JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perum Bulog mengakui stok MinyaKita di seluruh wilayah saat ini sangat terbatas.

Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Bulog Muhammad Wawan Hidayanto, mengatakan, kondisi itu timbul karena produsen belum kembali menyetok MinyaKita.

Hal ini menjadi salah satu kendala Bulog dalam menjalankan tugas dari pemerintah untuk mendistribusikan MinyaKita.

"Untuk stok MinyaKita komersial di beberapa wilayah memang sangat terbatas, belum ada tambahan pasokan lagi dari produsen," kata Wawan dalam Rapat Koordinasi Inflasi yang disiarkan di YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Adapun stok MinyaKita merupakan kewajiban produsen minyak goreng dalam memenuhi domestic market obligation (DMO). Stok MinyaKita naik turun mengikuti volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Hambatan lainnya adalah biaya distribusi yang tinggi karena harus mengirim ke kepulauan dan pegunungan. Biaya menjadi mahal lantaran MinyaKita harus dikirim ke Jayapura sebelum didistribusikan ke daerah-daerah pegunungan.

"Beberapa wilayah juga belum terjangkau karena tadi yang kami sampaikan seperti beras, gudang Bulog tidak berada, tidak ada di seluruh wilayah, jadi ini cukup menghambat," tutur Wawan.

Persoalan itu umumnya dihadapi di wilayah Maluku dan Papua yang secara geografis berbentuk kepulauan dan pegunungan.

Untuk mengatasi persoalan itu, Bulog mencoba berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional. "Terkait untuk distribusinya karena agar apa, bisa mencapai seluruh seluruh wilayah," tutur Wawan.

Dalam paparannya, Wawan juga menyinggung subsidi ongkos kirim dari produsen yang begitu terbatas, yakni sekitar Rp 900 per liter. Padahal, biaya riil pengiriman mencapai lebih dari Rp 2.000 per liter.

Selain itu, keterbatasan modal mitra Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang menjadi sasaran distribusi Bulog juga turut menghambat. "Beberapa wilayah belum terjangkau karena ongkos distribusi dari gudang terlalu mahal," bunyi paparan Wawan.

Pada kesempatan tersebut, Wawan melaporkan, Bulog sudah mendistribusikan 92.265 kiloliter MinyaKita.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 persennya atau 41.000 kiloliter dikirim ke pasar SP2KP dan pasar rakyat. "Minyak Kita sendiri, kami sudah mendistribusikan sejumlah 92.000 kiloliter," kata Wawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran. Ia menyebut lonjakan harga dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam dua bulan terakhir.

Menko Pangan menyebut MinyaKita sejak awal dirancang sebagai pengganti minyak goreng curah di pasar tradisional agar lebih higienis. Dalam perkembangannya, produk ini dikonsumsi luas hingga ritel modern sehingga menekan ketersediaan di pasar rakyat.

“Sudah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta penerima, dua bulan, masing-masing dua liter. Itu jumlahnya sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam rapat koordinasi di Grha Mandiri, Jakarta, Rabu (22/4/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan pangan menjangkau sekitar 33 juta penerima dengan alokasi dua liter per bulan selama dua bulan. Volume tersebut menyerap pasokan yang sebelumnya beredar di pasar tradisional sehingga ketersediaan berkurang dan harga terdorong naik.

Pemerintah kemudian memutuskan menambah suplai sekaligus mengubah skema penyaluran bantuan pangan. Bantuan tidak lagi bergantung pada MinyaKita, melainkan dapat menggunakan berbagai merek dengan harga yang disepakati bersama produsen.

“Ke depan bantuan pangan akan menggunakan merek apa saja dengan harga yang sama. Produsen akan kita minta mendukung sehingga MinyaKita tidak terganggu di pasar,” ujar Zulhas.

Ia menyampaikan MinyaKita akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai minyak goreng untuk pasar tradisional. Perum Bulog diperkuat untuk menyalurkan produk tersebut ke sekitar 500 kabupaten/kota agar distribusi lebih terarah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita yang saat ini Rp 15.700 per liter. “Sudah berjalan lebih dari tiga tahun, tentu perlu kita lihat dan sesuaikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, keputusan terkait HET masih dalam pembahasan lintas kementerian. Pemerintah juga mengevaluasi distribusi domestik minyak goreng, termasuk porsi penyaluran ke dalam negeri oleh produsen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan kenaikan harga tidak dapat dijelaskan dari sisi pasokan. Ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) domestik tercatat mencapai 5,7 juta ton. “Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, melainkan distribusi yang tidak terkendali,” ujar Edhy.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk mencegah praktik spekulasi. Pemerintah memastikan stok nasional MinyaKita tetap aman.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti anomali harga MinyaKita yang menembus Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter di sejumlah wilayah meski distribusi dinilai lancar. di DKI Jakarta pedagang menyebut harga MinyaKita kini Rp 24.000 untuk kemasan 1 liter.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita di pasar tradisional dalam kondisi aman dengan harga jual yang tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin memastikan hal tersebut setelah melakukan pemantauan di Pasar Sederhana pada Senin (20/4/2026). Ronny menegaskan distribusi komoditas tersebut dari Perum Bulog berjalan lancar ke berbagai titik pasar di Kota Bandung.

“Dropping dari Bulog itu setiap minggu, satu pedagang mendapat sekitar 50 dus, dengan satu dus berisi 12 kemasan. Dan harga yang dijual sesuai HET,” ujarnya.

Ronny menjelaskan para pedagang yang ingin mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi diwajibkan memenuhi sejumlah prosedur administrasi melalui aplikasi Simira. Platform tersebut terbuka bagi para pedagang, khususnya pelaku usaha kelontongan, selama mereka berkomitmen melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Semua sebenarnya sudah disasar, tinggal apakah pedagang mau memenuhi persyaratan atau tidak. Pemerintah juga membantu, termasuk dalam pengurusan perizinan seperti NIB,” jelas Ronny.

Selain mengawal ketersediaan minyak goreng, Disdagin juga melakukan pemantauan intensif terhadap harga berbagai komoditas pangan lainnya. Secara umum, harga kebutuhan pokok di Pasar Sederhana terpantau relatif stabil, di mana komoditas seperti beras, telur, daging ayam, hingga daging sapi masih bertahan pada harga normal.

Kendati demikian, fluktuasi harga masih terjadi pada kelompok komoditas sayuran, terutama cabai. Sejumlah jenis cabai mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit merah yang terkoreksi menjadi sekitar Rp73.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada cabai hijau keriting dan bawang putih dengan penurunan masing-masing sebesar Rp4.000 dan Rp2.000 per kilogram.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami tren kenaikan, di antaranya cabai rawit hijau yang merangkak naik dari Rp51.000 menjadi Rp53.000 per kilogram, serta cabai merah keriting yang meningkat hingga menyentuh angka Rp48.000 per kilogram.

Meski terdapat fluktuasi pada komoditas tertentu, Ronny memastikan kondisi pasar secara keseluruhan masih berada dalam batas wajar dan akan terus berada di bawah pengawasan ketat pemerintah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Secara keseluruhan masih aman dan terkendali. Kami akan terus melakukan monitoring untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyakita terimbas kelangkaan bahan baku plastik. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita, namun tidak ada kelangkaan stok di pasar.

“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (Minyakita) kemasannya plastik semua. Tapi tidak ada namanya kelangkaan,” kata Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Harga Minyakita di beberapa wilayah per April 2026 terpantau berada di kisaran Rp 15.800-Rp 15.900 per liter, atau sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah senilai Rp 15.700 per liter. Kenaikan ini disebabkan kendala biaya produksi kemasan plastik dan distribusi yang merupakan salah satu dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Budi menilai persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok Minyakita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum. Minyakita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah.

“Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi tidak ada namanya minyak goreng itu langka. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu Minyakita,” kata Budi.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita tidak ada, (dibilang) langka, padahal, kan, banyak. Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Kemudian juga ada minyak premium,” ujarnya.

Ia pun memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Budi juga menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita menjadi 65 persen masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

“Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal, yang mau 65 persen, 70 persen, itu tidak ada masalah,“ kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.

Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.

“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).

DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.

Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.

Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.

Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.

“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.

Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.

Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng secara serentak kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk alokasi Februari—Maret 2026.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus mempercepat distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Rizal menjelaskan, setiap PBP menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per alokasi. Dengan dua bulan alokasi, maka setiap penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus.

“Secara nasional, bantuan ini diberikan kepada 33.244.408 Penerima Bantuan Pangan yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional [DTSEN]. Adapun total pagu yang disiapkan dalam program ini mencapai 664.888 ton beras dan 132.977 kiloliter minyak goreng,” terangnya.

Adapun, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan stimulus ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Rizal berharap melalui sinergi dengan berbagai pihak, program bantuan pangan ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Serta, memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika harga dan kebutuhan menjelang HBKN.

Seperti diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun yang dialokasikan untuk 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di Indonesia.

Setidaknya, terdapat lima provinsi dengan jumlah penerima bantuan terbesar adalah Jawa Barat sebanyak 6.093.530 orang, diikuti Jawa Timur dengan 5.638.478 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 5.071.126 orang.

Kemudian, Sumatra Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten sebanyak 1.298.597 penerima bantuan pangan.

Mekanismenya, setiap penerima akan disalurkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan.Dengan begitu, jika penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, Bulog akan menyiapkan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,9 ribu kiloliter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pendistribusian minyak goreng Minyakita dengan menggandeng pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang rakyat.

Dengan memiliki NIB, pedagang akan lebih mudah mengakses Minyakita di BUMN dan Bulog.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan Perum Bulog sempat menyampaikan kesulitan dalam menyalurkan Minyakita ke pedagang di pasar karena sebagian pengecer belum memiliki NIB.

“Karena memang secara aturan di Permendag ini dikenai ketentuan bahwa pengecer ini harus tetap memiliki entitas atau perizinan usaha, yaitu NIB,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (16/3/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendag berusaha mengurai permasalahan di hilir.

Kemendag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Nomor 3 Tahun 2026 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar membantu proses pendampingan dan fasilitasi pengurusan NIB bagi pedagang di pasar rakyat.

Nawandaru menjelaskan bahwa SE yang diterbitkan pada 13 Maret 2026 tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke pasar rakyat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pendistribusian Minyakita.

Selain itu, SE tersebut memuat informasi terkait mekanisme fasilitasi dan pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang pengecer agar mereka dapat lebih mudah memperoleh legalitas usaha dan berpartisipasi dalam distribusi Minyakita di pasar rakyat.

Adapun, sejak 26 Desember 2025–13 Maret 2026, realisasi kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk penyaluran ke BUMN pangan telah melampaui target pemerintah.

Tercatat, realisasi DMO kepada distributor tingkat pertama (D1), khususnya BUMN, telah mencapai 42,35% sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025). Capaian tersebut telah melampaui ketentuan minimal sebesar 35%.

Kemendag juga mencatat sekitar 75% produsen minyak goreng telah memenuhi ambang batas kewajiban penyaluran DMO minimal 35%. Pemerintah berharap sisa produsen lainnya segera mengejar target tersebut pada Maret 2026.

Selain itu, Kemendag juga mendorong agar mitra Bulog yang berada di luar pasar rakyat diarahkan masuk ke dalam ekosistem pasar untuk menjaga keseimbangan pasokan Minyakita di pasar tradisional.

Nawandaru menambahkan proses pengurusan NIB bagi usaha mikro sebenarnya relatif mudah dan gratis. Untuk itu, pemerintah berharap persoalan administratif tersebut tidak lagi menjadi penghambat distribusi Minyakita di pasar rakyat.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Samarinda mendeteksi praktik tying-in dalam distribusi minyak goreng bersubsidi Minyakita di pasar tradisional Balikpapan dan Samarinda.

KPPU Kanwil V Samarinda Andriyanto menyatakan praktik tersebut membuat harga jual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Temuan tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak yang digelar KPPU untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan selama periode Ramadan hingga Lebaran.

Inspeksi dilakukan di sejumlah pasar tradisional di kedua kota sebagai bagian dari upaya pengawasan rantai distribusi komoditas strategis.

"Di pasar tradisional kami masih menemukan praktik tying-in Minyakita dengan minyak goreng merek lain. Pedagang yang ingin membeli Minyakita oleh distributor diminta membeli minyak goreng merek lain yang harganya lebih mahal," kata Andriyanto dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan, praktik penjualan terikat ini memaksa pedagang menerapkan skema subsidi silang, menaikkan harga jual Minyakita di atas HET agar dapat menjual minyak goreng merek premium dengan harga lebih kompetitif.

Mekanisme semacam ini, meski dipandang sebagai strategi bertahan para pedagang, justru menggerus fungsi subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Kendati demikian, pemantauan di Pasar Sepinggan Balikpapan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan mengalami kenaikan harga dalam batas yang masih wajar.

Pedagang melaporkan bahwa harga beras mengalami peningkatan, namun tidak setajam lonjakan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat relatif stabil di kisaran Rp33.400 per kilogram.

Menanggapi temuan tersebut, KPPU Kanwil V Samarinda mengeluarkan imbauan tegas kepada distributor untuk menghentikan praktik tying-in yang dinilai bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Di sisi lain, Andriyanto mendorong pedagang untuk mengakses pasokan Minyakita melalui jalur resmi Bulog guna memastikan harga jual tetap sesuai ketentuan HET.

Adapun dia menuturkan langkah pengawasan ini menjadi keniscayaan mengingat volatilitas harga pangan kerap meningkat menjelang hari raya, sementara masyarakat berpenghasilan rendah sangat bergantung pada komoditas bersubsidi untuk menjaga stabilitas belanja rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar MinyaKita tidak lagi dipasarkan secara bebas, melainkan dialokasikan khusus sebagai bantuan tertutup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Skema ini dinilai lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kerugian negara akibat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang dianggap mendistorsi pasar.

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakanpenjualan MinyaKita di pasar umum membuat subsidi dinikmati seluruh lapisan konsumen, termasuk kelompok mampu. Padahal, produk tersebut mestinya hanya berlaku bagi penduduk berpendapatan terendah.

Sahat juga menyoroti rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan memperbanyak minyak goreng second brand seiring dengan terbatasnya pasokan Minyakita di tengah tekanan kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

“Jadi second brand berhasil apabila MinyaKita itu khusus ditujukan kepada masyarakat yang kekurangan, itu satu. Yang kedua, kalau ada penjualan MinyaKita dengan harga rendah di luar, itu berarti pidana,” kata Sahat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Sahat, kebijakan HET MinyaKita di kisaran Rp15.700 per liter menciptakan selisih signifikan dibandingkan harga keekonomian yang diperkirakan sekitar Rp19.800 per liter. Selisih harga tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih rendah.

“Kalian tahu akibat harga HET ini Rp15.700? Negara rugi Rp1,4 triliun per tahun. Sadar enggak itu? Jadi kita memberikan kemudahan sama orang kaya,” ujarnya.

Selain dari sisi fiskal, GIMNI juga menyoroti persoalan salah sasaran distribusi. Dengan populasi masyarakat miskin sekitar 9%–10% atau setara 28 juta orang, kebutuhan minyak goreng kelompok tersebut dinilai terbatas dibandingkan total konsumsi nasional.

Sahat menghitung, jika kebutuhan per kapita sekitar 8 kilogram per tahun, maka total kebutuhan kelompok tersebut sekitar 224 juta kilogram per tahun atau sekitar 18–19 juta kilogram per bulan. Artinya, volume subsidi yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibanding distribusi MinyaKita di pasar umum saat ini.

“Yang masyarakat berpenghasilan rendah, yang 10% tadi, ya kita berikan harga rendah atau BLT. Nah yang selebihnya bayar biasa. Bayar PPN biasa,” tuturnya.

Skema bantuan tertutup dinilai akan membuat identifikasi penerima lebih jelas sekaligus mencegah kebocoran. Jika MinyaKita tetap dijual bebas, konsumen lintas kelas ekonomi akan tetap memilih harga termurah.

“MinyaKita dialokasikan khusus untuk bantuan saja, Jangan [dipasarkan], disubsidi saja,” tegasnya.

GIMNI juga mengkritik pendekatan kebijakan yang dinilai lebih banyak menekan produsen di hilir tanpa menyentuh mekanisme harga bahan baku crude palm oil (CPO). Sahat mempertanyakan mengapa intervensi tidak dilakukan secara menyeluruh agar beban tidak hanya ditanggung industri pengolahan.

“Tapi saya belum pernah melihat pemerintah berani menurunkan harga CPO. Kenapa? Takut di demo oleh para petani. Karena kalau harganya rendah, otomatis harga TBS nya rendah,” pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui harga rata-rata nasional minyak goreng rakyat atau Minyakita masih di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang Ramadan.

Budi menjelaskan mengacu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional Minyakita adalah Rp16.020 per liter. Sementara, HET yang ditentukan pemerintah adalah Rp15.700 per liter.

"Memang yang di atas HET, misalnya Minyakita, hari ini harganya Rp 16.020 rupiah. HET-nya kan Rp 15.700 rupiah," ujar Busan saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Namun, pria yang akrab disapa Busan tersebut menegaskan harga rata-rata nasional Minyakita telah turun sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025.

Peraturan tersebut menetapkan produsen minyak goreng melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan untuk menyalurkan minimal 35 persen domestik market obligation (DMO).

"Kemarin sebelum keluar Permen kan rata-rata harganya Rp 16.800 rupiah. Nah, sekarang sudah mengalami penurunan," imbuhnya.

Ia pun menyampaikan penyaluran Minyakita ke seluruh daerah di Indonesia membutuhkan proses dan saat ini volume penyaluran DMO telah mencapai 30 persen.

"Memang semua kan berproses. Kalau dari sisi itunya (ketersediaan) sudah hampir mendekati 30 (persen), kan minimal 35 (persen)," kata Budi.

Sebelumnya, Harga minyak goreng Minyakita di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, menanjak ke Rp17.500 per liter menjelang Ramadan.

Artinya, harga jual Minyakita di Tangerang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni, Rp15.700 per liter.

"Harga minyak itu memang sering terjadi karena biasa begitu menyambut Ramadan, Imlek. Saat ini saya mengecer Rp 17.500 per liter," ujar Neni, pedagang sembako di Pasar Tradisional Mauk, Jumat (13/2).

Neni mengatakan fenomena lonjakan harga Minyakita itu sudah terjadi sejak pertengahan Januari 2026. Menurut Neni, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga dari distributor.

"Memang setiap mau bulan Ramadan itu pasti naik. Dari distributornya itu memang naik sekitar Rp5 ribu per kartonnya," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan kenaikan harga Minyakita di daerahnya itu disebabkan keterlambatan distribusi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Hanya memang ada tadi minyak goreng. Minyak goreng ini ada kenaikan Rp1.000 karena distribusinya telat datang ke sini dari Bulog," ujar Maesyal.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui harga rata-rata nasional minyak goreng rakyat atau Minyakita masih di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang Ramadan.

Budi menjelaskan mengacu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional Minyakita adalah Rp16.020 per liter. Sementara, HET yang ditentukan pemerintah adalah Rp15.700 per liter.

"Memang yang di atas HET, misalnya Minyakita, hari ini harganya Rp 16.020 rupiah. HET-nya kan Rp 15.700 rupiah," ujar Busan saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Namun, pria yang akrab disapa Busan tersebut menegaskan harga rata-rata nasional Minyakita telah turun sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025.

Peraturan tersebut menetapkan produsen minyak goreng melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan untuk menyalurkan minimal 35 persen domestik market obligation (DMO).

"Kemarin sebelum keluar Permen kan rata-rata harganya Rp 16.800 rupiah. Nah, sekarang sudah mengalami penurunan," imbuhnya.

Ia pun menyampaikan penyaluran Minyakita ke seluruh daerah di Indonesia membutuhkan proses dan saat ini volume penyaluran DMO telah mencapai 30 persen.

"Memang semua kan berproses. Kalau dari sisi itunya (ketersediaan) sudah hampir mendekati 30 (persen), kan minimal 35 (persen)," kata Budi.

Sebelumnya, Harga minyak goreng Minyakita di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, menanjak ke Rp17.500 per liter menjelang Ramadan.

Artinya, harga jual Minyakita di Tangerang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni, Rp15.700 per liter.

"Harga minyak itu memang sering terjadi karena biasa begitu menyambut Ramadan, Imlek. Saat ini saya mengecer Rp 17.500 per liter," ujar Neni, pedagang sembako di Pasar Tradisional Mauk, Jumat (13/2).

Neni mengatakan fenomena lonjakan harga Minyakita itu sudah terjadi sejak pertengahan Januari 2026. Menurut Neni, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga dari distributor.

"Memang setiap mau bulan Ramadan itu pasti naik. Dari distributornya itu memang naik sekitar Rp5 ribu per kartonnya," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan kenaikan harga Minyakita di daerahnya itu disebabkan keterlambatan distribusi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Hanya memang ada tadi minyak goreng. Minyak goreng ini ada kenaikan Rp1.000 karena distribusinya telat datang ke sini dari Bulog," ujar Maesyal.