REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyakita terimbas kelangkaan bahan baku plastik. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan terdapat sedikit kenaikan harga Minyakita, namun tidak ada kelangkaan stok di pasar.

“Ya, ada (harga) sedikit naik. Karena, kan, imbas dari mereka (Minyakita) kemasannya plastik semua. Tapi tidak ada namanya kelangkaan,” kata Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Harga Minyakita di beberapa wilayah per April 2026 terpantau berada di kisaran Rp 15.800-Rp 15.900 per liter, atau sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah senilai Rp 15.700 per liter. Kenaikan ini disebabkan kendala biaya produksi kemasan plastik dan distribusi yang merupakan salah satu dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Budi menilai persoalan yang terjadi saat ini adalah munculnya persepsi bahwa kenaikan harga atau berkurangnya stok Minyakita otomatis berarti minyak goreng langka secara umum. Minyakita pun dianggap sebagai satu-satunya indikator terhadap naik turunnya harga minyak goreng baik minyak goreng jenis premium maupun curah.

“Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi tidak ada namanya minyak goreng itu langka. Karena orang melihat bukan minyak gorengnya, yang dilihat itu Minyakita,” kata Budi.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita tidak ada, (dibilang) langka, padahal, kan, banyak. Ada minyak second brand. Kita minta produsen membuat minyak second brand. Kemudian juga ada minyak premium,” ujarnya.

Ia pun memastikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional dan ritel modern untuk memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, Budi juga menyebut usulan menambah kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita menjadi 65 persen masih memungkinkan lantaran selama ini beberapa produsen kerap menyetor lebih dari 35 persen.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025, kewajiban minimal distribusi Minyakita oleh BUMN pangan saat ini sebesar 35 persen. Artinya, peningkatan kuota di atas angka tersebut masih dimungkinkan.

“Tadi saya telpon Pak Dirut Bulog, telepon Dirut RNI. Jadi di Permendag itu kan minimal 35 persen. Minimal, yang mau 65 persen, 70 persen, itu tidak ada masalah,“ kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerapan mandatori biodiesel B50 pada semester II 2026 menghadapi tantangan terkait ketersediaan bahan baku minyak mentah sawit atau crude palm oil (CPO).

Pasokan CPO dinilai belum cukup untuk menopang lonjakan kebutuhan, sehingga berpotensi menekan ekspor dan memicu persaingan pasokan dalam negeri.

Peneliti Sawit Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha, menyebut produksi minyak sawit nasional saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi tambahan kebutuhan biodiesel pada level B50.

Kondisi ini terjadi di tengah tingginya permintaan dari pasar ekspor serta kebutuhan domestik lain seperti pangan dan oleokimia.

"Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out, di mana alokasi CPO akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Menurut dia, apabila kebijakan B50 diimplementasikan dalam waktu dekat, penyesuaian yang paling mungkin terjadi adalah penurunan volume ekspor CPO.

Hal ini karena prioritas pemenuhan kebutuhan domestik, khususnya untuk program biodiesel, akan menyerap porsi lebih besar dari produksi nasional.

Selain itu, fluktuasi harga minyak bumi dan CPO turut menambah kompleksitas pengambilan kebijakan.

Ketika harga minyak dan sawit bergerak dinamis, pemerintah menghadapi dilema dalam menentukan waktu dan skala peningkatan mandatori biodiesel, misalnya dari B40 ke B50, agar tetap efisien secara ekonomi dan tidak menimbulkan distorsi pasar.

Eugenia menambahkan, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO dalam negeri secara signifikan.

Hal ini menuntut penyesuaian terhadap efektivitas kebijakan domestic market obligation (DMO).

Dalam kondisi saat ini, skema DMO masih relevan sebagai instrumen untuk menjamin ketersediaan pasokan domestik, khususnya untuk kebutuhan strategis seperti minyak goreng dan biodiesel.

Menurut dia, ke depan DMO perlu diperkuat dengan desain kebijakan yang lebih tegas.

"DMO sebaiknya diposisikan sebagai kewajiban domestik yang bersifat tegas (domestic-first obligation), yaitu produsen wajib menyediakan volume tertentu di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan, tanpa bergantung pada keputusan ekspor," ucap Eugenia yang juga anggota KPPU 2024-2029 ini.

Di sisi lain, untuk menjaga insentif bagi produsen, skema ini dapat dikombinasikan dengan mekanisme berbasis kinerja. Misalnya, rasio DMO terhadap ekspor dibuat lebih fleksibel.

Produsen yang mampu meningkatkan produksi dan ekspor dapat memperoleh rasio DMO lebih rendah, sementara yang stagnan menghadapi rasio lebih tinggi.

Pendekatan ini dinilai dapat menciptakan insentif bagi ekspansi produksi sekaligus disinsentif bagi stagnasi.

Dengan demikian, DMO tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian pasokan, tetapi juga mendorong peningkatan produksi serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor.

"Peningkatan mandatori biodiesel belum tentu menjamin ketahanan energi apabila tidak didukung oleh ketersediaan bahan baku yang memadai dan berkelanjutan," kata dia.

Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya perbaikan sektor hulu, khususnya di tingkat kebun.

Produktivitas perkebunan sawit perlu ditingkatkan agar mampu mengimbangi kenaikan kebutuhan, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

"Tanpa peningkatan produktivitas, tekanan terhadap pasokan CPO akan semakin besar dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan pasar global," ucapnya.

Eugenia pun berharap, kebijakan pemerintah diarahkan pada perbaikan fundamental sektor hulu, seperti program peremajaan (replanting), peningkatan kualitas bibit, praktik budidaya yang lebih efisien, serta dukungan bagi petani.

"Dengan demikian, peningkatan permintaan akibat kebijakan energi dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga ketahanan energi dan stabilitas industri sawit dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan opsi skema DMO untuk komoditas CPO guna memenuhi kebutuhan produksi campuran solar dengan biodiesel berbasis sawit 50 persen atau B50.

Penerapan mandatori biodiesel B50 pada semester II-2026 akan menambah kebutuhan CPO untuk sektor energi.

Sejauh ini, produksi CPO nasional mencapai 46 juta ton per tahun, dengan 20 juta ton diolah di dalam negeri dan 26 juta ton diekspor.

Sementara itu, implementasi B50 diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 5,3 juta ton CPO.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat intervensi pasar minyak goreng dengan mengandalkan peran badan usaha milik negara (BUMN) pangan sebagai pengelola Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah tersebut ditempuh untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Bapanas bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan ID FOOD mengarahkan penguatan stok negara agar intervensi dapat dilakukan langsung di lapangan. Pemerintah menilai pengalaman krisis minyak goreng beberapa tahun lalu tidak boleh terulang, terutama ketika Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia.

“Masih ingat tidak? Minyak goreng dulu pernah langka. Masuk akal tidak bisa terjadi itu, tapi kita produsen terbesar dunia. Tahun ini ditindak. Tidak ada imbauan,” kata Amran dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh mata rantai pangan tumbuh secara seimbang. Pemerintah memandang BUMN lebih efektif digunakan sebagai instrumen stabilisasi ketika terjadi gejolak pasokan maupun harga di pasar.

“Ini kita bekerja untuk rakyat, untuk produsen, untuk konsumen, untuk pedagang supaya tumbuh bersama. Setiap ada kekosongan, BUMN yang isi,” ujar Amran.

Langkah percepatan intervensi tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Aturan itu mewajibkan produsen menyalurkan MinyaKita paling sedikit 35 persen dari realisasi domestic market obligation (DMO) kepada Perum Bulog dan/atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1.

Pemerintah mencatat lonjakan signifikan stok DMO minyak goreng yang dikelola negara. Jika sebelumnya BUMN hanya menguasai sekitar 60–70 ribu kiloliter, kini volumenya meningkat menjadi 700 ribu kiloliter yang berada di Bulog dan ID FOOD.

“Dulu DMO kecil, sekarang 700 ribu kiloliter. Minyak goreng ada di Bulog dan ID FOOD. Jadi pemerintah harus hadir,” tutur Amran.

Penguatan peran negara dinilai krusial mengingat besarnya produksi sawit nasional. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2024 mencapai 45,44 juta ton, dengan volume ekspor sebesar 22,98 juta ton. Pangsa ekspor Indonesia di pasar global mencapai 48,38 persen.

Amran menilai operasi pasar menjadi konsekuensi logis ketika terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah memilih mengambil peran sebagai stabilisator untuk meredam gejolak harga dan melindungi masyarakat luas. “Kita ingin menjadi stabilisator, menjadi penengah untuk meredam harga yang bergejolak. Itu tujuan seluruh kebijakan yang kita ambil,” ucapnya.

Saat ini, stok CPP minyak goreng berupa MinyaKita yang dikelola Bulog dan ID FOOD tercatat sekitar 7 ribu kiloliter per 22 Januari 2026. Pemerintah memastikan stok tersebut siap digelontorkan untuk operasi pasar sesuai kebutuhan menjelang HBKN.

Harga MinyaKita telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024, mulai dari tingkat distributor hingga konsumen, dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp 15.700 per liter. Pemerintah menegaskan pengawasan akan diperketat agar intervensi BUMN benar-benar menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi produksi batu bara pada 2026 sebagai upaya menaikkan harga batu bara di pasar internasional.

“Nanti itu yang ditahan produksinya. Jadi penurunan produksi, karena harga (batu bara) kan jebol,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Tri membuka kemungkinan produksi batu bara pada 2026 berada di bawah 700 juta ton. Namun, ia belum menentukan angka pasti seberapa besar pengurangan yang akan dilakukan Kementerian ESDM.

Pada 2024, total produksi batu bara mencapai 836 juta ton, atau sekitar 117 persen dari target 710 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 233 juta ton disalurkan ke pangsa industri domestik (domestic market obligation / DMO) dan 48 juta ton untuk stok dalam negeri, sebagaimana tercantum di laman resmi Kementerian ESDM.

Pada tahun yang sama, Indonesia mengekspor 555 juta ton batu bara atau setara 33–35 persen dari total konsumsi dunia.

“Realisasi untuk tahun ini, sampai akhir tahun (2025), diperkirakan sekitar 750-an juta ton,” ujar Tri.

Dengan demikian, realisasi produksi batu bara 2025 lebih rendah hampir 100 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Tri menegaskan, rencana pengurangan produksi pada 2026 bertujuan mengendalikan harga batu bara di pasar internasional.

“Supaya harganya terangkat lagi. Yang ideal itu produksi besar, harganya bagus. Ideal,” ujarnya.

Harga Batu Bara Acuan (HBA) periode pertama November 2025 turun menjadi 103,75 dolar AS per ton dari 109,74 dolar AS per ton pada periode kedua Oktober 2025.

Sementara itu, ekspor komoditas batu bara sejak Januari hingga Juli 2025 menurun 21,74 persen menjadi 13,82 miliar dolar AS, sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Padahal, pada periode yang sama tahun 2024, nilai ekspor batu bara tercatat sebesar 17,66 miliar dolar AS.

Antara