Fenomena El Nino, La Nina, serta anomali cuaca telah mengacaukan pola musim tanam, memicu kekeringan ekstrem di satu sisi dan banjir berulang di sisi lain, termasuk banjir rob di kawasan pesisir dan rawa pasang surut,

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tata kelola air sebagai langkah strategis menghadapi dampak perubahan iklim yang kian nyata, terutama terhadap sektor pertanian, pengendalian banjir, serta keberlanjutan produksi pangan di daerah.

Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toyib di Banjarmasin, Kamis mengatakan, upaya tersebut melibatkan lintas sektor dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, BMKG, komisi irigasi kabupaten/kota, hingga Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas tata air.

Ia menyampaikan bahwa perubahan iklim kini telah berdampak langsung terhadap sektor pertanian sehingga memerlukan respons cepat berbasis kebijakan yang terukur dan dapat diterapkan di lapangan.

“Fenomena El Nino, La Nina, serta anomali cuaca telah mengacaukan pola musim tanam, memicu kekeringan ekstrem di satu sisi dan banjir berulang di sisi lain, termasuk banjir rob di kawasan pesisir dan rawa pasang surut,” ujar dia selaku Ketua Harian Komisi Irigasi Kalsel.

Menurut dia, dampaknya sudah pernah dirasakan, mulai dari keterlambatan tanam, gagal panen, kerusakan jaringan irigasi, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan.

“Penguatan tata kelola air harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir agar mampu mengantisipasi fluktuasi debit air sekaligus menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

Ia pun mendorong Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memperkuat pengendalian banjir melalui normalisasi sungai, pengelolaan pintu air, serta peningkatan konektivitas jaringan irigasi guna mendukung distribusi air yang lebih efektif.

Di sisi lain, Yasin meminta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel menyesuaikan strategi produksi melalui kalender tanam berbasis data iklim, penggunaan varietas tahan kekeringan, serta optimalisasi pemanfaatan air di lahan pertanian.

Sementara itu, Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Irigasi Kalsel Herry Ade Permana mengungkapkan, pelaksanaan Instruksi Presiden di sektor irigasi masih menunggu kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur.

Ia menyebutkan, musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung selama enam hingga tujuh bulan dengan puncak pada Agustus, sehingga diperlukan langkah antisipatif seperti pemanenan air hujan, penyesuaian pola tanam, serta penguatan sistem peringatan dini berbasis analisis BMKG.

Selain kekeringan, banjir juga masih menjadi persoalan utama di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan yang berdampak pada produktivitas pertanian, sementara penanganan dinilai belum optimal akibat lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui perumusan tersebut, kata dia, para pemangku kepentingan menyepakati peningkatan koordinasi lintas sektor, pelibatan aktif P3A dalam pengelolaan irigasi, pemanfaatan data BMKG dalam perencanaan, serta penyusunan masterplan pengendalian banjir secara terpadu.

Selain itu, disepakati optimalisasi mitigasi kekeringan melalui penyimpanan air, pembaruan data geospasial jaringan irigasi, percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa, serta rehabilitasi daerah irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Hasil perumusan akan disampaikan kepada Gubernur Kalsel untuk ditindaklanjuti sebagai kebijakan strategis dalam memperkuat ketahanan air dan pangan di tengah tekanan perubahan iklim yang terus berkembang,” ujar Herry.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

AI ini bisa membantu dalam hal yang paling sulit, yaitu dalam proses tata kelola, transparansi dan pengambilan keputusan,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar memandang bahwa kehadiran artificial intelligent (AI) semakin krusial dalam memperkuat tata kelola keuangan, terutama untuk meningkatkan transparansi hingga pengambilan keputusan di tengah kompleksitas dan ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan Benny, sejalan dengan tema dalam seminar dan diskusi bertajuk “Future Ready Financial: Navigating Treasury, Payments and Risk in the AI Era 2026”, yang diselenggarakan bekerja sama dengan FIS Global di ANTARA Heritage Center (AHC), Jakarta, Rabu.

“AI ini bisa membantu dalam hal yang paling sulit, yaitu dalam proses tata kelola, transparansi dan pengambilan keputusan,” kata Benny saat dijumpai usai seminar tersebut.

Benny menambahkan bahwa penerapan AI dalam tata kelola keuangan menjadi kebutuhan karena setiap organisasi dan korporasi memerlukan sektor keuangan yang kuat, sehat, dan transparan.

“Sehingga ini pada akhirnya membangun sebuah reputasi dan kredibilitas, dan menjadi posisi tawar terhadap upaya-upaya kerja sama, juga kerja sama di level global,” kata dia.

Hal ini, imbuh dia, juga sejalan dengan adanya standar, tuntutan transparansi, serta tata kelola yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Adapun momentum penyelenggaraan seminar dan diskusi bersama FIS Global dipandang strategis karena mendorong peningkatan kapasitas serta pemahaman baru bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika global.

Benny mengatakan, kondisi dinamika global membuat persoalan keuangan menjadi semakin krusial seiring globalisasi yang menghadirkan ketidakpastian dan kompleksitas yang terus meningkat.

Bagi organisasi dan korporasi, aspek keuangan bersifat fundamental, tidak hanya terkait ketersediaan dana, tetapi juga visibilitas dan kontrol keuangan, serta optimalisasi manfaat jangka panjang, terutama dengan kehadiran AI.

Selain itu, menurut Benny, seminar dan diskusi bersama FIS Global juga menjadi krusial karena mendorong perubahan peran keuangan dari yang semula berfokus pada arus kas masuk dan keluar (cashflow) menjadi berorientasi pada keberlanjutan bisnis, yakni dalam memelihara dan mengoptimalkan kesehatan bisnis jangka panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA— Tantangan tata kelola, akuntabilitas, dan kejelasan mandat dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan Danantara sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan lembaga investasi negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh skala pendanaan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga disiplin investasi dan membangun kepercayaan publik.

Pandangan tersebut mengemuka dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (ILUNI FEB UI) melalui kegiatan Breakfast Forum bertajuk “Satu Tahun Danantara Membangun Indonesia” di Jakarta. Forum tersebut membahas evaluasi satu tahun perjalanan Danantara sekaligus arah kebijakan ke depan dalam penguatan peran investasi negara.

Dalam pidato kunci Dean of ADB Institute Bambang Brodjonegoro menilai keberadaan institusi di luar pemerintah yang mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang menjadi syarat penting bagi negara untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Menurut dia, pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan institusi lain yang mampu menjadi motor pertumbuhan, dengan kapasitas pembiayaan jangka panjang,” ujar alumni FEB UI 1985 itu dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu (25/4/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah negara menggunakan dua pendekatan untuk mendorong pertumbuhan, yakni melalui badan usaha milik negara yang berperan langsung dalam investasi dan industrialisasi, serta melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang menyediakan patient capital bagi sektor strategis. Dalam konteks tersebut, peran Danantara dinilai masih memerlukan kejelasan posisi sebagai penggerak investasi atau penyedia pembiayaan jangka panjang.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad menyatakan bahwa lembaga tersebut dirancang untuk mengintegrasikan mandat komersial dan pembangunan dalam satu arsitektur kelembagaan. Menurut dia, optimalisasi aset negara perlu diarahkan untuk menciptakan siklus pembiayaan yang berkelanjutan bagi proyek prioritas nasional.

Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menekankan pentingnya disiplin dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di tengah volatilitas pasar. Ia menilai peluang investasi justru muncul pada saat kondisi pasar tidak stabil, selama keputusan dilakukan secara terukur dan berbasis manajemen risiko.

Dalam diskusi panel, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI Mohamad Ikhsan menyoroti persoalan mendasar dalam pengelolaan lembaga investasi negara, yakni ketidakjelasan struktur akuntabilitas dan kerangka hukum yang mengatur pengambilan keputusan bisnis. Kondisi tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan sikap terlalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

“Kalau semua risiko kebijakan diperlakukan sebagai potensi korupsi, tidak akan ada yang berani mengambil keputusan. Padahal, tanpa keberanian mengambil risiko, institusi seperti ini tidak akan pernah bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kepala Lembaga Manajemen FEB UI Yasmine Nasution menambahkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada kejelasan indikator kinerja dan transparansi pelaporan. Ia menilai pemisahan mandat antara fungsi komersial dan pembangunan perlu disertai pengukuran kinerja yang jelas agar kinerja institusi dapat dievaluasi secara objektif.

Di sisi lain, Anggota Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Eugenia Mardanugraha mengingatkan bahwa ekspansi investasi negara melalui konsolidasi aset tetap harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengawasan terhadap konsentrasi pasar dinilai penting untuk mencegah dominasi pasar yang berlebihan.

Forum tersebut menegaskan bahwa evaluasi satu tahun implementasi Danantara tidak hanya berkaitan dengan besaran investasi yang dikelola, tetapi juga dengan kualitas tata kelola, transparansi, dan konsistensi strategi dalam mengelola aset negara. Ke depan, keberhasilan lembaga investasi negara tersebut dinilai sangat bergantung pada kemampuan membangun kredibilitas kelembagaan dan menjaga disiplin pengelolaan modal secara berkelanjutan.

Untuk urusan kredit, sudah pasti harus diawasi OJK,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai perlu ada pengawasan berlapis dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih guna mencegah potensi penyimpangan dan memastikan tata kelola berjalan akuntabel.

Ia mengatakan, skala dan ragam fungsi Kopdes yang mencakup aspek komersial hingga sosial membutuhkan pembagian pengawasan lintas lembaga sesuai kewenangan.

Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (22/4) menilai untuk unit keuangan seperti penyaluran kredit, pengawasan sebaiknya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi.

“Untuk urusan kredit, sudah pasti harus diawasi OJK,” katanya.

Sementara itu, pengawasan terhadap aspek kelembagaan dan unit usaha komersial dapat tetap berada di bawah Kementerian Koperasi (Kemenkop), sedangkan fungsi sosial seperti penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Selain pengawasan dari regulator, Dipo juga menekankan pentingnya audit independen secara berkala oleh pihak ketiga untuk mendeteksi potensi moral hazard.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pengawasan juga perlu ditopang oleh tata kelola internal yang kuat, termasuk rekrutmen pengelola yang profesional dan berbasis komunitas lokal untuk memperkuat rasa memiliki atau sense of ownership.

Menurut dia, pengelolaan yang melibatkan warga desa setempat akan menciptakan sense of ownership yang penting untuk menjaga keberlanjutan koperasi.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian; distributor barang strategis seperti LPG 3 kg, pupuk, beras; penyalur bansos, hingga penyedia layanan keuangan termasuk penyaluran kredit berbunga 6 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemisahan pembukuan antarunit usaha dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi langkah krusial untuk meningkatkan transparansi pengelolaan.

Menurut dia, dengan banyaknya fungsi yang dijalankan, Kopdes perlu memiliki struktur yang jelas agar setiap aktivitas dapat terukur secara akuntabel.

“Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan, dan kita tidak pernah tahu sebenarnya unit mana yang sehat dan mana yang bermasalah,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat di desa.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian, stabilisator harga, distributor barang strategis, penyalur bantuan sosial, sekaligus penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6 persen.

Namun, Yusuf menilai menuntut satu entitas di tingkat desa menjalankan terlalu banyak fungsi sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan karena beban yang ditanggung menjadi terlalu besar.

Ia menekankan jika program tetap dijalankan, pemisahan unit usaha setidaknya harus dilakukan dari sisi akuntansi agar kinerja masing-masing fungsi—mulai dari distribusi barang, layanan keuangan, hingga penyerapan hasil pertanian—dapat dievaluasi secara objektif.

Fungsi nonbisnis seperti penyaluran bansos, menurutnya, juga sebaiknya tidak melekat permanen, melainkan berbentuk penugasan dengan durasi tertentu dan evaluasi berkala.

Dari sisi pengawasan, Yusuf mengingatkan potensi moral hazard karena sebagian risiko pembiayaan ditanggung negara.

“Kalau kredit macet dibebankan ke fiskal, sementara lembaga penyalur tidak menanggung risiko yang sepadan, insentif untuk berhati-hati jadi lemah. Ini sering terjadi dalam program kredit bersubsidi,” katanya.

Ia mendorong adanya sistem pengawasan berlapis untuk memastikan akuntabilitas, terutama pada unit yang mengelola dana publik dan pembiayaan.

Menurutnya, perlu ada pengawasan dari otoritas yang memahami risiko keuangan untuk unit simpan pinjam, audit ketat terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dana desa, serta transparansi data transaksi agar pengawasan sosial dapat berjalan efektif.

"Di l

uar itu, transparansi ke publik juga penting. Selama data transaksi tidak terbuka, pengawasan sosial sulit berjalan," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, disiplin terhadap aspek legal dan manajemen risiko menjadi bentuk kecerdasan yang tidak bisa ditawar

Jakarta (ANTARA) - Kabar bakal ditutupnya secara permanen seluruh gerai Menantea, merek fusion tea (teh buah) kekinian, pada 25 April 2026 terasa seperti jeda mendadak dalam sebuah cerita yang sebelumnya melaju cepat.

Publik mengenal merek ini sebagai simbol keberhasilan bisnis anak muda, yang digagas oleh Jehian Panangian dan Jerome Polin, lalu tumbuh pesat sejak diluncurkan pada 10 April 2021.

Dalam waktu singkat, brand ini menjelma dari fenomena viral menjadi jaringan usaha yang tersebar di berbagai kota. Namun, seperti banyak kisah pertumbuhan cepat lainnya, kejatuhan sering kali tidak datang dari luar, melainkan dari fondasi yang tidak cukup kokoh sejak awal.

Di balik keputusan menutup seluruh gerai, tersibak persoalan yang tidak sederhana. Lemahnya fondasi kerja sama, kurang

nya pengecekan latar belakang mitra, absennya audit internal yang rutin, serta kompleksitas operasional menjadi rangkaian masalah yang saling berkaitan.

Fakta ini mengingatkan bahwa kecepatan ekspansi tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan sistem. Dalam banyak kasus, pertumbuhan justru menutupi celah-celah yang baru terasa ketika tekanan datang bertubi-tubi.

Salah satu pelajaran yang paling menonjol dari peristiwa ini adalah soal kontrak. Dalam pengakuannya, Jerome menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan rinci sejak awal.

Pernyataan ini bukan sekadar refleksi personal, melainkan penegasan atas satu prinsip mendasar dalam dunia usaha bahwa risiko tidak pernah benar-benar bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan baik jika diantisipasi melalui instrumen hukum yang tepat.

Namun, dalam praktiknya, banyak pengusaha terutama yang baru merintis masih memandang kontrak sebagai formalitas administratif. Fokus utama sering kali tertuju pada pemasaran, penjualan, dan ekspansi.

Perspektif ini diperkuat oleh pandangan bahwa penyusunan kontrak membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang dianggap tidak langsung menghasilkan keuntungan.

Akibatnya, tidak sedikit kesepakatan bisnis yang dilakukan tanpa landasan tertulis yang memadai, atau ditandatangani tanpa proses telaah yang cukup.

Aspek hukum

Sekar Ayu Primandani, pakar hukum dari BP Lawyers, menyoroti fenomena ini sebagai kecenderungan yang berbahaya. Banyak pelaku usaha, kata dia, terjebak dalam dorongan mengejar peluang sehingga mengabaikan aspek perlindungan hukum.

Mereka takut kehilangan kesempatan jika terlalu banyak bertanya atau menegosiasikan isi kontrak. Padahal, di titik inilah sebenarnya risiko mulai terbentuk.

Menurut alumnus Fakultas Hukum UI itu, ketika kontrak tidak disusun dengan cermat, pelaku usaha pada dasarnya berjalan tanpa peta. Mereka tidak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban, tidak memahami batas tanggung jawab, dan tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang tegas.

Situasi ini sering baru disadari ketika masalah sudah muncul, ketika bisnis mulai stagnas atau rugia, dan ketika ruang untuk memperbaiki keadaan menjadi semakin sempit.

Lebih jauh, persoalan dalam bisnis tidak hanya berhenti pada kontrak antarmitra. Hubungan antara para pendiri dan pemegang saham juga menyimpan potensi konflik yang tidak kalah besar.

Pada tahap awal, relasi ini biasanya dibangun atas dasar kepercayaan dan kesamaan visi. Namun, seiring berkembangnya usaha, kepentingan menjadi semakin kompleks, dan perbedaan pandangan menjadi tidak terelakkan. Tanpa perjanjian pemegang saham yang jelas, perbedaan tersebut bisa berubah menjadi sumber friksi yang merusak.

Perjanjian pemegang saham berfungsi sebagai kerangka yang mengatur bagaimana keputusan strategis diambil, bagaimana kontrol didistribusikan, dan bagaimana arah bisnis ditentukan.

Ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan mekanisme yang menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi keputusan besar misalnya perubahan model bisnis atau ekspansi signifikan perjanjian ini menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil melalui proses yang transparan dan disepakati bersama.

Di sisi lain, tantangan yang sering luput diperhatikan adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam banyak bisnis yang melibatkan beberapa pihak, muncul asumsi bahwa semua orang memiliki peran yang sama.

Padahal, tanpa pembagian yang jelas, akuntabilitas menjadi kabur. Kesalahan operasional berulang karena tidak ada pihak yang secara spesifik bertanggung jawab, sementara keputusan strategis diambil tanpa koordinasi yang memadai.

Pengaturan peran

Dalam struktur Perseroan Terbatas, pembagian peran sebenarnya sudah diatur secara tegas. Direksi bertanggung jawab atas operasional harian dan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan.

Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat, tanpa terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, pemegang saham memiliki peran dalam menentukan arah strategis dan penggunaan hasil kinerja perusahaan. Ketika batas-batas ini tidak dipahami, konflik kepentingan menjadi sulit dihindari.

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah anggapan bahwa komisaris memiliki kewenangan lebih tinggi dalam segala hal, termasuk menandatangani dokumen atas nama perusahaan.

Padahal, secara hukum, kewenangan tersebut berada pada direksi. Kekeliruan pemahaman ini bukan hanya soal teknis, tetapi dapat berdampak pada legitimasi keputusan dan keabsahan tindakan hukum perusahaan.

Dari keseluruhan gambaran ini, terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada produk atau pasar, melainkan pada tata kelola. Bisnis yang tampak kuat dari luar bisa saja rapuh di dalam jika tidak ditopang oleh sistem yang jelas dan disiplin.

Kontrak yang tidak matang, perjanjian pemegang saham yang tidak komprehensif, serta pembagian peran yang kabur menciptakan celah yang perlahan melemahkan struktur usaha.

Pelajaran yang bisa diambil bukanlah untuk menakut-nakuti mereka yang ingin memulai usaha, melainkan untuk mengajak melihat bisnis secara lebih utuh.

Bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ide yang menarik atau strategi pemasaran yang agresif, tetapi juga oleh kemampuan membangun fondasi yang kuat sejak awal.

Kontrak, dalam bisnis, bukanlah hambatan, melainkan alat perlindungan. Namun berfungsi seperti pagar yang menjaga agar bisnis tetap berada di jalurnya, bahkan ketika menghadapi tekanan yang tidak terduga.

Maka ketahanan sebuah bisnis tidak diukur dari seberapa cepat tumbuhnya, tetapi dari seberapa siap bisa menghadapi risiko. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, disiplin terhadap aspek legal dan manajemen risiko menjadi bentuk kecerdasan yang tidak bisa ditawar.

Hal ini mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi justru menjadi penopang yang menentukan apakah sebuah usaha mampu bertahan atau harus berhenti sebelum waktunya.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional melalui momentum peringatan Hari Kartini.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengingatkan peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan.

Namun, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.

"Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan," kata Sophia.

Ia menambahkan perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, antara lain melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, rolemodel dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga, sehingga integritas harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga.

Lebih lanjut, Sophia juga menegaskan peran perempuan yang menjadi kunci dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Astacita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender serta Astacita ketujuh tentang reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

OJK pun terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan RA Kartini, khususnya dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Pada Senin ini, OJK mengadakan gelar wicara "Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas" di Pendopo Museum RA Kartini, Rembang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 220 peserta secara luring dan sekitar 4.500 peserta secara daring yang berasal dari kementerian/lembaga, anggota DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, serta pegawai OJK.

Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, antara lain melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.

OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di lingkungan sektor jasa keuangan, untuk aktif berperan dalam memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud, guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Industri perbankan Tanah Air menyambut baik rancangan beleid mengenai grup keuangan yang saat ini tengah dibahas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) Lani Darmawan menyampaikan bank akan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebab, peraturan yang dirilis oleh regulator sudah tentu memperhitungkan dampak positif dan negatif bagi industri.

“Saya kira regulator sudah memperhitungkan dampak positif dan negatif,” kata Lani kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Sementara itu, meski belum mendapat informasi lebih jauh mengenai rencana OJK untuk memperluas pengawasan ke grup keuangan non-konglomerasi, Direktur PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja menilai bahwa kebijakan terbaru otoritas dalam mengawasi konglomerasi keuangan melalui POJK No. 30/2024 merupakan langkah positif.

Dia mengatakan, aturan tersebut menandai perubahan besar dalam pola pengawasan, dari yang sebelumnya bersifat sektoral menjadi terintegrasi.

“Saya menilai hal tersebut merupakan satu hal yang sangat positif di mana pengawasan tidak lagi hanya pada kesehatan masing-masing perusahaan (individual), tetapi beralih secara masif ke pengawasan terintegrasi,” jelas Ganda kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Jika sebelumnya pengawasan dilakukan secara terpisah, misalnya bank diawasi sebagai bank dan asuransi sebagai asuransi, kini OJK melihat seluruh entitas dalam satu grup keuangan sebagai satu kesatuan. Dengan pendekatan ini, masalah di satu anak usaha dapat langsung dipantau dampaknya terhadap entitas lain dalam grup yang sama.

Dia menuturkan pendekatan terintegrasi ini bertujuan mencegah risiko penularan, yakni kondisi ketika gangguan di satu perusahaan merembet ke perusahaan lain dalam satu konglomerasi.

Untuk itu, aturan terbaru juga mewajibkan adanya entitas utama yang bertanggung jawab mengoordinasikan manajemen risiko dan tata kelola di seluruh anggota grup.

Selain itu, lanjut dia, OJK memperketat pengawasan pada empat aspek utama, yakni permodalan terintegrasi, tata kelola terintegrasi, manajemen risiko terintegrasi, serta pengawasan terhadap pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner).

Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan transparansi dan mencegah praktik seperti pencucian uang maupun transaksi afiliasi yang tidak sehat.

Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, komoditas gula menjadi paradoks dalam kebijakan pangan Indonesia. Di tengah potensi sumber daya yang besar, negeri ini justru bergantung pada impor dalam jumlah signifikan.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.

Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.

Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.

Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.

Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah

Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)

Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.

Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.

Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tata kelola gula nasional

Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.

Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.

Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.

Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.

Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan beberapa catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Program ini dinilai berisiko memicu masalah akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya.

Perlu diketahui bahwa program ini fokus untuk membangun daya manusia yang unggul sejak dini. MBG telah masuk dalam RPJMN 2025–2029 dan Quick Wins Prioritas Nasional.

Program ini didukung alokasi anggaran yang naik dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Meskipun, berdasarkan survei Poltracking Indonesia periode 2—8 Maret 2026, mencatat MBG menjadi program paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 36,5%.

Dominasi tersebut turut menopang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 74,1%.

Kembali ke kajian KPK, lembaga antirasuah menemukan bahwa regulasi pelaksanaan MBG perlu mengatur tata kelola program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

KPK menyebut pelaksanaan MBG melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) menimbulkan risiko perpanjangan rantai birokrasi, potensi rente, serta berkurangnya porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

"Pendekatan sentralistik dengan BGN sebagai aktor tunggal meminggirkan peran pemerintah daerah dan melemahkan mekanisme check and balances dalam penentuan mitra, lokasi dapur, dan pengawasan," demikian pernyataan Direktorat Monitoring KPK seperti dilihat pada Minggu (19/4/2026).

KPK menyampaikan bahwa tingginya potensi konflik kepentingan (CoI) dalam penentuan mitra SPPG/dapur karena kewenangan terpusat dan SOP yang belum jelas.

Pelaksanaan MBG masih dinilai lemah dalam hal transparansi dan akuntabilitas, khususnya proses verifikasi dan validasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Terlebih masih banyak dapur yang tidak memenuhi standar teknis SPPG, sehingga berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

"Pengawasan keamanan pangan belum optimal, dengan minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM sesuai kewenangannya," tulis KPK di salah satu poin kajian.

KPK menyatakan program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, belum ada pengukuran awal (baseline) terkait status gizi dan capaian akademik para penerima manfaat.

Usulan KPK untuk Perbaikan Program MBG

Lembaga antirasuah memberikan tujuh rekomendasi perbaikan tata kelola program MBG. KPK meminta agar pemerintah menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran lintas K/L dan Pemda.

"Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya, rantai pelaksanaan, dan kewajaran komponen anggaran, agar tidak menimbulkan rente dan mengurangi kualitas layanan gizi," sebut KPK.

KPK merekomendasikan agar pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik terbatas, dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan penerima manfaat, lokasi dapur, dan pengawasan operasional.

Tak hanya itu, KPK berharap adanya penjelasan secara mendalam terkait SOP dan SLA penetapan mitra yayasan/SPPG, serta memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program ini diminta untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan, melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi, inspeksi dapur, dan pengawasan mutu makanan.

Selain itu, KPK menegaskan pentingnya membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, untuk mencegah laporan fiktif, mark-up, dan penyimpangan pencairan dana.

"Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan," tandas poin rekomendasi KPK.

Temuan KPK tersebut mempertegas bahwa persoalan utama MBG tidak berhenti pada desain kebijakan, melainkan berakar pada tahap implementasi di lapangan.

Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai persoalan implementasi menjadi titik lemah utama program sejak awal perencanaan.

Dia mengatakan temuan KPK menjadi peringatan agar pemerintah memperbaiki fokus pelaksanaan program, terutama dalam penentuan sasaran penerima manfaat.

"Kalau kebijakan publik fokusnya pada implementasi, pada kegagalan dalam implementasinya itu banyak masalah kan," katanya saat dihubungi Bisnis, Sabtu (18/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa MBG pada dasarnya mempunyai manfaat yang besar bagi kalangan menengah ke bawah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Hanya saja saat ini pelaksanaan MBG dianggap kurang tepat sasaran karena menyalurkan ke anak-anak yang hidup dengan kondisi ekonomi cukup bahkan menengah ke atas.

"Karena yang mengalami gizi tidak cukup itu mungkin orang-orang miskin atau kategori miskin, miskin ekstrem, atau orang mendekati miskin. Enggak mungkin kan orang Pondok Indah, orang Menteng, orang PIK kekurangan gizi Mas, karena posisinya bukan kategori miskin dan miskin ekstrem itu gitu loh," jelasnya.

Kajian KPK, menurutnya, cenderung bersifat masukan agar pemerintah sekarang dapat fokus melaksanakan program ini dengan maksimal.

Pengamat kebijakan publik ini menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum pelaksanaan program MBG berupa pembentukan undang-undang agar bisa menjangkau lebih luas ketika terjadi pelanggaran.

Melalui usulan tersebut, pemerintah mampu menguraikan secara komprehensif mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang menyimpang melalui program MBG.

"Nah ini kalau sekarang kita mau mengatakan bagaimana pengelolaannya transparan, terbuka, akuntabilitas tinggi, kalau tidak ada penegakan hukumnya akhirnya semuanya ini orang melihatnya abai. Mereka-mereka yang punya dapur-dapur MBG jadi abai, dan itu tidak ada kendali," paparnya.

Dia juga mengingatkan kepada pemerintah agar lebih selektif dalam membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama bagi para mitra yang bekerja sama.

Langkah tersebut sebagai upaya pencegahan dan pemaksimalan tata kelola program MBG tidak ditemukan indikasi penyimpangan, khususnya korupsi.

Trubus mengingatkan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, namun melibatkan banyak aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

"Untuk menghindari hal itu memang sebaiknya tidak hanya KPK. Penegak hukum itu ada Kejagung, ada Kepolisian," ucapnya.

Trubus juga mengusulkan agar BGN mandiri mencari pemasukan untuk operasional MBG agar tidak hanya mengandalkan APBN.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengantongi afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional AAA(idn) dan Peringkat Jangka Pendek F1+(idn) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi menerangkan bahwa realisasi pemeringkat ini merupakan wujud upaya KPEI dalam menerapkan best practices dalam operasional perusahaan yang berkelanjutan dan transparan.

“Afirmasi peringkat dari Fitch Ratings ini mencerminkan kekuatan fondasi kelembagaan KPEI, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, maupun kapasitas keuangan. Bagi KPEI, pencapaian ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus memperkuat peran strategis kami dalam mendukung stabilitas, integritas, dan kepercayaan di pasar keuangan Indonesia,” kata Iding dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Adapun peringkat ’AAA(idn)’ merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional Fitch Ratings yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan, dan menggambarkan eksposur risiko gagal bayar yang rendah.

Sementara itu, Peringkat Nasional Jangka Pendek ’F1+(idn)’ menunjukkan profil likuiditas yang kuat dan kapasitas yang baik untuk memenuhi komitmen keuangan secara tepat waktu.

Dalam proses pemeringkatan, Fitch Ratings disebut telah melakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek praktik yurisdiksi yang berlaku, ketersediaan informasi publik yang relevan, akses terhadap manajemen, hingga ketersediaan verifikasi pihak ketiga yang independen atas laporan perusahaan.

”Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan pasar, KPEI telah melakukan penilaian peringkat kredit yang diakui secara global oleh Fitch Ratings Indonesia,” lanjutnya.

Pemeringkatan ini disebut bakal memperkuat posisi strategis KPEI dalam ekosistem keuangan nasional. Dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator, BEI serta industri perbankan sebagai pemegang saham, turut menjadi faktor penguat fundamental KPEI.

Selain itu, KPEI juga dinilai memiliki manajemen risiko yang kuat, standar operasional yang selaras dengan praktik internasional, serta tingkat permodalan dan likuiditas yang solid.

Secara keseluruhan, dukungan pemangku kepentingan, peran strategis, serta profil risiko dan keuangan yang kuat menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian peringkat tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah restrukturisasi BUMN karya untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola perusahaan. Transformasi ini dinilai krusial untuk menjaga kesehatan sektor konstruksi nasional di tengah tekanan ekonomi.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan, percepatan restrukturisasi menjadi fokus utama bersama Danantara. “Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah restrukturisasi BUMN karya agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel,” kata Dony dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dony menekankan pentingnya perbaikan laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan transparansi juga menjadi fondasi utama dalam transformasi yang dijalankan.

“BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan sebagai bagian dari restrukturisasi berkelanjutan,” ujar Dony.

Langkah ini bertujuan memperkuat fondasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Transformasi tidak hanya menyasar aspek finansial, tetapi juga perbaikan tata kelola dan disiplin operasional.

“Melalui langkah ini, BUMN karya diharapkan menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” kata Dony.

Pemerintah menilai BUMN karya memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional. Karena itu, restrukturisasi dilakukan secara terarah agar mampu menopang proyek pembangunan secara berkelanjutan.

Ke depan, BP BUMN bersama Danantara akan terus mengawal proses transformasi ini. “Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Dony.