Bisnis.com, PALEMBANG — Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melaporkan realisasi pendapatan negara hingga 30 April 2026 mencapai Rp5,29 triliun atau 25% dari target dalam APBN tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan penerimaan pajak masih menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara di wilayah tersebut.

"Hingga akhir April 2026, penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp4,02 triliun atau 23,12 persen dari target. Secara tahunan, penerimaan pajak tumbuh 11,69 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, pertumbuhan penerimaan pajak didorong oleh peningkatan setoran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari bendahara pemerintah serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tahunan badan dari sektor perkebunan sawit.

Selain pajak, pendapatan negara di Sumsel juga ditopang oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga April 2026, realisasi PNBP mencapai Rp1,26 triliun atau 51,17% dari target.

“Dan secara tahunan, capaian (PNPB) tersebut tumbuh 40,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan PNBP terutama berasal dari peningkatan signifikan pada kelompok PNBP lainnya yang bersumber dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL),” jelasnya.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp106,54 miliar atau 6,12% dari target. Capaian tersebut mengalami kontraksi 48,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Penurunan penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh melemahnya harga patokan ekspor serta berkurangnya volume ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya,” imbuhnya.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Sumsel selama empat bulan pertama 2026 mencapai Rp12,61 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp4,24 triliun atau 29,06% dari pagu.

“Pertumbuhan belanja pemerintah pusat mencapai 28,19%, didorong oleh kenaikan belanja pegawai, percepatan realisasi belanja barang, serta meningkatnya belanja modal. Selain itu, pertumbuhan yang cukup tinggi juga dipengaruhi basis perbandingan yang rendah pada tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi anggaran,” tuturnya.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp8,37 triliun atau 36,36% dari pagu. Secara tahunan, penyaluran TKD mengalami kontraksi 11,60% seiring penurunan alokasi transfer pada 2026.

Meski demikian, kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dinilai tetap optimal untuk mendukung belanja dasar pemerintah daerah, operasional pemerintahan, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

PANGKALPINANG - Kepala Kantor Bea Cukai Pangkal Pinang Junanto Kurniawan menegaskan 15 kontainer bermuatan ilminite yang diekspor PT Putra Mineral Mandiri (PMM) sudah memenuhi syarat. Sebelum pengiriman, pihaknya sudah menerima hasil laboratorium berupa ilminite dari Sucofindo dengan kadar di atas 45%.

“Kemudian kami juga menguji dan hasilnya sama, jadi semua syarat sudah terpenuhi untuk diekspor,” ungkapnya, Rabu (3/6/2026).

Setelah itu, kata Junanto, terbitlah dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bea Cukai. Menurut Junanto, apabila semuanya sudah terpenuhi secara sistem, maka Bea Cukai akan menerbitkan Nota Persetujuan Ekspor (NPE).

Terkait segel, Junanto menjelaskan, jika segel yang terpasang di 15 kontainer milik PT PMM tersebut berasal dari PT Sucofindo Pelayaran dan Bea Cukai Pangkal Pinang. "Kita sudah melakukan rapat bersama dengan Sucofindo Satgas Pelayaran serta PT PMM sebelum dilakukan pengiriman dan hasilnya tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara terkait peristiwa penangkapan oleh TNI AL di Batam, Junanto mengakui tidak mengetahuinya secara pasti. Namun yang jelas, menurut Junanto, jika barangnya tidak sesuai aturan atau kandungan kadar ilminite kurang dari 45%, maka dari awal pasti tidak akan terbit izin ekspor.

Lihat video: Imbas Efisiensi, Jembatan Senilai Rp435 Miliar di Pangkal Pinang Tak Berfungsi



Tidak hanya itu, Junanto juga mengaku bingung terkait Satgas Trisakti yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap 15 kontainer milik PT PMM tersebut. Pasalnya, berdasarkan uji laboratorium Sucofindo dan hasil dari pihaknya serta saat dilakukan pertemuan antarlembaga bersama PT PMM sebelum pengiriman, tidak ditemukan adanya masalah.

“Semua tanah yang ada di Bangka Belitung ini mengandung LTJ karena memang itu adalah kekayaan alam di sini, hanya saja belum ada aturan yang jelas terkait berapa persen yang dilarang ekspor, secara hasil kandungan LTJ di bawah satu persen itu sangat kecil. Yang dilarang untuk diekspor itu LTJ murni, saya pastikan yang dikirim oleh PT PMM itu bukan LTJ murni,” ungkapnya.

Jika batas 1 miligram dipaksakan, maka sebagian besar hasil panen petani berpotensi tidak terserap industri

Surabaya (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menilai rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram dan tar 10 miligram pada produk rokok berpotensi mengancam target pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2027.

Ketua Komite Tetap Hubungan Antar Lembaga Negara dan Pemerintahan Kadin Jawa Timur Syaifudin Alamsyah mengatakan pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pengendalian produk tembakau dengan target peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor tersebut.

"Ini seperti satu tangan membangun, sementara tangan yang lain meruntuhkan. Pemerintah ingin meningkatkan penerimaan dari cukai hasil tembakau, tetapi pada saat yang sama menyiapkan regulasi yang berpotensi mematikan mesin produksinya sendiri," kata Syaifudin dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Senin.

Menurut dia, dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 menempatkan cukai hasil tembakau sebagai salah satu instrumen penting dalam optimalisasi pendapatan negara.

Syaifudin menilai rencana pembatasan kadar nikotin maksimal 1 miligram akan sulit diterapkan pada kondisi industri tembakau nasional karena sebagian besar tembakau lokal memiliki kadar nikotin alami di atas batas yang direncanakan.

Ia menyebut sekitar 90 persen tembakau lokal memiliki kadar nikotin alami antara 2 hingga 8 miligram sehingga penerapan batas tersebut berpotensi mengurangi penyerapan hasil panen petani oleh industri.

"Jika batas 1 miligram dipaksakan, maka sebagian besar hasil panen petani berpotensi tidak terserap industri karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan," katanya.

Menurut dia, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan industri hasil tembakau, tetapi juga petani di sejumlah daerah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Lombok, dan Sumatera Utara.

Ia memperkirakan kondisi itu dapat memicu penurunan produksi, berkurangnya serapan hasil panen petani, hingga berimbas pada kontribusi cukai terhadap penerimaan negara.

Syaifudin juga menilai rencana pembatasan kadar nikotin berpotensi bertolak belakang dengan strategi intensifikasi penerimaan yang tercantum dalam KEM-PPKF 2027, yang menitikberatkan pada pengawasan, penegakan hukum, dan penutupan celah penghindaran pajak.

Selain itu, ia mengingatkan kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal apabila pembatasan kadar nikotin diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi pasar domestik.

Menurutnya, konsumen tidak serta-merta menghentikan konsumsi rokok hanya karena adanya pembatasan kadar nikotin pada produk legal.

Kadin Jawa Timur meminta agar pemerintah menyelaraskan kebijakan kesehatan dengan aspek ekonomi, industri, dan pertanian agar tidak menimbulkan kontradiksi antarkebijakan.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan keterangan saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai . Penyidik telah memeriksa puluhan forwarder atau perantara pemilik barang dan penyedia transportasi pengiriman barang dari luar negeri.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menuturkan yang dipanggil untuk dimintai keterangan yakni petinggi-petinggi forwarder. "Jadi sedang kita dalami. Masing-masing ada sekitar 20-an lebih forwarder di seluruh Indonesia, di setiap pelabuhan, ada pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan seperti itu," ujar Asep, Senin (1/6/2026).

Praktik culas terkait kegiatan impor ini tidak hanya terjadi di Jakarta. KPK tengah menelusuri hal tersebut.

"Kan ada yang ke teman-teman, ada yang ke Surabaya, ke Semarang kalau tidak salah ya. Ada juga ini dikaitkan dengan cukainya. Ada yang kita pergi ke Semarang, memanggil, ada yang dari Madura dan lain-lain yang sebenarnya saksi," katanya.

Sebelumnya, KPK menggeledah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita kontainer yang diduga terafiliasi dengan Blueray Cargo, perusahaan yang pemiliknya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan pada Selasa (12/5/2026). Kontainer tersebut tidak diajukan pemberitahuan impor barang ke Bea dan Cukai lebih dari 30 hari.

"Penyidik bergerak melakukan penggeledahan dan penyitaan atas kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengani Blueray. Kontainer masih berada di Pelabuhan Tanjung Emasdi mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengajukan pemberitahuan impor barang ke BC," ujar Budi, Rabu (13/5/2026).

Kontainer itu berisi barang yang masuk kategori dilarang atau dibatasi pemasukannya yakni suku cadang kendaraan. "Kontainer kemudian dibuka dan berisi barang yang termasuk dalam kriteria dilarang atau dibatasi pemasukannya (impor) yaitu sparepart kendaraan," katanya.

Pemerintah mulai mengimplementasikan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) pada 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan ini mencakup tiga komoditas ekspor utama Indonesia, yakni batu bara, kelapa sawit, dan fero alloy (paduan besi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekspor ketiga komoditas tersebut akan dilakukan melalui BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI.

"Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang juga merupakan tiga ekspor terbesar kita, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan feroalloy," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5).

Ia menegaskan kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor berjalan lebih baik. "Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor," katanya.

Implementasi kebijakan dibagi dalam dua tahap. Airlangga mengatakan pemerintah memberikan masa transisi agar para pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru tersebut.

Tahapan Implementasi

Tahap ITahap pertama merupakan masa transisi yang berlangsung mulai 1 Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam tahap ini, perusahaan eksportir tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun, eksportir wajib menyampaikan laporan kepada PT DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, hingga dokumen transaksi masih menggunakan nama perusahaan eksportir. Pengoperasian sistem layanan ekspor melalui portal CEISA serta pelaporan devisa hasil ekspor SDA (DHE SDA) melalui sistem SIMODIS juga tetap dilakukan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada PT DSI.

Selain itu, kewajiban perizinan dan pembayaran ekspor seperti bea keluar, PNBP SDA, dan pungutan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan.

Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama implementasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan tahapan berikutnya, termasuk kesiapan penerapan skema QQ (Qualitate Qua) PT DSI selaku BUMN ekspor.

Dengan skema ini, eksportir tetap dapat melakukan ekspor SDA secara langsung, namun dokumen administrasinya tercatat atas nama "Perusahaan QQ BUMN Ekspor".

Tahap IITahap kedua atau masa implementasi penuh ditargetkan berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Seluruh proses ekspor hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema penuh tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir dan bertanggung jawab atas seluruh proses ekspor, mulai dari transaksi, kontrak, customs clearance, pengangkutan, hingga pembayaran.

Seluruh dokumen ekspor, pengoperasian sistem layanan ekspor melalui portal CEISA 4.0, pelaporan DHE SDA melalui sistem SIMODIS, hingga pemenuhan kewajiban perizinan akan dilakukan oleh PT DSI.

Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai..,

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Ishak Razak menilai, perlunya membangun sistem verifikasi harga berbasis data pasar internasional secara real-time untuk mencegah praktik manipulasi harga (under-invoicing) dalam aktivitas ekspor.

Sistem tersebut, lanjut dia, dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Direktorat Pajak Kemenkeu untuk mendeteksi anomali harga akibat praktik manipulasi tersebut.

”Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai, sehingga rekonsiliasi data dapat dilakukan tanpa perantara tambahan,” kata Mohammad Ishak Razak saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Selan itu, ia menyampaikan pemerintah dapat pula menggunakan akun bersama (escrow account) untuk menampung pembayaran ekspor komoditas strategis bernilai tinggi secara sementara, sebelum nantinya dana tersebut diteruskan kepada eksportir setelah nilai penjualan yang dilaporkan selesai diverifikasi.

Ia juga mengusulkan agar para eksportir yang menjalankan tugasnya dengan patuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar diberikan insentif.

Under-invoicing merupakan salah satu kekhawatiran pemerintah terkait aktivitas ekspor dan impor selama ini.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam telah menimbulkan potensi kehilangan pendapatan negara sekitar 908 miliar dolar AS sepanjang 34 tahun.

Pemerintah pun mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor bagi sejumlah komoditas strategis untuk menekan praktik manipulasi tersebut.

Mengingat tanggung jawab besar DSI dalam proses ekspor nantinya, Razak pun menekankan agar BUMN tersebut dapat bekerja secara transparan, akuntabel, adaptif, dan lincah (agile) karena akan ada ribuan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh perusahaan eksportir kini akan dikelola sendiri oleh DSI.

Ia juga menyoroti potensi bertambahnya biaya logistik serta proses ekspor dan administrasi yang lebih kompleks dengan adanya tata kelola ekspor satu pintu tersebut.

“Jika sistemnya kurang canggih, justru akan memperlambat masuknya devisa ke dalam negeri sehingga bertentangan dari tujuan kebijakan ini,” ujar Razak.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan badan usaha ekspor baru PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memunculkan polemik soal masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai narasi pemerintah yang menyebut peran Bea Cukai akan diperkecil karena persoalan integritas justru perlu dijelaskan secara hati-hati ke publik.

“Narasi pemerintah, Bea Cukai akan diperkecil perannya karena tidak bisa dipercaya, ada masalah integritas kronis,” kata Wijayanto kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, pemerintah saat ini juga tengah mengarah pada pembentukan Badan Penerimaan Negara yang nantinya menggabungkan fungsi perpajakan, badan ekspor, dan bea cukai dalam satu lembaga besar.

Namun, Wijayanto mengingatkan agar lembaga baru tersebut tidak diarahkan menjadi eksportir tunggal komoditas Indonesia karena berisiko menimbulkan persoalan baru.

“Nah, jika konsepnya akan dilebur ke Badan Penerimaan Negara, justru peran lembaga baru ini sebaiknya monitoring, bukan eksportir tunggal,” ujarnya.

Ia menilai fungsi pengawasan dan integrasi data jauh lebih realistis dibanding menjadikan negara sebagai pelaku utama perdagangan komoditas ekspor seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy.

Menurut Wijayanto, negara tetap perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik under invoicing, transfer pricing, hingga kebocoran devisa ekspor.

Namun, hal itu sebaiknya dilakukan melalui sistem monitoring digital dan penguatan tata kelola, bukan mengambil alih seluruh rantai perdagangan.

Ia mengingatkan perdagangan komoditas global sangat kompleks karena melibatkan ribuan pembeli, kontrak internasional, pembiayaan besar, hingga jaringan logistik lintas negara.

Karena itu, Wijayanto khawatir apabila negara terlalu jauh masuk sebagai eksportir tunggal, justru akan menambah ketidakpastian baru di mata pelaku usaha dan investor.

“Peran monitoring lebih masuk akal dibanding menjadi trader langsung,” kata dia.

Sebelumnya, Mulanya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut opsi reformasi terhadap Bea Cukai sangat mungkin dilakukan di tengah pembentukan badan ekspor komoditas SDA tersebut.

Menurut Luhut, pengawasan ekspor ke depan dapat lebih banyak mengandalkan sistem digital dan AI untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Kalau memang nanti tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau tugasnya Bea Cukai ada, tetapi semua tugasnya AI,” ujar Luhut usai Seminar ASEAN Regional Economics Outlook and Fiscal Policy, Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan penggunaan AI akan membuat sistem pelaporan ekspor-impor lebih transparan dan sulit dimanipulasi.

Luhut juga menilai pendekatan digital dapat membantu menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

Luhut menambahkan reformasi di tubuh Bea Cukai bisa menjadi bagian dari penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI.

“Karena itu tidak bisa dibohongi, yang intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang,” kata dia.

Lalu hal tersebut dibantah oleh Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi yang menegaskan tidak ada rencana pengambilalihan maupun peleburan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Bea Cukai dan Polda Sumatera Utara (Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat sekitar 30 kilogram dari Malaysia di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin, 18 Mei 2026. Penindakan tersebut terlaksana dalam Joint Operation Gugus Tugas Operasi Jaring Sriwijaya 2026.

Mereka terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara, Kanwil Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau, Bea Cukai Teluk Nibung, dan Tim Khusus Ditresnarkoba Polda Sumut.

"Bea Cukai dan Timsus Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan joint operation dengan menggunakan kapal patroli BC 1508 milik Bea Cukai Teluk Nibung pada 17 Mei 2026. Kemudian, pada 18 mei 2026, tim gabungan mendeteksi aktivitas mencurigakan dari sebuah sampan yang diduga berasal dari Malaysia dengan satu orang di dalamnya," ungkap Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, Kamis (28/5/2026).

Dari penghentian dan pemeriksaan sampan tersebut, tim gabungan menemukan 30 bungkus teh merek Guan Yin Wang yang diduga berisi metamfetamina/sabu dengan total berat sekitar 30.000 gram. Pengujian menggunakan alat uji narkotika Rigaku menunjukkan hasil positif sabu.

Tim gabungan juga mengamankan satu unit sampan nelayan (kalok) tanpa nama berwarna silver yang digunakan untuk mengangkut sabu dan satu orang tersangka berinisial TH alias Wak No (54), warga Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Kini, TH tengah menjalani proses hukum lebih lanjut oleh Ditresnarkoba Polda Sumut. Tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Lihat video: Kampung Narkoba Digerebek Usai Lagu “Siti Mawarni” Viral, 31 Orang Ditangkap



Syarif mengatakan keberhasilan pengungkapan jaringan penyelundupan lintas negara tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menghadapi peredaran narkotika yang semakin kompleks.

"Peredaran narkotika merupakan ancaman nyata bagi masa depan masyarakat dan generasi muda. Karena itu, penguatan kerja sama antarinstansi serta dukungan masyarakat menjadi kunci untuk memutus rantai penyelundupan narkotika dari luar negeri," ujarnya.

Menurut Syarif, jalur laut masih menjadi salah satu titik rawan yang kerap dimanfaatkan sindikat internasional untuk memasukkan narkotika ke Indonesia. Oleh sebab itu, pengawasan bersama di wilayah perairan akan terus diperkuat guna mencegah masuknya barang ilegal yang dapat merusak kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat.

Dengan penindakan ini, Bea Cukai dan Polda Sumut telah menyelamatkan 150.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika, dengan perkiraan 1 jiwa dapat mengonsumsi 0,2 gram sabu. Selain potensi penyelamatan jiwa, penindakan narkotika ini juga diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp239,844 miliar yang berpotensi digunakan untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

“Seluruh barang bukti dan tersangka telah dibawa ke pangkalan patroli laut Bea Cukai Teluk Nibung, dan selanjutnya diserahterimakan kepada Ditnarkoba Polda Sumatera Utara untuk kepentingan pengembangan jaringan dan proses penyidikan lebih lanjut,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru terkait tata cara pembebasan cukai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2026.

Regulasi ini menjadi revisi atas PMK Nomor 82 Tahun 2024 dan ditujukan untuk mendukung program ketahanan energi nasional serta percepatan transisi menuju energi bersih.

Dalam beleid anyar tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas ketentuan pembebasan cukai untuk penggunaan etil alkohol yang dicampurkan dengan produk hasil kilang minyak bumi, khususnya dalam produksi bahan bakar nabati (BBN).

Pemerintah menilai kebijakan ini penting untuk mendorong pengembangan energi alternatif berbasis campuran bioenergi.

Salah satu perubahan utama tertuang dalam Pasal 8 PMK 82/2024 yang kini ditambah ayat baru.

Aturan baru itu memperbolehkan satu atau lebih pelaku usaha menggunakan lokasi penimbunan etil alkohol secara bersama dalam satu kawasan usaha yang telah memperoleh izin atau rekomendasi dari kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

Meski demikian, pengusaha yang mengelola tempat penimbunan bersama diwajibkan melakukan pencatatan rinci atas penerimaan, penggunaan, pengeluaran, hingga persediaan etil alkohol bebas cukai untuk masing-masing pengguna.

Selain itu, pelaku usaha juga wajib menggunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat dipantau secara daring dan real time oleh Bea Cukai.

PMK ini juga memperjelas syarat administratif bagi perusahaan yang ingin memperoleh fasilitas pembebasan cukai.

Dokumen yang diwajibkan antara lain NPWP, izin usaha industri manufaktur atau pengolahan, denah lokasi usaha, data kapasitas produksi, hingga uraian proses produksi dan penggunaan barang kena cukai.

Khusus untuk industri bahan bakar nabati, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan etil alkohol kini termasuk kategori industri manufaktur atau industri pengolahan yang dapat memperoleh fasilitas pembebasan cukai.

Aturan tersebut ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 25 Mei 2026. (Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemerintah Buka Keran Bebas Cukai untuk Campuran Etanol dan BBM

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan badan usaha ekspor baru PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memunculkan polemik soal masa depan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan fungsi Bea Cukai tetap berjalan seperti biasa meski pemerintah membentuk DSI untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

“Ya tetap seperti biasa (peran Bea Cukai). Bedanya apa memang? Kan itu pelaporan segala macam nanti dia (DSI) yang melakukan trading, tetapi kan ekspor impor yang periksa Bea Cukai masih. Jadi bukan berarti fungsi Bea Cukai hilang,” ujar Purbaya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pengurangan fungsi DJBC setelah pembentukan DSI.

Sebaliknya, pemerintah justru ingin memperkuat institusi tersebut.

“Ada yang bilang seperti itu, tetapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia bilang kan kita perkuat Bea Cukai,” kata dia.

Meski demikian, Purbaya mengakui Presiden sebelumnya telah memberi sinyal evaluasi keras terhadap kinerja Bea Cukai.

Menurut dia, perbaikan tetap akan dilakukan, termasuk terhadap jajaran pimpinan jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.

“Masih sama (peran Bea Cukai dengan adanya DSI), tetapi akan diperbaiki lagi seperti dalam pidato Bapak Presiden itu. Kalau enggak becus katanya kepalanya mesti dicopot, kan itu. Kita masih tunggu keputusan politik di atas,” ucap Purbaya.

Mulanya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut opsi reformasi terhadap Bea Cukai sangat mungkin dilakukan di tengah pembentukan badan ekspor komoditas SDA tersebut.

Menurut Luhut, pengawasan ekspor ke depan dapat lebih banyak mengandalkan sistem digital dan AI untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Kalau memang nanti tidak perlu, ya ngapain pakai-pakai Bea Cukai. Atau tugasnya Bea Cukai ada, tetapi semua tugasnya AI,” ujar Luhut usai Seminar ASEAN Regional Economics Outlook and Fiscal Policy, Senin (25/5/2026).

Ia mengatakan penggunaan AI akan membuat sistem pelaporan ekspor-impor lebih transparan dan sulit dimanipulasi.

Luhut juga menilai pendekatan digital dapat membantu menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

“Karena itu tidak bisa dibohongi, yang intinya kita mengurangi pertemuan orang ke orang,” kata dia.

Luhut menambahkan reformasi di tubuh Bea Cukai bisa menjadi bagian dari penguatan tata kelola ekspor SDA melalui DSI.

“Ya nanti saya pikir, mau apa Bea Cukai, apa perlu ada reformasi? Ya kenapa tidak kalau nanti ada badan ini (Danantara Sumberdaya),” tutur dia.

Lalu hal tersebut dibantah oleh Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi yang menegaskan tidak ada rencana pengambilalihan maupun peleburan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam upaya pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA).

Jodi mengatakan, inisiatif yang didorong Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan lebih diarahkan pada penguatan sistem pengawasan berbasis integrasi data dan teknologi lintas instansi.

"Kami menegaskan bahwa Pak Luhut tidak menyampaikan ada rencana pengambilalihan, peleburan, atau perubahan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,” ujar Jodi dalam pernyataan tertulis, Selasa (26/5/2026).

Fokus utama pembaruan tata niaga tersebut secara spesifik menyasar sektor SDA yang dinilai membutuhkan pengawasan lebih ketat guna memastikan pencatatan transaksi lebih akurat dan penerimaan negara lebih optimal.

Titah Prabowo tentang Bea Cukai

Presiden Prabowo beberapa waktu lalu meminta Kementerian Keuangan memperbaiki Bea Cukai dan mengganti pimpinan jika dinilai tidak mampu bekerja cepat dan responsif.

“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” ujar Prabowo dalam rapat paripurna DPR RI.

Menanggapi arahan itu, Purbaya menyatakan siap mengevaluasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai apabila mendapat perintah langsung dari Presiden.

“Nanti kita lihat deh. Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa lari dari perintah, tapi saya cek dulu ya,” kata Purbaya di Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 17,55 kilogram (kg) emas ke Hong Kong di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Emas berupa barang dan koin itu dibawa 11 warga negara asing (WNA) asal China. Nilainya ditaksir senilai Rp45 miliar lebih.

"Ini pengungkapan kasus dari 12 kali penindakan yang telah kami gagalkan dari penumpang 11 WN Tiongkok dan satu warga negara Indonesia. Dari 12 penindakan tersebut, jumlah berat totalnya ada 17,55 kilogram atau dengan nilai sekitar Rp45 miliar," ujar Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang pada Selasa (26/5).

Hengky menuturkan berdasarkan hasil penyelidikan, emang itu diduga akan dilebur dan dilakukan produksi sebagai perhiasan ataupun barang-barang lain.

"Para penumpang ini semuanya sebagai kurir. Jadi kalau melihat barang-barang yang dibawa ini adalah yang belum jadi atau belum diolah (menjadi perhiasan)," kata Hengky.

Hengky menjelaskan para penumpang itu mencoba untuk membawa emas tersebut keluar dari Indonesia dengan berbagai macam cara serta berbagai macam modus.

Emas yang dibawa keluar oleh penumpang itu telah disita, sesuai dengan ketentuan wajib dilaporkan kepada Bea dan Cukai.

"Jadi mereka membawanya ada yang mereka taruh di dalam koper, ada yang dikantongi, kemudian juga ada yang mereka jadikan seperti perhiasan. Jadi dibikin talinya, dia pakai, dengan beratnya 500 gram sampai 1 kilogram," jelas Hengky.

Para penumpang itu tidak dilakukan penahanan terhadap kasus yang menjeratnya.

"Kami tidak tahan. Jadi kami ambil keterangan, kemudian mereka kami lepas," ujarnya.

Menurut Hengky, para penumpang ini mendapatkan emas tersebut dari salah satu wilayah di Pantai Indak Kapuk (PIK).

Di PIK ini mereka bukan ambil dari toko emas, makanya masih kami lakukan pendalaman lebih lanjut," kata Hengky.

Hengky menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif guna mendalami peran masing-masing pihak serta menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan jaringan internasional.

Pihaknya pun memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang dan penumpang internasional, khususnya terhadap komoditas bernilai tinggi yang memerlukan pemenuhan ketentuan kepabeanan dan peraturan terkait.

"Kami juga terus melakukan pengembangan informasi dan koordinasi lintas instansi dalam rangka proses penelitian dan penegakan hukum lebih lanjut. Kami bersama seluruh stakeholder terkait terus melakukan penguatan pengawasan melalui profiling penumpang dan koordinasi antarinstansi guna memastikan setiap kegiatan ekspor berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Hengky.

Penumpang yang membawa perhiasan emas maupun emas dalam berbagai bentuk, wajib diberitahukan kepada Bea dan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Pemerintah juga memperketat pengawasan ekspor emas melalui kebijakan tata niaga dan fiskal terbaru. Hal itu tertuang dalam PMK Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Regulasi tersebut mengatur bahwa ekspor emas dalam bentuk bubuk, dore, ingot, granules, cast bars atau setengah jadi lainnya, dan minted bars dikenakan bea keluar.

Kebijakan ini diterapkan untuk mendukung hilirisasi industri nasional sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari komoditas bernilai tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis target pendapatan negara pada 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menilai perbaikan kinerja penerimaan mulai terlihat setelah pemerintah melakukan restrukturisasi di DJP dan DJBC. “Jadi, kelihatannya target tahun ini (2026) akan baik. Kinerja Bea Cukai juga akan bagus, jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan di Bea Cukai,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Kinerja itu turut dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang mendukung peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara.

Bendahara negara itu juga menyoroti implementasi sistem Coretax yang dinilai mulai menunjukkan hasil positif meski masih menuai sejumlah keluhan dari wajib pajak (WP).

“Jadi, harusnya sih lebih efisien. Kalau Anda lihat Coretax yang dulunya banyak diprotes, sekarang juga masih ada protes, tapi sudah sedikit. Kinerja Coretax bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Coretax, semuanya dihitung hampir otomatis. Jadi, orang tidak bisa lari,” ujar dia.

Adapun target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga April 2026 tercatat mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).