IDXChannel - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI berhasil mengungkap penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (Koperasi BLN).

Pengungkapan perkara Koperasi BLN dilakukan melalui berbagai rangkaian investigasi yang dilakukan oleh Satgas PASTI antara lain mencakup pemeriksaan bersama yang melibatkan anggota Satgas PASTI antara lain OJK, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai anggota Satgas PASTI juga melaksanakan profiling para pelaku dan mengukur potensi dampak serta menelusuri penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Melalui koordinasi antaranggota Satgas PASTI, penanganan perkara ini berhasil dilanjutkan hingga tahap penangkapan terhadap tersangka yaitu Nicholas Nyoto Prasetyo selaku Ketua Koperasi BLN. Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17 persen per bulan.

Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara Otoritas, Kementerian, dan Lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menghadapi ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat.

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat apabila menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), untuk melaporkannya kepada website: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157).

Selain itu, apabila masyarakat menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat segera menyampaikan laporan melalui website IASC dengan alamat http://iasc.ojk.go.id dengan melampirkan data dan dokumen bukti terkait.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pembentukan financial center, sebagaimana tertuang dalam perubahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dinilai dapat berdampak positif terhadap pasar keuangan. Kendati begitu, hal ini juga dinilai berisiko memperbesar konsentrasi industri pada bank besar.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan, bagi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4), skema financial center dan universal banking dapat memperdalam pasar keuangan dan menarik dana global.

Namun, skema ini juga berisiko memperbesar konsentrasi industri pada bank besar karena memiliki modal, teknologi, jaringan, dan izin aktivitas yang jauh lebih luas dibanding bank KBMI 1, 2, dan 3.

“Karena itu, regulator perlu memastikan financial center tidak menjadi pasar paralel yang menggerus pasar domestik, melainkan menjadi kanal masuk modal, inovasi produk, dan pembiayaan jangka panjang bagi ekonomi nasional,” kata Trioksa kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa lembaga di sektor keuangan seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menyiapkan ring fencing atau mekanisme pemisahan yang jelas antara aktivitas financial center dan pasar domestik, pengawasan konglomerasi yang lebih ketat, serta tambahan persyaratan modal dan likuiditas untuk universal banking.

Selain itu, menurutnya keempat lembaga itu perlu mewajibkan agar aktivitas di financial center tetap memberi nilai tambah bagi industri keuangan nasional. Hal ini termasuk membuka ruang kolaborasi dengan bank menengah-kecil.

“Jadi bukan sekadar memperlebar dominasi bank besar terhadap bank-bank di bawahnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI pada 4 Juni 2026 telah mengesahkan perubahan UU P2SK. Kedelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan beleid UU P2SK pada Sidang Paripurna. Seluruh partai politik yang terwakili di Senayan memberikan restu agar Omnibus Law Sektor Keuangan ini disahkan menjadi undang-undang.

Dalam catatan Bisnis, Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal mengungkapkan bahwa terdapat 17 pokok materi muatan yang telah disepakati pada pembahasan panja.

Tujuh belas pokok materi itu yakni:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠

3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);⁠

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR;⁠

5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠

6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠

7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;

8. Surat utang Danantara;

9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;

10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;

11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠

12. Aset kripto;⁠

13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;

14. Pusat finansial internasional Indonesia;

15. Penanganan piutang macet pada UMKM;

16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan

17. Bank dalam penyehatan.

Bisnis.com,JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin (ilegal) yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN). Penanganan perkara tersebut berakhir pada penangkapan Ketua Koperasi BLN Nicholas Nyoto Prasetyo yang diduga menjadi pelaku utama dalam kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan pengungkapan kasus Koperasi BLN dilakukan melalui investigasi yang melibatkan berbagai anggota Satgas PASTI. Investigasi mencakup pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melakukan profiling terhadap para pelaku, mengukur potensi dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri aliran penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Melalui koordinasi antar anggota Satgas PASTI, penanganan perkara tersebut berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penangkapan tersangka. Nicholas diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk program simpanan dengan imbal hasil atau bunga tinggi bulan.

“Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17% per bulan,” jelas Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Hudiyanto menyampaikan kasus tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara otoritas, kementerian, dan lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menangani ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan,” kata Hudiyanto dalam keterangan resmi.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi maupun pinjaman online yang mencurigakan, terutama yang menjanjikan imbal hasil atau bunga tinggi yang tidak masuk akal.

Masyarakat yang menemukan dugaan aktivitas investasi atau pinjaman online ilegal dapat menyampaikan laporan melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SiPasti) atau menghubungi Kontak OJK.

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga diminta segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dengan melampirkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses penanganan lebih lanjut.

Bisnis.com,JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin (ilegal) yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN). Penanganan perkara tersebut berakhir pada penangkapan Ketua Koperasi BLN Nicholas Nyoto Prasetyo yang diduga menjadi pelaku utama dalam kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan pengungkapan kasus Koperasi BLN dilakukan melalui investigasi yang melibatkan berbagai anggota Satgas PASTI. Investigasi mencakup pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga melakukan profiling terhadap para pelaku, mengukur potensi dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri aliran penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Melalui koordinasi antar anggota Satgas PASTI, penanganan perkara tersebut berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penangkapan tersangka. Nicholas diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk program simpanan dengan imbal hasil atau bunga tinggi bulan.

“Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17% per bulan,” jelas Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Hudiyanto menyampaikan penyampaian kasus tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang dan berpotensi merugikan masyarakat.

“Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara otoritas, kementerian, dan lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menangani ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat,” kata Hudiyanto dalam keterangan resmi.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi maupun pinjaman online yang mencurigakan, terutama yang menjanjikan imbal hasil atau bunga tinggi yang tidak masuk akal.

Masyarakat yang menemukan dugaan aktivitas investasi atau pinjaman online ilegal dapat menyampaikan laporan melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SiPasti) atau menghubungi Kontak OJK.

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga diminta segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dengan melampirkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses penanganan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin (ilegal) yang dilakukan oleh Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN). Penanganan perkara tersebut berujung pada penangkapan Ketua Koperasi BLN Nicholas Nyoto Prasetyo yang diduga menjadi pelaku utama dalam kegiatan penghimpunan dana ilegal tersebut.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan pengungkapan kasus Koperasi BLN dilakukan melalui serangkaian investigasi yang melibatkan berbagai anggota Satgas PASTI. Investigasi mencakup pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Dinas Koperasi Jawa Tengah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jawa Tengah.

Selain itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut melakukan profiling terhadap para pelaku, mengukur potensi dampak yang ditimbulkan, serta menelusuri aliran penghimpunan dana yang dilakukan oleh Koperasi BLN.

Melalui koordinasi antaranggota Satgas PASTI, penanganan perkara tersebut berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penangkapan tersangka. Nicholas diduga menghimpun dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk program simpanan dengan imbal hasil atau bunga tinggi bulan.

"Nicholas diduga melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui berbagai macam produk antara lain program simpanan dengan suku bunga mencapai 4,17% per bulan," jelas Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Hudiyanto menyampaikan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang dan berpotensi merugikan masyarakat.

"Keberhasilan penanganan perkara ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara otoritas, kementerian, dan lembaga baik yang tergabung dalam Satgas PASTI maupun tidak merupakan elemen kunci dalam menghadapi ancaman aktivitas keuangan ilegal yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat," kata Hudiyanto dalam keterangan resmi.

Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi maupun pinjaman online yang mencurigakan, terutama yang menjanjikan imbal hasil atau bunga tinggi yang tidak masuk akal.

Masyarakat yang menemukan dugaan aktivitas investasi atau pinjaman online ilegal dapat menyampaikan laporan melalui Sistem Informasi Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SiPasti) atau menghubungi Kontak OJK.

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga diminta segera melaporkan kejadian tersebut melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dengan melampirkan data dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses penanganan lebih lanjut.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada PT Anugerah Digital Indonesia selaku penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar) dengan merek “Solusiku” terkait dugaan pelanggaran proses penagihan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan OJK dan tindak lanjut atas pengaduan konsumen melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Berdasarkan pengaduan yang diterima, konsumen menyampaikan dugaan tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip pelindungan konsumen, termasuk dugaan penggunaan data pribadi dan penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

“OJK masih melakukan pendalaman terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi tersebut berdasarkan data, dokumen, dan keterangan dari pihak terkait,” kata Agus.

Dalam permintaan klarifikasi yang telah dilaksanakan pada Kamis (4/6), OJK menyoroti beberapa aspek yang perlu ditindaklanjuti oleh penyelenggara, salah satunya kepatuhan proses penagihan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur internal, dan pedoman perilaku yang berlaku.

Selain itu, otoritas juga menyoroti penggunaan kanal, perangkat, dan nomor resmi perusahaan dalam kegiatan penagihan; efektivitas pengawasan penyelenggara terhadap petugas penagihan internal maupun pihak ketiga; dan pelaksanaan pelindungan data pribadi konsumen dalam proses penagihan.

Selanjutnya, OJK telah meminta penyelenggara untuk memastikan penghentian sementara tindakan penagihan yang berpotensi tidak sesuai ketentuan terhadap konsumen yang mengajukan pengaduan sampai proses penanganan pengaduan selesai, serta menyampaikan data, dokumen, dan klarifikasi lengkap yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan.

Di samping itu, OJK meminta penyelenggara LPBBTI Solusiku melakukan penelaahan internal terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan mengambil langkah korektif sesuai ketentuan; dan memperkuat mekanisme pengawasan penagihan, termasuk terhadap tenaga penagihan dan/atau pihak ketiga.

OJK menyatakan akan terus melakukan pendalaman dan pemantauan atas tindak lanjut penyelenggara. Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, OJK dapat mengenakan sanksi administratif dan/atau tindakan pengawasan lainnya sesuai kewenangannya.

OJK menegaskan bahwa seluruh penyelenggara LPBBTI wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelindungan konsumen.

Kegiatan penagihan wajib dilakukan secara beretika, tanpa intimidasi, tanpa ancaman, dan tanpa penyalahgunaan data pribadi atau penyampaian informasi kepada pihak yang tidak berkepentingan.

OJK juga mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dari penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK.

Konsumen tetap berkewajiban memenuhi perjanjian pinjaman yang telah disepakati, termasuk melakukan pembayaran sesuai jumlah dan jangka waktu dalam perjanjian.

Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi OJK, yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), Kontak OJK 157 melalui telepon 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan secara online.

Di tengah maraknya penawaran pinjaman digital, masyarakat perlu memastikan bahwa platform yang digunakan telah memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah ini penting untuk menghindari risiko pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan konsumen.

Berdasarkan data terbaru OJK per 24 April 2026, saat ini terdapat 94 penyelenggara fintech peer-to-peer (P2P) lending yang telah berizin dan diawasi secara resmi.

Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas aplikasi pinjaman sebelum mengajukan pembiayaan. Memastikan sebuah platform masuk dalam daftar pinjol resmi OJK terbaru menjadi langkah sederhana yang dapat membantu menghindari praktik pinjol ilegal.

Lantas, aplikasi pinjaman online apa saja yang masih beroperasi secara legal dan diawasi OJK pada Juni 2026?

Daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 terbaru

Berikut daftar penyelenggara fintech lending yang telah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasan OJK atau pinjol resmi OJK terbaru Juni 2026:

• Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman
• Amartha – PT Amartha Miko Fintek
• Dompet Kilat – PT Indo FinTek
• Boost – PT Creative Mobile Adventure
• Tokomodal – PT Toko Modal Mitra Usaha
• Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup
• KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa
• Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia
• Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera
• KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat
• Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
• Ammana – PT Ammana Fintek Syariah
• PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif
• KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi
• Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia

• Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna
• AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia
• Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek
• KreditPro – PT Tri Digi Fin
• FINTAG – PT Fintagra Homido Indonesia
• RupiahCepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia
• Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia
• Indodana – PT Artha Dana Teknologi
• JULO – PT Julo Teknologi Finansial
• Pinjamin – PT Progo Puncak Group
• DanaKredi – PT Pindar Berbagi Bersama
• OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera
• PinjamModal – PT Finansial Integrasi Teknologi
• Alami – PT Alami Fintek Sharia
• AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia

• Danakini – PT Dana Kini Indonesia
• Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo
• Danamerdeka – PT Intekno Raya
• Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology
• Pinjamyuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia
• Finplus – PT Rezeki Bersama Teknologi
• Uangme – PT Uangme Fintek Indonesia
• PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia
• Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia
• Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia
• Cashcepat – PT Artha Permata Makmur
• klikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
• Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi
• Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
• Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar daftar pinjol resmi OJK Juni 2026, daftar pinjol OJK terbaru Juni 2026. Pinjol OJK Mei 2026. Pinjol OJK Juni 2026.

• KrediOne – PT Inovasi Terdepan Nusantara
• Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia
• Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia
• ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia
• Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia
• Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera
• Danaku – PT Trust Teknologi Finansial
• Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia
• Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah
• Invoila – PT Sol Mitra Fintec
• Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi
• DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia
• UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera
• Kredito – PT Fintek Digital Indonesia
• AdaPundi – PT Info Tekno Siaga

• Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara
• Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial
• Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia
• Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia
• Avantee – PT Grha Dana Bersama
• Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia
• Danacita – PT Inclusive Finance Group
• Pijar – PT IKI Karunia Indonesia
• Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi
• Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia
• iGrow – PT iGrow Resources Indonesia
• Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi
• DUMI – PT Fidac Inovasi Teknologi
• Lahan SIKAM – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
• qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah

• KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia
• KreditOK – PT Doeku Peduli Indonesia
• Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi
• Danain – PT Mulia Inovasi Digital
• Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia
• Edufund – PT Fintech Bina Bangsa
• GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia
• Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa
• BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia
• danabijak – PT Digital Micro Indonesia
• AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia
• SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita
• KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama
• KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya
• Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia
• Samir – PT Sahabat Mikro Fintek
• Uatas – PT Plus Ultra Abadi
• Asetku – PT Pintar Inovasi Digital
• Findaya – PT Mapan Global Reksa

Freepik/wirestock Ilustrasi pinjaman online, pinjol. Daftar pinjol resmi OJK Juni 2026. Pinjol resmi OJK Juni 2026. Pinjol OJK Juni 2026.

Cara cek pinjol resmi OJK Juni 2026

Sebelum mengajukan pinjaman online, masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan legalitas perusahaan terlebih dahulu. Berikut cara cek pinjol resmi OJK secara online:

• Kunjungi situs resmi OJK
• Hubungi layanan konsumen OJK di nomor 157
• Kirim pesan ke WhatsApp OJK di 081-157-157-157.

Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp OJK dengan langkah-langkah berikut:

• Simpan nomor WhatsApp resmi OJK 081-157-157-157
• Buka ruang percakapan dan ketik "Menu"
• Pilih layanan "Cek Legalitas"
• Masukkan nama perusahaan atau aplikasi pinjaman online yang ingin diperiksa
• Tunggu balasan otomatis dari sistem.

Dengan mengetahui daftar pinjol resmi OJK Juni 2026, masyarakat dapat lebih tenang dalam memilih layanan pembiayaan digital.

Selain itu, memastikan aplikasi yang digunakan telah berizin dan diawasi OJK juga membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data maupun praktik pinjaman yang tidak sesuai ketentuan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan masih bergerak di bawah 10 persen pada April 2026. Namun, OJK menilai kinerja intermediasi perbankan masih tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.

“Pada April 2026, kredit tumbuh sebesar 9,98 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp 8.755 triliun. Ini meningkat dibandingkan posisi Maret 2026 yang tumbuh sebesar 9,49 persen year on year,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Mei 2026 pada Jumat (5/6/2026).

Dian menerangkan, berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48 persen (yoy). Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,51 persen (yoy).

Sementara itu, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,16 persen (yoy). Capaian tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Maret 2026 yang tumbuh sebesar 0,12 persen (yoy).

“Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yakni sebesar 14,35 persen (yoy),” ungkapnya.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy) menjadi Rp 10.077 triliun pada April 2026. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 13,55 persen.

Tercatat, giro, deposito, dan tabungan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 16,99 persen (yoy), 8,65 persen (yoy), dan 9 persen (yoy).

Dian melanjutkan, likuiditas industri perbankan pada April 2026 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (ALNCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (ALDPK), masing-masing sebesar 111,13 persen (Maret 2026: 122,55 persen) dan 25,39 persen (Maret 2026: 27,85 persen). Capaian tersebut masih berada di atas threshold masing-masing, yakni 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) tercatat berada pada level 192,37 persen.

“Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen. Pada Maret lalu tercatat sebesar 2,14 persen. Dan NPL net terjaga di angka 0,84 persen, sedangkan pada Maret lalu sebesar 0,83 persen,” terang Dian.

Sementara itu, Loan at Risk (LAR) perbankan pada April 2026 tercatat sebesar 8,82 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret yang tercatat sebesar 8,94 persen.

“Jadi, secara umum tingkat profitability bank atau Return on Assets (ROA) sebesar 2,49 persen, di mana Maret lalu menunjukkan angka 2,47 persen. Setelah memperhitungkan pembagian dividen, indikator permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tercatat sebesar 23,97 persen, sedangkan Maret lalu sebesar 25,09 persen. Hal ini menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan total aset industri asuransi mencapai Rp1,2 kuadriliun pada April 2026, tumbuh sebesar 3,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Aset industri asuransi pada April 2026 mencapai Rp1.202,16 triliun atau naik 3,39 persen year-on-year,” ujar Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, angka tersebut terdiri dari aset asuransi komersil sebesar Rp984,20 triliun, naik 4,65 persen yoy, serta aset asuransi nonkomersil senilai Rp217,96 triliun, terkontraksi 1,95 persen yoy.

Menilik kinerja asuransi komersil secara lebih detail, Ogi mengatakan pendapatan premi sektor tersebut mencapai Rp116,01 triliun per April 2026, menurun tipis 0,36 persen yoy.

Capaian tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 3,28 persen yoy menjadi Rp62,58 triliun serta premi asuransi umum dan reasuransi yang terkontraksi sebesar 4,32 persen yoy menjadi Rp53,43 triliun.

Secara agregat, kedua sektor tersebut masing-masing mencatatkan Risk Based Capital (RBC) sebesar 476,11 persen dan 311,74 persen, di atas ambang batas (threshold) sebesar 120 persen.

Sementara pada industri dana pensiun, total aset tumbuh sebesar 6,12 persen yoy menjadi Rp1,69 kuadriliun per April 2026. Namun, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pada Maret 2026 sebesar 10,54 persen yoy.

Angka tersebut terdiri dari aset program pensiun sukarela senilai Rp410,14 triliun, atau naik 5,63 persen yoy, serta aset program pensiun wajib yang melonjak 10,13 persen yoy menjadi Rp1,28 kuadriliun.

Kondisi berbeda terjadi pada industri penjaminan nasional yang mengalami penurunan nilai aset sebesar 1,28 persen yoy pada April 2026. Pada Maret 2026, industri penjaminan masih tercatat tumbuh 0,77 persen yoy.

“Pada perusahaan penjaminan, pada April 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 1,28 persen yoy menjadi Rp46,73 triliun,” imbuh Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) alias KoinWorks setelah pengurus perusahaan tersebut ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit melalui fintech.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah proses hukum yang menjerat pengurus perusahaan.

"OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tersebut tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Friderica dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Friderica menjelaskan OJK mencermati perkembangan proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap KoinWorks selaku perusahaan penyelenggaran pinjaman online (pinjol).

Menurut dia, pemanggilan dilakukan menyusul adanya penahanan terhadap pengurus KoinWorks, serta sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang diterima OJK terkait perusahaan tersebut.

"OJK mencermati pemberitaan dan informasi terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan manipulasi pengajuan kredit melalui sebuah bank BUMN dan platform pinjol KoinWorks.

Ketiga tersangka merupakan pengurus PT Lunaria Annua Teknologi yang diduga bekerja sama dalam proses analisis kredit yang tidak layak serta pengajuan dan penyaluran pembiayaan yang melawan hukum kepada sejumlah nasabah.

Sementara itu, KoinWorks menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Perusahaan menjelaskan perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan bank BUMN. Dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan bank sesuai peran masing-masing pihak.

"KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku," demikian pernyataan perusahaan, melansir detikfinance.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak terdapat indikasi penarikan dana besar-besaran dari perbankan atau money rush di tengah anjloknya nilai tukar rupiah ke level Rp18 ribu per dolar AS.

Amblasnya rupiah juga disebut memicu ramainya aktivitas penukaran valuta asing (valas) di sejumlah money changer.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan kondisi sistem perbankan nasional masih stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda rush yang biasanya dipicu oleh hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

"Kami memandang saat ini tidak terdapat potensi bank rush (money rush) karena situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia masih kondusif," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurut Dian, bank rush pada umumnya terjadi akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Karena itu, menjaga kepercayaan publik menjadi hal yang penting dilakukan oleh industri perbankan.

"Bank rush pada umumnya diakibatkan oleh isu kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan," tutur dia.

"Sehingga upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu harus senantiasa dilakukan oleh management bank antara lain dengan menjaga kinerja bank tetap baik, implementasi prudential banking atau prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta melaksanakan manajemen risiko secara aktif dalam setiap lini bisnisnya," lanjut Dian.

Pernyataan OJK muncul di tengah ramainya perhatian publik terhadap pelemahan rupiah. Aktivitas penukaran valuta asing di beberapa gerai money changer di Jakarta terlihat meningkat setelah nilai tukar rupiah menyentuh level Rp18 ribuan per dolar AS pada beberapa hari terakhir.

Sejumlah warga terlihat mengantre untuk melakukan transaksi valas. Pelemahan tersebut membuat rupiah menjadi salah satu mata uang dengan penurunan terdalam di Asia sejak awal tahun.

Dian mengakui pelemahan rupiah secara teori dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan biaya produksi yang bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Kami juga menyadari bahwa secara teoritis pelemahan nilai rupiah berdampak pada naiknya harga-harga barang impor atau import inflations, menurunkan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan membebani fiskal antara lain karena subsidi pemerintah masih cukup besar," katanya.

Menurut dia, sektor yang berpotensi terdampak antara lain bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, bahan baku impor, hingga barang modal yang memiliki kandungan impor tinggi.

Namun demikian, Dian menilai pelemahan rupiah juga memiliki sisi positif karena dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

"Di sisi lain juga pelemahan rupiah bisa membuat produk ekspor di Indonesia lebih murah dan lebih bersaing di pasar global serta membuat Indonesia menjadi semakin menarik sebagai salah satu tujuan bagi wisatawan mancanegara," ujarnya.

OJK menyebut eksposur perbankan terhadap risiko nilai tukar masih berada pada level yang aman. Hal itu tercermin dari rasio posisi devisa neti (PDN) yang jauh di bawah ambang batas maksimum.

"Pada April 2026, PDN tercatat sebesar 1,63 persen dengan posisi long. Ini menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar itu relatif terjaga dan terkendali," kata Dian.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat dampak langsung pelemahan rupiah terhadap stabilitas sektor perbankan masih relatif terbatas.

Meski demikian, OJK tetap mewaspadai risiko lanjutan apabila pelemahan rupiah berlangsung dalam waktu yang panjang. Kondisi itu berpotensi menekan kemampuan bayar debitur yang memiliki kewajiban dalam valuta asing dan pada akhirnya meningkatkan risiko kredit perbankan.

Karena itu, OJK meminta bank memastikan kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan menjaga ketahanan modal agar tetap kuat menghadapi berbagai potensi risiko.

Dian mengatakan OJK terus melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pergerakan nilai tukar serta dampaknya terhadap industri perbankan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, OJK juga meningkatkan fokus pengawasan individual terhadap bank-bank yang dinilai memiliki kerentanan tertentu.

Selain itu, OJK secara rutin melakukan stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai skenario tekanan makroekonomi, termasuk pelemahan rupiah.

"Berdasarkan hasil stress test tersebut sektor perbankan dinilai masih mampu untuk menghadapi potensi tegangan yang timbul dari pelemahan rupiah," ujarnya.

OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika global dan domestik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol).

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan atau pemblokiran terhadap kurang lebih sebesar 33.836 rekening yang terindikasi judi online," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 33.252 rekening.

Selain meminta pemblokiran rekening, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk melakukan EDD atau pemeriksaan lebih mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

Di tengah upaya pemberantasan judi online, OJK mencatat kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif pada April 2026.

Penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.755 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret 2026 yang mencapai 9,49 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,48 persen. Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi yakni 15,51 persen.

Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 0,16 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,12 persen pada Maret 2026.

Ditinjau dari kepemilikan bank, kredit bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,35 persen.

OJK juga mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp10.077 triliun pada April 2026 atau tumbuh 11,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99 persen, deposito 8,65 persen, dan tabungan 9 persen secara tahunan.

Dari sisi likuiditas, kondisi industri perbankan dinilai masih memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 111,13 persen dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39 persen.

Kedua rasio tersebut masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Selain itu, liquidity coverage ratio (LCR) tercatat berada di level 192,37 persen. Menurut Dian, kualitas kredit perbankan hingga April 2026 masih terjaga.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen, sementara NPL net berada di level 0,84 persen. Sementara itu, loan at risk (LAR) turun menjadi 8,82 persen dari sebelumnya 8,94 persen pada Maret 2026.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,46 persen. Adapun rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 23,97 persen setelah memperhitungkan pembagian dividen.

"Menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai," ujar Dian.

[Gambas:Youtube]