Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan menjaga harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi hingga akhir 2026, meski tren kenaikan harga minyak dunia terus bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengemukakan pemerintah tengah mencermati secara saksama dinamika inflasi domestik yang beririsan langsung dengan pergerakan harga komoditas dunia dan tekanan pelemahan nilai tukar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% secara tahunan (year on year/YoY) dan 0,28% secara bulanan (month on month/MoM).

Catatannya, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan adalah transportasi (0,61%). Artinya, tekanan kenaikan harga minyak dunia mulai berdampak ke inflasi dalam negeri.

Meski demikian, agar dampaknya tak meluas, pemerintah memastikan tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi mengikuti harga minyak dunia.

"Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sepanjang tahun 2026 guna meredam tekanan biaya transportasi dan distribusi di tengah fluktuasi harga minyak dunia," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/6/2026).

Penahanan harga energi bersubsidi ini merupakan bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga pokok dan daya beli masyarakat lapis bawah.

Haryo memaparkan, selain menjaga harga BBM bersubsidi, pemerintah memacu percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap II.

Jaring pengaman sosial ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Lebih lanjut, pemerintah turut memperpanjang napas bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng yang akan disuntikkan kepada 33,2 juta KPM.

Dari sisi suplai dan stabilitas harga pangan, intervensi dilakukan melalui percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penetrasi operasi pasar, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Langkah ini juga disertai percepatan Kerja Sama Antar Daerah [KAD] untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan komoditas strategis lintas wilayah," tambah Haryo.

Lebih lanjut, di sektor industri, pemerintah memberi insentif fiskal melalui pemangkasan Bea Masuk atas impor bahan baku plastik 0%. Tujuannya demi meringankan beban biaya produksi sehingga pabrikan tidak perlu membebankan kenaikan ongkos ke harga jual akhir barang konsumsi.

Haryo menyatakan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter kian juga terus berlangsung. Dalam hal ini, pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Menurutnya, forum koordinasi ini akan mengintensifkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta mematangkan strategi 4K alias menjaga Keterjangkauan harga, memastikan Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan menjaga Komunikasi yang efektif di masyarakat.

"Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan tekanan biaya yang terjadi di tingkat produsen tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen, sehingga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga," tutupnya.

Bisnis.com, MALANG — Kota Malang mengalami inflasi 0,18% pada Mei 2026 yang dipicu terutama kenaikan harga cabai merah.

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjaifudin, mengatakan Kota Malang mengalami inflasi bulan ke bulan (m-to-m) sebesar 0,18%, tahun kalender (y-to-d) sebesar 1,22% dan secara y-on-y mengalami inflasi sebesar 3,10%.

“Penyumbang utama inflasi Mei 2026 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,06%, sedangkan komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai merah,” katanya, Selasa (2/6/2026).

Secara y-on-y, kata dia, inflasi pada Mei 2026 dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi yakni emas perhiasan.

Menurutnya, pada Mei 2026, terjadi kenaikan harga BBM dibandingkan April 2026, khususnya pada komoditas Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.Adapula kenaikan harga pada komoditas cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah, karena anomali cuaca ekstrem yang menyebabkan keterbatasan produksi dan pasokan.

“Perkembangan harga emas dunia yang menunjukkan kecenderungan penurunan harga, berdampak pada produk turunannya, termasuk emas perhiasan,” ujarnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai inflasi Kota Malang masih terkendali sampai Mei, meski cuaca ekstrem mempengaruhi produksi komoditas pangan.

Wilayah sekitar Kota Malang, yakni Kota Batu dan Kabupaten Malang yang merupakan sentra produksi komoditas hortikultura, maka kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah masih dapat dikendalikan melalui pasokan dari kedua wilayah tersebut.

Namun demikian, cuaca ekstrem yang masih berlanjut di bulan Juni patut diantisipasi dengan memperkuat pasokan. Selain itu, tekanan imported inflation masih menghantui karena belum redanya gejolak geopolitik di Timur Tengah yang dapat berdampak pada kenaikan harga BBM nonsubsidi sehingga berimbas pada peningkatan biaya logistik, termasuk bahan-bahan input produksi pertanian seperti pupuk dan pakan ternak.

Di sisi lain, kata Joko, fluktuasi harga emas yang mengalami tren penurunan dapat menjadi penyumbang deflasi, artinya dapat menjadi salah satu peredam inflasi karena volatile foods.(K24)

Bisnis.com, MEDAN - Pengamat sekaligus akademisi dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) Gunawan Benjamin memprakirakan inflasiSumatra Utara (Sumut) akan kembali tinggi pada Mei 2026.

Hal itu disebutnya lantaran sejumlah komoditas terpantau mengalami kenaikan pada Mei. Bawang merah, misalnya, dari pengamatan di sejumlah pasar di Deli Serdang dan Medan, rata-rata naik hampir 10,5%. Per Senin (1/6/2026) harga komoditas bawang merah tercatat mencapai Rp46.000 per kilogram (kg).

"Secara keseluruhan saya memperkirakan Sumut akan membukukan inflasi besar di Bulan Mei ini. Secara bulanan inflasinya bisa mencapai 0,6% lebih (MtM/month to month)," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Dari pantauan di lapangan, ujarnya, komoditas pangan strategis seperti cabai merah keriting naik dalam rentang 37% hingga 47%. Begitupun dengan cabai rawit yang naik di rentang 38%-53%, wortel naik sekitar 15%, serta tomat yang naik harganya hingga 62%. Dia menyebut ini berpeluang besar membawa Sumut mencetak inflasi tinggi pada Mei.

Tak hanya dari komoditas pangan, sejumlah harga kebutuhan harian lain juga disebutnya mengalami kenaikan yang berpotensi semakin mendorong kenaikan laju tekanan inflasi. Kenaikan harga itu antara lain terjadi pada pembalut wanita, kopi bubuk, sabun mandi cair, popok bayi, air kemasan, detergen, ikan teri, hingga BBM nonsubsidi dan gas elpiji 12 kg.

Gunawan mengatakan kenaikan laju tekanan inflasi pada bulan Mei di Sumut sudah diproyeksi jauh hari sebelumnya.

Pemicu inflasi wilayah ini masih dimotori oleh kenaikan harga barang yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, disebabkan pula oleh kenaikan harga plastik dan dampak dari pelemahan mata uang Rupiah terhadap dolar AS.

Gunawan pun memperhitungkan kenaikan laju tekanan inflasi di Sumut masih berpeluang berlanjut. Sejumlah faktor disebutnya menjadi pendorong, antara lain tekanan pada mata uang Rupiah, ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga minyak mentah dunia, dan kenaikan biaya logistik.

Di samping itu, lanjutnya, potensi penyesuaian kembali harga BBM, lompatan biaya produksi yang mendorong kenaikan harga pokok produksi (HPP), hingga potensi gangguan produksi akibat El nino juga dapat berpengaruh terhadap laju kenaikan inflasi Sumut.

Gunawan mengatakan perlu upaya terukur dari pemerintah di daerah untuk penyelamatan sisi suplai. Ini lebih mungkin dilakukan ketimbang mengendalikan kenaikan biaya bahan baku, lompatan biaya logistik, maupun cuaca buruk yang dipicu oleh Godzilla El nino.

Terlebih, masalah baru akan berpeluang muncul jika disparitas (perbedaan) harga kebutuhan masyarakat Sumut memiliki gap yang terlalu lebar dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat menyeret Sumut dalam pusaran kenaikan harga meskipun gangguan El Nino diproyeksi tak berdampak terlalu besar di Sumut.

"Potensi ledakan harga pangan ke depan masih berpeluang terjadi yang membutuhkan mitigasi serius. Kondisi ini membutuhkan kesigapan pemerintah dalam mengantisipasi sejumlah kemungkinan buruk ekonomi eksternal dan internal," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI) menilai kondisi sepanjang kuartal I/2026 cukup menantang bagi sektor jasa maritim logistik, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar yang berdampak langsung terhadap biaya operasional perusahaan.

Direktur Utama PSSI Yolanda Watulo menyampaikan bahwa perseroan akan fokus menjaga stabilitas operasional dan pengelolaan usaha secara disiplin di tengah dinamika industri logistik dan energi nasional.

"Kuartal I/2026 masih cukup menantang, terutama akibat penyesuaian volume pengangkutan dan tekanan margin operasional," ujarnya dikutip, Rabu (27/5/2026)

Oleh karena itu, lanjutnya, perseroan saat ini lebih memprioritaskan stabilisasi operasional dan kesehatan keuangan dibanding mengejar pertumbuhan agresif. Fokus utama diarahkan pada efisiensi biaya, menjaga utilisasi armada tetap optimal, serta mempertahankan arus kas dan likuiditas yang sehat.

Untuk tahun ini, perseroan belum memberikan panduan atau guidance spesifik terkait target pendapatan maupun laba bersih. Meski demikian, kondisi fundamental perusahaan dinilai masih cukup solid.

Dia juga menjelaskan bahwa bahan bakar atau fuel merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam industri pelayaran sehingga kenaikan harga BBM non subsidi otomatis meningkatkan beban operasional perusahaan.

Namun, dampak tersebut dinilai belum terlalu mengganggu kinerja karena sebagian kontrak perseroan telah memiliki mekanisme pass through atau penyesuaian tarif kepada pelanggan, terutama untuk kontrak berbasis time charter.

“Dampaknya masih relatif dapat dikelola karena sebagian kontrak perseroan memiliki mekanisme pass through atau penyesuaian biaya kepada pelanggan,” katanya.

Selanjutnya perseroan juga terus memperkuat langkah efisiensi operasional melalui pengelolaan konsumsi bahan bakar, optimalisasi voyage, preventive maintenance, hingga peningkatan utilisasi armada. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga margin usaha di tengah kondisi industri yang masih fluktuatif.

Per 31 Maret 2026, perseroan mencatat kas dan setara kas sebesar US$58,7 juta dengan debt to equity ratio (DER) sekitar 0,06 kali dan current ratio yang tetap berada pada level sehat. Selain itu, lanjutnya, di tengah tekanan industri, perusahaan juga masih melanjutkan sejumlah pengembangan strategis secara selektif dan bertahap guna mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Secara sektoral, dia memperkirakan industri logistik maritim masih dibayangi sejumlah tantangan mulai dari volatilitas harga BBM, tekanan tarif angkutan, margin operasional, hingga fluktuasi volume pengangkutan. Selain itu, sektor ini juga cukup sensitif terhadap pergerakan harga komoditas dan kebijakan energi domestik.

Meski demikian, perseroan melihat masih terdapat sejumlah katalis positif yang dapat menopang bisnis pelayaran hingga akhir tahun. Kebutuhan distribusi energi domestik, logistik batu bara dan bulk commodity, serta aktivitas transshipment dinilai masih menjadi penopang utama permintaan jasa logistik maritim.

Dengan kondisi tersebut, perseroan menegaskan akan tetap fokus menjaga utilisasi armada, meningkatkan kualitas operasional, memperkuat efisiensi biaya, serta menjaga kesehatan arus kas sambil melanjutkan pengembangan usaha secara hati-hati dan terukur.

PSSI juga tetap menyiapkan ekspansi armada secara selektif. Perusahaan direncanakan untuk menambah dua set tug & barge serta dua unit barge yang ditargetkan selesai pada akhir kuartal III/2026 dan awal kuartal IV/2026. Tak hanya itu, PSSI juga mulai menjajaki peluang bisnis baru di segmen liquid bulk untuk memperluas sumber pendapatan di luar angkutan batubara.

PSSI tercatat membukukan pendapatan sebesar US$ 10,59 juta per kuartal I/2026, atau menurun 29,51% dibandingkan US$ 15,02 juta pada posisi yang sama tahun lalu. Penurunan pendapatan tersebut membuat kerugian PSSI membengkak ke angka US$ 1,28 juta, dibandingkan US$ 464,50 ribu pada kuartal I/2025.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengklaim harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) rerata di bawah USD100 per barel secara akumulatif sepanjang kuartal I-2026. Atas dasar itu, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam waktu dekat.

Bahlil menekankan soal arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menekan harga ICP rerata USD100 per barel. Sehingga, kondisi harga ICP yang diklaim Bahlil ini sejalan dengan mandat kepala negara.

"ICP dunia itu naik turun (naik) 117 dolar per barel, terus 90 dolar, ada yang 100 dolar. (Tapi) Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80 dolar per barel. Jadi, tidak akan kita naikkan subsidi BBM, Insyaallah sampai akhir tahun," kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Harga Patokan Minyak Mentah RI Terdampak Perang Iran, ICP Maret 2026 Tembus USD102/Barel



Perlu diketahui, Kementerian ESDM Daya menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) sebesar USD117,31 per barel pada April 2026. Harga ICP ini naik dibandingkan Maret yang senilai USD102,26 per barel.

Sekaligus kenaikan harga ini menjadi level tertinggi dalam satu tahun terakhir dan memperlebar harga dari asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar USD70 per barel.

Adapun besaran harga ICP pada April ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan April 2026, yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 13 Mei 2026.

Negara Ini Mulai Rusuh Tercekik Harga BBM, Ekonomi Terancam Lumpuh



"Harga rata-rata minyak mentah Indonesia untuk bulan April 2026 ditetapkan sebesar USD117,31/barrel," petik Kepmen tersebut.

Merujuk Kepmen itu pula, diketahui harga jenis minyak mentah utama tertinggi adalah Banyu Urip, yang berkomposisi formula dated brent +- Alpha Banyu Urip yang dipatok seharga 125,13 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha pelayaran nasional menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah keputusan operator menahan penyesuaian tarif angkutan laut.

Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Hafida Fahmiasari mengatakan langkah menahan kenaikan tarif dilakukan untuk menjaga stabilitas biaya logistik dan daya beli masyarakat. Namun, kondisi tersebut mulai menekan margin usaha pelayaran.

Hafida menilai tekanan biaya yang berlangsung berkepanjangan dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis dan kualitas layanan operator pelayaran.

“Jika margin terus tergerus, operator bisa menunda perawatan, mengurangi frekuensi layanan, atau menahan investasi armada dan teknologi, yang dalam jangka panjang berpotensi berdampak pada keselamatan dan keandalan layanan,” katanya ketika dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Menurut Hafida, pemerintah dan operator pelayaran masih berhati-hati melakukan penyesuaian tarif karena sektor pelayaran dan penyeberangan berkaitan langsung dengan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Dia mengatakan kenaikan tarif angkutan laut berisiko memicu kenaikan harga barang dan biaya distribusi, terutama di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut.

Apabila penyesuaian tarif tidak dapat dihindari, dampak terbesar diperkirakan dirasakan sektor logistik dan distribusi pangan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, Hafida menilai tekanan harga energi hingga semester II/2026 berpotensi mempercepat konsolidasi industri pelayaran nasional, terutama bagi operator dengan armada tua dan tingkat efisiensi rendah.

“Kondisi ini bisa mendorong konsolidasi industri, efisiensi operasional, serta percepatan adopsi teknologi dan energi yang lebih hemat untuk menjaga daya saing,” ujarnya.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto secara terpisah mengatakan kenaikan tarif bukan pilihan mudah bagi pelaku usaha pelayaran karena dapat berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

Meski demikian, pelaku usaha mulai mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan tekanan biaya operasional.

Usulan yang disampaikan antara lain pemberian insentif atau penangguhan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas pembelian bahan bakar, penangguhan pajak penghasilan, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, pelaku usaha juga meminta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar untuk menjaga kelangsungan operasional kapal dan arus kas perusahaan.

“Penjadwalan ulang pembiayaan seperti masa pandemi dahulu, serta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar guna menahan tekanan biaya operasional dan memelihara cashflow,” kata Carmelita.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi kenaikan harga BBM dinilai menjadi tantangan besar bagi sektor transportasi nasional.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat transportasi umum agar masyarakat memiliki alternatif mobilitas yang murah dan terjangkau.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemerintah masih belum menempatkan pengembangan angkutan umum sebagai prioritas utama.

“Kalau kita ingin masyarakat bisa mengantisipasi tekanan ekonomi, ya transportasi umum harus dibenahi. Enggak bisa tidak,” ujar Djoko kepada Kompas.com, Senin (18/5/2026).

Pemerintah dinilai punya banyak ruang untuk jaga tarif transportasi publik

Menurut dia, pemerintah sebenarnya memiliki banyak ruang kebijakan untuk menjaga biaya operasional transportasi tetap terkendali, mulai dari pemberian insentif pajak hingga keringanan suku cadang bagi operator angkutan umum.

“Ada banyak opsi sebenarnya. Bisa insentif pajak, keringanan suku cadang, atau bantuan pembelian armada karena komponen pajak itu cukup membantu,” katanya.

Djoko menilai modernisasi transportasi publik tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran negara, melainkan investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus menjamin mobilitas masyarakat secara lebih merata.

Menurut dia, pemerintah perlu mulai mengalokasikan anggaran besar untuk memperluas layanan angkutan umum modern di berbagai daerah, terutama menjelang rencana kenaikan harga BBM subsidi pada 2027.

“Transportasi publik itu investasi jangka panjang, bukan sekadar pengeluaran negara. Menyediakan mobilitas yang aman dan terjangkau adalah kewajiban pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah disarankan alokasi dana Rp 10 triliun untuk bangun transportasi umum modern

Ia mengusulkan pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 10 triliun melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) maupun program Buy The Service (BTS) untuk membangun sistem transportasi umum modern di sekitar 200 kota.

Djoko mengatakan, langkah tersebut dinilai jauh lebih efektif dibanding subsidi kendaraan listrik pribadi yang manfaatnya cenderung terbatas pada kelompok tertentu.

“Kalau Rp 10 triliun dipakai untuk angkutan umum, dampaknya bisa jauh lebih luas. Bisa jadi jaring pengaman ekonomi masyarakat, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sampai meredam potensi gejolak sosial,” kata dia.

Ia mencontohkan keberhasilan program subsidi angkutan pedesaan di Kabupaten Magelang yang mampu melayani ratusan pelajar secara gratis setiap hari dengan dukungan insentif operasional dari pemerintah daerah.

Menurut Djoko, penguatan transportasi publik juga penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di kalangan pelajar yang selama ini terpaksa menggunakan sepeda motor karena minimnya pilihan transportasi umum.

Selain itu, transportasi publik dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan, menekan emisi karbon, hingga memperkuat konektivitas antarwilayah.

Djoko juga menilai pertumbuhan jumlah penumpang kereta api dan penyeberangan saat periode long weekend belum bisa dijadikan indikator bahwa daya beli masyarakat sepenuhnya pulih.

“Kalau yang tumbuh itu layanan subsidi, memang pengaruhnya tidak terlalu besar. Tapi secara umum orang sekarang mulai mengurangi perjalanan, terutama perjalanan yang sifatnya tidak mendesak,” ujarnya.

Ia menambahkan, kelompok masyarakat kelas menengah kini mulai lebih selektif dalam mengatur pengeluaran, termasuk untuk kebutuhan transportasi dan wisata.

“Yang penting sekarang pemerintah hadir memastikan masyarakat tetap punya akses transportasi yang murah dan layak, terutama ketika kondisi ekonomi sedang penuh tekanan seperti sekarang,” kata Djoko.

Penurunan jumlah penumpang pesawat

Pengamat aviasi Alvin Lie menyebut jumlah penumpang pesawat domestik di Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Jika pada 2018 pasar penerbangan domestik sempat mencapai sekitar 102 juta penumpang, kini jumlahnya diperkirakan hanya berada di kisaran 70 juta penumpang per tahun.

Menurut Alvin, penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga tiket pesawat, berkurangnya daya beli masyarakat, hingga perubahan pola mobilitas dan perjalanan masyarakat pascapandemi.

"Selain faktor ekonomi domestik yang lesu dan harga tiket yang lebih tinggi, kurangnya persaingan pasar domestik juga menjadi salah satu penyebabnya," ujar Alvin dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

Alvin mengatakan sejumlah maskapai seperti Mandala Airlines dan Sky Aviation sebelumnya terpaksa keluar dari industri penerbangan akibat ketatnya persaingan usaha dan keterbatasan modal.

Menurut dia, kondisi tersebut semakin berat setelah pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan usia impor pesawat pada periode 2015–2016.

Kebijakan yang membatasi usia pesawat impor maksimal 15 tahun dinilai menciptakan hambatan tinggi bagi maskapai baru untuk masuk ke industri penerbangan.

Sebab, operator harus menyewa armada dengan usia lebih muda yang biaya sewanya jauh lebih mahal.

Akibatnya biaya operasional maskapai menjadi tinggi sejak awal.

Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya telah melonggarkan aturan tersebut melalui Keputusan Menteri Nomor 115 Tahun 2020 dengan menaikkan batas usia impor pesawat menjadi maksimal 20 tahun.

Namun, menurut Alvin, kebijakan itu masih belum cukup memberikan fleksibilitas bagi maskapai dalam memilih armada yang sesuai kebutuhan operasional.

Menurut dia, dalam dunia penerbangan faktor terpenting bukan semata usia pesawat, melainkan aspek kelaikudaraan atau airworthiness, yakni kondisi pesawat yang dipastikan tetap aman melalui perawatan dan pengawasan teknis yang ketat.

Alvin menilai pesawat tidak bisa disamakan dengan kendaraan darat dalam melihat usia operasionalnya.

Ia menegaskan pesawat berusia 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun tetap dapat digunakan secara aman selama memenuhi standar keselamatan penerbangan yang berlaku.

Harga tiket pesawat mulai naik

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menerbitkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif penumpang kelas ekonomi pada penerbangan niaga berjadwal domestik.

Dalam regulasi tersebut, besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditentukan oleh penyedia bahan bakar penerbangan.

Persentase biaya tambahan yang dikenakan bersifat fleksibel, mulai dari 10 persen hingga 100 persen dari tarif batas atas, mengikuti dinamika harga avtur di pasar.

Hasil evaluasi pemerintah per 1 Mei 2026 menunjukkan rata-rata harga avtur domestik telah mencapai Rp 29.116 per liter.

Dengan kondisi tersebut, maskapai penerbangan dalam negeri diperkenankan memberlakukan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas, menyesuaikan kategori layanan penerbangan masing-masing.

“Berdasarkan hasil evaluasi per 1 Mei 2026, rata-rata harga avtur tercatat mencapai Rp 29.116 per liter. Dengan kondisi tersebut, maskapai penerbangan domestik diperbolehkan mengenakan fuel surcharge maksimal sebesar 50 persen dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan penerbangan masing-masing,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sempat didesak senior untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi krisis geopolitik. Namun, ia merasa usulan tersebut tidak rasional sehingga tidak ditindaklanjuti.

"Dalam konteks krisis geopolitik yang terkait dengan energi, banyak perdebatan-perdebatan yang sebagian oleh senior-senior kita juga meminta kepada saya untuk menaikkan harga BBM. Saya bilang, ini senior-senior ini gimana sih sebenarnya?" ucap dia di sela-sela penutupan acara rapimnas dan rakernas SOKSI di Bandung, Sabtu (16/5/2026) malam.

Ia merasa heran dengan usulan tersebut sebab tidak sesuai dengan yang diajarkan Partai Golkar bahwa pemerintah harus memikirkan rakyat. Pria yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini pun mempertanyakan rasionalitas senior tersebut dan menduga tidak berproses dengan baik di partai.

"Katanya kita diajarkan oleh Golkar harus memikirkan rakyat. Masa rakyat lagi susah, kita mau menaikkan harga BBM. Saya pikir kadang-kadang rasionalitasnya itu udah, mungkin tidak berproses baik kali ya," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku sempat didesak senior untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah kondisi krisis geopolitik. Namun, ia merasa usulan tersebut tidak rasional sehingga tidak ditindaklanjuti.

"Dalam konteks krisis geopolitik yang terkait dengan energi, banyak perdebatan-perdebatan yang sebagian oleh senior-senior kita juga meminta kepada saya untuk menaikkan harga BBM. Saya bilang, ini senior-senior ini gimana sih sebenarnya?" ucap dia di sela-sela penutupan acara rapimnas dan rakernas SOKSI di Bandung, Sabtu (16/5/2026) malam.

Ia merasa heran dengan usulan tersebut sebab tidak sesuai dengan yang diajarkan Partai Golkar bahwa pemerintah harus memikirkan rakyat. Pria yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini pun mempertanyakan rasionalitas senior tersebut dan menduga tidak berproses dengan baik di partai.

"Katanya kita diajarkan oleh Golkar harus memikirkan rakyat. Masa rakyat lagi susah, kita mau menaikkan harga BBM. Saya pikir kadang-kadang rasionalitasnya itu udah, mungkin tidak berproses baik kali ya," ungkap dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya per­­lu dipahami sebagai persoalan energi atau transportasi, tetapi juga sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan sektor pa­­ngan, khususnya kelautan dan perikanan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, BBM merupakan input produksi penting bagi aktivitas penangkapan ikan, distribusi hasil perikanan, operasi rantai dingin, hingga mobilitas logistik antarpulau.

Bank Indonesia mencatat bahwa pada Maret 2026 inflasi kelompok energi didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama bensin dan solar (Bank Indonesia, 2026). Dari perspektif ekonomi makro, sensitivitas tersebut bukan perkara kecil.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha per­­ikanan pada 2024 mencapai Rp554,68 triliun (BPS, 2026). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencatat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar, meningkat 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya (KKP, 2026). Artinya, gangguan pada efisiensi biaya produksi sektor ini akan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan, stabilitas pangan, inflasi, dan daya saing ekspor nasional.

Dalam usaha penangka­­pan ikan, BBM memiliki kedudukan dominan dalam struktur biaya. Data KKP tahun 2023 menunjukkan bahwa 47,5% armada perikanan tangkap laut nasional berupa perahu motor tempel, 42,3% kapal motor, dan 10,1% perahu tanpa motor (Portal Data KKP, 2023). Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa secara rata-rata BBM menyumbang sekitar 42,96% dari total biaya operasional usaha penangkapan ikan (Kemenkeu, 2020).

Bahkan proporsi biaya BBM dalam operasional penangkapan dapat mencapai 40%—60% (PPS Belawan, 2025). Karena itu, kenaikan harga BBM segera menekan margin usaha nelayan, terutama nelayan kecil. Namun, respons terhadap kenaikan BBM tidak cukup hanya bertumpu pada tuntutan harga atau subsidi.

Efektivitas dan efisiensi operasional juga harus menjadi cara utama untuk menekan biaya usaha penangkapan. Sektor perikanan tangkap perlu memperbaiki cara kerja, teknologi, manajemen usaha, dan rantai pasok agar tidak sepenuhnya bergantung pada kompensasi harga energi.

Dalam konteks ini, nelayan tidak lagi cukup “memburu ikan”, tetapi perlu bergerak menuju paradigma smart fishing, yaitu memanen ikan secara lebih terukur melalui teknologi tepat guna, peta Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang akurat, data musim, dan informasi fishing ground yang lebih presisi.

Peta DPI yang baik dapat membantu nelayan menentukan lokasi tangkap secara lebih efisien, sehingga waktu melaut, jarak tempuh, penggunaan es, perbekalan, dan konsumsi BBM dapat ditekan.

Pemanfaatan data ini juga dapat memperkecil risiko kapal pulang tanpa hasil, yang selama ini menjadi salah satu penyebab pemborosan biaya operasi.

Modernisasi armada juga menjadi kebutuhan penting. Penggunaan tenaga kerja kapal yang kompeten perlu diiringi mekanisasi dan elektrifikasi peralatan agar operasi penangkapan lebih produktif, aman, dan hemat biaya.

Pengurangan jumlah anak buah kapal (ABK) bukan dimaksudkan untuk melemahkan tenaga kerja, melainkan untuk meningkatkan efisiensi melalui peralatan modern, pembagian kerja profesional, dan peningkatan keterampilan awak kapal. Modernisasi juga perlu diarahkan pada pemeliharaan mesin, penggunaan alat tangkap selektif, serta desain kapal yang sesuai dengan karakter wilayah tangkap.

Di sisi lain, penyediaan kapal pengangkut penting untuk memperlancar distribusi ikan dari DPI ke pelabuhan maupun antarpelabuhan. Kehadiran kapal pengangkut dapat mengurangi kebutuhan kapal penangkap untuk bolak-balik ke darat, menjaga mutu ikan, dan memperpendek waktu distribusi.

Efisiensi ini penting karena kerugian nelayan tidak hanya berasal dari biaya BBM, tetapi juga dari penurunan mutu ikan, keterlambatan distribusi, dan lemahnya posisi tawar di pasar.

Selain aspek teknis, perilaku ekonomi nelayan juga perlu diperkuat. Kebiasaan penggunaan uang yang cermat, tertib, dan akuntabel harus menjadi bagian transformasi usaha perikanan.

Usaha penangkapan ikan perlu dikelola sebagai unit bisnis yang efektif, efisien, dan menguntungkan. Pencatatan biaya BBM, perbekalan, tenaga kerja, perawatan kapal, dan hasil penjualan perlu dibiasakan agar nelayan memahami posisi keuntungan dan risiko usahanya.

Dengan pencatatan yang baik, keputusan melaut, pembagian hasil, dan kebutuhan investasi dapat dibuat lebih rasional. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan juga penting agar akses pembiayaan, pembelian BBM, pengadaan logistik, dan pemasaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara kolektif, transparan, dan berdaya tawar lebih kuat.

Pada saat yang sama, pascapanen dan hilirisasi harus menjadi bagian dari solusi. Ikan yang didaratkan tidak cukup dijual dalam bentuk segar, tetapi perlu didukung rantai dingin, pengolahan, standardisasi mutu, dan akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut ke darat. Pada akhirnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan harga energi, melainkan indikator kerentanan struktural sektor kelautan-perikanan. Solusinya harus mencakup akses energi yang adil, smart fishing, modernisasi kapal, kapal pengangkut, tata kelola keuangan nelayan, serta hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Potensi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kian terbuka seiring tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan harga energi global, ditambah beban subsidi yang berpotensi melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menyampaikan, kondisi geopolitik global yang memanas membuat harga energi bertahan di level tinggi dalam waktu yang tidak singkat. Situasi tersebut turut mendorong kenaikan komponen crack spread, yakni selisih harga minyak mentah dan produk turunannya seperti BBM.

“Dengan crack yang masih tinggi, biaya subsidi bisa jadi lebih besar dari perhitungan pemerintah di APBN. Ini membuat kapasitas fiskal menjadi terkonstrain,” ujarnya dalam acara Katadata Policy Dialog bertajuk ‘Nasib Industri Tanah Air di Bawah Bayang-Bayang Perang Global, di Kantor Katadata, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Dia menjelaskan, apabila harga minyak dunia, yang tercermin dari harga acuan seperti Brent, bertahan di level US$120 per barel dalam beberapa bulan, maka penyesuaian harga BBM menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

“Bukan berarti pasti dilakukan, tapi kalau rata-rata harga di level tersebut, mungkin sudah waktunya ada penyesuaian,” sebutnya.

Menurutnya, dalam kondisi tersebut pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Namun, opsi tersebut dinilai akan menjadi langkah terakhir mengingat dampaknya terhadap daya beli masyarakat.

“Intinya, kita sudah prepare dengan berbagai skenario yang bisa dibayangkan. Mudah-mudahan cukup komprehensif, sehingga apapun yang terjadi, kita tidak masuk ke kondisi economic distress,” jelas Luthfi.

Dengan keterbatasan fiskal ini, langkah yang paling masuk akal dilakukan pemerintah adalah menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum tuntas, yakni deregulasi. Hal ini katanya penting untuk menjaga keberlangsungan industri.

“Kita punya aturan yang masih berbelit, perlu deregulasi. Ada bottleneck yang membuat FDI (foreign direct investment/investasi asing langsung) itu sulit masuk, karena terlalu banyak persyaratan,” tutur Luthfi.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga napas industri, terutama dalam meningkatkan produksi dalam negeri melalui hilirisasi. Menurutnya, bila bahan baku berbasis energi bisa diproduksi lokal, industri di Tanah Air bisa mengurangi ketergantungan importasi.

Luthfi berpendapat, situasi yang terjadi saat ini menjadi waktu yang tepat untuk semua pihak berbenah. Termasuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk digunakan masyarakat maupun sektor industri.

“Kalau bicara renewable energy, ini adalah waktunya. Selain itu, substitusi energi juga penting, misalnya B50. Mungkin ada pro dan kontra, tapi itu salah satu upaya supaya kita tidak terlalu tergantung pada energi impor,” jelasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Warga Kota Pekanbaru mengeluhkan antrean panjang dan lama saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut bahkan mulai berdampak ke harga BBM eceran di tingkat pengecer yang ikut merangkak naik.

Edi, salah seorang warga, menuturkan pengalamannya. Ia yang biasanya mengantre paling lama 30 menit, akhirnya mengalami antrean panjang hingga larut malam.

“Kalau hari ini cukup cepat, sekitar 30 menitan. Tapi semalam saya ngantre Pertalite sampai larut malam, kadang nunggu bisa satu sampai dua jam,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Tidak hanya antrean, harga di pengecer juga ikut terdampak. Edi mengaku biasa membeli Pertalite eceran seharga Rp20.000 per botol, kini naik menjadi Rp25.000.

“Harga naik, rembes dari kelangkaan stok di SPBU,” keluhnya.

Situasi di lapangan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Riau. Menyikapi keluhan masyarakat, Pemprov menggelar pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga di Kantor Gubernur Riau pada hari yang sama, guna mengevaluasi distribusi BBM yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan pihaknya menerima banyak laporan terkait antrean panjang serta distribusi yang belum merata. Ia menegaskan perlunya langkah konkret agar penyaluran BBM, khususnya subsidi, benar-benar tepat sasaran.

“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait antrean panjang dan distribusi yang belum merata. Untuk itu, kami minta ada pengawasan lebih ketat agar BBM subsidi ini tidak salah sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi energi di daerah. Koordinasi yang solid dinilai penting agar pasokan tetap stabil dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Kita ingin masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM. Oleh karena itu, semua pihak harus bergerak bersama untuk memastikan distribusi berjalan optimal,” tegasnya.

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa ketersediaan stok BBM di wilayah Riau dalam kondisi aman. Sales Area Manager Retail Riau, Wilson Eddi Wijaya, menyebut distribusi terus dipantau secara intensif untuk menjaga pasokan tetap lancar di seluruh wilayah.

“Kami pastikan stok BBM tersedia dan dalam kondisi aman. Distribusi juga terus kami jaga agar berjalan lancar di seluruh wilayah,” katanya.

Ia menjelaskan, lonjakan antrean yang terjadi belakangan ini lebih dipicu oleh peningkatan konsumsi masyarakat, seiring munculnya kekhawatiran akan isu kenaikan harga BBM. Kondisi ini mendorong masyarakat melakukan pembelian lebih banyak dari biasanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina mengoptimalkan penyaluran dengan mengerahkan truk tangki lebih awal agar pasokan sudah tersedia saat SPBU mulai beroperasi.

“Sehingga saat SPBU mulai beroperasi, pasokan BBM sudah tersedia dan dapat langsung melayani masyarakat,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU guna memastikan kondisi di lapangan.

Kepala Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian Disperindag Pekanbaru Khairunnas mengatakan sidak dilakukan bersama tim terpadu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan.

“Kami ingin melihat langsung kondisi riil di lapangan terkait kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean panjang di SPBU, sekaligus menelusuri distribusi BBM hingga membuat harga di tingkat eceran melonjak,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengingatkan pengelola SPBU agar tidak melayani penjualan kepada pengecer, karena praktik tersebut dinilai berpotensi memperparah kelangkaan di tingkat konsumen langsung.

"Kami juga akan menyampaikan kepada pengelola SPBU agar tidak menjual BBM kepada penjual eceran," jelasnya.

Ia menegaskan, distribusi harus diprioritaskan bagi pengguna langsung agar pasokan tetap terjaga dan antrean dapat ditekan.

"Padahal sudah kita peringatkan karena sudah banyak yang ditangkap karena melangsir BBM, maka besok kita ingatkan lagi," pungkasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga untuk tiga jenis BBM nonsubsidi di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga ini resmi dimulai sejak Senin, 4 Mei 2026.

Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter, Dexlite dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Sementara itu, harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap, masing-masing Rp10.000 dan Rp6.800 per liter, begitu pula Pertamax dan Pertamax Green yang tidak mengalami perubahan.