Bisnis.com, JAKARTA — Manuver fiskal pemerintah kembali diuji di tengah dinamika global yang kian sulit diprediksi. Setelah berupaya menjaga disiplin anggaran melalui efisiensi belanja, kini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan baru dari lonjakan harga energi, khususnya minyak mentah.

Kenaikan harga minyak dunia menjadi faktor utama yang memperberat beban fiskal. Pemerintah mencatat Indonesian Crude Price (ICP) telah menembus US$102,26 per barel, jauh melampaui asumsi dasar APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Deviasi yang lebar ini menandakan tekanan serius terhadap postur anggaran, terutama karena struktur belanja energi yang masih sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Kenaikan tajam harga minyak jelas akan menggelembungkan beban belanja. Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel memang berpotensi menambah penerimaan sekitar Rp3,5 triliun, tetapi di saat yang sama mendorong belanja subsidi dan kompensasi hingga Rp10,3 triliun. Alhasil, defisit justru melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan tersebut.

Tekanan fiskal tidak berhenti di situ. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) turut mempersempit ruang gerak pemerintah. Kombinasi faktor ini membuat pembiayaan utang menjadi lebih mahal, sekaligus meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal jika tidak diantisipasi secara tepat.

Dalam kondisi tersebut, opsi kebijakan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menyesuaikan subsidi energi, memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL), melakukan realokasi belanja, atau bahkan menyusun APBN Perubahan (APBN-P). Di sisi lain, langkah efisiensi juga terus didorong melalui pengendalian belanja kementerian/lembaga dan penyesuaian kebijakan operasional.

Upaya penajaman belanja pun mulai diarahkan pada program-program prioritas dan efisiensi struktural, seperti pengendalian belanja rutin, fleksibilitas kerja aparatur sipil negara, hingga pemangkasan anggaran tambahan. Strategi ini diharapkan mampu menjaga kualitas belanja tanpa mengorbankan momentum pertumbuhan ekonomi yang masih dibutuhkan.

Baca berita selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pertamina Patra Niaga regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memperketat pengawasan guna memitigasi potensi penyimpangan konsumsi liquefied petroleum gas (LPG) subsidi setelah kenaikan harga LPG nonsubsidi.

"Pengawasan bersama lintas sektor untuk memastikan peruntukan penggunaan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak," kata Manager Komunikasi, Relasi, dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi di Denpasar, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan LPG subsidi ukuran tiga kilogram diperuntukkan bagi masyarakat miskin, pelaku usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran. Adapun pengawasan ketat dilakukan dalam rantai distribusi serta berkoordinasi intensif dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk memastikan pasokan LPG subsidi tepat sasaran.

Pihaknya mengajak masyarakat ikut mengawasi potensi penyimpangan atau peralihan konsumsi ke produk subsidi dari sebelumnya nonsubsidi, termasuk praktik oplosan, salah satunya melalui kanal pelaporan pada nomor 135.

Sebelumnya, harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram naik di sejumlah wilayah. Untuk ukuran 12 kilogram, harga naik dari Rp 192 ribu per tabung menjadi Rp 228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram juga mengalami peningkatan sebesar 18,89 persen, dari Rp 90 ribu per tabung menjadi Rp 107 ribu per tabung. Kenaikan harga itu berlaku sejak 18 April 2026 dan menjadi kenaikan harga LPG pertama sejak 2023.

PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada 18 April 2026, setelah lebih dari sebulan harga minyak dunia melonjak imbas perang di Timur Tengah.

BBM nonsubsidi yang sudah naik adalah Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Petamax Green tidak naik, masing-masing tetap Rp12.300 per liter dan 12.900 per liter.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang menyebutkan kenaikan BBM nonsubsidi itu wajar jika melihat perkembangan dunia saat ini. Sebab, harganya memang mengikuti pasar minyak global.

"Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM pada tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar," kata Bahlil saat ditemui di Kantornya, Jumat (17/4).

Lalu, bagaimanakah dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi ini terhadap perekonomian? Apakah Indonesia bisa dibilang terlambat menaikkan harga BBM dibandingkan negara lain?

Ekonom Energi Indef Abra Talattov menilai keputusan menaikkan harga Dexlite Cs tidak sepenuhnya terlambat, tetapi juga tidak cukup cepat merespons lonjakan harga minyak global. Dampaknya ke perekonomian penuh dengan dilema.

Ia melihat tekanan paling besar dan nyata adalah ke kas badan usaha yang sudah terasa sejak beberapa pekan sebelumnya.

"Kalau kita lihat timing-nya, kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina ini sebenarnya tidak bisa dibilang sepenuhnya terlambat, tapi juga tidak cukup cepat. Karena harga minyak dunia sudah naik beberapa pekan sebelumnya dan itu pasti sudah menekan cash flow badan usaha serta berimplikasi pada potensi beban kompensasi akibat kenaikan penjualan BBM subsidi," kata Abra kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang merupakan kewenangan badan usaha yang diatur melalui mekanisme resmi pemerintah. Hal ini mengacu pada formula Harga Indeks Pasar (HIP) yang mempertimbangkan harga minyak dunia, kurs, dan biaya distribusi.

Sisi buruknya, dengan ditahannya harga BBM nonsubsidi meski minyak dunia melonjak, tentu akan berdampak pada anggaran kompensasi yang nantinya harus dibayar menggunakan APBN. Sebab, tren konsumsi BBM sudah menunjukkan pergeseran ke arah produk nonsubsidi yang lebih berkualitas.

Sisi baiknya, dengan terjadi pergeseran, maka ini menjadi sinyal positif bagi transformasi energi dan pengurangan beban subsidi.

"Artinya, ada proses upgrading konsumsi BBM yang sedang berjalan, dan ini sinyal positif," katanya.

Namun demikian, karena kenaikan harga BBM nonsubsidi yang tak merata, Abra melihat dapat memicu distorsi baru di pasar. Perbedaan harga yang melebar berpotensi mendorong kembali konsumen berpindah ke BBM yang lebih murah.

"Ada risiko konsumen akan melakukan downtrading, berpindah dari BBM nonsubsidi yang lebih mahal ke Pertamax, atau bahkan dalam skenario ekstrem ke Pertalite dan solar subsidi karena selisih harga makin lebar," jelasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah dinilai perlu mempercepat reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan distribusi dan digitalisasi pembelian BBM juga harus diperkuat.

"Pemerintah perlu mengantisipasi dengan dua langkah utama. Pertama, mempercepat transformasi subsidi menjadi lebih tepat sasaran; kedua, memperkuat pengawasan distribusi dan digitalisasi pembelian BBM," terang Abra.

Abra menegaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi saja tidak cukup untuk mengendalikan konsumsi energi di tengah risiko krisis global. Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dari sisi harga hingga manajemen permintaan.

Ia juga menyoroti pentingnya pengetatan akses BBM subsidi agar tidak terjadi penyalahgunaan. Tanpa pembenahan ini, kenaikan harga nonsubsidi justru bisa menambah beban fiskal negara.

"Caranya tidak bisa hanya imbauan, tetapi harus melalui pengetatan kriteria dan persyaratan pembeli BBM subsidi agar benar-benar hanya dinikmati kelompok yang berhak," tegasnya.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi global. Langkah ini lebih ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan Pertamina.

"Kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh Pertamina sebenarnya adalah bentuk 'price alignment' terhadap realitas biaya energi global, bukan instrumen langsung untuk meredakan beban APBN," kata Ronny.

Ronny menegaskan tekanan utama APBN justru berasal dari BBM subsidi dan kompensasi energi. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi bukan solusi utama untuk memperbaiki fiskal.

"Yang sering luput, tekanan APBN justru datang dari BBM subsidi dan kompensasi energi. Menaikkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, atau Pertamina Dex tidak otomatis 'menyelamatkan' APBN, efeknya lebih ke menjaga margin dan kesehatan arus kas Pertamina agar tidak ikut terseret seperti periode sebelumnya," jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini penting tetapi belum cukup untuk menyelesaikan persoalan energi nasional. Dampaknya lebih kepada menjaga margin dan arus kas perusahaan.

Ia justru mengingatkan kenaikan harga BBM nonsubsidi bisa berdampak pada perilaku konsumen yang sering luput dari perhatian, yakni berpindah ke BBM yang lebih murah.

Fenomena ini yang ia nilai perlu dikhawatirkan karena berpotensi meningkatkan konsumsi BBM subsidi dan pada akhirnya membebani APBN. Risiko tersebut muncul dari lonjakan volume, bukan sekadar harga.

"Pengguna Pertamax Turbo bisa turun ke Pertamax, pengguna Pertamax bisa tergoda ke Pertalite, dan seterusnya. Semakin besar perpindahan ke BBM subsidi, semakin besar volume yang harus ditanggung negara dalam bentuk subsidi atau kompensasi," terangnya.

Ronny menilai kebijakan ini ibarat menekan satu sisi balon yang justru membuat sisi lain mengembang. Tanpa reformasi subsidi, tekanan fiskal bisa muncul dalam bentuk baru.

[Gambas:Photo CNN]

Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah lanjutan berupa pembatasan dan penargetan subsidi yang lebih presisi. Digitalisasi distribusi juga menjadi kunci untuk mengendalikan konsumsi.

"Kalau tidak ada reformasi simultan di sisi subsidi, APBN justru bisa menghadapi 'second-round effect'," imbuhnya.

Pada akhirnya, kenaikan harga BBM nonsubsidi dinilai sebagai langkah yang rasional dari sisi bisnis, namun belum menyentuh akar persoalan energi nasional. Tanpa kebijakan komprehensif, dampaknya bisa berbalik menekan keuangan negara.

"Ini yang harus diantisipasi secara serius, bukan sekadar berharap konsumen 'tetap loyal' di segmen nonsubsidi," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet memahami keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga LPG 12 kg. Yusuf menyebut Pertamina seharusnya melakukan penyesuaian harga sejak lama.

“Dari sisi keberlanjutan korporasi, langkah ini sebenarnya bisa dipahami, bahkan bisa dibilang agak terlambat. Pertamina menahan harga LPG 12 kg hampir dua setengah tahun, padahal selama periode itu harga energi global cukup bergejolak,” ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Yusuf menjelaskan acuan sepertiContract Price Aramcobergerak naik turun cukup tajam, sementara rupiah juga tidak selalu berpihak pada importir. Dalam situasi seperti itu, ucap dia, ketika harga jual tidak berubah tetapi biaya terus naik, selisihnya akan ditanggung sebagai beban.

“Dalam jangka pendek, ini memang terasa seperti melindungi konsumen. Tapi kalau dibiarkan, dampaknya ke arus kas dan kemampuan investasi akan mulai terasa,” lanjutnya.

Pada akhirnya, sambung Yusuf, hal ini bisa berpengaruh terhadap keandalan pasokan itu sendiri. Jadi, dari sisi keuangan perusahaan, menurut Yusuf, penyesuaian harga ini memang bagian dari koreksi supaya neraca tetap sehat.

“Masalahnya, begitu kita lihat dari sisi rumah tangga dan layanan dasar, gambarnya jadi jauh lebih kompleks,” ucap Yusuf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan agar masyarakat yang tidak berhak tidak mengambil jatah BBM subsidi.

“Ya saya cuma mau sampaikan aja lah, BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, apa enggak malu kita," ujar Bahlil usai konferensi pers terkait Penemuan Gas Raksasa di Kalimantan Timur di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bahlil menegaskan pemerintah telah memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu skema yang diterapkan adalah pembatasan volume pembelian harian untuk kendaraan tertentu.

"Terkait sistem pengawasan, saya waktu di Korea Selatan menyampaikan BBM itu akan diberikan per hari 50 liter, itu kan tankinya sudah penuh, sudah bisa 300–400 km lebih lah. Sebagai mantan sopir angkot, itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain," ucap dia.

Meski demikian, Bahlil memastikan pembatasan tersebut tidak akan mengganggu sektor logistik dan distribusi kebutuhan pokok. Ia menyebut kendaraan angkutan barang dan logistik tetap mendapatkan prioritas agar rantai pasok tidak terganggu.

"Tapi pembatasan BBM itu tidak berlaku untuk bus dan truk yang mengangkut beras, sayur, dan logistik," sambung Bahlil.

Untuk kendaraan roda dua, ucap Bahlil, pemerintah masih memberikan fleksibilitas dalam pembelian BBM subsidi. Namun, ia kembali mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan, termasuk praktik pembelian berulang menggunakan jerigen.

"Kalau motor sampai dengan sekarang mau isi berapa aja enggak apa-apa. Jangan lah kau pakai jerigen, jangan lah kau bolak-balik, kasihan rakyat kita. Cari rezeki itu penting tapi yang baik-baik ya," lanjut Bahlil.

Ia mengatakan pemerintah tentu akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Namun, Bahlil juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan bijak menggunakan BBM.

"Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting itu adalah keinsyafan dari diri kita. Masa sih kita harusnya malu enggak kalau kita diawasi terus," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan agar masyarakat yang tidak berhak tidak mengambil jatah BBM subsidi.

“Ya saya cuma mau sampaikan aja lah, BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, kayak Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, apa enggak malu kita," ujar Bahlil usai konferensi pers terkait Penemuan Gas Raksasa di Kalimantan Timur di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Bahlil menegaskan pemerintah telah memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu skema yang diterapkan adalah pembatasan volume pembelian harian untuk kendaraan tertentu.

"Terkait sistem pengawasan, saya waktu di Korea Selatan menyampaikan BBM itu akan diberikan per hari 50 liter, itu kan tankinya sudah penuh, sudah bisa 300–400 km lebih lah. Sebagai mantan sopir angkot, itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain," ucap dia.

Meski demikian, Bahlil memastikan pembatasan tersebut tidak akan mengganggu sektor logistik dan distribusi kebutuhan pokok. Ia menyebut kendaraan angkutan barang dan logistik tetap mendapatkan prioritas agar rantai pasok tidak terganggu.

"Tapi pembatasan BBM itu tidak berlaku untuk bus dan truk yang mengangkut beras, sayur, dan logistik," sambung Bahlil.

Untuk kendaraan roda dua, ucap Bahlil, pemerintah masih memberikan fleksibilitas dalam pembelian BBM subsidi. Namun, ia kembali mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan, termasuk praktik pembelian berulang menggunakan jerigen.

"Kalau motor sampai dengan sekarang mau isi berapa aja enggak apa-apa. Jangan lah kau pakai jerigen, jangan lah kau bolak-balik, kasihan rakyat kita. Cari rezeki itu penting tapi yang baik-baik ya," lanjut Bahlil.

Ia mengatakan pemerintah tentu akan terus melakukan pengawasan di lapangan. Namun, Bahlil juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan bijak menggunakan BBM.

"Pengawasan itu ada, tetapi yang terpenting itu adalah keinsyafan dari diri kita. Masa sih kita harusnya malu enggak kalau kita diawasi terus," kata Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah asumsi dasar ekonomi makro awal 2026 semakin bergerak menjauhi apa yang telah ditetapkan pada UU APBN. Sejumlah kalangan mempertanyakan seberapa lama pemerintah akan menahan harga energi di tengah prospek berakhirnya perang di Asia Barat yang semakin tidak pasti.

Buntunya negosiasi maupun pemenuhan tuntutan dari Amerika Serikat (AS) maupun Iran semakin menimbulkan ketidakpastian. Kurang dari sehari penuh, pemerintah Iran pada akhir pekan lalu mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz, setelah diumumkan terbuka untuk kapal niaga pada Jumat (17/4/2026).

Harga minyak yang sempat anjlok pun kembali mendidih. Sejalan dengan itu, Kementerian ESDM pun mengumumkan kenaikan Indonesian Crude Price (ICP), Jumat (17/4/2026). Kenaikan ICP menjadi asumsi ekonomi makro terbaru yang telah mengalami deviasi dari UU APBN yaitu menjadi US$102,26 per barel. Angka ini melonjak 48,6% dari Februari 2026 yakni US$68,79 per barel.

Berdasarkan UU APBN 2026, belanja dan penerimaan negara disusun atas berbagai asumsi ekonomi makro yang salah satunya adalah ICP sebesar US$70 per barel. Kenaikan tajam harga minyak mentah ini membuat rata-rata ICP selama Januari—Maret 2026 naik 12,1% dari asumsi APBN ke US$78,49 per barel.

Sebelum kenaikan ICP, nilai tukar rupiah sudah lebih dulu mengalami deviasi. Nilai mata uang Garuda di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) kini sudah bergerak di level Rp17.000 per US$1.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menghitung sensitivitas APBN 2026 yang dirancang dengan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB, terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah memperhitungkan dampak perubahan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, ICP dan lain-lain terhadap postur APBN. Untuk ICP dan nilai tukar, setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel dan depresiasi rupiah Rp100 per dolar AS akan berpengaruh masing-masing kepada kenaikan belanja subsidi energi.

Depresiasi nilai tukar rupiah juga akan memberikan tekanan kepada pembayaran bunga utang pemerintah.

Otoritas fiskal memprakirakan kenaikan harga minyak setiap US$1 per barel akan menambah belanja negara Rp10,3 triliun dan defisit APBN Rp6,8 triliun. Sementara itu, setiap depresiasi rupiah Rp100 per dolar AS bakal menambah beban belanja Rp6,1 triliun dan defisit APBN Rp800 miliar.

Akan tetapi, pemerintah juga memprakirakan naiknya ICP bakal berdampak kepada naiknya penerimaan negara khususnya dari PPh migas dan PNBP sumber daya alam (SDA). Setiap kenaikan US$1 per barel bisa diproyeksikan menambah penerimaan negara baik dari perpajakan atau PNBP senilai Rp3,5 triliun.

Begitu pula setiap Rp100 depresiasi rupiah terhadap dolar AS bisa menambah penerimaan negara total Rp5,3 triliun.

Masalahnya, laju pertumbuhan penerimaan dan belanja negara sejak awal tahun ini cukup timpang. Penerimaan negara sampai dengan Maret 2026 tumbuh 10,5% (year on year/YoY), dengan pajak mencatatkan pertumbuhan hingga 20,7% (YoY). Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kinerja penerimaan pajak ini sudah mulai mengalami perlambatan setelah Januari-Februari 2026 tumbuh 30% (YoY) lebih berkat efek basis rendah tahun lalu.

Sementara itu, belanja negara terakselerasi hingga 31,4% (YoY). Belanja pemerintah pusat bahkan tumbuh lebih tinggi yakni 47,7% (YoY). Apalagi, pemerintah berambisi mendorong konsumsi masyarakat selama libur Lebaran dengan menggelontorkan stimulus.

Akibatnya, defisit APBN pun tercatat tumbuh hingga 140,5% (YoY) menjadi Rp240,1 triliun. Defisit fiskal ini setara 0,93% terhadap APBN atau hampir sepertiga dari batas maksimal 3% yang selama ini menjadi acuan.

Ketahanan Fiskal

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dinilai bisa mulai menyesuaikan harga BBM atau melakukan APBN-Perubahan (APBN-P). Namun, secara historis, penaikan harga energi khususnya yang bersubsidi bukan pilihan populer bagi pemerintah.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengatakan bahwa kenaikan ICP secara teknis sudah melampaui asumsi APBN sebesar 12,1%. Artinya, deviasi sudah melewati ambang 10%.

Namun demikian, Josua menilai bukan berarti pemerintah harus langsung menerbitkan APBN Perubahan (APBN-P) sekarang juga. Hal ini kendati UU APBN membuka ruang penyesuaian postur keuangan negara apabila indikator ekonomi makro menyimpang dari asumsi.

Untuk itu, Josua menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan fleksibilitas yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, penyesuaian subsidi berdasarkan perubahan asumsi makro dan parameter, penggunaan SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, penyesuaian belanja, serta pengelolaan kas yang lebih aktif.

Kendati belum menjadi keharusan, kondisi fiskal saat ini dinilai sudah dalam fase yang menuntut evaluasi sangat ketat dan kesiapan penuh untuk masuk ke APBN-P bila tekanan harga minyak tidak cepat reda.

Belum lagi, dengan ditambah tekanan kurs serta peningkatan volume BBM, LPG dan listrik, maka beban fiskal dipastikan semakin membesar.

"Artinya, kalau ICP tinggi bertahan lama, rupiah tetap lemah, dan volume konsumsi energi tidak turun, tekanan ke APBN akan datang dari tiga arah sekaligus. Karena itu, klaim pemerintah bahwa defisit masih bisa dijaga di bawah 3% sebenarnya bukan mustahil, tetapi syaratnya sangat banyak," jelasnya kepada Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Tekanan lain yang dinilai perlu diantisipasi, lanjut Josua, adalah kemampuan pembiayaan pemerintah serta windfall harga komoditas. Dia menuturkan, persepsi investor yang memburuk bisa meningkatkan biaya penerbitan utang pemerintah akibat kenaikan imbal hasil SBN.

Di sisi lain, Josua juga mencatat defisit APBN akan tetap melebar apabila pertumbuhan belanja lebih cepat daripada penerimaan berkat windfall harga komoditas.

Untuk diketahui, pemerintah menyebut APBN masih bisa menyerap lonjakan harga minyak dunia sampai level US$100 per barel sepanjang tahun. Dengan skenario ini, harga BBM subsidi diklaim masih bisa ditahan untuk tidak naik sepanjang tahun dan defisit fiskal masih berada di level 2,9% terhadap PDB.

Josua tetap mengingatkan apabila harga BBM nonsubsidi juga ikut ditahan maka bisa menjadi risiko fiskal terselubung. Kendati tidak langsung masuk ke APBN, tekanan dari harga BBM nonsubsidi yang ditahan bisa berpindah dulu ke arus kas dan marjin BUMN penugasan.

Harga eceran yang terus ditahan dikhawatirkan berdampak ke kesehatan keuangan pelat merah seperti Pertamina.

"Pada akhirnya tekanan tersebut juga bisa berbalik menjadi masalah fiskal terselubung, baik lewat kebutuhan dukungan tambahan, tertahannya setoran dividen, atau memburuknya kondisi keuangan badan usaha," terangnya.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman juga memberikan catatan kritis terhadap klaim pemerintah atas efektivitas menahan harga BBM.

Sejalan dengan komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%, Rizal mengkhawatirkan risikonya bergeser ke BUMN yang menjalani public service obligation (PSO).

"Klaim defisit tetap di bawah 3% perlu dibaca kritis. Secara angka mungkin terjaga, tetapi risikonya bergeser ke quasi fiscal burden di BUMN seperti Pertamina," jelasnya kepada Bisnis.

Bedanya, Rizal menilai untuk APBN-P seharusnya sudah mulai dipertimbangkan guna mengatasi kondisi tersebut sekaligus menjaga kredibilitas fiskal. Menurutnya, deviasi sejumlah asumsi ekonomi makro APBN seperti ICP dan nilai tukar sudah menjadi red flag serius dan merupakan tekanan struktural.

Sebab, dia memandang bertumpu kepada SAL dan realokasi belanja hanya menciptakan stabilitas semu.

"Tanpa APBN-P, strategi pemerintah cenderung defensif. Defisit bisa 'terjaga' secara administratif, tetapi transparansi dan kredibilitas fiskal dipertaruhkan. Pasar justru lebih menghargai penyesuaian terbuka dibanding stabilitas semu," paparnya.

Pada Sabtu (18/4/2026), Pertamina telah mengumumkan kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Di Jakarta, harga Pertamax naik 48% ke Rp19.400 per liter dari awalnya Rp13.100 per liter.

Kenaikan tertinggi yaitu pada Dexlite sebesar 66% lebih, dari Rp14.200 ke Rp23.600 per liter. Sementara itu, harga Pertamina Dex naik 64,8% dari Rp14.500 ke Rp23.900 per liter.

Kendati demikian, beberapa harga BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax, Pertamax Pertashop, Pertamax Green 95 dan Biosolar belum dinaikkan.

Yakinkan Pasar

Pemerintah pun berupaya untuk mengkomunikasikan kebijakan fiskal pemerintah saat ini kepada lembaga dan investor global. Salah satunya atas keputusan pemerintah untuk menyerap kenaikan harga minyak tidak menaikkan harga BBM subsidi.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, lembaga-lembaga internasional mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah saat ini. Sebab, di tengah gejolak harga minyak dan lain-lain, prospek ekonomi Indonesia masih dinilai bagus.

“Saya jelaskan bahwa memang kami sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi,” terangnya di Washington DC, AS.

Kabiro Humas Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, safari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Amerika Serikat (AS) menemui Dana Moneter Internasional (IMF), lembaga pemeringkat S&P, serta investor global termasuk Morgan Sachs dan Fidelity, merupakan bagian dari strategi transparansi proaktif pemerintah.

"Melalui dialog langsung ini, kami menyinkronkan persepsi global dengan realita fundamental ekonomi Indonesia yang sangat solid. Respons yang kami terima sangat positif; para investor mengapresiasi kejelasan arah kebijakan kami," terangnya kepada Bisnis.

Di sisi lain, Deni turut mengeklaim bahwa stabilitas ekonomi Indonesia adalah hasil dari pengelolaan APBN yang disiplin, kredibel, dan adaptif.

"Kami menjaga kebijakan fiskal agar tetap memiliki bantalan [buffer] yang kuat, sehingga Indonesia memiliki daya tahan tinggi dalam menavigasi dinamika ekonomi global," terangnya.

Kemenko Perekonomian juga memandang otoritas fiskal telah menjawab keraguan dan pertanyaan investor global mengenai kemampuan Indonesia mengendalikan kebijakan fiskal.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) yang ikut dalam rombongan itu juga membeberkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel dan responsif terhadap dinamika internasional.

"Kami pikir hasil dan sambutan dari roadshow tersebut akan sangat positif bagi prospek Investasi di Indonesia," terang Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai, Indonesia membutuhkan instrumen pajak khusus untuk menangkap lonjakan keuntungan (windfall) dari sektor sumber daya alam (SDA).

Dalam kajian terbaru bertajuk Reformasi Pajak Sumber Daya Alam: Desain PRRT untuk Indonesia, Ariyo menyebut tanpa instrumen tersebut, sebagian besar rente ekonomi saat harga komoditas tinggi, berpotensi tidak masuk ke kas negara.

Dia menjelaskan, fenomena ini kembali terlihat setelah Selat Hormuz mengalami blokade pada April 2026 yang mendorong harga minyak mentah dunia menembus US$100 per barel. Di saat yang sama, harga batu bara acuan (HBA) juga naik signifikan.

Indonesia sebagai net importir minyak menghadapi dilema struktural. Dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari dan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, lonjakan harga minyak justru memperbesar beban subsidi energi, meskipun penerimaan sektor hulu ikut naik.

Berdasarkan simulasi counterfactual dalam kajian tersebut, potensi penerimaan yang hilang tergolong besar. Sebagai contoh pada 2022, saat harga komoditas mencapai puncak, instrumen pajak berbasis rente seperti Profit Resource Rent Tax (PRRT) diperkirakan dapat menambah penerimaan hingga Rp223 triliun, terdiri dari Rp192 triliun sektor batu bara dan Rp31 triliun migas.

Secara rata-rata, potensi penerimaan yang tidak tertangkap sepanjang 2017–2024 mencapai Rp67 triliun per tahun. “Pola ini berulang. Indonesia saat itu pun tidak memiliki instrumen windfall tax,” ujarnya dikutip Bisnis, Minggu (19/4/2026).

Ariyo menilai, akar persoalan terletak pada skema royalti yang masih berbasis pendapatan kotor, bukan keuntungan. Dalam kondisi harga tinggi, negara hanya menangkap sekitar 10%–15% rente ekonomi. Sebaliknya, saat harga turun, skema tersebut justru menekan margin perusahaan.

Melalui PRRT, pemerintah katanya dapat menerapkan mekanisme pajak yang bersifat countercyclical, yakni hanya memungut saat harga tinggi dan tidak membebani pelaku usaha ketika harga rendah. Simulasi menunjukkan penerimaan akan meningkat signifikan saat periode boom, tetapi nol pada saat harga jatuh.

Selain itu, kajian tersebut menemukan adanya ketimpangan dalam transmisi harga terhadap penerimaan negara. Elastisitas penerimaan SDA saat harga naik mencapai 1,17, namun hanya 0,35 saat harga turun.

Hal ini diperparah oleh skema cost recovery dalam kontrak migas yang cenderung kaku. “PRRT bukan untuk memperbaiki transmisi yang sudah berjalan, melainkan untuk menangkap rent super normal yang lolos dari mekanisme royalti,” jelas Ariyo.

Di sisi lain, struktur penerimaan negara juga telah bergeser. Kontribusi migas terhadap PNBP SDA turun dari 90,5% pada 2009 menjadi 48,3% pada 2024, sementara sektor non-migas, terutama batu bara, meningkat signifikan. Namun, rezim fiskal dinilai belum beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Ariyo menegaskan, desain PRRT yang diusulkan tidak akan mengganggu investasi. Pajak ini hanya dikenakan pada proyek dengan tingkat pengembalian investasi (ROI) di atas 15%, dengan tarif progresif hingga 40% untuk keuntungan сверхnormal.

“Pengalaman Australia dan Norwegia menunjukkan pajak rente tinggi kompatibel dengan investasi hulu jangka panjang, selama threshold menjaga normal rate of return,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah disarankan dapat menyesuaikan kebijakan royalti yang ada dengan menambahkan indikator berbasis profit, sembari menyiapkan regulasi PRRT melalui jalur legislasi.

Ke depan, penerimaan dari PRRT juga diusulkan untuk dialokasikan ke dana stabilisasi khusus guna menjaga ketahanan fiskal saat harga komoditas berbalik turun.

“Tanpa instrumen penangkap rente, Indonesia akan menghadapi pola yang sama, merelakan 85-90 persen rente ekonomi saat harga melonjak, lalu kehilangan bantalan fiskal saat harga anjlok,” tegas Ariyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai kenaikan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex selaras dengan lonjakan harga minyak dunia yang terdampak konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel di Timur Tengah. Harga Dex series tersebut mengalami kenaikan pada Sabtu (18/4/2026) pukul 00.00 WIB.

“Kami memahami bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar. Ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

Anggia mengatakan negara-negara tetangga telah lebih dulu menaikkan harga bahan bakar, bahkan dengan rentang kenaikan yang cukup tinggi.

Terkait penentuan harga, Anggia menyampaikan hal utama adalah memastikan harga tetap transparan, kompetitif, dan tidak menimbulkan distorsi di pasar.

“Namun, hal penting yang perlu kami tekankan adalah pemerintah memastikan harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan solar subsidi, tidak naik,” kata Anggia.

Pemerintah menyatakan akan menjaga stabilitas harga Pertalite dan solar subsidi hingga akhir 2026.

Prioritas pemerintah, lanjut dia, adalah menjaga daya beli masyarakat serta melindungi kelompok rentan.

“Namun demikian, kami optimistis kondisi ini dapat dilalui dengan dukungan masyarakat,” ujar Anggia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan pemerintah untuk mereformulasi struktur biaya haji agar lebih adaptif terhadap fluktuasi global, termasuk kenaikan harga avtur. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman berpendapat kenaikan harga avtur perlu direspons dengan pendekatan reformasi sistem yang lebih tahan tekanan, alih-alih mencari ruang anggaran untuk menutup kekurangan.

“Tanpa pergeseran ini, kebijakan yang terlihat pro-jamaah dalam jangka pendek justru berisiko membebani fiskal dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang,” kata Rizal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Agar biaya haji lebih tahan terhadap tekanan, Rizal merekomendasikan pemerintah untuk mendorong kontrak jangka panjang avtur dan maskapai.

Cara tersebut diyakini dapat meredam volatilitas harga, membuka kompetisi penyedia layanan agar biaya lebih efisien, serta mengoptimalkan Dana Haji sebagai penyangga (buffer) yang profesional dan transparan.

Rizal pun mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kekurangan belanja akibat volatilitas ekonomi.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana menambah anggaran Rp 1,77 triliun untuk kebutuhan biaya pesawat haji menggunakan APBN.

Menurut Rizal, APBN saat ini menghadapi tekanan simultan dari subsidi energi yang sensitif terhadap harga minyak, perlambatan penerimaan, serta kebutuhan belanja sosial yang meningkat.

Karena itu, sekalipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, dana perlu diarahkan untuk menopang kebutuhan belanja produktif, bukan sekadar pelabelan ulang anggaran.

“Kenaikan avtur bukan kejadian satu kali, melainkan bagian dari volatilitas energi global yang struktural. Jika setiap shock biaya langsung ditutup APBN, maka negara secara implisit mengambil alih risiko operasional yang seharusnya bisa dikelola dalam sistem pembiayaan haji itu sendiri,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem transportasi di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar. Untuk itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) menjadi kunci pembenahan.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan lemahnya integrasi antarmoda, tarif, hingga sistem layanan menjadi akar persoalan yang membuat transportasi nasional belum mampu berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, layanan transportasi tidak akan mampu menghadirkan sistem yang memudahkan bagi masyarakat tanpa integrasi yang menyeluruh.

“Tanpa integrasi, kita tidak akan bisa seamless, efisien, dan efektif dalam melayani transportasi,” ujarnya, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Masalah mendasar lainnya mencakup ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang masih sangat tinggi. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak yang besar dan tidak efisien.

Di sisi lain, ketersediaan angkutan umum yang andal dan terjangkau masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.

Permasalahan lain muncul dari kebijakan transportasi yang dinilai masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Selain itu, integrasi antara kebijakan transportasi dan sistem logistik nasional juga belum optimal, sehingga berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga.

MTI juga menyoroti belum optimalnya reorientasi subsidi energi. Saat ini, subsidi bahan bakar minyak masih lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirinya menilai transformasi sistem transportasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah utama yang didorong yakni peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan tarif.

MTI turut mendorong pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui sistem bus rapid transit (BRT) dan angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan layanan.

Dari sisi kebijakan fiskal, MTI mengusulkan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar kendaraan pribadi menuju subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi energi dan penurunan biaya transportasi.

Bukan hanya angkutan orang yang terintegrasi, Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional berbasis multimoda untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, percepatan transformasi menuju transportasi rendah emisi turut menjadi perhatian, termasuk melalui elektrifikasi angkutan umum dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Haris yang ikut serta dalam penyusunan RUU tersebut menyampaikan bahwa integrasi yang didorong tidak hanya mencakup konektivitas antarmoda, tetapi juga mencakup tarif, sistem layanan, hingga pembiayaan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan pentingnya percepatan pembahasan RUU Sistranas sebagai fondasi integrasi transportasi nasional.

Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis multimoda menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan sistem transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan skenario terburuk alias worst-case scenario dalam merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga bisa menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas energi secara terus-menerus.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada APBN 2026 dipatok di angka US$70 per barel, sementara rata-rata secara tahun berjalan (year to date/YtD) saat ini telah berada di kisaran US$78 per barel.

"Pasti ini [defisit APBN di bawah 3%] yang menjadi satu hal yang kita jaga dulu. Walaupun harapan kita perang tidak berlangsung lama, tapi kita siap dengan skenario terburuknya.," jelasnya dalam acara Central Banking Forum 2026, dikutip Selasa (14/4/2026).

Untuk menjaga kesehatan ruang fiskal di tengah ancaman pembengkakan beban subsidi energi, Kemenkeu tengah memproses sejumlah langkah mitigasi.

Faisal memaparkan bahwa ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar melalui tiga instrumen utama: efisiensi belanja kementerian/lembaga, realokasi anggaran (pergeseran dari belanja non-prioritas ke prioritas), serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

"Sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi, apalagi secara nasional PNS hari Jumat sudah work from home. Itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi konsumsinya [energi]," ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung proyeksi pergerakan harga minyak mentah, termasuk memantau kemungkinan harga menembus level US$100 per barel.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kemenkeu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyesuaikan indikator patokan antara ICP dengan harga minyak mentah jenis Brent di pasar global.

"Kita lihat, apakah perangnya akan berapa lama, apakah [harga minyak] sampai menyentuh US$100 per barel dan lain-lain. Makanya kita pantau kondisi terkini yang masih di level US$78 per barel," tutupnya.