Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana US$1,5 miliar atau sekitar Rp26,92 triliun (asumsi kurs Rp17.955 per dolar AS) dari penerbitan obligasi dolar AS perdana di pasar internasional.

Penggalangan dana tersebut dilakukan melalui unit usaha Danantara Investment Management (DIM) dan menjadi penerbitan obligasi dolar pertama sejak lembaga itu dibentuk pada Februari 2025.

Minat investor terhadap surat utang tersebut terbilang tinggi. Berdasarkan dokumen penawaran yang dilihat Reuters, total pemesanan mencapai lebih dari US$4,6 miliar hingga Kamis (11/6) malam.

Tingginya permintaan membuat Danantara menaikkan nilai penerbitan obligasi dari target awal sekitar US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar.

Dana yang dihimpun berasal dari penerbitan dua seri obligasi, masing-masing senilai US$750 juta untuk tenor lima tahun dan US$750 juta untuk tenor 10 tahun.

Obligasi tenor lima tahun ditetapkan dengan imbal hasil (yield) 5,35 persen, sementara tenor 10 tahun menawarkan yield 5,95 persen.

Besarnya minat investor juga memungkinkan Danantara menurunkan tingkat imbal hasil akhir sebesar 35 basis poin dibandingkan panduan harga awal yang ditawarkan kepada pasar.

Sebelumnya, panduan awal menetapkan yield sekitar 5,70 persen untuk obligasi lima tahun dan 6,30 persen untuk obligasi 10 tahun.

Penerbitan obligasi ini menjadi salah satu ukuran minat investor asing terhadap aset Indonesia di tengah berbagai perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi domestik.

Sejumlah investor sebelumnya mencermati pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto, serta semakin luasnya peran Danantara dalam perekonomian nasional.

Transaksi tersebut berlangsung beberapa hari setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam langkah di luar jadwal reguler untuk membantu menjaga stabilitas rupiah yang sempat menyentuh serangkaian titik terendah baru.

Berdasarkan dokumen penawaran, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan korporasi umum, termasuk pendanaan investasi dan pembiayaan kembali utang yang sudah ada.

Obligasi tersebut dijadwalkan resmi diterbitkan pada 18 Juni 2026 dalam kerangka program Global Medium-Term Notes (GMTN) senilai US$5 miliar atau Rp89,71 triliun yang dimiliki Danantara Investment Management.

Sejumlah bank internasional dan regional terlibat sebagai penjamin emisi dan pengelola buku dalam transaksi tersebut, yakni Citigroup, DBS, HSBC, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered.

[Gambas:Youtube]

PT Pertamina (Persero) akan memangkas 124 entitas usaha. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari program streamlining atau penyederhanaan struktur perusahaan.

Rencana tersebut disampaikan Direksi Pertamina dalam paparan perkembangan program streamlining Pertamina Group kepada Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, Kamis (11/6) sebagaimana dilansir dari akun Instagram@bumn_id.

Dalam pembahasan tersebut, Pertamina memaparkan sejumlah target penyelesaian streamlining lanjutan yang mencakup proses likuidasi, divestasi, serta merger atau spin-off.

Pertamina juga menjalankan koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait, seperti SKK Migas, Ditjen Migas, BPKP, Jamdatun, dan pihak lainnya untuk mempercepat proses streamlining entitas usaha.

Pada tahap pertama, sebanyak 27 entitas telah direstrukturisasi sebagai bagian dari langkah penataan portofolio bisnis agar struktur Pertamina Group menjadi lebih ramping, efisien, dan fokus pada penguatan bisnis inti energi nasional.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas kemajuan program streamlining Pertamina Group, termasuk target penyelesaian per kuartal serta berbagai isu yang membutuhkan dukungan regulasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan.

[Gambas:Instagram]

"Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan transformasi Pertamina berjalan terukur, tepat waktu, dan selaras dengan agenda penguatan ketahanan energi nasional," tulis akun tersebut dilansir Jumat (12/6).

Ke depan, BP BUMN bersama Danantara bakal terus mendorong percepatan streamlining BUMN agar penataan entitas usaha mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi, tata kelola, dan daya saing perusahaan.

Selain itu, Pertamina diharapkan akan semakin fokus dalam menjalankan perannya sebagai BUMN energi strategis yang mendukung ketahanan energi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Investment Management (DIM), sukses menerbitkan obligasi global perdana senilai US$1,5 miliar dengan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari tiga kali lipat.

Manajemen Danantara mengungkapkan antusiasme investor tercermin dari nilai pemesanan maksimal yang tembus kisaran US$4,6 miliar. Minat itu datang dari investor institusi Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

Penerbitan surat utang valuta asing (valas) ini dieksekusi di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, tingginya ketidakpastian geopolitik, serta tren kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury).

“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi,” tulis manajemen Danantara Indonesia dalam keterangan resminya, Jumat (12/6/2026).

Manajemen pun optimistis tingginya kepercayaan dari pasar internasional dapat memperkuat keyakinan investor domestik maupun masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia ke depan.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat global Moody's Ratings menyematkan peringkat kredit Baa2 kepada DIM. Sejalan dengan prospek utang Pemerintah Indonesia, Moody's juga menetapkan outlook negatif untuk DIM.

Dalam laporannya, Moody's menilai peringkat DIM setara dengan sovereign rating Indonesia. Hal ini mencerminkan kuatnya keterkaitan kedua pihak, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, menjelaskan peringkat Baa2 disokong oleh posisi DIM dalam pengelolaan investasi negara.

“Peringkat Baa2 dengan outlook negatif untuk DIM selaras dengan peringkat sovereign pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang hubungan kredit yang kuat, struktur kepemilikan, serta ekspektasi dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu,” tulis Rachel beberapa waktu lalu.

Selain peringkat korporasi, Moody's memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM, serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) karena kedekatannya dengan pemerintah. Mengingat perusahaan masih berada pada tahap awal pengembangan dan belum memiliki rekam jejak operasional mandiri, Moody's belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA).

Sebagaimana diketahui, DIM dibentuk berdasarkan UU No. 16/2025 dan dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara untuk mengoptimalkan aset serta investasi BUMN. Hubungan kepemilikan tersebut dinilai sangat kuat karena setiap perubahan struktur hukum memerlukan amandemen undang-undang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melalui PT Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Penerbitan obligasi itu memperoleh kepercayaan kuat dari pasar keuangan internasional, tercermin dari dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan.

“Antusiasme investor global terlihat dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan. Minat tersebut didorong oleh investor institusi berkualitas dari AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia,” ujar Manajemen Danantara Indonesia sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Manajemen Danantara menyatakan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, serta prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi.

“Kepercayaan yang diberikan pasar internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia,” ujar Manajemen Danantara.

Sebelumnya, pada 17 Maret 2026, Danantara Indonesia melalui DIM telah mengumumkan penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) senilai total Rp7 triliun.

Instrumen tersebut bernama Surat Utang Jangka Panjang II yang ditawarkan tanpa melalui penawaran umum PT Danantara Investment Management Tahun 2026 Tahap I, sebagaimana data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Surat utang itu terbagi dalam dua seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok senilai Rp3,5 triliun dan kupon sebesar 2 persen. Seri ini bertenor lima tahun satu hari, sehingga akan jatuh tempo pada 18 Maret 2031.

Kemudian, seri B dengan jumlah pokok senilai Rp3,5 triliun dan kupon sebesar 2 persen. Seri ini bertenor tujuh tahun sehingga akan jatuh tempo pada 17 Maret 2033.

Sebelumnya, Danantara juga telah berhasil mengumpulkan dana senilai Rp50 triliun dari penerbitan Obligasi Patriot (Patriot Bond), yang digunakan untuk digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Danantara Indonesia melalui Danantara Investment Management (DIM) berhasil mencatatkan penerbitan obligasi internasional perdana senilai USD1,5 miliar. Transaksi tersebut mendapat sambutan positif dari pasar keuangan internasional.

Nilai peak orderbook mencapai sekitar USD4,6 miliar atau lebih dari tiga kali lipat dari total nilai penerbitan, mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen yang diterbitkan Danantara Indonesia.

"Minat tersebut didorong oleh investor institusi berkualitas dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia," tulis Manajemen Danantara Indonesia, Jumat (12/6/2026).

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjaditujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi.

Kepercayaan yang diberikan pasar internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi meluncurkan platform digital Space by KAI sebagai wadah yang mempertemukan aset-aset strategis perusahaan dengan kebutuhan pelaku usaha. Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha KAI Rafli Yandra mengatakan KAI memiliki berbagai aset strategis yang menyimpan potensi bisnis besar dan dapat dikembangkan bersama mitra usaha.

"Di balik layanan transportasi, sebenarnya KAI memiliki banyak aset yang nilainya sangat besar dan secara komersial juga memiliki peluang bisnis yang dapat dikembangkan," ujar Rafli saat peluncuran Space by KAI di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Rafli menjelaskan aset yang dimiliki KAI mencakup stasiun, kawasan transit, ruang komersial, lahan kosong, bangunan, hingga aset bersejarah (heritage) yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, potensi tersebut belum seluruhnya terkelola dan terkomersialisasi secara optimal.

"Space by KAI yang kami hadirkan sebagai platform resmi KAI dapat menghubungkan aset strategis dengan berbagai peluang bisnis secara transparan. Selain itu, pengembangannya juga dapat dilakukan secara profesional bersama para mitra," ujar Rafli.

Menurut Rafli, platform tersebut bukan sekadar katalog aset, melainkan pintu awal kemitraan yang memungkinkan pelaku usaha melihat peluang bisnis, memahami potensinya, dan memulai kerja sama dengan proses yang lebih sederhana.

Rafli menambahkan KAI memiliki keunggulan berupa jaringan operasional yang luas dengan target trafik mencapai 560 juta penumpang pada tahun ini.

"Kondisi tersebut menciptakan pasar yang besar sekaligus captive market sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan berbagai model bisnis," kata Rafli.

Rafli berharap pelaku usaha tidak lagi memandang KAI hanya sebagai operator transportasi, melainkan sebagai ekosistem yang menyediakan berbagai peluang kolaborasi. Ia mengatakan transformasi ini bukan hanya digitalisasi sistem, tetapi juga transformasi dalam membangun hubungan kemitraan.

"Space by KAI diharapkan menjadi titik temu kolaborasi strategis yang mampu membuka lebih banyak peluang usaha di lingkungan KAI," ujar Rafli.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan Space by KAI memungkinkan investor, pelaku usaha, dan mitra bisnis mengakses informasi aset KAI yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia secara lebih mudah dan cepat melalui laman space.kai.id.

Anne mengatakan kehadiran platform ini dilatarbelakangi kebutuhan akan sistem pemasaran aset yang lebih efisien, mudah diperbarui, serta mampu menjangkau lebih banyak calon investor dan mitra bisnis.

"Melalui space.kai.id, calon investor maupun mitra bisnis dapat melihat langsung berbagai peluang pemanfaatan aset KAI yang tersedia," ujar Anne.

Anne menjelaskan KAI mengelola berbagai jenis aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha, mulai dari lahan, bangunan, ruang usaha di stasiun, rumah perusahaan, media iklan, hingga aset pendukung operasional perkeretaapian lainnya.

Melalui fitur pencarian digital dan visualisasi berbasis peta interaktif, pengguna dapat menelusuri aset berdasarkan lokasi maupun kebutuhan bisnis yang diinginkan.

"Space by KAI juga telah terintegrasi dengan basis data aset perusahaan sehingga informasi yang ditampilkan dapat diperbarui secara lebih cepat dan akurat," kata Anne.

Penetapan PSN terhadap di tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi untuk mengatasi krisis sampah

Jakarta (ANTARA) - PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) selaku anak perusahaan DIM, menyambut baik penetapan tiga proyek fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ketiga proyek itu mencakup fasilitas PSEL di Bekasi, Bogor Raya dan Denpasar Raya, yang juga merupakan bagian dari gelombang pertama pelaksanaan proyek PSEL.

Melalui Denera, Chief Executive Officer (CEO) DIM Pandu Sjahrir dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, memastikan pihaknya ingin membantu percepatan realisasi ekosistem Waste-to-Energy (WtE), yang mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang atas tantangan pengelolaan sampah di Indonesia.

“Penetapan PSN terhadap di tiga lokasi gelombang pertama ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi yang terintegrasi untuk mengatasi krisis sampah. Inisiatif ini mencakup perbaikan sistem pengelolaan sampah, pengurangan ketergantungan pada TPA, hingga optimalisasi pemanfaatan sampah menjadi energi,” ujar Pandu.

Penetapan PSN mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang memasukkan Program Pengelolaan Sampah Terpadu ke dalam Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, juga mengacu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan.

Adapun, penetapan PSN dilakukan melalui Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diterbitkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia kepada masing-masing Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) di ketiga lokasi tersebut.

Berikut merupakan tiga BUPP yang telah memperoleh status PSN :

• PSEL Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), yang dilaksanakan oleh Bekasi Environment Nusantara​​​​
• PSEL Bogor Raya (Provinsi Jawa Barat), yang dilaksanakan oleh Nusantara Bogor New Energy
• PSEL Denpasar Raya (Provinsi Bali), yang dilaksanakan oleh Nusantara Bali New Energy.

Ketiga BUPP dibentuk berdasarkan pemilihan mitra PSEL oleh DIM, yang mana BUPP akan bertanggung jawab atas pengembangan serta pelaksanaan proyek di masing-masing lokasi sesuai rencana dan tata kelola yang telah disepakati bersama pemerintah.

Dengan status PSN, proyek-proyek tersebut akan memperoleh dukungan pelaksanaan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, fasilitasi penyelesaian hambatan proyek, serta berbagai instrumen yang diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara efisien dan sesuai target.

CEO Denera Fadli Rahman mengatakan penetapan PSN ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah melalui PSEL bukan lagi sekadar kebutuhan daerah, melainkan bagian dari kepentingan strategis nasional.

“Bagi Denera, status ini tidak hanya mempercepat realisasi di tiga lokasi awal, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan fasilitas PSEL di lokasi-lokasi berikutnya,” ujar Fadli.

Sebagai bagian dari upaya transformasi pengelolaan sampah nasional, DIM dan Denera memandang ketiga proyek itu sebagai fondasi awal pengembangan ekosistem PSEL di Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah daerah (pemda), mitra teknologi, dan berbagai pemangku kepentingan, Denera berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya menjawab tantangan persampahan perkotaan, tetapi juga menciptakan nilai lingkungan, sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan upaya pemerintah menghadirkan hunian yang layak dan aman bagi masyarakat terus menunjukkan progres positif. Dony menyampaikan sebanyak 324 unit hunian untuk warga bantaran rel di kawasan Senen telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100 persen.

"Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menata kawasan bantaran rel, meningkatkan keselamatan masyarakat, serta menyediakan hunian yang lebih layak melalui kolaborasi berbagai pihak," ujar Dony saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dony menyampaikan kesiapan operasional dan pemanfaatan hunian yang telah selesai dibangun di wilayah Senen menjadi fokus pertemuan. Ia mengatakan pembahasan difokuskan pada penyelesaian tahapan akhir sebelum hunian ditempati, termasuk kesiapan fasilitas pendukung, pengelolaan kawasan, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna memastikan proses relokasi dan pemanfaatan hunian dapat berjalan dengan baik.

"Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas hidup," lanjut Dony.

Selain menyediakan tempat tinggal yang lebih layak, Dony mengatakan kawasan hunian tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, antara lain masjid, taman bermain anak, toilet, dapur komunal, fasilitas umum, serta tandon air. Dony berharap kehadiran fasilitas tersebut dapat menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, nyaman, dan mendukung aktivitas sosial warga.

Dony menegaskan program penyediaan hunian ini merupakan wujud nyata sinergi berbagai pihak dalam menghadirkan solusi bagi masyarakat sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan yang lebih baik.

“Yang terpenting adalah masyarakat dapat tinggal dengan lebih aman, nyaman, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik,” kata Dony.

Melalui penyelesaian pembangunan 324 unit hunian ini, lanjut Dony, masyarakat yang sebelumnya tinggal di kawasan bantaran rel dapat memperoleh lingkungan hunian yang lebih layak dan aman. Ia berharap program ini juga mampu mengurangi risiko kecelakaan di sepanjang jalur rel kereta api sekaligus mendukung terciptanya kawasan perkotaan yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis mekanisme baru ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis yang akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan tersebut mencakup ekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi yang akan diterapkan secara bertahap mulai tahun ini. Aturannya tertuang dalam Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang ekspor batu bara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang ekspor kelapa sawit, dan Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang ekspor paduan besi (ferro alloy).

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag Bayu Wicaksono Putro mengatakan pengaturan ekspor sawit mencakup sejumlah produk turunan, mulai dari crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah, refined, bleached and deodorized palm oil (RBDPO), refined, bleached and deodorized palm olein (RBDPL), used cooking oil (UCO) atau minyak jelantah, hingga residu.

Bayu menjelaskan pemerintah menetapkan masa transisi pada 1 Juni–31 Desember 2026. Selama periode tersebut, eksportir yang telah memiliki Persetujuan Ekspor (PE) masih dapat mengekspor produknya hingga masa berlaku yang ditetapkan.

"Jadi, misalnya Persetujuan Ekspor [PE] diterbitkan pada bulan Oktober. Seharusnya PE tersebut berlaku selama 6 bulan. Namun, berdasarkan ketentuan saat ini, masa berlakunya dibatasi paling lama hingga 31 Desember 2026. Dengan demikian, PE yang diterbitkan pada Oktober maupun November tetap hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2026," ujarnya dalam sosialisasi secara daring, Selasa (9/6/2026).

Selama masa transisi, pelaku usaha tetap diwajibkan menyampaikan laporan ekspor, dokumen pendukung, dan data lainnya kepada DSI sebagai bagian dari penyesuaian sistem.

Mulai 1 Januari 2027, ekspor komoditas sawit hanya dapat dilakukan melalui DSI sebagai BUMN ekspor. Dalam skema tersebut, DSI wajib memiliki Persetujuan Ekspor yang diperoleh dari hak ekspor hasil pemenuhan domestic market obligation (DMO) maupun pengalihan hak ekspor dari pelaku usaha.

Kemendag juga mengatur tata kelola baru ekspor batu bara melalui Permendag Nomor 15 Tahun 2026.

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Muhammad Rivai Abbas mengatakan aturan tersebut mencakup delapan pos tarif dari kelompok HS 2701, HS 2702, dan HS 2703.

Selama masa transisi, perusahaan pemegang izin usaha yang telah berlaku masih dapat melakukan ekspor menggunakan Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS). Namun, aktivitas ekspor tetap harus dilaporkan kepada DSI melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

"Kemudian seluruh kegiatan proses ekspor menggunakan eksportir terdaftar [ET], dan laporan surveyor [LS] atas nama pelaku usaha yang existing saat ini. Yang selanjutnya, kewajiban pelaporan melalui sistem yang terintegrasi dengan domain ekspor yang dilakukan secara otomatis tadi sudah dengan sistem yang ada Ditjen Bea Cukai," ujar Rivai.

Mulai 1 Januari 2027, ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh DSI yang memenuhi seluruh persyaratan perizinan dan dokumen pendukung.

Adapun untuk ekspor besi paduan yang diatur dalam Permendag Nomor 17 Tahun 2026, Rivai menjelaskan aturan tersebut mencakup 15 pos tarif turunan HS7202. Sebanyak 12 pos tarif wajib dilengkapi Laporan Surveyor, sedangkan tiga pos tarif lainnya tidak memerlukan dokumen tersebut.

"Komoditas cakupannya paduan besi itu mencakup 12 pos tarif, 8 digit turunan HS7202 yang dilarang dan diatur dengan LS. Serta 3 pos tarif 8 digit turunan HS7202 yang diatur tanpa LS. Jadi total kurang lebih ada 15 pos tarif. Ketentuan transisinya juga hampir sama pengecualian juga hampir sama," jelasnya.

Kemendag menyiapkan masa transisi hingga akhir 2026 agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan mekanisme baru. Setelah itu, DSI akan menjadi satu-satunya pintu ekspor untuk ketiga komoditas strategis tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan rencana Danantara untuk membentuk perusahaan leasing atau penyewaan pesawat terbang. Pernyataan tersebut terkait rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

“Kami sedang mengkaji juga kemungkinan Danantara untuk membuka perusahaan leasing sendiri,” ujar Dony saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Dony menyampaikan pembelian 50 unit pesawat Boeing membutuhkan banyak pertimbangan. Pertimbangan tersebut meliputi waktu kedatangan pesawat, model bisnis yang akan digunakan, termasuk skema leasing atau penyewaan pesawat.

“Tentu banyak pertimbangan. Tetapi, komitmennya harus kami jalankan,” ujar dia.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, kata Dony, Danantara akan mengambil langkah yang paling menguntungkan. Namun, hingga saat ini rencana tersebut masih berada pada tahap kajian.

“Jadi kami pertimbangkan mana yang paling menguntungkan,” kata Dony.

Pada Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani dokumen kesepakatan dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance yang memuat ketentuan perdagangan timbal balik kedua negara. Dalam salah satu poin kesepakatan, Indonesia berkomitmen melakukan pengadaan pesawat komersial serta barang dan jasa terkait penerbangan senilai 13,5 miliar dolar AS.

“Dari Agreement Reciprocal Tariff ini, ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut Kementerian Investasi maupun Danantara, di antaranya rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam konferensi pers yang digelar secara daring dari Washington DC, AS, pada Jumat (20/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Proses merger klaster BUMN Karya dipastikan molor dari target awal Juni setelah Danantara Indonesia memutuskan untuk menunda tenggat penyelesaian konsolidasi hingga kuartal IV/2026.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa mundurnya tenggat waktu integrasi klaster konstruksi ini disebabkan oleh masih banyaknya proses penataan ulang beban keuangan serta pembenahan internal yang harus diselesaikan pada masing-masing entitas BUMN Karya.

“BUMN Karya awalnya kan Juni, yang kemungkinan nanti akan digeser menjadi kuartal keempat. Karena memang masih banyak restrukturisasi yang harus diselesaikannya,” ujar Dony saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).

Meskipun menghadapi tantangan administratif dan pemulihan kesehatan keuangan yang kompleks pada sektor tersebut, Dony menegaskan bahwa Danantara tetap optimistis seluruh agenda pembenahan struktural klaster konstruksi ini dapat dieksekusi dengan baik hingga akhir tahun.

Adapun, 2026 diyakini menjadi tahun penyehatan BUMN Karya. Langkah tersebut menjadi syarat mutlak sebelum pemerintah mengonsolidasikan 7 perusahaan konstruksi pelat merah menjadi tiga entitas.

Langkah penyehatan ini pun menjadi prioritas utama bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Fokusnya adalah menuntaskan restrukturisasi utang dan memperkuat arus kas guna menekan beban bunga yang selama ini membebani likuiditas operasional.

Di sisi lain, Dony menjelaskan bahwa penundaan target pada klaster konstruksi berbanding terbalik dengan perkembangan di sektor lainnya yang justru menunjukkan pertumbuhan performa dan penataan yang lebih cepat.

Sejumlah agenda korporasi strategis di bawah supervisi Danantara diproyeksikan bakal rampung sesuai jadwal. Di antaranya adalah proses pada PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI) yang ditargetkan selesai pada bulan ini.

Tidak hanya itu, Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN mencatat beberapa pencapaian penting dalam program efisiensi. Mulai dari pembukaan kawasan industri hingga proses perampingan di sektor telekomunikasi.

“Pembukaan kawasan industri sudah selesai, kemudian juga spin-off daripada Danareksa sudah beres. Streamlining Telkom Indonesia dan di pupuk juga sedang berjalan. Ini progresnya kami percepat,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) akan melakukan penutupan 12–14 anak usahanya.

“Yang dilikuidasi 12 atau 14. Saya lupa, nanti dicek,” ujar Dony saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/6/2026).

Dony menjamin penutupan anak usaha Telkom tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK), karena para karyawan akan dikonsolidasikan ke anak usaha Telkom lainnya.

“Misalkan seperti fiber optic, itu nanti terkonsolidasi. Ada beberapa perusahaan yang menjadi satu. Ukurannya jadi lebih besar dan karyawannya ikut. Banyak yang dilakukan melalui merger,” ujar Dony.

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga menyepakati pergantian dua anggota dewan komisaris sebagai upaya memperkuat fondasi kepemimpinan dalam mengawal agenda transformasi dan menghadapi dinamika industri digital.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengatakan keputusan yang diambil dalam RUPST mencerminkan komitmen perseroan untuk terus meningkatkan kinerja dan menciptakan nilai tambah. Telkom juga menyetujui pembagian dividen tunai senilai Rp 21,9 triliun untuk tahun buku 2025.

Selain itu, para pemegang saham menyetujui rencana program buyback (pembelian kembali) saham perseroan dengan nilai sebesar-besarnya Rp 4 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, BP BUMN bersama Danantara menyepakati percepatan proses streamlining (perampingan) Telkom Group dengan memangkas jumlah anak usaha dari 67 menjadi 19 entitas pada akhir 2026 guna memperkuat perannya sebagai strategic holding digital nasional.

Sejumlah program prioritas juga terus dipercepat, termasuk konsolidasi FiberCo BUMN, pengembangan data center, TowerCo, dan InfraCo, serta penataan lisensi Telkom Group guna mendukung transformasi menuju strategic holding digital yang lebih adaptif dan berdaya saing global.

Melalui transformasi tersebut, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola, optimalisasi aset, serta konsolidasi ekosistem digital nasional agar BUMN semakin lincah, sehat, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi digital Indonesia.