Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal membebaskan pungutan pajak atas aset investor global yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial atau International Financial Center (IFC) di Bali.

Purbaya mengatakan otoritas fiskal akan memberikan insentif pembebasan pajak atas aset tersebut, asalkan aliran modal investor global bisa turut menambah salah satunya cadangan devisa (cadev) Indonesia.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0% [pajak] enggak apa-apa, tetapi uang masuk ke situ [KEK Keuangan]. Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembebasan pajak ini juga bisa berlaku apabila aset global yang masuk ke KEK bisa turut menambah investor asing di pasar SBN. Dengan itu, harapannya pendanaan untuk pembangunan turut menguat.

"Mereka bisa beli bond pemerintah, kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap bond kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan," terangnya.

Sebagaimana diketahui, KEK identik dengan fasilitas insentif pajak berupa pembebasan pungutan atau tax holiday maupun keringanan yakni tax allowance.

Purbaya mengaku bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta terlibat dalam pembangunan IFC bersama Kemenko Perekonomian sekaligus Danantara. Dia juga menyampaikan bahwa penerapan sistem hukum hingga pemberlakuan insentif di KEK Finansial akan mengacu pada standar internasional.

"Kami pakai standar internasional. KEK sekitar 100 hektare di situ, [sistem hukum] common law di situ, cara Abu Dhabi, Dubai, di luarnya [KEK diterapkan] hukum kita biasa," jelasnya.

Pernyataan Purbaya mengonfimasi mekanisme IFC yang turut dirancang oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Saat diwawancarai oleh Bisnis.com April 2026 lalu, Direktur Eksekutif DEN Pantro Pander Silitonga turut menyampaikan perlunya pembebasan pajak bagi aset yang akan masuk ke KEK Finansial sebagaimana yang berlaku di negara-negara lain.

Pantro menilai salah satu pemikat dari aset global ini adalag proyek-proyek sektor riil yang digarap Danantara. Ini yang dinilai olehnya berbeda dengan IFC di Abu Dhabi, Dubai, India, Singapura maupun Vietnam.

Ketika dana yang masuk ke IFC mengucur melalui pembiayaan ke proyek-proyek sektor riil di Tanah Air, negara diprakirakan tetap menikmati hasil dari pajak penghasilan perusahaan.

Bagi Pantro, pembebasan pajak ini penting. Sebab, hal serupa juga berlaku pada berbagai special financial center di dunia termasuk Abu Dhabi yang ingin ditiru Indonesia. Financial hub ini menawarkan insentif atau pembebasan pajak sehingga bisa menarik minat aliran investasi portofolio sampai dengan aset konglomerat global.

Pantro mengatakan, pihaknya sudah mulai berkoordinasi dengan Kemenkeu dalam menyiapkan berbagai keringanan pajak untuk pusat keuangan yang tengah dirancang ini.

Selain itu, profesional sektor keuangan lulusan AS itu menyebut proyek yang potensial untuk dibiayai di Indonesia merupakan nilai tambah yang bisa semakin menarik minat investor. Di sinilah Danantara memainkan peran besar.

"Di Dubai, Abu Dhabi, gitu ya ekonominya mereka kan enggak besar. Jadi uang masuk, keluar lagi. Yang benar-benar di-retain di ekonominya Dubai itu enggak besar. Tetapi kalau Indonesia itu kan ekonominya besar, dan kita memang banyak project-project besar misalnya renewable energy, Waste-to-Energy, hilirisasi dan lain-lain," jelasnya.

Danantara juga disebutnya berpeluang untuk menjadi co-investor dengan investor asing yang masuk.

Inilah yang menjadi modal optimisme pemerintah. Sebab, tanpa proyek-proyek yang bisa ditawarkan, Pantro menilai Indonesia tak akan bisa bertanding dengan financial center di negara tetangga yakni seperti di Singapura.

"Itulah bedanya kami dengan financial center lainnya. Financial center lainnya enggak bisa menawarkan proyek-proyek besar," tuturnya.

Mengenai perlunya pembebasan pajak, Pantro tidak menampik hal itu bisa menimbulkan polemik. Akan tetapi, dia menyebut hal ini perlu dilakukan agar pusat keuangan internasional di Indonesia bisa setara dengan negara-negara lain.

Meski aliran modal dan capital gain yang masuk nantinya tidak dipajaki, dia mengeklaim penerimaan negara tidak serta merta tergerus. Sebab, dana yang diharapkan masuk itu bakal dialirkan ke proyek-proyek nasional.

"Aset yang masuk jangan dipajakin. Misalnya, dana masuk ke financial center, kemudian mereka investasi proyek hilirisasi melalui PT atau operating company, nah di situ corporate income tax [PPh badan] tetap berlaku," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) selama sepekan ini diramal masih bergerak melemah. Meskipun begitu, sejumlah emiten di sektor energi dan CPO dinilai masih memiliki ketahanan dan berpeluang menguat di tengah sentimen risk-off investor global.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 30 April, IHSG telah jatuh sekitar 19,55% ke level 6.956,81 sepanjang 2026 (year-to-date/YtD). Posisi ini terakhir dialami IHSG pada Juni 2025 lalu, saat pasar perlahan-lahan merangkak naik selepas Presiden AS mengumumkan kebijakan tarif pada April 2025.

Sejalan dengan itu, investor asing turut mencatatkan net sell senilai Rp49,87 triliun dari pasar domestik sepanjang tahun ini.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT) David Kurniawan, menilai kinerja lesu IHSG sepanjang tahun berjalan 2026, disebabkan oleh sentimen global dan domestik. Dari global, ketidakpastian arah kebijakan moneter AS menjadi pemicu utama tekanan jual aset di pasar negara berkembang.

Selain itu, ketegangan geopolitik di Iran juga dinilai telah mendorong harga energi dunia kian memanas dan meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi global yang persisten.

Dari dalam negeri, tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah memicu aksi jual investor asing.

”Penurunan ini bukan sekadar koreksi teknikal biasa. Ini adalah tekanan sistemik yang berlangsung konsisten. Bulan April 2026 ditutup dengan penurunan 1,30%,” kata David dalam keterangan resminya, Senin (4/5/2026).

David memprediksi kinerja IHSG pada sepekan perdagangan periode 4—8 Mei 2026 tidak jauh berbeda. Outlook pasar masih diramal dalam kondisi risk-off moderat yang didominasi oleh tekanan eksternal, terutama akibat perang di Iran yang memanaskan harga minyak dunia.

IPOT bahkan memprediksi kinerja IHSG secara teknikal bakal bergerak secara downtrend dan menguji support pada area 6.918—6.696. Dengan begitu, David merekomendasikan saham pada sektor nikel dan CPO yang dinilai memiliki ketahanan fundamental yang cenderung kuat.

”Kondisi Selat Hormuz secara fundamental memberikan tekanan besaar berupa kenaikan biaya produksi bagi negara-negara net importir energi, yang pada gilirannya dapat memicu risiko inflasi serta menggerus daya beli masyarakat secara luas,” tambahnya.

Berikut sejumlah saham rekomendasi IPOT:

1. Buy PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) pada level Rp11.600, dengan target harga Rp12.200, dan stop loss pada area Rp11.300 per saham. Saham AADI diprediksi breakout all time high dan naik dengan high volume.
2. Buy on pullback PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) pada level Rp1.680—Rp1.700, dengan target harga Rp1.800, dan stop loss pada area Rp1.620. Menurutnya, tren kenaikan harga CPO memberikan angin segar bagi LSIP.
3. Buy PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) pada level Rp1.785, dengan target harga Rp1.960 dan stop loss pada area Rp1.700. Secara teknikal, SSIA dinilai mampu bergerak di atas rata-rata dan didukung oleh indikator MACD yang terus mengarah menguat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menargetkan tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) di kisaran 3% hingga 5% lewat asset under management (AUM) yang diperkirakan tembus hampir US$1 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad, mengatakan bahwa jika mampu mencapai tingkat pengembalian aset di kisaran 3% hingga 5%, maka dana yang bisa dialokasikan kembali untuk pembangunan akan sangat besar.

“Ini kalau semuanya running well atau berjalan baik dan ROA 5% yang bisa dialokasikan, itu potensi untuk menjadi additional engine luar biasa besar," ujar Muliaman dalam sebuah pemaparan di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, skala aset yang mencapai kisaran US$1 triliun tersebut diyakini akan menjadi magnet bagi investor global. Muliaman menyebut fenomena ini sebagai "Indonesia Premium," di mana besarnya kapasitas pengelolaan dana akan membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata dunia.

Dengan ukuran tersebut, Danantara disebut tidak perlu mendanai seluruh proyek strategis secara mandiri. Lembaga tersebut dapat berperan sebagai jangkar investasi dengan porsi sekitar 20% hingga 30%.

“Selebihnya adalah co-investor dan biasanya co-investor dari luar itu adalah sovereign wealth fund negara-negara lain,” pungkas Muliaman.

Dalam operasionalnya, Danantara akan mengelola dana yang berasal dari dividen BUMN untuk dua tipe investasi utama. Pertama, investasi yang bersifat murni komersial untuk menjaga keberlanjutan dana.

Kedua, investasi yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi baru, seperti hilirisasi industri dan pengurangan ketergantungan impor. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi devisa negara sekaligus menciptakan lapangan kerja lintas generasi.

Dalam pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Danantara untuk dapat menghasilkan ROA sebesar 7%. Namun, target itu terbilang berat lantaran utilisasi aset yang rendah masih menjadi ganjalan utama dalam mendongkrak profitabilitas perusahaan pelat merah.

Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan bahwa target itu cukup sulit dicapai dalam jangka pendek hingga menengah. Hal itu mengingat posisi ROA BUMN saat ini diperkirakan baru menyentuh 1,88%.

Di samping itu, dia juga melihat situasi pareto di tubuh BUMN belum menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi ini tecermin dari kontribusi laba bersih yang masih didominasi oleh segelintir perusahaan blue chips.

"Sebagian besar BUMN lainnya belum mampu menyumbang kinerja yang signifikan. Oleh karena itu, target ROA 7% menurut saya masih sulit dicapai dalam jangka pendek," ujar Toto kepada Bisnis baru- baru ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membangun suatu badan otoritas baru yang rencananya akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial di Bali guna menarik investor global.

Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga merupakan CEO Danantara, menyebut Kemenko Perekonomian telah menginstruksikan pengkajian international financial center (IFC) di Indonesia.

"Pak Menko [Airlangga Hartarto] tadi menyampaikan untuk segera mengkaji pembentukan, di bawah Pak Menko, Indonesia Financial Center ini dan akan dibentuk suatu badan otoritas," terang Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, Rosan menyebut Menko Perekonomian akan segera turut membentuk satuan tugas (satgas) untuk pembentukan IFC atau KEK Finansial ini.

Satgas di bawah Kemenko Perekonomian ini nantinya bertugas untuk melakukan pengkajian ihwal pembentukan pusat keuangan internasional di Indonesia.

"Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut pihaknya akan ikut membantu pembangunan IFC atau KEK Finansial. Purbaya mengonfirmasi bahwa dia sudah mendengar konsep pusat keuangan internasional yang ingin didirikan di Indonesia dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Purbaya menyebut nantinya konsep pusat keuangan internasional ini seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan perintah dan petunjuk untuk mencontoh special financial center yang didirikan di Uni Emirat Arab (UEA).

"Sebetulnya bukan family office nanti, kawasan ekonomi khusus untuk financial sector. Yang masuk untuk saya adalah model Dubai gitu. Kami akan mengejar dalam waktu dekat. Presiden sudah memberikan perintah dan petunjuk," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa nantinya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan memimpin timnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lanjutnya, juga akan membantu tim tersebut.

"Jadi, Pak Menko Perekonomian akan lead timnya, nanti akan kami bantu dari situ," ucapnya.

“Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya,” tuturnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpeluang menjadi pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial.

Airlangga mengungkapkan alasan penempatan KEK Finansial di Bali lantaran adanya pergeseran dinamika dan ketidakpastian geopolitik global yang justru membuka peluang emas bagi Indonesia.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan kerangka regulasinya. Perumusan aturan main ini menjadi krusial untuk memastikan ekosistem hukum di dalam negeri mampu menjawab kebutuhan spesifik dari para investor global.

Penyusunan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan wadah pengelolaan dana kekayaan keluarga crazy rich atau family office yang terintegrasi di dalam KEK Finansial. Airlangga secara terbuka membuka pintu bagi Danantara untuk mengambil peran strategis sebagai pengelola kawasan tersebut.

“Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik, non-pemerintah. Tapi, kalau Danantara yang mengelola, boleh juga,” tutup Airlangga.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian/lembaga terkait untuk mengelola KEK Finansial, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tuntasnya seluruh proposal reformasi integritas pasar mo­­­dal Indonesia menandai lebih dari sekadar capaian kebijakan, melainkan titik balik struktural. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak ha­­­nya merespons standar glo­­­bal, tetapi secara proaktif membentuk ulang fondasi transparansi, investabilitas, dan kredibilitas pasarnya.

Mengutip Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK, reformasi ini mencakup pembu­­ka­­­an data kepemilikan sa­­­ham di atas 1%, penguatan kla­­­sifikasi investor menjadi 39 kategori, serta penyesuaian free float menjadi 15%. Tidak kalah penting, implementasi High Shareholding Concentration (HSC) sebagai early warning mechanism dan akses informasi pemilik manfaat hingga tingkat pemegang saham minimal 10%, mempertegas arah baru pasar yang lebih transparan, akuntabel, dan terukur.

Sebelumnya, pasar menghadapi tekanan yang tidak ring­an. Sepanjang Maret 2026, IHSG terkoreksi 14,42% bulanan dan 18,49% ta­­­hunan. Tekanan ini berasal dari kombinasi dinamika global, faktor domestik, dan penilaian global index provi­­der yang memicu reposisi por­tofolio investor global. Hal ini tecermin dalam arus dana yang mencatatkan net sell asing sebesar Rp23,34 triliun.

Sekilas, kondisi ini dipersepsikan sebagai sinyal pe­­­le­­­mahan. Namun, jika di­­­­lihat lebih dalam, fondasi pasar justru menunjukkan daya tahan yang relatif ku­­­at. Likuiditas tetap terjaga dengan RNTH sebesar Rp20,66 triliun, sementara bid-ask spread masih berada dalam rentang yang stabil. Ba­­­sis investor domestik juga terus menguat mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51% tahunan.

Di sektor pengelolaan in­­­vestasi, kinerja menunjukkan tren positif. AUM mencapai Rp1.084,10 triliun serta net subscription reksa dana masih kuat di Rp29,12 triliun. Bahkan, di tengah tekanan, fungsi intermediasi tetap berjalan dengan penghimpunan dana korporasi mencapai Rp51,96 triliun dan pipeline yang tetap solid. Dengan kata lain, apa yang terjadi saat ini lebih mencerminkan fase penyesuaian bukan pelemahan fundamental.

SEJARAH KETAHANAN

Menarik untuk menengok kembali pola historis pasar modal Indonesia. Sejarah me­­nunjukkan bahwa IHSG tidak asing terhadap tekanan, justru telah berkali-kali melewati episode krisis dengan karakter pemulihan yang relatif cepat.

Pada krisis Asia 1997, IHSG terkoreksi sekitar 31,96%, tetapi pulih dalam waktu se­­­kitar 3 bulan. Pada 1998 turun sekitar 18,69%, bahkan kali ini pulih dalam 1 bulan. Tekanan dotcom crash tahun 2000 menurun 21,64%, pulih dalam 9 bu­­­lan, sementara guncangan global akibat peristiwa 9/11 pada 2001, turun 23,76%, tetapi kembali stabil dalam waktu 5 bulan. Saat pada krisis keuangan global 2008, IHSG turun sekitar 31,61% dan mampu pulih dalam 6 bulan.

Memasuki periode yang lebih modern, pola tersebut pada dasarnya tetap konsisten. Satu-satunya pengecualian terjadi pada pandemi Covid-19 tahun 2020, IHSG terkoreksi sangat tajam mencapai 75,86% dan memerlukan 3,5 tahun untuk pulih sepenuhnya. Namun, konteksnya berbeda karena yang terganggu bukan hanya pasar keuangan, tetapi juga aktivitas ekonomi riil secara global. Di luar periode tersebut, karakter pemulihan tetap ce­­­pat. Bahkan pada 2025, saat tarif resiprokal AS, IHSG pulih hanya sekitar 2 bulan.

Kesimpulannya adalah selama tekanan tidak merusak fundamental ekonomi domestik, pasar modal Indonesia cenderung mampu pulih de­­­ngan cepat. Pertanyaannya, apakah pola tersebut akan kembali terulang pada kondisi saat ini? Bagaimana posisi pasar saat ini?

Secara umum, kondisi saat ini mirip dengan episode se­­­be­­­lumnya, tekanan berasal dari eksternal, terutama geopolitik dan dinamika li­­­kui­ditas global. Namun, per­­lu dicatat bahwa pasar In­­­do­­­ne­­­sia kini sedang mengalami structural upgrade melalui re­­­formasi integritas yang kom­­­prehensif. Jika pada masa lalu pasar pulih tanpa perubahan struktur yang signifikan, maka kali ini pemulihan berpotensi berlangsung dalam kerangka pasar yang lebih berkualitas.

ARAH KE DEPAN

Meski demikian, struktur pasar saat ini didominasi oleh investor ritel, sementara peran investor institusi domestik belum optimal, sehingga pasar relatif sensitif terhadap volatilitas jangka pendek dan arus dana asing. Oleh karena itu, reformasi perlu diiringi dengan pendalaman pasar yang agresif agar ketahanan jangka panjang dapat terwujud.

Pada titik ini, pasar berada pada persimpangan yang menarik. Apakah tekanan mengikuti pola historis, di mana IHSG pulih dalam wak­tu singkat? Ataukah re­­­formasi yang berlangsung membutuhkan waktu lebih panjang sebelum stabilitas baru terbentuk?

Jika reformasi mampu me­­­ningkatkan kepercayaan investor dan faktor eksternal tidak menjadi krisis sistemik, maka probabilitasnya mengarah pada skenario rebound yang cepat. Namun, jika tekanan global berlanjut dan adaptasi pasar membutuhkan waktu, maka fase penyesuaian bisa lebih panjang. Sejarah memberi optimisme. Reformasi memberi arah. Kini, pasar harus membuktikan keduanya bisa berjalan beriringan.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI menunda rebalancing indeks saham Indonesia hingga tengah tahun menjadi salah satu fokus utama investor.

Di satu sisi, keputusan tersebut disambut positif. Pasalnya, pasar modal Indonesia untuk sementara terhindar dari risiko penurunan status ke frontier market, skenario yang berpotensi memicu arus keluar dana global hingga sekitar US$7,8 miliar atau setara lebih dari Rp120 triliun. Namun di sisi lain, penundaan ini justru memperpanjang ketidakpastian.

“Investor kini harus menunggu lebih lama untuk mengetahui arah evaluasi MSCI berikutnya, yang akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam peta investasi global,” Jelas Shabilla Ghizani Head CorpComm dalam laporan Henan Asset Management yang dikutip, Senin (27/4/2026).

Di balik keputusan MSCI, terdapat upaya besar regulator dalam membenahi struktur pasar. Sejumlah reformasi yang tengah dijalankan antara lain penerapan konsep High Shareholding Concentration (HSC), peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, serta penyesuaian batas minimum free float.

Langkah-langkah ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan bagian dari strategi memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia agar sejajar dengan standar internasional.

Henan AssetManagement mengatakan dalam pengalaman global menunjukkan bahwa reformasi pasar seringkali memicu gejolak jangka pendek, tetapi membawa dampak positif dalam jangka panjang.

Di India, misalnya, penyesuaian free float oleh MSCI pada 2023 sempat menekan pasar, dengan indeks Nifty 50 terkoreksi hampir 8% dalam sebulan. Namun, dalam waktu enam bulan pasar pulih, bahkan ditutup menguat sekitar 18% pada akhir tahun berkat meningkatnya kepercayaan investor.

Sementara itu, Hong Kong menerapkan pendekatan bertahap melalui penguatan regulasi kepemilikan publik dan transparansi. Hasilnya, indeks Hang Seng Index hanya mengalami koreksi terbatas 4%-6% dan pulih dalam waktu relatif singkat.

Bagi Indonesia, momentum reformasi ini dinilai tepat. Basis investor domestik yang kini mencapai sekitar 23 juta investor ritel menjadi pendorong kebutuhan akan pasar yang lebih transparan dan kredibel.

Di sisi lain, perbaikan struktur pasar juga membuka peluang masuknya investor global dalam skala yang lebih besar dan berkelanjutan.

Volatilitas Jangka Pendek, Peluang Jangka Panjang

Dalam jangka pendek, risiko volatilitas tetap ada, terutama terkait potensi penyesuaian bobot indeks atau perubahan konstituen MSCI. Namun, pelaku pasar diingatkan untuk melihat hal ini sebagai bagian dari proses menuju pasar yang lebih sehat.

Penyesuaian indeks global bukan sekadar konsekuensi reformasi, melainkan indikator bahwa reformasi tersebut berjalan. Dengan struktur pasar yang lebih transparan, risiko bagi investor global dapat ditekan, sekaligus meningkatkan daya tarik saham-saham berfundamental kuat.

Ujian bagi Pelaku Pasar

Situasi ini juga menjadi ujian bagi manajer investasi domestik untuk lebih disiplin dalam mengelola risiko sekaligus jeli menangkap peluang dari disrupsi jangka pendek.

Pada akhirnya, perjalanan reformasi pasar modal Indonesia mencerminkan proses yang tidak instan. Seperti yang ditunjukkan oleh India dan Hong Kong, kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi kebijakan dan fondasi yang kuat.

Langkah berani regulator Indonesia dalam mendorong reformasi struktural dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi kredibilitas pasar.

“Bagi investor, kondisi ini bukan sinyal untuk mundur, melainkan peluang untuk memahami dan memanfaatkan potensi pasar Indonesia secara lebih mendalam,” jelas Shabilla Ghizani dalam laporan riset Henan Asset Management.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut lembaga indeks global MSCI memberikan penilaian positif terhadap reformasi pasar modal Indonesia. Respons ini muncul setelah serangkaian pembenahan yang dilakukan regulator dalam meningkatkan transparansi dan integritas pasar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi mengatakan, pertemuan dengan MSCI berjalan konstruktif dan menunjukkan pengakuan atas progres reformasi.

“Dalam pertemuan itu sangat baik, konstruktif, dan positif. Mereka menyampaikan acknowledgement atas berbagai progres dan capaian dari agenda reformasi integritas di pasar modal kita,” ujar Hasan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Salah satu poin yang mendapat perhatian adalah keterbukaan data kepemilikan saham, termasuk kepemilikan di atas 1 persen. Data ini akan digunakan MSCI dalam proses penilaian indeks.

OJK juga memperkenalkan daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi atau high shareholding concentration. Per awal April 2026, terdapat sembilan saham yang masuk dalam kategori tersebut.

“Langsung direspons positif dan akan dimanfaatkan untuk pertimbangan, termasuk untuk exclude,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah lanskap ekonomi global yang diguncang ketegangan geopolitik dan perlambatan perdagangan, Indonesia justru mencatatkan capaian yang tampak impresif: realisasi investasi kuartal I/2026 menembus target, sementara komitmen investasi mengalir deras dari berbagai negara mitra.

Namun di balik angka-angka yang mengilap itu, tersimpan pertanyaan mendasar, apakah investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan mampu mendorong transformasi ekonomi, atau sekadar mempertebal statistik tanpa dampak nyata bagi masyarakat?

Usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Negara belum lama ini, Rosan Perkasa Roeslani membuka gambaran besar mengenai geliat investasi Indonesia.

Dia baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan ke sejumlah negara kunci, mulai dari Singapura, China, hingga mendampingi Presiden ke Korea Selatan dan Jepang.

“Dalam setiap acara itu, pada saat mendampingi Pak Presiden, pasti ada acara bertemu dengan dunia usahanya, dengan para pengusahanya, baik dalam skala besar, dalam market katakan lebih dari 100 orang, maupun yang lebih kecil kurang lebih itu biasanya 12 orang yang Pak Presiden temui langsung,” ujarnya kepada wartawan.

Dari pertemuan-pertemuan tersebut, Rosan menangkap satu benang merah: minat investor global terhadap Indonesia belum surut, bahkan di tengah ketidakpastian global.

“Kalau kami lihat bahwa ternyata terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, geoekonomi dunia, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat-sangat baik ya. Dan ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan,” tuturnya

Optimisme itu tidak muncul tanpa dasar. Data resmi menunjukkan realisasi investasi kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun—melampaui target Rp497 triliun atau setara 100,36%. Secara tahunan, angka ini tumbuh 7,22% secara year on year (yoy).

Tak hanya itu, investasi tersebut diklaim menyerap 706.569 tenaga kerja, naik 18,93% secara tahunan.

Ambisi Besar: Dari Rp9.100 Triliun ke Rp13.000 Triliun

Pemerintah menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia juga mengungkapkan komitmen investasi dari sejumlah negara mitra cukup besar. Jepang disebut berpotensi menanamkan investasi lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp517,5 triliun, Korea Selatan sekitar US$10 miliar atau setara Rp172,5 triliun, sementara China tetap menjadi salah satu investor utama di Indonesia.

“Kalau yang di Jepang kalau enggak salah itu hampir US$30 miliar lebih ya. Yang di Korea itu waktu itu mencapai hampir US$10 miliar. Jadi ya alhamdulillah cukup sangat-sangat baik lah” katanya.

Namun, angka-angka tersebut pada dasarnya masih berupa komitmen—bukan realisasi.

Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan investasi tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga harus berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Dia menambahkan, presiden juga mendorong reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Jika ditelisik lebih dalam, struktur investasi Indonesia masih didominasi sektor berbasis sumber daya alam. Lima sektor terbesar meliputi industri logam dasar (smelter), jasa, pertambangan, kawasan industri dan perumahan, serta transportasi dan telekomunikasi.

“Sektornya yang paling besar sebetulnya itu di industri logam dasar atau barang logam, ya itu seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya Rp60,2 triliun, pertambangan Rp51,9 triliun, kemudian perumahan, kawasan industri Rp47,9 triliun, dan yang nomor lima terbesar transportasi, gudang, dan telekomunikasi kurang lebih Rp45,4 triliun,” tutur Rosan.

Kualitas Dipertanyakan

Meski demikian, Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai capaian investasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas yang diharapkan.

Dia menekankan bahwa meskipun komposisi ini menunjukkan keberhasilan kebijakan hilirisasi, terutama pada komoditas seperti nikel. Namun di sisi lain, ketergantungan pada sektor ekstraktif juga memunculkan kekhawatiran.

“Rasanya belum, sejauh ini kita belum melihat adanya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dari investasi tersebut. Sehingga tingkat upah dan daya beli masyarakat masih stagnan,” kata Riefky.

Dia juga menyoroti distribusi investasi yang dinilai masih belum merata, terutama karena investasi di luar Pulau Jawa masih terkonsentrasi di beberapa daerah tertentu.

Dalam konteks hilirisasi, Riefky menilai dampak investasi terhadap masyarakat masih belum optimal. Dia menyebut hingga saat ini manfaat investasi tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam bentuk penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pandangan serupa disampaikan oleh ekonom INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman. Dia mengingatkan bahwa komitmen investasi tidak bisa disamakan dengan realisasi.

“Komitmen investasi Rp1.314 triliun pada kuartal I/2026 perlu ditempatkan dalam konteks realistis karena tidak seluruhnya dapat langsung terealisasi. Secara empiris, tingkat konversi investasi di Indonesia umumnya hanya berada di kisaran 30–50% dalam 1–2 tahun awal,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan utama masih bersifat struktural yaitu di perizinan, lahan, hingga koordinasi pusat-daerah. Selain itu, faktor non-ekonomi seperti resistensi sosial dan isu lingkungan juga kerap menjadi sumber keterlambatan proyek.

Dia juga menggarisbawahi risiko jika pemerintah terlalu fokus pada angka. Menurutnya, jika pemerintah terlalu fokus mengejar angka investasi tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan, maka berisiko menciptakan ilusi kinerja.

Tantangan Eksekusi dan Transformasi Ekonomi

Setali tiga uang, peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya membedakan antara komitmen dan realisasi. Dia menilai proses konversi dari komitmen ke realisasi masih menjadi titik lemah.

Dia menjelaskan bahwa sejauh kuartal I/2026 angka Rp498 triliun merupakan realisasi yang dapat diartikan sebagai uang yang sudah masuk dan tercatat. Sementara komitmen investasu Rp1.314 triliun itu sebagian besar masih dalam bentuk komitmen atau MoU yang harus dikejar realisasinya.

“Begitu MoU ditandatangani di luar negeri, tantangan justru muncul ketika masuk ke tahap implementasi di dalam negeri. Urusan lahan, izin, koordinasi pusat dan daerah, sampai infrastruktur dasar seperti listrik dan logistik sering jadi hambatan,” katanya.

Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa struktur investasi saat ini belum cukup untuk mendorong transformasi ekonomi.

Menurut Yusuf, secara fundamental daya tarik Indonesia memang masih kuat: pasar domestik besar, stabilitas makro terjaga, serta posisi strategis dalam rantai pasok global—terutama untuk komoditas kritis seperti nikel.

Namun, ketergantungan pada faktor alam dan pasar membuat daya tahan investasi rentan terhadap fluktuasi global.

“Kalau kondisi global berubah, misalnya harga komoditas turun, daya tarik kita juga bisa ikut turun,” kata Yusuf.

Risiko lain yang mengintai adalah dampak lingkungan, rendahnya kualitas pekerjaan, hingga stagnasi produktivitas.

Jalan Panjang Menuju Investasi Berkualitas

Di persimpangan ini, Indonesia menghadapi dilema klasik: mengejar kuantitas atau memperdalam kualitas investasi. Pemerintah jelas membutuhkan arus modal besar untuk menopang pertumbuhan. Namun tanpa perbaikan struktural, investasi berisiko hanya menjadi angka tanpa dampak.

Seperti diingatkan para ekonom, tantangan ke depan bukan lagi sekadar menarik investasi, melainkan memastikan investasi tersebut benar-benar menciptakan nilai tambah.

Dari Istana hingga kawasan industri, dari meja diplomasi hingga lapangan proyek, pertaruhan itu kini sedang berlangsung. Indonesia tidak kekurangan minat investor.

Yang menjadi ujian sesungguhnya adalah: apakah minat itu bisa diubah menjadi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto Sepanjang Kuartal I/2026

Sumber: Sekretariat Presiden (diolah) 2026

IDXChannel— Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan bahwa minat investor global terhadap Indonesia tetap kuat di tengah meningkatnya tensi geopolitik dan geoekonomi dunia.

Hal itu disampaikan Rosan usai memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melaporkan perkembangan realisasi investasi nasional pada kuartal I-2026 di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (22/4/2026).

Rosan menegaskan bahwa dinamika global seperti konflik dan ketidakpastian ekonomi sama sekali tidak menyurutkan ketertarikan investor terhadap Indonesia.

“Terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, dan geoekonomi dunia, ternyata minat dan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Indonesia sangat tinggi, masih sangat baik,” ujar Rosan.

Menurut dia, optimisme tersebut terlihat dari hasil rangkaian kunjungan kerja dan pertemuan dengan para pelaku usaha global di berbagai negara, termasuk Singapura, China, Korea Selatan, dan Jepang.

Dalam setiap agenda kunjungan kerja tersebut, baik dalam forum besar maupun pertemuan terbatas bersama Prabowo, dijelaskan bahwa Indonesia masih jadi primadona investasi mereka.

Rosan memaparkan bahwa sejumlah komitmen investasi yang dihimpun menunjukkan angka signifikan. Dari Jepang, potensi investasi yang tercatat mendekati USD30 miliar, sementara dari Korea Selatan mencapai sekitar USD10 miliar. Investasi dari China juga disebut tetap tinggi dan konsisten.

Rosan menambahkan bahwa tren positif ini sejalan dengan target investasi nasional yang meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan.

Jika dalam periode 2014–2024 total realisasi investasi mencapai sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya ditingkatkan menjadi lebih dari Rp13.000 triliun.

“Peningkatannya memang cukup signifikan, tetapi alhamdulillah target-target tersebut masih dapat tercapai. Kami berharap hal ini dapat terus terjaga,” katanya.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik memastikan terus menjalin komunikasi dengan para global index provider (penyedia indeks global), termasuk MSCI. Selain itu, ia memastikan BEI akan terus menjalin komunikasi dengan para investor global sebagai upaya memperoleh masukan demi penguatan pasar modal Indonesia.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan index provider. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan," ujar Jeffrey kepada awak media di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan ini, Jeffrey mengapresiasi pernyataan MSCI yang telah menerima empat proposal agenda reformasi pasar modal Indonesia.

"Kami mengapresiasi bahwa empat proposal yang telah kami deliver dan acknowledge oleh MSCI," ujar Jeffrey.

Ia memastikan BEI rutin menggelar pertemuan dengan MSCI, dengan pertemuan terakhir pada 16 April 2026.

"Kami telah bertemu dengan MSCI pada 16 April 2026," ujar Jeffrey.

Dalam pengumumannya pada Senin (20/4/2026), MSCI telah mengakui upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam melakukan agenda reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Namun demikian, MSCI masih menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data, serta langkah-langkah baru dalam konteks penentuan free float dan penilaian investability yang lebih luas.

MSCI menyatakan masih akan mempertahankan langkah-langkah yang telah diumumkan sebelumnya yang saat ini berlaku untuk pasar Indonesia, di antaranya pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta pembekuan perpindahan naik antarindeks segmen ukuran, termasuk dari small cap ke standard.

Selain itu, konsisten dengan perlakuan terhadap pasar negara lain, MSCI mengumumkan akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).

MSCI juga dapat menggunakan data pengungkapan pemegang saham 1 persen untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

Dalam pengumuman terbarunya, MSCI tidak membahas potensi reklasifikasi Indonesia dari status emerging market menjadi frontier market.

Ke depan, MSCI akan terus berinteraksi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, serta menyambut baik umpan balik dari pelaku pasar mengenai sumber dan ukuran data baru yang dirilis otoritas Indonesia, termasuk efektivitasnya dalam menentukan free float dan penilaian investability.

Selanjutnya, MSCI akan mengomunikasikan lebih lanjut terkait hal ini dalam market accessibility review pada Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons pengumuman penyedia indeks global MSCI, Selasa (21/4/2026). BEI menyampaikan akan terus berkomunikasi dengan penyedia indeks.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan BEI dan MSCI telah bertemu pada tanggal 16 April lalu.

“Kami mengapresiasi bahwa empat proposal yang telah kami sampaikan diakui oleh MSCI,” kata Jeffrey, Selasa (21/4/2026).

Dia melanjutkan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan penyedia indeks. Selain itu, Jeffrey juga menyampaikan Bursa akan terus berkomunikasi dengan investor global untuk memperoleh masukan untuk penguatan pasar modal ke depan.

Sebelumnya, MSCI mengungkapkan pihaknya menyadari terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upward migration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

MSCI juga mengungkapkan akan terus berinteraksi dengan pelaku pasar dan otoritas terkait di Indonesia, serta membuka ruang masukan dari pelaku pasar terkait sumber data dan kebijakan baru tersebut, termasuk efektivitasnya dalam penentuan free float dan penilaian investabilitas.

MSCI memperkirakan akan menyampaikan pembaruan lebih lanjut terkait hal ini dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.