Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI guna mengklarifikasi catatan terkait dengan ketersediaan informasi berbahasa Inggris dalam ekosistem pasar modal.

Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa pihaknya rutin melakukan komunikasi dua arah dengan MSCI secara intensif guna membedah hasil laporan asesmen komersial tersebut.

Terkait dengan sentimen keterbatasan bahasa Inggris yang disoroti investor global, BEI akan melacak secara mendalam letak kendala tersebut. Apakah berada di level emiten, anggota bursa, atau instansi pendukung lainnya.

“Kami akan melakukan pertemuan lagi untuk melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern, ya misalnya ada informasi yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris, nah itu informasi yang mana,” ujar Jeffrey kepada awak media pada akhir pekan lalu, Jumat (21/6/2026).

Menurut dia, klarifikasi tersebut penting dilakukan karena berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, otoritas bursa telah mewajibkan seluruh emiten untuk menyampaikan laporan keuangan secara bilingual.

“Sedangkan kan sesuai dengan peraturan bursa, seluruh laporan keuangan itu sudah harus disampaikan dalam dua bahasa,” kata Jeffrey.

Melalui pertemuan lanjutan tersebut, BEI ingin memastikan apakah komplain dari investor portofolio internasional tertuju pada platform penyediaan data bursa atau justru pada aspek keterbukaan informasi di pihak ketiga.

“Apakah yang disediakan oleh bursa saja, atau yang disediakan juga oleh pihak-pihak lain di lingkungan pasar modal, apakah emiten, apakah anggota bursa, apakah itu juga yang termasuk, ya tentu itu akan kita klarifikasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Jeffrey menambahkan bahwa kepastian terkait dengan hasil evaluasi ataupun perubahan bobot indeks sepenuhnya merupakan kewenangan independen dari MSCI selaku penyusun indeks global.

Kendati demikian, otoritas bursa tetap optimistis para pelaku pasar global dapat melihat secara objektif berbagai langkah perbaikan struktur dan empat pilar reformasi yang dijalankan BEI dalam empat bulan terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan penilaian dari penyedia indeks global MSCI, menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar yang tetap relevan bagi investor global.

"Keputusan MSCI untuk mempertahankan sebagian besar penilaiannya terhadap Indonesia, semakin mempertegas posisi Indonesia dalam peta investasi global," ujar Abra sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Abra menilai penilaian MSCI dapat membantu meredakan kekhawatiran sebagian investor asing, yang sejak awal tahun mencermati perubahan pandangan sejumlah lembaga pemeringkat dan penyedia indeks global terhadap pasar modal Indonesia.

"Karena itu, keputusan MSCI kali ini tidak mengejutkan secara negatif, melainkan justru mengonfirmasi ekspektasi bahwa Indonesia masih dipandang sebagai pasar yang relevan bagi investor global," ujar Abra.

Ia melanjutkan bahwa penilaian MSCI seiring dengan ekspektasi investor yang meyakini Indonesia masih memiliki fondasi pasar dan ekonomi yang kuat, untuk tetap berada dalam kategori "Emerging Markets".

Optimisme itu tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang masih menunjukkan kinerja solid, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen year on year (yoy) pada kuartal I-2026.

Kemudian, tingkat inflasi terjaga pada level 3,08 persen (yoy) pada Mei 2026, rasio kecukupan modal perbankan berada di atas 25 persen, serta cadangan devisa pada akhir Mei 2026 mencapai 144,9 miliar dolar AS.

"Kondisi itu menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional masih terjaga di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda," ujar Abra.

Ia memahami bahwa perhatian publik terhadap laporan MSCI banyak tertuju pada penurunan penilaian pada indikator "Information Flow".

Namun demikian, menurutnya, penurunan itu tidak dapat serta-merta dijadikan cerminan kualitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Ia mengakui bahwa transparansi informasi memang merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi persepsi investor terhadap suatu pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI menyatakan siap untuk mengoptimalkan rilis informasi berbahasa Inggris setelah penyedia indeks global MSCI menurunkan status penilaian atas kriteria information flow pasar saham Indonesia.

Berdasarkan laporan tahunan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang diterbitkan bulan ini, lembaga penyedia indeks saham itu menurunkan status information flow Indonesia dari positif (+) ke negatif (-). Kriteria ini menjadi satu-satunya penilaian MSCI terhadap Indonesia yang disesuaikan, apabila dibandingkan dengan laporan per Juni 2025. Status information flow Indonesia saat itu masih dinilai positif (+).

MSCI Global Market Accessibility Review adalah laporan evaluasi tahunan yang sangat memengaruhi inklusi indeks dan kategori pasar saham berbagai negara (Developed, Emerging, maupun Frontier). Ada 18 kriteria pengukuran yang digunakan MSCI pada laporan tersebut untuk menunjukkan kemudahan berinvestasi untuk investor asing.

Pemerintah menyebut turunnya penilaian information flow itu menandakan perhatian terhadap aspek transparansi maupun integritas pasar saham RI. Untuk itu, pemerintah siap mengoptimalkan penyediaan informasi saham dalam bahasa Inggris guna peningkatan kemudahan akses bagi investor global.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, catatan dari laporan MSCI ini sebagai penegasan atas arah agenda reformasi pasar modal yang telah dan sedang berjalan. Sebab, status negatif (-) mengindikasikan diperlukannya suatu langkah perbaikan.

"Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sinilah Pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret, mulai dari penyesuaian free float, keterbukaan pemilik manfaat akhir, hingga pendalaman pasar," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Airlangga menyoroti penilaian MSCI bahwa akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia tetap memadai. Selain itu, tidak terdapat isu pembatasan kepemilikan asing yang menjadi sorotan pada tinjauan tahun ini.

Ruang perbaikan yang disoroti oleh laporan MSCI terbaru ini berfokus pada peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham dan penguatan integritas pembentukan harga.

Menko Perekonomian sejak 2019 ini menyebut, area itu justru tengah menjadi prioritas dalam agenda reformasi pasar modal yang dilakukan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara agregat, MSCI disebut menyatakan terdapat lebih banyak perbaikan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok emerging markets pada siklus tahun ini. Penyesuaian penilaian aksesibilitas pasar pada 2026 hanya dialami oleh Indonesia dan Turki.

Akan tetapi, Airlangga menggarisbawahi bahwa penyesuaian ini belum mengubah status Indonesia sebagai pasar negara berkembang. Keputusan klasifikasi pasar secara resmi akan diumumkan MSCI melalui Annual Market Classification Review pada 23 Juni 2026.

"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan Pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," tegasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah dan OJK disebut telah menempatkan penguatan transparansi dan integritas pasar sebagai prioritas. Catatan MSCI sejalan dengan arah reformasi yang tengah dipercepat oleh OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta sinergi kebijakan lintas otoritas.

Upaya reformasi ini dilakukan dalam delapan langkah kebijakan. Pertama, kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar yang sudah berlaku efektif Maret 2026 dengan pemenuhan bertahap.

Kedua, transparansi kepemilikan manfaat akhir atau Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan. Upaya ini sudah berjalan, namun terus diperkuat.

Ketiga, keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Tahapan ini sudah berlaku dengan publikasi rutin sejak Maret 2026.

Keempat, akselerasi demutualisasi BEI yang berada dalam proses. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, demutualisasi BEI ini masuk ke dalam revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang telah disahkan DPR.

Kelima, pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus saham LQ45.

Keenam, penguatan penegakan aturan dan sanksi. Ketujuh, perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance). Kedelapan, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.

Airlangga menuturkan, langkah-langkah tersebut diperkuat oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah disebut meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global.

Pada sisi sektor eksternal, pemerintah bersama Bank Indonesia terus berupaya menjaga kepercayaan pasar melalui bauran kebijakan seperti penyesuaian suku bunga acuan menjadi 5,75% pada Juni 2026.

Upaya lain yang dilakukan mencakup penguatan stabilitas dan pendalaman pasar valuta asing, pengelolaan pembiayaan yang prudent termasuk penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valuta asing, serta penguatan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kecukupan likuiditas.

Pemerintah kemudian mengimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan menyikapi hasil review ini secara proporsional. Airlangga mengatakan, otoritas terus berkoordinasi dengan MSCI dan komunitas investor global, serta memastikan agenda reformasi berjalan konsisten menjelang pengumuman klasifikasi pada 23 Juni 2026 dan siklus peninjauan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Fokus investor kini beralih menunggu hasil evaluasi tahunan MSCI Market Classification Review yang akan diumumkan pekan depan 24 Juni 2026.

Adapun, penyedia indeks global MSCI Inc. telah merilis laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review kemarin, 18 Juni 2026, yang akan menjadi landasan bagi evaluasi Market Classification Review.

Market Classification Review pada 24 Juni 2026 tersebut akan mengonfirmasi status pasar saham Indonesia. Apabila Indonesia tetap bertahan di kelas emerging market, ini dinilai akan menghilangkan ketidakpastian terbesar yang membebani pasar sepanjang tahun berjalan, serta mengembalikan sentimen positif investor global yang pada akhirnya mendorong pemulihan IHSG.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Wilbert Arifin menjelaskan bahwa MSCI menilai status suatu pasar berdasarkan tiga kriteria utama, yakni tingkat perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Sementara itu, isu yang sebelumnya disoroti MSCI terhadap pasar Indonesia sejak Januari lalu adalah berkaitan dengan kriteria market accessibility, khususnya free float dan transparansi.

Menurutnya, hasil accessibility review 18 Juni 2026 memiliki implikasi langsung terhadap posisi Indonesia, termasuk apakah Indonesia dapat mempertahankan status emerging market, atau dalam skenario terburuk, diturunkan menjadi frontier market.

"Meski demikian, kami mengingatkan bahwa proses ini pada dasarnya bersifat kualitatif, dan keputusan final tetap akan ditentukan dalam classification review pekan depan," kata Wilbert, Jumat (19/6/2026).

Dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, penyedia indeks global ini menurunkan penilaian Information Flow pasar Indonesia dari positif "+" menjadi negatif"-".

Alasan penurunan ini adalah keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya perilaku perdagangan yang terkoordinasi yang mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

Wilbert menilai, isu tersebut bukanlah hal baru dan sudah diketahui sebelumnya. Yang justru lebih penting menurutnya adalah tidak adanya penurunan pada aspek-aspek lain yang lebih luas.

Wilbert mencatat ada dua faktor yang menghadirkan kekhawatiran akan penurunan kelas ke frontier market. Pertama, pergerakan pasar yang lemah selama sebulan terakhir kembali memunculkan spekulasi bahwa Indonesia dapat diturunkan dari emerging market menjadi frontier market. Investor menyoroti aksesibilitas pasar serta ukuran dan likuiditas pasar Indonesia.

Kedua, bobot Indonesia dalam indeks MSCI telah turun lebih dari setengah sejak awal tahun, dari 1,16% menjadi 0,45%.

Dalam pandangannya, Wilbert menilai kedua argumen tersebut melebih-lebihkan risikonya. Dia membedah, argumen mengenai keterbatasan kepemilikan asing (foreignroom) justru merupakan argumen yang paling tidak meyakinkan.

"Dalam accessibility scorecard, MSCI memberikan Indonesia peringkat tertinggi untuk aspek keterbukaan kepemilikan asing, bahkan lebih baik dibandingkan China dan India yang justru masih mendapat catatan perbaikan pada aspek tersebut," jelasnya.

Sementara itu, dari sisi isu transparansi yang disoroti MSCI pada Januari lalu, kini juga sedang ditangani secara serius melalui berbagai reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Kemajuan ini menurutnya bahkan telah diakui oleh MSCI dan mulai terlihat dalam proses rebalancing pada Mei lalu.

Dengan pertimbangan tersebut, Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan review klasifikasi MSCI pekan depan akan mengonfirmasi bahwa Indonesia tetap berstatus emerging market.

"Apabila hasil tersebut sesuai harapan, maka salah satu ketidakpastian terbesar yang selama ini membebani pasar akan hilang. Kami memperkirakan sentimen investor akan membaik, sehingga membuka jalan bagi pemulihan pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan," tandasnya.

Menilik kondisi pasar, IHSG secara year to date per penutupan Kamis (18/6/2026) telah terpangkas 28,62% ke posisi 6.172,34. Akumulasi net sell asing sepanjang tahun berjalan telah mencapai Rp65,05 triliun. Secara bulanan, IHSG telah terkoreksi dalam 5 bulan beruntun sejak Januari.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan MSCI Inc. yang mempertahankan status Indonesia dalam kelompok Emerging Market pada tinjauan Global Market Accessibility Review 2026 dinilai menjadi sinyal positif bagi kredibilitas pasar modal nasional di mata investor global.

Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutyanto, mengatakan bahwa MSCI memang memberikan catatan terhadap aspek information flow atau arus informasi pasar Indonesia dengan menurunkan peringkat indikator tersebut, namun secara keseluruhan Indonesia tetap mampu mempertahankan statusnya sebagai pasar berkembang.

"Hasil ini bukan sinyal negatif terhadap pasar modal Indonesia, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas pasar agar semakin kompetitif di mata investor global," ujar David, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, sejumlah indikator utama dalam penilaian MSCI masih menunjukkan fondasi pasar yang kuat. Beberapa aspek seperti persyaratan investor, batas kepemilikan asing, ruang kepemilikan asing, kebebasan arus modal, pembukaan rekening investor, regulasi pasar, sistem kustodian, perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi masih memperoleh penilaian yang relatif positif.

Hal tersebut menurutnya menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur, keterbukaan, dan aksesibilitas pasar, Indonesia tetap berada dalam radar utama investor global sebagai salah satu pasar berkembang penting di kawasan Asia Pasifik.

Di sisi lain, David mengakui masih terdapat pekerjaan rumah pada aspek information flow. Namun, catatan tersebut tidak dapat diartikan sebagai kelemahan struktural yang sulit diperbaiki.

"Justru ini menjadi masukan yang sangat penting bagi regulator, bursa, emiten, analis, dan seluruh pelaku pasar untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, konsistensi komunikasi, serta akses data yang lebih setara bagi investor domestik maupun asing," katanya.

Bagi investor global, kata David, pasar yang menarik tidak hanya ditentukan oleh ukuran dan likuiditas, tetapi juga oleh kemudahan akses terhadap informasi yang kredibel, tepat waktu, dan sesuai standar internasional.

Karena itu, menurutnya agenda pembenahan arus informasi perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelas pasar modal Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan investor.

Adapun, momentum perbaikan dan penguatan kualitas pasar modal Tanah Air bertepatan dengan telah terpilihnya jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) masa jabatan 2026-2030. Membawa pasar modal Indonesia menjadi lebih kompetitif dan berkelas dunia menjadi visi besar jajaran direksi yang baru.

Calon Direktur Utama BEI terpilih, Jeffrey Hendrik, memaparkan apa saja yang akan dilakukan BEI pascapenetapan jajaran direksi BEI masa jabatan 2026-2030.

"Kami direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030, yang pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini," kata Jeffrey dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Jeffrey, yang saat ini statusnya menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Dirut BEI, juga mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas, serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia dan terus melakukan pendalaman pasar, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply.

"Sehingga ke depannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera," tegasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai penurunan penilaian Indonesia oleh MSCI Inc. pada aspek Information Flow dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review mencerminkan masih adanya tantangan struktural terkait transparansi pasar modal domestik.

MSCI dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review pada Kamis (18/6/2026) menurunkan penilaian Indonesia dari “+” menjadi “-” pada aspek Information Flow.

Hal itu dipicu oleh kekhawatiran terhadap ketidakjelasan struktur kepemilikan saham (shareholding structure) serta indikasi perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar.

MNC Sekuritas menjelaskan ada sejumlah poin utama dalam laporan terbaru MSCI, yakni tidak ada perubahan status Indonesia sebagai Emerging Market (EM). Kejelasan lebih lanjut kemungkinan akan diperoleh pada MSCI Annual Market Classification Review tanggal 24 Juni 2026.

"MSCI juga tidak memberikan pembaruan apa pun terkait status freeze Indonesia. Perubahan paling penting dalam revieu tahun ini adalah penurunan penilaian Information Flow dari "+" menjadi "-"," tulis tim analis MNC Sekuritas.

Menurut tim analis MNC Sekuritas, ada tiga isu utama yang menjadi sorotan MSCI. Pertama, transparansi struktur kepemilikan saham masih terbatas, sehingga investor lebih sulit mengidentifikasi free float sebenarnya.

Kedua, adanya kekhawatiran terhadap praktik perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading) yang dapat mengganggu proses pembentukan harga (price discovery) dan efisiensi pasar.

Ketiga, Informasi terkait emiten dan pasar belum selalu tersedia dalam Bahasa Inggris, sehingga mengurangi aksesibilitas bagi investor internasional.

Senada, tim analis BRIDS menilai laporan MSCI menjadi sinyal bahwa isu transparansi free float dan kualitas price discovery masih menjadi perhatian investor global terhadap pasar saham Indonesia.

“MSCI menyoroti bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga,” tulis BRIDS dalam risetnya.

Dalam laporannya, MSCI menyebut kondisi di Indonesia dapat membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilaifree floatyang sebenarnya, serta mengandalkan harga pasar untuk keperluan pembentukan portofolio dan replikasi indeks.

Hal serupa juga disebut terjadi di Turki, terutama pada saham-saham berkapitalisasi kecil, yang dapat memperburuk proses pembentukan harga serta meningkatkan volatilitas pasar.

Akibat kondisi tersebut, MSCI menurunkan penilaian pada aspek Information Flow untuk kedua negara tersebut.

Selain isu transparansi kepemilikan saham, MSCI juga mencatat beberapa hambatan lain di pasar Indonesia, antara lain:

• Informasi perusahaan belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris
• Belum adanya pasar valuta asing offshore yang efisien serta adanya pembatasan di pasar onshore
• Transaksi valuta asing harus terkait dengan transaksi efek
• Fasilitas overdraft bagi investor asing tidak diperbolehkan dalam proses kliring dan penyelesaian
• Transfer aset secara in-kind hanya diperbolehkan pada kondisi tertentu
• Stock lending diperbolehkan namun terbatas pada efek tertentu dengan tenor maksimal 90 hari
• Short selling diizinkan, namun masih dengan sejumlah pembatasan

Meski terdapat penurunan pada sejumlah aspek, status Indonesia sebagai emerging market tetap tidak berubah. Namun, BRIDS menilai isu tata kelola dan transparansi masih menjadi perhatian utama investor global ke depan.

MSCI sendiri menggunakan lima kriteria utama dalam menilai aksesibilitas pasar, yakni keterbukaan kepemilikan asing, arus modal, efisiensi operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka institusional.

Hasil penilaian tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses klasifikasi pasar global yang memengaruhi komposisi indeks investasi internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI Inc. menurunkan penilaian Indonesia pada aspek transparansi informasi pasar akibat persoalan struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu mekanisme pembentukan harga yang wajar.

Dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Penurunan tersebut menjadikan Indonesia bersama Turki sebagai dua negara yang mengalami kemunduran aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

Meski demikian, MSCI tetap mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market.

MSCI menyebut penurunan penilaian tersebut dipicu oleh persoalan struktural berupa minimnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut secara material membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar yang terbentuk untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap kualitas tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia. MSCI menilai persoalan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi aksesibilitas investasi bagi investor asing.

Selain masalah kepemilikan saham, MSCI juga mencatat bahwa informasi rinci mengenai emiten dan pasar saham Indonesia belum selalu tersedia secara memadai dalam bahasa Inggris. Kondisi tersebut dinilai menciptakan hambatan bagi investor internasional dalam memperoleh informasi secara setara.

Pada aspek hak investor asing, MSCI juga masih menemukan keterbatasan akses informasi perusahaan. Sementara itu, dari sisi pasar valuta asing, Indonesia dinilai belum memiliki pasar offshore yang efisien serta masih menerapkan sejumlah pembatasan transaksi valuta asing domestik.

MSCI turut menyoroti tidak diperbolehkannya fasilitas overdraft bagi investor asing dalam proses kliring dan penyelesaian transaksi. Selain itu, transfer aset secara natura atau in-kind transfer hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu.

Di pasar efek, aktivitas peminjaman saham atau stock lending telah diperbolehkan, tetapi masih terbatas pada saham tertentu dengan jangka waktu kontrak maksimal 90 hari. Praktik short selling juga telah tersedia, namun masih disertai sejumlah pembatasan operasional.

MSCI menyebut secara keseluruhan terdapat lebih banyak peningkatan dibandingkan penurunan penilaian di kelompok negara berkembang (emerging markets). Namun, penurunan yang terjadi dipicu oleh persoalan struktural berupa kurangnya transparansi kepemilikan saham dan kekhawatiran terhadap praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi kualitas informasi pasar.

MSCI menjelaskan bahwa Global Market Accessibility Review disusun untuk memantau perkembangan aksesibilitas masing-masing pasar sekaligus memberikan masukan kepada regulator mengenai area yang masih belum memenuhi standar internasional menurut investor institusi global.

Penilaian tersebut mencakup lima aspek utama, yakni keterbukaan terhadap kepemilikan asing, kemudahan arus masuk dan keluar modal, efisiensi kerangka operasional, ketersediaan instrumen investasi, serta stabilitas kerangka kelembagaan.

Kelima indikator tersebut menjadi bagian penting dalam penentuan klasifikasi pasar MSCI, bersama faktor ukuran pasar, likuiditas, dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara.

Adapun hasil MSCI 2026 Annual Market Classification Review yang menentukan status pasar Indonesia akan diumumkan pada 23 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34.

Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Sementara itu, MSCI memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat.

Meski demikian, MSCI memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia. Penyedia indeks global tersebut menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Bersama Turki, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34.

Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Sementara itu, MSCI memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat.

Meski demikian, MSCI memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia. Penyedia indeks global tersebut menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Bersama Turki, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke Rp17.794 per dolar AS dalam perdagangan Kamis (18/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) menguat 0,26% ke 100,34.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Atas sejumlah sentimen yang menyertai pasar keuangan, Ibrahim memperkirakan dalam perdagangan besok, Jumat (19/6), mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.790 sampai Rp17.840 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Federal Funds Rate (FFR) masih berpotensi meningkat ke depan seiring tekanan inflasi yang belum sepenuhnya mereda di negara tersebut.

Prospek kenaikan suku bunga AS itu, menurut Perry, menjadi salah satu faktor utama yang membuat investor global masih memilih menempatkan dana di aset-aset negara maju, khususnya Amerika Serikat, dibandingkan pasar negara berkembang (emerging market).

"Ke depan Fed Fund Rate akan naik akibat inflasi di AS," kata Perry, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (18/6/2026).

Ia menjelaskan, ekspektasi kenaikan suku bunga tersebut turut tercermin dari tingginya imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury). Per 7 Juni, yield US Treasury tenor 10 tahun tercatat sebesar 4,49%, sedangkan tenor dua tahun berada di level 4,18%.

Menurut Perry, tingginya yield US Treasury tidak hanya dipengaruhi oleh arah kebijakan moneter The Fed, tetapi juga oleh membengkaknya defisit fiskal AS. Kombinasi kedua faktor tersebut membuat instrumen keuangan AS tetap menarik bagi investor global.

Akibatnya, aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, masih belum menguat. Investor cenderung menahan dana di pasar keuangan AS yang menawarkan tingkat pengembalian lebih tinggi dengan risiko yang dinilai relatif lebih rendah.

"Kondisi ini membuat investor global belum kuat masuk ke emerging market dan memilih negara maju, terutama AS," ujarnya.

Selain mencermati arah kebijakan The Fed, BI juga mewaspadai perkembangan geopolitik global. Perry menilai dinamika hubungan Iran dan AS masih menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar keuangan dunia.

Meski demikian, Perry menegaskan perekonomian domestik tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik, terutama melalui peningkatan konsumsi pemerintah yang didorong oleh percepatan realisasi belanja negara.

Menurut dia, pembayaran gaji ke-13 dan penyaluran bantuan sosial menjadi faktor yang mendukung konsumsi pemerintah sehingga membantu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan kembali menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Juni 2026.

Banjaran menyebut, peluang bank sentral menaikkan BI Rate masih cukup besar karena The Fed tetap hawkish, tekanan terhadap rupiah belum mereda, dan investor global masih memburu aset dolar.

“[Saya perkirakan] Naik 25 basis poin (bps),” ungkap Banjaran saat ditemui di sela-sela Konferensi Pers Hasil Kajian UMKM Perbanas 2026, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Adapun hingga akhir tahun, Banjaran memperkirakan penurunan suku bunga sangat sempit lantaran BI harus menjaga daya tarik aset rupiah dan stabilitas nilai tukar.

“Sampai akhir tahun agak susah. Yang jelas turun susah, ruang turun susah,” ungkapnya.

Meski demikian, dia menilai kondisi perbankan Indonesia masih cukup kuat sehingga tekanan yang terjadi saat ini lebih menyerupai periode winter daripada krisis seperti 1998.

Untuk diketahui, bank sentral pada RDG Mei 2026 menaikkan suku bunga acuan langsung sebesar 50 basis poin (bps) dari 4,75% ke 5,25%. Kemudian, otoritas moneter pada bulan yang sama kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,50%.

Adapun, sebagian proyeksi ekonom yang dihimpun Bisnis memprakirakan BI masih akan mengerek suku bunga acuan pada RDG yang digelar 17—18 Juni 2026.

Bahkan, ada yang memproyeksikan kenaikan sebesar 50 bps hingga suku bunga mencapai 6,0%. Sebagian lainnya memproyeksikan suku bunga bakal ditahan. Meski demikian, pada dasarnya kalangan ekonom memprakirakan otoritas moneter masih akan mengedepankan stabilitas.