IDXChannel - Tekanan arus dana keluar (outflow) dari pasar saham Indonesia pasca pengumuman MSCI belakang menjadi sorotan pelaku pasar.

Di balik sentimen negatif tersebut, riset terbaru dari PT Henan Putihrai Asset Management (Henan Asset) mengungkap adanya potensi arus beli paksa (forced buying) yang berpotensi terjadi pada awal Juni 2026.

Dalam laporan bertajuk Tactical Alert MSCI Semi-Annual Index Review Mei 2026 yang dirilis 23 April 2026, Henan Asset menilai pasar saat ini cenderung hanya memfokuskan perhatian pada potensi outflow akibat penghapusan sejumlah saham dari indeks MSCI.

"Pasar hampir sepenuhnya terfokus pada outflow, padahal mekanisme indeks yang sama juga menciptakan potensi inflow yang bersifat metodologis," tulis hasil riset tersebut, dikutip Jumat (24/4/2026).

MSCI sebelumnya mengumumkan dua kebijakan utama untuk peninjauan indeks semesteran (Semi-Annual Index Review/SAIR) Mei 2026. Pertama, saham dengan status High Shareholding Concentration (HSC) akan dikeluarkan dari indeks.

Kedua, seluruh penyesuaian positif terhadap saham Indonesia (termasuk kenaikan bobot) dibekukan sementara, sementara penyesuaian negatif tetap berjalan.

Kebijakan ini memicu estimasi outflow pasif sekitar USD380 juta dari dana ETF global yang melacak indeks MSCI Indonesia dan MSCI Emerging Markets.

Namun, Henan Asset menegaskan, dinamika MSCI tidak berhenti pada pengumuman tersebut. Mereka membagi peristiwa ini ke dalam tiga fase yakni pengumuman pada 12 Mei 2026, periode forced selling hingga akhir Mei, dan fase paling krusial pada 1 Juni 2026 saat bobot baru mulai berlaku efektif. Pada fase terakhir inilah potensi forced buying muncul.

"ETF global yang berada dalam posisi underweight terhadap bobot MSCI yang baru tidak memiliki pilihan selain melakukan pembelian untuk menyesuaikan portofolio," tulis Henan Asset.

Analisis Henan Asset terhadap tujuh ETF global dengan total dana kelolaan sekitar USD73,9 miliar menemukan adanya pola rotasi yang tidak seragam. Salah satu temuan paling menonjol berasal dari ETF terbesar, ACWI US, yang justru tidak menambah kepemilikan pada sejumlah saham Indonesia selama dua periode berturut-turut.

Akibatnya, beberapa saham kini berada dalam kondisi underweight struktural terhadap target indeks MSCI.

Henan Asset mengidentifikasi enam saham dalam kategori tersebut, termasuk PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Kedua saham ini dinilai memiliki karakteristik teknis yang mendukung potensi terkena efek forced buying.

BRPT tercatat telah lama menjadi konstituen MSCI dengan kapitalisasi pasar free float sekitar USD2,7 miliar dan tidak masuk dalam daftar HSC. Sementara TPIA, yang masuk indeks sejak 2024, memiliki kapitalisasi sekitar USD3,0 miliar dengan penyesuaian faktor inklusi asing (FIF) yang relatif kecil.

Henan Asset menilai, jika MSCI tidak melakukan penurunan signifikan terhadap bobot kedua saham tersebut dalam pengumuman resmi Mei, maka kombinasi posisi underweight ETF dan stabilnya bobot indeks dapat memicu pembelian paksa pada awal Juni.

Untuk memperkuat analisis, laporan ini juga menyoroti pola serupa pada PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), yang berasal dari sektor berbeda namun menunjukkan perlakuan yang sama oleh ETF.

"Konsistensi pola ini menunjukkan bahwa fenomena underweight bukan kebetulan, melainkan bagian dari positioning sistematis ETF," tulis laporan tersebut.

Meski demikian, Henan Asset menegaskan skenario forced buying ini bersifat kondisional dan tidak secara langsung merefleksikan arah pergerakan harga saham. Realisasinya akan sangat bergantung pada keputusan akhir MSCI pada 12 Mei 2026, khususnya terkait perlakuan terhadap faktor inklusi asing (FIF), serta kondisi pasar global dan perkembangan regulasi transparansi kepemilikan di Indonesia.

Henan Asset menyimpulkan pasar berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan seluruh dimensi dampak dari perubahan indeks MSCI kali ini, terutama sisi arus masuk yang bersifat teknis namun signifikan.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dinilai berada di bawah nilai fundamental atau undervalued, namun belum menunjukkan penguatan di pasar. Ekonom menilai kondisi ini dipengaruhi faktor global dan persepsi investor yang belum sepenuhnya pulih.

Tekanan eksternal dan struktur ekonomi domestik dinilai masih membayangi pergerakan rupiah.Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, kondisi undervalued tidak otomatis membuat rupiah menguat. “Mengapa rupiah masih melemah ketika BI menegaskan bahwa nilai tukar saat ini sudah berada di bawah nilai fundamentalnya? Mengapa sebuah mata uang yang didukung pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, inflasi yang relatif terkendali, cadangan devisa yang masih memadai, dan kredibilitas bank sentral justru belum segera mendapatkan apresiasi pasar?,” kata Achmad, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, istilah undervalued lebih tepat dibaca sebagai diagnosis, bukan jaminan penguatan. Menurutnya, nilai tukar mencerminkan kepercayaan, ekspektasi, arus modal, dan sentimen global, bukan sekadar kondisi ekonomi domestik.

Achmad mengatakan, tekanan terhadap rupiah dipicu ketegangan global, termasuk konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dan penguatan dolar AS. Kondisi ini memicu arus keluar modal dari negara berkembang.

“Data yang disampaikan juga memperlihatkan tekanan nyata. Modal asing keluar sebesar Rp 28 triliun pada kuartal I 2026. Pada saat yang sama, rupiah berada di kisaran Rp 17.140 per dolar AS dan melemah 0,87 persen secara point to point dibanding akhir Maret 2026,” kata Achmad.

Menurut Achmad, cadangan devisa sebesar 148,2 miliar dolar AS memang menjadi penyangga stabilitas, tetapi tidak cukup untuk mengubah arah tren jangka panjang.

“Bank sentral bisa meredam gejolak, tetapi tidak bisa sendirian melawan arus besar pasar global yang sedang bergerak ke arah dolar,” kata Achmad.

Ia menilai pergerakan rupiah lebih dipengaruhi ekspektasi investor terhadap risiko global, inflasi impor, serta imbal hasil aset dolar yang masih menarik.

“Oleh karena itu, ketika BI menyatakan fundamental rupiah seharusnya lebih kuat, saya cenderung setuju secara teori, tetapi belum tentu secara pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan bisa kembali bergerak turun menuju 6,5% pada kuartal II/2026 apabila tensi geopolitik mereda.

Sepanjang tahun berjalan, yield SBN 10 tahun bergerak volatil dengan kecenderungan menurun terbatas, mengikuti pergerakan yield global. Memasuki April, yield mulai stabil dan cenderung turun. Untuk tenor 10 tahun, yield berada di kisaran 6,68% atau naik sekitar 51,27 basis poin sejak awal tahun.

Dalam skenario positif, KB Valbury Sekuritas menjelaskan yield SBN bisa menguat lagi apabila tekanan global mereda pada kuartal II/2026 atau paling lambat awal kuartal III 2026. Hal itu didukung dengan asumsi harga minyak diperkirakan turun ke kisaran US$85 per barel.

"Hal ini akan menurunkan tekanan inflasi global ke kisaran 2,5%–3% dan membuka ruang bagi kebijakan suku bunga yang lebih akomodatif," tulis riset KB Valbury Sekuritas, dikutip Selasa (14/4/2026).

Kondisi tersebut diharapkan diikuti oleh kebijakan Bank Indonesia yang menjaga stabilitas suku bunga domestik, dengan inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,9%. Dalam situasi ini, yield SBN berpotensi bergerak di kisaran 6,5% hingga akhir tahun, sehingga semakin menarik bagi investor asing.

Namun, jika konflik berkepanjangan dan inflasi meningkat, risiko pasar akan kembali membesar. Yield global berpotensi naik, yang dapat mendorong yield SBN ke kisaran 6,5%–7% dan menahan aliran dana asing lebih lama.

Sementara itu, riset Infovesta Utama menyebutkan dengan adanya lonjakan harga energi telah meningkatkan tekanan fiskal dan inflasi domestik. Di sisi lain, masuknya kembali dana asing ke pasar modal memberi dorongan pada IHSG dan reksa dana saham.

Akan tetapi, volatilitas masih tetap tinggi karena ketergantungan Indonesia pada impor energi dan tekanan fiskal akibat subsidi. Jika harga minyak terus naik, risiko pelemahan rupiah dan capital outflow bisa kembali menekan pasar.

Kondisi ini menempatkan investor menjadi cukup dilema, yang di satu sisi ada peluang rebound di reksa dana saham dan campuran berkat arus dana asing, tetapi di sisi lain risiko inflasi energi dan pelemahan rupiah bisa memicu capital outflow kembali.

Adapun, reksa dana obligasi pemerintah menjadi instrumen yang relatif aman dan menjadi magnet investor karena yield tinggi membuka peluang capital gain sedangkan stabilitasnya memberi perlindungan di tengah ketidakpastian global. Instrumen ini menawarkan keseimbangan antara stabilitas dan peluang keuntungan, terutama jika yield obligasi mulai turun.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Rabu 15 April 2026 diperkirakan bergerak fluktuatif tetapi cenderung ditutup melemah pada rentang Rp17.050 hingga Rp17.200 per dolar AS.

Berdasarkan data tradingview, Selasa (14/4/2026), nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,08% menuju level Rp17.130. Pelemahan mata uang Garuda juga diikuti baht Thailand yang melemah 0,04%, dan dolar Hong Kong terhadap dolar juga terpantau masih melemah 0,06%.

Namun demikian mayoritas mata uang Asia lainnya terpantau terapresiasi. Mata uang yen Jepang terhadap dolar AS menguat 0,17%, yuan China menguat 0,20%. Peso Filipina terhadap dolar AS menguat 0,24%, ringgit Malaysia menguat sebesar 0,48%, rupee India menguat 0,21%.

Won Korea terhadap dolar AS ikut naik sebesar 0,09%, dolar Taiwan juga naik 0,03%. Sementara itu, dolar Singapura terhadap dolar AS terpantau stagnan.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS di tengah penguatan mayoritas mata uang global.

Mata uang kawasan Asia hingga mata uang utama dunia tercatat menguat cukup signifikan, menjadikan rupiah sebagai salah satu yang tertinggal pada perdagangan kali ini.

Pelemahan ini mencerminkan masih rapuhnya sentimen terhadap aset domestik. Tekanan tersebut juga memicu arus modal keluar atau capital outflow yang terus berlanjut, memperbesar beban terhadap pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Pelemahan Rupiah ini mengarisbawahi sentimen yg masih sangat lemah, dan memicu outflow yang berkelanjutan," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Pelaku pasar saat ini, sebutnya, menaruh perhatian besar pada hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI). Bank sentral diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan.

Namun, absennya kejutan kebijakan seperti kenaikan suku bunga justru berpotensi membuka ruang pelemahan lanjutan bagi rupiah.

Dari sisi global, pasar juga mencermati rilis data inflasi tingkat produsen Amerika Serikat (Producer Price Index/PPI). Angka PPI diperkirakan meningkat ke level 1,2%, sejalan dengan tren kenaikan inflasi konsumen sebelumnya.

Jika data tersebut lebih kuat dari ekspektasi, indeks dolar AS berpotensi kembali menguat dan menekan mata uang emerging markets, termasuk rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini, Selasa (14/4/2026) ditutup melemah pada level Rp17.130 sejalan dengan rapuhnya sentimen terhadap aset domestik.

Berdasarkan data tradingview, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,08% menuju level Rp17.130. Pelemahan mata uang Garuda juga diikuti baht Thailand yang melemah 0,04%, dan dolar Hong Kong terhadap dolar juga terpantau masih melemah 0,06%.

Namun demikian mayoritas mata uang Asia lainnya terpantau terapresiasi. Mata uang yen Jepang terhadap dolar AS menguat 0,17%, yuan China menguat 0,20%. Peso Filipina terhadap dolar AS menguat 0,24%, ringgit Malaysia menguat sebesar 0,48%, rupee India menguat 0,21%.

Won Korea terhadap dolar AS ikut naik sebesar 0,09%, dolar Taiwan juga naik 0,03%. Sementara itu, dolar Singapura terhadap dolar AS terpantau stagnan.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong mengatakan nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar AS di tengah penguatan mayoritas mata uang global.

Mata uang kawasan Asia hingga mata uang utama dunia tercatat menguat cukup signifikan, menjadikan rupiah sebagai salah satu yang tertinggal pada perdagangan kali ini.

Pelemahan ini mencerminkan masih rapuhnya sentimen terhadap aset domestik. Tekanan tersebut juga memicu arus modal keluar atau capital outflow yang terus berlanjut, memperbesar beban terhadap pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Pelemahan Rupiah ini mengarisbawahi sentimen yg masih sangat lemah, dan memicu outflow yang berkelanjutan," ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Pelaku pasar saat ini, sebutnya, menaruh perhatian besar pada hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI). Bank sentral diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan.

Namun, absennya kejutan kebijakan seperti kenaikan suku bunga justru berpotensi membuka ruang pelemahan lanjutan bagi rupiah.

Dari sisi global, pasar juga mencermati rilis data inflasi tingkat produsen Amerika Serikat (Producer Price Index/PPI). Angka PPI diperkirakan meningkat ke level 1,2%, sejalan dengan tren kenaikan inflasi konsumen sebelumnya.

Jika data tersebut lebih kuat dari ekspektasi, indeks dolar AS berpotensi kembali menguat dan menekan mata uang emerging markets, termasuk rupiah.

"Dengan kombinasi sentimen domestik yang lemah dan potensi penguatan dolar AS, pergerakan rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan besok Rabu[15/4/2026] di level Rp17.050 hingga Rp17.200 per dolar AS," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar obligasi Indonesia menghadapi ujian risiko inflasi yang dipicu kenaikan harga minyak, akibat perang AS-Israel vs Iran. Arus modal keluar atau capital outflow dan peringkat kredit nasional pun menjadi perhatian investor.

Dilansir dari Bloomberg, biaya pinjaman (borrowing cost) dalam rupiah bagi penerbit obligasi berperingkat tinggi naik hampir 70 basis poin pada bulan ini, menuju level tertinggi dalam hampir satu tahun. Kenaikan terjadi seiring sikap investor yang mulai memperhitungkan risiko kenaikan harga energi terhadap inflasi dan arah kebijakan pemerintah Indonesia.

Peningkatan pengawasan terhadap peringkat utang negara juga mendorong naiknya premi risiko di pasar obligasi domestik.

Chief Investment Officer UOB Asset Management Indonesia, Albert Budiman, menilai bahwa penerbitan obligasi korporasi berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

"Imbal hasil kemungkinan tetap tinggi selama harga minyak bertahan di atas US$80 per barel, karena pasar terus memperhitungkan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi," ujar Albert seperti dilansir dari Bloomberg, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Penerbitan obligasi korporasi juga berpotensi melambat dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika ketidakpastian harga minyak berlanjut.

Kenaikan biaya kredit mulai menekan aktivitas pasar primer setelah awal tahun yang kuat. Penerbitan obligasi korporasi turun 52% hingga 20 Maret 2026 dibandingkan periode yang sama pada Februari.

Meskipun demikian, secara tahun berjalan volume penerbitan obligasi korporasi masih naik 33% dibandingkan tahun lalu, menunjukkan banyak emiten telah mengunci pendanaan sebelum kondisi memburuk.

Managing Director Riset Samuel Sekuritas Indonesia, Harry Su, menilai bahwa eskalasi konflik Timur Tengah dapat mendorong harga energi dan biaya pinjaman lebih tinggi, yang berpotensi memperlambat lonjakan penerbitan obligasi.

"Sejumlah perusahaan mempercepat penggalangan dana untuk membiayai kembali jatuh tempo utang dengan suku bunga yang lebih rendah," ujar Harry.

Kebutuhan pembiayaan kembali (refinancing) turut meningkatkan urgensi. Lebih dari Rp374 triliun obligasi rupiah akan jatuh tempo tahun ini, lebih rendah dari Rp458 triliun tahun lalu, tetapi sekitar 30% di atas rata-rata tahunan sejak pandemi.

Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengakses pasar lebih awal meskipun volatilitas meningkat.

Opsi pendanaan di luar negeri juga semakin terbatas. Dengan rupiah mendekati level terendah sepanjang masa dan kekhawatiran terhadap peringkat kredit meningkat, pasar obligasi global dan pinjaman eksternal menjadi lebih sulit diakses, bahkan bagi penerbit berperingkat tinggi, sehingga meningkatkan eksposur terhadap pengetatan kondisi likuiditas domestik.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Obligasi jangka pendek Singapura muncul sebagai aset lindung nilai regional di tengah eskalasi perang AS-Israel vs Iran, dengan kinerja mengungguli negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pelaku pasar memperkirakan tren ini akan berlanjut.

Meski perekonomian Singapura tidak sepenuhnya kebal terhadap kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok akibat perang di Asia Barat, likuiditas domestik yang kuat serta nilai tukar yang solid menjadikan obligasi berperingkat AAA negara tersebut relatif lebih stabil.

Berdasarkan data Bloomberg, imbal hasil obligasi pemerintah tenor dua tahun Singapura naik 16 basis poin sepanjang Maret 2026, menjadi kenaikan terkecil di Asia Tenggara.

Sebagai perbandingan, obligasi tenor serupa di Indonesia dan Filipina mencatat lonjakan imbal hasil sekitar lima kali lebih besar, seiring ekspektasi bahwa bank sentral masing-masing akan mengambil kebijakan lebih ketat untuk meredam inflasi akibat lonjakan harga minyak.

Tekanan juga mulai dirasakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), yang menggunakan nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter. Sejumlah ekonom memperkirakan otoritas tersebut akan memperketat kebijakan bulan depan. Langkah ini dinilai dapat semakin memperkuat kinerja obligasi domestik.

"Setiap pengetatan kebijakan akan memperkuat dolar Singapura dan berpotensi menarik arus masuk modal yang lebih besar. Arus masuk modal akan meningkatkan likuiditas sistem, menekan suku bunga jangka pendek, dan membuat kurva imbal hasil semakin curam," ujar manajer portofolio di Eastspring Investments, Wei Ming Cheong.

Jika terealisasi, kebijakan pengetatan tersebut akan menjadi yang pertama sejak Oktober 2022, sekaligus yang pertama di Asia Tenggara dalam siklus saat ini.

Dolar Singapura termasuk sedikit mata uang Asia yang menguat terhadap dolar AS tahun ini, hanya kalah dari ringgit Malaysia dan yuan China. Meski biaya pinjaman di pasar antarbank naik menjadi 1,16% pada Maret 2026, level tersebut masih di bawah rata-rata satu tahun sebesar 1,44%.

Sebaliknya, suku bunga pasar uang acuan di Indonesia pekan lalu naik ke level tertinggi sejak Agustus 2025, sementara suku bunga antarbank tiga bulan di Malaysia mencapai level tertinggi sejak Juli 2025, menunjukkan kondisi likuiditas yang relatif lebih ketat dibandingkan Singapura.

Meski likuiditas yang melimpah menopang imbal hasil jangka pendek Singapura, obligasi pemerintah tenor panjang dinilai lebih rentan terhadap tren reflasi global.

Selisih imbal hasil antara tenor lima dan 10 tahun melebar menjadi 43 basis poin pekan lalu, tertinggi sejak November 2021. Sementara itu, selisih antara tenor dua dan 10 tahun berada di kisaran 66 basis poin, sekitar satu deviasi standar di atas rata-rata lima tahun sebesar 26 basis poin.

"Bias keseluruhan masih mengarah pada kurva yang lebih curam," tulis analis Citigroup Inc. dalam riset terbaru, seiring suku bunga antarbank Singapura ditopang arus masuk dana lindung nilai serta komitmen otoritas menjaga stabilitas kondisi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aliran modal asing diestimasi keluar dari pasar keuangan Indonesia (capital outflow) senilai Rp4,5 triliun berdasarkan transaksi 9 sampai dengan 12 Maret 2026.

Berdasarkan estimasi dari Mandiri Sekuritas, tren aliran modal asing keluar secara mingguan ini merupakan yang terbesar sepanjang 2026 ini. Tren ini sejalan dengan eskalasi terus menerus dari ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel dan Iran.

Aksi jual investor asing terbesar yakni dari pasar obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp11,6 triliun. Nilai SBN yang dilepas investor asing itu juga merupakan yang terbesar tahun ini.

"Kenaikan harga minyak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik telah menghidupkan kembali kekhawatiran atas potensi pelebaran defisit fiskal Indonesia, yang menambah tekanan pada pasar obligasi," terang Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, dikutip Selasa (17/3/2026).

Di sisi lain, Handy turut mencatat bahwa outflow mingguan juga terjadi pada pasar modal senilai Rp1,5 triliun dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp1,1 triliun.

Adapun berdasarkan basis tanggal setelmen, aliran modal asing masuk (capital inflow) secara tahun berjalan (year to date/YtD) sampai dengan 12 Maret 2026 turun tajam ke Rp5,1 triliun dari posisi Rp16,7 triliun pada pekan sebelumnya.

Aksi jual secara tahun berjalan itu menunjukkan tren capital outflow yang berlanjut dari pasar SBN senilai Rp16,5 triliun serta pasar modal Rp8,7 triliun.

Namun demikian, investor asing terlihat masih membeli SRBI sebagaimana terlihat dari aliran modal asing masuk ke obligasi tersebut senilai Rp30,3 trilliun.

"SRBI masih didukung aliran modal asing masuk Rp30,3 triliun dan membantu mengimbagi sebagian dari arus keluar yang lebih luas," pungkas Handy.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menutup pintu bagi pelonggaran kebijakan moneter atau penurunan suku bunga acuan (BI Rate) dalam waktu dekat, akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas ekonomi domestik.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa bank sentral telah melakukan kalkulasi mendalam selama dua hari terakhir terkait durasi, intensitas, serta dampak rambatan dari perang di Timur Tengah terhadap berbagai indikator ekonomi makro Indonesia.

Hasilnya, BI menakar bahwa ketegangan geopolitik ini akan memicu lonjakan harga minyak dunia yang bermuara pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan lonjakan inflasi global.

"Kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga? Ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI Rate selama ini untuk memperkuat intervensi dan juga kecukupan cadangan devisa," tegas Perry dalam Pengumuman RDG Maret, Selasa (17/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa transmisi dampak perang tersebut telah memukul pasar keuangan global dan menjalar ke pasar domestik. Perry mencontohkan derasnya arus modal asing keluar (capital outflow) dari negara-negara berkembang (emerging market), termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury, yang secara langsung menekan nilai tukar rupiah dan mengerek yield surat berharga negara (SBN)

Lebih lanjut, Perry memastikan bahwa bank sentral telah menyiapkan matriks ketahanan berdasarkan tiga skenario pergerakan harga minyak global: asumsi harga minyak dunia yang tidak terlalu tinggi, moderat, dan lonjakan drastis akibat eskalasi perang yang meluas.

Berdasarkan risiko dari skenario-skenario tersebut, dia menyatakan strategi BI saat ini adalah mempertahankan BI Rate di level 4,75% dalam rapat dewan gubernur (RDG) edisi Maret 2026 guna memperkuat amunisi intervensi pasar dan menjaga ketahanan cadangan devisa.

"Kami akan terus mengkalibrasi optimalitas antara kebijakan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, kecukupan cadangan devisa, dan juga respon dengan mengenai suku bunga. Tentu saja kalibrasi optimalitas antara ketiganya ini akan tergantung pada seberapa jauh eskalasi perang Timur Tengah akan berlanjut," jelas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meyakini nilai tukar rupiah akan kembali menguat meski kini nilainya nyaris menyentuh batas psikologis Rp17.000 per dolar AS akibat eskalasi Perang Timur Tengah pasca serangan rudal Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.985 per dolar AS per 16 Maret 2026. Posisi tersebut mencatatkan pelemahan sebesar 1,29% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2026.

Menurutnya, tekanan terhadap mata uang rupiah ini sejalan dengan tren pelemahan yang juga dialami oleh berbagai mata uang negara non-dolar AS di seluruh dunia.

"Memburuknya kondisi global akibat Perang Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan memicu keluarnya arus modal asing (capitaloutflow) dari negara-negara emerging market, tidak terkecuali Indonesia," jelas Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Perry pun menyatakan bahwa bank sentral berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI, sambungnya, akan meningkatkan intensitas intervensi lewat tiga cara.

Intervensi itu dilakukan di pasar valuta asing (valas), baik melalui pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri atau offshore NDF, transaksi spot, maupun domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

Di luar langkah intervensi langsung, sambung Perry, BI juga bergerak mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia. Strategi ini ditujukan untuk kembali menarik aliran masuk modal asing (capitalinflow) guna menjadi buffer atau penyangga stabilitas nilai tukar.

Bank sentral akan melakukan berbagai upaya penguatan kinerja neraca pembayaran agar dapat memberikan dukungan fundamental yang lebih kokoh bagi rupiah. Kendati demikian, Perry tidak menjelaskan seperti apa upaya penguatan yang dimaksud.

Lebih lanjut, Perry menyatakan optimisme di tengah ketidakpastian global. Dia meyakini tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali menemukan titik keseimbangan barunya.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen kuat kami, tingkat imbal hasil [yield] aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tetap baik," pungkasnya.

Adapun, BI memproyeksikan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk merombak aturan ambang batas defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) disebut berpotensi menghancurkan benteng stabilitas makroekonomi nasional.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Lebih lanjut, CSIS menepis argumen yang menjadikan eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai rasionalisasi untuk memperlebar defisit ruang fiskal. Deni membandingkan situasi saat ini dengan krisis pandemi Covid-19, yang mana pelonggaran defisit di atas 3% masih dapat dimaklumi karena perekonomian global terhenti dan mayoritas negara menempuh langkah serupa.

"Sekarang kalau di saat krisis Timur Tengah hari ini, itu kan tidak semua negara melakukannya [pelebaran defisit]. Nanti investor asing memandangnya lain; yang ada adalah capital outflow yang besar, SBN [surat berharga negara] makin tidak dipercaya oleh pasar, dan rating kita malah makin turun," ujar Deni.

Menghindari Keputusan Sulit

Alih-alih menyalahkan gejolak geopolitik global, Deni justru menyoroti akar masalah dari membengkaknya beban APBN saat ini. Dia menilai wacana pembebasan defisit 3% dipicu oleh keengganan pemerintah untuk mengambil keputusan sulit dan tidak populis dalam menyehatkan postur anggaran.

Pemerintah dinilai tengah mengambil jalan pintas demi mengakomodasi pendanaan berbagai program baru yang membebani kas negara, serta mempertahankan besaran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

"Pembebasan defisit 3% itu kan di saat bersamaan kita punya program-program yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat kayak MBG [makan bergizi gratis], Kooperasi Merah Putih, dan lain-lain, sama subsidi BBM yang besar, yang sebenarnya harusnya tidak kita lakukan," papar Deni.

CSIS mewanti-wanti, jika pemerintah bersikeras mengambil jalan gampang dengan membongkar aturan disiplin fiskal tersebut maka konsekuensi yang harus ditanggung perekonomian domestik akan sangat fatal. Selain memicu kaburnya modal asing secara masif, fundamental nilai tukar rupiah juga akan terus terdepresiasi.

"Jadi kita menghindari masalah, caranya ya ngambil jalan pintas, ngambil jalan gampang saja. Itu takutnya malah konsekuensinya ke perekonomian kita, stabilitas, dan malah mempercepat ke krisis karena capital outflow yang besar, depresiasi rupiah, dan lain-lain," tutup Deni.

Purbaya Tunggu Putusan Prabowo

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal perubahan aturan ambang batas defisit APBN di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun, aturan maksimal defisit fiskal 3% terhadap PDB diatur dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Saat ini, beleid tersebut sedang dalam proses revisi di parlemen.

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum dapat mengonfirmasi kepastian dari rencana pelonggaran defisit fiskal tersebut. Dia hanya menegaskan kesiapannya sebagai perpanjangan tangan kepala negara dalam mengeksekusi setiap kebijakan.

"Saya tidak tahu. Saya kan cuma tangan Presiden. Kalau ada perintah, ya kita jalankan," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bendahara negara menjelaskan, otoritas fiskal saat ini masih fokus menghitung rambatan dari kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan APBN. Dia menegaskan bahwa perhitungan tersebut menjadi landasan krusial apabila nantinya pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan strategis.

Memang, lonjakan harga minyak dunia memang membawa risiko bagi kas negara. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

"Kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita, sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitung dulu dampaknya, itu saja," jelasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai rumor bahwa opsi pelebaran defisit telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Prabowo sebagai antisipasi lonjakan harga minyak, Purbaya enggan berkomentar banyak dan menyatakan bahwa dirinya lebih berfokus pada analisis persoalan ekonominya.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga merespons kekhawatiran terkait potensi downgrade atau penilaian negatif dari lembaga pemeringkat kredit (rating agency) apabila pemerintah nekat menembus ambang batas 3%.

Menurutnya, secara perbandingan global, angka defisit 3% bukanlah hal yang mutlak harus ditakuti, mengingat sangat sedikit negara di dunia yang saat ini memiliki defisit fiskal di bawah level tersebut. Purbaya menilai belanja negara yang didorong mendekati level 3% justru berimplikasi positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional apabila dibandingkan dengan negara lain.

"Sebenarnya kalau secara fair, skala kita yang di bawah 3% [itu] hampir tidak ada [di negara lain]. Bahkan kita lebih bagus, kita belanja dekat ke 3%, pertumbuhan kita lebih cepat daripada negara-negara lain," jelasnya.

Dia membandingkan postur fiskal Indonesia dengan Vietnam pada tahun lalu. Tercatat, defisit fiskal Indonesia mampu dijaga pada level 2,92% terhadap PDB; sedangkan defisit Vietnam menyentuh angka 3,6% terhadap PDB.

"Jadi, kalau dari angka itu saja harusnya tidak ada masalah. Cuma mereka [lembaga pemeringkat] melihat hal yang lain dari kita yang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas, sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," ucap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengerek kapitalisasi pasar atau market cap bursa hingga menyentuh Rp25.000 triliun pada 2031 dinilai sebagai langkah yang ambisius. Pasalnya, target ini menuntut akselerasi pertumbuhan pasar yang signifikan dalam lima tahun ke depan.

Adapun target tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hasan Fawzi, dalam forum fit and proper test bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Hasan menuturkan bahwa dalam periode lima tahun ke depan atau sampai dengan 2031, kapitalisasi pasar modal ditargetkan mencapai Rp25.000 triliun. Jumlah ini setara dengan 80% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Jumlah investor diharapkan mencapai angka 30 juta, dengan rata-rata nilai transaksi harian [RNTH] Rp35 triliun. Sejalan dengan itu, akan terjadi peningkatan baik di sisi jumlah emiten maupun dana kelolaan investor,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi memandang bahwa target itu terbilang ambisius. Sebab, untuk mencapai angka tersebut, pasar modal memerlukan tingkat pertumbuhan majemuk (compound annual growth rate/CAGR) di kisaran 15% hingga 17% secara konsisten.

“Target ini ambisius. Peningkatan hanya bisa dicapai lewat dorongan IPO raksasa, baik dari BUMN maupun unicorn swasta, serta kenaikan valuasi emiten sektor new economy seperti hilirisasi, ekosistem kendaraan listrik dan energi baru terbarukan [EBT],” ujar Wafi saat dihubungi Bisnis, Kamis (12/3/2026).

Di samping itu, pertumbuhan laba emiten berkapitalisasi pasar besar atau big caps yang konsisten serta pendalaman instrumen derivatif dan surat utang korporasi juga disebut menjadi syarat mutlak untuk mempertebal nilai pasar.

Meski memiliki potensi, Wafi menggarisbawahi sejumlah tantangan utama yang dapat menghambat pencapaian target Rp25.000 triliun tersebut.

Dari sisi eksternal, tingginya suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik masih membayangi risiko aliran modal keluar atau capital outflow.

Sementara dari sisi internal, ketimpangan likuiditas masih menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas. Saat ini, likuiditas transaksi masih cenderung terpusat pada saham big caps, sedangkan saham lapis kedua dan ketiga relatif sepi peminat.

“Pertumbuhan jumlah investor ritel dan institusi domestik harus mengimbangi suplai saham baru yang masif agar harga tidak tertekan,” pungkas Wafi.

Terakhir, dia menyebut kesiapan infrastruktur dan kerangka hukum dari OJK serta Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam memfasilitasi instrumen derivatif kompleks sangat diperlukan guna meminimalkan risiko sistemik di masa depan.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menilai target peningkatan kapitalisasi pasar hingga Rp25.000 triliun masih realistis. Kendati demikian, hal itu memerlukan laju pertumbuhan yang konsisten serta dukungan berbagai faktor fundamental ekonomi.

IPO JUMBO

Menurut Nafan, ambisi otoritas untuk meningkatkan kapitalisasi pasar hingga Rp25.000 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan dinilai sangat bergantung pada kualitas perusahaan yang melantai di bursa.

Dia menyatakan bahwa kunci pencapaian target ini bukan sekadar jumlah emiten baru, melainkan skala dan fundamental dari emiten tersebut.

“Jangan sampai mayoritas IPO berasal dari perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil. Jika hal tersebut terjadi, akan sulit untuk meningkatkan kapitalisasi pasar secara eksponensial," ujar Nafan kepada Bisnis.

Menurut Nafan, bursa memerlukan lebih banyak aksi initial public offering (IPO) dari perusahaan-perusahaan besar dengan free float di atas 15%. Perusahaan tersebut diharapkan muncul dari sektor-sektor strategis seperti BUMN, komoditas, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Selain itu, realisasi target free float 15% menjadi prasyarat penting untuk memperdalam pasar. Jika hal ini tercapai, likuiditas pasar akan meningkat dan mampu menyerap pasokan saham baru tanpa menekan harga secara drastis.

“Potensi peningkatan jumlah emiten yang disertai dengan kenaikan free float akan membuat pasar keuangan kita semakin solid dan dalam," tambahnya.

Di tengah dinamika global dan suku bunga tinggi, Nafan menilai menjaga kualitas emiten juga penting untuk mempertahankan status Indonesia sebagai emerging market dan tidak mengalami penurunan menjadi frontier market.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Kondisi pasar saham Tanah Air tertekan berbagai sentimen sepanjang tahun berjalan 2026. Tekanan MSCI, penurunan outlook kredit Indonesia, hingga ketegangan geopolitik yang memuncak di Iran telah mendorong IHSG ambles 15,14% YtD.

Meskipun begitu, analis memprediksi bahwa peluang rebound pasar saham terbuka, tetapi cenderung terbatas. Hal itu mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu importir minyak terbesar di dunia.

Pasalnya, berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI berjangka telah naik 11,36% ke US$101,23 per barel. Sementara itu, minyak brent telah menguat 11,30% ke level US$103,16 per barel. Posisi Indonesia sebagai importir dinilai dapat memicu risiko pembengkakan defisit APBN, inflasi, pelemahan rupiah, hingga capital outflow asing.

”Rebound lebih jangka pendek. Tren pergerakan IHSG secara struktural masih bergantung pada de-eskalasi geopolitik dan stabilisasi harga minyak global,” kata Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi, Senin (9/3/2026).

Wafi menilai, peluang rebound IHSG secara jangka pendek datang dari rilis laporan keuangan kuartal I/2026, musim pembagian dividen, hingga potensi masuknya dana asing selepas rebalancing indeks global seperti MSCI hingga FTSE.

Namun, KISI memprediksi pergerakkan harga minyak akan tetap tinggi dan volatil selama konflik AS—Israel dan Iran berlanjut, sehingga dapat mengancam rantai pasok energi global. Dengan begitu, dia memberikan saran bagi investor untuk menerapkan strategi yang defensif.

”Fokus akumulasi pada saham hulu migas seperti MEDC yang langsung diuntungkan, serta aset safe haven seperti ANTM. Hindari sektor dengan ketergantungan tinggi pada bahan baku impor dan bahan bakar,” sarannya.

Menurutnya, emiten energi seperti migas dan batu bara dapat mengalami kenaikan margin laba di tengah kondisi ini. Sebaliknya, sektor logistik, manufaktur, hingga consumer goods justru bakal mengalami tekanan margin akibat kenaikan biaya operasional dan distribusi.

Senada, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia, menilai bahwa pasar sebaiknya tidak terlalu optimistis pada saat ini. Pasalnya, sentimen global tidak dapat diprediksi. Secara teknikal, target dekat level IHSG pada level 7.486, dengan target lanjutan pada level 7.640 atau 7.777.

”Masih cenderung spekulatif, sebaiknya wait and see dulu untuk sementara, sambil berharap yang terbaik,” kata Liza dalam riset hariannya, Senin (9/3/2026).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.