REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran. Ia menyebut lonjakan harga dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam dua bulan terakhir.

Menko Pangan menyebut MinyaKita sejak awal dirancang sebagai pengganti minyak goreng curah di pasar tradisional agar lebih higienis. Dalam perkembangannya, produk ini dikonsumsi luas hingga ritel modern sehingga menekan ketersediaan di pasar rakyat.

“Sudah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta penerima, dua bulan, masing-masing dua liter. Itu jumlahnya sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam rapat koordinasi di Grha Mandiri, Jakarta, Rabu (22/4/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan pangan menjangkau sekitar 33 juta penerima dengan alokasi dua liter per bulan selama dua bulan. Volume tersebut menyerap pasokan yang sebelumnya beredar di pasar tradisional sehingga ketersediaan berkurang dan harga terdorong naik.

Pemerintah kemudian memutuskan menambah suplai sekaligus mengubah skema penyaluran bantuan pangan. Bantuan tidak lagi bergantung pada MinyaKita, melainkan dapat menggunakan berbagai merek dengan harga yang disepakati bersama produsen.

“Ke depan bantuan pangan akan menggunakan merek apa saja dengan harga yang sama. Produsen akan kita minta mendukung sehingga MinyaKita tidak terganggu di pasar,” ujar Zulhas.

Ia menyampaikan MinyaKita akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai minyak goreng untuk pasar tradisional. Perum Bulog diperkuat untuk menyalurkan produk tersebut ke sekitar 500 kabupaten/kota agar distribusi lebih terarah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita yang saat ini Rp 15.700 per liter. “Sudah berjalan lebih dari tiga tahun, tentu perlu kita lihat dan sesuaikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, keputusan terkait HET masih dalam pembahasan lintas kementerian. Pemerintah juga mengevaluasi distribusi domestik minyak goreng, termasuk porsi penyaluran ke dalam negeri oleh produsen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan kenaikan harga tidak dapat dijelaskan dari sisi pasokan. Ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) domestik tercatat mencapai 5,7 juta ton. “Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, melainkan distribusi yang tidak terkendali,” ujar Edhy.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk mencegah praktik spekulasi. Pemerintah memastikan stok nasional MinyaKita tetap aman.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti anomali harga MinyaKita yang menembus Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter di sejumlah wilayah meski distribusi dinilai lancar. di DKI Jakarta pedagang menyebut harga MinyaKita kini Rp 24.000 untuk kemasan 1 liter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyakita terimbas kelangkaan bahan baku plastik. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita, namun tidak ada kelangkaan stok di pasar.

“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (Minyakita) kemasannya plastik semua. Tapi tidak ada namanya kelangkaan,” kata Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Harga Minyakita di beberapa wilayah per April 2026 terpantau berada di kisaran Rp 15.800-Rp 15.900 per liter, atau sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah senilai Rp 15.700 per liter. Kenaikan ini disebabkan kendala biaya produksi kemasan plastik dan distribusi yang merupakan salah satu dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Budi menilai persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok Minyakita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum. Minyakita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah.

“Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi tidak ada namanya minyak goreng itu langka. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu Minyakita,” kata Budi.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita tidak ada, (dibilang) langka, padahal, kan, banyak. Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Kemudian juga ada minyak premium,” ujarnya.

Ia pun memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Budi juga menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita menjadi 65 persen masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

“Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal, yang mau 65 persen, 70 persen, itu tidak ada masalah,“ kata Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan dirinya dan jajaran menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin stabilitas harga pangan menjelang Ramadhan hingga Idulfitri 2026. Arahan tersebut diterjemahkan melalui pengawasan harga yang ketat serta penguatan intervensi pasar.

Bapanas mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha pangan, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) di seluruh rantai pasok. Pengawasan difokuskan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang kerap memicu lonjakan permintaan.

“Ini perintah Bapak Presiden. Stabilkan harga. Titik. Siap, Bapak Presiden,” kata Amran di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ia mendorong Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri agar aktif memeriksa praktik jual beli pangan dan memastikan tidak ada pelanggaran HET selama Ramadhan hingga Idulfitri. “Tidak ada pengusaha yang boleh menjual di atas HET. Kalau ada, Satgas Pangan akan bekerja dan menindak,” ujar Amran.

Pemerintah juga menggencarkan program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di tingkat konsumen. Skema tersebut digunakan untuk meredam lonjakan harga yang biasanya muncul pada awal Ramadhan.

Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi umum bulanan pada awal Ramadan 2025 mencapai 1,65 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, inflasi pangan bulanan selama periode Ramadhan dan Idulfitri dalam lima tahun terakhir tetap berada di bawah 3 persen, dengan fluktuasi yang relatif terkendali pada 2022 serta perubahan pola pada 2024–2025.

Menjelang Ramadhan 2026, inflasi pangan terakhir tercatat sebesar 2,74 persen pada Desember 2025. Pemerintah menyiapkan dua langkah sekaligus, yakni memperluas intervensi pasar dan memperketat pengawasan harga, untuk menekan potensi tekanan inflasi.

Ketersediaan stok nasional menjadi penopang utama kebijakan stabilisasi. Cadangan beras nasional tercatat mencapai 3,3 juta ton, tertinggi pada akhir tahun sepanjang sejarah. Stok minyak goreng tersedia, sementara komoditas telur dan bawang merah dinilai aman hingga Idulfitri. Harga ayam hidup bahkan berada di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP).

Untuk komoditas tertentu, pemerintah tetap menjaga keseimbangan agar produsen tidak dirugikan. Harga ayam saat ini berada di kisaran Rp22–23 ribu per kilogram, di bawah HAP Rp25 ribu, dengan proyeksi perbaikan harga saat Ramadan.

Pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan berjalan seirama menjaga harga sesuai ketentuan agar stabilitas terjaga dari hulu hingga hilir. Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi produsen, menjaga iklim usaha pedagang, serta memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau selama Ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan strategis hingga Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman, bahkan lebih dari cukup.

Setelah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan pedagang, pengusaha, produsen, Satgas Pangan, Bulog, serta badan usaha milik negara (BUMN) pangan di Jakarta, Kamis (22/1/2026), Amran mengatakan stok beras nasional hingga Januari mencapai 3,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Adapun stok minyak goreng di Bulog tercatat mencapai 700 ribu ton. “Tidak ada alasan harga naik. Semua unsur terlibat sepakat untuk tidak menjual pangan strategis kita di atas harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila terdapat pihak yang menjual di atas HET, Satgas Pangan akan turun tangan dan, bila perlu, melakukan penindakan.

Selain menjaga HET, Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan harga pangan tetap sesuai dengan harga pokok penjualan (HPP), sehingga tercipta keadilan bagi produsen, pedagang, maupun konsumen. “Harga ayam justru di bawah HPP tadi. Itu hanya Rp 22–23 ribu per kilogram, padahal HPP-nya Rp 25 ribu. Naik ini harus naik. Insya Allah di Ramadhan (harganya) naik,” ujar Amran.

Dengan stok yang mencukupi, Amran optimistis masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri dengan harga pangan yang stabil.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diakses pada Kamis pukul 09.00 WIB, harga sejumlah komoditas pangan, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng terpantau mengalami penurunan.

Harga daging ayam ras tercatat Rp 38.797 per kilogram, telur ayam ras rata-rata Rp 30.648 per kilogram, sedangkan minyak goreng kemasan Rp 20.895 per liter. Sementara itu, beras premium berada di harga rata-rata Rp 15.527 per kilogram, beras medium Rp 13.330 per kilogram, dan beras SPHP Rp 12.398 per kilogram.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menemukan MinyaKita dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) saat melakukan inspeksi mendadak di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/12/2025). Ia mengecek langsung harga minyak goreng rakyat di tingkat pengecer seiring meningkatnya aktivitas konsumsi pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen demi meningkatkan produktivitas pertanian petani di dalam negeri, sehingga mewujudkan swasembada pangan.

“Mulai 22 Oktober (2025) harga pupuk resmi turun. Nanti kompensasinya kami selesaikan. Jangan khawatir, semua aman," kata Wamentan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu kios pupuk, di Desa Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Ahad (23/11/2025).

Dia menyampaikan pihaknya melakukan sidak untuk memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

Sudaryono menegaskan pemerintah telah resmi menurunkan harga pupuk dan meminta seluruh kios untuk menerapkan harga tersebut tanpa ragu. Ia juga memastikan pemerintah sudah menyiapkan mekanisme kompensasi bagi kios atas selisih harga.

Wamentan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar dan kelompok tani dapat membeli pupuk tanpa hambatan. “Kelompok-kelompok tani aman. Yang penting harga sesuai aturan,” katanya pula.

Melalui sidak ini, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kebijakan penurunan harga pupuk benar-benar sampai kepada petani. Menurut Wamentan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan agar tidak ada kios yang menjual di atas HET serta memastikan ketersediaan stok tetap aman.

Dalam kunjungan itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar berdialog langsung dengan kelompok tani dan pemilik kios terkait harga, distribusi, serta pelayanan terhadap petani. Kepada Wamentan Sudaryono, sejumlah petani mengaku harga pupuk di kios tersebut sudah turun dan sesuai dengan HET baru.

Sudaryono menegaskan pula bahwa pemerintah hadir untuk memastikan petani mendapatkan pelayanan pupuk terbaik. “Semua dibereskan. Pokoknya aman,” ujar Sudaryono lagi.

Pemerintah secara resmi sudah menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk pupuk Urea dan NPK yang menjadi kebutuhan utama petani.

Harga pupuk Urea kini turun dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, atau setara dengan penurunan harga dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak. Sementara itu, harga pupuk NPK juga diturunkan dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi. Perusahaan menilai langkah tersebut menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan harga pupuk yang lebih rendah akan mempermudah petani di berbagai daerah memperoleh kebutuhan pupuk, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian mereka.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi,” ujar Rahmad di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Perseroan tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar di seluruh wilayah. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh rantai distribusi, terutama penerima pada titik serah (PPTS), agar pelaksanaan di lapangan optimal dan tidak mengganggu ketersediaan pupuk. Per 22 Oktober 2025, stok pupuk subsidi nasional tercatat 1.101.807 ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Pupuk Indonesia juga menerapkan pengawasan distribusi berbasis digital melalui sistem i-Pubers dan Command Center untuk memantau stok, penyaluran, serta transaksi penebusan secara real-time. Sistem ini diharapkan memperkuat transparansi dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam distribusi.

Rahmad menegaskan, kebijakan penurunan HET pupuk subsidi sejalan dengan arah nasional untuk merevitalisasi pabrik pupuk dalam negeri. Revitalisasi ini menjadi momentum penting memperkuat ketahanan pangan melalui efisiensi produksi dan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau.

Ia menambahkan, hasil efisiensi dan tata kelola baru industri pupuk berpotensi menambah keuntungan perusahaan sebesar Rp 2,5 triliun pada 2026, sehingga estimasi total keuntungan mencapai Rp 7,5 triliun. “Menambah potensi keuntungan PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp 2,5 triliun pada tahun 2026 dengan estimasi total keuntungan Rp 7,5 triliun,” ujarnya.

Rahmad menjelaskan, pembangunan tujuh pabrik pupuk baru tengah berlangsung, dengan lima di antaranya ditargetkan rampung paling lambat 2029. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan biaya produksi hingga 26 persen dan menambah volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton secara bertahap hingga 2029.

Perubahan sistem subsidi dari hilir ke hulu juga disebut sebagai salah satu kunci keberhasilan efisiensi. Skema baru ini menekan biaya produksi dan bunga perbankan tanpa mengurangi kualitas pupuk. Selain memperkuat korporasi, kebijakan tersebut juga memperluas manfaat bagi petani melalui pola pembayaran subsidi di awal tahun agar pasokan bahan baku terjamin.

“Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, hari ini harga eceran pupuk subsidi resmi diturunkan 20 persen tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN,” kata Rahmad.

Penurunan HET mencakup berbagai jenis pupuk, antara lain Urea dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg, NPK dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg, serta pupuk organik dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg. Langkah ini menandai efisiensi besar dalam sistem pupuk nasional sekaligus menjawab kebutuhan petani terhadap harga yang lebih adil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Mohammad Yadi Sofyan Noor, merespons kebijakan pemerintah yang menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi sebesar 20 persen. Ia menilai langkah tersebut membantu petani dalam menekan biaya produksi.

Yadi menyampaikan, penurunan harga pupuk menjadi angin segar bagi kelompok tani di seluruh daerah. Ia menyebut, dengan adanya ketentuan ini, beban pengeluaran petani berkurang sekaligus mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian pada musim tanam mendatang.

“Kami para pengurus KTNA se-Indonesia berterima kasih kepada pemerintah dengan turunnya harga pupuk sebesar 20 persen. Ini sangat membantu petani, mengurangi beban biaya produksi, dan diharapkan produksi pun nanti bisa meningkat,” ujar Yadi kepada Republika.co.id, dikutip Kamis (23/10/2025).

Penurunan harga pupuk subsidi diumumkan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Kebijakan ini dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari langkah revitalisasi sektor pertanian nasional.

“Atas perintah Bapak Presiden, harga pupuk turun 20 persen dan berlaku mulai hari ini. Ini berita gembira bagi seluruh petani Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ketentuan baru tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025. Berdasarkan aturan itu, HET pupuk subsidi di seluruh Indonesia disesuaikan sebagai berikut:

- Urea: dari Rp 2.250/kg menjadi Rp 1.800/kg

- NPK: dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg

- NPK Kakao: dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640/kg

- ZA (khusus tebu): dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360/kg

- Pupuk organik: dari Rp 800/kg menjadi Rp 640/kg

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan penurunan harga 20 persen ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN. Langkah tersebut merupakan hasil efisiensi tata kelola industri pupuk yang telah dijalankan sejak awal tahun melalui reformasi sistem subsidi, deregulasi distribusi, dan percepatan pembayaran subsidi di awal tahun.

Rahmad menuturkan, kebijakan tersebut mampu menurunkan biaya produksi hingga 26 persen serta berpotensi menambah volume pupuk bersubsidi sekitar 700 ribu ton secara bertahap. Upaya ini juga diperkirakan menghemat keuangan negara hingga Rp 10 triliun.

Pemerintah menargetkan reformasi industri pupuk berjalan beriringan dengan pembangunan tujuh pabrik baru hingga 2029, lima di antaranya diproyeksikan rampung lebih awal. Langkah ini diharapkan memperkuat ketersediaan pupuk nasional dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi. Langkah ini dinilai sebagai keputusan bersejarah yang menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap petani sekaligus memperkuat upaya menuju swasembada pangan berkelanjutan.

Pupuk Indonesia menilai kebijakan tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap keterjangkauan pupuk dan daya beli petani. Dengan harga yang lebih rendah, petani diharapkan semakin mudah memperoleh pupuk untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian di berbagai daerah.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap petani. Sejalan dengan pemerintah, kami berkomitmen memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Perseroan kini tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi HET terbaru berjalan sesuai ketentuan. Sosialisasi kebijakan dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh rantai distribusi, terutama Penerima Pada Titik Serah (PPTS), agar pelaksanaan di lapangan berlangsung optimal dan tidak mengganggu ketersediaan pupuk.

Per 22 Oktober 2025, stok pupuk subsidi nasional tercatat mencapai 1.101.807 ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun. Perseroan juga memastikan seluruh proses distribusi berjalan normal dan terkendali di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami memastikan pasokan dan distribusi pupuk tetap aman agar kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia,” kata Rahmad.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kebijakan, Pupuk Indonesia menerapkan pengawasan distribusi berbasis digital melalui sistem i-Pubers dan Command Center. Kedua sistem ini memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, dan transaksi penebusan secara real-time di seluruh Indonesia.

Rahmad menegaskan, koordinasi dengan berbagai pihak akan diperkuat guna memastikan penyaluran pupuk berlangsung tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan HET yang baru. Penurunan HET pupuk subsidi juga sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk merevitalisasi pabrik pupuk dalam negeri yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui efisiensi produksi dan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau.

Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengumumkan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025, yang mencakup jenis dan harga pupuk baru sebagai berikut:

- Urea: Rp1.800/kg (Rp90.000 per sak 50 kg)

- NPK: Rp1.840/kg (Rp92.000 per sak 50 kg)

- NPK untuk kakao: Rp2.640/kg (Rp132.000 per sak 50 kg)

- ZA: Rp1.360/kg (Rp68.000 per sak 50 kg)

- Organik: Rp640/kg (Rp25.600 per sak 40 kg).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen yang mulai berlaku hari ini. Kebijakan tersebut dijalankan atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari langkah revitalisasi sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan, keputusan ini merupakan tonggak penting dalam sejarah pertanian Indonesia. Penurunan harga dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan hasil efisiensi tata kelola dan reformasi regulasi pupuk di seluruh lini produksi dan distribusi.

“Hari ini diumumkan atas arahan Bapak Presiden. Atas perintah Bapak Presiden, harga pupuk turun 20 persen dan berlaku mulai hari ini. Ini berita gembira bagi seluruh petani Indonesia,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Penurunan harga tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan baru itu, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi di seluruh Indonesia ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea: Rp1.800 per kilogram

- Pupuk NPK Phonska: Rp1.840 per kilogram

- Pupuk NPK untuk kakao: Rp2.640 per kilogram

- Pupuk Organik Petroganik: Rp640 per kilogram

- Pupuk ZA khusus tebu: Rp1.360 per kilogram

Amran menjelaskan, perubahan besar ini dimungkinkan karena sistem subsidi kini dialihkan dari hilir ke hulu, yakni pada bahan baku. Dengan cara ini, pemerintah menghemat bunga bank dan biaya operasional hingga triliunan rupiah tanpa mengurangi kualitas pupuk.

“Dulu subsidi di hilir, sekarang kami geser ke hulu. Kita hemat bunga bank, efisienkan biaya operasional, dan tidak lagi memakai sistem cost plus yang hanya menguntungkan pabrik tua. Semua ini atas perintah Bapak Presiden,” kata Amran.

Kementan juga memangkas regulasi berbelit dalam distribusi pupuk. Jika sebelumnya peredaran harus ditandatangani 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota, kini jalur distribusi dipersingkat langsung dari pabrik ke petani. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi pelanggaran harga di lapangan. Kementan telah mencabut izin lebih dari dua ribu kios pupuk yang terbukti menjual di atas HET.

“Kami imbau seluruh pengecer dan distributor, jangan coba-coba menaikkan harga. Bila ada pelanggaran, izinnya kami cabut dan kami proses hukum. Ini menyangkut hajat hidup petani Indonesia,” ujarnya.

Amran menyampaikan, langkah penurunan harga pupuk ini juga memperkuat target swasembada pangan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo dalam empat tahun ke depan. Ia memastikan kualitas pupuk tetap terjaga, bahkan ditingkatkan, seiring efisiensi dan efektivitas pengelolaan industri pupuk nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga ayam ras dan cabai nasional masih stabil dengan posisi di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menjelaskan, rata-rata harga ayam ras saat ini berada di angka Rp39.200 per kilogram dari HET Rp40.000. Untuk cabai, harga rata-rata nasional tercatat Rp52.900 per kilogram dari HET Rp55.000.

Kedua komoditas tersebut sempat mengalami penurunan tajam, namun kini berada pada level yang dianggap ideal bagi produsen dan konsumen. “Ayam ras HET-nya Rp40 ribu, sekarang harga rata-rata nasional Rp39.200. Cabai HET-nya Rp55 ribu, saat ini harganya Rp52.900, jadi masih di bawah HET,” ujar Budi di Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

Ia menerangkan, harga ayam ras sempat menyentuh level terendah di kisaran Rp33 ribu hingga Rp34 ribu per kilogram. Kondisi serupa juga terjadi pada cabai yang sempat turun hingga Rp33 ribu sebelum kembali naik mendekati harga normal.

Budi menilai, pergerakan harga tersebut masih berada dalam rentang wajar. Pemerintah, kata dia, akan terus menjaga stabilitas melalui langkah-langkah pengendalian di lapangan agar fluktuasi tidak berdampak pada beban masyarakat maupun pelaku usaha.

Selain memantau dua komoditas utama tersebut, Kementerian Perdagangan juga mencatat tren penurunan harga beras. Berdasarkan pantauan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga beras secara nasional cenderung menurun dari bulan ke bulan dan dari hari ke hari.

Kementerian dan lembaga terkait telah menyepakati pelaksanaan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di sejumlah wilayah yang masih mencatat kenaikan terbatas. Budi menegaskan, upaya kolaboratif lintas sektor menjadi kunci agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pada saat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pengendalian harga pangan dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, Perum Bulog, serta Kemendag. Hal ini demi memastikan harga beras dan komoditas strategis lainnya tetap berada di bawah HET. Setiap distributor, pedagang, serta pengecer diimbau menaati regulasi tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pencabutan izin 2.039 kios pupuk bersubsidi yang diduga menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah telah menyiapkan pengganti kios resmi dan mekanisme distribusi yang terkontrol sehingga pupuk tetap sampai ke tangan petani.

“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujar Amran, dikutip Rabu (15/10/2025).

Ia menjelaskan, langkah tegas ini bertujuan memperbaiki sistem distribusi agar lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada petani. Distribusi pupuk bersubsidi telah disesuaikan dengan puncak musim tanam pada Desember hingga Januari, sehingga ketersediaan pupuk tetap terjamin.

Pemerintah menyiapkan total 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri dari pupuk Urea dan NPK, dengan realisasi hingga Oktober mencapai 5,9 juta ton. Penyederhanaan alur distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak instansi kini dilakukan langsung dari Kementan ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.

Kementan juga memperkuat pengawasan berbasis digital melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan nasional serta melindungi petani dari praktik kecurangan distribusi.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (PI), Rahmad Pribadi, menyampaikan pihaknya menindaklanjuti identifikasi kios bermasalah sesuai arahan Mentan Amran.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem. Kedua, tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” ujar Rahmad.

Ia menambahkan, bila seluruh kios di satu kecamatan dikenai sanksi, perusahaan menyiapkan mekanisme khusus agar petani tetap bisa menebus pupuk bersubsidi. Data terbaru menunjukkan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional mencapai 62,34 persen dari total alokasi 9,55 juta ton.