Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat konversi terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas seiring pertumbuhan arus kontainer yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir, untuk mengantisipasi kebutuhan kapasitas baru di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan, industri, dan distribusi barang nasional.

Realisasi arus peti kemas nasional menunjukkan tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Sepanjang 2025, volume peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 19,79 juta TEUs atau tumbuh 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus melampaui target 18,8 juta TEUs.

Pada 2023, Pelindo berhasil melayani 17,65 juta TEUs. Sementara pada 2022 dan 2021, masing-masing arus peti kemas mencapai 17,22 juta TEUs dan 17,05 juta TEUs.

Kenaikan volume yang konsisten tersebut mendorong pemerintah mempercepat penambahan kapasitas layanan pelabuhan. Selain pembangunan dan modernisasi infrastruktur, salah satu langkah yang ditempuh adalah mengalihkan sejumlah terminal multipurpose menjadi terminal peti kemas untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kontainer yang terus meningkat.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud mengatakan, pemerintah terus mendorong badan usaha pelabuhan meningkatkan kapasitas dan layanan peti kemas untuk mengimbangi pertumbuhan volume yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengubah fungsi sejumlah terminal yang sebelumnya berstatus multipurpose menjadi terminal peti kemas.

"Selanjutnya, terminal tersebut ditetapkan sebagai terminal peti kemas oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP sebagai penyelenggara pelabuhan," ujar Masyhud, dikutip pada Kamis (4/6/2026).

Hingga April 2026, pemerintah telah menetapkan 12 lokasi terminal sebagai terminal peti kemas, termasuk Pelabuhan Banten dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Langkah tersebut dibarengi dengan penerapan standar kinerja pelayanan operasional serta evaluasi berkala terhadap produktivitas bongkar muat dan peralatan pelabuhan.

Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat peningkatan kapasitas pelabuhan melalui pengembangan terminal peti kemas, pendalaman alur pelayaran, penambahan kapasitas tambatan dan lapangan penumpukan, modernisasi alat bongkar muat, hingga digitalisasi layanan kepelabuhanan.

Dalam periode 2025—2026, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan milik pemerintah dilakukan di 74 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

Penguatan infrastruktur tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas logistik nasional, mendukung kawasan industri dan hilirisasi, serta mengantisipasi pertumbuhan perdagangan intra-Asia yang masih menjadi penopang utama perdagangan Indonesia.

"Pelabuhan Indonesia diharapkan mampu mengimbangi peningkatan arus peti kemas internasional maupun domestik yang diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.

PERDAGANGAN MASIH KUAT

Peningkatan kapasitas tersebut berjalan beriringan dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan yang tercermin dari kinerja arus peti kemas nasional.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan pertumbuhan volume hingga April 2026 mencapai 6,42 TEUs atau naik 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang oleh kenaikan arus internasional maupun domestik.

"Peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11%, dengan ekspor tumbuh 10% dan impor naik 12%. Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar 4%," ujarnya.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia masih berjalan baik. Distribusi barang antarpulau juga tetap kuat sehingga menopang konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.

Struktur perdagangan Indonesia yang masih terkonsentrasi di kawasan Asia turut menjadi bantalan di tengah ketidakpastian global. Kawasan China dan Asean saat ini menyumbang sekitar 46,2% ekspor Indonesia dan 56,5% impor nasional.

Pertumbuhan juga terlihat di sejumlah pelabuhan utama. Tanjung Priok mencatat kenaikan arus domestik sekitar 8%, sementara Makassar tumbuh sekitar 7% seiring meningkatnya distribusi barang dan pergerakan komoditas pertanian menuju berbagai wilayah di Indonesia timur.

Kinerja tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas manufaktur, perdagangan, dan distribusi nasional masih bergerak positif pada awal tahun yang dihadapkan dengan gejolak geopolitik dan berimbas pada penutupan sebagian jalur perdagangan.

EFISIENSI LOGISTIK

Kalangan pelaku usaha menilai peningkatan kapasitas terminal peti kemas memang diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan permintaan yang terus terjadi.

Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Apindo Carmelita Hartoto mengatakan pertumbuhan sektor peti kemas relatif stabil dan bergerak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau kita lihat memang sektor peti kemas juga tumbuh yang baik, setidaknya sampai April ini tumbuh 7%. Peningkatan kapasitas dan layanan petikemas tentunya melihat pada kebutuhan dari pertumbuhan tersebut," katanya.

Menurut Carmelita, perubahan terminal konvensional menjadi terminal peti kemas berpotensi mempercepat proses bongkar muat dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Penggunaan kontainer memungkinkan proses penanganan barang berlangsung lebih cepat dibandingkan pola pengangkutan konvensional.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas pelabuhan tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan logistik nasional. Termasuk biaya logistik yang masih tinggi.

Menurutnya, biaya logistik Indonesia dibentuk oleh banyak mata rantai mulai dari angkutan darat, pelabuhan, pelayaran, pergudangan hingga distribusi ke konsumen akhir. Berbeda dengan negara kontinental seperti Singapura.

Karena itu, upaya efisiensi harus dilakukan secara menyeluruh apabila pemerintah ingin mencapai target penurunan biaya logistik menjadi 12,5% pada 2029

"Jadi memang bicara logistik kita mesti lebih komprehensif, bukan satu dua pos saja secara parsial," ujar Carmelita.

Bisnis.com, SEMARANG — Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan telah mengkoordinasikan transit 26 kapal melalui Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir.

Hal ini menandai peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tingkat pelayaran di Selat Hormuz sejak dimulainya agresi Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran pada akhir Februari, yang mendorong Iran untuk memberlakukan pembatasan terhadap pelayaran melalui jalur strategis ini.

“Dalam 24 jam terakhir Departemen Hubungan Masyarakat Angkatan Laut IRGC melaporkan bahwa 26 kapal yang terdiri dari kapal tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal komersial lainnya berhasil melintasi Selat Hormuz dengan koordinasi dan perlindungan dari Angkatan Laut IRGC,” tulis IRGC dalam pernyataan rilisnya, dikutip dari IRNA, Sabtu (23/5/2026).

Dalam pernyataan tersebut, IRGC tampak menekankan bahwa pelayaran melalui Selat Hormuz hanya akan dilakukan setelah kapal-kapal mendapatkan izin dan telah berkoordinasi dengan Angkatan Laut IRGC.

Lebih lanjut, mengutip dari Al Jazeera, pada hari Rabu (20/5/2026), Otoritas Selat Teluk Persia Iran (PGSA) telah menerbitkan peta baru Selat Hormuz melalui media sosial X, dengan menandai zona maritim terkontrol yang tidak dapat dilintasi oleh kapal tanpa izin mereka.

Pihak berwenang menyebut bahwa zona tersebut membentang dari Kuh-e Mubarak di Iran hingga selatan Fujairah, di Uni Emirat Arab, di pintu masuk timur selat, dan ujung Pulau Qeshm hingga Umm al-Quwain di pintu masuk barat.

Di sisi lain, pada hari Rabu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara terkait kemajuan yang dicapai dalam negosiasi dengan Iran. Namun, Donald Trump juga mengancam akan melanjutkan aksi militer jika Iran tidak menyetujui kesepakatan.

Dari pihak Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa kembalinya perang akan menghadirkan lebih banyak kejutan. Tak hanya itu, IRGC juga turut berkomentar bahwa jika Iran diserang lagi, hal itu akan memperluas konflik dengan memperpanjang pertempuran kali ini di luar wilayah tersebut.

Harga minyak dunia terpantau melemah pada perdagangan Selasa (20/5/2026) setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana serangan militer terhadap Iran, meredakan kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan.

Berdasarkan data Tradingview, harga minyak jenis Brent untuk pengiriman Juli turun 2,13% dan diperdagangkan di level US$109,71 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni turun 1,16% ke level US$107,40 per barel.

Trump pada Senin (19/5/2026) waktu setempat mengatakan, dirinya menangguhkan rencana serangan terjadwal terhadap Iran setelah menerima permintaan dari para pemimpin Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Sebelum pernyataan Trump di platform Truth Social, belum ada indikasi kuat di ruang publik bahwa Washington tengah mempersiapkan aksi militer dalam waktu dekat terhadap Iran. Serangan tersebut berpotensi mengakhiri gencatan senjata rapuh yang tercapai pada 8 April lalu.

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengatakan kepada New York Post bahwa Iran mengetahui “apa yang akan segera terjadi,” tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Laporan Axios menyebut Trump sempat mempertimbangkan kembali opsi serangan militer setelah proposal terbaru Teheran dalam perundingan untuk mengakhiri konflik dinilai belum memenuhi harapan.

Dalam acara di Gedung Putih pada Senin waktu setempat, Trump mengatakan bahwa pemerintah AS bersiap melakukan serangan besar besok. “Saya menundanya untuk sementara waktu, mudah-mudahan selamanya, tetapi mungkin hanya sementara,” ujar Trump.

Menurutnya, keputusan itu diambil karena telah terjadi pembicaraan yang sangat besar dengan Iran.

Lembaga keuangan ING menyebut pasar minyak masih memperhitungkan potensi gangguan pasokan berkepanjangan di Timur Tengah. ING juga menilai harapan bahwa China dapat membantu mendorong kemajuan diplomatik dalam pembicaraan terbaru antara Trump dan Presiden China Xi Jinping belum terwujud.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terkait dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sebuah kontainer yang diduga terafiliasi dengan Blueray Cargo, perusahaan yang pemiliknya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan pada Selasa (12/5/2026). Kontainer tersebut disebut tidak diajukan pemberitahuan impor barang ke Bea dan Cukai lebih dari 30 hari.

"Penyidik bergerak melakukan penggeledahan dan penyitaan atas kontainer yang diduga milik importir yang terafiliasi dengani Blueray. Kontainer masih berada di Pelabuhan Tanjung Emas, di mana pemilik kontainer lebih dari 30 hari tidak mengajukan Pemberitahuan Impor Barang ke BC," ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).



Budi menjelaskan kontainer itu berisi barang yang masuk kategori dilarang atau dibatasi pemasukannya, yakni suku cadang kendaraan. "Kontainer kemudian dibuka dan berisi barang yang termasuk dalam kriteria dilarang atau dibatasi pemasukannya (impor), yaitu sparepart kendaraan," ujar dia.

"Penyidik tentu nantinya akan mengklarifikasi kepada pihak Blueray dan pihak terkait baik itu perusahaan Importir, Forwader, maupun kepada pihak Ditjen BC," sambung Budi.

Selain itu, pada Senin (11/5), penyidik KPK juga menggeledah rumah salah satu pihak yang terafiliasi dengan Blueray. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah catatan dan barang bukti elektronik.

"Dari barbuk yang diamankan dan disita tersebut, penyidik mendapatkan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini," imbuh Budi.

Menurut Budi, informasi tersebut berkaitan dengan dugaan pengondisian oleh pihak eksternal dalam penanganan perkara dugaan korupsi bea dan cukai yang tengah diusut KPK.

"Hal ini bisa dipandang atau masuk kategori upaya merintangi penyidikan baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan tersebut masuk dalam unsur perintangan penyidikan atau tidak," pungkasnya.

TEHERAN - Lloyd’s List melaporkan masih ada setidaknya 43 kapal kontainer dari 10 perusahaan pelayaran kontainer terbesar di dunia yang terdampar di Teluk Timur Tengah. Situasi ini terjadi di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran.

Semua perusahaan pelayaran terkemuka telah menangguhkan layanan mereka di wilayah tersebut sejak perang di Iran dimulai pada akhir Februari, “menyebabkan penundaan yang signifikan dan peningkatan biaya untuk perdagangan global”, menurut Lloyd’s List, jurnal industri pelayaran.

Beberapa kapal milik CMA CGM, Cosco, Hapag-Lloyd, dan MSC berhasil “dievakuasi… dengan aman”, tambah Lloyd’s List, “meskipun dua kapal MSC disita otoritas Iran”.

Sementara itu, Dhananjayan Sriskandarajah, kepala eksekutif lembaga think tank New Economics Foundation yang berbasis di London, mengatakan kenaikan harga obat-obatan hanyalah salah satu contoh bagaimana perang di Iran memiliki “dampak nyata”, bahkan setelah para pemimpin seperti Presiden AS Donald Trump mengatakan konflik tersebut akan segera berakhir.

“Di banyak bagian negara berkembang, orang-orang yang sudah hidup di ambang kelaparan, akan mendapati bahwa membeli komoditas penting seperti biji-bijian akan semakin mahal,” kata Sriskandarajah kepada Al Jazeera.

Sriskandarajah menambahkan pajak atas keuntungan besar yang diperoleh perusahaan energi akibat kenaikan harga selama krisis, seperti yang diusulkan pemimpin Spanyol Pedro Sanchez, dapat membantu meringankan biaya ekonomi.

“Kita telah melihat pajak keuntungan besar dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah konflik dengan Rusia,” kata Sriskandarajah.

“Mengingat betapa pentingnya energi bagi kehidupan masyarakat, ini adalah komoditas penting, wajar jika perusahaan-perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dari harga tinggi ini dapat mendistribusikan sebagian dari keuntungan tersebut untuk intervensi yang sangat dibutuhkan guna membantu rumah tangga yang kesulitan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengambil langkah strategi diskon tarif sebesar 20% untuk muatan kontainer, dalam rangka mendorong tingkat keterisian kapal usai Lebaran dan memasuki masa low season.

Sekretaris Perusahaan Pelni Ditto Pappilanda menjelaskan, kebijakan ini guna mendukung kelancaran distribusi barang pascalebaran.

Harapannya, program ini dapat meningkatkan load factor muatan kontainer pada kapal penumpang hingga minimal 70% selama periode pascalebaran.

“Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong peningkatan volume muatan serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mendistribusikan barang ke berbagai wilayah, termasuk wilayah 3TP,” ujar Ditto dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Di samping menjaga kinerja angkutan barang tetap optimal, Pelni berkomitmen mendukung kelancaran rantai pasok logistik nasional di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada periode pascalebaran.

Program ini berlaku untuk reservasi yang dilakukan mulai 27 Maret 2026 khusus untuk tarif fleet, sedangkan biaya handling atau bongkar muat tetap mengikuti tarif normal di masing-masing pelabuhan.

Diskon 20% ini berlaku khusus pada muatan dry containerdan reefer container yang diangkut menggunakan lima kapal yaitu KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Gunung Dempo, KM Dorolonda, dan KM Sinabung, sesuai trayek reguler masing-masing kapal.

Sementara untuk pengiriman kontainer kosong tak termasuk dalam program ini karena memiliki skema tarif tersendiri.

Diskon ini berlaku bagi shipper reguler dan tidak ada batasan kuota per pengirim selama kapasitas ruang kapal pada KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Gunung Dempo, KM Dorolonda, dan KM Sinabung masih tersedia.

“Program diskon tarif 20% untuk muatan kontainer ini merupakan langkah strategis kami untuk menjaga stabilitas kinerja angkutan barang, khususnya pada periode low season setelah arus mudik Lebaran,” lanjutnya.

Pelanggan dapat melakukan reservasi langsung melalui MyCargoo di aplikasi PELNI Mobile atau menghubungi kantor cabang PELNI terdekat.

Daftar Trayek Reguler Kapal Muatan Kontainer Diskon 20%:

1. KM Dobonsolo :

- Voyage 06 : Tg. Priok—Surabaya—Balikpapan—Makassar—Bau-Bau—Ambon—Sorong—Manokwari—Nabire—Serui—Jayapura (PP)

- Voyage 07 : Tg.Priok—Surabaya—Makassar—Bau-Bau—Sorong—Manokwari—Biak—Serui—Jayapura (PP)

2. KM Dorolonda :

- Voyage 06 : Surabaya -Balikpapan —Pantoloan—Bitung—Ternate—Ambon—Sorong—Manokwari—Nabire—Serui—Jayapura (PP)

- Voyage 07 : Surabaya—Makassar—Bau-Bau—Namlea—Ambon—Sorong—Manokwari—Nabire—Waren—Serui—Jayapura (PP)

3. KM Ciremai :

- Voyage 06 : Tg.Priok—Surabaya—Makassar—Bau-Bau—Namlea—Ambon—Sorong—Manokwari—Biak—Jayapura (PP)

- ⁠Voyage 07 : Tg.Priok—Surabaya—Makassar—Bau-Bau—Ambon—Sorong—Serui—Jayapura (PP)

4. KM Gunung Dempo :

- Voyage 06 : Tg.Priok—Surabaya—Makassar—Bau-Bau—Sorong—Manokwari—Wasior—Nabire—Jayapura (PP)

- ⁠Voyage 07 : Tg.Priok—Surabaya—Makassar—Bau-Bau—Sorong—Manokwari—Wasior—Nabire—Jayapura—Nabire—Wasior—Manokwari—Sorong—Ambon—Bau-Bau—Makassar—Surabaya—Tg. Priok

5. KM Sinabung :

- Voyage 06 : Surabaya—Makassar—Bau-Bau—Ambon—Sorong—Manokwari— Biak—Jayapura (PP)

- ⁠Voyage 07 : Surabaya—Balikpapan—Makassar—Bau-Bau—Banggai—Bitung—Ternate—Bacan—Sorong—Manokwari—Biak—Jayapura (PP)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) memberikan diskon tarif sebesar 20 persen untuk muatan kontainer.

Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi barangpascalebaran.

“Program ini berlaku untuk reservasi yang dilakukan mulai 27 Maret hingga 30 April 2026 dan tidak terikat pada tanggal keberangkatan kapal,” kata Sekretaris Perusahaan PELNI Ditto Pappilanda dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Dia mengatakan, diskon 20 persen ini berlaku khusus untuk tarif fleet pada muatan dry container dan reefer container yang diangkut menggunakan lima kapal yaitu KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Gunung Dempo, KM Dorolonda, dan KM Sinabung, sesuai trayek reguler masing-masing kapal.

Dia menjelaskan bahwa diskon ini hanya berlaku untuk tarif fleet, sedangkan biaya handling atau bongkar muat tetap mengikuti tarif normal di masing-masing pelabuhan.

“Program diskon tarif 20 persen untuk muatan kontainer ini merupakan langkah strategis kami untuk menjaga stabilitas kinerja angkutan barang, khususnya pada periode low season setelah arus mudik Lebaran,” ujar Ditto.

Ditto juga menambahkan bahwa program ini tidak berlaku untuk pengiriman kontainer kosong yang memiliki skema tarif tersendiri.

“Diskon ini berlaku bagi shipper reguler dan tidak ada batasan kuota per pengirim selama kapasitas ruang kapal pada KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Gunung Dempo, KM Dorolonda, dan KM Sinabung masih tersedia,” kata dia.

“Pelanggan dapat melakukan reservasi langsung melalui MyCargoo di aplikasi PELNI Mobile atau menghubungi kantor cabang PELNI terdekat,” tambah Ditto.

Ditto menargetkan program ini dapat meningkatkan load factor muatan kontainer pada kapal penumpang hingga minimal 70 persen selama periode pascalebaran.

“Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong peningkatan volume muatan serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mendistribusikan barang ke berbagai wilayah, termasuk wilayah 3TP,” tegas Ditto.

Melalui program ini, PELNI berkomitmen mendukung kelancaran rantai pasok logistik nasional di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada periode pascalebaran sekaligus menjaga kinerja angkutan barang tetap optimal.

Adapun program diskon tarif sebesar 20 persen diberikan untuk trayek reguler kapal muatan kontainer, di antaranya KM Dobonsolo, diskon berlaku pada Voyage 06 dengan rute Tanjung Priok – Surabaya – Balikpapan – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura pulang-pergi.

Sementara Voyage 07 melayani rute Tanjung Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Biak – Serui – Jayapura pulang-pergi.

Selanjutnya, KM Dorolonda pada Voyage 06 melayani rute Surabaya – Balikpapan – Pantoloan – Bitung – Ternate – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Serui – Jayapura pulang-pergi.

Sedangkan Voyage 07 mencakup rute Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Nabire – Waren – Serui – Jayapura pulang-pergi.

Pada KM Ciremai, Voyage 06 melayani rute Tanjung Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Namlea – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura pulang-pergi.

Adapun Voyage 07 melayani rute Tanjung Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Sorong – Serui – Jayapura pulang-pergi.

Untuk KM Gunung Dempo, Voyage 06 melayani rute Tanjung Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura pulang-pergi.

Sementara Voyage 07 memiliki lintasan yang lebih panjang, yakni Tanjung Priok – Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Sorong – Manokwari – Wasior – Nabire – Jayapura, kemudian kembali melalui rute yang sama hingga kembali ke Tanjung Priok.

Terakhir, KM Sinabung pada Voyage 06 melayani rute Surabaya – Makassar – Bau-Bau – Ambon – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura pulang-pergi.

Sedangkan Voyage 07 melayani rute Surabaya – Balikpapan – Makassar – Bau-Bau – Banggai – Bitung – Ternate – Bacan – Sorong – Manokwari – Biak – Jayapura pulang-pergi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memastikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada anggotanya, terkait pembatasan angkutan barang yang berlaku sejak 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengungkapkan, terkait dengan masih banyaknya truk yang masih melaju di jalan non tol atau arteri di tengah pembatasan, disinyalir dalam rangka menghindari pembengkakan biaya operasional.

Menurutnya, sejumlah truk-truk tersebut kemungkinan membawa muatan kosong untuk mengembalikan kontainer ke depo. Hal tersebut dilakukan demi menghindari denda, apabila kontainer dikembalikan melebihi batas waktu penyewaan.

“Kemungkinan besar mereka harus berjalan karena menyelesaikan pemulangan kontainer kosong ke depo karena terlambat bongkar di pabrik,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/3/2026).

Gemilang memandang, perlu diingat pula sejumlah truk memang tetap dapat beroperasi, khusus yang mengangkut bahan pokok, BBM, pupuk, hingga hewan ternak.

“Atau isi kontainer itu termasuk yang dikecualikan dalam SKB [jadi truk tetap beroperasi],” tambahnya.

Berdasarkan laporan langsung dari ASDP yang dibagikan di Instagram @asdp191, terpantau antrean kendaraan yang bersiap masuk kapal di Pelabuhan Ketapang. Bukan hanya kendaraan pribadi, melainkan juga mobil truk sumbu tiga atau lebih yang membawa kontainer.

Sementara di Bali, antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk. Berdasarkan video yang dibagikan, mobil pribadi antre berdampingan dengan truk kontainer.

Padahal, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang sejak 13 Maret 2026, termasuk di jalan non tol atau arteri di Denpasar—Gilimanuk dan Nusa Dua—Denpasar.

ASDP selaku operator jasa penyeberangan tersebut melaporkan, antrean kendaraan pribadi maupun truk sepanjang 36 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, mulai berangsur terurai dan terpantau padat mengalir dengan panjang antrean sekitar 20 kilometer pada Selasa (17/3/2026).

Alhasil, ASDP menerapkan skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) di sejumlah dermaga yakni MB2, MB4, LCM, dan Bulusan.

Hal tersebut memungkinkan kapal yang tiba di Pelabuhan Ketapang langsung melakukan proses bongkar muatan dan segera kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan kendaraan baru, sehingga perputaran kapal menjadi lebih cepat.

Pasalnya, truk besar yang memenuhi jalan tersebut bersamaan dengan lonjakan jumlah penumpang kapal, yang mempercepat waktu mudiknya, untuk menghindari penutupan penyeberangan selama Hari Raya Nyepi.

Menhub Peringatkan Pengusaha Logistik

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyayangkan masih banyaknya pengusaha logistik yang tidak mengindahkan kebijakan pembatasan operasional barang selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Imbasnya, terjadi kepadatan di pelabuhan, utamanya di rute penyeberangan Ketapang—Gilimanuk dan sebaliknya sejak

“Sebagai contoh yang terlihat di Gilimanuk itu memperlihatkan bahwa pembatasan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar arus mudik itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat,” tegasnya kepada wartawan, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat menaati kebijakan yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), yang telah terbit sejak awal Februari lalu.

Terlebih dalam musim mudik terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi.

“Kami mengimbau kepada para pengusaha logistik agar tidak menonjolkan ego sektoralnya, ada masyarakat yang lebih luas lagi yang perlu kami layani gitu, yang perlu kami akomodir dalam rangka perjalanan mudik,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Layanan pengeluaran dan penerimaan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, disebut sudah kembali normal.

Direktur Operasi New Priok Container Terminal One Rino Wisnu Putro menyampaikan hal itu saat merespons protes importir terkait penahanan gate pass.

“Pelayanan sudah normal kembali baik untuk pengeluaran dan penerimaan petikemas,” kata Rino saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026) malam.

Rino menjelaskan operator sempat menahan penerbitan gate pass atau TILA, dokumen syarat pengeluaran kontainer. Penahanan dilakukan untuk perbaikan sistem gate pass.

Ia menyebut langkah tersebut bagian dari upaya meningkatkan layanan bagi pengguna jasa pelabuhan.

“Saat ini pelayanan kapal dan truk berjalan 24 (jam) x 7 (hari),” ujar Rino.

Rino tidak menjawab tegas saat dikonfirmasi dugaan penahanan gate pass untuk menekan arus angkutan kargo selama musim mudik Lebaran.

Ia menegaskan peran operator fokus pada kelancaran bongkar muat peti kemas.

“Tugas kami memastikan kelancaran pelayanan petikemas bersama seluruh stakeholder pelabuhan,” tutur Rino.

Sebelumnya, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia atau GINSI mengeluhkan kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum GINSI Subandi menyebut kargo tidak bisa keluar karena operator tidak menerbitkan gate pass untuk sementara.

Kontainer disebut baru bisa diambil pada 29 Maret. Kondisi ini dinilai menimbulkan kerugian besar.

Importir menanggung biaya denda demurrage dan biaya penumpukan selama kargo tertahan.

“Kebijakan pelabuhan tidak mengeluarkan gate pass atau TILA bagi pemilik barang yang akan menarik kargonya dari pelabuhan merupakan kebijakan ngawur,” kata Subandi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) mengingatkan potensi lonjakan biaya logistik imbas penangguhan sementara penerbitan gate pass di terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum Ginsi Subandi mengatakan importir saat ini tidak dapat menarik maupun mengeluarkan kargo mereka dari pelabuhan, baik peti kemas maupun non-peti kemas karena pelabuhan dan juga terminal kontainer tidak mengeluarkan gate pass atau TILA sebagai syarat mengambil barang dari pelabuhan.

Adapun, penangguhan tersebut telah berlangsung sejak Minggu malam (15/3/2026) hingga 29 Maret 2026. Dengan demikian, selama sekitar 14 hari pemilik barang tidak dapat mengambil kargo mereka dari pelabuhan.

Menurut perhitungan Ginsi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan yang besar bagi importir, termasuk biaya demurrage dan penumpukan kontainer di pelabuhan.

“Bayangkan 14 hari cargo tidak bisa diambil pemilik barang. Berarti pemilik barang harus bayar denda container [demurrage] sebesar US$80 per hari,” kata Subandi kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Berdasarkan penilaian Ginsi jika rata-rata terdapat sekitar 10.000 kontainer keluar pelabuhan setiap hari, maka selama 14 hari sekitar 140.000 kontainer berpotensi tertahan di pelabuhan. Kondisi itu dapat menimbulkan biaya demurrage hingga sekitar US$78,4 juta, belum termasuk biaya penumpukan di pelabuhan.

Biaya demurrage adalah denda yang dikenakan ketika kontainer atau kargo terlambat diambil dari pelabuhan sehingga melewati batas waktu bebas (free time) yang sudah disepakati.

Misalnya, kontainer yang sudah diturunkan di terminal pelabuhan diberi jangka waktu 5–14 hari untuk segera diambil atau dikeluarkan.
Jika lewat dari batas waktu itu, pemilik barang/importir mulai dikenai biaya demurrage per hari per kontainer, sebagai kompensasi karena kontainer dan ruang di terminal “tertahan” lebih lama dari semestinya dan menghambat perputaran logistik

Subandi mengakui kebijakan tersebut untuk mengurai kemacetan, namun belum memperhatikan aspek ekonomi. Menurutnya, kebijakan penghentian penerbitan gate pass atau TILA tersebut tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kemacetan di pelabuhan sekaligus menghambat arus distribusi barang nasional.

“Kebijakan pelabuhan tidak mengeluarkan Gate Pass atau TILA bagi pemilik barang yang akan manarik cargonya dari Pelabuhan merupakan kebijakan yang kurang tepat,” ujarnya.

Subandi menilai kebijakan tersebut dapat menyebabkan penumpukan kargo di pelabuhan yang pada akhirnya merugikan pelaku usaha hingga puluhan triliun rupiah. Dia pun meminta pemerintah segera turun tangan untuk mencari solusi.

Dia juga mendesak Presiden dan jajaran menteri untuk segera merespons situasi tersebut dan mendengarkan keluhan pelaku usaha yang terdampak. Subandi bahkan menilai kebijakan tersebut tidak logis karena melarang pemilik barang mengambil kargo mereka dari pelabuhan.

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, operator terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni PT New Priok Container Terminal One (NPCT1) dan Jakarta International Container Terminal (JICT), mengumumkan penangguhan sementara penerbitan gate pass atau TILA mulai 15 Maret 2026.

Kebijakan tersebut diambil mengikuti arahan terbaru dari otoritas terkait. Dalam pemberitahuan kepada pelanggan dan mitra usaha, kedua operator terminal tersebut menyatakan bahwa penerbitan gate pass dihentikan sementara hingga terdapat panduan lanjutan dari pihak berwenang.

NPCT1 menyatakan akan segera memberikan pembaruan informasi apabila terdapat kebijakan terbaru dari otoritas, sementara JICT juga menyampaikan pemberitahuan serupa kepada para pelanggan dan mitra usaha mengenai penghentian sementara penerbitan gate pass.

Bisnis.com, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menginstruksikan perusahaan pelayaran untuk membatalkan kenaikan tarif cleaning and maintenance kontainer yang sebelumnya telah ditetapkan untuk para pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Langkah ini diambil guna menekan disparitas biaya logistik yang berisiko membebani pelaku usaha di wilayah tersebut.

Sekedar diketahui, beberapa perusahaan pelayaran menaikkan tarif cleaning dan maintenance kontainer berlaku sejak Februari 2026 lalu. Untuk tarif kontainer pendek (20 kaki) dari Rp50.000 menjadi rata-rata Rp180.000, sementara untuk kontainer panjang (40 kaki) melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp350.000.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel Kadir Halid menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi maupun dasar tarif yang ditetapkan pemerintah terkait jasa pembersihan dan pemeliharaan peti kemas. Oleh sebab itu, perusahaan pelayaran diminta untuk tetap memberlakukan tarif lama.

"Kami minta tidak ada kenaikan. Gunakan harga yang lama karena ini sudah berlaku sekian lama. Terkait tarif ini, nantinya akan kami konsultasikan apakah perlu dibuatkan peraturan baru atau kebijakan lainnya," ujar Kadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Makassar, Selasa (10/3/2026).

Kadir menegaskan bahwa kenaikan tarif yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pelayaran tanpa payung hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. Dia mengingatkan akan ada konsekuensi serius bagi perusahaan yang tetap memaksakan tarif baru.

"Jika tarif tetap dinaikkan, kami akan merekomendasikan kepada Gubernur untuk menghentikan operasional perusahaan tersebut di wilayah Sulsel. Gubernur memiliki kewenangan untuk memutus sementara izin operasional perusahaan yang melanggar," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi D menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi mendalam. Selain itu, peninjauan lapangan ke sejumlah depo kontainer akan dilakukan usai libur Lebaran guna memastikan kepatuhan di lapangan.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (KSOP) Makassar Jon Kenedi menyatakan akan segera melaporkan hasil RDP ini ke kantor pusat di Jakarta. Pihaknya siap merumuskan regulasi khusus jika memang diperlukan payung hukum yang lebih spesifik untuk mengatur komponen biaya cleaning and maintenance.

"Kami akan laporkan ke pusat. Jika memang diperlukan regulasi khusus untuk biaya tersebut, kami akan segera merumuskannya agar ada kepastian hukum bagi semua pihak," tutur Jon.

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) Yodi Nalendra, menyatakan dukungannya.

Dia mengimbau para anggota asosiasi untuk mengikuti arahan DPRD dengan tidak membayar selisih kenaikan tarif tersebut. Adapun bagi perusahaan yang terlanjur membayar dengan tarif baru, pihaknya akan menuntut pengembalian dana.

"Sesuai arahan dewan, kita diminta tidak membayar kenaikan tersebut. Apabila keputusan ini sudah disetujui hingga ke tingkat pusat, maka semua biaya tambahan yang sudah terlanjur dibayarkan sejak 12 Februari lalu harus dikembalikan atau di-refund," kata Yodi.

Diberitakan sebelumnya, ALFI mengeluhkan kenaikan tarif cleaning dan maintenance kontainer oleh sejumlah perusahaan pelayaran yang mencapai angka signifikan hingga 300%.

Kebijakan tersebut dinilai memberatkan pelaku usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan berisiko memicu efek domino terhadap kenaikan harga barang di tingkat konsumen akhir.

Sebagai ilustrasi, tarif kontainer pendek (20 kaki) yang semula Rp50.000 direncanakan naik menjadi rata-rata Rp180.000, sementara untuk kontainer panjang (40 kaki) melonjak dari Rp100.000 menjadi Rp350.000.

Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Makassar Zulkifli Zahril juga sempat memberi komentar bahwa asosiasi tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan penyesuaian tarif yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan pelayaran terhadap mitra bisnisnya.

"Penyesuaian tarif tersebut sepenuhnya merupakan ranah hubungan business-to-business (B2B) antara perusahaan pelayaran dengan relasinya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia (Aplindo) menghadapi potensi penurunan ekspor seiring melonjaknya biaya pengiriman internasional akibat konflik di Timur Tengah. Kenaikan tarif kontainer dinilai dapat menekan daya saing produk logam Indonesia di pasar global.

Ketua Harian Asosiasi Industri Pengecoran Logam Indonesia Rudy Ramadhan mengatakan, konflik geopolitik di Timur Tengah berdampak luas terhadap aktivitas perdagangan internasional, termasuk pada sektor logistik.

Gangguan logistik global mulai terasa terutama pada pengiriman produk ekspor yang bergantung pada ketersediaan kontainer. Kondisi tersebut memicu kenaikan biaya logistik yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

“Dampak pasti ada karena perang ini berdampak sangat luas, terutama yang produk ekspor di mana saat ini kontainer susah didapat dan kalau ada harganya tinggi, bisa naik 20-30%,” ujar Rudy kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rudy, keterbatasan kontainer serta kenaikan tarif pengiriman berpotensi menghambat kinerja ekspor industri pengecoran logam nasional. Biaya logistik yang meningkat membuat harga produk di pasar tujuan menjadi kurang kompetitif.

Padahal, kata dia, industri pengecoran logam sebelumnya mulai melihat peluang pemulihan permintaan global pada tahun ini setelah sempat mengalami pelemahan sejak 2024. Namun, eskalasi konflik geopolitik berpotensi memperlambat momentum tersebut.

"Sejak 2024, memang sudah melemah [ekspor], produk logam seperti blok mesin otomotif, alat pertambangan, komponen alat berat dan lain-lain," tuturnya.

Rudy menambahkan produk pengecoran logam Indonesia selama ini banyak dipasarkan ke berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan alat berat. Beberapa produk utama yang diekspor, antara lain komponen otomotif seperti blok mesin, komponen alat berat, serta peralatan untuk sektor pertambangan.

"Sebenarnya di tahun 2026 pasar global sudah mulai kembali naik tapi karena adanya perang agak melambat," jelasnya.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor komponen alat berat (HS 843149) sepanjang tahun 2025 nilainya mencapai US$240,9 juta atau turun 5,4% dari tahun sebelumnya US$254,3 juta. Sementara itu, ekspor Januari 2026 mencapai US$18,24 juta atau naik tipis dari Januari 2025 senilai US$18,81 juta.

Dalam situasi ini, pengusaha masih berupaya memetakan pasar-pasar ekspor potensial serta mengoptimalkan pasar domestik guna bertahan di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku logistik menghadapi sejumlah tantangan dan kekhawatiran menjelang masa pembatasan angkutan barang, yang berlangsung sejak 13 Maret hingga 29 Maret 2026 atau sekitar 17 hari.

Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Carmelita Hartoto menuturkan, lonjakan pengiriman barang sudah terjadi di sejumlah pelabuhan di Indonesia sebelum masa pembatasan berlaku.

Terlebih, pada tahun ini perayaan Imlek, Nyepi, dan Lebaran berlangsung sangat berdekatan. Hal ini membuat sejumlah pemilik barang memilih untuk menahan barang di dalam kontainer, kendati pengiriman belum dapat dilakukan.

“Praktik seperti ini sebenarnya kurang ideal, karena membuat perputaran peti kemas menjadi lambat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Sementara itu, pengadaan kontainer di Indonesia juga tidak mudah karena biaya pembuatannya mahal, sementara impor dikenakan pajak. Oleh karena itu, potensi perlambatan perputaran kontainer menjadi tantangan bagi para pengusaha.

“Pembatasan operasional truk dapat membuat penumpukan di container yard kalau tidak diantisipasi,” tambahnya.

Meme, sapaannya, berharap akan ada diskresi petugas di lapangan untuk buka tutup dengan mempertimbangkan situasi lalu lintas pelabuhan.

Tantangan belum berhenti di penumpukan kontainer dan keterbatasan kontainer ini. Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya melihat kondisi ini berpotensi membebani biaya logistik karena terjadi bersamaan dengan eskalasi tensi geopolitik antara Iran dengan AS—Israel.

“Hal ini membuat potensi kenaikan biaya logistik yang lumayan besar saat masa berakhirnya kebijakan pembatasan,” ujarnya.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyebrangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata—mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

Truk sumbu tiga atau lebih segera dilarang operasionalnya, baik di jalan tol maupun arteri, mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 WIB hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Misalnya, pada ruas jalan tol Jakarta—Tangerang—Merak, Jakarta Outer Ring Road 1 (JORR 1), Ngawi—Kertosono, dan Pejagan—Pemalang—Batang—Semarang. Di Sumatra, truk sumbu tiga atau lebih juga dilarang melaju pada ruas tol seperti Pekanbaru—Kandis—Dumai.

Pada ruas jalan non tol atau arteri, pembatasan berlaku mulai dari batas Provinsi Aceh di Sumatra Utara hingga batas Riau. Kemudian berlanjut dari batas Riau hingga ke Bakauheni di Lampung. Pembatasan juga berlaku dari Merak hingga Banyuwangi selama 17 hari tersebut.

Sementara di Bali berlaku pembatasan pada ruas Denpasar—Gilimanuk dan Nusa Dua—Denpasar. Pembatasan juga dilakukan di Kalimantan Tengah, misalnya di Palangka Raya—Sampit—Pangkala Bun.