REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah 35 poin atau 0,20 persen menjadi Rp 17.881 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.846 per dolar AS. Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan ini disebabkan harga minyak yang sangat fluktuatif.

“Harga minyak tetap sangat fluktuatif dalam beberapa sesi terakhir karena pasar bereaksi terhadap berita utama yang saling bertentangan seputar negosiasi gencatan senjata,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Sentimen pasar sempat membaik setelah muncul laporan bahwa Washington dan Teheran telah mencapai draf kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari, sementara negosiasi terus berlanjut mengenai program nuklir Iran dan isu keamanan regional.

Prospek gencatan senjata ini mengurangi kekhawatiran atas kekurangan pasokan langsung dan mendukung harapan bahwa aktivitas pengiriman melalui Selat Hormuz dapat secara bertahap kembali normal. Namun, lalu lintas melalui jalur air strategis tersebut tetap jauh di bawah tingkat sebelum konflik sehingga premi risiko geopolitik masih berdampak terhadap pasar minyak.

Sentimen lain berasal dari data ekonomi Amerika Serikat (AS), seperti inflasi dan pertumbuhan yang tidak sesuai perkiraan sehingga turut memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve kemungkinan mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam waktu lebih lama.

Adapun dari domestik, kebijakan bank sentral AS atau The Fed yang menahan suku bunga di level tinggi memicu arus modal asing (capital outflow) dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Investor cenderung memindahkan asetnya ke instrumen berisiko rendah di AS, seperti obligasi, yang menawarkan imbal hasil lebih menarik,” ujar Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp 17.883 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.789 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus meningkatkan intervensi di pasar keuangan domestik setelah tekanan global memicu gejolak nilai tukar rupiah dan volatilitas pasar obligasi nasional. Pemerintah pun menilai kepercayaan investor asing mulai pulih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mulai aktif masuk ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN). Langkah tersebut dilakukan setelah volatilitas pasar global mulai memengaruhi arus modal asing dan nilai tukar rupiah.

Purbaya mengungkapkan pemerintah telah melakukan aksi stabilisasi di pasar obligasi sejak pekan lalu. Intervensi dilakukan hampir setiap hari untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

“Pemerintah terpaksa melakukan inisiatif menjaga stabilitas di pasar obligasi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Dia menyebut aliran dana mulai kembali masuk ke pasar obligasi domestik setelah pemerintah melakukan intervensi. Pada perdagangan terbaru, dana asing tercatat masuk ke pasar sekunder dan pasar primer obligasi pemerintah.

“Hari ini pasar sekunder masuk Rp500 miliar, di pasar primer masuk Rp1,68 triliun,” ujar Purbaya.

Menurutnya, stabilisasi pasar obligasi mulai memberikan dampak positif terhadap sentimen investor asing. Arus modal asing yang kembali masuk dinilai menjadi sinyal kepercayaan terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia mulai pulih.

“Tindakan kita menjaga stabilitas bond market itu sudah bisa mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap bond kita. Mereka mulai masuk, dolar mulai masuk,” katanya.

Pemerintah juga mencatat minat investor asing terhadap global bond Indonesia mulai meningkat. Purbaya menyebut potensi dana masuk dari penerbitan global bond diperkirakan mencapai US$1,6 miliar hingga US$1,8 miliar.

Masuknya aliran modal tersebut dinilai akan membantu memperkuat pasokan dolar di pasar domestik dan menopang stabilitas rupiah.

“Artinya akan masuk dolar tambahan ke sini. Itu akan memperkuat nilai tukar juga,” ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah akan terus memantau pasar keuangan secara intensif untuk menjaga market confidence di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

“Kita betul-betul serius menjaga market confidence,” kata Purbaya.

Di tengah langkah stabilisasi tersebut, asumsi dasar ekonomi makro 2026 masih menunjukkan sejumlah indikator bergerak relatif sesuai target pemerintah. Yield SBN 10 tahun berada di kisaran 6,47%, sementara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dinilai tetap terkendali.

Namun, tekanan terhadap rupiah dan volatilitas pasar obligasi diperkirakan masih akan menjadi tantangan utama pemerintah sepanjang tahun ini seiring belum meredanya risiko geopolitik global dan ketidakpastian arah suku bunga global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terus tertekan dan pada perdagangan Selasa (12/5/2026) sempat menyentuh level Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan rupiah tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap risiko kenaikan harga BBM, inflasi, hingga tekanan baru terhadap daya beli masyarakat.

Mengutip data Bloomberg, rupiah sempat melemah ke level Rp 17.505 per dolar AS pada perdagangan pagi. Level tersebut menjadi salah satu titik terlemah rupiah sepanjang sejarah.

Permata Institute for Economic Research menilai tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Konflik Timur Tengah yang belum mereda membuat harga minyak dunia tetap tinggi, sementara arus modal asing keluar dari pasar keuangan domestik terus menekan rupiah.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa dilepaskan dari lonjakan harga minyak mentah dan penguatan dolar AS secara global.

“Kondisi global, khususnya sentimen dari konflik Timur Tengah, memang menjadi faktor utama,” kata Josua dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I Tahun 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah juga diperbesar karena Indonesia memiliki ketergantungan cukup besar terhadap impor energi. Akibatnya, kenaikan harga minyak dunia langsung memberi tekanan terhadap inflasi, subsidi energi, hingga APBN.

Josua mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati menjaga harga BBM subsidi agar tidak memukul konsumsi masyarakat. Sebab, kenaikan harga BBM akan cepat merambat ke biaya transportasi, logistik, hingga harga kebutuhan pokok.

“Kalau pemerintah menaikkan harga BBM, dampaknya akan langsung terasa pada inflasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Permata memperkirakan risiko fiskal akan meningkat apabila harga minyak mentah bertahan di atas 100 dolar AS per barel dan rupiah terus melemah. Dalam simulasi Permata, tambahan defisit APBN bahkan bisa melebihi Rp 200 triliun apabila rupiah berada di level Rp 17.400 dan harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pemerintah saat ini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, APBN harus menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga harus menjadi bantalan menghadapi gejolak global.

“Kalau rupiah terus melemah hingga Rp 17.500 per dolar AS dan harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel, maka kondisi tersebut pada akhirnya akan melampaui kapasitas fiskal pemerintah saat ini,” kata Faisal.

Tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik juga mulai menjadi perhatian industri perbankan. Di tengah ketidakpastian global, bank-bank besar memilih memperkuat fundamental bisnis sambil menjaga optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Josua, kondisi global saat ini membuat investor cenderung mengalihkan dana ke aset aman sehingga menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

“Tema besarnya sebenarnya bukan rupiah menjadi satu-satunya mata uang yang lemah terhadap dolar AS, tetapi memang kondisi global yang sedang mengalami tekanan,” ujar Josua.

Hingga awal Mei 2026, rupiah tercatat melemah sekitar 3,9 persen secara year to date. Sementara aliran modal asing keluar dari pasar saham domestik juga masih terjadi akibat tingginya ketidakpastian global dan kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar domestik.

Permata Bank menilai tekanan tersebut perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi inflasi, biaya impor energi, hingga ruang fiskal pemerintah. Konflik Timur Tengah yang mendorong harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat apabila berlangsung berkepanjangan.

Meski demikian, Josua menilai ekonomi domestik Indonesia masih memiliki daya tahan karena ditopang konsumsi masyarakat dan permintaan domestik yang relatif kuat.

“Yang diharapkan pelaku usaha sebenarnya bukan rupiah pada level tertentu, melainkan stabilitas nilai tukar,” kata Josua.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku pasar bersiap menghadapi potensi gejolak baru di pasar saham domestik menjelang pengumuman hasil review indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 12 Mei 2026.

Kekhawatiran utama datang dari potensi pengurangan bobot (underweight) Indonesia hingga peluang keluarnya sejumlah saham terkonsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks MSCI.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia menilai pasar sebenarnya telah lebih dulu mengantisipasi potensi sentimen negatif tersebut melalui aksi jual investor asing dalam beberapa pekan terakhir.

“Menurut kami, asing sudah jualan dari kemarin-kemarin. Jadi mungkin besok masih volatil, tapi kalau besar-besaran sampai di bawah 6.800 kayaknya enggak,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan, tekanan tidak hanya berasal dari potensi keluarnya saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari indeks MSCI, tetapi juga dari pengurangan bobot saham Indonesia secara keseluruhan dalam portofolio global.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan memburuknya persepsi investor global terhadap prospek pasar domestik dalam jangka pendek.

“Yang menjadi concern itu saham-saham lain yang juga di-underweight. Jadi di indeks MSCI itu kan saham Indonesia bukan cuma BREN dan DSSA, ada saham lain juga yang porsinya dikurangi,” lanjutnya.

Liza menilai investor asing cenderung hanya mempertahankan posisi pada saham-saham berkapitalisasi besar demi menjaga fleksibilitas keluar-masuk pasar Indonesia. Namun, di tengah minimnya katalis positif, arus modal asing dinilai masih sulit kembali masuk secara agresif.

“Sayangnya, katalis yang berkembang sekarang semuanya negatif. Jadi agak sulit berharap asing masuk lagi ke Indonesia dalam jangka pendek,” ujarnya.

Dia juga menepis anggapan adanya arus dana asing besar yang masuk ke pasar saham domestik pekan ini. Menurutnya, nilai transaksi jumbo Rp12 triliun yang sempat tercatat lebih banyak berasal dari transaksi negosiasi terkait corporate action PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI), bukan murni inflow asing di pasar reguler.

Di sisi lain, tekanan eksternal dinilai masih membayangi pasar mulai dari pelemahan rupiah yang bertahan di atas Rp17.400 per dolar AS, kenaikan harga minyak dunia, hingga ketidakpastian geopolitik global.

Kondisi tersebut membuat IHSG rawan bergerak fluktuatif dalam jangka pendek, terlebih menjelang libur panjang akhir pekan.

Liza memperkirakan level 6.800 menjadi area psikologis penting bagi IHSG. Jika level tersebut ditembus, tekanan jual dikhawatirkan semakin besar.

“Kalau di bawah 6.800, alarmnya sudah nyala banget,” katanya.

Meski demikian, dia masih melihat peluang teknikal rebound pada sejumlah saham yang valuasinya mulai murah, terutama saham perbankan dan emiten tertentu yang berpotensi mendapat sentimen positif sektoral.

Salah satu yang dicermati adalah PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) setelah pemerintah berencana menghapus bea keluar produk plastik menjadi 0%.

“Kalau memang bea keluar plastik jadi 0%, mungkin bisa jadi momentum untuk TPIA. Tapi problemnya bercampur dengan sentimen MSCI,” ujarnya.

Untuk proyeksi jangka menengah, Kiwoom merevisi target IHSG kuartal II/2026 menjadi sekitar 7.300.

Menurut Liza, pemulihan pasar baru berpotensi terjadi apabila tensi geopolitik global mereda dan harga minyak mulai turun sehingga tekanan terhadap fiskal dan nilai tukar Indonesia berkurang.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang masif, langkah reformasi struktural yang ditempuh otoritas pasar modal Indonesia mendapat apresiasi dari kalangan emiten. Kendati demikian, bursa saham dinilai hanyalah sebuah fasilitator, sedangkan kunci utama penarik investasi tetap berada pada ketahanan makroekonomi dan fiskal nasional.

Presiden Direktur PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) Tigor M. Siahaan memberikan rapor biru terhadap serangkaian kebijakan reformasi yang baru-baru ini diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau [reformasi] pasar modal saya kasih nilai 8," ujar Tigor dalam acara Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia pun mengutip pernyataan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bahwa kebijakan baik biasanya lahir pada saat-saat yang buruk. Oleh sebab itu, Tigor meyakini tekanan dan evaluasi dari lembaga pemeringkat indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) beberapa waktu lalu justru menjadi burning platform atau momentum krusial yang memaksa otoritas merilis kebijakan fundamental yang sangat kuat dan direspons positif oleh pasar.

Kendati reformasi di dalam bursa sudah berjalan baik, Tigor mengingatkan publik dan pemerintah untuk melihat ekosistem investasi secara holistik. Menurutnya, pasar modal sejatinya hanyalah fasilitator bagi investor untuk masuk ke Indonesia.

Faktor penentu yang sebenarnya ada pada lingkungan ekonomi makro, ketersediaan perusahaan yang layak investasi (investable companies), serta stabilitas nilai tukar. Tigor meyakini, jika aspek-aspek di luar pasar modal tersebut masih memicu keraguan maka sulit rasanya mengharapkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat.

"Pasar modalnya bagus, tapi kalau banyak hal-hal yang masih menjadi tanda tanya di benak investor, kita jangan mimpi indeks bisa langsung balik ke level 9.000. Masih banyak hal yang mesti kita perhatikan sebagai sebuah negara," jelasnya.

Tekanan Fiskal dan Birokrasi

Lebih jauh, bos bank digital tersebut membeberkan sejumlah isu makroekonomi yang saat ini menjadi perhatian utama investor institusi, yang bermuara pada membengkaknya biaya pinjaman (cost of borrowing).

Keresahan pasar, kata Tigor, mencakup pertanyaan seputar ketahanan fiskal pemerintah, kebenaran defisit fiskal di batas 3%, hingga prospek peringkat utang Indonesia pasca-adanya negative outlook dari lembaga pemeringkat internasional. Belum lagi tekanan nilai tukar rupiah dan tingginya imbal hasil instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang sempat menyentuh level 6,5%.

"Tentu saja kita tidak mungkin bohong bahwa ini hanya [bisa] kita atur di sini saja, hal-hal ini ada di benak semua orang. Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Kita tahu outflow dari saham dan obligasi sampai April sudah sekitar Rp60 triliun hingga Rp68 triliun. Itu jumlah yang sangat besar," papar Tigor.

Tigor pun menggarisbawahi bahwa kesuksesan reformasi tidak boleh berhenti di gerbang pasar modal. Demi menarik aliran modal asing yang berkelanjutan, pemerintah juga harus membereskan pekerjaan rumah di sektor fiskal.

Selain itu, sektor riil juga tak boleh dilupakan. Dia menekankan pentingnya menyelesaikan berbagai hambatan perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga kepastian hukum bagi dunia usaha.

Peluang ke Depan

Lebih lanjut, Tigor tidak menampik bahwa sentimen pasar saat ini sedang diliputi ketakutan. Kondisi papan bursa yang didominasi warna merah adalah realitas yang tidak bisa ditutup-tutupi.

Kendati demikian demikian, dari kacamata emiten, SUPA memilih untuk fokus pada variabel yang bisa dikendalikan. Di tengah bayang-bayang ekonomi makro yang menantang, emiten dituntut untuk terus menjaga transparansi, mengoptimalkan kinerja keuangan kuartal demi kuartal, dan menjaga komunikasi yang baik dengan investor.

Tigor juga meyakini bahwa pasar modal selalu bergerak dalam siklus, merujuk pada pemulihan pasca-krisis 1998, 2008, hingga taper tantrum 2013. Dia menyebut Indonesia memiliki karakteristik unik yang kerap mematahkan ekspektasi ekstrem, baik dari kubu pesimis maupun optimis.

"Indonesia always disappoints, mengecewakan kelompok pesimis yang mengira pasar akan benar-benar hancur, namun ternyata ekonomi jalan terus. Tapi juga mengecewakan kelompok optimis yang mengira pasar akan meroket, ternyata realisasinya biasa saja. Secara keseluruhan, saya optimis dalam jangka panjang, namun berhati-hati [cautious] dalam jangka menengah," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Masa awal jabatan Menteri Keuangan Purbaya pada 2025 ditandai optimisme. Indeks harga saham gabungan (IHSG) menembus titik tinggi baru dan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara turun ke 6%. Memasuki 2026 kondisi berbalik arah. Per 29 April, IHSG terkoreksi 20%, yield SBN naik ke 6,8%, dan rupiah melemah menembus Rp17.300 per dolar AS.

Meski perhatian publik ke IHSG dan kurs rupiah, tugas Men­­­­­­­keu adalah mengelola ke­­­­bijakan fiskal. Apabila pe­­­­nge­luaran pemerintah ugal-ugalan dan prospek defisit fis­­­­kal membengkak, pembiaya­­an defisit menjadi kendala utama.

Paling tidak ada dua cara untuk membiayai defisit fiskal, yaitu: (1) menambah utang, (2) memaksa Bank Indonesia (BI) mencetak uang baru. Ma­­yoritas penambahan utang dilakukan melalui penerbitan SBN. Namun, penjualan SBN sangat dipengaruhi dinamika pasar. Saat investor pesimistis, maka yield SBN naik meningkatkan beban fiskal.

Ketika swasta menolak mem­­beli SBN, pemerintah bisa me­­­nga­­rahkan Bank BUMN, lem­­­baga keuangan negara (Danantara, BPJS Jamsostek, Taspen, BPKH, Asuransi dan Dapen BUMN), dan BI untuk membeli SBN. Saat BI ‘terpaksa’ membeli SBN, baik di pasar perdana atau sekunder, maka independensinya terancam.

Kondisi investor lembaga negara tersebut kontras dengan investor asing yang bebas memilih SBN dari negara mana pun. Maka pergerakan investor asing di SBN dapat mengukur persepsi atas kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter.

Perilaku investor asing di SBN dapat dilihat dari peristiwa penting yang memicu arus balik modal asing di SBN. Peristiwa pertama, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di era pandemi Covid-19 pada 2020—2022.

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengubah mekanisme Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Beberapa poin yang relevan dari UU No. 2/2020 adalah defisit APBN bisa lebih 3%PDB pada 2020—2022, dan BI dapat membeli SBN tujuan tertentu di pasar perdana. BI juga menanggung beban bunga SBN tertentu tersebut (kebijakan burden sharing).

Realisasi dari perubahan ke­­­bijakan tersebut adalah defisit APBN pada 2020 dan 2021 me­­­lonjak ke 6,1%PDB dan 4,6%PDB. Baru pada 2022 defisit APBN turun kembali ke 2,4%PDB. Pembiayaan defisit fiskal menyebabkan penawaran SBN meningkat tajam. Untuk menstabilisasi pasar SBN, BI pada 2020, 2021, dan 2022 membeli SBN di pa­­­sar perdana masing-masing Rp473 triliun, Rp358 triliun, dan Rp273 triliun, atau total Rp1.105 triliun.

Peningkatan tajam defisit fiskal dan monetisasinya menyebabkan investor asing meragukan kredibilitas dan independensi kebijakan BI. Akibatnya, arus modal asing keluar dari SBN pada 2020, 2021, dan 2022 masing-masing mencapai Rp88 triliun, Rp83 triliun, dan Rp129 triliun, atau total Rp300 triliun.

Setelah defisit fiskal kembali di bawah 3% PDB dan monetisasi defisit fiskal oleh BI berhenti dan arus modal asing ke SBN kembali pada 2023 dan 2024 masing-masing mencapai Rp80 triliun dan Rp35 triliun.

Peristiwa kedua adalah pergantian Menteri Keu­angan dari Sri Mulyani men­­jadi Men­­keu Purbaya (8 Sep­tem­­ber 2025).

Pada awal pemerintahan Pre­­­siden Prabowo ada kekhawatiran defisit fiskal akan mem­­bengkak karena kabinet yang gemuk dan berbagai wa­­­cana program populis. Namun, APBN 2025 menetapkan desifit hanya 2,5%PDB, meningkat dari 2,3% pada 2024, tetapi di bawah 3%PDB.

Sejalan komitmen disiplin fiskal, stabilnya inflasi, dan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% per tahun, arus modal asing kembali masuk ke SBN. Dalam periode Januari—Agustus 2025, arus modal asing yang ma­­­suk ke SBN mencapai Rp77 triliun, naik 123% dibandingkan dengan pada 2024.

Memasuki semester kedua 2025 prospek defisit fiskal meningkat cepat, karena terbebani program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Wacana kembali dilakukannya kebijakan burden sharing oleh BI pada akhir Agustus 2025 menjadi sinyal hilangnya disiplin fiskal dan potensi monetisasi defisit APBN. Pada saat bersamaan pergantian Sri Mulyani dengan Menkeu Purbaya mengindikasikan intervensi berlebihan dalam teknokrasi Kemenkeu.

Investor asing merespons de­ngan membuang SBN mencapai Rp76 triliun sepanjang September—Oktober. Setelah Menkeu Purbaya menegaskan tidak akan melakukan kebijakan burden sharing (28 Oktober) arus modal asing keluar dari SBN mereda hanya Rp5 triliun pada November 2025.

Meski Menkeu Purbaya membatalkan kebijakan burden sharing, kepercayaan investor asing sudah terlanjur hilang. Tindakan BI yang terus membeli SBN dalam skala besar di pasar sekunder, mencapai Rp332 triliun pada 2025, menunjukkan bahwa BI berupaya menstabilisasi dampak negatif defisit fiskal.

Tindakan agresif BI membeli SBN meningkatkan kepemilikan BI di SBN mencapai Rp1.796 triliun per akhir April 2026. Porsi kepemilikan BI di SBN yang dapat diperdagangkan mencapai 26,6%, naik dari 9,5% pada akhir 2019. Sementara itu, kepemilikan asing di SBN turun ke Rp862 triliun atau 12,8% dari total SBN (anjlok dari 38,6% pada akhir 2019). Menariknya, porsi kepemilikan perbankan juga turun ke 18% pada April 2026 dibandingkan dengan 21% pada akhir 2019.

Akibat dominasi kebijakan fiskal, otomatis BI kehilangan independensinya dan ‘hanya meng­ikuti’ kemauan otoritas fiskal (Sargent dan Wallace 1981). Dampaknya terlihat nyata pada pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya yield SBN sejalan makin terbatasnya ke­­­mam­­­puan BI memengaruhi pa­­­sar finansial. Akhirnya BI akan lumpuh saat harus melakukan stabilisasi moneter menghadapi gejolak ekonomi berupa kenaikan yield SBN, lonjakan inflasi, atau pelemahan rupiah di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tajam seiring dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap rencana kenaikan tarif royalti sektor logam dan tekanan arus modal asing.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup turun 2,86% atau 204,92 poin ke level 6.969,39. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 6.969 hingga 7.186.

Dari sisi sektoral, indeks saham sektor energi turun 4,59%, material dasar anjlok 7,80%, dan sektor industri terkoreksi 4,55%.

Managing Director Research and Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan tekanan terhadap pasar saham domestik meningkat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar uji publik terkait skema baru tarif royalti progresif.

"Indeks sektor basic materials (material dasar) langsung melemah pada sesi kedua perdagangan setelah agenda uji publik tersebut berlangsung," ujar Harry, Jumat (8/5/2026).

Saham-saham emiten logam yang bergerak di komoditas nikel, timah, tembaga, emas, dan perak diperkirakan akan menghadapi tekanan akibat kenaikan tarif royalti. Kebijakan tersebut berisiko menekan profitabilitas emiten tambang logam dalam jangka menengah.

Dia memperkirakan laba PT Timah Tbk. (TINS) pada 2026 dapat turun hingga 20% apabila tarif royalti baru resmi diterapkan. Sentimen tersebut turut memicu koreksi tajam saham emiten timah pelat merah itu.

“Berdasarkan estimasi kami, laba TINS tahun 2026 dapat berkurang sekitar 20% apabila tarif royalti baru diterapkan. Kondisi itu turut menyebabkan harga saham TINS turun 14,88% pada perdagangan hari ini,” ujarnya.

Selain isu kenaikan royalti, Harry menambahkan sentimen pasar juga dibebani oleh penurunan cadangan devisa Indonesia sebesar US$2 miliar serta potensi arus keluar dana asing terkait penyesuaian indeks MSCI yang diperkirakan mencapai hampir Rp30 triliun.

Menurutnya, kombinasi faktor-faktor tersebut semakin menggerus sentimen investor di pasar domestik.

Bursa Asia

Sementara itu, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan pelemahan IHSG sejalan dengan bursa regional Asia yang bergerak di zona merah. Sentimen utama dipicu memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Selat Hormuz.

“Konflik di jalur strategis tersebut memicu kekhawatiran terhadap risiko geopolitik. Tiga kapal perusak Angkatan Laut AS dilaporkan mencegat serangan Iran dan melakukan serangan balasan,” tulis riset tersebut, Jumat (8/5/2026).

Selain faktor Timur Tengah, pelaku pasar juga mencermati ketidakpastian hubungan AS-China. Meski Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden Xi Jinping pada pekan depan, pejabat China dikabarkan khawatir untuk menggelar pembicaraan sebelum konflik AS-Iran mereda.

Dari dalam negeri, sentimen investor diperberat oleh rilis data cadangan devisa April yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut terjadi di tengah tren pelemahan rupiah yang masih berlanjut terhadap dolar AS.

Berdasarkan data BEI, sebanyak 575 saham mengalami koreksi, sementara hanya 133 saham yang menguat, dan 108 saham stagnan. Adapun kapitalisasi pasar tercatat berada di posisi Rp12.431 triliun.

Pelemahan indeks hari ini terutama diseret oleh koreksi tajam sejumlah saham big caps. Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) memimpin penurunan dengan koreksi sebesar 14,94% ke level Rp1.310 per saham.

Langkah serupa diikuti oleh saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang merosot 11,83% ke posisi Rp4.100, serta PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) yang melemah 9,27% menjadi Rp4.210 per saham.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abdul Manap Pulungan, menilai tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak hanya berasal dari faktor moneter, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih luas. Manap mengatakan kondisi saat ini menunjukkan menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik.

“Masalah rupiah ini bukan hanya dari sisi moneter. Banyak hal, misalnya masalah fiskal yang berat, masalah ketahanan energi, yang pada akhirnya membuat investor menilai ini bukan waktu yang tepat untuk mengoleksi portofolio di dalam negeri Indonesia," ujar Manap dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Manap menjelaskan pelemahan rupiah diperparah oleh arus keluar modal asing yang terus terjadi. Ia menyebut investor mulai melepas portofolionya di pasar domestik sehingga tekanan terhadap rupiah semakin dalam.

“Ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah, persoalan tingkat kepercayaan investor global terhadap Indonesia sedang menurun, yang terlihat dari bagaimana investor melepas portofolio di dalam negeri yang menyebabkan rupiah semakin terpuruk,” sambungnya.

Menurut Manap, kondisi sektor keuangan saat ini juga tidak mendukung masuknya aliran modal. Jika sebelumnya terdapat tiga sumber utama capital inflow, yakni saham, SRBI, dan SBN, kini hanya SBN yang masih relatif bertahan.

"Sekarang yang masih positif SBN, SRBI dan saham justru sedang melemah, jadi tidak menentu," ucap Manap.

Dalam situasi tersebut, Manap menekankan pentingnya langkah koordinatif lintas sektor. Ia menyebut intervensi pasar saja tidak cukup untuk menahan tekanan rupiah.

“Salah satunya yang perlu dilakukan setelah intervensi di pasar memang bagaimana nanti BI, Kementerian Keuangan, atau KSSK itu bisa memberikan sinyal positif, tetapi positif yang benar-benar konkret, bukan hanya narasi,” tegas Manap.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keuangan HSBC memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mencapai level 7.500 pada 2026. Prospek jangka panjang pasar saham Indonesia yang dinilai tetap menarik meski diwarnai tantangan jangka pendek.

HSBC juga menyoroti sejumlah sentimen penggerak pasar saham, seperti arus keluar investor asing, fluktuasi nilai tukar rupiah dengan dolar AS, hingga perhatian MSCI terkait transparansi pasar modal.

Chief Asia Equity Strategist HSBC Global Investment Research Herald van der Linde mengatakan target IHSG 7.500 merupakan proyeksi tahunan perseroan, bukan berbasis kuartalan. Menurutnya, posisi IHSG saat ini sudah mendekati level tersebut.

“Untuk akhir tahun ini, kami menargetkan IHSG di 7.500. Saat ini, posisinya sudah sangat dekat dengan level tersebut,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat (24/4/2026), IHSG ditutup melemah 3,06% ke level 7.152,85. Sebanyak 90 saham menguat, 642 saham melemah, dan 82 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa menyusut menjadi Rp12.805 triliun.

Dia menjelaskan, dalam jangka pendek, pasar saham Indonesia masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari ketidakpastian global hingga dinamika harga energi. Namun, secara fundamental, prospek jangka panjang tetap positif.

Selain faktor global, isu terkait MSCI juga menjadi perhatian investor, khususnya setelah keputusan penundaan rebalancing saham Indonesia. Herald mengindikasikan bahwa kepastian dari proses MSCI menjadi salah satu faktor penting dalam menarik arus modal asing, terutama investasi portofolio (foreign portfolio investment/FPI).

“Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, kejelasan dari sisi MSCI menjadi krusial karena berpengaruh terhadap alokasi dana investor global,” jelasnya.

Dia menambahkan, aliran dana asing umumnya terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, dan konsumer. Saham-saham tersebut cenderung menjadi sumber utama arus keluar (outflow) ketika terjadi peningkatan persepsi risiko global.

Meski sektor tersebut tergolong defensif dari sisi bisnis, arus keluar dana (outflow) tetap berpotensi terjadi ketika sentimen pasar memburuk.

Di sisi lain, sektor energi, khususnya minyak dan utilitas, dinilai lebih diuntungkan dalam kondisi volatilitas global saat ini. Kenaikan harga minyak memberikan dorongan bagi kinerja emiten di sektor tersebut.

Secara regional, dia juga menyoroti bahwa volatilitas pasar tidak merata. Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan pasar lain seperti Korea Selatan, lantaran posisi investor asing yang sebelumnya sudah melakukan pengurangan eksposur.

Sementara itu, Managing Director sekaligus Chief India Economist and ASEAN Economist HSBC Global Investment Research Pranjul Bhandari menambahkan, stabilitas pasar keuangan Indonesia turut dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama arus modal asing dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan global.

Ke depan, tantangan utama bagi Indonesia adalah menarik arus modal, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (FDI), guna menjaga keseimbangan eksternal. Meski demikian, defisit transaksi berjalan Indonesia masih relatif rendah dan dinilai tetap terkendali.

Dalam jangka panjang, HSBC memandang pasar saham Indonesia memiliki peluang berkembang lebih besar, termasuk dari sisi likuiditas dan diversifikasi sektor. Peningkatan jumlah perusahaan tercatat atau IPO juga dinilai dapat memperkuat daya tarik pasar modal domestik bagi investor global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim arus modal asing ke Indonesia, baik ke instrumen pendapatan tetap maupun ekuitas, akan mengalami peningkatan.

Klaim tersebut dilontarkan usai ia melakukan pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, lembaga pemeringkat internasional, serta 18 lembaga investasi global di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Purbaya menyebut IMF, Bank Dunia, serta investor global menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Indonesia dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menilai arus modal asing tidak lama lagi akan masuk ke Indonesia dan mendorong pasar modal ke level yang lebih tinggi.

Lantas, apakah klaim tersebut realistis atau hanya sebatas omon-omon?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai klaim tersebut realistis sebagai harapan kebijakan, tetapi belum mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Menurut dia, secara fundamental Indonesia masih cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,11 persen, pertumbuhan kuartal I 2026 sebesar 5,39 persen, dan inflasi pada April sebesar 3,48 persen.

[Gambas:Youtube]

Selain itu, rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 39,75 persen dan peringkat utang masih berada pada level investment grade.

Berbagai indikator tersebut memang memberi bahan bagi pemerintah untuk meyakinkan IMF, World Bank, lembaga pemeringkat, dan investor global bahwa Indonesia tetap kredibel.

"Masalahnya, pasar belum memberi konfirmasi penuh," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/4).

Ia menilai pasar belum memberi konfirmasi karena rupiah masih berada di kisaran Rp17.125 per dolar AS dan sempat menyentuh rekor Rp17.150.

Selain itu, Bank Indonesia juga masih harus menegaskan kesiapan menggunakan seluruh instrumen moneter untuk menjaga stabilitas.

Kondisi tersebut dinilai menunjukkan arus dana asing belum benar-benar berbalik kuat

Oleh karena itu, klaim Purbaya dinilai lebih tepat dibaca sebagai upaya membangun kepercayaan pasar, bukan fakta bahwa dana asing sudah atau pasti segera mengalir deras.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menilai klaim tersebut masih prematur. Ia menyoroti lembaga pemeringkat S&P yang masih memasukkan Indonesia sebagai negara paling rentan di Asia Tenggara.

"Ada yang tidak sinkron antara laporan lembaga pemeringkat rating dengan klaim pemerintah," katanya.

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai klaim Purbaya masih terlalu dini.

Ia mengatakan pertemuan internasional memang membangun sentimen, tetapi belum tentu berujung pada realisasi investasi.

Investor global, menurut dia, tidak masuk karena pertemuan, melainkan karena kredibilitas kebijakan. Apalagi arus yang dibahas lebih banyak terkait investasi portofolio yang sangat sensitif terhadap perubahan risiko.

"Tanpa perbaikan fundamental, narasi 'arus deras' ini kemungkinan besar hanya berhenti sebagai optimisme jangka pendek," kata Yusuf.

Indonesia Masih Menarik Bagi Investor?

Syafruddin Karimi menilai Indonesia sebenarnya masih menarik bagi investor karena pertumbuhan yang solid, inflasi terkendali, rasio utang moderat, pasar obligasi besar, dan peringkat utang layak investasi. Nilai marketable debt outstanding Indonesia juga menjadi yang terbesar di ASEAN.

Namun, daya tarik itu berkurang ketika investor melihat rupiah terus melemah, cadangan devisa turun dari US$151,9 miliar menjadi US$148,2 miliar, serta tekanan global akibat geopolitik dan lonjakan harga energi.

"Dalam situasi risk-off, investor tidak hanya menilai fundamental, tetapi juga kecepatan respons kebijakan, arah kurs, dan potensi capital loss di pasar keuangan," ujar Syafruddin.

Itulah sebabnya Indonesia saat ini dinilai berada pada posisi paradoks. Fundamentalnya masih menjual, tetapi sentimennya belum pulih.

Yusuf Rendy Manilet juga mengatakan Indonesia masih menarik di bagi investor bila dilihat dari atas kertas. Pertumbuhan relatif stabil, pasar besar, dan fiskal sejauh ini terlihat terjaga.

"Namun, investor tidak membeli cerita hari ini. Mereka membeli ekspektasi ke depan," ujar Yusuf.

Yusuf mengingatkan risiko akan semakin besar jika eskalasi di Selat Hormuz berlanjut dan harga minyak melonjak. Kondisi tersebut dapat menekan fiskal Indonesia karena pemerintah harus memilih antara menaikkan harga energi atau menambah subsidi.

Menurut dia, Indonesia cenderung menahan harga energi yang berarti belanja negara berpotensi meningkat signifikan dalam waktu cepat.

Masalahnya, kata dia, hal itu terjadi ketika struktur fiskal Indonesia belum cukup kuat. Penerimaan negara masih rentan terhadap pelambatan ekonomi, sedangkan kebutuhan belanja, baik untuk perlindungan sosial, energi, maupun program prioritas, terus meningkat.

Jadi, kenaikan belanja akibat shock energi tidak datang dalam ruang kosong, tapi menekan struktur fiskal yang sudah sempit.

Di titik itu, risiko pelebaran defisit bukan sekadar kemungkinan, tapi konsekuensi logis jika tidak ada penyesuaian kebijakan yang tegas.

"Yang sering luput, investor membaca ini sangat cepat. Mereka tidak menunggu defisit benar-benar melebar. Mereka bereaksi pada arah kebijakan," ujar Yusuf.

Kalau terlihat pemerintah cenderung menahan harga energi tanpa strategi pembiayaan yang jelas atau mengandalkan utang tanpa narasi fiskal yang kredibel, maka persepsi risiko dinilai akan langsung naik. Dampaknya bukan hanya ke defisit, tapi ke biaya utang, nilai tukar, dan stabilitas pasar keuangan.

Sederet Hambatan Investor Masuk RI

Syafruddin Karimi mengatakan hambatan utama investor masuk ke Indonesia saat ini berasal dari tiga faktor.

Pertama, tekanan eksternal seperti penguatan dolar, konflik geopolitik, dan kenaikan harga energi yang mendorong investor keluar dari emerging markets.

"Thailand mengalami arus keluar besar saat guncangan energi meningkat dan pola regional ini memberi peringatan bahwa Indonesia bisa ikut terkena gelombang yang sama," ujar Syafruddin.

Kedua, tekanan domestik di pasar keuangan, terutama rupiah yang lemah membuat investor takut masuk terlalu cepat karena risiko kurs dapat menghapus imbal hasil portofolio.

Ketiga, pasar masih menunggu bukti, bukan janji. Investor disebut ingin melihat stabilitas kurs, arah kebijakan yang konsisten, dan koordinasi fiskal-moneter yang kuat sebelum menaikkan eksposur.

Ia menyarankan pemerintah menjaga stabilitas rupiah, memperkuat komunikasi kebijakan, memperdalam basis investor domestik, serta mempercepat penggunaan local currency transaction yang pada Januari-Februari 2026 naik 163 persen menjadi US$8,45 miliar.

Langkah terakhir dinilai penting karena Indonesia tidak cukup hanya mengejar masuknya dolar dari investor asing. Indonesia disebut juga perlu mengurangi kebutuhan dolar dalam perdagangan.

Selain itu, Yusuf Rendy Manilet menilai hambatan investor juga bersifat struktural. Sorotan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) menunjukkan masih adanya isu kepercayaan terhadap kualitas pasar, transparansi, integritas harga, dan kepastian aturan.

"Ini krusial karena tanpa kepercayaan, minat investor tidak akan benar-benar terkonversi menjadi investasi yang bertahan," ujar Yusuf.

Hambatan tidak berhenti di situ. Ia menyebut ada tata kelola pasar yang belum sepenuhnya kredibel, ketidakpastian regulasi, dan arah kebijakan fiskal yang mulai dipertanyakan di tengah tekanan eksternal.

"Dalam konteks itu, investor outreach seperti pertemuan di forum internasional memang penting, tapi bukan penentu utama," ucap Yusuf.

[Gambas:Photo CNN]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan bahwa investor asing masih optimistis akan nasib ekonomi Indonesia ke depan. Arus modal atau capital flow asing yang masuk ke Tanah Air pun mengalir di tengah tantangan gejolak geopolitik.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026). Dalam sidang, Purbaya membeberkan kondisi ekonomi Indonesia kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, selisih atau spread dari surat berharga negara (SBN) terhadap US Treasury per Januari 2025 berada di level 240 basis poin. Kemudian, dia mengatakan saat ini spread itu berada di level 243 basis poin. Terdapat kenaikan spread terbatas 3 basis poin.

"Artinya asing masih percaya kepada kita [Indonesia]. Yang domestik saja yang enggak percaya Pak [Presiden Prabowo]. Terus kalau kita lihat, ya bukan domestik aja, pengamat domestik yang enggak percaya," kata Purbaya dalam SKP di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Menurutnya, arus modal asing ke Indonesia naik turun. Akan tetapi, sebenarnya menurut Purbaya arus modal asing saat ini cenderung positif.

Dia menjelaskan bahwa pada Maret 2026 arus keluar atau outflow dana asing hanya menyasar pasar SBN, yakni Rp700 miliar. Sementara, SRBI mencatatkan arus masuk atau inflow dana asing Rp2,2 triliun per Maret 2026. Pasar saham pun, menurut catatannya, mendapatkan inflow asing Rp2,2 triliun per Maret 2026.

"Jadi setelah gonjang-ganjing gonjang-ganjing di bulan Maret sebetulnya masih masuk ke sini Pak. Artinya mereka percaya betul bahwa fondasi kita bagus. Ini kalau investor-investor yang asli seperti ini, Pak, karena mereka menaruh uang," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menyindir ekonom-ekonom yang menyebut ekonomi Indonesia di ambang resesi bahkan morat-marit.

"Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi, tinggal hancurnya. Padahal kalau kita lihat dari tadi PMI [purchasing managers' index] naik ke level yang tinggi," ujarnya.

Purbaya mengatakan ekonomi Indonesia berada dalam keadaan yang sangat baik. Mengacu pada data (PMI) pada Februari 2026 di level 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit kata ekonom-ekonom di luar itu, Pak, di TikTok banyak yang ngomong gitu," ujarnya.

Meskipun demikian, dia tak menampik bahwa saat ini dinamika global memang sedang gonjang-ganjing. Harga minyak melonjak imbas perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Selain itu, rupiah telah ambrol. Namun, menurutnya pemerintah telah menyiapkan deretan langkah antisipasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melanjutkan tren pelemahan di tengah bergulirnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Diprediksi, Mata Uang Garuda masih akan lesu dan mendekati level Rp 17.000 per dolar AS.

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup melemah 20 poin atau 0,12 persen menuju level Rp 16.892 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu (4/3/2026). Pada perdagangan sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 16.872 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menerangkan, faktor tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah menjadi sentimen eksternal yang membuat rupiah tertekan.

“Para pedagang mempertimbangkan risiko pasokan di tengah konflik Timur Tengah yang meluas, dimulai pada akhir pekan ketika pasukan AS dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap militer Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei,” kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Ibrahim menuturkan, situasi terus memburuk ketika pasukan Israel dan AS melakukan serangan tambahan terhadap fasilitas yang terkait dengan Iran pada Selasa. Iran menanggapi dengan meningkatkan pengerahan militer di Teluk dan mengeluarkan peringatan kepada operator pelayaran global.

Teheran juga menargetkan kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz, jalur air sempit yang menangani sekitar seperlima pengiriman minyak global. Otoritas Iran bersumpah akan menyerang kapal apa pun yang melewati selat tersebut.

“Ancaman terhadap Hormuz, jalur penting untuk ekspor minyak mentah dari produsen utama termasuk Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab, telah menyuntikkan premi risiko geopolitik yang signifikan ke dalam harga minyak. Mereka mencatat laporan yang mengatakan Irak telah mulai menghentikan produksi di ladang Rumaila, ladang terbesar di negara itu, dan di West Qurna 2, dengan 1,2 juta barel per hari dihentikan produksinya,” terangnya.

Adapun Presiden AS Donald Trump mengatakan Angkatan Laut AS akan menyediakan pengawalan untuk kapal komersial jika perlu dan menjanjikan dukungan pemerintah untuk menjamin jalur pelayaran yang aman. Meskipun eskalasi militer telah menopang harga, tanda-tanda upaya internasional untuk mengamankan jalur pelayaran dapat meredam kenaikan lebih lanjut dalam waktu dekat.