JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan perkara lama yang terjadi pada periode sebelumnya.

“Itu kan kasus lama, kalau enggak salah waktu tax amnesty. Kalau yang baru belum ada, kalau ada yang gelap kita tangkapin saja,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Hal itu disampaikan Purbaya merespons pemanggilan sejumlah pengusaha rokok oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi penegak hukum untuk menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ia juga memastikan pengawasan di sektor kepabeanan dan cukai terus diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan teknologi baru untuk memantau produksi rokok secara lebih akurat, guna menutup celah potensi pelanggaran di sektor cukai.

“Kita akan terapkan teknologi baru untuk menghitung jumlah rokok yang diproduksi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa disetujui dan dijalankan,” kata dia.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui layanan “Lapor Pak Purbaya”. Saluran ini memungkinkan publik melaporkan keluhan, dugaan penyimpangan, hingga perilaku tidak patut yang berkaitan dengan pajak dan bea cukai.

Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking, yakni tim khusus yang bertugas mengurai hambatan investasi. Tim ini akan menyidangkan laporan kendala perizinan secara rutin setiap pekan.

Dari laporan tersebut, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan, termasuk praktik yang menghambat pelayanan atau bottlenecking. Purbaya menekankan bahwa masukan dari masyarakat menjadi elemen penting dalam proses perbaikan.

“Kita perlu masukan yang betul-betul aktual yang dialami masyarakat Indonesia, bukan hanya dari perusahaan besar,” ujarnya.

Dalam hal penegakan disiplin internal, Purbaya mengakui telah ada tindakan tegas terhadap aparatur yang melanggar aturan. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah pegawai telah diberhentikan.

“Ada beberapa yang sudah dipecat. Nanti kita sampaikan,” kata dia.

Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara.

ANTARA FOTO/Nirza Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) melihat produksi rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Desa Megawon, Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025). Dalam kunjungannya Purbaya Yudhi Sadewa berkunjung di KIHT Kudus untuk melihat langsung produksi rokok dan mendengarkan aspirasi para pelaku usaha dan berkomitmen memberantas peredaran rokok ilegal.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah pengusaha rokok sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Selasa (31/3/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut para saksi dibutuhkan untuk mendalami aspek cukai dalam perkara tersebut.

“Di antara para saksi yang dipanggil hari ini adalah dari pengusaha rokok. Para saksi ini dibutuhkan keterangannya oleh penyidik untuk menjelaskan soal cukai,” ujar Budi dalam keterangannya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengusaha yang dipanggil antara lain Liem Eng Hwie, Rokhmawan, Benny Tan, Sri Pengestuti, dan Eka Wahyu Widiyastuti.

Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–2026 Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan.

Selain itu, terdapat pihak swasta dari PT Blueray, yakni pemilik perusahaan John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, serta Manajer Operasional Dedy Kurniawan.

Terbaru, KPK juga menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang ke oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diduga sebagai suap meloloskan barang impor. Uang ini diberikan oleh PT Blueray (PT BR).

Pendalaman tersebut ketika KPK memeriksa tiga saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (6/4/2026). Ketiganya berinisial MF dan UK sebagai pegawai Bea Cukai dan SHK selaku wiraswasta.

"Penyidik mendalami soal dugaan aliran uang dari PT BR kepada oknum-oknum di Ditjen Bea dan Cukai ya," kata Budi kepada jurnalis.

Budi menjelaskan pemeriksaan ketiganya sebagai cara agar perkara dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. KPK, katanya, juga terus melakukan pendalaman penyidikan.

Salah satunya pada klaster dugaan suap rokok ilegal. Penyidik akan segera memanggil sejumlah pengusaha rokok untuk dimintai keterangan.

"Nah, yang dari klaster cukai sebelumnya juga penyidik melakukan pemanggilan, pemeriksaan kepada para pengusaha rokok karena memang penyidik butuh untuk mendalami bagaimana mekanisme pengurusan cukai yang dilakukan oleh para pengusaha rokok di Ditjen Bea dan Cukai," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK melakukan kegiatan tertangkap tangan pada (4/2/2026) dan Kamis (26/2/2026). Kegiatan tertangkap tangan yang pertama, KPK menemukan adanya upaya pengkondisian barang impor dengan mengatur sistem pemeriksaan agar menjadi lebih longgar. Pasalnya barang ini dikirim melalui jalur merah yang wajib diperiksa secara ketat.

Bahkan terkuak oknum pegawai DJBC menyewa safe house untuk menyimpan uang hingga emas. Tak hanya itu, penerimaan uang diduga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi oknum di Ditjen Bea dan Cukai yang totalnya mencapai Rp7 miliar. Total barang bukti yang disita mencapai Rp40,5 miliar.

Tim kemudian melakukan pengembangan penyidikan, tim menangkap Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Dia diduga menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir dengan memerintah Salisa Asmoaji selaku pegawai di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai.

Pengembangan penyidikan juga menguak fakta bahwa terdapat safe house lainnya untuk menyimpan uang Rp5,19 miliar. Mulanya uang disimpan di safe house Jakarta Pusat, kemudian Budiman memerintahkan Salisa untuk memindahkan uang tersebut ke "safe house" yang terletak di Ciputat, Tangerang Selatan.

KPK menetapkan 7 tersangka yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Rokok Putih Indonesia (Gapprindo) mengungkap alasan di balik produksi hasil tembakau yang turun akhir 2025.

Untuk diketahui, penurunan produksi rokok akhir tahun lalu memicu penurunan setoran cukai hasil tembakau (CHT) ke negara awal 2026. Dampaknya terasa sampai dengan akhir Februari 2026 ketika penerimaan cukai keseluruhan hanya terealisasi Rp34,4 triliun atau turun 13,3% (yoy) dari Februari 2025.

Ketua Umum Gapprindo Benny Wachjudi menjelaskan bahwa tarif CHT yang diputuskan tidak naik pada 2026 memicu produksi akhir tahun dari pabrikan melandai.

"Setiap akhir tahun pembelian meningkat karena tahun depannya cukai akan naik dan pita cukai masih bisa dipakai untuk beberapa bulan ke depannya. Tetapi kali ini sudah diinformasikan bahwa CHT tahun 2026 tidak naik, sehingga mereka tidak perlu membeli cukai terlalu banyak di akhir tahun," terang Benny kepada Bisnis, dikutip Minggu (15/3/2026).

Dengan demikian, hal itu juga yang dinilai Benny membuat produksi rokok naik baru pada awal 2026. Dia menyebut sejak Januari 2026 pembelian pita cukai naik karena tidak ada pita carry over tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Benny mengungkap pabrikan juga mengantisipasi libur panjang selama Idulfitri mendatang. "Saya dengar katanya ada peningkatan pembelian cukai, CK-1. Kemungkinan pabrik rokok membeli lebih banyak menghadapi hari raya dan mengantisipasi libur panjang selama hari raya tersebut termasuk pembatasan angkutan," ungkapnya.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Rabu (11/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa penurunan produksi rokok sejak akhir 2025 menyebabkan tekanan ke penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari dan Februari 2026.

Namun, dia menyebut kinerja produksi sudah meningkat sejak awal 2026 sehingga diyakini bisa memulihkan setoran ke APBN.

"Informasi terakhir, data kemarin katanya sudah tumbuh lagi, Januari untuk cukai tumbuhnya sudah 7%. Jadi, ke depan kami masih mengharapkan target penerimaan dari bea cukai tercapai bahkan mungkin bisa melebihi," ujarnya dikutip Kamis (13/3/2026).

Secara terperinci, penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan Februari 2026 terkumpul Rp44,9 triliun atau turun 14,7% (yoy) dari Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.

Penerimaan pada pos cukai selama dua bulan pertama 2026 itu terealisasi Rp34,4 triliun, atau turun 13,3% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 yakni Rp39,7 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut usai mengalami kontraksi akhir tahun lalu, terdapat potensi kenaikan atas penundaan cukai yang berasal dari kenaikan jumlah produksi masing-masing pada Januari-Februari 2026.

"Kami mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal 2026. Pita cukai itu bisa dilekatkan dalam dua bulan ke depan. Jadi kami akan lihat dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," terang Suahasil pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi identitas produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal. Dalam jangka waktu dekat, lembaga antirasuah akan segera memeriksa produsen berdasarkan informasi yang telah dihimpun.

Pemeriksaan ini setelah KPK melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan menetapkan tersangka baru yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pada Kamis (26/2/2026).

Pasalnya, Budiman menerima dan mengelola uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir. KPK mengendus dugaan kuat bahwa pejabat Bea dan Cukai meloloskan cukai rokok sehingga peredaran rokok ilegal di Tanah Air semakin masif.

“Apakah produsen rokok akan dipanggil? Tentu. Ya. Terkait dengan, nanti, keterangan-keterangan dari orang ini. Dari siapa saja nih. Itu perusahaan mana, siapa saja? Seperti itu,” kata Deputi Penindakan dan Pencegahan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Modus para produsen adalah membeli cukai palsu atau dipalsukan, serta membeli cukai dalam jumlah banyak dengan harga rendah.

Meskipun sudah mengantongi informasi, Asep belum dapat menyampaikan secara rinci identitas produsen rokok yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan.

“Namun saat ini memang belum bisa kita ungkap. Tapi bukan dalam artian tidak akan. Kita akan susuri informasi tersebut gitu. Kita sudah memiliki informasi-informasinya, tetapi tentunya saat ini belum bisa disampaikan,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Budiman memerintahkan rekannya memindahkan 5 koper berisi Rp5,19 miliar dari "safe house" di Jakarta Pusat ke "safe house" di Ciputat, Tangerang Selatan. Uang tersebut diduga berasal dari suap pengusaha untuk meloloskan barang yang dikenai cukai.

Tindakan untuk menghilangkan barang bukti tersebut menjadi salah satu alasan KPK menetapkan Budiman sebagai tersangka.

Dari peristiwa yang bermula dari tertangkap tangan pada Rabu (4/2/2026) dan berlanjut pada Kamis (26/2/2026), KPK telah menetapkan 7 tersangka, yakni:

1. Rizal: Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026

2. Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. John Field: Pemilik PT Blueray (PT BR).

5. Andri: Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR.

6. Dedy Kurniawan: Manajer Operasional PT BR.

7. Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berambisi untuk menambah layer cukai rokok dan mengenakan bea keluar komoditas batu bara tidak semudah membalikan telapak tangan.

Penambahan layer cukai hasil tembakau atau cukai rokok masih memerlukan restu dari DPR. Sementara itu pengenaan bea keluar batu bara belum dapat dieksekusi karena masih menunggu aturan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto memastikan bahwa hingga saat ini pungutan anyar terhadap komoditas emas hitam tersebut belum berlaku.

Menurutnya, otoritas kepabeanan selaku eksekutor fiskal di perbatasan tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan klasifikasi teknis komoditas yang akan dikenakan bea keluar. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian ESDM.

"Belum, belum [berlaku]. Kita masih nunggu dari ESDM," kata Nirwala saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa peran Bea Cukai terbatas pada pengamanan lalu lintas barang dan pemungutan sesuai tarif yang ditetapkan. Terkait basis penerapan tarif, seperti pengelompokan jenis kalori atau spesifikasi batu bara yang terkena pungutan, memerlukan landasan regulasi dari sektor terkait.

"Yang tahu teknis kan kementerian teknis. Kayak tadi, mau bea masuk atau keluar, kita secara teknis hanya jaga di border [perbatasan], tapi untuk pengelompokannya bagaimana, itu ranah kementerian teknis," tambahnya.

Sementara itu, dua pekan lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku masih menghitung bea keluar untuk batu bara. Dia mengatakan bahwa pihaknya masih mengkaji pada level harga berapa bea keluar batu bara dikenakan sebesar 5% maupun 11%.

"Kementerian ESDM sedang menghitung range. Misalnya, harga US$100–US$150 [per ton] dikenakan berapa, di atas US$150 dikenakan berapa," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/11/2025).

Menurut Bahlil, perhitungan itu juga bakal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Dia juga menegaskan, pengenaan bea keluar bakal dilakukan secara adil baik untuk pengusaha maupun negara.

"Ini akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jangan sampai pajaknya terlalu berat sehingga pengusaha tidak bisa bekerja. Tapi kalau pengusaha untung, wajib bayar pajak. Harus fair," jelas Bahlil.

Perlu Restu DPR

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).