JAKARTA - Efek domino perang di Timur Tengah kini benar-benar telah bergeser dari medan tempur ke meja makan jutaan pekerja. Badai pemutusan hubungan kerja ( PHK ) seketika mengguncang Inggris setelah data resmi pemerintah setempat melaporkan adanya 100.000 pengurangan lapangan kerja hanya dalam bulan April 2026 saja.

Laporan resmi dari Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) yang dirilis Selasa ini menjadi tamparan keras bagi perekonomian Eropa. Angka pemangkasan massal ini tercatat sebagai merosotnya pasar tenaga kerja paling tajam dalam lima tahun terakhir, atau tepatnya sejak awal pandemi Covid-19 melanda dunia pada Mei 2020 silam.

Awalnya para ekonom memperkirakan pasar tenaga kerja Inggris hanya akan kehilangan sekitar 10.000 pekerja seiring penyesuaian tahun pajak baru. Namun realitas di lapangan meledak hingga sepuluh kali lipat lebih parah.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Direktur Statistik Ekonomi ONS, Liz McKeown mengungkapkan, bahwa sektor retail atau perdagangan eceran menjadi penyumbang korban PHK terbesar. "Situasi ini mempertegas sinyal bahwa dunia usaha saat ini memilih untuk menghentikan rekrutmen baru di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus memburuk," ujarnya.

Tak hanya PHK massal, data ONS juga menunjukkan tingkat pengangguran di Inggris resmi merangkak naik ke angka 5% pada kuartal pertama tahun ini. Kondisi tersebut dibarengi dengan tren pertumbuhan upah pekerja yang mulai melambat drastis.

Mengapa Perang Iran Bisa Bikin Pekerja Inggris Kehilangan Kerja?

Secara psikologis, masyarakat awam mungkin bingung mengaitkan bom yang jatuh di Timur Tengah dengan hilangnya mata pencaharian warga di benua Eropa. Para analis merinci benang merah dari fenomena Horor April ini, ada beberapa faktor.

Pertama yakni blokade total di Selat Hormuz sebagai imbas perang Amerika Serikat-Israel terhadap Iran . Seperti diketahui jalur laut ini menjadi krusial bagi pasokan minyak dan gas dunia.

Eropa Terpecah! Italia Desak Blokir Minyak dan Gas Rusia Dibuka



Hal ini membuat harga energi global melonjak ke tingkat yang tak masuk akal bagi operasional pabrik dan toko. Selanjutnya kerapuhan energi eropa juga membuat alasan kenapa perang jauh di Timur Tengah bisa merembes hingga Negeri Ratu Elizabeth -julukan Inggris-.

Dana Moneter Internasional (IMF) sempat memperingatkan bahwa Inggris adalah negara yang paling rentan terkena imbas konflik Timur Tengah. Pasalnya pasokan listrik mereka sangat bergantung pada pembangkit listrik bertenaga gas.

Efek sisa Perang Ukraina juga menekan sektor ketenagakerjaan di Inggris, pasalnya sebelum badai Timur Tengah ini pecah, korporasi di Eropa sebenarnya belum sepenuhnya pulih setelah mereka terpaksa memboikot minyak dan gas murah dari Rusia akibat konflik Ukraina.

Ketika biaya energi kembali naik akibat perang Iran, perusahaan-perusahaan ini kehabisan modal dan terpaksa menempuh jalan pintas dengan memecat karyawan demi bertahan hidup.

Estimasi terbaru dari Reuters menyebutkan bahwa eskalasi militer AS-Israel ke Iran sejauh ini telah menelan biaya kerugian bisnis global sedikitnya USD25 miliar. Sialnya, perusahaan-perusahaan di Uni Eropa dan Inggris yang harus menanggung porsi kerugian terbesar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan rupiah dinilai berpotensi menekan banyak sektor ekonomi pada semester II-2026, terutama industri yang bergantung pada energi dan bahan baku impor.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan dampak pelemahan nilai tukar tak hanya dirasakan sektor tertentu karena ekonomi global saat ini sudah saling terhubung.

“Masalahnya, saat ini ekonomi dunia sudah merupakan satu ekosistem, apalagi ASEAN. Jadi seluruh sektor akan terpengaruh, apalagi suku bunga juga akan cenderung naik,” ujar Wijayanto kepada Kompas.com, Kamis (28/5/2026).

Menurut dia, sektor yang paling rentan terkena dampak adalah industri dengan kebutuhan impor tinggi dan biaya operasional berbasis dollar Amerika Serikat.

“Sektor paling terpengaruh adalah penerbangan, transportasi laut dan darat, farmasi, petrokimia, plastik, elektronik, otomotif, teknologi, dan konstruksi,” kata dia.

Wijayanto menjelaskan, pelemahan rupiah akan membuat biaya impor bahan baku, energi, maupun pembayaran utang luar negeri menjadi lebih mahal.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan margin usaha dan mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri.

Di sektor penerbangan misalnya, tekanan muncul karena mayoritas biaya operasional seperti avtur, sewa pesawat, hingga perawatan dibayar menggunakan dollar Amerika Serikat.

Hal serupa juga terjadi pada industri farmasi yang masih bergantung pada impor bahan baku obat.

Sementara di sektor otomotif dan elektronik, pelemahan rupiah dinilai dapat memicu kenaikan harga produk karena tingginya komponen impor dalam rantai produksi.

Selain itu, Wijayanto menilai kenaikan suku bunga yang berpotensi terjadi akibat tekanan rupiah juga akan membebani sektor konstruksi dan properti karena biaya pembiayaan menjadi lebih mahal.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah di pasar spot semakin melemah pada awal perdagangan Kamis (28/5/2026). Per pukul 09.48 WIB, rupiah terdepresiasi 69 poin atau 0,39 persen ke level 17.870 per dollar Amerika Serikat.

Rupiah melanjutkan pelemahan sehari sebelumnya.

Pada Rabu (27/5/2025), rupiah di pasar spot melemah 0,03 persen ke Rp 17.801 per dollar Amerika Serikat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai membawa dampak ekonomi untuk masyarakat secara umum dan pedagang hewan ternak.

Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, potensi ekonomi dari kurban dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

"Setiap tahun ada lah pemerataan untuk orang-orang yang biasanya tidak semuanya bisa makan daging setiap hari," kata dia kepada awak media di kawasan Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (27/5/2026).

Ia menambahkan, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam jangka pendek.

Lebih lanjut, momentum Idul Adha ini akan meningkatkan perdagangan di tempat penjualan sapi dan domba.

"Ini akan memberikan pendapatan juga ke peternak-peternak. Jadi potensi ini amat baik dan signifikan," ungkap dia.

Purbaya mengatakan, tradisi baik ini harus terus dipertahankan.

"Yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban," ungkap dia.

Purbaya sendiri mengurbankan dua sapi.

Satu sapi Simental Cross berbobot 868 kilogram (kg) berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sementara satu sapi lagi yang diklaim lebih besar berada di kawasan rumah pribadinya di Ciganjur, Jakarta Selatan.

"Kayanya lebih gede daripada ini, beratnya satu ton lebih," ucap dia.

Purbaya menuturkan, sapi kurban ini dibeli menggunakan dana pribadi.

"Kan lumayan tuh ada bonus. Jadi kita pakai ini, terus kan nggak jadi haji, uangnya ngumpul," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan akselerasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menargetkan pembangunan 240 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah tersebut.

Selain fokus pada perbaikan gizi, program unggulan ini tercatat memberikan dampak ekonomi masif dengan perputaran uang mencapai Rp149,92 miliar setiap bulan.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan saat ini telah tersedia 148 SPPG yang sudah beroperasi. Sementara itu, 68 SPPG tengah dalam tahap persiapan pembangunan dan 28 SPPG lainnya diprioritaskan untuk menjangkau wilayah terpencil.

Langkah ini diambil guna memastikan program berjalan optimal, transparan, dan menjangkau seluruh penerima manfaat.

"Saya ingin dipercepat agar semua masyarakat segera menerima manfaat," ujar Dony, Kamis (21/5/2026).

Untuk mendukung akuntabilitas, Pemkab Sumedang mengoptimalkan portal digital mbg.sumedangkab.go.id. Melalui sistem ini, setiap SPPG wajib melaporkan menu harian secara langsung agar dapat dipantau oleh pemerintah maupun masyarakat luas.

Dony menegaskan transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.

"Arti penting portal MBG adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MBG, menciptakan kompetisi yang sehat antar mitra dan memastikan seluruh dapur menjalankan aturan. SPPG yang tidak memberikan laporan pada portal akan ditegur melalui surat dan berpotensi di-suspend," tegasnya.

Dari sisi operasional, pengawasan diperketat melalui penerapan sistem absensi E-Office bagi setiap kepala SPPG guna memantau kedisiplinan dan kelancaran produksi di dapur. "Absensi kepala SPPG penting untuk memastikan operasional dapur berjalan baik," tambah Dony.

Selain infrastruktur, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian. Pemkab Sumedang menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi relawan serta karyawan MBG. Upaya ini dilakukan agar standar layanan pemenuhan gizi tetap terjaga secara profesional.

"Peningkatan kompetensi SDM bisa bekerja sama dengan BLK agar para relawan memiliki keterampilan dan kompetensi yang baik," katanya.

Terkait rantai pasok pangan, Pemkab Sumedang berkomitmen menggunakan komoditas lokal yang didistribusikan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai offtaker. Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus memberdayakan petani lokal.

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa program MBG telah memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi ekonomi lokal Sumedang.

Selain nilai peredaran uang yang mencapai ratusan miliar rupiah, operasional 148 SPPG yang ada saat ini telah menyerap sedikitnya 7.400 tenaga kerja lokal.

Pemkab Sumedang juga berencana meningkatkan literasi seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi intensif bersama kepala sekolah, camat, Danramil, hingga Kapolsek.

"Dengan begitu pola koordinasinya akan tepat dan semua stakeholder dapat memahami serta bersama-sama mengawasi jalannya program MBG," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertama kali dalam dua tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate. Tak tanggung-tanggung, bank sentral langsung menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) edisi Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keputusan tersebut tak terlepas dari gejolak ketidakpastian global. Dia menjelaskan, eskalasi perang di Timur Tengah yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia, tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat (AS), dan mengerek imbal hasil US Treasury.

Akibatnya, dolar AS semakin perkasa. Sebaliknya, terjadi arus modal keluar asing dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang melemahkan rupiah.

Sementara dari sisi domestik, sambungnya, kuartal kedua (April-Juni) secara historis merupakan periode dengan permintaan valuta asing (valas) tertinggi untuk keperluan ibadah haji, umrah, pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri, hingga pembagian dividen.

Perry juga menegaskan keputusan menaikkan BI Rate 50 bps pada bulan ini demi memitigasi ancaman imported inflation. Pelemahan kurs ditambah dengan tren kenaikan harga minyak dan komoditas global berisiko merembet pada lonjakan harga barang impor di dalam negeri, baik bahan baku maupun harga energi non-subsidi.

Di samping itu, Perry menyadari adanya kekhawatiran bahwa pengetatan kebijakan moneter ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan seperti yang tercermin dari teori kurva Phillips. Hanya saja, dia meyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Bank Indonesia di tentang 4,9% hingga 5,7% masih aman tercapai.

"Jangan diartikan bahwa kalau moneternya pro-stabilitas, Bank Indonesia tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Enggak, Bank Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonomi," tegas Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Oleh sebab itu, demi memitigasi dampak negatid pengetatan suku bunga terhadap sektor riil, BI ingin memastikan ketersediaan likuiditas di perbankan.

Perry mengungkapkan, BI akan memberikan insentif likuiditas besar-besaran bagi bank yang rajin menyalurkan kredit dan mampu menekan suku bunganya. Untuk memaksimalkan itu, otoritas moneter melakukan relaksasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) mulai 1 Juli 2026.

BI memperluas cakupan perhitungan RIM yang dipatok pada batas 84% hingga 94%. Komponen kewajiban (funding) kini tak hanya dihitung dari Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan) tetapi juga dari penerbitan surat berharga konvensional dan syariah.

Begitu pula dari sisi penyaluran dana yang kini mencakup kredit dan pembelian surat berharga oleh bank. Bank yang memenuhi target ini akan diganjar tambahan insentif likuiditas sebesar 0,5% dari DPK.

Perry menjelaskan bank sentral juga telah meluncurkan pogram Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) yang akan menjadi wadah bertemu pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dunia usaha, hingga akademisi.

Lewat Pinisi, otoritas akan membedah tantangan supply dan demand kredit secara sektoral guna mencari solusi hambatan intermediasi di lapangan.

Stabilitas vs Pertumbuhan

Kalangan ekonom merespons positif keputusan BI menaikkan suku bunga acuan. Catatannya, terdapat risik perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat keputusan tersebut.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai menyebut langkah BI sudah sangat tepat dan presisi untuk mengembalikan jangkar stabilitas rupiah.

"Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, ini adalah pernyataan bahwa policy anchor Indonesia masih dijaga," menurut Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pasar kini memiliki jangkar baru. Rupiah diproyeksi akan menguat bertahap ke level Rp17.300 per dolar AS sebelum mencari titik keseimbangan baru di kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Kendati demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa pekerjaan rumah belum usai. BI dinilai perlu mulai menurunkan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap agar instrumen ini tidak terus-menerus menyedot likuiditas pasar obligasi negara yang pada akhirnya dapat menekan transmisi kebijakan.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menggarisbawahi bahwa kenaikan 50 bps ini adalah sinyal tegas bahwa tekanan pasar sudah tak lagi mempan dijawab hanya dengan instrumen intervensi valas.

Apalagi, rupiah sempat terperosok menyentuh rekor terlemahnya di level Rp17.760 per dolar AS seiring melonjaknya imbal hasil SBN 10 tahun dan meroketnya harga minyak dunia Brent di atas level USD100 per barel.

Meski efektif menahan ruang spekulasi terhadap depresiasi lebih lanjut, Josua mengingatkan ada ongkos riil yang harus dibayar dari sisi sektor riil.

"Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat menahan, terutama melalui kredit, konsumsi, investasi, properti, otomotif, dan UMKM. Namun, biaya tersebut lebih kecil dibandingkan risiko jika rupiah dibiarkan melemah tidak terkendali. Stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan, bukan lawan dari pertumbuhan," ungkap Josua kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia pun merekomendasikan agar langkah pengetatan moneter ini dibarengi dengan disiplin fiskal dari pemerintah, percepatan belanja produktif, serta langkah mitigasi atas risiko lonjakan subsidi energi. Dengan demikian, sambungnya, pertumbuhan ekonomi dinilai masih mampu dijaga di atas level 5%.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai kebijakan BI yang ahead of the curve (mendahului kurva) dan antisipatif ini sangat krusial di tengah ekspektasi inflasi yang kian mendaki.

Menurutnya, respons sigap ini jelas memberikan sentimen positif bagi mata uang rupiah ke depan. Masalahnya, pekerjaan rumah terkait masalah struktural ekonomi domestik harus segera dibereskan agar daya tahan fundamental ekonomi semakin solid.

"Isu-isu lain terkait masalah struktural juga harus segera dibereskan," kata David kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Raden Pardede menyoroti produk-produk yang dijual Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) karena dinilai mirip dengan yang dijual di minimarket.

Sebagai informasi, belakangan beredar video-video pembukaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah.

Dari video tersebut terlihat produk-produk yang dijual di KDMP tidak jauh berbeda dengan minimarket, mulai dari kudapan, bahan pokok, hingga kebutuhan dapur.

Raden mengingatkan, program prioritas pemerintah tersebut berisiko tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan jika hanya memindahkan bisnis dari pelaku usaha yang sudah ada.

"Kita lihat saya lihat YouTube baru-baru ini grocery items-nya mirip-mirip juga dengan Alfamart, Indomaret, dan juga warung di sekitar. Apakah this is new investment, new activities, atau dia hanya menjadi trade off dari sini (minimarket) shifting ke sini (KDMP)," ujarnya saat acara Economic Forum 2026 di Kempinski, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dia mengungkapkan, jika merujuk pengimplementasian koperasi di negara lain, model pengembangan koperasi yang berhasil umumnya tumbuh dari bawah atau bottom up.

Contohnya Fonterra di Selandia Baru, yang berkembang dari bawah yaitu kumpulan peternak susu hingga ke atas menjadi koperasi besar berskala global.

Sementara KDMP menggunakan model pengembangan top down karena di sini pemerintah lebih berperan mulai dari pembentukan program, pendanaan, hingga dukungan kredit.

Masyarakat hanya menjalankan desain yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, apabila KDMP hanya menggeser konsumen dan tenaga kerja dari warung atau minimarket ke koperasi, maka dampak ekonomi bersih yang dihasilkan akan terbatas.

"If there is the case, impact dari KDMP itu akan kecil. Karena dia hanya shifting dari warung atau Indomaret, Alfamart ke sini. Pekerjanya juga akan shifting juga nanti," ucapnya.

Kendati demikian, Raden menegaskan, efektivitas KDMP masih perlu dibuktikan dalam implementasinya di lapangan.

Namun dia mengingatkan pemerintah agar program tersebut tidak hanya menjadi saluran distribusi baru yang mengambil pasar dari usaha yang sudah ada, tanpa menciptakan aktivitas ekonomi tambahan.

"Nah ini adalah menurut saya remain to be tested. Tapi saya di sini hanya mengingatkan the government.Impact-nya KDMP ini, jangan-jangan menjadi belum optimal," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Badai ekonomi yang dipicu oleh perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran kini benar-benar menghantam dompet masyarakat dan korporasi global. Laporan terbaru dari Reuters mengungkapkan, bahwa konflik bersenjata dan blokade Selat Hormuz telah merugikan sektor bisnis di seluruh dunia sedikitnya USD25 miliar atau setara Rp441,1 triliun (dengan kurs Rp17,644 per USD).

Perang AS-Iran memaksa ratusan perusahaan multinasional mengambil tindakan darurat, mulai dari menaikkan harga produk, memotong produksi, melakukan efisiensi karyawan, hingga menyetop pembagian dividen kepada investor. Ekonomi Dunia kini bersiap menghadapi dampak lanjutan yang diprediksi jauh lebih mengerikan pada paruh kedua tahun ini.

Eropa Paling Berdarah-darah, Raksasa Dunia Mulai Tumbang

Berdasarkan analisis terhadap laporan keterbukaan informasi perusahaan di bursa saham AS, Eropa, dan Asia, sedikitnya 279 korporasi raksasa resmi menyatakan bahwa bisnis mereka terganggu akibat lonjakan harga bahan bakar dan kekacauan rantai pasokan imbas dari situasi di Timur Tengah.

Eropa Diam-diam Borong Gas Rusia hingga Tembus Rekor, Terjebak Skenario Krisis Energi?



Benua Eropa menjadi korban paling parah akibat krisis ini. Sebanyak 130 perusahaan Eropa terpaksa memotong proyeksi keuntungan mereka, disusul oleh 61 perusahaan di Asia dan 59 di AS. Kondisi ini dipicu oleh harga energi di Eropa yang memang sudah telanjur mahal sejak mereka memangkas impor gas dari Rusia beberapa tahun lalu.

Bahkan Eropa kini bisa kehabisan bahan bakar jet dalam beberapa minggu jika pasokan minyak terus terganggu oleh perang Iran. Peringatan itu diungkap kepala Badan Energi Internasional (IEA).

Bos Bank Dunia Peringatkan Dampak Ngeri Penutupan Selat Hormuz: Ekonomi Global Tak Pulih Instan



Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol memperingatkan konsekuensi global yang luas dari apa yang ia gambarkan sebagai “krisis energi terbesar yang pernah kita hadapi,” yang dipicu gangguan terhadap minyak, gas, dan pasokan penting lainnya yang mengalir melalui Selat Hormuz.

Kapal tanker yang membawa bahan bakar tidak dapat mencapai pelabuhan Eropa, sementara jalur alternatif yang bisa dilalui tetap terbatas, kata Birol. Menurut kepala badan tersebut, Eropa mungkin hanya memiliki persediaan bahan bakar jet selama "sekitar enam minggu", dan kecuali Selat Hormuz dibuka kembali, "kita akan segera mendengar kabar" tentang pembatalan penerbangan karena kekurangan bahan bakar.

Industri Penerbangan Jadi Korban Terbesar

Sektor transportasi udara menjadi lini bisnis yang paling menderita. Dari total kerugian global, industri penerbangan menyumbang angka kerugian terbesar, yaitu hampir USD15 miliar (sekitar Rp240 triliun) akibat meroketnya harga avtur.

Kondisi ini diperparah oleh efek domino pada produk konsumen harian. CFO Newell Brands, Mark Erceg mensimulasikan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar USD5, maka biaya operasional perusahaan otomatis membengkak USD5 juta.

Sementara itu, CEO McDonald's, Chris Kempczinski mengonfirmasi bahwa "tingginya harga bensin adalah akar masalah utama yang menekan daya beli konsumen saat ini."

Beberapa perusahaan pesimis menatap sisa tahun ini, dimana produsen elektronik, Whirlpool memangkas setengah dari target keuntungan tahunan dan membekukan dividen. CEO Whirlpool, Marc Bitzer menyebut situasi ini mirip dengan Krisis Finansial Global 2008.

"Konsumen kini menahan diri untuk membeli barang baru dan lebih memilih memperbaiki barang yang rusak," ujarnya.

Sedangkan Toyota memperingatkan potensi kerugian hingga USD4.3 miliar akibat disrupsi logistik global. Selanjutnya Procter & Gamble (P&G) memproyeksikan hantaman pada laba bersih mereka sebesar USD1 miliar.

Rakyat AS Tekor Rp660 Triliun untuk Bensin

Ironisnya dampak perang ini juga menghantam balik ke dalam negeri Amerika Serikat. Laporan terpisah dari Watson Institute, Brown University mengestimasi bahwa warga Amerika secara kolektif telah menghabiskan dana tambahan sebesar USD41,5 miliar (sekitar Rp664 triliun) untuk membeli bensin dan diesel sejak perang dimulai.

Angka tersebut setara dengan beban ekstra sebesar USD316 (Rp5 juta) per rumah tangga.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pelaku usaha di Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai mencermati dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Tekanan kurs ini dinilai berpotensi mengoreksi margin keuntungan, terutama pada sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap komoditas impor.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan Satriya Madjid mengungkapkan bahwa fluktuasi mata uang asing ini mulai membebani biaya operasional. Komponen seperti bahan baku impor, pengadaan mesin, hingga biaya logistik dan energi menjadi lini paling terdampak.

"Kenaikan kurs ini otomatis mengerek biaya produksi dan menekan margin usaha. Jika kondisi ini terus berlanjut dalam jangka panjang, dampaknya bisa sangat serius bagi stabilitas dunia usaha di daerah," ujar Satriya Madjid di Makassar, Selasa (19/5/2026).

Menurut catatan Kadin Sulsel, sejumlah sektor berada di zona rentan, antara lain industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, otomotif, hingga elektronik.

Selain itu, sektor UMKM yang mengandalkan bahan baku impor serta sektor pariwisata dan perhotelan yang sensitif terhadap kenaikan harga bahan bakar transportasi udara, juga turut dibayangi risiko ini.

Satriya menambahkan, efek domino dari pelemahan mata uang ini berisiko mengontraksi daya beli masyarakat. Ketika harga barang di pasar merangkak naik, konsumsi domestik diproyeksikan melambat, yang pada akhirnya memperlambat perputaran ekonomi secara makro.

Kondisi ketidakpastian ini juga membuat para pelaku usaha mengambil sikap wait and see. Mayoritas pengusaha memilih untuk menahan diri dalam melakukan ekspansi atau investasi baru sembari memantau pergerakan kurs, arah suku bunga, dan dinamika ekonomi global.

Menanggapi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kadin Sulsel berharap langkah ekstrem tersebut dapat dihindari.

Namun, Satriya tidak menampik jika tekanan kurs berlangsung berlarut-larut dan disertai penurunan permintaan pasar, perusahaan berpeluang melakukan efisiensi struktur biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja pada sektor yang paling terpukul.

Guna mengantisipasi dampak yang lebih dalam, Kadin Sulsel mendorong pemerintah dan otoritas terkait untuk segera mengambil langkah taktis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.

Langkah yang perlu diprioritaskan antara lain penguatan sektor riil serta menjaga kepastian pasokan dan harga energi domestik. Di sisi lain, pemberian kemudahan bisnis dan stimulus bagi industri manufaktur serta UMKM juga dinilai mendesak.

Kadin Sulsel juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk meredam gejolak nilai tukar.

"Dukungan terhadap produk lokal dan percepatan program substitusi impor menjadi krusial saat ini, agar ketergantungan dunia usaha terhadap dolar dapat dikurangi secara bertahap, sekaligus memperkuat fundamental ekonomi daerah," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah merugikan dunia usaha global sebesar 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 400 triliun. Berdasarkan analisis kantor berita Reuters, angka itu masih akan terus naik.

Reuters menganalisis pernyataan ratusan perusahaan setelah perang dimulai. Hasilnya, sebanyak 279 perusahaan menyebut konflik ini sebagai alasan di balik langkah defensif mereka. Sebagian menaikkan harga dan memangkas produksi, sementara yang lain menghentikan pembayaran dividen, membekukan pembelian kembali saham, merumahkan karyawan, atau menambahkan biaya bahan bakar kepada pelanggan.

Tekanan bertambah berat setelah Presiden Donald Trump kembali memperingatkan Iran pada akhir pekan lalu. Serangan drone ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi memperkeruh situasi. Di UEA, sebuah drone merusak generator di pembangkit nuklir. Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat tiga drone yang datang dari wilayah udara Irak.

Pasar energi langsung bereaksi. Dikutip dari Oilprice.com, harga minyak Brent menembus 111 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate diperdagangkan di atas 107 dolar AS per barel. Kekhawatiran akan kelangkaan pasokan terus tumbuh. Lebih dari 10 juta barel produksi harian dari Timur Tengah kini terhenti, dan cadangan yang terkuras harus segera digantikan.

Analis komoditas ING mencatat ada peningkatan aktivitas kapal tanker di Selat Hormuz. Iran melaporkan 30 kapal diizinkan melintas dalam dua hari pada pekan lalu. Namun, ING memperingatkan situasi ini "dapat berubah dengan cepat".

Di sisi diplomatik, pertemuan puncak Trump dan Xi Jinping di Beijing tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Alih-alih meredakan krisis, pertemuan itu justru memperlihatkan betapa terbatasnya kemampuan dua kekuatan besar dunia untuk mengatasi perang Iran dan membuka kembali Selat Hormuz.

Dikutip dari Oilprice.com, Trump pulang dengan mengklaim "banyak masalah" telah diselesaikan dan Xi sepakat Hormuz "harus tetap terbuka". Namun, tidak ada satu pun hasil konkret yang ditunjukkan, baik kerangka kerja, peta jalan, maupun inisiatif bersama. Tidak ada kesepakatan keamanan maritim. Tidak ada terobosan diplomatik dengan Teheran. Tidak ada perjanjian stabilisasi energi.

Klaim Trump pun langsung dibantah. Pejabat China menolak atau mengabaikan pernyataan Xi menawarkan bantuan. Kesenjangan ini mengungkap kenyataan sesungguhnya: kedua negara tidak mencapai keselarasan strategis apa pun. Washington ingin Beijing menekan Teheran lebih keras. Beijing hanya menginginkan stabilitas tanpa mengorbankan hubungannya dengan Iran. Hasilnya adalah kebuntuan total.

Pasar minyak kembali gelisah begitu optimisme pertemuan di Beijing terbukti semu. Harga minyak mentah naik lagi dan pasar kapal tanker tetap bergolak. Hormuz kini bukan lagi menghadapi gangguan sementara, melainkan ketidakstabilan yang bersifat permanen.

Inisiatif pengawalan angkatan laut AS yang disebut "Operasi Project Freedom" juga dinilai gagal. Para pemilik kapal dan perusahaan asuransi tidak percaya pada jaminan keamanan Amerika. Ini kenyataan yang tidak nyaman: AS masih bisa mengerahkan kekuatan militer di Teluk, tetapi tidak mampu memulihkan kepercayaan pasar komersial.

Iran bahkan kini membentuk Otoritas Selat Teluk Persia, sebuah lembaga baru yang secara terbuka mengatur siapa yang boleh melintas di Hormuz. Kapal-kapal yang terkait dengan China dilaporkan diizinkan melintas, sementara negara lain tidak. Jika ini berlanjut, arus energi dan asuransi maritim global tidak lagi ditentukan oleh pasar bebas, melainkan oleh hubungan politik.

Pertemuan di Beijing juga menyinggung Taiwan. Xi secara terbuka memperingatkan bahwa penanganan yang keliru dapat memicu "bentrokan bahkan konflik". Dunia kini tidak lagi menghadapi satu krisis, melainkan ancaman yang menyebar sekaligus di Hormuz, Laut Merah, dan Asia Timur. Eropa pun dinilai belum siap menghadapi situasi ini, terjebak antara ketergantungan pada AS dan kebutuhannya terhadap energi Teluk, tanpa memiliki strategi maritim sendiri yang jelas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketika pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) memukul beberapa industri nasional, sejumlah sektor berbasis ekspor justru diperkirakan menikmati keuntungan besar.

Pelemahan rupiah membuat harga produk Indonesia menjadi lebih murah di mata pembeli asing, sehingga berpotensi mendongkrak permintaan ekspor.

Nilai tukar rupiah di pasar spot masih ditutup melemah pada perdagangan Jumat (15/5/2026). Mata uang Garuda melemah 0,39 persen ke level Rp 17.597 per dollar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, kurs rupiah anjlok 17.600 per dollar AS saat pembukaan perdagangan Jumat pagi.

Presiden Direktur Doo Financial Futures, Ariston Tjandra, mengatakan industri yang memiliki pasar luar negeri atau berbasis ekspor mendapat berkah dari pelemahan rupiah.

Pasalnya, produk-produk Tanah Air menjadi relatif lebih murah di mata pembeli asing ketika nilai dollar AS menguat, sehingga berpotensi menarik lebih banyak permintaan dari pasar global.

“Yang diuntungkan oleh pelemahan rupiah adalah industri yang pangsa pasarnya orang asing karena barang-barang Indonesia dianggap lebih murah dengan nilai dollar AS mereka yang menguat, sehingga menarik lebih banyak pembeli,” ujar Ariston saat dihubungi Kompas.com, Jumat sore.

Keuntungan yang diperoleh eksportir bisa berlipat karena pendapatan perusahaan diterima dalam bentuk dollar AS, sementara sebagian biaya produksi dan bahan baku masih menggunakan rupiah.

Situasi ini membuat margin keuntungan perusahaan berpotensi meningkat ketika kurs dollar AS naik.

Ariston mencatat sektor yang bisa menikmati keuntungan dari pelemahan rupiah antara lain industri pertambangan, hasil pertanian, hingga perkebunan yang selama ini memiliki orientasi ekspor cukup besar.

“Keuntungan juga menjadi dobel karena penjualan dalam dollar AS dengan bahan baku rupiah. Contohnya Eksportir apapun misalnya tambang, hasil pertanian dan perkebunan,” paparnya.

Penguatan dollar AS juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan perdagangan dalam negeri, terutama pelaku UMKM di kawasan wisata.

Nilai tukar dollar AS yang lebih kuat membuat wisatawan asing memiliki daya beli lebih besar saat berkunjung ke Indonesia, sehingga aktivitas belanja dan konsumsi mereka berpotensi meningkat.

“Penguatan dollar AS juga bisa mendatangkan banyak turis asing untuk berbelanja di dalam negeri,” beber dia.

Ariston memandang, sektor yang diuntungkan dari pelemahan rupiah, seperti industri ekspor dan pariwisata, pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang bekerja di dalamnya.

Peningkatan permintaan dan aktivitas usaha dinilai berpotensi ikut meningkatkan pendapatan para pekerja di sektor terkait.

Industri Berbasis Impor Tertekan dan Potensi PHK

Sebaliknya, sejumlah industri nasional, terutama sektor yang bergantung pada bahan baku impor disebut-sebut cukup terpukul.

Kondisi tersebut tidak hanya memicu kenaikan biaya produksi, tetapi juga membuka peluang terjadinya efisiensi tenaga kerja alias pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyebut industri tekstil menjadi salah satu sektor yang cukup rentan karena sebagian besar bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri, sehingga kenaikan kurs dollar AS otomatis meningkatkan biaya produksi.

Lalu, industri bahan kimia juga diperkirakan mengalami tekanan serupa akibat tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku.

Kondisi ini membuat biaya operasional perusahaan berpotensi meningkat ketika nilai tukar rupiah melemah.

“Pertama ya, itu kan bahan baku penolong buat industri. Yang industri tekstil. Itu kan bahan bakunya itu sebagian besar impor. Kemudian industri bahan kimia ini juga terdampak bahan bakunya impor,” ucap Tauhid saat dihubungi Kompas.com.

Industri farmasi atau obat-obatan juga tidak lepas dari tekanan pelemahan mata uang Garuda karena mayoritas bahan baku masih berasal dari luar negeri.

Hal yang sama terjadi pada sektor otomotif, khususnya kendaraan yang belum diproduksi di dalam negeri, sehingga harga jualnya berpotensi ikut naik.

“Mungkin itu terdampak sebagian. Kemudian industri obat-obatan itu sebagian besar impor. Termasuk juga kendaraan otomotif yang tidak diproduksi di Indonesia masih ikut naik,” tukasnya.

Menurutnya, kenaikan biaya bahan baku impor pada industri tekstil dan sektor manufaktur lainnya pada akhirnya akan mendorong penyesuaian harga produk di pasar.

“Kalau makanan, minuman, rasanya tidak terlalu ya untuk domestik, tapi yang lain saya kira akan terdampak. Saya kira mungkin itu yang terdampak,” kata Tauhid.

Sementara itu, sektor makanan dan minuman dinilai relatif lebih tahan terhadap gejolak kurs karena lebih banyak mengandalkan pasar domestik dan bahan baku lokal.

Namun, sebagian besar sektor industri lain tetap akan terdampak oleh pelemahan rupiah, termasuk industri besi dan baja yang juga masih menggunakan bahan baku impor dalam proses produksinya.

Situasi itu membuka peluang terjadinya langkah efisiensi di berbagai sektor industri, termasuk efisiensi tenaga kerja.

Perusahaan dinilai akan berupaya menekan beban operasional agar tetap mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi akibat pelemahan rupiah.

“Punya peluang untuk terjadi efisiensi,” kata dia.

Besaran dampak efisiensi tersebut akan berbeda-beda di setiap sektor, tergantung tingkat ketergantungan industri terhadap bahan baku impor serta kondisi pasar domestik masing-masing perusahaan.

Lebih jauh, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah mitigasi untuk menahan dampak pelemahan rupiah terhadap industri nasional yang bergantung pada impor bahan baku.

Salah satu adalah memberikan pengurangan atau pembebasan bea masuk untuk sejumlah komoditas dan kebutuhan industri tertentu agar biaya produksi tidak semakin membengkak.

Selain itu, pemerintah juga dinilai perlu menurunkan tarif impor dan memberikan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang-barang tertentu yang menjadi kebutuhan penting industri.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan kurs dollar AS.

Dukungan lain yang juga diperlukan adalah pemberian insentif kurs, khususnya bagi importir yang memiliki kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing.

“Pengurangan atau pembebasan bea masuk bagi komoditas rumah tangga, pengurangan tarif impor, pembebasan PPN untuk barang tertentu, insentif kurs. Khususnya bagi kredit untuk importir,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SEMARANG — Para pemimpin Asia Tenggara yang tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berkumpul dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan di Cebu, Filipina pada Jumat (08/05/2026).

Dikutip dari Gulf Time, dalam pertemuan KTT tersebut, para pemimpin Asia Tenggara membicarakan terkait koordinasi mendesak dalam menghadapi dampak perang Iran. Koordinasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tekanan dari guncangan energi yang telah mengguncang perekonomian mereka yang bergantung pada impor minyak.

Selain itu, para pemimpin Asia Tenggara ini juga menyerukan adanya strategi untuk menjamin ketahanan energi dan pangan, serta mencegah krisis di masa depan di kawasan yang sangat rentan terhadap blokade Selat Hormuz yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan.

Ketua ASEAN sekaligus Presiden FilipinaFerdinand Marcos Jr mengatakan bahwa dampak dari perang Iran telah menciptakan efek domino berupa gangguan dan menyoroti perlunya pandangan ke depan, koordinasi, tindakan konkret, serta kolektif.

“Krisis baru-baru ini merupakan pengingat yang jelas tentang betapa rentannya perekonomian kita terhadap perubahan mendadak dalam tatanan internasional dan, akibatnya, ekonomi global. Gangguan yang terjadi selama beberapa minggu ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki,” tutur Ferdinand, dikutip Sabtu (09/05/2026).

Untuk mengurangi tekanan akibat perang Iran, para anggota ASEAN telah menyetujui kerangka kerja berbagi bahan bakar regional, namun belum ada penjelasan rinci mengenai bagaimana program tersebut akan berfungsi, dengan rincian penting yang masih perlu diselesaikan, termasuk negara mana yang akan diprioritaskan selama krisis.

Menanggapi kerangka kerja itu, Ferdinand menyambut baik hasil tersebut, tetapi mengakui bahwa pengaturan praktis masih perlu diklarifikasi.

“Bagaimana pembagiannya? Siapa yang mendapat apa? Bagaimana cara membayarnya? Apakah Anda membayarnya? Apakah ini pertukaran?...Kami belum pernah melakukannya sebelumnya,” tutur Ferdinand, dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (09/05/2026).

Tak hanya upaya untuk berbagi bahan regional, para anggota ASEAN juga telah sepakat untuk mengembangkan jaringan listrik regional dan cadangan bahan bakar, untuk mengurangi ketergantungan mereka pada aktivitas impor energi dari Timur Tengah.

Terkait impor, ASEAN diketahui saat ini mengimpor lebih dari setengah minyak mentah dan 17% gas alamnya dari kawasan tersebut. Pada akhir bulan Maret lalu, Filipina menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan keadaan darurat nasional akibat menipisnya cadangan energi.

Akan tetapi, langkah koordinasi ini masih menjadi tantangan terbesar bagi ASEAN. Meski perekonomian masing-masing negara anggotanya berkembang pesat, proses integrasi di kawasan berjalan cukup lambat karena adanya perbedaan yang sangat besar di antara 11 negara anggota. Selain itu, ASEAN juga tidak memiliki otoritas pusat yang dapat memastikan setiap negara bisa mematuhi kesepakatan dan inisiatif bersama.

Mengenai kondisi perang Iran yang masih terus berlangsung, para pemimpin ASEAN diperkirakan akan menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, serta mendesak dibukanya kembali Selat Hormuz. Sebelum konflik pecah, jalur ini biasa dilintasi sekitar 130 kapal setiap harinya dan mengangkut seperlima pasokan minyak serta gas dunia.