REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings (Moody's) memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), namun menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia. Moody's menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (medium-term notes/MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM. Seluruh prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

“Peringkat emiten Baa2 Danantara Investment Management dengan prospek negatif ini diselaraskan dengan peringkat kedaulatan (sovereign rating) pemerintah Indonesia (Baa2 negatif), yang didukung oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikannya di dalam kerangka institusional Danantara serta ekspektasi kami akan adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah,” ujar Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Moody's menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, serta ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Selain itu, Moody's mengklasifikasikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) dan menerapkan pendekatan top-down.

Moody's juga tidak memberikan Baseline Credit Assessment (BCA), yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang masih baru, rekam jejak yang terbatas, serta belum adanya operasi mandiri yang signifikan.

“Oleh karena itu, peringkat ini utamanya didorong oleh keterkaitan kedaulatan (sovereign linkage) alih-alih kekuatan kredit mandiri,” ujar Rachel.

Moody's mempertimbangkan tingginya tingkat pengawasan pemerintah dan integrasi tata kelola yang mendukung kemungkinan sangat tinggi adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu.

Integrasi tata kelola tersebut diperkuat oleh adanya tumpang tindih (overlap) manajemen senior dan perwakilan dewan antara BPI Danantara dan DIM, yang mendukung penyelarasan strategi serta eksekusi investasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings memberikan peringkat kredit Baa2 kepada Danantara Investment Management (DIM), entitas investasi yang berada di bawah struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Meski demikian, Moody's menetapkan outlook negatif, sejalan dengan prospek peringkat utang Pemerintah Indonesia.

Dalam laporan yang dirilis pada Rabu (3/6/2026), Moody's menilai peringkat Danantara Investment Management setara dengan peringkat negara Indonesia karena kuatnya keterkaitan antara DIM dengan pemerintah, baik dari sisi kepemilikan, tata kelola, maupun potensi dukungan keuangan jika dibutuhkan.

Vice President dan Senior Analyst Moody's Ratings, Rachel Chua, mengatakan peringkat Baa2 untuk DIM didukung oleh struktur kelembagaan Danantara yang menempatkan perusahaan sebagai bagian penting dalam pengelolaan investasi negara.

"Danantara Investment Management memperoleh peringkat Baa2 dengan outlook negatif yang selaras dengan peringkat sovereign Pemerintah Indonesia. Penilaian ini ditopang oleh hubungan kredit yang kuat, termasuk struktur kepemilikan dalam kerangka kelembagaan Danantara dan ekspektasi kami terhadap dukungan luar biasa pemerintah yang tepat waktu," tulis Moody's dalam laporannya.

Moody's juga memberikan peringkat sementara (P)Baa2 untuk program penerbitan surat utang jangka menengah global (MTN) yang dibentuk DIM serta peringkat Baa2 untuk obligasi senior tanpa jaminan yang akan diterbitkan perusahaan tersebut.

Moody's mengategorikan DIM sebagai Government Related Issuer (GRI) atau entitas yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah.

Menurut Moody's, DIM masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga belum memiliki rekam jejak operasional yang panjang maupun aktivitas usaha yang cukup untuk dinilai secara mandiri. Karena itu, lembaga pemeringkat tersebut belum memberikan Baseline Credit Assessment (BCA) atau penilaian kekuatan kredit independen kepada DIM.

Sebaliknya, peringkat yang diberikan saat ini lebih mencerminkan kedekatan dan dukungan pemerintah terhadap perusahaan.

DIM sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 sebagai bagian dari struktur Danantara. Perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya oleh BPI Danantara yang bertugas mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi badan usaha milik negara (BUMN).

Moody's menilai hubungan kepemilikan tersebut bersifat kuat dan berkelanjutan karena setiap perubahan kepemilikan memerlukan perubahan regulasi melalui amendemen undang-undang.

Pengawasan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat

Dalam penilaiannya, Moody's juga menyoroti tingginya tingkat pengawasan pemerintah terhadap DIM.

Anggaran tahunan DIM merupakan bagian dari anggaran BPI Danantara yang harus memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. Dewan tersebut beranggotakan 11 orang, termasuk sembilan menteri aktif di kabinet.

Selain itu, rencana kerja dan anggaran perusahaan juga wajib dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setiap keputusan investasi yang dilakukan DIM juga harus melalui mekanisme persetujuan berlapis, mulai dari Komite Investasi internal, direksi, dewan komisaris hingga BPI Danantara sebagai pemegang saham, tergantung besaran dan materialitas transaksi.

Moody's menilai struktur tersebut memperkuat keyakinan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan luar biasa secara cepat apabila diperlukan.

Dari sisi keuangan, Moody's menilai posisi likuiditas DIM sangat kuat. Perusahaan telah menerima suntikan modal awal sebesar Rp70 triliun pada 2025 dan diperkirakan memperoleh tambahan Rp50 triliun pada 2026 dari BPI Danantara.

Selain modal tersebut, DIM juga telah menghimpun dana melalui penerbitan Patriot Bonds senilai Rp68,4 triliun serta fasilitas kredit bergulir (revolving credit facility) sebesar US$10 miliar, dengan komitmen pendanaan sekitar US$1 miliar.

Peringkat Akan Bergerak Sejalan dengan Indonesia

Meski memperoleh peringkat investment grade, Moody's menegaskan bahwa prospek negatif pada DIM mencerminkan outlook negatif yang saat ini melekat pada peringkat sovereign Indonesia.

Ke depan, perubahan peringkat DIM kemungkinan besar akan mengikuti arah peringkat kredit Indonesia. Jika peringkat sovereign Indonesia meningkat, peringkat DIM berpotensi ikut naik selama hubungan perusahaan dengan pemerintah tetap kuat. Sebaliknya, penurunan peringkat sovereign atau melemahnya hubungan DIM dengan pemerintah dapat menjadi faktor yang menekan peringkat perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing atau Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) sejumlah bank milik negara atau Himbara menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Revisi tersebut menyasar empat institusi keuangan yang memiliki peran besar dalam sistem perbankan nasional, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Langkah Fitch ini mengikuti keputusan sebelumnya dari Moody’s Ratings yang juga menurunkan outlook lembaga keuangan pelat merah. Kedua lembaga pemeringkat tersebut menilai perubahan prospek tidak terlepas dari meningkatnya risiko fiskal Indonesia, mulai dari tekanan terhadap defisit anggaran, kebutuhan pembiayaan pemerintah, hingga meningkatnya belanja pembangunan.

Perubahan outlook tersebut tidak serta-merta menurunkan rating bank-bank BUMN. Namun, revisi prospek menjadi negatif memberi sinyal meningkatnya persepsi risiko terhadap sektor perbankan nasional, terutama karena hubungan erat antara kinerja bank pelat merah dan kondisi fiskal negara sebagai pemegang saham pengendali.

Di tengah volatilitas global dan meningkatnya tekanan fiskal domestik, dinamika ini memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar apakah revisi outlook tersebut sekadar mengikuti perubahan peringkat negara atau justru menjadi sinyal meningkatnya risiko struktural terhadap sektor perbankan nasional.

Seiring perkembangan tersebut, kondisi fundamental industri perbankan domestik tercatat masih relatif kuat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Per Januari 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp8.557 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Desember 2025 yang sebesar 9,63% yoy.

Dari sisi kepemilikan bank, kredit bank-bank BUMN tercatat tumbuh sebesar 13,43% yoy, mencerminkan peran signifikan kelompok bank pelat merah dalam menopang pembiayaan perekonomian.

Sementara itu, penghimpunan dana masyarakat juga menunjukkan tren positif. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,48% yoy menjadi Rp10.076 triliun, dengan pertumbuhan pada giro, deposito, dan tabungan masing-masing sebesar 19,75%, 12,61%, dan 8,27% yoy.

Dari sisi likuiditas, industri perbankan dinilai masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 121,23% dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,54%, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,14% dan NPL net sebesar 0,82%. Sementara itu, rasio Loan at Risk (LaR) berada pada level 9,01%.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,49%. Permodalan bank juga masih kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,87%, yang dinilai menjadi bantalan mitigasi risiko di tengah ketidakpastian global.

Intervensi Sektor Perbankan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai revisi outlook tersebut tidak sepenuhnya terlepas dari meningkatnya peran negara dalam aktivitas perbankan, khususnya bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurutnya, sektor perbankan saat ini menghadapi tingkat intervensi kebijakan yang relatif besar, baik dari regulator maupun dari pemerintah melalui berbagai program penugasan.

“Kalau kita lihat sekarang, intervensi terhadap sektor perbankan cukup besar. Dalam konteks kebijakan, institusi yang terkait dengan perbankan memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana menjaga likuiditas dan kinerja bank ke depan,” ujarnya saat ditemui, Selasa (10/3/2026).

Dia menilai sebagian bank BUMN memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap program-program pemerintah. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembiayaan program prioritas negara seperti kredit usaha rakyat (KUR) maupun berbagai program pembangunan yang melibatkan perbankan sebagai sumber pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat/Istimewa

“Banyak bank Himbara yang konsen pada pembiayaan program pemerintah. Ketika program itu menjadi penugasan, otomatis intervensinya juga semakin besar. Jadi, wajar jika lembaga pemeringkat melihat adanya peningkatan risiko,” kata Huda.

Penilaian serupa juga sempat disampaikan Moody’s dalam analisanya yang menyinggung keterkaitan antara bank BUMN dan berbagai program pemerintah.

Selain itu, kata Huda, revisi outlook juga berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap sektor perbankan Indonesia, khususnya dalam hal akses pendanaan internasional.

Huda menilai persepsi risiko yang meningkat dapat berdampak pada minat investor global untuk menempatkan dana di sektor keuangan nasional, termasuk dalam pembiayaan proyek-proyek besar pemerintah.

Menurutnya, kondisi ini dapat berimbas pada berbagai inisiatif pembiayaan pembangunan yang melibatkan bank-bank BUMN. “Ketika outlook perbankan menjadi negatif, investor global tentu akan lebih berhati-hati. Ini bisa memengaruhi bagaimana lembaga pembiayaan atau proyek besar pemerintah mencari sumber dana dari luar negeri,” katanya.

Dia menambahkan, dalam jangka pendek tekanan fiskal juga dapat terlihat dari dinamika pembiayaan negara, misalnya melalui penerbitan surat utang negara (SBN). Jika minat investor terhadap obligasi pemerintah menurun, pemerintah berpotensi menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan suku bunga di pasar keuangan, termasuk suku bunga pinjaman perbankan.

“Jika imbal hasil obligasi pemerintah naik, maka obligasi korporasi dan instrumen lain juga akan ikut menyesuaikan. Pada akhirnya bunga pinjaman bisa naik dan pertumbuhan kredit berpotensi melambat,” jelasnya.

Sementara itu, Associate Director Pilarmas Investindo Maximilianus Nicodemus menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih mencerminkan kondisi makroekonomi dibandingkan fundamental perbankan itu sendiri.

Menurutnya, bank-bank BUMN memiliki korelasi kuat dengan kondisi makro seperti defisit fiskal, beban utang pemerintah, serta pertumbuhan kredit yang melambat.

Dalam metodologi pemeringkatan, terdapat konsep yang disebut sovereign ceiling atau batas atas peringkat negara. Artinya, institusi yang memiliki dukungan kuat dari negara tidak dapat memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan negara itu sendiri.

“Karena itu ketika outlook negara berubah, maka secara otomatis lembaga yang memiliki keterkaitan kuat dengan negara juga akan terdampak,” kata Maximilianus.

Meski demikian, dia menilai perubahan outlook tidak serta-merta menunjukkan fundamental bank yang memburuk. “Fundamental perbankan tetap tercermin dari kinerja operasionalnya seperti kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan. Jadi penurunan outlook tidak berarti fundamental bank langsung menjadi buruk,” ujarnya.

Namun dia mengakui bahwa perubahan prospek tersebut tetap membawa konsekuensi terhadap biaya pendanaan. “Ketika risiko meningkat, investor tentu meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Artinya cost of fund bagi perbankan juga berpotensi meningkat,” katanya.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai revisi outlook yang dilakukan Fitch lebih tepat dilihat sebagai sinyal meningkatnya risiko terkait kondisi negara, bukan indikasi melemahnya kesehatan perbankan.

Anak-anak bermain dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (6/8/2025). JIBI/Bisnis/Abdurachman

Menurutnya, Fitch menautkan outlook negatif pada meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta menurunnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi.

Kondisi tersebut berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menekan sentimen investor, dan mengurangi bantalan eksternal perekonomian.

Moody’s juga menyampaikan pesan serupa dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan, tekanan belanja sosial, serta potensi beban fiskal tambahan dari berbagai inisiatif pembangunan.

Di sisi lain, indikator yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kondisi sektor perbankan masih relatif kuat.
“Likuiditas perbankan masih memadai, kualitas aset terjaga, dan permodalan bank tetap tinggi. Jadi yang berubah saat ini lebih kepada persepsi risiko ke depan,” kata Josua.

Dia menambahkan bahwa outlook negatif memang dapat meningkatkan biaya pendanaan internasional meskipun peringkat kredit belum turun.

Hal ini karena pelaku pasar biasanya sudah memasukkan potensi penurunan peringkat ke dalam harga instrumen keuangan. “Pendanaan tetap tersedia, tetapi dengan harga yang lebih mahal, tenor yang lebih pendek, dan investor yang lebih selektif,” jelasnya.

Di pasar saham, perubahan outlook juga berpotensi menambah premi risiko terhadap bank-bank BUMN sehingga ruang kenaikan harga saham menjadi lebih terbatas. Meski demikian, Josua menilai fundamental perbankan yang masih kuat dapat menjadi penahan tekanan sentimen pasar.

Fundamental Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menegaskan fundamental sektor keuangan nasional tetap kuat setelah lembaga pemeringkat Fitch Ratings merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, meski mempertahankan peringkat sovereign pada level BBB.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas mencermati keputusan Fitch tersebut beserta berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam revisi outlook. Menurutnya, OJK bersama pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

“Sistem keuangan Indonesia juga tetap didukung oleh kerangka pengawasan yang kuat, dan kami akan terus melanjutkan reformasi struktural untuk meningkatkan transparansi, memperdalam pasar modal, serta memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” ujar Friderica dalam keterangan resmi, Kamis (5/3/2026).

Menurut Fitch Ratings, revisi outlook tersebut mencerminkan dinamika risiko eksternal dan kebijakan yang berkembang, serta tidak mewakili penilaian ulang secara langsung terhadap fundamental kredit Indonesia maupun ketahanan sistem keuangan nasional.

Fitch juga tetap mengakui rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif resilien, tingkat utang pemerintah yang moderat, serta fundamental ekonomi yang secara umum masih kuat.

Friderica menambahkan bahwa kondisi sektor keuangan domestik saat ini masih solid. Permodalan lembaga jasa keuangan berada jauh di atas ketentuan minimum, likuiditas memadai, serta profil risiko tetap terkelola secara prudent.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK memastikan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut OJK, permintaan domestik yang stabil, kebijakan yang dikelola secara prudent, serta keberlanjutan agenda reformasi menjadi fondasi penting bagi ketahanan sektor jasa keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, hubungan antara stabilitas sektor perbankan dan kondisi fiskal negara kembali menjadi sorotan. Situasi ini menunjukkan bahwa stabilitas bank-bank BUMN tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal perbankan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap disiplin fiskal dan arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Sebagai institusi yang berada di persimpangan antara fungsi komersial dan peran strategis negara, bank-bank pelat merah kerap menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan.

Peran tersebut memperkuat posisi bank BUMN sebagai motor pembiayaan ekonomi domestik, namun sekaligus membuat kinerja dan persepsi risikonya semakin erat terhubung dengan dinamika kebijakan fiskal.

Dalam situasi ketika tekanan fiskal meningkat dan berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan besar, pasar global cenderung melihat hubungan tersebut dengan lebih kritis.

Penilaian lembaga pemeringkat, pada akhirnya, tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan bank semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan negara dapat memengaruhi risiko yang melekat pada institusi-institusi yang berada di bawahnya.

Di tengah fundamental perbankan yang masih relatif kuat, tantangan ke depan bukan semata menjaga pertumbuhan kredit atau kualitas aset, tetapi juga memastikan bahwa peran strategis bank Himbara dalam mendukung pembangunan tetap berjalan seiring dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

Tanpa keseimbangan tersebut, bank-bank pelat merah akan terus berada dalam pusaran antara kebutuhan pembiayaan negara dan tuntutan pasar terhadap disiplin fiskal serta stabilitas sistem keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings memberikan outlook negatif kepada obligasi pemerintah berdenominasi renminbi (CNH) dan euro (EUR) di bawah program penerbitan senilai US$10 miliar. Moody's menyematkan peringkat Baa2 untuk obligasi tersebut.

Melalui pengumuman di situs resmi, Moody's menyampaikan bahwa obligasi dimaksud akan menjadi kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia (penerbit), dan akan memiliki peringkat pari passu di antara obligasi tersebut dan dengan semua kewajiban tanpa jaminan dan tidak subordinasi lainnya dari pemerintah.

Hasil bersih dari obligasi tersebut dimaksudkan untuk tujuan pembiayaan umum.

"Peringkat tersebut mencerminkan peringkat penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia sebesar Baa2 dan prospek negatif," demikian dikutip dari situs resmi Moody's Ratings, Selasa (24/2/2026).

Untuk diketahui, peringkat Baa2 merupakan peringkat kredit kelas menengah atau medium grade dengan risiko kredit moderat. Peringkat ini masih masuk dalam kategori investment grade.

Menurut Moody's, peringkat Baa2 itu diberikan kepada obligasi pemerintah berdenominasi CHN dan EUR sebagai refleksi terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, yang didukung oleh kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan faktor demografis.

Namun demikian, lembaga itu menyoroti bahwa risiko terhadap kredibilitas kebijakan dan kekuatan institusional menjadi lebih nyata selama setahun terakhir karena berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan.

Belum lagi, komunikasi kebijakan yang kurang efektif dinilai telah meningkatkan ketidakpastian investor.

"Peningkatan volatilitas pasar saham dan valuta asing yang terkait, jika berlanjut, dapat melemahkan kekuatan ekonomi dan fiskal melalui berkurangnya daya tarik investasi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi," terang Moody's.

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5% dalam jangka pendek dan menengah. Defisit APBN juga tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, sedangkan rasio utang di sekitar 40% terhadap PDB.

Akan tetapi, dari segi risiko defisit fiskal, Moody's melihat bahwa kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dengan belanja menimbulkan risiko fiskal. Hal ini dipengaruhi oleh basis penerimaan negara yang lemah di tengah kebutuhan belanja jumbo untuk ketahanan pangan dan program perumahan.

Lemahnya basis penerimaan juga menjadi risiko bagi kemampuan bayar utang pemerintah. Dengan demikian, hal ini bisa membatasi fleksiblitas fiskal dan meningkatkan sensitivitas terhadap pergeseran kepercayaan pasar.

BPI Danantara juga menjadi sorotan lantaran dinilai adanya ketidakpastian terhadap pembuatan dan tata kelola SWF baru Indonesia itu.

Mengenai outlook negatif, Moody's mewanti-wanti kredibilitas kebijakan pemerintah Indonesia bisa semakin terkikis apabila pembuatan kebijakan menjadi semakin tidak bisa diprediksi.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama mapan, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," ujar Moody's.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi Indonesia masih solid dengan kinerja APBN yang relatif terjaga kredibilitasnya di tengah rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan lembaga pemeringkat kredit institusi itu akan bertemu berbagai kementerian/lembaga diawali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, dan diakhiri dengan Kemenkeu.

"Dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kami yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kami pertahankan dengan disiplin," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Febrio menuturkan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjaga defisit di level rendah. "Bahkan strategi kami dalam jangka pendek, kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit," terangnya.

Syaratnya, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi menyala beriringan. Baik itu fiskal dengan akselerasi belanja tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit serta perbaikan iklim usaha.

Penilaian Moody's dan S&P

Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P sudah mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Catatan dari Sisi Fiskal

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini kinerja ekonomi Indonesia masih solid dengan kinerja APBN yang relatif terjaga kredibilitasnya di tengah rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat global, Fitch.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan lembaga pemeringkat kredit institusi itu akan bertemu berbagai kementerian/lembaga diawali dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara, dan diakhiri dengan Kemenkeu.

"Dari data bulan pertama sudah menunjukkan arah yang sangat positif. Ke depan kami akan bisa terus meyakinkan investor dan juga lembaga rating tentang kondisi perekonomian kami yang sangat baik, tumbuh tinggi walaupun defisit kami pertahankan dengan disiplin," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Febrio menuturkan, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menjaga defisit di level rendah. "Bahkan strategi kami dalam jangka pendek, kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6% itu tanpa memperlebar defisit," terangnya.

Syaratnya, seluruh mesin pertumbuhan ekonomi menyala beriringan. Baik itu fiskal dengan akselerasi belanja tanpa memperlebar defisit, kecukupan likuiditas di pasar keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong kredit serta perbaikan iklim usaha.

Penilaian Moody's dan S&P

Sebelum Fitch, dua lembaga pemeringkat kredit internasional yakni Moody's Ratings dan S&P sudah mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Pada hari yang sama diumumkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY), lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's, Minggu (8/2/2026).

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Catatan dari Sisi Fiskal

Di sisi lain, S&P Global Ratings menyatakan prospek peringkat utang Indonesia masih berada pada level stabil. Kendati demikian, S&P memberikan peringatan keras terkait risiko pelemahan posisi fiskal.

Dilansir Bloomberg, Analis Sovereign S&P Global Ratings, Rain Yin menyatakan bahwa penurunan kualitas fiskal lebih lanjut dapat menjadi faktor penekan bagi peringkat kredit Indonesia ke depannya.

"Pelemahan fiskal lebih lanjut dapat memberikan tekanan ke bawah [downward pressure] yang lebih besar pada peringkat utang Indonesia, kecuali terdapat perbaikan penyeimbang pada metrik kredit lainnya," ujarnya dalam tanggapan tertulis kepada Bloomberg, Jumat (6/2/2026).

S&P merincikan bahwa indikator risiko fiskal tersebut dapat tecermin dari dua hal utama. Pertama, apabila utang pemerintah secara umum meningkat lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya.

Kedua, apabila beban pembayaran bunga utang (interest payments) secara konsisten melampaui 15% dari total pendapatan negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Surat utang ritel terbitan pemerintah (SBN) Ritel seri ORI029 baru ditawar Rp12,78 triliun dari target Rp25 triliun yang dijajakan sehari jelang penutupan.

Berdasarkan data PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) pukul 12.43 WIB, penjualan ORI029 secara total masih tersisa Rp12,22 triliun. Diperinci, ORI029-T3 masih tersisa sekitar 35,4% atau setara dengan Rp5,31 triliun dan ORI029-T6 masih tersisa 69,1% atau Rp6,91 triliun.

Dengan kata lain, dari total Rp25 triliun target dana terhimpun dari penerbitan ORI029, produk ini baru terjual 51,12% dari target.

Sebelumnya, kalangan analis telah angkat suara ihwal realisasi penjualan ORI029. Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai salah satu sentimen datang dari penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat Moody’s Ratings. Hanya saja, sentimen ini bukan satu-satunya.

”Apalagi kondisi sekarang tidak hanya dari Moody’s, tapi ada beberapa risiko geopolitik yang juga meningkat, yang biasanya mendorong risk premi yang lebih tinggi,” katanya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Selain itu, sentimen juga datang dari dalam negeri. ketakutan investor dinilai datang dari defisit APBN yang belakangan sempat meningkat. Terlebih, di tengah rencana belanja fiskal yang masih agresif pada tahun ini.

Sementara itu, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, cenderung menekankan sentimen datang dari kondisi geopolitik yang tidak stabil. Ketegangan antara AS dan Iran yang telah menciptakan ketidakpastian terhadap pasar, turut membuat investor meminta imbal hasil lebih tinggi.

Data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) menunjukkan bahwa yield obligasi bertenor 10 tahun telah berada di level 6,39%. Terhadap tenor tiga tahun, investor meminta yield sebesar 5,41% dan 5,97% terhadap tenor enam tahun. Sementara ORI029 menawarkan imbal hasil yang berkisar pada 5,45—5,80%.

”Ketegangan geopolitik ini kan menyebabkan ketidakpastian meningkat. Kalau saya lihat juga, ritel akhirnya wait and see untuk masuk,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Hanya saja, peluang terserapnya produk perdana SBN Ritel ini masih terbuka, terutama dari aksi reinvestasi investor atas obligasi jatuh tempo. Data BRI Danareksa Sekuritas, mencatat sedikitnya terdapat empat SUN yang jatuh tempo pada Februari 2026, dengan total Rp46,85 triliun.

Hanya saja, peluang terserap penuh ORI029 dinilai kecil, meskipun kondisi makroekonomi dalam negeri dinilai tengah dalam fase yang solid. Ramdhan memprediksi penawaran ORI029 masih akan tersisa 10% di bawah target.

Bisnis.com, JAKARTA – Surat utang negara untuk ritel, SBN Ritel seri ORI029 masih tersisa lebih dari Rp13 triliun menjelang tiga hari penutupan penawaran 19 Februari 2026. Kalangan analis menilai, sederet sentimen dari dalam dan luar negeri membayangi penerbitan perdana ini.

Berdasarkan data PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) pukul 15.10 WIB, ORI029 bertenor 3 tahun masih tersisa Rp6,13 triliun atau 40,9% dari target. Sementara ORI029 bertenor 6 tahun masih tersisa Rp7,21 triliun atau 72,2% dari target. Dengan kata lain, serapan pasar terhadap ORI029 baru mencerminkan 53,36% dari target Rp25 triliun yang ditetapkan DJPPR.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai salah satu sentimen datang dari penurunan outlook kredit Indonesia oleh lembaga pemeringkat Moody’s Ratings. Hanya saja, penurunan outlook tersebut bukan satu-satunya sentimen.

”Karena ORI diperuntukan untuk individu, jadi pengaruhnya lebih kepada kondisi ekonomi investor ataupun mungkin return yang ditawarkan,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Meskipun, dibandingkan dengan ORI028 sebagai produk Obligasi Ritel terakhir pada 2025 yang menawarkan imbal hasil 5,35—5,65%, ORI029 menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hanya saja, di tengah berbagai tekanan terhadap pasar modal, investor dinilai meminta risk premi yang lebih tinggi.

Hal itu tampak dari yield acuan obligasi bertenor 10 tahun yang telah melemah ke level 6,39% pada perdagangan hari ini, Senin (16/2/2026). Posisi ini mencerminkan pelemahan sepanjang tahun berjalan 2026 dari posisi yield 6,11% pada awal Januari.

”Apalagi kondisi sekarang tidak hanya dari Moody’s, tapi ada beberapa risiko geopolitik yang juga meningkat, yang biasanya mendorong risk premi yang lebih tinggi,” katanya.

Dari dalam negeri, ketakutan investor dinilai datang dari defisit APBN yang belakangan sempat meningkat. Terlebih, di tengah rencana belanja fiskal yang masih agresif pada tahun ini.

Di satu sisi, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai ketegangan geopolitik antara AS—Iran membuat investor meminta imbal hasil yang lebih atas ketidakpastian yang terjadi saat ini.

”Ketegangan geopolitik ini kan menyebabkan ketidakpastian meningkat. Kalau saya lihat juga, ritel akhirnya wait and see untuk masuk,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Hanya saja, peluang terserapnya produk perdana SBN Ritel ini masih terbuka, terutama dari aksi reinvestasi investor atas obligasi jatuh tempo. Data BRI Danareksa Sekuritas, menunjukan bahwa sedikitnya terdapat empat SUN yang jatuh tempo pada 2026, dengan total Rp46,85 triliun.

Hanya saja, peluang terserap penuh ORI029 dinilai kecil, meskipun kondisi makroekonomi dalam negeri dinilai tengah dalam fase yang solid. Ramdhan memprediksi penawaran ORI029 masih akan tersisa 10% di bawah target.

Bisnis telah berupaya meminta konfirmasi DJPPR mengenai prospek penjualan ORI029 di tengah penurunan outlook Moody's, tetapi hingga berita ini terbit, tidak ada jawaban dari lembaga tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody's Ratings menurunkan outlook sistem perbankan Indonesia dari stabil menjadi negatif, di tengah keputusan lembaga pemeringkat tersebut yang memertahankan outlook stabil terhadap 13 sistem perbankan di kawasan Asia-Pasifik (APAC).

Moody’s Ratings baru-baru ini telah merilis outlook individual terhadap 17 sistem perbankan di kawasan Asia-Pasifik. Dari total tersebut, sebanyak 13 sistem perbankan di kawasan Asia-Pasifik memiliki prospek stabil.

“Kami merevisi prospek Hong Kong dan Korea menjadi stabil dari sebelumnya negatif,” tulis Moody’s dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Pada saat yang sama, lembaga pemeringkat itu memertahankan prospek negatif untuk Bangladesh, China, dan Thailand. Moody’s juga merevisi prospek Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

“Kami memertahankan prospek negatif untuk Bangladesh, China, dan Thailand, serta merevisi prospek Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil,” ungkap lembaga tersebut.

Adapun 13 sistem perbankan dengan prospek stabil tersebut adalah Australia, Hong Kong, India, Jepang, Korea, Malaysia, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam.

Outlook Sistem Perbankan Australia Stabil

Bersamaan dengan laporannya, Moody’s Ratings mempertahankan outlook stabil untuk sistem perbankan Australia, seiring kondisi ekonomi yang dinilai tetap solid dan neraca bank yang kuat.

“Hal ini mencerminkan pandangan kami bahwa kualitas aset yang kuat dan cadangan kerugian kredit yang melimpah, serta struktur pendanaan yang solid, akan menopang neraca bank-bank di negara tersebut,” jelas lembaga tersebut.

Kendati lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Australia akan melambat menjadi 1,8% pada 2026 dari 2,3% pada 2025, perlambatan tersebut dinilai terbatas. Tingkat pengangguran tetap rendah di kisaran 4,2%, sementara kondisi ketenagakerjaan yang kuat akan terus mendukung konsumsi dan kinerja kredit perbankan.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (NPL) sistem perbankan tercatat 1,2% hingga Maret 2025 dan diperkirakan tetap rendah. Penurunan suku bunga sebelumnya telah meringankan beban pembayaran utang rumah tangga, sementara standar penyaluran kredit yang ketat membantu menjaga risiko kredit tetap terkendali.

Permodalan bank juga dinilai tetap kuat. Rata-rata rasio modal inti (CET1) empat bank terbesar mencapai 12,20% per September 2025, masih berada di atas kisaran target operasional. Bank dinilai mampu menghasilkan modal secara internal untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

Meski persaingan kredit ketat, Moody’s memperkirakan profitabilitas bank tetap stabil. Potensi kenaikan suku bunga pada 2026 dapat membantu menopang margin bunga bersih (NIM), sementara struktur pendanaan dan likuiditas bank diperkirakan tetap sehat dengan dukungan akses pasar yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara pada Jumat (14/2/2026). Agenda tersebut menjadi momen pemerintah meyakinkan pasar terkait geliat ekonomi Tanah Air.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Presiden Prabowo Subianto hadir di Wisma Danantara pada sekitar 14.30 WIB, hari ini Jumat (14/2/2026).

Sejumlah jajaran menteri pun turut hadir dalam sarasehan mulai dari Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menko Kumham Imipas Yusril Irza Mahendra.

Selain itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menaker Yassierlie, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantoro turut hadir.

Sejumlah petinggi Danantara pun turut hadir mulai dari CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, dan COO Danantara Dony Oskaria.

"Saya menyambut baik inisiatif Menko Perekonomian dengan semua tim dan menteri-menteri lain yang terkait yang telah bekerja keras dalam tahun pertama pemerintahan kita," ujar Prabowo dalam pembukaan pidatonya.

Meskipun baru memasuki tahun pertama, Prabowo menyampaikan telah banyak yang telah dicapai. Prabowo mengatakan perjalanan pembangunan Indonesia membutuhkan stamina, ketahanan, kesabaran, keteguhan hati, semangat, tidak menyerah, dan keberanian.

"Dibutuhkan keberanian untuk mencari akar masalah, dibutuhkan keberanian untuk melihat kenyataan riil. Bukan keadaan yang kita harapkan, tetapi keadaan yang nyata."

Dalam laporannya, Airlangga mengatakan bahwa terdapat prospek ekonomi di Indonesia yang kian bergeliat.

"Kalau bicara mengenai ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan pertumbuhan ekonomi global stagnan di 3% pada 2025, kemudian 2026 angkanya sedikit menurun secara global. Dari sisi perdagangan juga diperkirakan turun. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 2 tertinggi di antara negara G20," kata Airlangga dalam sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara pada Jumat (14/2/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY).

Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai level 5,39% YoY. Angka itu lebih tinggi dari tiga kuartal sebelumnya yaitu 4,87% pada kuartal I/2025; 5,12% pada kuartal II/2025; dan 5,04% pada kuartal III/2025.

Sebelumnya, Airlangga juga mengatakan sarasehan ekonomi digelar sebagai upaya meyakinkan pasar. Sebab, sebelumnya terdapat rilisan Moody's Ratings hingga S&P.

"Memang ada outlook yang negatif dari Moody's. Nah ini tentu perlu diperhatikan," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (11/2/2026).

Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody's Ratings mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan ke negative outlook oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody's.

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menghadiri Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 pada hari ini, Jumat (13/2/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo akan angkat bicara soal pengumuman Moody’s Ratings hingga S&P Ratings.

Acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 akan digelar di Wisma Danantara, Jakarta, pada pukul 14.00 WIB. Acara itu juga akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta pimpinan kementerian dan lembaga negara lainnya.

Agenda tersebut merupakan kelanjutan dari acara peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dihadiri Prabowo pada pagi ini, Jumat (14/2/2026).

Presiden juga menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking di 107 SPPG Polri. Kemudian, Presiden meresmikan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda. Proyek itu disebut sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, pada Rabu (11/2/2026) seusai bertemu dengan Prabowo di Istana Negara, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden meminta agar kementerian terkait memberikan penjelasan yang diperlukan terkait dengan hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat kredit internasional Moody's Ratings hingga S&P.

Penjelasan itu utamanya terkait dengan fundamental ekonomi nasional dan aspek penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat, serta terkait dengan rencana pemerintah ke depan.

”Oleh karena itu, Bapak Presiden tadi minta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk sarasehan ekonomi yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada Jumat nanti [13/2/2026]. Dan nanti akan diberikan penjelasan mengenai pemerintah terkait juga program-program," kata Airlangga.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody's Ratings dan S&P mengeluarkan outlook terbaru terhadap Indonesia pada awal 2026. Kebijakan makroekonomi dan fiskal pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dari kedua lembaga tersebut.

Laporan pertama diterbitkan oleh Moody's Ratings, Kamis (5/2/2026). Lembaga itu mengumumkan bahwa outlook terhadap rating Indonesia dari kategori 'stable' ke 'negative'.

Akan tetapi, saat ini peringkatnya dipertahankan di level Baa2. Artinya, surat utang jangka panjang yang diterbitkan pemerintah Indonesia masih dalam kategori investment grade. Risikonya dinilai moderat dan dipandang memiliki medium grade.

Namun demikian, perubahan outlook dari stabil ke negatif oleh Moody's dipengaruhi oleh penyusunan kebijakan pemerintah yang semakin tidak bisa diprediksi. Akibatnya, hal itu dikhawatirkan bisa mengurangi efektivitas kebijakan dan pelemahan tata kelola.

"Jika berlanjut, tren ini dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan," dikutip dari keterangan resmi Moody’s.

Selain prediktabilitas, Moody's menilai komunikasi kebijakan pemerintah kurang efektif sehingga menaikkan risiko kredibilitas di antara investor. Hal ini turut digambarkan pada volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing.

Dari sisi pengelolaan fiskal, lembaga itu menyoroti adanya risiko fiskal di balik penggunaan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan. Sebab, belanja besar-besaran itu dibarengi dengan rendahnya basis penerimaan.

Sebagaimana diketahui, APBN 2025 lalu ditutup dengan defisit anggaran 2,92% terhadap PDB atau melebar dari yang ditetapkan di UU yakni 2,53%.

Tekanan-tekanan terhadap sempitnya ruang pemerintah memperluas basis penerimaan disertai dengan semakin besarnya program-program rakyat. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Perumahan Rakyat. Masalahnya, Moody's menilai pendanaan program-program tersebut justru berasal dari pemotongan dan pengalihan prioritas anggaran.

Perubahan outlook juga dipengaruhi oleh arah pembiayaan, tata kelola dan investasi sovereign wealth fund (SWF) baru, yakni Danantara. Menurut Moody's, hal ini tidak lepas dari agenda ambisius Danantara meski baru berdiri belum lama ini.

Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan Danantara ke depannya akan semakin memperjelas tata kelola dan operasi superholding BUMN itu.

Adapun, perkembangan lain seperti kemungkinan pelebaran defisit APBN menembus batas 3% hingga peran dan mandat baru Bank Indonesia (BI) dinilai bisa ikut memengaruhi persepsi investor.

"Perkembangan ini berpotensi untuk mengurangi investasi langsung asing dan melemahkan stabilitas makroekonomi, fiskal, dan pasar keuangan," dikutip dari laporan Moody's.

Bisnis.com, JAKARTA — Sovereign Wealth Fund Daya Anagata Nusantara (SWF Danantara) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penguatan pasar modal Indonesia di tengah sorotan lembaga internasional seperti MSCI hingga Moody's. Lembaga pengelola investasi negara itu menilai perbaikan komunikasi dan tata kelola menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor global selain porsi saham beredar di publik atau free float yang didorong otoritas bursa.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan pasar modal ke depan. Ia berpandangan, isu free float bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi persepsi lembaga indeks global terhadap Indonesia.

"MSCI warning itu bukan soal free float. Kalau kita mau jujur, the elephant in the room itu adalah transparansi dan accountability," dalam wawancara acara Closing Bell Media pekan lalu.

Dalam kesempatan terpisah, Pandu menambahkan, komunikasi yang konsisten antarotoritas menjadi kebutuhan mendesak agar arus modal asing kembali mengalir dan kedalaman pasar meningkat. Ia juga memastikan Danantara merespons serius peringatan dari Moody’s Ratings terkait koordinasi dan arah kebijakan lembaga tersebut.

“Poin utama dari Moody’s itu adalah soal komunikasi dan arahan. Mereka perlu kepastian. Itu tugas kami dan saya rasa semua unsur dari yang berkomunikasi ke luar itu ya harus satu suara,” ujar Pandu di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut Pandu, tindak lanjut atas catatan Moody’s tidak hanya dilakukan secara internal, melainkan juga melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan institusi terkait. Ia menilai peringatan lembaga pemeringkat internasional justru menjadi momentum untuk memperkuat narasi strategis ekonomi nasional secara lebih terintegrasi.

Revisi prospek terhadap sejumlah BUMN oleh Moody’s dinilai sebagai ujian awal efektivitas tata kelola Danantara. Sedikitnya tujuh korporasi terdampak, lima di antaranya BUMN yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), serta PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Selain itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) turut masuk dalam daftar terdampak.

Belanja Saham dan Strategi Investasi

Di sisi investasi di pasar saham, Pandu menegaskan strategi Danantara tidak terbatas pada emiten BUMN. Lembaga tersebut juga menyasar saham swasta dengan fundamental kuat dan valuasi menarik.

“Kami tidak pilih-pilih. Kami melihat saham fundamental, bukan berarti hanya saham BUMN. Saham perusahaan private juga banyak yang bagus, kami harus lihat mereka juga,” ujarnya.

Pandu mengungkapkan Danantara telah berinvestasi rutin di pasar modal, namun enggan membeberkan besaran dana yang disiapkan. Menurut dia, keterbukaan nominal investasi berpotensi memicu distorsi pasar.

“Sudah [ada dananya], tapi tidak bakal disebut. Karena nanti dianggap market distorsi dan hal-hal yang lain, tapi kami investasi setiap hari,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari strategic asset allocation, Danantara menempatkan dana pada obligasi dan ekuitas publik. Namun, lembaga itu tidak menetapkan target pembelian harian secara terbuka guna menghindari spekulasi pelaku pasar.

“Kami tidak ada target. Kami melihat dari market ya kami pasti membeli, yang penting kami beli terus. Kalau kami bilang target, nanti pemain-pemain bursa pada tahun semua nanti kan,” pungkas Pandu.

Selain itu, Danantara menyatakan dukungannya terhadap rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Transformasi tersebut dinilai sebagai praktik lazim yang telah diterapkan di sejumlah bursa regional untuk memperkuat kelembagaan dan daya saing.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menilai pergerakan saham Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tetap akan mengikuti fundamental masing-masing emiten di tengah volatilitas pasar.

“Buat saya saham itu akan mengikuti fundamental. Dan saya sangat percaya bahwa fundamental perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk perbankan, saat ini sangat baik,” ujar Dony di Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.

Ia menyoroti kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang dinilai solid dari sisi aset dan liabilitas. Meski demikian, Dony menegaskan dirinya tidak dalam posisi memengaruhi keputusan investasi publik.

“Silakan kepada masyarakat, saya tidak bisa memengaruhi. Tetapi paling tidak saya bisa menyampaikan bahwa perbankan BUMN hari ini secara fundamental berada dalam kondisi yang baik,” katanya.

Secara kinerja, Bank Mandiri membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp56,3 triliun pada 2025, naik 0,93% dibandingkan tahun sebelumnya Rp55,78 triliun. BNI mencatat laba bersih Rp20,11 triliun hingga Desember 2025, turun 7,15% year on year dari Rp21,66 triliun. Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) meraih laba Rp3,5 triliun dengan aset Rp527,79 triliun, tumbuh 12,4% secara tahunan, sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) belum merilis laporan kinerja tahun penuh.

Rampingkan Portofolio dan Tunda IPO

Di luar strategi investasi, Danantara tengah menyiapkan perampingan besar-besaran portofolio BUMN melalui merger dan konsolidasi lintas sektor. Targetnya, jumlah entitas dipangkas menjadi sekitar 300 perusahaan dengan skala ekonomi signifikan.

“Kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang,” ujar Dony.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) direncanakan memangkas 66 anak usaha menjadi belasan entitas dengan fokus pada empat pilar utama. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) akan menutup 17 perusahaan, sedangkan PT Pupuk Indonesia (Persero) melikuidasi hingga 47 anak usaha. Di sektor infrastruktur, merger tujuh BUMN Karya ditargetkan rampung pertengahan 2026.

Tunda IPO

Danantara juga memastikan tidak ada aksi initial public offering (IPO) BUMN pada 2026. Proses tersebut diproyeksikan baru dimulai pada 2027 setelah penyelesaian 41 rencana kerja strategis, termasuk restrukturisasi dan penataan aset.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujar Dony.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai absennya BUMN dalam antrean IPO tahun ini tidak serta-merta melemahkan kredibilitas pasar. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menjadi periode konsolidasi sekaligus membuka ruang bagi emiten swasta berfundamental kuat untuk memimpin pasar.

“Sementara kredibilitas IPO besar tetap terjaga melalui penguatan regulasi perlindungan investor oleh OJK dan kehadiran emiten swasta yang memiliki fundamental kuat dan transparansi tinggi,” kata Abida