Kami mempunyai semangat bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan kementeriannya akan mengaktifkan desa kreatif sebagai bagian dari penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung mesin pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

"Aktivasi desa kreatif ini bukan berarti membangun desa baru, karena pemda tentu sudah membina dan memetakan di mana adanya desa kreatif, nah ini bagaimana kita mengaktivasi itu," kata Riefky, di Yogyakarta, Sabtu.

Menurutnya, program tersebut termasuk ke dalam tiga penugasan utama dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Ekraf, yakni aktivasi desa kreatif, aktivasi kreatif hub, dan Creative by Indonesia.

"Tentu bukan membangun, tapi mengaktivasi mulai dari kualitas tenaga kerjanya, akses pasarnya, akses pendanaannya, terus bagaimana IP financing-nya dan seterusnya," jelasnya.

Riefky juga akan mengaktifkan kreatif hub dikarenakan kelompok kreatif di daerah sudah banyak dibangun baik di kampus, komunitas maupun pemerintah daerah dengan tujuan menyerap tenaga kerja dalam berbagai macam kegiatan.

"Jadi terima kasih kepada kepala daerah dan jajaran yang terus membina para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah," katanya.

Ketiga, lanjut Riefky, Kementerian Ekraf juga akan melakukan penguatan branding Creative by Indonesia sebagai branding jenama lokal agar dapat ditingkatkan dan masuk ke pasar nasional maupun global.

"Jadi, Creative by Indonesia itu kalau di pariwisata ada Wonderful Indonesia, nah Creative by Indonesia adalah contoh dari IP (Intellectual Property) atau brand atau jenama yang hari ini bagaimana kita tingkatkan masuk ke pasar nasional dan nantinya ke pasar global," jelasnya.

Ia menyebut tiga penugasan tersebut akan digalakkan mulai semester kedua tahun ini, tahun berikutnya hingga 2029 melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.

"Kami mempunyai semangat bagaimana ekonomi kreatif ini menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah," kata Riefky.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik adopsi standar ketenagakerjaan internasional yang secara khusus membahas kerja layak dalam ekonomi platform.

Hal tersebut diumumkan dalam Sidang Pleno Penutupan Konferensi Perburuhan Internasional (ILC) yang digelar di Jenewa, Swiss pada Juni 2026.

Menaker dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan adopsi standar tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah, pekerja dan pelaku usaha dalam ekosistem ekonomi platform.

“Pemerintah menyambut baik lahirnya standar internasional mengenai kerja layak dalam ekonomi platform,” ujar Yassierli.

Menurut dia, perkembangan ekonomi platform telah mengubah cara masyarakat bekerja, mencari penghasilan dan mengakses peluang ekonomi, sehingga pelindungan pekerja perlu berjalan seiring dengan ruang inovasi dan pertumbuhan bisnis digital.

“Bagi Indonesia, pelindungan pekerja dan inovasi digital harus berjalan bersama, sehingga transformasi ekonomi digital benar-benar memberi manfaat bagi pekerja, dunia usaha dan masyarakat,” kata Menaker.

Ia menyampaikan Konvensi mengenai Kerja Layak dalam Ekonomi Platform menjadi kerangka penting bagi negara anggota Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Indonesia menilai konvensi tersebut menjaga keseimbangan antara penguatan pelindungan pekerja platform digital dan fleksibilitas bagi setiap negara untuk menerapkannya sesuai hukum serta praktik nasional masing-masing.

Menurut Menaker, sejumlah prinsip penting dalam standar tersebut perlu menjadi perhatian bersama, antara lain keselamatan dan kesehatan kerja, remunerasi yang adil, pelindungan sosial, transparansi dalam penggunaan sistem otomatis, pelindungan data pribadi, proses yang adil, serta pendekatan regulasi berbasis fakta.

Bagi masyarakat, isu ini penting karena kerja berbasis platform digital semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Ojek online, kurir online, serta pekerja yang menggunakan aplikasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan membutuhkan kepastian pelindungan, transparansi sistem, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keadilan dalam memperoleh pendapatan,” katanya.

Menaker menegaskan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang cepat dan memiliki jutaan pekerja platform digital.

Karena itu, standar internasional ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola ekonomi platform, melindungi pekerja, memastikan pekerja memahami hak dan kewajiban, serta menjaga agar bisnis platform tetap tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan adopsi standar ILO tersebut tidak serta merta berarti seluruh substansinya berlaku langsung dan seragam di Indonesia.

Setiap ketentuan akan melalui proses penyesuaian dengan kerangka hukum dan kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Pemerintah akan mengikuti secara aktif proses lanjutan di ILO, termasuk pembahasan dalam pertemuan Governing Body ILO pada November tahun ini serta rumusan Rekomendasi teknis yang mengatur substansi secara lebih rinci.

“Ini kabar baik dan menjadi momentum penting bagi tripartit Indonesia. Namun, Indonesia tetap perlu menempuh mekanisme yang tepat, mencermati proses lanjutan di ILO, serta menilai kesiapan nasional sebelum mengambil keputusan mengenai ratifikasi,” ujar Indah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

dibandingkan dengan potensi teknis energi surya Indonesia yang sangat besar, pemanfaatannya masih di bawah satu persen. Artinya, ruang pertumbuhan ke depan masih sangat luas

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mendorong percepatan adopsi energi surya, melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sektor industri guna memperkuat daya saing nasional.

Mada Ayu dalam keterangan diterima Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa periode 2026–2028 merupakan momentum penting bagi percepatan adopsi PLTS di sektor industri.

Menurut dia, pemanfaatan energi surya di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, terutama dari sektor manufaktur yang saat ini menjadi pengguna terbesar PLTS atap nasional.

"Namun jika dibandingkan dengan potensi teknis energi surya Indonesia yang sangat besar, pemanfaatannya masih di bawah satu persen. Artinya, ruang pertumbuhan ke depan masih sangat luas," ujar Mada.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Green Energy Solutions Forum for Manufacture Owners yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/6) yang menghadirkan pelaku industri, pemilik manufaktur, serta pemangku kepentingan energi terbarukan untuk membahas strategi peningkatan daya saing industri melalui energi surya.

Lebih lanjut, disampaikan dia, kombinasi dukungan kebijakan, peningkatan kuota PLTS atap, percepatan permintaan dari sektor industri, serta tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan menjadi faktor utama yang mendorong adopsi energi surya semakin cepat dalam beberapa tahun ke depan.

AESI menilai bahwa tuntutan Environmental, Social and Governance (ESG), transparansi jejak karbon dalam rantai pasok global, serta implementasi penuh Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa sejak awal 2026 semakin mempertegas bahwa energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi industri yang ingin mempertahankan akses pasar internasional.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyempurnaan regulasi, memperkuat standar kualitas dan bankability proyek, serta menjadi jembatan antara industri, regulator, BUMN terkait dan pelaku usaha surya guna mempercepat transformasi energi nasional.

Sementara itu CEO Trivigo Kunadi Setiadi, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi industri untuk mempercepat transisi menuju energi hijau.

Menurut dia, dukungan regulasi yang semakin terbuka, harga teknologi panel surya yang semakin terjangkau, serta tuntutan pasar global terhadap jejak karbon produk Indonesia menjadi kombinasi yang jarang terjadi dalam satu waktu.

"Ada tiga hal yang jarang sekali bergerak bersamaan, dan ketiganya sedang bergerak sekarang. Regulasi semakin mendukung, harga teknologi semakin kompetitif dan tekanan pasar global terhadap jejak karbon semakin nyata. Ketika ketiga faktor ini sudah sejajar, menunda keputusan justru menjadi kerugian yang kita pilih sendiri," ujar Kunadi.

Ia menjelaskan tekanan biaya energi kini menjadi salah satu tantangan terbesar sektor manufaktur. Pada industri tekstil, misalnya, biaya listrik dapat menyumbang hingga 15–25 persen dari total biaya produksi.

Di tengah persaingan ekspor yang semakin ketat, efisiensi energi menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi margin usaha dan kemampuan perusahaan memenangkan pasar internasional.

"Pabrik tidak bangkrut dalam semalam karena tagihan listrik. Namun margin akan terus menyempit dari tahun ke tahun sampai suatu saat perusahaan menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi kompetitif. Energi menjadi fondasi utama daya saing industri," tegas Kunadi.

Ia juga menepis anggapan bahwa investasi energi surya masih terlalu mahal. Menurutnya, banyak pelaku industri masih berfokus pada nilai investasi awal tanpa melihat manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh perusahaan.

"Pertanyaan yang benar bukan berapa biaya pemasangannya, tetapi berapa biaya yang harus ditanggung jika kita tidak melakukannya. Dengan kondisi teknologi dan skema pembiayaan saat ini, banyak proyek dapat mencapai pengembalian investasi dalam empat hingga enam tahun, sementara manfaat penghematan bisa dinikmati hingga puluhan tahun berikutnya," jelasnya.

Kunadi mengingatkan bahwa energi hijau kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan faktor penentu akses pasar dan keberlangsungan bisnis di masa depan.

"Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, penggunaan energi surya di sektor industri tidak lagi menjadi pembeda, melainkan standar minimum. Perusahaan yang bergerak lebih cepat akan menikmati keuntungan kompetitif yang sulit dikejar oleh mereka yang terlambat. Waktunya bukan besok, bukan tahun depan, tetapi sekarang," pungkas Kunadi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup

Samarinda (ANTARA) - Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Kalimantan Timur (Kaltim) Khairil Anwar mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax menjadi momentum bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup mereka agar tetap adaptif di tengah situasi ekonomi saat ini.

"Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup," kata Khairil Anwar di Samarinda, Jumat.

Dia menilai pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dalam kebijakan ini karena keterbatasan ruang fiskal serta posisi Indonesia yang bukan lagi merupakan negara eksportir minyak.

Khairil mengamati meskipun kenaikan Pertamax (RON 92) ini terjadi secara signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, masyarakat serta pelaku dunia usaha dinilai jauh lebih siap menghadapi tekanan ekonomi.

Menurutnya, kesiapan tersebut terjadi karena publik telah belajar dari rentetan krisis masa lalu, seperti pada tahun 2008, 2015, hingga masa pandemi COVID-19, dimana para pengusaha kini sudah memahami cara melindungi nilai perusahaan mereka.

"Konsumen kelas menengah juga mestinya telah mengantisipasi kondisi ini sejak beberapa bulan sebelumnya melalui peralihan ke mobil yang lebih irit serta penerapan gaya hidup hemat atau frugal living," kata Khairil.

Khairil menjelaskan dampak kenaikan harga Pertamax ini lebih menyasar mobilitas pribadi, berbeda dengan kenaikan solar yang memicu lonjakan harga barang akibat pengaruhnya pada sektor logistik nasional.

Sebagai solusi, ia merekomendasikan pemerintah segera menyalurkan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, serta yang tak kalah penting ialah menggencarkan edukasi teknis bersama bengkel kompeten mengenai cara mereduksi biaya operasional kendaraan.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Koperasi harus mampu menghimpun hasil produksi masyarakat, menjaga ketersediaan stok, serta memastikan distribusi berjalan tepat waktu

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih perlu memenuhi sejumlah syarat sebelum menjalankan peran sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan berkelanjutan.

Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan Kopdes Merah Putih dapat menjadi off taker, sekaligus pemasok bahan baku MBG, didukung regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan agar penyediaan bahan pangan program tersebut memprioritaskan produk lokal dan melibatkan koperasi dalam rantai pasok.

Namun demikian, kata dia, kesiapan kelembagaan saja dinilai belum cukup. "Sebelum Kopdes ditugaskan sebagai pemasok utama, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi," katanya.

Ia menjelaskan syarat pertama adalah penugasan harus diberikan berdasarkan rekam jejak usaha yang terbukti, bukan sekadar status badan hukum koperasi.

Menurut dia, koperasi yang dilibatkan perlu memiliki pengalaman usaha dan kemampuan operasional yang memadai agar mampu memenuhi kebutuhan pasokan secara berkelanjutan.

Syarat kedua, kapasitas agregasi hasil pertanian, penyimpanan, dan distribusi, harus benar-benar berfungsi di lapangan.

"Koperasi harus mampu menghimpun hasil produksi masyarakat, menjaga ketersediaan stok, serta memastikan distribusi berjalan tepat waktu," ujarnya.

Syarat ketiga adalah pemenuhan standar keamanan pangan dan konsistensi mutu produk, mengingat Program MBG menyasar anak-anak sekolah.

Ia menilai kualitas bahan pangan yang dipasok tidak boleh berbeda-beda karena dapat mempengaruhi keberhasilan program.

Selain itu syarat keempat adalah penguatan tata kelola dan sumber daya manusia koperasi. Menurut dia, masih banyak koperasi yang menghadapi keterbatasan kompetensi manajerial dan operasional sehingga membutuhkan pendampingan serta peningkatan kapasitas.

Di samping empat syarat tersebut, Yusuf juga menyoroti pentingnya dukungan modal kerja bagi koperasi, karena fungsi sebagai off taker mengharuskan koperasi membeli hasil panen dari petani, menyimpan stok, lalu menunggu pembayaran dari pembeli akhir yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dengan modal kerja yang terbatas, keterlambatan pembayaran dari SPPG dapat langsung mengganggu likuiditas koperasi dan berpotensi menghentikan aktivitas usahanya," kata Yusuf.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan usaha koperasi secara menyeluruh sebelum penugasan sebagai pemasok MBG.

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai off taker produk pertanian, perikanan, peternakan, dan komoditas desa lainnya, yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan Program MBG.

Keterlibatan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar produsen di tingkat desa, serta meningkatkan dampak ekonomi program bagi masyarakat setempat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka

Tangerang (ANTARA) - Pakar transportasi Piter Abdullah menilai pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi memiliki efek berantai yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Jumat.

Piter yang juga menjabat Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti (Prasasti Center for Policy Studies) menyatakan penyediaan sarana angkutan massal yang memadai dapat menjadi langkah awal yang strategis bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meringankan beban hidup warganya.

Untuk kondisi di Jakarta misalnya, kata dia, warga harus mengalokasikan 25 hingga 30 persen dari pendapatan minimum provinsi sebesar Rp5,7 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja komuter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup signifikan.

Sebanyak 28,6 persen komuter menghabiskan biaya minimal Rp25 ribu per hari atau berkisar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu 14,7 persen komuter mengeluarkan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari dan hanya 8,2 persen yang mengeluarkan biaya di bawah Rp5.000 per hari.

Menurut Piter, kehadiran transportasi massal yang nyaman dan murah secara otomatis akan memangkas pengeluaran rutin tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain menghemat biaya perjalanan, lanjutnya, kehadiran titik-titik perlintasan seperti stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT) juga terbukti menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Lebih lanjut Piter menekankan dampak positif ini tidak boleh berpusat di Jakarta saja, melainkan harus direplikasi oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia melalui komitmen politik yang kuat.

Kendati membutuhkan investasi yang besar, menurutnya, pembangunan modal transportasi jangka panjang tidak akan merugikan karena pengembaliannya berupa pertumbuhan pajak dan geliat ekonomi warga.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran di daerah, Piter menyarankan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas hingga penerbitan obligasi daerah.

Kendati demikian ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum guna menarik minat investor, mengingat adanya risiko perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

"Melihat dari efek berantainya, saya optimis dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri, tapi dia akan mengubah daerah yang dilewati," kata Piter.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya penguatan diplomasi ekonomi sebagai strategi untuk mendorong peningkatan investasi dan perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, dalam agenda Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast, yang menghadirkan Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai narasumber utama di Jakarta, Jumat.

Dalam pernyataan resmi yang diterima, Anindya mengatakan diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam agenda diplomasi ekonomi pemerintah kini semakin terbuka di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Ini adalah bentuk terbaik dari diplomasi ekonomi. Tidak banyak kesempatan ketika pemerintah dan dunia usaha dapat berjalan bersama dalam mendorong kepentingan ekonomi nasional. Kadin sangat mengapresiasi keterbukaan pemerintah yang melibatkan sektor swasta dalam berbagai agenda diplomasi ekonomi internasional," ujar Anindya.

Ia mencontohkan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang turut melibatkan Kadin Indonesia dalam agenda business-to-business (B2B). Dalam kunjungan tersebut, Kadin bersama mitra di Prancis membentuk France-Indonesia High Level Business Council sebagai wadah kolaborasi jangka panjang antara pelaku usaha kedua negara.

Menurut Anindya, forum tersebut berhasil mempertemukan perusahaan-perusahaan besar dari Indonesia dan Prancis dengan nilai total kapitalisasi pasar gabungan mencapai 1,3 triliun dolar AS.

Dari pertemuan itu, tercapai kesepakatan bisnis baru senilai 3,5 miliar dolar AS, melengkapi komitmen investasi sebesar 11 miliar dolar AS yang telah dicapai sebelumnya saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada 2025.

Lebih lanjut, Kadin terus mengembangkan berbagai inisiatif seperti program We Buy From Indonesia untuk memperkenalkan produk nasional yang telah menjadi bagian dari rantai pasok global, serta Kadin Export Academy guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha nasional dalam menembus pasar ekspor.

Sementara itu, Sugiono menegaskan diplomasi ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah terus mendorong kerja sama ekonomi internasional yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin bekerja sama dengan semua pihak di bidang ekonomi berdasarkan prinsip saling menghargai dan saling menghormati untuk mencapai manfaat bersama yang dapat digunakan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," kata Sugiono.

Sugiono menilai tingginya minat perusahaan-perusahaan dari berbagai negara untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia mencerminkan tingginya kepercayaan internasional terhadap prospek ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) memperluas ekspansi pasar ekspor industri semen domestik ke tingkat global melalui peresmian fasilitas dermaga dan produksi untuk ekspor di Tuban, Jawa Timur.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan, pengoperasian fasilitas ekspor di Tuban menandai langkah strategis perusahaan dalam membangun sumber pertumbuhan baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri bahan bangunan global.

“Momentum peresmian fasilitas ekspor ini membawa SIG pada tujuan utama yaitu menciptakan peluang pertumbuhan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui produk hasil karya anak bangsa,” kata Indrieffouny.

Fasilitas yang diresmikan pada Kamis (11/6) tersebut berkapasitas hingga 1 juta ton semen per tahun itu akan menjadi basis utama penguatan ekspor SIG, terutama ke Amerika Serikat.

Pengembangan fasilitas tersebut dilakukan melalui kerja sama strategis antara anak usaha SIG, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dengan Taiheiyo Cement Corporation dari Jepang.

Adapun sepanjang 2026, SIG menargetkan ekspor sebanyak 450 ribu metrik ton (MT) semen tipe khusus ke Amerika Serikat secara bertahap.

Ia menambahkan, transformasi yang dijalankan SIG tidak hanya berfokus pada penguatan pasar domestik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi pasar ekspor guna mengoptimalkan utilitas produksi dan memperluas peluang bisnis jangka panjang.

“Di tengah kondisi industri domestik yang mengalami kelebihan kapasitas, pelaku usaha termasuk SIG dituntut untuk terus berinovasi dan menjalankan langkah-langkah strategis agar semakin kompetitif dan menjadi pilihan utama pelanggan di tengah persaingan pasar yang ketat,” ujarnya.

Untuk mendukung operasional yang efisien dan berkelanjutan, fasilitas ekspor di Tuban dilengkapi berbagai teknologi modern. Terminal ekspor berkapasitas hingga 50.000 DWT tersebut didukung tube conveyor sepanjang 4,1 kilometer, tripper conveyor, serta ship loader berkapasitas 1.000 ton per jam (tph) yang mampu mengirim semen curah langsung dari pabrik menuju kapal di dermaga.

Sementara itu, fasilitas produksinya dilengkapi blending silo system berkapasitas 8.000 ton, clinker silo system berkapasitas 15.000 ton, serta dua cement silo system yang masing-masing memiliki kapasitas 18.000 ton.

Indrieffouny juga menyampaikan apresiasi kepada Taiheiyo Cement Corporation atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang, tetapi juga membuka peluang pengembangan bisnis serta peningkatan kapabilitas kedua perusahaan.

Sementara itu, Komisaris Utama SIG Sigit Widyawan, menegaskan bahwa peresmian fasilitas ekspor tersebut merupakan awal dari upaya yang lebih besar untuk mengoptimalkan fasilitas sebagai penggerak pertumbuhan berkelanjutan.

“Menjaga kualitas tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing. Setelah itu, aspek efisiensi juga harus terus diperkuat agar semakin kompetitif dan membuka peluang untuk merambah pasar yang lebih luas lagi,” kata Sigit.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa program perhutanan sosial memprioritaskan kelestarian alam dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

"Dalam memastikan agar program ini berjalan sejalan antara peningkatan ekonomi dan penjagaan kelestarian hutan, Kementerian Kehutanan menempatkan Perhutanan Sosial sebagai Program Strategis Nasional," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

"Khususnya, sebagai salah satu solusi utama untuk mengentaskan kemiskinan dan membina kelompok masyarakat," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Ristianto mengatakan Kemenhut juga memprioritaskan pemberian akses legal ini kepada daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi sebagai bentuk afirmasi pemerataan ekonomi.

Hal ini, lanjutnya, dibarengi dengan pemberian bantuan alat ekonomi produktif serta menghubungkan kelompok langsung dengan off-taker (pembeli siaga).

Dengan tetap memegang teguh prinsip "Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera", lanjut Ristianto, Kemenhut menerapkan langkah baku di tingkat tapak berupa kewajiban pola agroforestri atau wana tani.

Kewajiban pola agroforestri ini adalah di mana masyarakat menanam dengan kombinasi antara pohon hutan dan tanaman pertanian bernilai ekonomi tinggi sehingga fungsi tutupan hutan tetap terjaga selagi warga memanen hasilnya.

"Kami mengarahkan pemanfaatan hutan pada potensi nontebang, seperti budi daya tanaman sela, optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pengembangan jasa lingkungan berupa ekowisata berbasis masyarakat," ujar Ristianto.

Ia menambahkan seluruh aktivitas ini dikawal secara ketat melalui sistem pemantauan (monitoring), evaluasi berkala, serta pendampingan oleh penyuluh kehutanan.

Kemenhut, kata Ristianto, tidak akan segan untuk mengevaluasi atau mencabut izin persetujuan pengelolaan jika ditemukan pelanggaran hukum seperti alih fungsi hutan secara ilegal atau perusakan kawasan.

"Melalui komitmen jangka panjang yang tertuang dalam Peta Jalan 2025-2029, kehadiran Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat, dan langkah-langkah terintegrasi ini, kami berharap hutan Indonesia tidak hanya menjadi paru-paru dunia yang lestari, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang memakmurkan masyarakat sekitar secara adil dan berkelanjutan," jelasnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong penguatan iklim usaha untuk memperkuat arus investasi asing masuk ke Indonesia.

Saat dihubungi di Jakarta, Jumat, ia menyampaikan untuk menarik investasi asing secara berkelanjutan, diperlukan sejumlah pembenahan yang mampu meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Menurut dia, faktor pertama yang harus dipastikan adalah kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, investor juga akan mempertimbangkan prospek pasar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan sebelum menanamkan modal.

Esther menambahkan ketersediaan bahan baku yang memadai, ekosistem usaha yang mendukung, serta integrasi dengan rantai pasok global menjadi faktor penting lainnya dalam menarik investor asing.

Di sisi lain, dukungan infrastruktur dasar seperti energi, listrik, dan air yang andal juga menjadi syarat utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia dibandingkan negara tujuan investasi lainnya.

Lebih lanjut, harmonisasi peraturan antar instansi baik pusat maupun daerah juga diperlukan agar investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya.

Indef menilai penguatan iklim investasi menjadi semakin penting mengingat sejumlah indikator fundamental ekonomi masih menghadapi tekanan meski pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat cukup tinggi.

Dalam kajian yang dilakukan pihaknya, Indef mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen masih ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, sementara investasi, manufaktur, dan perdagangan luar negeri belum cukup kuat menopang pertumbuhan jangka panjang.

Kajian tersebut juga menunjukkan tekanan terhadap rupiah, cadangan devisa, serta meningkatnya risiko fiskal menjadi sinyal bahwa perekonomian nasional masih menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi.

Oleh karena itu, Indef merekomendasikan agar pemerintah tidak hanya berfokus mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas pertumbuhan, produktivitas, dan daya tahan ekonomi nasional.

Menurutnya, penguatan investasi produktif, sektor manufaktur, serta ekspor bernilai tambah dinilai perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi domestik dan belanja pemerintah.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu pilar strategis nasional dalam mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

“Selain itu, perhutanan sosial sekaligus sebagai instrumen penting dalam menjaga resolusi konflik agraria serta kelestarian ekosistem kita,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ristianto mengatakan target pengembangan dan realisasi perhutanan sosial Kemenhut tahun 2026 berjalan selaras dengan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Perhutanan Sosial 2025–2029 yang beberapa waktu lalu telah resmi diluncurkan di Lebak, Banten.

Berdasarkan peta jalan tersebut, target konkret Kemenhut tahun 2026 adalah memberikan akses legal bagi kelompok masyarakat seluas 60 ribu hektare secara Nasional.

“Selain itu, fokus kita saat ini juga mencakup penandaan batas kawasan yang telah diberikan persetujuan perhutanan sosial, pengembangan kelompok usaha, serta pendampingan intensif bagi kelompok dalam memajukan usahanya,” ujar Ristianto.

Sementara itu, khusus untuk skema hutan adat, Kemenhut juga telah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang bertugas mengurai sumbatan komunikasi, memangkas birokrasi, serta mempercepat integrasi verifikasi dan validasi wilayah adat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat hukum adat di lapangan.

Melalui instrumen itu, Ristianto mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas atau scaling up.

“Di mana kelompok perhutanan sosial pemula ditingkatkan statusnya menjadi kelompok mandiri yang mampu mengelola komoditas secara berdikari melalui Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bernilai ekonomi tinggi,” katanya.

Ristianto mengatakan, target dan upaya tersebut turut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Dari instansi pemerintah antara lain Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi; Kementerian UMKM; dan berbagai BUMN.

Lebih lanjut, Kemenhut juga membuka kerja sama dengan pihak swasta lainnya yang bersedia berkontribusi dalam investasi kepada kelompok, pengembangan komoditas, serta hilirisasi produk yang dihasilkan dari Perhutanan Sosial.

“Kerja sama ini juga diwujudkan secara konkret dengan mempertemukan produsen atau kelompok masyarakat secara langsung dengan buyer (pembeli) dalam berbagai ajang pertemuan bisnis untuk memotong rantai pasok,” kata Ristianto.

“Sehingga kelompok perhutanan sosial bisa mendapatkan harga yang jauh lebih bersaing di pasar, didukung pula oleh akademisi serta LSM dalam hal pendampingan teknis di lapangan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat adaptasi pendidikan vokasi industri terhadap perkembangan teknologi untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjawab kebutuhan industri nasional.

Langkah ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi serta penyiapan talenta unggul Indonesia untuk berkompetisi pada ajang WorldSkills ASEAN 2027.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pembangunan SDM industri yang unggul merupakan salah satu kunci dalam menjaga kinerja sektor manufaktur sebagai penggerak utama perekonomian nasional.

Pada triwulan I 2026, industri pengolahan nonmigas berkontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap tenaga kerja hingga 20,26 juta orang.

“Pengakuan global terhadap kualitas lulusan vokasi Indonesia menjadi modal penting dalam memperkuat posisi ekonomi nasional di mata dunia. Langkah penyiapan talenta melalui ekosistem pelatihan teknologi tinggi merupakan bagian nyata dari upaya pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mengakselerasi transformasi Making Indonesia 4.0,” kata Menperin.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin menjalin kolaborasi strategis dengan PT Festo melalui penyelenggaraan Workshop Industry 4.0 Skills-1 yang digelar secara daring pada 20–21 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas guru dan dosen di lingkungan pendidikan vokasi industri Kemenperin.

Kepala BPSDMI Kemenperin Doddy Rahadi, mengatakan perkembangan teknologi digital, otomasi, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI), dan sistem manufaktur cerdas telah mengubah lanskap industri global.

Oleh karena itu, lembaga pendidikan vokasi dituntut mampu beradaptasi secara cepat agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“BPSDMI Kemenperin terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan vokasi industri melalui penguatan kompetensi guru dan dosen, pengembangan kurikulum berbasis industri, serta perluasan kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan dunia industri global,” ujar Doddy.

Menurutnya, workshop tersebut tidak hanya bertujuan memperkuat pemahaman peserta terhadap teknologi manufaktur modern, tetapi juga menjadi bagian dari proses penjaringan talenta potensial yang akan dipersiapkan untuk mewakili Indonesia pada kompetisi WorldSkills ASEAN 2027 di bidang industri 4.0.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI) BPSDMI Kemenperin Wulan Aprilianti Permatasari berharap para guru dan dosen yang mengikuti workshop dapat memperluas pemahaman mengenai implementasi teknologi industri 4.0, khususnya pada bidang otomasi industri, digitalisasi proses manufaktur, serta metode pembelajaran berbasis kebutuhan industri modern.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026