Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tidak melakukan revisi target penerbitan obligasi korporasi pada tahun ini, kendati bayang-bayang outlook Moody's Ratings tengah menekan kinerja pasar surat utang Tanah Air.
Kepala Divisi Riset Pefindo Suhindarto menerangkan bahwa alasan pihaknya tidak melakukan revisi terhadap target tersebut lantaran kondisi saat ini yang dinilai masih cenderung lebih baik ketimbang kondisi pada kuartal pertama 2025. Meskipun begitu, Suhindarto mengakui adanya tekanan terhadap pasar obligasi Tanah Air lantaran keputusan Moody's belakangan.
"Memang di satu sisi, kondisi di awal tahun ini akhirnya membuat kondisi kurang favorable di pasar surat utang korporasi. Tapi sebenarnya, kalau kita tarik ke awal 2025, sebenarnya kondisinya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi saat ini," katanya dalam Konferensi Pers Pefindo, Rabu (11/2/2026).

Pada awal tahun lalu, Suhindarto menyoroti ihwal pengumuman tarif kebijakan impor AS yang diterapkan ke sejumlah negara mitra dagang. Pengumuman itu disampaikan pada April 2025 dan sontak membuat imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun melonjak ke level 7,09% hanya dalam waktu sepekan perdagangan.
Dengan begitu, kondisi yield obligasi bertenor 10 tahun yang kini berada di level 6,44% dinilai belum memberikan cost of fund yang lebih besar bagi perusahaan calon penerbit obligasi. Artinya, biaya perusahaan untuk menerbitkan surat utang masih lebih rendah dibandingkan realisasinya pada awal 2025.
"Kalau kami bandingkan cost of funds, sebenarnya kalau kita lihat yield benchmark 10 tahun, kenaikannya belakangan masih belum kembali lagi ke kondisi di level yang dulu sampai di awal tahun 2025," tambahnya.
Belum lagi, pengubahan outlook yang dilakukan Moody's, dinilai lebih disebabkan oleh sentimen kebijakan dan komunikasi kebijakan yang dijalankan pemerintah. Namun, kondisi itu tidak mengubah kondisi fundamental ekonomi Tanah Air yang dinilai solid.
"Jadi kalau terkait outlook, kami masih berpegangan pada angka tersebut dan meskipun di awal tahun ini relatif cukup banyak gonjang-ganjing, kami tetap optimistis kalau proyeksi kami masih bisa dicapai tahun ini," tambah Suhindarto.
Pada tahun ini, Pefindo menargetkan penerbitan efek bersifat utang (EBUS) berada pada kisaran Rp154 triliun hingga Rp196,86 triliun, dengan titik tengah Rp175,77 triliun. Target ini lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi pada 2025.
Salah satu faktor pendorong penerbitan EBUS pada 2026 adalah kebutuhan refinancing yang masih tinggi. Pefindo memprediksi terdapat surat utang jatuh tempo senilai Rp162,72 triliun pada tahun ini.
Selain itu, Pefindo memprediksi BI akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali pada tahun ini. Hal itu dinilai akan membuat daya tarik penerbitan obligasi korporasi kian positif lantaran dapat membuat premi yang diminta oleh investor tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) membeberkan sejumlah poin krusial yang mesti dibenahi oleh pemerintah selepas lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkanoutlookIndonesia dari stabil menjadi negatif.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto melihat pengubahanoutlookIndonesia menjadi negatif lebih sebagai sinyal meningkatnya risiko kredit yang memicu volatilitas jangka pendek di pasar surat utang negara (SUN).

Hal itu tampak dari angkaCredit Default Swap(CDS) 5 tahun Indonesia yang melonjak dari 76,81 menjadi 79,61 hanya pada rentang 4–6 Februari 2026. Hal ini disebut mengindikasikan bahwa biaya untuk melindungi surat utang Indonesia dari gagal bayar menjadi lebih mahal di mata pasar.

“Saya rasa pesan dari Moody’s cukup jelas, pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas kebijakannya, serta menekankan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran fiskal,” katanya kepadaBisnis, Jumat (6/2/2026).

Suhindarto menilai, arah kebijakan fiskal dan tata kelola lembaga baru mesti dibenahi. Jika hal ini tidak menjadi perhatian utama pemerintah, arus keluar modal asing dari pasar Tanah Air bukan tidak mungkin terjadi.

Data Bank Indonesia (BI) misalnya menunjukkan bahwa berdasarkan data transaksi pada periode 26–29 Januari 2026, investor nonresiden mencatatkannet selldi pasar SBN senilai Rp2,77 triliun. Data setelmen sepanjang tahun berjalan 2026 hingga 29 Januari 2026, mencatatnet sellasing senilai Rp0,10 triliun di pasar SBN.

Terlebih di tengah meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar ekuitas yang dipicu oleh kekhawatiran investor ihwal kredibilitas dan akuntabilitas kebijakan, larinya dana asing kian nyata ke depan.

“Saya menilai bahwa langkah krusial yang harus diambil pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar adalah meningkatkan transparansi, koordinasi, dan komunikasi kebijakan, terutama terkait mandat dan tata kelolasovereign wealth fundDanantara serta keberlanjutan program sosial skala besar,” katanya.

Sedikitnya, terdapat enam poin utama yang disoroti Pefindo dalam rangka mengembalikan kepercayaan pasar terhadap Indonesia.Pertama, peningkatan prediktabilitas dan transparansi kebijakan.

Pemerintah dinilai perlu untuk segera memperbaiki kejelasan proses pengambilan keputusan kebijakan serta komunikasinya kepada publik. Danantara dalam hal ini, dinilai sebagai salah satu pemicu utama keraguan investor lantaran ketidakpastian prioritas investasi dan manajemen risiko lembaga tersebut.

“Ketidakpastian terkait arah kebijakan kelembagaan, terutama mengenai mandat dan tata kelola Danantara, serta arah dari prioritas kebijakan fiskal pemerintah, menjadi perhatian utama investor yang harus segera diklarifikasi,” katanya.

Kedua, penguatan tata kelola pemerintah yang perlu diperbaiki, khususnya pada aspek kualitas regulasi dan efektivitas pemerintah. Hal ini dinilai sangat krusial lantaran penurunan skor padaWorld Governance Indicatorsdapat memicu keraguan investor terhadap stabilitas birokrasi dan kepastian hukum di Tanah Air.

Ketiga,komitmen disiplin fiskal dan pengendalian defisit, dengan tetap berpegang teguh pada ambang batas defisit 3% dari PDB. Konsistensi ini dinilai menjadi jangkar utama kepercayaan pasar global terhadap keberlanjutan utang Indonesia.

Keempat, reformasi pendapatan negara. Hal itu terutama mengingat basis pendapatan Indonesia yang masih tergolong lemah dibandingkanpeers. Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah nyata untuk memperkuat penerimaan negara.

“Hal ini penting agar rencana ekspansi belanja publik, seperti program MBG, tidak membebani defisit secara berlebihan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat seharusnya dapat ditranslasikan menjadi peningkatan pendapatan pajak yang juga lebih terakselerasi lagi,” katanya.

Kelima, Suhindarto menilai pentingnya pemerintah untuk mengelola profil risiko keuangan BUMN, yang termasuk memastikan kebijakan dividen tidak mengganggu kesehatan keuangan BUMN dan meminimalisasi potensi beban utang yang bisa beralih menjadi tanggungan pemerintah.

Terakhir, Suhindarto menilai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas yang mendesak. Volatilitas nilai tukar yang terjadi belakangan, dinilai sebagai kondisi genting yang dapat terus menekanyieldSUN jika tidak dikelola dengan baik.

“Jika ketidakpastian ini berlanjut, Indonesia berisiko menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi dan penurunan daya tarik investasi, yang pada akhirnya dapat memperlemah posisi fiskal negara dalam jangka menengah,” tegasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.