Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Kamar Dagang Provinsi Zhejiang, China, Nan Cunhui menemui Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama untuk membicarakan potensi investasi di Indonesia.

Pada pertemuan yang digelar Selasa siang (9/6/2026), Nan turut memboyong sejumlah pengusaha China termasuk CEO Chint Solar Lu Chuan. Nan juga diketahui merupakan pemilik dari grup konglomerasi Chint, yang bergerak di bidang manufaktur dan teknologi.

Dalam pertemuan tersebut, Chint Solar menyatakan akan mulai menjajaki investasi pada proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya. Menurut Lu, Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang besar.

"Dari perspektif kami, Indonesia sangat berpotensi dengan populasi penduduk terbesar di Asia Tenggara. Kemudian, dengan kebijakan energi terbarukan yang kami lihat dari pemberitaan, kami merasa nyaman," jelasnya kepada wartawan pada pertemuan yang digelar di Gedung Djuanda I, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Lu juga menyatakan percaya berdasarkan pengalaman investor asal China lainnya. Dia lalu merasa yakin terhadap masa depan investasi Indonesia.

Meski demikian, Lu berharap agar kebijakan pemerintah ke depannya makin setara dan ramah terhadap investasi asing.

"Khususnya terkait kepabeanan dan pajak, serta stabilitas kebijakan. Jadi ketika kami masuk ke sektor energi terbarukan di sini, kami berharap kebijakan pemerintah bisa bertahan setidaknya 5 sampai 10 tahun agar kami bisa menyelesaikan pekerjaan kami di sini," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkeu Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan, Michael Goutama menyampaikan bahwa Chint Solar berencana untuk membangun Desa Industri dan EBT.

Michael kemudian menjelaskan bahwa perusahaan ini sudah berdiskusi dengan pemerintah selama dua tahun terkait dengan rencana investasi. Namun, pertemuan ini baru pertama kali digelar dengan kehadiran Nan Cunhui langsung selaku pemilik grup konglomerasi itu.

Rencananya, kunjungan ini juga akan langsung menghasilkan perjanjian guna langsung melaksanakan investasi di Indonesia.

"Timnya sudah dibawa ke sini, sembilan orang dibawa untuk langsung membawa action plan-nya. Jadi bukan MoU saja," tuturnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, Michael turut memaparkan berbagai kebijakan pemerintah termasuk kondisi fiskal terkini. Otoritas fiskal juga terbuka untuk menawarkan insentif fiskal guna meningkatkan daya saing investasi.

"Pasti, kalau dari rezim peraturan hari ini, kami sudah punya tax holiday dan suatu list yang begitu kondusif untuk investor. Saya rasa itu cukup memadai dan itu keputusan tax holiday di Kemenkeu juga," paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027. Target tersebut disiapkan sebagai tahapan menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pada 2029.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah akan mempercepat perputaran aktivitas ekonomi dan memperkuat sektor riil untuk mendorong konsumsi serta investasi. Strategi tersebut dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar saling memperkuat dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah akan mempercepat investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor. Salah satu instrumen yang diandalkan adalah penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis dan menarik partisipasi investor global.

“Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan daya beli masyarakat melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilitas harga, pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional.

Sejumlah program prioritas pemerintah juga akan terus diperkuat untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Menurut Purbaya, berbagai program prioritas tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Berbagai program prioritas terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” tutur Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengadakan pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria, untuk membahas kebijakan tata kelola ekspor satu impor yang dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Pertemuan itu dilakukan di Kompleks Parlemen, Senin (8/6/2026). Dalam kesempatan itu hadir juga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.

"Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM," katanya kepada awak media.

Dasco melanjutkan bahwa diskusi juga membahas sejumlah upaya untuk percepatan izin investasi di Indonesia. Langkah ini diambil untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat maupun investor mengenai tata kelola PT DSI.

"Agar masyarakat umum, pelaku pasar, investor jelas dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dony Oskaria menjelaskan bahwa untuk periode Juni hingga 31 Desember 2026, PT DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah (PP).

Menurutnya, tugas utama yang dijalankan adalah memastikan tidak terjadinya praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam kegiatan ekspor sumber daya alam Indonesia.

Dia menyebut, pengawasan tersebut penting untuk menjaga optimalisasi penerimaan negara dari sektor ekspor.

Dony memastikan seluruh pelaksanaan tata kelola ekspor akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengawasi dan mencermati proses pengelolaan yang dilakukan karena Danantara Indonesia telah berkomitmen menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengelolaannya.

"Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal, kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember 2026," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan bertemu dengan lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) Global Ratings pada Rabu (3/6/2026). Dia mengeklaim ada rumor yang mencuat soal potensi penurunan rating obligasi pemerintah (sovereign credit rating) Indonesia.

Sebagai informasi, lembaga pemeringkat ini biasanya dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pemangku kebijakan ekonomi maupun sektor keuangan suatu negara sebelum memberikan update peringkat investasi (credit rating) obligasi suatu negara.

Pada keterangan sebelumnya, Purbaya sudah mengungkap bahwa akan bertemu dengan S&P di Indonesia pada Juni 2026. Ini akan menjadi pertemuan lanjutan setelah sebelumnya di AS saat sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings.

Jelang pertemuannya dengan lembaga pemeringkat tersebut, Bendahara Negara menyebut ada rumor bahwa peringkat investasi Indonesia akan diturunkan dari yang saat ini masih BBB (investment grade).

"Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri, yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyatakan masih percaya diri akan kondisi fiskal pemerintah sebelum pertemuan dengan S&P.

Contohnya saja, dia mengeklaim kondisi perkembangan APBN sampai 31 Mei 2026 lebih baik dibandingkan akhir April. Sebagai konteks, defisit APBN pada akhir April sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% terhadap PDB. Defisit ini menyempit dari akhir Maret yang sempat tembus Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB.

Di sisi lain, keseimbangan primer akhir April juga kembali surplus menjadi Rp28 triliun dari posisi akhir Maret defisit Rp95,8 triliun.

"Kalau saya kasih bocoran, itu defisitnya tinggal 0,7% dalam lima bulan. Di bulan Mei juga primary [balance] surplus lagi. Lebih tinggi dibanding April dan pendapatan pajak lebih bagus lagi dibanding tahun lalu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Purbaya pun membantah adanya isu ketidakpercayaan investor terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Dia juga menolak adanya asumsi bahwa pengelolaan fiskal menjadi pemicu aliran modal asing keluar sehingga membuat rupiah terdepresiasi hingga ke level Rp17.900 per dolar AS.

"Jadi kalau ada isu pemerintah kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kami makin bagus. Nanti saya kasih tahu di APBN Kita. Saya kasih lihat gambar satu per satu seperti apa," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan harga energi global dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan akibat konflik Timur Tengah.

Dalam OECD Economic Outlook edisi Juni 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menjadi 4,7% pada 2026, turun dari 4,8% dalam laporan sebelumnya. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi baru kembali menguat ke level 5% pada 2027 setelah tekanan eksternal mulai mereda.

OECD menilai kenaikan biaya energi dan ketidakpastian global akan membebani konsumsi rumah tangga serta investasi, seiring pelemahan pasar tenaga kerja domestik.

“Kenaikan biaya energi dan ketidakpastian kebijakan diperkirakan membebani konsumsi dan investasi di tengah melemahnya pasar tenaga kerja,” tulis OECD dalam laporan tersebut.

Meski melambat, ekonomi Indonesia dinilai masih lebih resilien dibandingkan banyak negara berkembang lain karena ketergantungan yang lebih rendah terhadap impor energi dari kawasan tersebut.

OECD mencatat ekonomi Indonesia sebenarnya memulai 2026 dengan cukup kuat. Produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,6% secara tahunan pada kuartal I/2026, ditopang permintaan domestik dan belanja pemerintah yang melonjak 21,8%.

Konsumsi rumah tangga dan investasi juga tetap solid setelah pelonggaran kebijakan moneter sepanjang 2025 mendorong penurunan biaya pinjaman. Namun, sejumlah indikator terbaru mulai menunjukkan pelemahan momentum ekonomi.

Penjualan ritel tercatat turun 1,9% secara tahunan pada April 2026. Keyakinan konsumen juga mulai melemah, terutama terkait ekspektasi lapangan kerja.

Di sisi lain, tekanan inflasi mulai meningkat akibat lonjakan harga energi global. OECD memperkirakan inflasi Indonesia naik menjadi 3,4% pada 2026 dari sebelumnya 1,9% pada 2025. Kenaikan tersebut dipicu dampak lanjutan harga energi global terhadap harga domestik, meski pemerintah masih menahan harga BBM subsidi.

Lembaga tersebut menilai Indonesia relatif lebih tahan dibandingkan negara Asia lain karena posisi Indonesia masih sebagai eksportir energi bersih jika memperhitungkan ekspor batu bara dan gas. Kondisi itu membuat dampak terms of trade dari konflik Timur Tengah terhadap Indonesia lebih terbatas.

“Bagi Indonesia, dampak perubahan kebijakan perdagangan global akibat konflik yang berkembang di Timur Tengah relatif terbatas,” tulis OECD.

Meski demikian, OECD mengingatkan risiko tekanan biaya produksi tetap meningkat akibat lonjakan harga pupuk dan bahan baku industri di pasar global. Ketidakpastian permintaan eksternal juga masih membayangi eksportir Indonesia meski kebijakan tarif Amerika Serikat mulai melonggar.

Pemerintah dinilai telah merespons tekanan energi global dengan membekukan harga BBM subsidi, mempercepat implementasi biofuel B50, hingga menerapkan kebijakan work from home satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara untuk menghemat konsumsi energi.

OECD memperkirakan kebijakan fiskal Indonesia akan tetap ekspansif pada 2026. Peningkatan belanja subsidi energi dan program makan gratis diperkirakan hanya sebagian diimbangi kenaikan pajak serta pemangkasan belanja lain.

Defisit fiskal pemerintah diproyeksikan berada di level 3% terhadap PDB pada 2026, sedangkan rasio utang pemerintah meningkat menjadi 40,7% terhadap PDB. Pada saat yang sama, defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi 0,7% terhadap PDB.

OECD juga menilai efisiensi belanja pemerintah masih dapat diperbaiki, terutama melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan.

“Efisiensi belanja publik dapat ditingkatkan melalui penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga rentan,” tulis OECD.

Di sektor moneter, OECD memperkirakan Bank Indonesia mempertahankan kebijakan ketat moderat hingga akhir 2026 untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Risiko imported inflation dinilai meningkat setelah rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS sejak awal tahun.

Selain persoalan energi, OECD turut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara agar dampak ekonominya lebih optimal. OECD menilai penguatan tata kelola Danantara penting untuk memaksimalkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta: Ketidakpastian geopolitik global dan perubahan arah perdagangan internasional membuat investor semakin mencermati prospek ekonomi negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat ditopang konsumsi domestik, investasi, serta disiplin fiskal pemerintah.

Pandangan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam UBS Asian Investment Conference 2026 yang digelar di Hong Kong dan Singapura pada 25–29 Mei 2026. Acara yang diselenggarakan oleh UBS itu dihadiri lebih dari 6.000 peserta dari berbagai negara.

Konferensi ini mempertemukan pembuat kebijakan global, pemimpin bisnis, hingga investor untuk membahas perkembangan pasar, arah kebijakan ekonomi, serta tema investasi jangka panjang di tengah dinamika geopolitik dan perdagangan dunia.

Salah satu pembicara dari Indonesia adalah Suahasil Nazara yang memaparkan prospek investasi Indonesia di tengah perubahan lanskap perdagangan global.

Ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh

Dalam paparannya, Suahasil menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, sektor manufaktur, dan jasa yang kuat.

Ia menegaskan disiplin fiskal tetap menjadi fondasi utama kredibilitas kebijakan ekonomi nasional. Menurutnya, batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen menjadi sinyal komitmen pemerintah terhadap pengelolaan ekonomi yang berkelanjutan.

“APBN akan terus berfungsi sebagai shock absorber guna melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas makroekonomi,” ujar Suahasil.

UBS optimistis terhadap prospek Indonesia

Head of UBS Indonesia Research UBS Investment Bank, Joshua Tanja, mengatakan AIC 2026 menghadirkan lebih dari 6.000 investor global dan memfasilitasi lebih dari 3.000 pertemuan dengan perusahaan publik, perusahaan swasta, serta investor internasional.

Menurut Joshua, UBS tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai stabil di tengah tantangan global.

“Prospek pertumbuhan Indonesia didukung oleh permintaan domestik yang tangguh, kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana, serta momentum berkelanjutan di sektor manufaktur dan jasa,” katanya.

Sorotan program Asian Investment Conference 2026

Asian Investment Conference 2026 menghadirkan beragam diskusi strategis mengenai arah ekonomi dan investasi global. Salah satu sesi utama mempertemukan Simon Johnson dan Kevin Rudd yang membahas bagaimana perkembangan teknologi dan dinamika politik global membentuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga arus modal dunia.

Konferensi ini juga menghadirkan dialog mengenai peluang investasi jangka panjang bersama David Rubenstein dan Iqbal Khan yang menyoroti perubahan pasar serta arah pergerakan modal global di tengah ketidakpastian ekonomi.

Pembahasan kebijakan moneter global turut menjadi perhatian melalui pandangan dari Adrian Orr dan Charles Evans mengenai tantangan inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi dunia.

Sementara itu, isu geopolitik dan stabilitas global dibahas oleh sejumlah tokoh internasional seperti Alastair Campbell, Ng Eng Hen, dan Carla Sands yang mengulas perubahan lanskap geopolitik dan dampaknya terhadap dunia usaha serta investasi.

Asian Investment Conference 2026 juga membahas perkembangan ekonomi Asia, termasuk transformasi ekonomi Jepang bersama Satsuki Katayama dan prospek ekonomi Tiongkok yang dipaparkan oleh Huang Haizhou.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membela intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan.

Menurut Teddy, aktivitas diplomasi Presiden tidak dapat dinilai hanya dari frekuensi perjalanan, melainkan dari hasil konkret yang berhasil diraih untuk kepentingan nasional.

Melalui keterangan yang disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6/2026), Teddy mengatakan Presiden Prabowo mulai memimpin Indonesia di tengah situasi global yang penuh gejolak, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga konflik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah.

Oleh karena itu, menurut dia, membangun hubungan personal dengan para pemimpin dunia menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia.

"Setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," ujar Teddy.

Dia menegaskan diplomasi tidak selalu berlangsung di ruang formal dan terbuka. Kedekatan personal maupun emosional antarpemimpin negara, baik yang terlihat publik maupun berlangsung secara tertutup, merupakan bagian penting dari diplomasi modern.

"Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial," katanya.

Teddy kemudian memaparkan sejumlah capaian yang menurutnya menjadi bukti nyata hasil diplomasi Presiden Prabowo selama sekitar 1,5 tahun terakhir.

Salah satunya adalah keberhasilan Indonesia bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS. Menurut Teddy, keanggotaan tersebut memberikan manfaat strategis bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk menjaga ketahanan energi dan pangan nasional.

"Sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman," ujarnya.

Selain itu, Teddy menyoroti penyelesaian perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa yang disebut membuka akses tarif 0% ke pasar Eropa.

Ia mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade dan akhirnya tercapai pada masa pemerintahan Prabowo pada 2025.

Di bidang ekonomi, Teddy mengklaim total investasi yang masuk ke Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir mencapai sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Dia juga menyinggung hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menurutnya menghasilkan komitmen investasi baru senilai sekitar Rp575 triliun.

"Contoh konkret lagi, bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar Rp575 triliun," katanya.

Pada sektor pertahanan, Teddy menyebut Indonesia kini memiliki kerja sama pengadaan dan penguatan alat utama sistem persenjataan dengan berbagai negara, mulai dari Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris hingga sejumlah negara Eropa lainnya.

Sementara di bidang keagamaan, dia menilai hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi turut berkontribusi terhadap kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dalam 2 tahun terakhir.

Menurutnya, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang memiliki kawasan perkampungan haji di Arab Saudi setelah pemerintah Saudi melakukan perubahan regulasi yang memungkinkan suatu negara memiliki lahan untuk kebutuhan jemaah haji.

Teddy juga menyoroti peran Indonesia dalam isu kemanusiaan Palestina. Dia menyebut Indonesia berhasil mengirim bantuan logistik melalui jalur udara, mengoperasikan kapal rumah sakit, serta memberikan akses pendidikan bagi warga Palestina melalui program beasiswa di berbagai universitas dalam negeri.

"Sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini," ujarnya.

Selain itu, Teddy mengungkapkan diplomasi pemerintah juga berperan dalam proses pemulangan seorang warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

"Lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu, selang beberapa hari dikembalikan ke Indonesia," katanya.

Teddy menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil diplomasi yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik yang dipublikasikan maupun yang berlangsung secara tertutup.

"Yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan," ujarnya.

Menanggapi kritik mengenai pertemuan Presiden dengan sejumlah kepala negara dalam forum internasional, Teddy menegaskan keputusan mengenai prioritas pertemuan ditentukan langsung oleh Presiden bersama Menteri Luar Negeri berdasarkan kepentingan nasional.

Menurutnya, tidak semua komunikasi antarpemimpin negara harus dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau dipublikasikan kepada masyarakat.

"Mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon, mana yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan," katanya.

Kendati demikian, Teddy menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, ia berharap penilaian terhadap diplomasi Indonesia tetap mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan.

"Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujar Teddy.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal memberikan 5 saran terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.

Dia menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

Salah satu sarannya adalah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat luar negeri di dalam negeri, mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di China.

"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik di Timur Tengah dinilai membuka peluang baru bagi Indonesia untuk menarik investasi hulu minyak dan gas (migas) global. Namun, momentum tersebut terancam terlewatkan apabila pemerintah gagal menjamin kepastian regulasi dan menjaga konsistensi kebijakan investasi di dalam negeri.

Laporan International Energy Agency (IEA) bertajuk World Energy Investment menyebut, investasi hulu minyak dan gas secara global diperkirakan tetap meningkat tipis pada 2026 menjadi US$546 miliar meskipun terjadi gangguan pasar besar akibat konflik di Timur Tengah.

Laporan tersebut memaparkan, prospek Investasi sektor hulu migas dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah yang menyebabkan kenaikan signifikan harga minyak dan gas, mengganggu jalur pasokan, merusak ladang serta infrastruktur energi, dan berpotensi mengubah prospek permintaan secara material.

Proyeksi IEA tersebut mencakup kenaikan investasi gas alam sebesar 8% yang diimbangi sedikit penurunan investasi sektor minyak. Estimasi investasi hulu pada 2026 hanya sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelum pecahnya konflik pecah, mencerminkan masih kuatnya belanja investasi.

"Hal tersebut didorong oleh pengeluaran untuk proyek-proyek yang telah disetujui sebelumnya, strategi perusahaan untuk menjaga disiplin belanja modal, serta menipisnya pipeline eksplorasi baru," demikian kutipan laporan tersebut, Jumat (29/5/2026).

Sementara itu laporan SKK Migas mengungkap investasi pada hulu migas pada 2025 mencapai US$15,40 miliar atau tumbuh 0,46% dibandingkan dengan 2024.

Namun, jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2024 dari 2023 yang sebesar 18,8%, pertumbuhan pada 2025 jauh melambat.

Adapun, pemerintah Indonesia juga kian gencar menarik investasi pada sektor hulu migas. Pada perhelatan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition (IPA Convex) pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menawarkan 118 wilayah kerja migas yang akan ditawarkan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

Secara terperinci, dia memaparkan, dari 118 area potensial ada 25 daerah sudah menjadi wilayah kerja dan sudah tanda tangan kontrak. Sementara itu, 43 area sedang melalui tahapan studi bersama dan ada 50 area berpotensi ditawarkan unuk dilakukan studi bersama atau akuisisi data.

Bahlil menyebut, pemerintah siap memberikan sejumlah kemudahan bagi investor dalam berusaha guna menjaga daya tarik iklim investasi sektor hulu migas. Salah satu kemudahan ini adalah kelanggoran terkait ketentuan Dana Hasil Ekspor (DHE).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan kepastian berusaha dan menjaga kepercayaan investor di tengah tantangan industri migas global.

“Ini dalam rangka menjawab beberapa masukan daripada perusahaan-perusahaan KKKS kepada saya, dan sekaligus untuk menjamin kepastian aturan yang ada di negara kami, khususnya di sektor migas,” kata Bahlil belum lama Ini.

Selain memberikan fleksibilitas DHE, pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif fiskal bagi proyek-proyek migas yang dinilai masih membutuhkan dukungan sehingga keekonomiannya bisa sesuai sehingga proyek bisa dikembangkan.

Meski demikian, Bahlil mengatakan insentif tidak akan diberikan begitu saja. Dia menyebut, pemerintah juga akan mempertimbangkan tingkat keuntungan proyek atau internal rate of return (IRR).

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan momentum ketika investor migas global mencari alternatif kawasan investasi yang lebih aman dari risiko konflik geopolitik.

Menurutnya, posisi Indonesia yang jauh dari kawasan Timur Tengah menjadi nilai tambah di tengah meningkatnya kekhawatiran pelaku industri terhadap stabilitas pasokan energi global.

“Investor itu mencari alternatif yang jauh dari daerah konflik karena kondisi di Timur Tengah panas. Justru ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi hulu migas” katanya saat dihubungi, Jumat (29/5/2026).

Moshe menilai prospek investasi migas Indonesia masih menarik karena cadangan sumber daya migas nasional, khususnya gas bumi, masih sangat besar. Di sisi lain, permintaan gas global diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan industri pusat data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selain itu, kondisi harga minyak dunia yang masih tinggi juga memberikan ruang bagi perusahaan migas global untuk memperbesar investasi jangka panjang. Perusahaan migas internasional maupun perusahaan minyak nasional saat ini tengah memanfaatkan windfall profit untuk memperkuat bisnis dan membangun infrastruktur energi baru.

Investasi tersebut antara lain diarahkan untuk pengembangan fasilitas liquefied natural gas (LNG), reposisi aset, hingga buyback perusahaan.

Di sisi lain, Moshe mengingatkan investor global kini tidak hanya menyoroti regulasi di sektor migas semata, melainkan juga arah kebijakan ekonomi pemerintah secara keseluruhan.

Dia menilai inkonsistensi kebijakan berpotensi memunculkan kekhawatiran investor terhadap kepastian usaha jangka panjang di Indonesia.

Moshe mencontohkan sejumlah kebijakan di luar sektor migas seperti aturan devisa hasil ekspor (DHE), kebijakan distribusi BBM, hingga wacana impor satu pintu yang dinilai turut memengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional.

Dia menilai pemerintah perlu menjaga konsistensi arah kebijakan agar potensi investasi migas yang besar tidak berpindah ke negara lain di Asia Tenggara.

Kurang Kompetitif

Sementara itu, Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai daya tarik investasi hulu migas nasional belum cukup kompetitif dibanding negara lain. Menurutnya, daya tarik sektor hulu migas Indonesia terhalang oleh beberapa kendala, diantaranya birokrasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga regulasi yang kerap berubah.

Menurut Hadi, Indonesia sejatinya masih memiliki modal besar untuk menarik investasi migas. Dia menyebut terdapat 68 basin atau cekungan migas yang masih belum dieksplorasi dan dinilai sangat potensial.

Di sisi lain, pasar minyak dan gas domestik masih terbuka lebar seiring pertumbuhan industri nasional yang terus berlangsung, meski menghadapi berbagai tantangan. Dia menilai berbagai persoalan nonteknis justru menjadi faktor utama yang menghambat investasi migas nasional.

Menurut Hadi, skema komersial, fiskal, dan teknis dalam industri migas sebenarnya sudah mengalami banyak perbaikan. Namun, berbagai kendala nonteknis dinilai telah menghilangkan banyak peluang investasi yang seharusnya bisa masuk ke Indonesia.

Hadi menilai Indonesia perlu belajar dari negara lain seperti Guyana yang berhasil mendorong lonjakan produksi migas dalam waktu relatif singkat melalui iklim investasi yang lebih kompetitif.

“Harus dicontoh model investasi migas di Guyana. Dalam 10—15 tahun dari 0 bopd (barrel oil per day) ke 1,1 juta bopd pada 2027,” katanya.

Sementara itu, Managing Director Energy Shift Indonesia Putra Adhiguna menilai persoalan utama sektor hulu migas Indonesia saat ini masih berkaitan dengan kepastian hukum. Putra menyoroti revisi Undang-Undang Migas yang tak kunjung rampung selama lebih dari satu dekade.

Menurutnya, kondisi tersebut memberi sinyal kepada investor bahwa arah kebijakan sektor migas nasional masih belum stabil dan terlalu bergantung pada aturan turunan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

“Bila sudah belasan tahun payung hukum setingkat undang-undang masih belum bisa tuntas maka itu mengindikasikan bahwa kebijakan masih belum cukup stabil,” katanya.

Dia menjelaskan ketergantungan pada kebijakan setingkat peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

Padahal, investasi hulu migas merupakan investasi berjangka panjang dengan nilai besar dan tingkat risiko tinggi, sehingga membutuhkan kepastian regulasi yang kuat.

Dia menilai pemerintah juga perlu lebih aktif mendengar kebutuhan pelaku usaha untuk mendorong eksplorasi migas baru. Menurutnya, persoalan yang perlu dibenahi tidak hanya berkaitan dengan aspek keekonomian proyek, tetapi juga kemudahan perizinan yang selama ini masih menjadi hambatan investasi.

Putra juga menyoroti ekspansi PT Pertamina (Persero) yang dinilai semakin dominan dalam beberapa tahun terakhir. Dia mengingatkan pemerintah perlu tetap memberikan sinyal kuat bahwa investasi swasta masih menjadi faktor penting bagi pengembangan sektor migas nasional.

INFOGRAFIK

Capaian Investasi Hulu Migas Indonesia (2016–2025)

Tahun	Investasi (US$ miliar)	Pertumbuhan YoY
2016	11,59	-
2017	10,27	-11,4%
2018	10,01	-2,5%
2019	11,86	18,5%
2020	10,47	-11,7%
2021	10,89	4,0%
2022	12,32	13,1%
2023	12,90	4,7%
2024	15,33	18,8%
2025	15,40	0,46%

Sumber: SKK Migas, DataIndonesia.id

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tekanan ekonomi global, rivalitas geopolitik yang kian tajam, serta persaingan perebutan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik, Presiden Prabowo Subianto kembali menapakkan kaki di Paris, Prancis.

Kunjungan kenegaraan yang dimulai pada Selasa (26/5/2026) itu bukan sekadar agenda diplomatik rutin, melainkan bagian dari upaya Indonesia memperkuat pijakan strategis di Eropa sekaligus membaca ulang arah politik luar negeri nasional di era baru pemerintahan.

Undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang disebut telah diajukan dua kali memperlihatkan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan. Namun di dalam negeri, lawatan tersebut juga memantik pertanyaan mengenai urgensi kunjungan luar negeri yang berulang dalam waktu berdekatan.

Di tengah perdebatan itu, pemerintah menegaskan bahwa hubungan Indonesia–Prancis kini telah berkembang jauh melampaui kerja sama seremonial dan masuk ke wilayah strategis: pertahanan, transisi energi, investasi, teknologi, hingga penguatan posisi Indonesia di Eropa.

Kunjungan Prabowo ke Paris memperlihatkan satu hal penting Indonesia sedang berusaha menempatkan diri bukan hanya sebagai pasar besar, melainkan sebagai mitra strategis global yang memiliki daya tawar politik dan ekonomi semakin kuat.

Undangan Kedua dari Macron

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis merupakan tindak lanjut dari undangan Presiden Emmanuel Macron yang sebelumnya sempat tertunda akibat ketidaksesuaian jadwal kedua kepala negara.

“Ini adalah undangan dari Presiden Macron yang sebenarnya sempat tertunda. Jadi waktu itu, saya kalau tidak salah tanggal bulan April, kunjungan yang diharapkan dilaksanakan. Namun waktu yang tidak cocok pada saat itu,” ujarnya dalam video statement, Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, undangan tersebut kembali disampaikan Macron saat bertemu Prabowo di Paris dalam kesempatan sebelumnya. Presiden Prancis disebut secara langsung mengajukan kembali tanggal baru untuk kunjungan kenegaraan tersebut.

“Dan pada saat kunjungan Presiden kita ke Paris, itu juga dalam pertemuan kedua Kepala Negara waktu itu. Presiden Macron kembali mengundang dan mengajukan tanggal yang saat ini. Jadi karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua ke beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini,” katanya.

Pemerintah Indonesia memandang lawatan tersebut sebagai kunjungan balasan atas kunjungan Macron ke Indonesia sekaligus momentum memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

Dalam praktik diplomasi internasional, kunjungan balasan kepala negara memiliki makna simbolik sekaligus substantif. Selain mencerminkan penghormatan antarnegara, kunjungan seperti ini umumnya menjadi wadah finalisasi kerja sama strategis lintas sektor.

Hubungan Indonesia dan Prancis sendiri mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Prancis kini menjadi salah satu mitra utama Indonesia di Eropa dalam bidang pertahanan, transisi energi, pendidikan tinggi, industri maritim, hingga pengembangan teknologi.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dan Prancis pada 2025 mencapai lebih dari US$3 miliar dengan tren peningkatan pada sektor mesin, produk kimia, alat transportasi, dan komoditas berbasis energi hijau. Sementara data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan investasi Prancis di Indonesia terus meningkat terutama pada sektor energi terbarukan, manufaktur, dan infrastruktur.

Dalam konteks geopolitik, Prancis juga memiliki posisi unik dibanding negara Eropa lain. Paris merupakan salah satu kekuatan utama Uni Eropa sekaligus negara dengan pengaruh militer kuat di Indo-Pasifik karena memiliki wilayah teritorial dan pangkalan militer di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik.

Oleh karena itu, bagi Indonesia, hubungan dengan Prancis bukan hanya soal kerja sama bilateral biasa, melainkan bagian dari strategi memperluas keseimbangan diplomatik di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China.

Mendarat di Paris, Membuka Agenda Strategis

Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly, Paris, Republik Prancis, pada Selasa, 26 Mei 2026 sekitar pukul 10.00 waktu setempat setelah menempuh penerbangan selama kurang lebih 16 jam.

Kedatangan Presiden RI menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi kenegaraan yang telah diagendakan sejak tahun lalu.

“Ketibaan ini menandai dimulainya rangkaian state visit Presiden Prabowo di Prancis, yang undangannya telah diagendakan sejak tahun lalu dan sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Menurut Teddy, pemerintah berharap lawatan ini dapat memperkuat posisi Indonesia di Eropa.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Uni Eropa menjadi kawasan penting bagi Indonesia, terutama setelah meningkatnya kebutuhan pasar global terhadap mineral kritis, energi hijau, dan rantai pasok baru pascapandemi Covid-19 serta perang Rusia-Ukraina.

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia yang sangat dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik dan baterai. Sementara Eropa tengah mempercepat agenda transisi energi melalui European Green Deal. Kondisi itu membuat hubungan Indonesia dan Eropa semakin strategis.

Di sisi lain, Prancis juga berkepentingan memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan industri pertahanan dan teknologi tinggi yang besar, Prancis melihat Indonesia sebagai mitra potensial di kawasan Indo-Pasifik.

Hubungan kedua negara semakin erat setelah sejumlah kerja sama pertahanan bernilai besar diteken dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pembelian jet tempur Rafale, radar pertahanan, kapal selam, dan penguatan kerja sama maritim.

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan belanja pertahanan terbesar di Asia Tenggara dalam lima tahun terakhir. Sementara Prancis kini masuk dalam jajaran eksportir senjata terbesar dunia. Namun kerja sama kedua negara tidak berhenti pada sektor pertahanan.

Prancis juga aktif mendorong investasi pada sektor transportasi, energi terbarukan, pengolahan limbah, transportasi perkotaan, serta pendidikan vokasi di Indonesia. Oleh karena itu, kunjungan Prabowo kali ini dipandang memiliki dimensi ekonomi dan geopolitik sekaligus.

Pertemuan Prabowo dan Emmanuel Macron sejak 20 Oktober 2024

No	Tanggal	Lokasi	Agenda/Pertemuan	Hasil dan Fokus Utama
1.	27 Mei 2025	Jakarta, Indonesia	Pertemuan bilateral	Presiden Macron bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka dan berhasil menyepakati 21 dokumen kesepakatan strategis antara kedua negara. Rangkaian kunjungan ditutup dengan mengunjungi Kompleks Candi Borobudur di Magelang.
2.	14 Juli 2025	Paris, Prancis	Menghadiri perayaan Bastille Day di Place de la Concorde, Paris sebagai tamu kehormatan.	Kunjungan pertama Prabowo ke Prancis adalah pada 14 Juli 2025 lalu bertepatan dengan perayaan Bastille Day, mengenang peristiwa pengepungan Bastille yang menandakan pecahnya revolusi Prancis dan lahirnya Republik Prancis pada 1789 silam.
3.	23 Januari 2026	Paris, Prancis	Pertemuan bilateral	Kunjungan kedua Prabowo ke Prancis adalah pada 23 Januari 2026 lalu. Kunjungan itu disebut sebagai agenda diplomasi bilateral dalam memperkuat hubungan kerja sama strategis Indonesia dengan Prancis dan menghadiri jamuan santap malam pribadi bersama Macron di Istana Elysee.
4.	14 April 2026	Paris, Prancis	Pertemuan bilateral	Membahas penguatan kerjasama strategis Indonesia-Prancis di berbagai sektor prioritas. Salah satu fokus pembahasan mencakup pengembangan kerjasama di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan.
5.	26 Mei 2026	Paris, Prancis	Kunjungan resmi kenegaraan (state visit) Presiden Prabowo	Penguatan posisi strategis Indonesia di Eropa, kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, pangan, energi bersih, serta hubungan Indonesia–Uni Eropa.

Sumber: berbagai sumber dan peliputan Bisnis (diolah)

Indonesia dan Prancis: Hubungan yang Saling Melengkapi

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Indonesia dan Prancis memiliki hubungan yang bersifat saling melengkapi.

“Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sementara Prancis merupakan gerbang penting bagi hubungan Asia khususnya Asia Tenggara menuju kawasan Eropa,” tulis Teddy.

Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, ekonomi terbesar di Asean, serta posisi geografis yang menguasai jalur perdagangan dunia.

Sementara Prancis adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar Eropa dengan pengaruh politik kuat di Uni Eropa dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam konteks global saat ini, kedua negara memiliki kepentingan yang saling bertemu.

Indonesia membutuhkan diversifikasi mitra ekonomi dan teknologi di luar dominasi Amerika Serikat dan China. Sedangkan Prancis membutuhkan mitra strategis baru di Asia untuk memperkuat posisi Eropa dalam persaingan global.

Hubungan Indonesia dan Prancis juga berkembang di tengah perubahan besar geopolitik dunia. Perang Rusia-Ukraina, ketegangan Laut China Selatan, konflik Timur Tengah, serta rivalitas AS-China membuat banyak negara menata ulang aliansi dan jalur kerja sama internasional.

Indonesia selama ini mempertahankan politik luar negeri bebas aktif. Dalam praktiknya, Jakarta berusaha menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar tanpa masuk ke blok tertentu.

Prancis dipandang cocok dengan pendekatan tersebut karena Paris juga relatif lebih independen dibanding sebagian negara Barat lain dalam banyak isu internasional.

Agenda Iduladha dan Diplomasi Diaspora

Di sela kunjungan kenegaraan, Presiden Prabowo dijadwalkan melaksanakan salat Iduladha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI Paris.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Trubus Rahardiansah menilai secara administratif lawatan tersebut memang merupakan hak prerogatif Presiden. Namun ia menilai publik tetap membutuhkan penjelasan yang memadai terkait urgensi dan manfaat kunjungan. Khususnya, dalam situasi hari penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia.

“Iya sebenarnya itu hak-hak presiden ya kalau bahasanya, tapi memang kondisinya kelihatannya jadi kurang tepat gitu lah,” ujarnya.

Menurut Trubus, publik berhak mengetahui tujuan spesifik dari setiap lawatan luar negeri, terutama karena menggunakan anggaran negara.

“Artinya itu hak birokrati presiden, tapi memang pada akhirnya publik juga harus ingin tahu karena itu anggaran yang digunakan kan APBN,” katanya.

Dia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka target dan hasil yang ingin dicapai. “Sebenarnya pemerintah menjelaskan aja clear seperti apa, tujuan kesana itu apa-apa gitu lah,” lanjutnya.

Trubus juga menyoroti kemungkinan delegasi tugas kepada kementerian teknis. Menurutnya, tidak semua agenda luar negeri harus dipimpin langsung Presiden.

“Kalau urusan ekonomi ya misalnya Menteri Ekonomi, misalnya Menko-nya yang kesana. Kalau urusan ini sama Menlu misalnya kan,” tandas Trubus.

Meski begitu, dia memahami kunjungan Prabowo ke Prancis juga tidak bisa dilepaskan dari konteks Indo-Pasifik. Dalam satu dekade terakhir, kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat perhatian geopolitik dunia.

Rivalitas Amerika Serikat dan China membuat kawasan ini menjadi arena perebutan pengaruh ekonomi, militer, dan teknologi. Prancis termasuk negara Eropa yang paling aktif di Indo-Pasifik.

“Hubungan Indonesia–Prancis tidak hanya bersifat bilateral, tetapi juga terkait arsitektur keamanan kawasan. Bagi Indonesia, memperkuat hubungan dengan Prancis dapat membantu menjaga keseimbangan strategis tanpa harus terlalu bergantung pada satu kekuatan besar,” tandas Trubus.

Kendati demikian, Trubus menilai bahawa masyarakat perlu untuk memahami pendekatan tersebut konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif.

“Indonesia berusaha memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai negara sekaligus menjaga independensi keputusan politik luar negeri,” pungkas Trubus.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah strategi untuk menarik investasi sektor industri yang dinilai mampu membuka lapangan kerja lebih luas sekaligus mendorong Indonesia masuk ke rantai pasok global.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan pemerintah saat ini mengedepankan pelayanan end-to-end, mulai dari promosi, perizinan, hingga pendekatan ke sektor perbankan untuk pendanaan.

“Kalau ada hambatan-hambatan, baik ketika dalam proses perizinannya atau bahkan nanti setelah beroperasi, kami akan memfasilitasi,” ujarnya dalam acara Bisnis Indonesia Forum (BIF) di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan proses investasi berjalan lebih efisien dan memberikan kepastian kepada investor.

Riyatno menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah saat ini ialah reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut dirancang untuk meminimalkan tatap muka langsung antara pelaku usaha dan aparatur guna menekan praktik rent-seeking.

“Bagaimana kami menciptakan perizinan berusaha yang tidak perlu ketemu orang, dan jam kerjanya adalah 24 jam karena pakai sistem. Bahkan sudah memikirkan mengurus izin itu pakai handphone,” jelasnya.

Riyatno mengakui implementasi OSS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama karena sistem tersebut harus terintegrasi dengan platform kementerian lain seperti Gistaru milik ATR/BPN dan Amdalnet milik Kementerian Lingkungan Hidup.

Namun demikian, pemerintah disebut terus melakukan penyempurnaan, termasuk melalui penerapan mekanisme fiktif positif. Melalui skema tersebut, izin usaha dapat terbit otomatis apabila kementerian/lembaga tidak memberikan respons hingga batas waktu layanan berakhir.

“Kalau memang tidak lengkap dikembalikan lewat sistem dan ada catatan kekurangannya apa. Tapi kalau sudah melebihi SLA, sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis,” terangnya.

Dia menuturkan, skema perizinan berbasis risiko juga menjadi bagian dari reformasi investasi. Untuk usaha berisiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan cukup menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar berbasis pernyataan mandiri. Sementara itu, usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi tetap diverifikasi kementerian teknis terkait.

Selain reformasi perizinan, BKPM juga mengintensifkan promosi investasi melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga dan perwakilan Indonesia di luar negeri. Saat ini, pemerintah katanya memiliki sembilan kantor perwakilan investasi di luar negeri yang bertugas melakukan pendekatan langsung kepada investor global.

Adapun sektor hilirisasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam menarik penanaman modal asing. Riyatno mengatakan strategi promosi investasi akan difokuskan pada sektor berbasis sumber daya alam domestik yang dinilai memiliki nilai tambah besar.

“Jadi kami menawarkan atau mempromosikan hilirisasi sesuai resource yang paling banyak kita miliki. Mulai dari nikel, bauksit, kelapa sawit, kemudian juga kelapa, dan seterusnya,” tutur Riyatno.

Adapun pemerintah mencatat realisasi investasi pada semester I/2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 24,4% secara tahunan. Angka tersebut setara hampir seperempat target investasi nasional tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun.

Riyatno menyebut kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di level 5,51%. Selain itu, komposisi investasi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) juga relatif seimbang. PMA tercatat mencapai 50,1%, sedangkan PMDN sebesar 49,9%.

Dia menambahkan, investasi di luar Pulau Jawa juga mulai meningkat seiring pengembangan hilirisasi dan pembangunan kawasan industri di berbagai daerah. “Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi bukan hanya terpusat di Jawa,” ujarnya.

Dari sisi sektoral, realisasi PMDN sektor manufaktur pada periode 2020–2025 meningkat sekitar 2,6 kali lipat dari Rp19 triliun menjadi Rp48,7 triliun. Sementara itu, total realisasi investasi nasional meningkat lebih dari 2,3 kali lipat dari Rp826 triliun pada 2020 menjadi Rp1.901 triliun pada 2025.

Adapun sektor manufaktur yang mendominasi investasi meliputi logam dasar dan barang logam, makanan dan minuman, kimia dan farmasi, serta kendaraan bermotor dan transportasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa telah terdapat investasi senilai Rp52,1 triliun yang masuk melalui program Golden Visa hingga 18 Mei 2026. Hal itu sejalan dengan tujuan pemberlakuan Golden Visa, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa angka investasi tersebut diperoleh dari penerbitan 1.274 Golden Visa. Statistik itu menghitung semua visa yang telah diterbitkan semenjak peluncuran Golden Visa pada 25 Juli 2024.

Investasi terbesar dilaporkan berasal dari Golden Visa kategori Investor Perusahaan (Index E28D), yaitu sebesar Rp50,884,158,768,681. Kemudian, investasi terbesar lainnya dihasilkan dari Golden Visa kategori Investor Individu tidak Mendirikan Perusahaan (Index E28C), yaitu Rp179,387,571,947, dan kategori Investor Individu Mendirikan Perusahaan (Index E28B), sebesar Rp130,274,964,522.

Sementara itu, tiga negara dengan jumlah pemegang Golden Visa terbesar adalah Amerika Serikat (AS), dengan 160 orang; China, dengan 147 orang; dan Taiwan, dengan 110 orang. Lembaga itu mengatakan bahwa data itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang makin kuat sebagai destinasi investasi, pusat bisnis regional, serta lokasi hunian jangka panjang yang kompetitif secara global

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa kebijakan Golden Visa adalah bentuk transformasi kebijakan keimigrasian Indonesia ke arah yang lebih progresif, kompetitif, serta adaptif terhadap dinamika global.

“Program ini berfungsi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tentunya tanpa mengesampingkan aspek keamanan,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Golden Visa Indonesia disebut memberikan berbagai kemudahan bagi para investor dan talenta global untuk berada di Indonesia. Beberapa kemudahan itu adalah izin tinggal jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun tanpa kewajiban memiliki penjamin di Indonesia, fasilitas untuk membawa keluarga, dan layanan prioritas keimigrasia nyang cepat serta efisien.

Program Golden Visa memiliki banyak kategori penerima, yaitu investor perusahaan, investor individu, Global Talent, Second Home, Silver Hair, Personage, repatriasi eks WNI dan keturunan eks WNI, hingga investor Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pendekatan itu, menurut Ditjen Imigrasi, mencerminkan strategi pemerintah untuk memperkuat investasi, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Mereka berharap bahwa Golden Visa serta kemudahan yang dibawanya dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan dapat mendukung konsep kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia.

Hendarsam mengatakan pihaknya mengedepankan semangat investasi. Meski begitu, implementasi Golden Visa dikatakan akan tetap dilaksanakan dengan prinsip pemilihan yang selektif (selective policy).

“Kami pastikan setiap pemegang visa memenuhi aspek keamanan, kepatuhan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat,” pungkasnya. (Laurensius Katon Kandela)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan sistem pertanahan nasional serta digitalisasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Modernisasi administrasi pertanahan dan integrasi data dinilai perlu terus dipercepat di tengah semakin kompleksnya persoalan sengketa dan konflik lahan di Indonesia.

Isu tersebut mengemuka dalam Forum Dialog Nasional bertajuk “Mafia Tanah 2026: Negara Tidak Boleh Kalah” yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Forum menghadirkan unsur akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah, hingga organisasi masyarakat sipil untuk membahas penguatan tata kelola pertanahan dan penegakan hukum yang lebih terintegrasi.

Pakar hukum pidana sekaligus Sekretaris Program Doktor Universitas Jayabaya, Kristiawanto, mengatakan bahwa persoalan pertanahan saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga membutuhkan penguatan penegakan hukum dan sinkronisasi data pertanahan.

“Hukum pertanahan tidak bisa hanya dipandang dari aspek administratif semata. Dalam banyak perkara sudah terdapat indikasi tindak pidana yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi,” ujar Kristiawanto.

Menurut dia, modernisasi administrasi pertanahan dan integrasi data menjadi langkah penting untuk meminimalkan potensi konflik maupun tumpang tindih kepemilikan lahan.

Kanit V Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri, AKBP Ricky Paripurna Atmaja SIK MH, mengatakan penguatan validasi dokumen dan digitalisasi sistem pertanahan menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan hak atas tanah. Ia menilai sinergi antar lembaga perlu terus diperkuat agar proses penanganan perkara pertanahan berjalan lebih efektif dan transparan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penanganan Konflik Kelompok Masyarakat dan Tanah Ulayat Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ATR/BPN RI, M Rocky Soenoko, mengatakan pemerintah terus melakukan reformasi administrasi pertanahan melalui digitalisasi sertifikat dan integrasi data pertanahan nasional.

Menurut Rocky, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik kepemilikan lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketua Centra Initiative sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr Al Araf, menilai penyelesaian konflik agraria yang adil dan transparan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara dan institusi hukum.

“Negara harus hadir memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan secara adil dan transparan,” kata Al Araf.

Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah persoalan pertanahan yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara di Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur LBH Salemba Muhammad Alfarizzi menjelaskan perkara tersebut saat ini telah masuk dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan hak atas benda tidak bergerak.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh, mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog untuk mendorong penguatan sistem pertanahan nasional yang lebih modern, akuntabel, dan berpihak pada kepastian hukum masyarakat.

“Forum ini menjadi bagian dari upaya mendorong reformasi sistem pertanahan dan penguatan penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia,” ujar Rifyan.