Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari Jumat (22/5/2026) di tengah kekhawatiran pasar terhadap tekanan fiskal dan arus keluar modal yang berkelanjutan.

Berdasarkan data tradingview, rupiah ditutup melemah sebesar 0,53% ke level Rp17.879.

Pelemahan mata uang Garuda terhadap dolar AS sejalan dengan depresiasi mayoritas mata uang Asia lainnya. Hal ini ditunjukkan dari dolar Singapura terhadap dolar AS yang melemah 0,20%, won Korea melemah 1%, dolar Hong Kong ikut melemah 0,01%.

Ringgit Malaysia juga terdepresiasi terhadap dolar AS sebesar 0,38%, baht Thailand melemah 0,01%, dan peso Filipina turut terdepresiasi 0,24%.

Sementara itu, yuan China terhadap dolar AS mengalami penguatan 0,17%, dolar Taiwan menguat 0,10%, dan rupee India menguat 0,37%. Sementara yen Jepang terhadap dolar AS terpantau stagnan.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan dan ditutup melemah ke level Rp17.882 per dolar Amerika Serikat (AS) di tengah kombinasi sentimen domestik dan global yang masih membayangi pasar keuangan.

Pelemahan rupiah terjadi meskipun dolar AS sebenarnya mulai kehilangan tenaga setelah muncul harapan baru terkait potensi gencatan senjata di kawasan Timur Tengah. Namun, tekanan dari dalam negeri dinilai masih lebih dominan membebani pergerakan mata uang Garuda.

Dia menilai kekhawatiran terhadap kondisi fiskal domestik serta arus keluar modal asing yang masih berlangsung menjadi faktor utama yang menekan rupiah dalam beberapa hari terakhir.

Memasuki perdagangan awal pekan depan, perhatian investor akan tertuju pada sejumlah data ekonomi penting Indonesia. Mulai dari inflasi hingga neraca perdagangan. Data tersebut akan menjadi indikator penting untuk membaca daya tahan ekonomi domestik di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi.

Selain faktor domestik, pasar juga menunggu serangkaian data ekonomi utama AS, seperti indeks manufaktur ISM dan data tenaga kerja nonfarm payrolls (NFP), yang dapat memberikan petunjuk arah kebijakan suku bunga bank sentral AS atau The Fed.

"Untuk perdagangan pekan depan, rupiah diperkirakan bergerak dalam rentang Rp17.800 hingga Rp17.950 per dolar AS," tulisnya Jumat (29/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang masif, langkah reformasi struktural yang ditempuh otoritas pasar modal Indonesia mendapat apresiasi dari kalangan emiten. Kendati demikian, bursa saham dinilai hanyalah sebuah fasilitator, sedangkan kunci utama penarik investasi tetap berada pada ketahanan makroekonomi dan fiskal nasional.

Presiden Direktur PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) Tigor M. Siahaan memberikan rapor biru terhadap serangkaian kebijakan reformasi yang baru-baru ini diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Kalau [reformasi] pasar modal saya kasih nilai 8," ujar Tigor dalam acara Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dia pun mengutip pernyataan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bahwa kebijakan baik biasanya lahir pada saat-saat yang buruk. Oleh sebab itu, Tigor meyakini tekanan dan evaluasi dari lembaga pemeringkat indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) beberapa waktu lalu justru menjadi burning platform atau momentum krusial yang memaksa otoritas merilis kebijakan fundamental yang sangat kuat dan direspons positif oleh pasar.

Kendati reformasi di dalam bursa sudah berjalan baik, Tigor mengingatkan publik dan pemerintah untuk melihat ekosistem investasi secara holistik. Menurutnya, pasar modal sejatinya hanyalah fasilitator bagi investor untuk masuk ke Indonesia.

Faktor penentu yang sebenarnya ada pada lingkungan ekonomi makro, ketersediaan perusahaan yang layak investasi (investable companies), serta stabilitas nilai tukar. Tigor meyakini, jika aspek-aspek di luar pasar modal tersebut masih memicu keraguan maka sulit rasanya mengharapkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat.

"Pasar modalnya bagus, tapi kalau banyak hal-hal yang masih menjadi tanda tanya di benak investor, kita jangan mimpi indeks bisa langsung balik ke level 9.000. Masih banyak hal yang mesti kita perhatikan sebagai sebuah negara," jelasnya.

Tekanan Fiskal dan Birokrasi

Lebih jauh, bos bank digital tersebut membeberkan sejumlah isu makroekonomi yang saat ini menjadi perhatian utama investor institusi, yang bermuara pada membengkaknya biaya pinjaman (cost of borrowing).

Keresahan pasar, kata Tigor, mencakup pertanyaan seputar ketahanan fiskal pemerintah, kebenaran defisit fiskal di batas 3%, hingga prospek peringkat utang Indonesia pasca-adanya negative outlook dari lembaga pemeringkat internasional. Belum lagi tekanan nilai tukar rupiah dan tingginya imbal hasil instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang sempat menyentuh level 6,5%.

"Tentu saja kita tidak mungkin bohong bahwa ini hanya [bisa] kita atur di sini saja, hal-hal ini ada di benak semua orang. Apakah ini waktu yang tepat untuk masuk? Kita tahu outflow dari saham dan obligasi sampai April sudah sekitar Rp60 triliun hingga Rp68 triliun. Itu jumlah yang sangat besar," papar Tigor.

Tigor pun menggarisbawahi bahwa kesuksesan reformasi tidak boleh berhenti di gerbang pasar modal. Demi menarik aliran modal asing yang berkelanjutan, pemerintah juga harus membereskan pekerjaan rumah di sektor fiskal.

Selain itu, sektor riil juga tak boleh dilupakan. Dia menekankan pentingnya menyelesaikan berbagai hambatan perizinan, birokrasi yang berbelit, hingga kepastian hukum bagi dunia usaha.

Peluang ke Depan

Lebih lanjut, Tigor tidak menampik bahwa sentimen pasar saat ini sedang diliputi ketakutan. Kondisi papan bursa yang didominasi warna merah adalah realitas yang tidak bisa ditutup-tutupi.

Kendati demikian demikian, dari kacamata emiten, SUPA memilih untuk fokus pada variabel yang bisa dikendalikan. Di tengah bayang-bayang ekonomi makro yang menantang, emiten dituntut untuk terus menjaga transparansi, mengoptimalkan kinerja keuangan kuartal demi kuartal, dan menjaga komunikasi yang baik dengan investor.

Tigor juga meyakini bahwa pasar modal selalu bergerak dalam siklus, merujuk pada pemulihan pasca-krisis 1998, 2008, hingga taper tantrum 2013. Dia menyebut Indonesia memiliki karakteristik unik yang kerap mematahkan ekspektasi ekstrem, baik dari kubu pesimis maupun optimis.

"Indonesia always disappoints, mengecewakan kelompok pesimis yang mengira pasar akan benar-benar hancur, namun ternyata ekonomi jalan terus. Tapi juga mengecewakan kelompok optimis yang mengira pasar akan meroket, ternyata realisasinya biasa saja. Secara keseluruhan, saya optimis dalam jangka panjang, namun berhati-hati [cautious] dalam jangka menengah," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kian terbuka seiring tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan harga energi global, ditambah beban subsidi yang berpotensi melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyampaikan, kondisi geopolitik global yang memanas membuat harga energi bertahan di level tinggi dalam waktu yang tidak singkat. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan komponen crack spread, yakni selisih harga minyak mentah dan produk turunannya seperti BBM.

“Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialog bertajuk ‘Nasib Industri Tanah Air di Bawah Bayang-Bayang Perang Global, di Kantor Katadata, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, apabila harga minyak dunia, yang tercermin dari harga acuan seperti Brent, bertahan di level US$120 per barel dalam beberapa bulan, maka penyesuaian harga BBM menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

“Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian,” sebutnya.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, opsi tersebut dinilai akan menjadi langkah terakhir mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress,” jelas Luthfi.

Dengan keterbatasan fiskal ini, langkah yang paling masuk akal dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni deregulasi. Hal ini katanya penting untuk menjaga keberlangsungan industri.

“Kita punya aturan yang masih berbelit, perlu deregulasi. Ada bottleneck yang membuat FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) itu sulit masuk, karena terlalu banyak persyaratan,” tutur Luthfi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga napas industri, terutama dalam meningkatkan produksi dalam negeri melalui hilirisasi. Menurutnya, bila bahan baku berbasis energi bisa diproduksi lokal, industri di Tanah Air bisa mengurangi ketergantungan importasi.

Luthfi berpendapat, situasi yang terjadi saat ini menjadi waktu yang tepat untuk semua pihak berbenah. Termasuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat maupun sektor industri.

“Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah ditutup melemah ke level Rp17.353 per dolar AS pada perdagangan, Kamis (30/4/2026).

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan pada hari ini rupiah menyusut 27 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya sebesar Rp17.326 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS menguat.

Dia menjelaskan pelemahan mata uang rupiah dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri. Presiden AS Donald Trump bersiap untuk blokade angkatan laut yang berkepanjangan terhadap Iran. Kekhawatiran atas skenario tersebut diperparah oleh laporan bahwa beberapa eksekutif minyak Amerika terkemuka bertemu dengan Trump di Gedung Putih untuk membahas bagaimana membatasi dampak konflik terhadap keluarga Amerika.

Blokade angkatan laut yang berkepanjangan kemungkinan akan membuat Iran terus memblokir Selat Hormuz sebagai pembalasan. Blokade yang berkepanjangan di jalur pelayaran tersebut menunjukkan gangguan pasokan minyak global yang lebih besar.

Perundingan antara AS dan Iran sebagian besar gagal di tengah ketidaksepakatan mengenai aktivitas nuklir Iran. Meskipun Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, kedua pihak sebagian besar menolak upaya apa pun untuk menengahi pembicaraan.

Selain itu, Ketua Fed, Jerome Powell mengucapkan selamat kepada Kevin Warsh karena telah melewati tahap pertama dalam perjalanannya untuk menjadi penggantinya sebagai Ketua Fed. Dia mengatakan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai gubernur sampai tekanan politik mereda, dan menambahkan bahwa independensi Fed berada dalam risiko.

Sementara itu, dari sisi internal, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan ( Brent Crude Oil US$122 per barel dan WTIi Crude Oil US$108 per barel ). Kenaikan ini, membuat kebutuhan dollar AS untuk pembelian Minyak Mentah sebesar 1,5 juta barel per hari semakin tinggi.

Tingginya harga minyak diproyeksikan dapat menambah tekanan neraca transaksi berjalan dan menggerus ketahanan fiskal. Beban subsidi akibat kenaikan harga minyak juga diestimasikan bakal menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebab, dalam asumsi APBN harga minyak berada di US$70 per barel, sementara harga saat ini kembali bertengger di atas US$100 per barel, terlebih menembus US$120 per barel. Sehingga setiap kenaikan minyak US$1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi senilai Rp10 triliun hingga Rp13 triliun per tahun.

"Selain itu, dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing, membuat mata uang rupiah tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Keputusan tersebut membuka potensi keluarnya dana asing atau outflow hingga Rp15 triliun," katanya.

Bisnis.com, SOLO – Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto mendorong sinergi antara Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) dalam membantu pembiayaan daerah.

Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto menyambut jajaran direksi BPDSI dalam gala dinner di Pendopo Agung Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026) malam.

Agenda ini merupakan rangkaian acara yang telah disiapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau BPD Bank Jateng yang menjadi tuan rumah Undian Tabungan Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026.

Respati Ardi dalam sambutannya mengapresiasi Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang telah menunjuk Bank Jateng dan Surakarta sebagai tuan rumah Undian Tabungan Simpeda Nasional.

"Terima kasih, Bapak dan Ibu sekalian, sudah berkenan ke Solo. Jadi kalau di Solo ini memang tempat fancy-nya adalah wedangan, Pak. Kuliner wedangannya boleh biasa, Pak. Tetapi obrolan-obrolannya kalau di Solo itu memengaruhi nasional," kata Respati Ardi.

Surakarta, lanjut Respati, merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa yang tertua dan paling berpengaruh dengan jargon "The Spirit of Java".

Lebih lanjut Respati menilai sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan adalah kunci menjaga pembangunan di tengah tekanan fiskal dan efisiensi anggaran.

Respati mendorong BPD untuk memperkuat pembiayaan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Secara spesifik Respati mempromosikan konsep "slow living" sebagai daya tarik wilayahnya.

"Kota Solo ini kota yang slow living, Pak. Jadi jika Bapak-Ibu lelah dengan kehidupan Jakarta, hidup ikut kota metropolitan, Kota Solo adalah kota penuh rindu untuk mengobati kejiwaan," tuturnya.

Tak hanya itu saja, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta juga sedang mengembangkan wellness tourism sebagai sumber ekonomi baru bagi daerah.

"Kami sedang menggagas wellness tourism yang ini menjadi pusat ekonomi baru dan juga penciptaan lapangan kerja yang baru ke depannya," katanya.

Di akhir sambutannya, Respati mengajak para peserta untuk kembali berkunjung ke Solo bersama keluarga pada kesempatan yang akan datang.

"Semoga ke depannya kita bisa terus bersinergi dan saya sangat berharap Bapak-Ibu yang hari ini hadir di Solo silakan ajak keluarganya, sanak keluarganya, keluarga besarnya untuk berwisata ke Solo," imbuhnya.

Sementara itu Ketua Umum Asbanda Agus H. Widodo menegaskan bahwa agenda ini menjadi momen penting untuk menyamakan arah seluruh BPD di Indonesia.

"Pertemuan kita di Surakarta ini memiliki makna yang lebih dari sekadar rangkaian acara. Ini adalah momentum konsolidasi nasional BPD, di mana kita menyatukan langkah, menyamakan arah, dan memperkuat sinergi," kata Agus.

Agus menekankan pentingnya bergerak sebagai kekuatan kolektif di tengah tantangan industri yang dihadapi masing-masing daerah.

"Di tengah dinamika yang kita hadapi bersama, BPD tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak sebagai satu kekuatan kolektif yang saling mendukung, saling memperkuat dan bersama-sama menghadirkan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ucap dia.

Ekonomi nasional, lanjut Agus, bertumpu pada kekuatan daerah. Maka dari itu peran BPD sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal yang sama disampaikan Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widiyatmoko yang menekankan pentingnya menjaga soliditas di tengah tekanan global dan transformasi digital.

"Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya membawa keceriaan tetapi juga semangat baru bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik. Acara malam ini adalah bukti nyata bahwa sinergitas asosiasi bank daerah tetap terjaga dengan sangat-sangat solid," kata Bambang.

Ihwal sinergi antarinstansi, Bambang menegaskan bahwa BPD harus saling menguatkan bukan bersaing untuk menjatuhkan.

"Kita terus melangkah beriringan, saling menguatkan, tidak bersaing tetapi terus bersanding dan membuktikan bahwa Bank Pembangunan Daerah adalah pilar utama yang tak tergoyahkan dalam menggerakkan ekonomi di daerah masing-masing," ucap dia.

Lebih khusus Bambang juga mendorong inovasi agar produk Simpeda tetap relevan dan diminati oleh masyarakat luas.

"Semoga semangat yang kita bangun ini dapat memotivasi kita semua untuk terus berinovasi sehingga Simpeda tetap menjadi pilihan utama nasabah dari Sabang sampai Merauke dan menjadikan Bank Pembangunan Daerah sebagai champion bank di wilayahnya masing-masing," ujarnya.

Asbanda dan Bank Jateng menggelar acara puncak Undian Tabungan Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 yang berlangsung di Ballroom Utama Hotel Alila Surakarta, Surakarta, Jateng.

Selain gala dinner, rangkaian Undian Tabungan Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 akan dilanjutkan dengan seminar nasional bertajuk “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan Pinjaman Daerah di Ballroom Hotel Sunan, Surakarta, Jumat (17/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta tidak mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup tekanan fiskal. Di tengah risiko pelebaran defisit APBN, sisa anggaran dikhawatirkan jadi bantalan lagi seperti tahun lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki SAL senilai total Rp420 triliun. Perinciannya, Rp300 triliun berada di himbara dan Rp120 triliun masih di Bank Indonesia (BI).

Pemerintah kembali membuka ruang untuk menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal apabila belanja pemerintah untuk subsidi energi membengkak akibat harga minyak. Apabila harga minyak naik ke US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun, defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,92% terhadap PDB.

Pada 2025, Badan Anggaran DPR sudah menyetujui penggunaan SAL Rp85,6 triliun untuk mencegah pelebaran defisit APBN tahun lalu. Kendati sudah ada SAL, defisit keuangan negara tetap melebar ke Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai SAL total Rp420 triliun dalam jangka pendek memang cukup memberi rasa aman. Masalahnya, dia melihat kekuatan SAL sebagai bantalan sangat tergantung pada sumber tekanannya.

Apabila harga minyak benar-benar tembus US$100 per barel rata-rata per tahun, maka tambahan beban subsidi bisa meningkat.

"Dalam situasi seperti itu, bahkan angka sekitar Rp 300 triliun menjadi sangat krusial untuk mengompensasi lonjakan tersebut. Artinya, sebagian besar ruang SAL bisa terserap hanya untuk menjaga stabilitas harga energi saja," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/4/2026).

Adapun berdasarkan data Tradingview, Jumat (10/4/2026), harga minyak berjangka jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei naik 0,39% menjadi US$98,28 per barel. Sementara itu, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Juni menguat 0,5% ke level US$96,40 per barel.

Ketegangan di Selat Hormuz masih terjadi kendati Amerika Serikat (AS) dan Iran sudah menyepakati gencatan senjata selama dua pekan.

Yusuf pun memberikan tiga catatan untuk pengelolaan fiskal ke depannya seiring masih tingginya ketidakpastian. Pertama, tidak semua SAL itu benar-benar likuid.

Sebagaimana diketahui, Rp300 triliun atau 71,4% dari total SAL yang ditempatkan di perbankan sudah tersalurkan menjadi kredit. Ketika ditarik kembali, maka tidak bisa sepenuhnya instan tanpa implikasi ke likuiditas perbankan.

Purbaya sebelumnya telah menarik kembali uang pemerintah yang telah ditempatkan di himbara pada akhir 2025 lalu senilai Rp75 triliun. Sebelumnya, total uang pemerintah di himbara sekaligus Bank Jakarta tahun lalu mencapai Rp276 triliun.

"Artinya, ruang fiskal yang terlihat di atas kertas tidak sepenuhnya fleksibel dalam praktik," kata Yusuf.

Kedua, ada risiko dari sisi pola penggunaan. Apabila SAL digunakan untuk menutup tekanan yang sifatnya berulang, seperti subsidi energi yang membengkak atau penerimaan yang tidak mencapai target, maka fungsinya bergeser dari dana darurat menjadi buffer rutin.

"Ini berbahaya karena bisa menciptakan ilusi bahwa ruang fiskal masih longgar, padahal sebenarnya sedang mengandalkan cadangan," papar Yusuf.

Ketiga, dari sisi keberlanjutan, Yusuf menegaskan bahwa SAL bukan sumber yang bisa dengan cepat diisi ulang. Dalam kondisi penerimaan yang masih tertekan, penggunaan yang agresif berpotensi menguras bantalan APBN dalam waktu relatif singkat.

Menurutnya, SAL bahkan bisa terkuras dalam satu siklus anggaran jika tekanannya besar.

DPR Minta Transparansi

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit menegaskan bahwa penggunaan SAL harus transparan. Apabila nantinya pemerintah memutuskan untuk menggunakan SAL, maka harus didiskusikan dengan DPR.

Namun, sampai dengan saat ini dia memastikan pemerintah belum mengajukan penggunaan SAL APBN. Menurutnya, pemerintah akan harus berkoordinasi dengan DPR ketika defisit benar-benar akan melebar dari target 2,68% terhadap PDB.

"[Sekarang] belum. Ya, setidaknya kalau defisit melebihi 3%, supaya defisit tidak melebihi 3%, dibantu dengan SAL, kan bisa. Nanti kalau kondisinya ada, baru kami bahas. Jangan berandai-andai," katannya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Pada rapat yang diselenggarakan hari itu, Dolfie juga memperkirakan terdapat belanja tambahan subsidi energi senilai Rp204 triliun apabila harga minyak benar-benar bertengger di level US$100 per barel rata-rata per tahun.

Hitung-hitungan ini berdasarkan asumsi Kementerian Keuangan berkaitan dengan sensitivitas harga minyak terhadap APBN. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel, terdapat perkiraan Rp6,8 triliun terhadap belanja pemerintah.

Oleh sebab itu, dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$70 per barel pada APBN, maka selisih dengan worst case scenario pemerintah US$100 per barel adalah US$30 per barel. Hasil itu dikali dengan Rp6,8 triliun mencapai Rp204 triliun.

Akibatnya, belanja subsidi pemerintah bisa tembus total melebihi Rp400 triliun per tahun apabila harga minyak naik sampai US$100 per barel.

"Ya kalau jadi total bisa jadi [Rp400 triliun lebih]. Tetapi kan itu nanti di akhir tahun," ujar Dolfie.

Masih Ada Bantalan

Sebelumnya, Purbaya menyebut SAL sekitar Rp420 triliun ini berasal dari realisasi APBN akhir tahun. Dia mengeklaim ternyata defisit APBN akhir 2025 tidak sampai 2,92% terhadap PDB, atau Rp695,1 triliun, sebagaimana estimasi sementara.

"Ternyata setelah diperiksa di LKPP [Laporan Keuangan Pemerintah Pusat] itu ada indikasi di bawah itu. Jadi mungkin [defisit] 2,8% sekian, nanti tunggu pengumuman resmi. Itu memberikan ruang, jadi ada dana tidak dipakai. Itu memberikan tambahan tahun ini SAL-nya," kata Purbaya saat rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Adapun sebagian besar penggunaan SAL ini untuk membanjiri likuiditas di pasar keuangan melalui himbara. Awalnya, setelah menarik kembali Rp75 triliun, dana pemerintah di perbankan mencapai sekitar Rp200 triliun.

Penempatan ini kemudian diperpanjang oleh Purbaya dari Maret sampai dengan September 2026. Di atas itu, dia turut menambah injeksi ke himbara senilai Rp100 triliun sehingga total penempatan dana di perbankan mencapai Rp300 triliun.

"Rp200 [triliun] penempatan di bank, saya tambah lagi Rp100 [triliun], sisa Rp120 [triliun, red] masih di BI," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Purbaya mengatakan bahwa total SAL Rp420 triliun itu merupakan bantalan fiskal yang bisa digunakan pemerintah apabila kenaikan harga minyak semakin menekan APBN.

Namun, dia memperkirakan apabila kenaikan harga minyak mencapai skenario US$100 per barel, maka defisit APBN masih bisa di bawah 3% atau tepatnya 2,9%.

"Rp420 triliun itu merupakan bantalan tersendiri kalau diperlukan, kalau harga minyak naik tinggi sekali tidak terkendali. Tentu saya akan ke Komisi XI untuk minta izin bagaimana mengelola anggaran SAL," paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Selama lebih dari dua dekade, Indonesia mengelola ekonominya dengan satu senjata pamungkas, yakni disiplin fiskal. Selama itu pula kekuatan Indonesia bukan semata pada angka pertumbuhan, melainkan pada disiplin dan kredibilitas kebijakan.

Batas defisit fiskal 3 persen dari PDB bukan hanya menjadi ketentuan teknis, tetapi simbol komitmen bahwa negara ini tidak akan mengorbankan masa depan demi kenyamanan jangka pendek.

Disiplin inilah yang menjadi fondasi kepercayaan investor global dan menjaga peringkat investasi tetap berada pada level layak investasi sejak 2011.

Ketika lembaga pemeringkat global mulai menggeser outlook menjadi negatif, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka defisit, melainkan persepsi terhadap arah kebijakan itu sendiri.

Kepercayaan dalam ekonomi modern bekerja seperti udara yang tidak terlihat, tetapi menjadi syarat utama kehidupan. Kepercayaan dibangun perlahan melalui konsistensi, namun dapat runtuh hanya karena satu sinyal yang dianggap menyimpang.

Ketika istilah “berkurangnya prediktabilitas kebijakan” muncul dalam analisis lembaga internasional, itu adalah alarm yang jauh lebih serius daripada sekadar perlambatan ekonomi. Ini menandakan bahwa pasar mulai meragukan, bukan hanya hasil kebijakan, tetapi juga proses di baliknya.

Di saat yang sama, tekanan fiskal semakin terasa nyata. APBN 2026 dirancang dengan defisit yang masih berada di bawah ambang batas, namun ruang untuk kesalahan menjadi sangat sempit.

Program sosial berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan komitmen kuat negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menuntut kapasitas fiskal yang tidak kecil.

Di sisi lain, rasio pajak yang masih rendah menunjukkan bahwa mesin penerimaan negara belum bekerja optimal. Ketika pengeluaran meningkat, sementara penerimaan tidak mengimbangi, ketidakseimbangan ini tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan kebijakan itu sendiri.

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya beban pembayaran utang. Ketika sebagian signifikan dari penerimaan negara harus dialokasikan untuk membayar bunga, ruang fiskal untuk pembangunan menjadi semakin terbatas.

Ini bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, karena setiap rupiah yang digunakan untuk membayar utang adalah rupiah yang tidak digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, dinamika nilai tukar rupiah menjadi indikator lain yang perlu dicermati. Pelemahan rupiah hingga mendekati level psikologis yang pernah dialami pada masa krisis 1998 bukan hanya soal fluktuasi pasar, tetapi juga soal memori bersama dan persepsi risiko.

Bagi investor, angka tersebut bukan sekadar kurs, melainkan sinyal tentang stabilitas makroekonomi dan kredibilitas kebijakan. Ketika independensi otoritas moneter mulai dipertanyakan, bahkan hanya dalam bentuk persepsi, pasar cenderung merespons secara cepat dan defensif.

Dinamika geopolitik

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia, saat ini, tidak berdiri sendiri. Kondisi itu juga berkelindan dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Ketegangan perdagangan, perubahan arah kebijakan ekonomi negara besar, hingga fragmentasi ekonomi global menciptakan tekanan eksternal yang tidak mudah dikendalikan oleh satu negara saja.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas domestik, tetapi juga agar mampu membaca arah perubahan global dengan cermat.

Di sinilah pentingnya membedakan antara tantangan dan ancaman. Tantangan adalah sesuatu yang dapat direspons dengan kebijakan yang tepat, sementara ancaman muncul ketika respons tersebut tidak memadai.

Sejumlah analisis internasional menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi Indonesia cenderung bersifat gradual, bukan ledakan mendadak.

Pelemahan rupiah yang bertahap, investasi yang mulai tertahan, hingga penurunan daya beli kelas menengah merupakan gejala yang jika tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi tekanan yang lebih besar di masa depan.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa Indonesia bukanlah negara yang rapuh. Sejarah telah menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi.

Krisis 1998, yang menjadi titik balik besar dalam perjalanan ekonomi dan politik Indonesia, justru melahirkan reformasi struktural yang memperkuat institusi dan tata kelola.

Pandemi global juga membuktikan bahwa dengan koordinasi yang baik, Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah tekanan yang luar biasa.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada fondasi demokrasinya yang relatif kokoh dan kapasitas institusional yang terus berkembang. Kekuatan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan otomatis.

Resiliensi bukanlah alasan untuk lengah, melainkan modal untuk bertindak lebih bijak. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang spektakuler, tetapi konsistensi dalam reformasi yang mendasar, yakni penyederhanaan regulasi, penegakan hukum yang adil, serta komunikasi kebijakan yang jelas dan dapat diprediksi.

Narasi optimisme

Di sisi lain, pendekatan pembangunan juga perlu terus diselaraskan antara tujuan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang.

Program sosial yang ambisius harus diimbangi dengan strategi pembiayaan yang realistis. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh fondasi struktural yang kuat, bukan sekadar dorongan konsumsi atau ekspansi fiskal.

Lebih dari itu, penting untuk membangun kembali narasi optimisme yang berbasis pada realitas, bukan retorika. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa tantangan yang ada bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses menuju kematangan ekonomi.

Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu indikator atau satu kebijakan, melainkan oleh kemampuan secara bergotong royong untuk menjaga keseimbangan antara ambisi dan kehati-hatian.

Gejolak yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan dapat menjadi peringatan dini yang berharga, jika direspons dengan kebijakan yang tepat. Sejarah memang tidak pernah berulang secara persis, tetapi sering memberikan isyarat bagi mereka yang mau membaca.

Indonesia berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, ada potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di kawasan.

Di sisi lain, ada risiko yang jika diabaikan dapat menggerus fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Pilihan ada pada bagaimana negara ini merespons sinyal-sinyal yang ada antara apakah sebagai ancaman yang menakutkan, atau sebagai momentum untuk memperkuat diri.

Di tengah semua itu, satu hal yang tetap relevan adalah bahwa kepercayaan, sekali lagi, adalah mata uang paling berharga dalam ekonomi modern.

Menjaga kepercayaan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Karena pada akhirnya, stabilitas bukanlah kondisi yang diberikan, melainkan hasil dari upaya yang terus-menerus diperjuangkan.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah profesor ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

KAIRO, KOMPAS.com - Mesir resmi menaikkan tarif listrik bagi konsumen berdaya tinggi dan sektor komersial mulai April 2026, di tengah tekanan krisis energi global yang dipicu konflik akibat perang Amerika Serikat (AS) dan Israel lawan Iran.

Kementerian listrik dan Energi Terbarukan Mesir menyebut kebijakan ini diambil untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga ketahanan pasokan listrik di tengah lonjakan biaya impor energi.

Pengguna listrik rumah tangga dengan konsumsi rendah dipastikan tidak terdampak kebijakan ini.

"Kenaikan dibatasi pada segmen dengan konsumsi tinggi dan pengguna komersial dalam upaya untuk mempertahankan pasokan listrik di seluruh sektor perumahan, komersial, dan industri," kata kementerian dikutip dari Reuters, Minggu (5/4/2026).

Pemerintah mempertahankan tarif listrik untuk penggunaan hingga 2.000 kilowatt (kWh) per bulan, sementara pelanggan dengan konsumsi lebih tinggi akan menghadapi kenaikan tarif rata-rata 16 persen.

Adapun tarif listrik untuk sektor komersial di semua tingkat dinaikkan lebih tinggi, yakni rata-rata sekitar 20 persen.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Mesir meredam tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan biaya impor energi, seiring naiknya harga minyak global.

Perdana Menteri Mostafa Madbouly sebelumnya mengungkapkan bahwa tagihan impor energi negara tersebut telah melonjak lebih dari dua kali lipat sejak pecahnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah mengambil berbagai langkah penyesuaian, mulai dari menaikkan harga bahan bakar atau BBM, tarif transportasi umum, hingga menunda sejumlah proyek negara.

Selain itu, sejak Maret 2026, pemerintah Mesir juga mulai menerapkan kebijakan penghematan energi, termasuk pembatasan jam operasional tempat usaha.

Di tengah tekanan tersebut, Mesir juga masih menghadapi tantangan ekonomi domestik, di mana beban utang yang tinggi membuat pembayaran bunga menyerap sekitar setengah dari total belanja pemerintah tahun fiskal berjalan.

Sementara itu, inflasi masih bertahan di level dua digit setelah sempat menyentuh puncak 38 persen pada September 2023, mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Bisnis.com, MAJALENGKA — Pemerintah Kabupaten Majalengka bersiap melakukan penyesuaian struktur anggaran dengan memangkas porsi belanja pegawai hingga maksimal 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang wajib diterapkan paling lambat pada 2027.

Langkah tersebut menuntut pemerintah daerah untuk merombak komposisi belanja yang selama ini masih didominasi pengeluaran rutin, khususnya untuk gaji dan tunjangan aparatur.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan tenaga kerja, terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan, penyesuaian belanja pegawai bukan hanya terjadi di wilayahnya, melainkan menjadi persoalan nasional yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Dia menyebut bahwa banyak daerah saat ini masih memiliki porsi belanja pegawai di atas ambang batas yang ditetapkan.

“Bukan hanya Majalengka, hampir semua daerah sedang mencari formulasi terbaik karena belanja pegawai masih di atas 30%,” ujar Eman, Senin (30/3/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam menghadapi tekanan fiskal tersebut. Koordinasi intensif terus dilakukan dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Dalam Negeri, guna merumuskan langkah strategis yang tidak hanya menyehatkan anggaran, tetapi juga menjaga stabilitas tenaga kerja.

Eman mengungkapkan, pembahasan terkait implementasi kebijakan tersebut dilakukan secara rutin melalui forum diskusi daring yang melibatkan berbagai pemerintah daerah.

Dalam forum itu, sejumlah opsi tengah dikaji, mulai dari efisiensi belanja, penataan ulang kebutuhan pegawai, hingga optimalisasi program prioritas.

“Setiap pekan kami berdiskusi dengan pemerintah pusat. Sampai saat ini masih dalam proses perumusan. Kami menunggu arahan teknis yang lebih konkret,” katanya.

Secara ekonomi, kebijakan pembatasan belanja pegawai ini bertujuan menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan.

Dengan menekan belanja rutin, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalihkan anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak mudah. Daerah yang selama ini bergantung pada belanja pegawai sebagai komponen utama APBD harus melakukan penyesuaian signifikan dalam waktu terbatas.

"Tanpa perencanaan matang, pengurangan belanja pegawai berpotensi memicu gejolak sosial, terutama jika dikaitkan dengan isu pengurangan tenaga kerja," kata Eman.

Eman menyebutkan, kekhawatiran itu mulai mencuat, terutama dari kalangan PPPK yang posisinya dinilai lebih rentan dibandingkan aparatur sipil negara (ASN) berstatus tetap.

Spekulasi mengenai kemungkinan pemutusan hubungan kerja pun berkembang di tengah belum adanya kejelasan skema teknis dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Eman memastikan pemerintah daerah akan berhati-hati dalam mengambil langkah. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan terhadap pegawai.

“Kami tentu ingin kebijakan ini tidak berdampak pada stabilitas tenaga kerja. Karena itu, kami menunggu solusi terbaik dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja untuk menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.

Opsi ini dinilai perlu lebih didahulukan sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan APBN Perubahan atau APBN-P seiring dengan potensi kenaikan harga BBM efek lonjakan harga minyak mentah dunia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN.

Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.

Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.

"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.

Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.

Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan.

"Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.

Pada pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu sore ini, Selasa (10/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan perlunya peningkatan penerimaan negara di tengah kebutuhan belanja yang tinggi.

Purbaya mengakui bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini sempit, ditambah lagi dengan adanya gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang bisa memengaruhi APBN.

"Jadi kalau income enggak naik, pengeluaran semakin gede, ruang fiskal kita semakin sempit," tuturnya di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta.

Namun demikian, Bendahara Negara itu mengaku belum ada keputusan bulat pemerintah dalam merespons gejolak perang itu. Dia mengatakan pihaknya masih memelajari berbagai potensi dampak terhadap anggaran belanja pemerintah.

"Mungkin dalam beberapa minggu kalau emang memburuk terus akan diambil keputusan tertentu. Tetapi sekarang belum, masih jauh. Masih baru, anggaran kami belum terpengaruh terlalu banyak. Jadi tidak akan ganggu ke subsidi minyak maupun yang lain-lain," ujarnya setelah acara.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak melemah sejak awal tahun, saat Indeks LQ45 mengalami outperform. Strategi pivot ke saham-saham LQ45 yang mengalami peningkatan dinilai menjadi strategi yang bisa dilakukan investor saat ini.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menjelaskan pelemahan IHSG saat ini memang lebih banyak dipicu oleh sentimen kekhawatiran kenaikan harga minyak yang cukup signifikan.

“Pasar merespons secara cukup agresif terhadap potensi risiko inflasi dan tekanan fiskal,” ujar Ekky, Senin (9/3/2026).

Dalam kondisi seperti ini, menurutnya penurunan yang terjadi bisa dikatakan cukup spekulatif dan cenderung berlebihan, apalagi secara teknikal juga terlihat terbentuk gap.

“Karena itu, meskipun tren besar IHSG masih berada dalam fase bearish, menurut saya tetap ada peluang rebound teknikal jangka pendek yang bisa dimanfaatkan untuk trading,” tutur Ekky.

Di sisi lain, lanjut dia, indeks LQ45 terlihat relatif lebih resilien, bahkan outperform. Hal ini menurut Ekky mencerminkan adanya rotasi ke saham-saham yang lebih likuid dan berbasis komoditas, terutama yang diuntungkan oleh kenaikan harga energi dan logam.

Dia juga melanjutkan dalam kondisi pasar yang masih penuh ketidakpastian, pivot ke saham-saham komoditas di indeks LQ45 saat ini menurutnya cukup menarik, karena sektor ini cenderung memiliki korelasi positif terhadap kenaikan harga komoditas global dan sering menjadi pilihan defensif ketika risiko geopolitik meningkat.

Lebih lanjut, kata dia, pasar akan menunggu beberapa hal yang dapat mendorong penguatan indeks LQ45 ke depan. Pertama, yaitu meredanya konflik geopolitik, yang dapat menurunkan volatilitas harga energi. Kedua, respons kebijakan dari pemerintah maupun otoritas moneter terkait kekhawatiran inflasi dan stabilitas fiskal.

Menurutnya, jika kekhawatiran tersebut mulai mereda, biasanya risk appetite investor akan kembali membaik dan berpotensi mendorong technical rebound di indeks.

Adapun Ekky menilai sejumlah saham komoditas di LQ45 masih menarik untuk diperhatikan, antara lain AADI, ADRO, AKRA, INCO, MEDC, ITMG, dan MDKA.

Saham-saham tersebut memiliki katalis dari kenaikan harga komoditas masing-masing, baik dari sisi energi maupun logam, sehingga dalam kondisi pasar yang masih volatil, sektor ini relatif memiliki buffer yang lebih baik dibanding sektor lain.

“Namun demikian, strategi yang menurut saya lebih rasional saat ini adalah tetap trading oriented, memanfaatkan momentum rebound jangka pendek dan melakukan akumulasi secara bertahap, karena arah tren IHSG secara keseluruhan masih perlu konfirmasi pembalikan yang lebih kuat,” kata Ekky.

Sebagaimana diketahui, sejumlah saham komoditas dalam indeks LQ45 seperti MDKA tercatat telah menguat 46,05% sejak awal tahun ini atau year to date (YTD). Demikian juga saham AADI yang juga telah menguat 49,82%, serta MEDC yang telag menguat 25,65% sejak awal tahun.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,MALANG — Eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berimplikasi terhadap konfigurasi geopolitik global, termasuk posisi Indonesia yang berdampak pada potensi menghadapi tekanandiplomatik, ekonomi, bahkan keamanan.

Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, menilai konteks terkini perlu dilihat bersamaan dengan masuknya Indonesia dalam Board of Peace (BoP), di mana Amerika Serikat berperan sebagai salah satu pemimpin utama.

Kondisi ini, kata Abdullah, menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sepenuhnya menguntungkan. “Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan,” ujarnya Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan, apabila Indonesia dipersepsikan condong pada satu blok kekuatan, maka hubungan dengan blok lain berpotensi mengalami friksi.

Dampaknya dapat muncul dalam bentuk hambatan perdagangan, penurunan investasi, gangguan kerja sama pertahanan, hingga berkurangnya dukungan politik di forum multilateral.

Di sisi lain, jika Indonesia terlalu defensif atau ambigu dalam menyikapi konflik, kredibilitas sebagai negara middle power dapat dipertanyakan.

“Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif,” tegasnya.

Abdullah menambahkan, dinamika geopolitik global tersebut juga berdampak langsung pada kondisi domestik. Ketegangan yang berujung pada gangguan stabilitas energi global berpotensi meningkatkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok, yang pada akhirnya dirasakan masyarakat, termasuk mahasiswa.

“Bagi mahasiswa, dampaknya nyata. Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah,” jelasnya.

Dalam jangka menengah, tekanan fiskal negara akibat lonjakan subsidi energi juga berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran publik. Sektor pendidikan, termasuk beasiswa dan program pengembangan mahasiswa, dapat terdampak apabila beban anggaran negara meningkat signifikan.

Menurutnya, perang yang terjadi kerap dibingkai sebagai konflik internal dunia Islam antara Iran dan negara-negara Teluk Arab yang berkoalisi dengan Amerika Serikat, padahal akar persoalannya bersifat politik dan strategis.

“Perang ini sudah di-framing sebagai perang di dalam dunia Islam, padahal persoalannya adalah politik. Iran tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat, dan berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, Iran mengklaim memiliki hak membela diri,” paparnya.

Abdullah menjelaskan, berdasarkan interpretasi Iran terhadap Piagam PBB, negara tersebut menganggap memiliki legitimasi untuk melakukan serangan balasan, termasuk terhadap pangkalan militer dan situs Amerika Serikat di kawasan Teluk, karena serangan terhadap Iran dinilai berasal dari wilayah tersebut.

Dalam konteks tersebut, dia menekankan, pentingnya peran universitas, dosen, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan tidak simplistik kepada publik. Penyederhanaan konflik menjadi narasi ideologis, berpotensi mengaktifkan kembali pemikiran ekstrim dan sel-sel radikal.

“Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.

Melalui forum akademik seperti Iran Corner dan kajian yang berkelanjutan, dia meyakinkan, UB berupaya menghadirkan perspektif berbasis data dan analisis ilmiah dalam menyikapi isu global.

Abdullah menegaskan, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan sekadar memilih keberpihakan, melainkan menjaga konsistensi prinsip bebas aktif di tengah tekanan geopolitik.

“Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan, mempertahankan kredibilitas, dan tetap berperan dalam mendorong stabilitas global,” pungkasnya.

Diskursus ini, kata dia, menegaskan peran kampus sebagai ruang intelektual yang tidak hanya membahas isu global secara kritis, tetapi juga mengaitkannya dengan kepentingan nasional serta dampaknya bagi masyarakat luas.