dari satu tempat ke tempat lain. Tadinya kalau nggak salah subsidi impor atau subsidi apa, tapi net-net pajaknya nggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya,” ujar Purbaya, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, fokus utama pemerintah adalah menjaga agar total kontribusi kepada negara tidak berubah, meski instrumen fiskalnya disesuaikan.

“Tapi utamanya adalah total yang mereka bayar ke pemerintah, nggak ada berubah, hanya bergeser dari satu tempat ke tempat lain gitu aja,” katanya.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah pola insentif kendaraan listrik nasional. Dalam aturan baru itu, kendaraan listrik tidak lagi otomatis memperoleh pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pasal 19 ayat (1) beleid tersebut menyatakan, “Terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan itu berarti insentif masih tersedia, tetapi besarannya bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Dengan skema tersebut, daerah dapat memilih memberikan pembebasan penuh, pengurangan sebagian, atau bentuk insentif lain sesuai kapasitas fiskal.

Selain itu, pemerintah tetap memberi perlakuan khusus bagi kendaraan listrik lama dan kendaraan hasil konversi. Pasal 19 ayat (2) menyebut kendaraan listrik tahun pembuatan sebelum 2026 serta kendaraan hasil konversi tetap dapat menerima insentif sesuai ketentuan yang berlaku.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan video yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp85 juta adalah tidak benar. Video tersebut dipastikan sebagai hoaks berbasis manipulasi teknologi deepfake.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu menyebut, konten yang beredar di media sosial itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI).

“Video yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang menyatakan akan memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp85 juta merupakan hoaks deepfake,” ujar PPID Kemenkeu dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Dalam unggahan yang beredar, terlihat tampilan menyerupai akun TikTok “For You” yang menampilkan sosok Purbaya bersama Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman serta sosok yang diduga Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu. Namun, indikasi manipulasi visual berbasis AI tampak jelas dalam video tersebut.

Kemenkeu pun mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang mengatasnamakan pejabat negara, terutama yang menjanjikan bantuan atau keuntungan finansial.

“Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya,” tegas PPID.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Amerika Serikat (AS), selama 16-17 April 2026.

Pada Sabtu (18/4/2026), Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengatakan bahwa bank sentral dan pemerintah menegaskan sinergi erat termasuk dalam menjaga disiplin fiskal.

"Sinergi erat dengan Pemerintah dilakukan dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk komitmen mempertahankan defisit di bawah 3% dari PDB dan realokasi belanja ke sektor produktif, turut memperkuat kredibilitas kebijakan nasional," dikutip dari siaran pers di situs resmi BI, Minggu (19/4/2026).

Di tengah ketidakpastian akibat perang, Perry menegaskan komitmen BI menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Komitmen ini dilakukan melalui pengelolaan nilai tukar yang fleksibel namun terukur, penguatan instrumen moneter guna menjaga daya tarik aset domestik, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati agar tetap mendukung pertumbuhan.

Kemudian, dalam jangka menengah, Indonesia disebut akan terus mendorong arah transformasi struktural menuju sektor ekonomi yang bernilai tambah lebih tinggi melalui hilirisasi dan pengembangan sektor berbasis teknologi.

Pada pertemuan di Washington DC itu, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral juga menyepakati Global Policy Agenda sebagai langkah bersama mengelola tekanan dan transformasi.

IMF disebut memandang penting agar otoritas fokus pada langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Otoritas fiskal dan moneter juga diminta memastikan transformasi ekonomi memberi manfaat bagi pertumbuhan.

Langkah tersebut menitikberatkan pada penjagaan ekspektasi inflasi dengan memastikan komunikasi kebijakan yang jelas guna mendukung efektivitas kebijakan moneter.

Selain itu, otoritas diminta menjaga stabilitas keuangan melalui penguatan pengawasan dan regulasi perbankan, serta mempertahankan kredibilitas kebijakan fiskal di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.

Para delegasi dari negara-negara yang hadir juga dorong untuk melakukan reformasi struktural, memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan, serta mempererat kerja sama internasional.

"Lebih lanjut, IMF menyoroti perlunya upaya bersama dalam memperkuat jaring pengaman keuangan global untuk memperkuat ketahanan kolektif melalui pemberian bantuan bagi negara anggota yang membutuhkan, serta meningkatkan kapasitas IMF dalam menjalankan fungsi surveilans, pembiayaan, dan pemberian asistensi teknis yang relevan bagi negara-negara anggota," lanjut Anton.

Di sisi lain, Purbaya juga menyempatkan kunjungan perdananya ke luar sebagai Menkeu ini untuk menjelaskan kebijakan fiskal pemerintah. Dia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki bantalan fiskal yang memadai dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN dengan total Rp420 triliun.

Perinciannya, senilai Rp120 triliun berada di kas pemerintah di BI, sedangkan Rp300 triliun atau sebagian besar diinjeksi ke perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang. Untuk itu, dia pun menilai Indonesia tidak membutuhkan bantuan yang disediakan IMF kepada negar-negara yang terdampak gejolak perang.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan karena anggaran kami cukup baik dan kami masih punya bantalan yang cukup besar yaitu Rp420 triliun yang saya bilang sebelumnya," jelasnya di Washington DC, Rabu (15/4/2026).

Purbaya turut menyampaikan kepada Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva bahwa Indonesia telah mengubah kebijakan perekonomian sejak akhir 2025. Ekonom yang pernah bekerja di Kantor Staf Presiden (KSP) itu mengeklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengelami percepatan ketika terjadi guncangan akibat perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dimaksud Purbaya adalah menggunakan APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber) terhadap kenaikan harga minyak. Hasilnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun.

"Ya mereka agak bingung sebetulnya tadinya kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini," ucapnya.

Adapun IMF memandang perekonomian global tetap resilien, meskipun dihadapkan pada ketidakpastian yang semakin kompleks, terutama akibat perang di Timur Tengah.

Diskusi yang mengemuka selama pertemuan di Washington DC itu meliputi perubahan besar di bidang teknologi, demografi, dan lingkungan.

Khususnya mengenai akal imitasi atau artificial intteligence (AI), para pengambil kebijakan ekonomi ini memandang fenomena baru itu berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, namun dapat mendisrupsi berbagai sektor seiring dengan perkembangannya yang pesat.