Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyoroti pentingnya kesiapan industri dalam negeri atau lokal dalam upaya pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

“Jadi gradual melihat juga kesiapan industrinya, dan melihat sambil juga aware bahwa ada economic benefit kalau kita juga mengutamakan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) atau mengutamakan di industri dalam negeri,” kata Direktur BPI Danantara Lucky Lukman dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa.

Menurut Lucky, pengembangan EBT di Indonesia tidak bisa lepas dari elemen produksi lokal atau local content. Tak hanya lebih efisien dari segi biaya, adanya produk atau teknologi terkini dengan TKDN juga menjadi nilai tambah di mata investor di sektor energi bersih tersebut.

“Jadi memang harus dilihat benar dan di-exercise bagaimana kita punya strategi untuk membuat ini lebih lokal, tapi juga tidak membuatnya jadi makin mahal,” ujar Lucky.

Hal itu, lanjut dia, penting menyusul Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang menjadi acuan strategis pembangunan sistem ketenagalistrikan nasional selama 10 tahun ke depan.

Berdasarkan rencana tersebut, total penambahan pembangkit listrik selama 1 dekade ke depan sebesar 69,5 gigawatt (GW) dengan porsi bauran EBT mencapai 76 persen sekaligus menjadikan RUPTL 2023-2034 yang paling hijau hingga saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan transisi energi sudah tidak terelakkan lagi untuk menjadi salah satu pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terlebih, konflik geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dan Iran menjadi momentum untuk tidak tergantung pada energi fosil, dan Indonesia harus mampu menciptakan EBT yang lebih luas, efisien, dan berkelanjutan.

“Saya percaya bahwa transisi energi bukanlah lawan dari pertumbuhan ekonomi, tetapi kita bisa bersama-sama membuat satu pilar utama untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong transisi energi bersih,” kata Esther.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Upaya Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) memasuki babak baru. Proyek strategis hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dijadwalkan akan segera memulai tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama. Langkah ini diambil sebagai strategi diversifikasi energi nasional guna menekan defisit neraca perdagangan akibat impor gas yang terus membengkak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan urgensi dari proyek ini berkaca pada data konsumsi energi nasional. Saat ini, total konsumsi LPG nasional telah menyentuh angka 8,6 juta ton per tahun. Namun, kemampuan produksi domestik hanya mampu memenuhi 1,6 juta ton.

"Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta. Dan ini terjadi sejak konversi daripada minyak tanah ke elpiji," ujar Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/4/2026).

Bahlil menegaskan bahwa pengembangan DME merupakan langkah alternatif yang krusial di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, gejolak geopolitik di Timur Tengah memaksa setiap negara untuk berjibaku mengamankan pasokan komoditas energinya masing-masing, dan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada pasar luar negeri.

Pelajaran dari Masa Lalu dan Peran Danantara

Meski menjanjikan, proyek DME bukan tanpa catatan merah. Proyek ini sempat terhenti setelah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Air Products and Chemicals Inc., memutuskan mundur. Alasan utamanya adalah skala keekonomian proyek yang dianggap kurang menarik bagi investor pada saat itu.

Kini, proyek DME masuk dalam daftar 18 prioritas nasional dengan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang telah diserahkan kepada Danantara. Nilai investasinya pun fantastis, mencapai USD 38,63 miliar atau setara dengan Rp618 triliun.

Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai transisi energi merupakan bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus perubahan iklim.

“Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional,” kata Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Farah menilai langkah ini juga senada dengan gejolak harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik, utamanya perang antara Iran dengan Amerika Serikat/Israel, yang menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peralihan ke energi bersih atau hijau.

“Ketahanan energi Indonesia itu tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu sumber energi, tapi harus berjalan bersamaan antara energi fosil dan renewable energy. Transisi menuju energi bersih harus sekaligus juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru,” ujar dia.

Ia menambahkan transisi energi pun perlu dimaknai sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan hidup sekaligus instrumen ekonomi strategis yang secara nyata mendukung pengembangan industri, memobilisasi investasi, serta kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Farah mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen, langkah transisi energi mampu membuka peluang industri dan pekerjaan hijau (green jobs), serta meningkatkan produktivitas.

“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar kalau dilihat dari potensinya memang besar sekali. Indonesia tentunya dengan kondisi seperti ini bisa memiliki momentum terhadap industrialisasi kuat terutama industrialisasi yang green,” kata dia.

Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian pun mendorong kerja sama para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan Indonesia ke skala dan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi nasional.

Ia juga menyoroti target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

“Pemerintah juga telah membuka pintu bagi industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan 100 GW peak energi terbarukan dalam tiga tahun ke depan,” kata Farah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai penerbitan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang pemberian insentif fiskal kendaraan listrik justru menciptakan ketidakpastian bagi industri. Kebijakan ini dianggap berisiko menghambat investasi asing di ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) yang sedang tumbuh.

Aturan yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 tersebut mengalihkan kewenangan penetapan insentif pajak kendaraan listrik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. INDEF GTI bersama WRI Indonesia memandang langkah ini sebagai ancaman bagi investasi ekosistem EV yang dalam tiga tahun terakhir telah mencapai USD 2,73 miliar.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, menyayangkan keputusan Kemendagri yang memindahkan tanggung jawab tersebut ke daerah.

“Kementerian Dalam Negeri justru memindahkan tanggung jawab pemberian insentif kendaraan listrik dari pusat ke daerah. Padahal jika memang Pemerintah merasa insentif diperlukan untuk mendorong elektrifikasi kendaraan lebih cepat lagi, maka Kemendagri hanya perlu mencabut saja peraturan tersebut,” tegas Andry di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut INDEF GTI, pengalihan insentif ini berpotensi menciptakan hingga 38 rezim pajak yang berbeda di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut dinilai akan membingungkan konsumen dan menurunkan kepastian bagi pelaku industri serta investor global.

Senada dengan hal tersebut, Senior Manager for Resilient Cities & Transport WRI Indonesia, I Made Vikannanda, menyatakan bahwa insentif masih sangat dibutuhkan untuk menjaga tren positif pasar. Ia mencatat penjualan mobil listrik nasional telah tumbuh pesat dari 2,2% pada 2023 menjadi 16,9% pada 2025.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan biofuel, seperti biodiesel dan bioetanol, bisa menjadi jembatan transisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM), sebelum memasifkan penggunaan kendaraan listrik (EV).

“Biofuel bahkan menurut saya bisa menjadi bridging fuel sebelum ke EV,” ucap Kepala Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Bocor Anggaran di Jakarta, Kamis.

Andry menilai peran biofuel sebagai jembatan transisi energi dari BBM fosil akan terasa di wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang belum tersentuh oleh infrastruktur pendukung kendaraan listrik.

Oleh karena itu, lanjut dia, sembari infrastruktur kendaraan listrik mulai dibangun, masyarakat bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap BBM fosil dengan cara beralih ke biofuel.

“Karena segmennya menurut saya juga berbeda. Di beberapa wilayah masih dibutuhkan (BBM), sembari kita bisa menunggu infrastruktur dari EV-nya tercipta di wilayah tersebut. Saya kira kita perlu mendorong itu (biofuel dan EV) berdampingan,” ucap Andry.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kebijakan mandatori biodiesel 50 atau B50 akan diterapkan secara serentak untuk semua sektor yang dimulai pada 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa B50 masih dalam tahap uji jalan yang ditargetkan selesai pada Mei 2026 untuk sektor otomotif. Tahap uji jalan, tutur Eniya, telah berlangsung sejak 9 Desember 2025 terhadap 9 unit kendaraan.

Setelah dilakukan uji jalan, Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan terhadap kondisi mesin.

Uji jalan dan pengecekan mesin untuk sektor otomotif ditargetkan selesai pada Juni 2026. Eniya menyampaikan hasil sementara uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar B50 telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai, kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, masih jauh dari sasaran.

Berdasarkan kajian lembaga tersebut, mayoritas penikmat subsidi justru berasal dari kalangan masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andri Satrio Nugroho mengungkapkan, data tahun 2023 menunjukkan ketimpangan konsumsi yang signifikan pada produk Pertalite.

Menurutnya, BBM subsidi seharusnya dialokasikan secara eksklusif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Berdasarkan kajian INDEF di tahun 2023, sekitar 63% dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas," ungkap Andri dalam acara bertajuk Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Bocor Anggaran di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Andri menyoroti kelemahan mendasar dalam skema subsidi saat ini, yang masih berbasis pada komoditas (barang), bukan pada subjek (orang).

Pola subsidi berbasis komoditas dinilai menciptakan celah besar bagi terjadinya salah sasaran distribusi.

"Artinya pasti akan dikonsumsi oleh masyarakat yang bukan seharusnya, masyarakat kelas menengah ke atas dalam hal ini untuk Pertalite," tuturnya.

Transformasi ke Subsidi Langsung

Guna mengatasi kebocoran tersebut, INDEF mendorong pemerintah segera mengubah paradigma subsidi.

Penyaluran bantuan disarankan ditujukan langsung kepada individu atau rumah tangga sasaran (by name by address), sehingga harga produk di pasar dapat dilepaskan sesuai nilai keekonomiannya.

Dengan sistem subsidi langsung, Andri menilai masyarakat kelas bawah tetap memiliki daya beli untuk mendapatkan produk berkualitas tinggi yang sama dengan masyarakat mampu.

"Jangan sampai dipisahkan yang enggak mampu belinya Pertalite, yang mampu belinya Pertamax ke atas."

"Ini kan dari sisi kualitas saja berbeda," katanya.

Andri mengingatkan, perbaikan skema subsidi ini mendesak dilakukan di tengah tingginya ketidakpastian global.

Gejolak geopolitik yang kerap memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, berpotensi memperlebar defisit anggaran jika pemerintah terus menahan harga melalui tambahan subsidi komoditas.

"Ketika gejolak geopolitik terjadi seperti ini, dampaknya tekanan fiskal Indonesia semakin besar, karena pemerintah memperbesar subsidi agar BBM tak naik."

"Jadi ini yang tidak kita inginkan ke depannya."

"Kita inginkan semakin tahan energi di Indonesia, itu pastinya semakin tahan juga dari sisi fiskal," cetus Andri. (*)

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mendorong pemerintah menerapkan cukai emisi, pada kendaraan bermotor berbasis bahan bakar minyak (BBM).

Langkah ini dinilai jauh lebih efektif untuk menambah kantong negara dan memperbaiki kualitas lingkungan, dibandingkan memungut pajak dari kendaraan listrik (EV) melalui Permendagri 11/2026.

Head of Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengungkapkan, berdasarkan kajiannya, penerapan cukai emisi ini berpotensi menyumbang penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

"Kami memetakan, dari cukainya saja kalau kita gunakan dengan konsep yang tadi kami sampaikan di awal itu, kurang lebih 40 triliun per tahun bisa didapatkan oleh pemerintah dengan kondisi armada saat ini," ujar Andry dalam paparan bertajuk Elektrifikasi Kendaraan untuk Ketahanan Fiskal dan Energi di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Andry menjelaskan, nilai Rp40 triliun tersebut jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan dari wacana cukai plastik atau Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK).

Usulan ini didasari pada prinsip polluter pays principle, di mana pihak yang menghasilkan polusi harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan.

"Dan ini betul konsep daripada polluter pay ya, jadi mereka yang menyebabkan polusi, ya mereka yang membayar gitu."

"Dan biaya tersebut itu bisa apa, biaya dari yang konsumen keluarkan itu adalah biaya yang sebetulnya tidak terlihat gitu, awalnya tidak terlihat sebagai intangible cost."

"Selama ini kita mengonsumsi sesuatu, dalam hal ini kendaraan bermotor, tidak merasa punya biaya lingkungan dalam tanda kutip," ucapnya.

INDEF mengusulkan agar Undang-undang Barang Kena Cukai (UU BKC) direvisi agar tidak hanya fokus pada aspek kesehatan seperti rokok dan alkohol, tetapi juga mencakup eksternalitas negatif terhadap lingkungan.

Skema yang ditawarkan adalah pembagian tarif cukai berdasarkan besaran emisi karbon yang dihasilkan per kilometer (gram/km).

Andry mengusulkan tiga tingkatan sederhana, yakni tarif 10%, 20%, hingga 30% dari harga jual kendaraan, bagi mobil dengan emisi di atas ambang batas tertentu.

"Jadi kalau istilahnya, kalau beli kendaraan listrik dapat diskon."

"Kalau beli kendaraan BBM, nah, ini bukan mendapatkan tambahan, tetapi harus bertanggung jawab terhadap emisi yang kemungkinan besar akan dihasilkan," ulasnya.

Lebih lanjut, Andry menyarankan agar hasil pungutan cukai emisi tersebut digunakan kembali (earmarking) untuk mendukung ekosistem transportasi hijau di daerah.

Hal ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah daerah yang mengeluhkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa harus mengganggu insentif kendaraan listrik.

"Kita bisa menggunakan sebetulnya, penerimaan misalnya 40 triliun tadi, kita earmarking berapa persen sih sebetulnya kita gunakan untuk insentif fiskal kendaraan listrik, atau insentif bagi daerah menghadirkan transportasi publik gitu? Yang selama ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi daerah," papar Andry. (*)

Head of Center of Industry, Trade, and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho, melontarkan kritik tajam terhadap diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Kebijakan ini dinilai memberikan sinyal yang membingungkan (mix signal) bagi investor, dan bertentangan dengan visi Presiden dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Menurut Andry, Permendagri tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak kendaraan listrik, yang berpotensi melambungkan biaya operasional kendaraan ramah lingkungan tersebut hingga dua kali lipat.

"Nah, ini yang menurut saya mix signal yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini seharusnya tidak terjadi gitu."

"Karena, ketakutan ke depannya bisa jadi para pelaku pelaku industri kendaraan listrik tidak hanya investor luar, tetapi juga mereka yang banyak ada di dalam negeri itu menjadi ragu-ragu gitu ya untuk berinvestasi di Indonesia," ujar Andry dalam diskusi INDEF, di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Andry menjelaskan, selama ini pemerintah pusat berupaya menarik investasi ekosistem kendaraan listrik dengan memberikan berbagai insentif fiskal.

Hingga saat ini, tercatat investasi asing senilai 2,73 miliar dolar AS telah masuk ke Indonesia.

Namun, kehadiran aturan baru ini justru dikhawatirkan akan menghambat komitmen investasi tersebut.

Ia menyoroti jika daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum stabil mulai memungut pajak kendaraan listrik, maka daya tarik mobil listrik bagi konsumen akan merosot tajam.

"Kalau dari hasil kajian kami, ketika Permendagri diterapkan dan tentu akan diturunkan menjadi Perda atau mungkin Pergub, itu kemungkinan besar ya kita menghadapi biaya operasional dari kendaraan listrik itu atau mobil listrik dalam hal ini itu bisa dua kali lipat," ulasnya.

Andry mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten dalam memberikan sinyal kebijakan kepada pelaku industri.

Ia menilai sangat berbahaya jika Presiden mendorong elektrifikasi, namun di tingkat kementerian muncul kebijakan yang justru tidak berpihak pada kendaraan listrik.

"Jadi jangan sampai ada mix signal yang diberikan oleh pemerintah."

"Satu mengatakan kita pro, atau mungkin adopsi apa bagaimana kita bisa mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi di satu sisi kebijakannya tidak berpihak kepada kendaraan listrik," tutur Andry.

Sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan PAD tanpa mengganggu ekosistem kendaraan listrik, INDEF mendorong pemerintah menerapkan cukai emisi bagi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM), yang memiliki emisi tinggi dengan konsep polluter pays.

Selain itu, daerah disarankan lebih kreatif dalam mengoptimalkan pajak lain, seperti pajak reklame, retribusi parkir, hingga program pemutihan pajak bagi penunggak.

Andry berharap pemerintah segera meninjau ulang Permendagri tersebut, agar selaras dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan tetap mendukung target elektrifikasi nasional demi ketahanan energi dan fiskal.

"Harapannya ke depan kita bisa mendorong agar targeted dari subsidi itu bisa segera didorong...way out-nya salah satu yang sudah disampaikan juga oleh Presiden adalah elektrifikasi kendaraan," paparnya. (*)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) sempat menjadi perbincangan hangat publik usai merilis data-data pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu yang dinilai janggal, terutama pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025. Tuduhan adanya intervensi dari Pemerintah tak ayal menghampiri BPS, di tengah ambisiusnya Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, BPS menegaskan independensinya.

Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan menyatakan komitmen BPS dalam menyediakan statistik resmi yang berkualitas. Ia menyebut, data BPS memenuhi prinsip dasar statistik resmi PBB (UN Fundamental Priciples of Official Statistics), menggunakan metodologi berstandar internasional, serta dihasilkan melalui Sistem Statistik Nasional dan diverifikasi oleh kantor statistik negara.

Dengan landasan-landasan tersebut, Puji memastikan data yang BPS rilis mengenai pertumbuhan ekonomi, maupun data-data lainnya, dipastikan menghasilkan data yang valid, tanpa diutak-atik oleh pihak yang tidak semestinya.

“Tentang banyaknya sorotan kepada BPS soal data pertumbuhan ekonomi pada 2025, terutama kuartal II 2025, BPS menyajikan beberapa data untuk mengitung PDB (Produk Domestik Bruto). Kalau misal di luar (publik yang meragukan data BPS) menghitung atau mengestimasi, pasti variabelnya tidak sebanyak yang digunakan oleh BPS,” kata Puji dalam acara Workshop Pemanfaatan Data Strategis di Kantor BPS Pusat, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan workshop tersebut, Puji mengungkapkan beberapa pendekatan dalam penghitungan PDB atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tiap pendekatan meliputi banyak variabel.

Misalnya pendekatan produksi atau lapangan usaha (LU), meliputi 17 variabel. Yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Lalu kontruksi, perdagangan besar dan kecil; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, juga informasi dan komunikasi. Kemudian, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, sosial pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Pendekatan lainnya, yakni pendekatan pengeluaran. Itu meliputi enam variabel, yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), pengeluaran konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Perubahan Inventori, serta ekspor & impor barang-jasa.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada 18 April 2026, setelah lebih dari sebulan harga minyak dunia melonjak imbas perang di Timur Tengah.

BBM nonsubsidi yang sudah naik adalah Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Petamax Green tidak naik, masing-masing tetap Rp12.300 per liter dan 12.900 per liter.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang menyebutkan kenaikan BBM nonsubsidi itu wajar jika melihat perkembangan dunia saat ini. Sebab, harganya memang mengikuti pasar minyak global.

"Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar," kata Bahlil saat ditemui di Kantornya, Jumat (17/4).

Lalu, bagaimanakah dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi ini terhadap perekonomian? Apakah Indonesia bisa dibilang terlambat menaikkan harga BBM dibandingkan negara lain?

Ekonom Energi Indef Abra Talattov menilai keputusan menaikkan harga Dexlite Cs tidak sepenuhnya terlambat, tetapi juga tidak cukup cepat merespons lonjakan harga minyak global. Dampaknya ke perekonomian penuh dengan dilema.

Ia melihat tekanan paling besar dan nyata adalah ke kas badan usaha yang sudah terasa sejak beberapa pekan sebelumnya.

"Kalau kita lihat timing-nya, kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina ini sebenarnya tidak bisa dibilang sepenuhnya terlambat, tapi juga tidak cukup cepat. Karena harga minyak dunia sudah naik beberapa pekan sebelumnya dan itu pasti sudah menekan cash flow badan usaha serta berimplikasi pada potensi beban kompensasi akibat kenaikan penjualan BBM subsidi," kata Abra kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang merupakan kewenangan badan usaha yang diatur melalui mekanisme resmi pemerintah. Hal ini mengacu pada formula Harga Indeks Pasar (HIP) yang mempertimbangkan harga minyak dunia, kurs, dan biaya distribusi.

Sisi buruknya, dengan ditahannya harga BBM nonsubsidi meski minyak dunia melonjak, tentu akan berdampak pada anggaran kompensasi yang nantinya harus dibayar menggunakan APBN. Sebab, tren konsumsi BBM sudah menunjukkan pergeseran ke arah produk nonsubsidi yang lebih berkualitas.

Sisi baiknya, dengan terjadi pergeseran, maka ini menjadi sinyal positif bagi transformasi energi dan pengurangan beban subsidi.

"Artinya, ada proses upgrading konsumsi BBM yang sedang berjalan, dan ini sinyal positif," katanya.

Namun demikian, karena kenaikan harga BBM nonsubsidi yang tak merata, Abra melihat dapat memicu distorsi baru di pasar. Perbedaan harga yang melebar berpotensi mendorong kembali konsumen berpindah ke BBM yang lebih murah.

"Ada risiko konsumen akan melakukan downtrading, berpindah dari BBM nonsubsidi yang lebih mahal ke Pertamax, atau bahkan dalam skenario ekstrem ke Pertalite dan solar subsidi karena selisih harga makin lebar," jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah dinilai perlu mempercepat reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi dan digitalisasi pembelian BBM juga harus diperkuat.

"Pemerintah perlu mengantisipasi dengan dua langkah utama. Pertama, mempercepat transformasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran; kedua, memperkuat pengawasan distribusi dan digitalisasi pembelian BBM," terang Abra.

Abra menegaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi saja tidak cukup untuk mengendalikan konsumsi energi di tengah risiko krisis global. Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dari sisi harga hingga manajemen permintaan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengetatan akses BBM subsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Tanpa pembenahan ini, kenaikan harga nonsubsidi justru bisa menambah beban fiskal negara.

"Caranya tidak bisa hanya imbauan, tetapi harus melalui pengetatan kriteria dan persyaratan pembeli BBM subsidi agar benar-benar hanya dinikmati kelompok yang berhak," tegasnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi global. Langkah ini lebih ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan Pertamina.

"Kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina sebenarnya adalah bentuk 'price alignment' terhadap realitas biaya energi global, bukan instrumen langsung untuk meredakan beban APBN," kata Ronny.

Ronny menegaskan tekanan utama APBN justru berasal dari BBM subsidi dan kompensasi energi. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi bukan solusi utama untuk memperbaiki fiskal.

"Yang sering luput, tekanan APBN justru datang dari BBM subsidi dan kompensasi energi. Menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, atau Pertamina Dex tidak otomatis 'menyelamatkan' APBN, efeknya lebih ke menjaga margin dan kesehatan arus kas Pertamina agar tidak ikut terseret seperti periode sebelumnya," jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini penting tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan energi nasional. Dampaknya lebih kepada menjaga margin dan arus kas perusahaan.

Ia justru mengingatkan kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa berdampak pada perilaku konsumen yang sering luput dari perhatian, yakni berpindah ke BBM yang lebih murah.

Fenomena ini yang ia nilai perlu dikhawatirkan karena berpotensi meningkatkan konsumsi BBM subsidi dan pada akhirnya membebani APBN. Risiko tersebut muncul dari lonjakan volume, bukan sekadar harga.

"Pengguna Pertamax Turbo bisa turun ke Pertamax, pengguna Pertamax bisa tergoda ke Pertalite, dan seterusnya. Semakin besar perpindahan ke BBM subsidi, semakin besar volume yang harus ditanggung negara dalam bentuk subsidi atau kompensasi," terangnya.

Ronny menilai kebijakan ini ibarat menekan satu sisi balon yang justru membuat sisi lain mengembang. Tanpa reformasi subsidi, tekanan fiskal bisa muncul dalam bentuk baru.

[Gambas:Photo CNN]

Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah lanjutan berupa pembatasan dan penargetan subsidi yang lebih presisi. Digitalisasi distribusi juga menjadi kunci untuk mengendalikan konsumsi.

"Kalau tidak ada reformasi simultan di sisi subsidi, APBN justru bisa menghadapi 'second-round effect'," imbuhnya.

Pada akhirnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai sebagai langkah yang rasional dari sisi bisnis, namun belum menyentuh akar persoalan energi nasional. Tanpa kebijakan komprehensif, dampaknya bisa berbalik menekan keuangan negara.

"Ini yang harus diantisipasi secara serius, bukan sekadar berharap konsumen 'tetap loyal' di segmen nonsubsidi," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dari work from home (WFH) hingga anjuran bijak berenergi di masa krisis energi global saat ini. Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diputuskan untuk tidak naik hingga akhir tahun. Sementara untuk harga Pertamax Turbo dan produk diesel ada penyesuaian menyusul lonjakan harga minyak dunia.

Harga BBM Non Subsidi RON 92 (Pertamax) dan RON (95) Pertamax Green tidak berubah. Jalan tengah ini menjadi solusi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ruang bagi masyarakat menengah bawah.

Produk Pertamina, Pertamax turbo dari semula Rp13.100 disesuaikan menjadi Rp19.400 per liter. Dextlite dari Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex yang semula Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Meski ada kenaikan, namun harga baru ini masih di bawah rata-rata harga minyak di negara-negara lain.

Pertamax Turbo ron 98 harga rata-rata negara-negara lain Rp29.200. Di Jepang misalnya Ron 98 dihargai Rp21.100 dan di China Rp24.600. Di Thailand lebih mahal lagi yakni Rp34.845. Tertinggi di Singapura seharga Rp58.217.

Untuk BBM ron 95 di Indonesia yang harganya tetap di angka Rp12.900, juga lebih murah dibanding harga rata-rata negara lain yakni Rp25.666. Hampir semua negara-negara tetangga RI menjual BBM ron 95 lebih mahal.

Harga BBM diesel di Indonesia seperti Pertamina Dex dan Dexlite juga masih di bawah rata-rata harga di negara lain yakni Rp27.459. Di Singapura dan Malaysia harga BBM diesel juga lebih mahal dibanding harga di Indonesia yakni Rp28.953 dan Rp65.884.

Dibanding dengan SPBU swasta di Indonesia, harga BBM Pertamina juga masih lebih kompetitif dan dengan pasokan yang lebih terjaga dan merata. Harga Pertamax di SPBU Pertamina tetap yakni Rp12.300. Sementara SPBU swasta untuk BBM yang setara dihargai Rp12.390.

Keputusan untuk tetap menjaga harga BBM bersubsidi dan jenis Pertamax yang banyak dipakai masyarakat bawah dinilai tepat dan diapresiasi. Warga yang sempat ketar-ketir bakal terbebani kenaikan harga, bersyukur harga BBM yang banyak dipakai, masih tetap.

Meski harga tak naik, warga diimbau untuk hemat atau bijak menggunakan energi. Salah satunya dengan menggunakan kendaraan seperlunya atau menggunakan transportasi umum alih-alih kendaraan pribadi.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mengatakan situasi global yang masih tak menentu membuat efisien keniscayaan. Trubus menyarankan agar lebih massif ia menyarankan imbauan bijak berenergi lebih disosialisasikan dengan berbagai platform media.

Misalnya dengan memasang baliho di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar agar masyarakat bisa bijak menggunakan energi. Menurutnya tanpa kesadaran kolektif, kebijakan hemat berenergi tak akan berjalan efektif.

"Supaya masyarakat juga melihat bahwa membeli bensin memang harus berhemat dan sebagainya itu penting," kata Trubus saat dihubungi, Minggu (12/4).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan layanan pesan singkat untuk mengingatkan masyarakat agar tak berlebihan menggunakan BBM maupun listrik.

Pemerintah juga tak perlu segan untuk mengabari masyarakat terkait harga minyak mentah dunia yang kian meroket. Kondisi itu diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa efisiensi energi harus mendapat dukungan semua pihak.

"Buat melalui media sosial itu, pokoknya di-blast saja lewat WA bahwa ini ada efisiensi itu kan mengingatkan" tambah Trubus.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mensimulasikan dampak WFH dan perubahan perilaku warga untuk menggunakan transportasi umum.

Menurutnya dengan asumsi ada 10 juta pengguna kendaraan pribadi masing-masing membutuhkan 2 liter BBM per hari. Jika 10 persen atau 1 juta orang beralih ke transportasi umum, maka ada penghematan 2 juta liter atau 1,3 persen konsumsi BBM nasional yakni 155 juta liter.

Jika 20 persen maka yang bisa dihemat adalah 4 juta liter dan jika 30 persen maka bisa dihemat 6 juta liter atau setera 3,6 persen pemakaian BBM harian nasional.

"Perubahan perilaku itu kelihatannya kecil per orang, tetapi secara agregat nasional sangat signifikan," kata Abrar.

Sementara untuk kebijakan WFH, Abra menyebut dampaknya bisa lebih besar. Dengan perkiraan ada 5 juta pekerja menjalankan WFH yang terdiri dari ASN dan pekerja swasta. Jika masing-masing bisa menghemat 5 liter BBM per hari, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 25 juta liter per hari atau sekitar 16,1 persen konsumsi nasional.

Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai kebijakan pemerintah untuk penghematan energi saat ini merupakan langkah positif.

Dilansir dari Antara, Iwan mengatakan situasi global yang tidak menentu saat ini, pemerintah memiliki tanggung jawab dan harus berusaha keras untuk menjaga kepentingan nasional.

"Bagi saya, kebijakan hemat energi dan transformasi budaya kerja adalah suatu keniscayaan yang harus diambil oleh pemerintah dalam situasi seperti ini dan ini adalah langkah yang positif karena bisa menghemat 20 persen penggunaan energi dalam negeri," kata Iwan.

Kecukupan dan harga energi di Indonesia menurut Iwan masih stabil dibandingkan negara-negara lain di tengah perang Iran yang tak kunjung selesai.

"Sejauh ini, Indonesia adalah negara yang masih stabil dari segi kecukupan dan harga energi dibanding negara-negara lain dan ini merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo beserta jajaran pemerintahan," ujarnya.

"Soal keberhasilan dan capaian program ini, saya kira bisa kita ukur dalam waktu beberapa minggu ke depan," imbuhnya.

DPR juga mendukung penuh langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan efisien energi ini.

Bambang yakin WFH yang diputuskan setiap hari Jumat tidak akan mengganggu kinerja layanan publik. Menurutnya sistem pemerintah sudah terdigitalisasi.

Pemerintah juga telah memiliki pengalaman dalam sistem kerja jarak jauh saat pandemi Covid-19 pada 2020-2021 lalu. Meski interaksi minim, namun kerja-kerja pemerintahan tetap berjalan.

"Saya yakin nanti kantor-kantor akan memiliki suatu standard atau parameter untuk mengukur aktivitas daripada program ini," ujar Bambang.

Bambang optimistis penerapan WFH bisa untuk menekan konsumsi energi. Bukan hanya BBM, namun juga penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan.

Bambang mengatakan dari pengalaman serupa sebelumnya di masa Covid-19 terbukti bahwa WFH bisa menekan konsumsi energi dalam negeri. Dia menegaskan Komisi XII DPR mendukung penuh kebijakan tersebut.

Komisi XII akan terus mengawal kebijakan tersebut. Ia berharap nanti ada hitungan jelas efisiensi yang didapat dari kebijakan ini.

Anggota Komisi XII Jamaludin Malik mengatakan selain untuk mengurangi konsumsi BBM nasional dari mobilitas pekerja, WFH juga sebagai upaya untuk efisiensi energi gedung perkantoran seperti listrik dan pendingin udara.

"Untuk mereduksi beban puncak energi nasional juga sehingga distribusi konsumsi energi lebih merata," kata Jamaludin.

Namun ia mengingatkan jangan sampai penurunan produktivitas hingga pergeseran beban energi ke rumah tangga. Karena itu kebijakan ini sudah semestinya dikawal dengan sistem matang.

"Maka WFH didukung sebagai kebijakan selektif, adaptif dan berbasis sektor," katanya.

Kepada masyarakat dan pekerja, Jamaludin mengimbau agar WFH benar-benar dilakukan tanpa mengabaikan produktivitas. WFH, kata, Jamaludin, bukan relaksasi terselubung.

"Mengoptimalkan penggunaan listrik rumah tangga secara bijak (AC, perangkat elektronik) dan mengurangi perjalanan non-esensial sebagai bentuk kontribusi kolektif," katanya.

Langkah efisiensi ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menandatangani Surat Edaran (SE) tentang penerapan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat.

Dalam edaran itu disebutkan proporsi pegawai ASN yang dapat melaksanakan WFH paling sedikit 25 persen atau paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai ASN.

"Jadi untuk masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) itu range-nya antara 25 sampai 50 persen yang melakukan WFH," kata Pramono.

Pemerintah Kota Tangerang juga menerbitkan surat edaran tentang efisiensi energi yakni dengan pengendalian penggunaan pendingin udara (AC) dan pengaturan penggunaan lift.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman di Tangerang, Selasa, mengatakan efisiensi energi bukan sekadar upaya penghematan, melainkan bagian penting dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

"Efisiensi energi adalah langkah strategis yang tidak hanya berdampak pada pengurangan konsumsi energi, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan keberlanjutan lingkungan. Ini harus menjadi budaya bersama," kata Herman.

Dari Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Edward Candra mengatakan saat ini 4.645 unit kendaraan dinas tidak beroperasi saat penerapan kebijakan WFH.

Edward mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi penggunaan BBM, listrik, dan air di perkantoran, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas.

"Yang biasa ramai pada jam sibuk, kemarin tidak terlihat kemacetan. Tidak hanya di area perkantoran, tetapi juga di beberapa titik rawan macet relatif lancar," kata Edward.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mendorong penerapan pajak keuntungan tak terduga (windfall tax) pada perusahaan batu bara di tengah lonjakan harga energi global.

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, windfall tax merupakan bentuk pajak khusus yang dikenakan pada pendapatan yang tak terduga atau di luar perkiraan yang diperoleh oleh suatu industri atau perusahaan tertentu.

Windfall tax bertujuan mengambil potensi penerimaan tambahan akibat lonjakan harga komoditas atau situasi pasar yang menguntungkan secara tiba-tiba.

Ekonom INDEF Ariyo DP Irhamna menilai instrumen tersebut diperlukan ketika harga minyak dunia meningkat dan berdampak pada komoditas energi lain seperti batu bara.

"Tanpa instrumen penangkap windfall, sebagian besar rente ekonomi lolos dari kas negara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4).

Ia mencontohkan blokade Selat Hormuz oleh AS sejak 13 April 2026 sempat mendorong Brent menembus US$100 per barel.

Pada saat yang sama, Harga Batubara Acuan (HBA) juga naik ke US$103,43 per ton pada periode II April 2026.

Menurut Ariyo, pola lonjakan harga komoditas seperti ini pernah terjadi sebelumnya.

Pada 2022, harga Newcastle Coal melonjak 486 persen dibandingkan level 2020. Kenaikan tersebut membuat margin perusahaan batu bara berubah dari minus 0,60 persen pada 2020 menjadi 22,43 persen pada 2021.

"Saat itu pun Indonesia tidak memiliki instrumen windfall tax," ujar Ariyo.

Merujuk simulasi counterfactual dalam policy brief, Ariyo menyebut pada 2022 saat harga komoditas mencapai puncaknya, skema Profit Resource Rent Tax (PRRT) berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp223 triliun.

Nilai tersebut terdiri dari Rp192 triliun dari batu bara dan Rp31 triliun dari migas, setara 1,14 persen PDB.

Secara rata-rata sepanjang 2017 hingga 2024, potensi penerimaan yang tidak tertangkap diperkirakan mencapai Rp67 triliun per tahun.

Ariyo menilai persoalan utama terletak pada rezim royalti yang masih berbasis pendapatan kotor, bukan keuntungan. Pada 2022, saat harga batu bara mencapai US$345 per ton, negara hanya menangkap 10 persen-15 persen rente ekonomi.

Sebaliknya, ketika harga turun ke US$61 per ton pada 2020, royalti berbasis pendapatan kotor justru menggerus margin perusahaan hingga 30-80 persen dari rente.

"Pemerintah tidak optimal menangkap rente ekonomi saat harga tinggi, sementara saat harga rendah, royalti berbasis pendapatan kotor justru menekan margin perusahaan yang sudah tipis," ujar Ariyo.

Analisis dalam policy brief tersebut juga menghitung elastisitas PNBP SDA sektoral terhadap perubahan harga komoditas pada periode 2013 hingga 2023.

Kemudian, simulasi counterfactual agregat dengan data realisasi PNBP SDA, kontrak cost recovery migas, dan harga komoditas acuan selama periode 2009 hingga 2023 untuk mengestimasi potensi penerimaan seandainya PRRT sudah berlaku. Dari analisis tersebut, terdapat empat temuan utama.

Pertama, PRRT hanya memungut saat harga tinggi. Skema ini bersifat countercyclical, yakni penerimaan meningkat saat boom dan nol saat harga rendah.

Pada 2022, saat Newcastle Coal rerata US$344,9 per ton, simulasi menghasilkan penerimaan puncak.

Sementara pada 2015, 2016, dan 2020 ketika harga berada di kisaran US$58 per ton-US$66 per ton, simulasi menghasilkan nol sehingga perusahaan tidak terbebani saat margin tipis.

Kedua, transmisi harga-penerimaan bekerja, tetapi timpang. Elastisitas penerimaan SDA saat boom mencapai 1,17, sedangkan saat bust hanya 0,35.

Mekanisme sticky cost recovery dalam kontrak PSC migas memperparah ketimpangan ini, yaitu biaya yang sudah di-recover tidak turun proporsional saat harga jatuh, sehingga bagian kontraktor membesar di fase bust.

"PRRT bukan untuk memperbaiki transmisi yang sudah berjalan, melainkan untuk menangkap rent super-normal yang lolos dari mekanisme royalti," ujar Ariyo.

Ketiga, basis penerimaan bergeser ke minerba, rezim fiskalnya masih era migas. Komposisi PNBP SDA sudah berubah secara struktural, tetapi instrumen fiskalnya belum menyesuaikan.

Pangsa migas turun dari 90,5 persen pada 2009 menjadi 48,3 persen pada 2024. Sebaliknya, nonmigas yang didominasi batu bara naik dari 9,5 persen menjadi 51,7 persen

"Pergeseran ini bukan hasil strategi, melainkan konsekuensi pasif turunnya produksi minyak domestik. Instrumen fiskal yang dirancang untuk era migas kini diterapkan pada ekspansi minerba tanpa adaptasi," ujar Ariyo.

Keempat, desain PRRT dinilai tidak mengganggu investasi. Ambang batas ditetapkan pada tingkat pengembalian investasi (ROI) 15 persen. Proyek dengan laba di bawah batas tersebut tidak dikenakan PRRT.

Di atasnya, tarif progresif 20 persen berlaku untuk porsi rente setara 1-2 kali threshold ROI, dan 40 persen untuk porsi rente di atas 2 kali threshold.

Pengalaman Australia dan Norwegia membuktikan pajak rente tinggi kompatibel dengan investasi hulu jangka panjang, selama threshold menjaga normal rate of return.

"Kontrak berjalan dilindungi grandfather clause. PRRT hanya berlaku prospektif bagi kontrak baru," ujar Ariyo.

Ia menekankan instrumen royalti progresif yang ada (PP 18/2025 untuk batubara, PP 19/2025 untuk mineral) masih berbasis pendapatan kotor, bukan profit.

PRRT berbasis economic rent secara teoritis lebih unggul karena tidak mendistorsi insentif produksi. Sementara RUU PRRT disiapkan melalui jalur legislatif (UUD Pasal 23A), pemerintah dapat segera menerbitkan PP pelengkap yang menambahkan utilisasi kapasitas dan profit proxy ke formula royalti yang ada.

Siklus windfall komoditas disebut akan terus berulang. Seluruh penerimaan PRRT dialokasikan ke Revenue Stabilization Fund terpisah dari kas negara, dengan target 3 persen PDB dalam lima tahun pertama dan mekanisme penarikan saat penerimaan SDA turun lebih dari 20 persen dari rerata tiga tahun.

Tanpa instrumen penangkap rente, Indonesia akan kembali menghadapi pola yang sama, yaitu merelakan 85-90 persen rente ekonomi saat harga melonjak, lalu kehilangan bantalan fiskal saat harga anjlok.

"Pertanyaannya bukan apakah siklus berikutnya akan datang, melainkan apakah arsitektur fiskal Indonesia sudah siap menghadapinya," ujar Ariyo.

[Gambas:Youtube]