Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menjelaskan alasan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite tak naik meski harga minyak dunia sempat melonjak akibat ketegangan di Timur Tengah.

Menurut Djoko, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sepanjang 2026 hingga Mei masih berada di bawah asumsi batas yang berpotensi memicu penyesuaian harga BBM subsidi.

"Untuk ICP realisasi 2026, sampai dengan bulan Mei US$86 per barel. Nah, ini yang menyebabkan harga pertalite dan solar subsidi tetap tidak naik sampai akhir tahun karena targetnya dan hanya cukup apabila ICP mencapai US$100 per barel," ujar Djoko dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, Rabu (3/6).

Saat ini Pertamina masih mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Harga kedua jenis BBM tersebut belum berubah sejak awal tahun.

Di sisi lain, Pertamina juga masih menahan harga Pertamax pada level Rp12.300 per liter. Harga Pertamax Green 95 juga tetap berada di Rp12.900 per liter.

Sementara itu, sejumlah BBM nonsubsidi lainnya justru mengalami penyesuaian harga per 1 Juni 2026. Pertamax Turbo naik menjadi Rp20.750 per liter, sedangkan Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga.

Harga minyak dunia sempat melonjak tajam hingga menembus US$100 per barel akibat konflik berkepanjangan antara Iran dan Amerika Serikat yang mengganggu lalu lintas energi global.

Namun, pemerintah berulang kali menegaskan akan menjaga stabilitas harga BBM subsidi guna melindungi daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan akan menjaga harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi hingga akhir 2026, meski tren kenaikan harga minyak dunia terus bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengemukakan pemerintah tengah mencermati secara saksama dinamika inflasi domestik yang beririsan langsung dengan pergerakan harga komoditas dunia dan tekanan pelemahan nilai tukar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08% secara tahunan (year on year/YoY) dan 0,28% secara bulanan (month on month/MoM).

Catatannya, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan adalah transportasi (0,61%). Artinya, tekanan kenaikan harga minyak dunia mulai berdampak ke inflasi dalam negeri.

Meski demikian, agar dampaknya tak meluas, pemerintah memastikan tidak akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi mengikuti harga minyak dunia.

"Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sepanjang tahun 2026 guna meredam tekanan biaya transportasi dan distribusi di tengah fluktuasi harga minyak dunia," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/6/2026).

Penahanan harga energi bersubsidi ini merupakan bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas untuk menjaga stabilitas harga pokok dan daya beli masyarakat lapis bawah.

Haryo memaparkan, selain menjaga harga BBM bersubsidi, pemerintah memacu percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap II.

Jaring pengaman sosial ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.

Lebih lanjut, pemerintah turut memperpanjang napas bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng yang akan disuntikkan kepada 33,2 juta KPM.

Dari sisi suplai dan stabilitas harga pangan, intervensi dilakukan melalui percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penetrasi operasi pasar, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Langkah ini juga disertai percepatan Kerja Sama Antar Daerah [KAD] untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan komoditas strategis lintas wilayah," tambah Haryo.

Lebih lanjut, di sektor industri, pemerintah memberi insentif fiskal melalui pemangkasan Bea Masuk atas impor bahan baku plastik 0%. Tujuannya demi meringankan beban biaya produksi sehingga pabrikan tidak perlu membebankan kenaikan ongkos ke harga jual akhir barang konsumsi.

Haryo menyatakan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter kian juga terus berlangsung. Dalam hal ini, pemerintah bersama Bank Indonesia terus melakukan pengendalian harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Menurutnya, forum koordinasi ini akan mengintensifkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta mematangkan strategi 4K alias menjaga Keterjangkauan harga, memastikan Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan menjaga Komunikasi yang efektif di masyarakat.

"Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan tekanan biaya yang terjadi di tingkat produsen tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen, sehingga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga," tutupnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) membongkar sejumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi.

Sejumlah barang bukti disita selama periode Januari hingga Mei 2026 meliputi 1 unit kapal tanker, dua unit kapal SPOB, 18 unit mobil tangki, 17 unit kendaraan penumpang, enam unit dump truck, 332 jeriken berisi solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, serta 1.541 tabung LPG ukuran 3 kilogram.

Selain itu, petugas juga mengamankan BBM subsidi berupa 229.123 liter solar dan 3.031 liter pertalite yang ditemukan di sejumlah wilayah hukum Polres jajaran Polda Sulsel.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara, praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp69,9 miliar.

"Nilai tersebut setara dengan kebutuhan BBM bagi sekitar 205.611 kendaraan apabila masing-masing kendaraan melakukan pengisian rata-rata sebanyak 50 liter," ungkap Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro melalui konferensi pers di Makassar, Selasa (2/6/2026).

Djuhandhani menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula saat pihaknya mengamankan 7 unit truk tangki pada awal 2026 lalu. Polda Sulsel kemudian melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang diduga terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah pada aktivitas ilegal yang terjadi di kapal tanker. Di mana saat ini telah ditetapkan 45 tersangka yang telah diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum di wilayahnya untuk memberantas praktik penyalahgunaan energi bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.

Apalagi di tengah situasi global yang tak menentu terhadap dinamika sektor energi dan bahan bakar minyak, keberhasilan ini menjadi langkah yang sangat strategis dan tepat waktu.

“Barang bukti yang berhasil diamankan menunjukkan praktik penyalahgunaan subsidi energi dilakukan secara terstruktur dan berdampak besar terhadap masyarakat. Karena itu, langkah penegakan hukum seperti ini harus terus diperkuat,” tutur Andi Sudirman.

Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) saat arus balik libur panjang Idul Adha 2026.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memantau langsung ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM di SPBU Rest Area Km 19A Bekasi dan Rest Area Km 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (31/5/2026).

Menurut Wahyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, pengawasan diperlukan karena tingginya arus kendaraan yang kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Monitoring kami lakukan di ruas Tol Cikampek menuju Jakarta karena saat ini banyak masyarakat yang kembali dari luar kota setelah memanfaatkan libur panjang. Kami memastikan layanan BBM, baik stok maupun penyalurannya kepada masyarakat, berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Wahyudi menjelaskan momentum libur nasional selalu diikuti peningkatan konsumsi BBM, terutama di jalur-jalur utama yang menjadi lintasan arus mudik dan balik.

BPH Migas bersama badan usaha penugasan terus melakukan pengawasan agar pasokan energi tetap tersedia.

"Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala," tegasnya.

Selain memastikan ketersediaan, Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM secara bijak.

Pola konsumsi yang wajar akan membantu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan seluruh pengguna memperoleh layanan yang optimal.

"Beberapa kondisi yang kami lihat, masyarakat menggunakan BBM dengan bijak dan wajar. Kalau kebutuhannya 15 liter, 20 liter, atau 25 liter, (jumlah) itu yang dibeli. Tidak perlu mengisi BBM secara berlebihan," sebutnya.

Dari hasil diskusi dengan pengendara mobil yang melakukan perjalanan bersama keluarga, Wahyudi mengatakan rata-rata konsumsi BBM berkisar antara 20-44 liter per hari atau masih wajar dan sesuai kebutuhan.

"Mari bersama-sama memastikan stok BBM subsidi dan kompensasi tetap tersedia, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lancar sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, upaya terbaik dalam penyediaan dan distribusi BBM dapat terus terjaga dan aktivitas masyarakat berjalan normal," jelasnya.

Sementara itu, salah satu pengemudi truk logistik pengangkut daging beku, Anun, mengaku terbantu dengan ketersediaan solar subsidi untuk mendukung distribusi dagingnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia mengisi sekitar 50 liter per hari.

Pengemudi travel rute Jakarta-Yogyakarta, Hendra juga menyampaikan selama perjalanan, dirinya mudah memperoleh BBM subsidi di SPBU.

"Butuh solar kurang lebih Rp400 ribu sampai ke Yogya dan beli BBM subsidi sesuai kebutuhan. Terima kasih BBM subsidi selalu tersedia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menegaskan BBM subsidi merupakan barang yang memperoleh dukungan anggaran negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Pria yang akrab disapa Didit ini, juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas subsidi yang disediakan pemerintah.

"Pada BBM solar ada subsidi. Ada uang negara di dalamnya, harus digunakan untuk konsumen pengguna yang berhak," terangnya.

Didit juga menyoroti pentingnya menjaga QR code sebagai instrumen pengendalian distribusi BBM subsidi.

QR code harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak diberikan kepada pihak lain.

Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri Sales Area Manager Retail Karawang Pertamina Patra Niaga Ancala Egah dan Sales Branch Manager Karawang II Fuel Pertamina Patra Niaga Heidy Septiana Nugroho.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belakangan menjadi perhatian masyarakat. Tak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apakah kondisi ini akan berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti Pertalite dan Biosolar?

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan energi. Saat dolar menguat, biaya impor berpotensi meningkat dan dapat menekan anggaran energi nasional.

Namun, pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu cemas. Harga BBM subsidi dipastikan tetap aman meski kurs dolar AS terhadap rupiah sempat menembus level Rp17.877 per USD.

“Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan (tidak naik hingga akhir tahun),” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dilansir Antara, Sabtu, 30 Mei 2026.

Pemerintah jamin keamanan stok BBM

Selain harga, Yuliot juga menyampaikan bahwasanya stok BBM pun aman, bahkan berada di atas cadangan minimal. Standar minimal stok operasional nasional berada di angka 23 hari.

“Misalkan untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk solar CN48 itu juga di atas cadangan minimal,” kata Yuliot.

Untuk pasokan BBM nonsubsidi, Yuliot juga menyampaikan ketersediaannya cukup secara nasional.

Dorong peningkatan produksi dalam negeri

Dalam menghadapi kurs rupiah yang melemah terhadap dolar AS, Yuliot mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi minyak di dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga mempersiapkan kilang di dalam negeri.

“Produksi di dalam negeri kami dorong untuk peningkatan, kilang di dalam negeri pun itu juga kami sudah siapkan,” ujar Yuliot.

Berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia yang diakses dari Jakarta, Jumat, kurs dolar AS terhadap rupiah tembus Rp17.877 per dolar.

(ANN)

Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan tidak naik hingga akhir tahun

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (29/05), mulai dari jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lolos verifikasi secara nasional sebagai mitra sebanyak 29.400 hingga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik meski kurs rupiah tembus Rp17.877 per dolar AS.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak PADA Sabtu ini.

BGN: Jumlah dapur MBG lolos verifikasi sebanyak 29.400

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengungkapkan jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah lolos verifikasi secara nasional sebagai mitra sebanyak 29.400.

Baca selengkapnya di sini

Dirut Bulog: Penyerapan gabah petani nyaris 3 juta ton setara beras

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyerapan gabah petani secara nasional saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang tahun 2026.

Baca selengkapnya di sini

Dewan Bisnis Indonesia-Prancis jadi mesin penggerak investasi

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani meyakini Dewan Bisnis Indonesia-Prancis (France-Indonesia High Level Business Council) dapat menjadi mesin penggerak investasi asing ke tanah air.

Baca selengkapnya di sini

DJP catat pelaporan SPT Tahunan capai 13,45 juta per 28 Mei

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2025 mencapai 13,45 juta per 28 Mei 2026.

Baca selengkapnya di sini

ESDM tegaskan harga BBM subsidi tak naik walau kurs rupiah Rp17.877

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak akan naik walau kurs dolar AS terhadap rupiah tembus angka Rp17.877 per dolar.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Di titik itulah ruang fiskal mulai terasa cukup signifikan untuk menjaga defisit tetap berada di koridor 2,9 persen tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) efektif menjadi strategi konsolidasi belanja fiskal di tengah tekanan perekonomian global.

“Kebijakan ini tetap masuk akal sebagai bagian dari strategi konsolidasi belanja di tengah tekanan eksternal yang cukup berat,” kata Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Yusuf, kebijakan WFH yang dikombinasikan dengan merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L), implementasi B50, serta penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari sekolah mampu mengurangi tekanan fiskal.

Sebab, kata Yusuf, kombinasi kebijakan itu diperkirakan mendorong ruang efisiensi anggaran melampaui Rp200 triliun.

“Di titik itulah ruang fiskal mulai terasa cukup signifikan untuk menjaga defisit tetap berada di koridor 2,9 persen tanpa harus menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi,” jelas dia.

Yusuf berpendapat ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai simbolisme.

Pertama, indikator keberhasilan WFH perlu berbasis hasil dan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar penurunan konsumsi Pertalite.

“Ini penting karena ada risiko penurunan kualitas layanan di daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai,” tambah Yusuf.

Kedua, pemerintah perlu menghitung dampaknya terhadap sektor informal seperti pedagang kaki lima di kawasan perkantoran, pengemudi ojek daring, dan transportasi umum yang kehilangan perputaran ekonomi setiap Jumat.

Ketiga, evaluasi kebijakan pada periode Mei hingga Juli sebaiknya dilakukan dengan metodologi yang lebih granular, misalnya membandingkan konsumsi BBM di zona perkantoran ASN dengan wilayah kontrol yang tidak terdampak WFH.

“Dengan pendekatan seperti itu, pemerintah bisa mengetahui apakah penurunan konsumsi benar-benar berasal dari perubahan pola kerja atau hanya dipengaruhi faktor lain di luar kebijakan,” tutur Yusuf.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18 ribu per dolar AS mulai memunculkan kekhawatiran terhadap harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap aman dan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengatakan pemerintah tetap mempertahankan harga BBM subsidi meskipun kurs dolar AS terhadap rupiah telah menembus Rp17.877 per dolar AS.

“Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan (tidak naik hingga akhir tahun),” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Selain menjamin harga tetap stabil, pemerintah memastikan ketersediaan stok BBM nasional masih berada di atas batas minimum operasional.

“Misalkan untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk solar CN48 itu juga di atas cadangan minimal,” kata Yuliot.

Menurut dia, pasokan BBM nonsubsidi juga dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya tekanan global yang mendorong dolar AS menguat terhadap sejumlah mata uang, termasuk rupiah. Berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.877 per dolar AS.

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut belum menjadi alasan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi.

Yuliot mengatakan pemerintah terus berupaya mengurangi tekanan dari fluktuasi nilai tukar melalui peningkatan produksi minyak domestik dan penguatan kapasitas kilang dalam negeri.

“Produksi di dalam negeri kami dorong untuk peningkatan, kilang di dalam negeri pun itu juga kami sudah siapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan harga BBM subsidi masih aman meskipun harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 mencapai 117,31 dolar AS per barel.

Menurut Bahlil, rata-rata ICP sepanjang Januari hingga Mei 2026 masih berada di kisaran 80 hingga 81 dolar AS per barel, atau masih jauh di bawah asumsi yang berpotensi memicu penyesuaian harga BBM subsidi.

“Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80–81 dolar AS dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai 100 dolar AS,” kata Bahlil.

Karena itu, pemerintah memastikan harga Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan gejolak nilai tukar.

“Insya-Allah sampai akhir tahun,” ujar Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merek kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

“Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya, Sabtu (23/5/2026).

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth.

Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun kapasitas mesin kendaraan,” ujarnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menanggapi beredarnya informasi di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026. Pertamina menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari Pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator. Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

“Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” tambahnya.

Pertamina Dikabarkan Melarang Mobil 1.400cc Diisi Pertalite, Ini Daftar Kendaraanya



Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Daftar SPBU di Jakarta dan Sekitarnya yang Tak Lagi Jual Pertalite, Cek Lokasinya



Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai daftar merk kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia menegaskan hingga saat ini belum ada, baik itu rencana ataupun arahan dari pemerintah terkait hal mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan sebagaimana tercantum dalam unggahan yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ucap Roberth.

Roberth menyampaikan Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi pemerintah.

“Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan,” ucapnya.

Saat ini, layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Program Subsidi Tepat yang dijalankan merupakan bagian dari upaya mendukung tata kelola distribusi energi agar lebih tepat sasaran, dan tidak dapat disamakan dengan informasi viral berupa daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikan ulang informasi di ruang digital agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) terus melakukan upaya optimalisasi penyaluran BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau Biosolar di wilayah Kota Padang, Sumatra Barat, untuk menjaga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah SPBU wilayah Kota Padang yang terlihat beberapa hari ini, dipengaruhi oleh meningkatnya demand Biosolar selama Mei 2026.

“Kondisi ini turut dipengaruhi adanya potensi peralihan penggunaan dari BBM Non-Subsidi ke BBM Subsidi akibat disparitas harga, serta adanya indikasi transaksi anomali pada sejumlah kendaraan,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menyampaikan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan stakeholder terkait guna mengantisipasi peningkatan demand dan antrean yang terjadi di SPBU wilayah Sumatra Barat, khususnya Kota Padang.

Alhasilnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan peningkatan penyaluran BBM hingga 20% di atas rata-rata normal sejak 14 Mei 2026 guna menjaga ketersediaan energi di lapangan.

Selain itu, Pertamina terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi melalui monitoring transaksi dan pemblokiran QR kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi anomali maupun pemalsuan data kendaraan.

“Hingga saat ini, ratusan nomor polisi kendaraan telah dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari upaya menjaga penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran,” sebutnya.

Dikatakannya Pertamina juga telah memberikan sanksi pembinaan kepada sejumlah SPBU di wilayah Sumatra Barat yang ditemukan melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi.

Selain itu, pria yang akrab disapa Ogi ini menegaskan bahwa Pertamina tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan maupun pelanggaran terkait penyaluran BBM subsidi dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna memastikan distribusi energi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran melalui Pertamina, hubungi contact center 135,” tutupnya.