JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebut produsen plastik dalam negeri menjamin stok plastik aman.

Pernyataan itu, Agus sampaikan usai mengumpulkan para pelaku industri plastik dari tingkat hulu, hilir, hingga daur ulang pada Kamis (16/4/2026).

Pertemuan itu membicarakan kondisi rantai pasok bahan baku petrokimia hingga mitigasi dampak perang di Asia Barat yang menutup Selat Hormuz, mengakibatkan pasokan bahan baku plastik, nafta terputus.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah,” ujar Agus dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip Jumat (17/4/2026).

Menurut Agus, pelaku industri yang menghadiri pertemuan itu berkomitmen menjaga suplai plastik, terutama untuk industri kecil.

Pihaknya memahami, perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mengganggu struktur harga plastik dalam negeri.

Harga plastik naik karena biaya logistik dan angkutan meningkat, penerapan surcharge (biaya tambahan) premium, hingga pengiriman yang membutuhkan waktu lebih lama.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” kata Agus.

Lebih lanjut, Agus menekankan situasi geopolitik saat ini menjadi pelajaran penting untuk membangun kemandirian industri petrokimia dalam negeri.

Bahan baku berbagai komoditas perlu disediakan di dalam negeri sehingga tidak bergantung pada negara lain.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” tutur Agus.

Minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) misalnya, bisa digunakan sebagai substitusi nafta.

Meski saat ini harga CPO relatif mahal, namun produk perkebunan itu bisa menjadi pilihan yang dinilai layak untuk dikembangkan guna menekan ketergantungan impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” ucap Agus.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, keterbatasan pasokan bahan baku membuat persaingan antarnegara dalam mendapatkan bahan baku petrokimia akan semakin ketat.

Ia mengaku menerima usulan dari para produsen agar industri tanah air bisa mendapatkan bahan baku yang berkualitas dan bisa meningkatkan daya saing.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” kata Agus.

Adapun pertemuan dihadiri Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo.

Lalu, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), dan lainnya.

Adapun harga plastik mulai merangkak naik sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu.

Perang lalu bergulir dengan menutup Selat Hormuz, mengakibatkan rantai pasok produk minyak bumi dan petrokimia terputus.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Reynaldi Sarijowan menyebut harga plastik naik tajam dalam beberapa pekan terakhir.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng meski biaya produksi melonjak di tengah kenaikan harga plastik kemasan.

"Sekarang kan masih bisa (HET masih sama). Memang itu kan fungsinya untuk menstabilkan harga. Biar harga yang lain enggak naik," ujar Budi di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Saat ini, pemerintah menetapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter, sementara untuk minyak goreng merek Minyakita dipatok Rp15.700 per liter. Kebijakan ini menjadi acuan utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Budi menegaskan kebijakan tersebut tetap dipertahankan di tengah tekanan biaya, termasuk dari sisi kemasan plastik yang belakangan mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah, kata dia, akan mengupayakan stabilisasi dari sisi distribusi agar harga tidak ikut terdorong naik.

Dalam kesempatan sama, ia juga menyinggung upaya penguatan distribusi melalui skema domestic market obligation (DMO) yang mengatur penyaluran minyak goreng ke dalam negeri.

Menurut Budi, distribusi minyak goreng tidak hanya mengandalkan satu jalur. Pemerintah tetap mendorong keterlibatan BUMN dan swasta secara bersamaan agar pasokan tetap terjaga.

"Kita kan juga memberdayakan. Banyak kan distributor yang swasta juga jalan. Jadi semua jalan bareng. Enggak ada masalah," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga meminta agar pasokan minyak goreng, khususnya Minyakita, tetap tersedia di pasar rakyat.

"Supaya di pasar-pasar rakyat itu juga harus diisi. Jadi sekarang Bulog aja udah tinggi itu (penyalurannya) di atas 35 persen," ujarnya.

Menteri Pertanian (Mentan) merangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan HET minyak goreng meski terjadi lonjakan harga plastik yang berdampak pada biaya distribusi.

Kenaikan harga plastik sendiri dipicu oleh gangguan pasokan bahan baku nafta yang sebagian besar masih diimpor, terutama dari Timur Tengah. Kondisi geopolitik global turut mempersempit pasokan dan mendorong biaya produksi naik.

Di lapangan, sejumlah pedagang mengeluhkan kenaikan harga minyak goreng, khususnya curah, yang disebut ikut terdorong mahalnya kemasan plastik. Bahkan, harga minyak goreng curah di beberapa pasar dilaporkan menembus Rp23 ribu per kilogram.

Selain itu, pasokan Minyakita juga sempat tersendat di sejumlah daerah, sehingga mendorong harga di atas HET. Pemerintah pun mempertimbangkan penguatan distribusi melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog, ID Food, dan PT Agrinas Palma Nusantara.

[Gambas:Youtube]

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan waktu pengiriman bahan baku industri petrokimia salah satunya untuk membuat plastik kini bertambah hingga 50 hari akibat gangguan di kawasan Selat Hormuz.

"Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi," ujar Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (17/4).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran dampak dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, terhadap rantai pasok bahan baku petrokimia dan industri plastik nasional.

Kemenperin sendiri telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik guna membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Dari pertemuan tersebut, Agus menyebut pelaku industri menyampaikan optimisme terkait ketersediaan stok plastik di dalam negeri, meski pemerintah tetap mencermati perkembangan global.

"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini," katanya.

[Gambas:Youtube]

Meski stok dinilai masih aman, Kemenperin mengakui gejolak di Selat Hormuz telah memicu distorsi pada struktur harga plastik di dalam negeri. Kenaikan biaya logistik, freight pelabuhan, hingga tambahan biaya surcharge menjadi faktor yang mendorong penyesuaian harga.

Selain itu, keterlambatan pengiriman bahan baku dari luar negeri turut memperbesar tekanan biaya produksi industri.

Dalam forum tersebut, pelaku industri juga menyatakan komitmennya menjaga kesinambungan suplai plastik, terutama bagi pelaku usaha kecil agar tetap mampu bersaing di pasar.

Agus menilai situasi global saat ini menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku domestik.

"Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi," ujarnya.

Pemerintah turut menyinggung perlunya menjaga daya tarik subsektor petrokimia agar tetap diminati investor. Salah satu aspek yang dinilai krusial adalah perlindungan pasar domestik dari tekanan produk impor.

Di sisi lain, pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi dan industri petrokimia.

Pertemuan tersebut juga mengungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, seperti minyak sawit mentah (drude palm oil/CPO). Meski masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian, opsi ini dinilai perlu terus dieksplorasi untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang," kata Agus.

Menperin Agus menyebut persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat di tengah kondisi geopolitik saat ini.

"Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah asosiasi dan pelaku industri, antara lain INAPLAS, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, Indorama Group, hingga berbagai asosiasi industri plastik dan daur ulang lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lonjakan harga plastik memberikan tekanan pada industri manufaktur. Gangguan rantai pasok global mulai berdampak langsung pada ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Kenaikan ini mencerminkan ketergantungan tinggi industri terhadap impor bahan baku. Founder & Chairman Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan, lonjakan harga plastik terjadi akibat terganggunya pasokan bahan baku impor. “Hal ini mencerminkan gangguan pasokan bahan baku impor yang menjadi input utama berbagai sektor manufaktur,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai kondisi ini bukan sekadar kenaikan harga, tetapi indikasi awal krisis stok bahan baku. Selain plastik, gangguan juga terjadi pada bahan kimia seperti sulfur dan acid, logam seperti aluminium, hingga material kritikal seperti helium.

“Banyak dari material tersebut sulit disubstitusi dalam jangka pendek, sehingga berdampak langsung pada proses produksi,” kata Setijadi.

Ketergantungan terhadap impor dinilai memperbesar risiko. Lebih dari 70 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih dipenuhi dari luar negeri, terutama di sektor kimia dan petrokimia.

Menurut Setijadi, gangguan ini bersifat multimaterial shortage atau terjadi pada banyak jenis bahan baku sekaligus. Dampaknya tidak hanya menaikkan harga, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan material di pabrik.

Dalam jangka pendek, kondisi ini dapat meningkatkan lead time, menekan kapasitas produksi, hingga mendorong kenaikan harga produk di pasar. Risiko tersebut dapat mengganggu kontinuitas produksi jika tidak diantisipasi.

Setijadi mengingatkan, tanpa mitigasi cepat, gangguan ini bisa menjadi hambatan struktural bagi industri. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok nasional.

SCI merekomendasikan sejumlah langkah, mulai dari diversifikasi sumber pasokan hingga penguatan industri bahan baku dalam negeri. Selain itu, peningkatan visibilitas rantai pasok dan pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini.

Pengembangan alternatif bahan baku juga dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pada material tertentu. Upaya ini memerlukan kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah.

Penguatan sektor hulu domestik menjadi kunci jangka panjang. Integrasi rantai pasok dari hulu hingga hilir diharapkan mampu meningkatkan daya tahan industri terhadap tekanan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengumpulkan pelaku industri plastik dari hulu hingga hilir untuk merespons dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku petrokimia, terutama di kawasan Selat Hormuz. Pertemuan tersebut juga melibatkan industri daur ulang untuk memetakan kondisi terkini dan langkah mitigasi bersama.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, forum ini menjadi ajang konsolidasi di tengah tekanan global terhadap logistik dan distribusi bahan baku. Pelaku industri menyampaikan kondisi stok, tantangan operasional, serta strategi menjaga kesinambungan pasokan di dalam negeri.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata ‘seharusnya’, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Agus di Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaku industri juga berkomitmen menjaga suplai plastik, terutama bagi industri kecil, agar tetap mampu memproduksi barang yang kompetitif di pasar. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor manufaktur berbasis plastik di tengah tekanan eksternal.

Kemenperin mengidentifikasi adanya distorsi harga produk plastik di pasar domestik akibat gejolak geopolitik. Kenaikan biaya logistik, biaya pengiriman (freight), serta surcharge premium mendorong penyesuaian harga di tingkat industri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ujar Agus.

Situasi tersebut mendorong pemerintah mempercepat penguatan struktur industri petrokimia nasional, terutama dari sisi ketersediaan bahan baku domestik. Ketergantungan terhadap impor dinilai menjadi titik lemah yang perlu dikurangi.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” tutur Agus.

Dalam forum tersebut, investor juga menyampaikan harapan agar subsektor petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Perlindungan pasar domestik dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi dan daya saing industri.

Pemerintah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan bahan baku industri petrokimia dan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan tetap terjaga tanpa mengganggu sektor lain yang juga strategis.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk crude palm oil (CPO), meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” kata Agus.

Pertemuan tersebut juga mengungkap potensi pemanfaatan bahan baku substitusi nafta dari sumber domestik seperti CPO. Opsi ini masih menghadapi tantangan dari sisi harga, tetapi dinilai relevan untuk diversifikasi sumber bahan baku.

Agus menilai persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia akan semakin ketat di tengah situasi geopolitik saat ini. Pelaku industri pun mendorong akses terhadap bahan baku berkualitas guna meningkatkan daya saing produk nasional.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” ujar Menperin.

Pertemuan tersebut dihadiri berbagai asosiasi dan pelaku industri, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), serta perusahaan seperti Chandra Asri, Lotte Chemical, dan Indorama Group. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan upaya kolaboratif menjaga stabilitas industri plastik nasional.

Langkah konsolidasi ini memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tekanan global. Upaya menjaga pasokan dan daya saing dinilai menjadi kunci menjaga kinerja manufaktur tetap stabil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, terdapat potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 9.000 karyawan di 10 perusahaan.

Said mengatakan, bayang-bayang PHK itu datang karena 10 perusahaan itu terdampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang mengakibatkan rantai pasok bahan baku terganggu serta kenaikan biaya energi.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

Said mengaku belum bisa mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut karena tidak diperbolehkan anggota serikat pekerja di sana.

Ia hanya menyebut, sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang industri plastik dan industri tekstil.

Kedua sektor ini terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) industri yang tidak disubsidi pemerintah dan mengikuti harga pasar.

Mereka juga terpukul akibat bahan baku impor yang sulit didapatkan imbas perang dan penutupan Selat Hormuz.

“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery-nya akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” ujar Said.

Industri garmen dan tekstil misalnya, mengandalkan bahan baku impor dari India, Australia, dan AS yang kini melonjak tajam karena perang.

Kemudian, industri plastik juga ikut terpukul karena harga bahan baku naik imbas pasokan dari negara-negara Teluk terputus.

Padahal, produk plastik digunakan dalam berbagai komoditas termasuk kendaraan bermotor dan elektronik seperti radio dan televisi.

Kedua sektor industri itu akan melakukan efisiensi internal lantaran biaya produksi meningkat.

“Untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan,” tuturnya.

Said mengatakan, informasi mengenai ancaman PHK ini KSPI terima dari para serikat buruh yang berdiskusi dengan manajemen perusahaan mengenai dampak perang.

“Ini akan terlihat di tiga bulan ke depan,” kata Said.

Berkaca dari situasi tersebut, KSPI meminta pemerintah tidak menaikkan BBM industri dengan memberikan subsidi jangka pendek sekitar dua hingga tiga bulan.

Kemudian, jika setelah tiga bulan perang mereda rantai pasok dan harga bahan baku diharapkan kembali normal.

Selain itu, KSPI juga meminta pemerintah menurunkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 atau 9 persen.

Penurunan pungutan pajak diharapkan membuat perusahaan bisa tetap memasarkan tanpa menaikkan harga produknya.

“Kalau barang tetap bisa dijual dengan tidak menaikkan harga barang maka produksi akan tetap berjalan, tidak perlu melakukan efisiensi pengurangan karyawan,” tutur Said.

Sebagaimana diketahui, perang di Asia Barat telah berlangsung selama lebih dari satu bulan.

Gejolak geopolitik itu membuat harga minyak dunia melejit, mengerek harga berbagai komoditas lain karena biaya logistik menjadi mahal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom mengatakan bahwa kenaikan harga plastik secara drastis bukan hanya menjadi beban bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga membuat beban berlebih bagi para konsumen, yang daya belinya memang belum pulih. Ekonom membagikan tips untuk menyiasati harga plastik yang mahal.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Wisnu Setiadi Nugroho menyatakan bahwa kombinasi masalah operasional bagi pengusaha dan beban bagi masyarakat menjadi suatu pertanda bagi para pelaku UMKM untuk berjaga-jaga. Apabila tidak waspada, maka terdapat risiko turunnya performa atau bahkan kebangkrutan bagi para UMKM.

“Kita harus menyadari bahwa UMKM Indonesia sangat bergantung pada plastik, mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja,” ucapnya, seperti dikutip dari situs resmi UGM, Kamis (16/4/2026).

Wisnu menyatakan bahwa para pihak yang terkait harus segera menyiapkan strategi adaptasi sebagai langkah mitigasi masalah itu.

Wisnu memberikan sejumlah tips bagi para pelaku usaha untuk menyiasati harga plastik yang mahal. Pertama, UMKM dapat mulai memilih kemasan alternatif yang memiliki harga lebih stabil dan juga berbasis lokal, seperti kertas, besek bambu, atau kemasan dari singkong, yang juga lebih ramah lingkungan.

Selain mencari kemasan baru, para pelaku usaha dapat menyiasati kenaikan harga dengan mendesain ulang kemasan mereka. Salah satu cara yang disebutkannya adalah dengan mengurangi ketebalan atau ukuran plastik, asalkan tanpa mengurangi kualitas keamanan produk.

Kemudian, para pelaku UMKM juga dapat sedikit mengubah model bisnisnya, misalnya dengan adanya sistem pembelian dengan membawa wadah sendiri. Hal itu dapat dibarengi dengan adanya insentif berupa sedikit potongan harga kepada konsumen.

“Cara ini bisa mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai,” ujar Wisnu.

Penyebab Harga Plastik Naik

Menurutnya, penyebab harga plastik naik, yang bahkan naik hingga 100%, adalah karena adanya permasalahan pada rantai nilai petrokimia akibat dari perang yang dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran di wilayah Asia Barat atau Timur Tengah.

Perang itu membuat Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran distribusi energi paling vital di dunia, menjadi tersendat dan, bahkan, tertutup. Hal itu pun membuat harga minyak global, termasuk minyak mentah, menjadi meningkat secara tinggi.

Kemudian, hal itu juga berpengaruh terhadap pasokan bahan baku plastik, yaitu polimer seperti polietilena dan polipropilena. Kedua bahan itu merupakan bahan turunan dari minyak bumi, yang harganya meningkat. Dengan adanya kenaikan bahan baku tersebut, maka biaya produksi biji plastik juga turut melonjak.

Wisnu juga mengatakan bahwa alasan lain dari naiknya harga plastik adalah kondisi yang memprioritaskan penyaluran energi yang ada di tanah air. Saat ini, energi yang ada tidak difokuskan untuk produk-produk turunan petrokimia.

Sebaliknya, dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik, dia menyebut bahwa banyak negara eksportir atau pengolah minyak yang memprioritaskan ketersediaan bahan bakar untuk transportasi dan pemanas dibandingkan.

“Hal ini menyebabkan berkurangnya dan kelangkaan suplai biji plastik di pasar internasional,” ungkap Wisnu.

Ucapan senada juga disampaikan oleh pakar ekonomi energi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dessy Rachmawatie. Dia menilai bahwa harga plastik yang melambung adalah bagian dari fenomena inflasi yang mendorong biaya alias cost-push inflation, yang dalam hal ini adalah peningkatan biaya produksi di sektor energi.

Bukan hanya kenaikan harga dalam sektor manufaktur, dia menyebut bahwa inflasi jenis itu juga terjadi di sektor-sektor lain yang berkaitan.

Dia pun menyatakan bahwa kenaikan harga plastik juga dipengaruhi oleh dalam negeri, yaitu masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku plastik. Menurutnya, hingga kini, sekitar 50% hingga 60% kebutuhan bahan baku plastik masih didapat dari luar negeri.

Dengan adanya ketergantungan impor itu, Dessy menjelaskan bahwa industri tanah air menjadi sangat mudah terdampak oleh fluktuasi global.

“Ketika harga plastik naik hingga 30—100%, ini bukan lagi sekadar isu sektoral, melainkan sudah berimplikasi pada stabilitas ekonomi secara lebih luas, termasuk daya beli masyarakat,” tuturnya, seperti dikutip dari situs resmi UMY.

Maka dari itu, Dessy mendorong agar pemerintah terus memperkuat fondasi dari sektor industri nasional, khususnya di sektor hulu berbasis petrokimia.

Wisnu pun meminta pemerintah untuk membuat kebijakan yang komprehensif mengenai hal ini, bukan sekadar imbauan. Menurutnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi UMKM yang terdampak langsung. Penghapusan pajak impor sementara untuk bahan baku alternatif nonplastik pun juga dapat diterapkan.

Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah pengadaan program subsidi silang. Lalu, melalui berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah dapat mengintervensi pasar guna menstabilkan harga biji plastik secara domestik.

Wisnu pun menilai bahwa pemerintah harus mendorong perluasan sosialisasi kemasan alternatif, mendorong riset, memfasilitasi akses ke produsen kemasan ramah lingkungan memberikan pendampingan pengelolaan keuangan.

Harga nafta, bahan baku plastik yang merupakan turunan dari minyak mentah, memang telah naik signifikan sejak perang meletus pada akhir Februari 2026 lalu.

Berdasarkan data dari Trading Economics, harga nafta pada 28 Februari 2026 berada di angka US$588,2 per ton. Harga tersebut sempat melampaui level psikologis US$1.010,5 per ton pada 7 April 2026. Meski telah turun ke US$893,1 pada 11 April 2026, angka tersebut masih jauh lebih tinggi daripada kondisi pada permulaan perang. (Laurensius Katon Kandela)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi,” ujar Agus usai bertemu pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik, dikutip Jumat (17/4/2026).

Pemerintah, lanjut Agus, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO). Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Agus.

Agus juga menyampaikan, dari pertemuan dengan pelaku industri tersebut terungkap optimisme terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Agus.

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Agus juga menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat. Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya.

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari masih sulit dihindari. Padahal, saat ini harga plastik tengah melambung dan dampaknya terhadap lingkungan tidak bisa dianggap sepele.

Karena itu, penggunaan pengganti kantong plastik menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga lingkungan tetap sehat.

Selain makin mahal, kantong plastik tidak hanya sulit terurai, tetapi juga mengandung zat berbahaya yang dapat menyebar saat terkena panas matahari. Dalam jangka panjang, paparan zat tersebut berisiko memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit serius.

Untuk mengurangi dampak tersebut, kamu bisa mulai menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi volume sampah plastik.

Berikut beberapa alternatif pengganti kantong plastik yang bisa kamu gunakan sehari-hari.

1. Eco Bag (Reusable Bag)

Eco bag menjadi pilihan paling umum sebagai pengganti kantong plastik. Tas ini biasanya terbuat dari bahan sintetis yang kuat, ringan, dan dapat digunakan berkali-kali.

Selain itu, eco bag juga mudah terurai dibanding plastik biasa, sehingga lebih ramah lingkungan.

2. Tote Bag Kanvas

Tote bag berbahan kanvas tidak hanya praktis, tetapi juga stylish. Bahan seperti blacu cukup kuat untuk menahan beban belanjaan, sehingga cocok digunakan sehari-hari.

Kamu bisa memilih bahan sesuai kebutuhan agar tas lebih awet dan tahan lama.

3. Tas Oblong Anyam

Tas ini sering ditemui di pasar tradisional. Meski berbahan plastik, tas anyam memiliki daya tahan yang lebih kuat dan bisa digunakan berulang kali.

Selain itu, tas ini tahan air dan mampu membawa barang dalam jumlah banyak.

4. Tas Karung Goni

Tas berbahan goni atau jute menawarkan kesan alami dan ramah lingkungan. Meski tidak tahan air, tas ini sangat kuat dan mampu menahan beban berat.

Selain fungsional, tas ini juga terlihat unik dan fashionable.

5. Bio Cassava Bag (Kantong Singkong)

Kantong ini terbuat dari bahan alami seperti pati singkong yang mudah terurai. Secara tampilan, bio cassava bag mirip dengan plastik biasa, namun jauh lebih ramah lingkungan.

Selain itu, bahan ini bisa terurai oleh mikroorganisme tanah sehingga tidak mencemari lingkungan.

Beralih dari kantong plastik ke tas belanja ramah lingkungan adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja.

(ANN)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah gejolak Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi rantai pasok bahan baku petrokimia dan subsektor industri plastik nasional, pemerintah memastikan stok plastik dalam energi tetap aman.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita usai menggelar pertemuan bersama pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik untuk membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.

Pertemuan itu menghasilkan optimisme dari kalangan industri terhadap ketersediaan stok plastik di dalam negeri.

“Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini,” kata Menperin, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Jumat (17/4).

Selain itu, industri yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk menjaga kesinambungan suplai plastik, khususnya bagi pelaku industri kecil, agar produk-produk mereka tetap kompetitif di pasar.

Kemenperin juga memahami bahwa gejolak geopolitik di Selat Hormuz telah menyebabkan distorsi pada struktur harga produk plastik di dalam negeri. Penyesuaian harga dimungkinkan terjadi akibat kenaikan biaya logistik dan freight pelabuhan, pengenaan surcharge premium serta terganggunya waktu pengiriman bahan baku dari luar negeri.

“Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi” ungkap Menperin.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan bahwa situasi global saat ini menjadi pelajaran penting (lesson learned) untuk semakin memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, terutama dari sisi penyediaan bahan baku dalam negeri.

“Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa investor berharap agar subsektor industri petrokimia semakin menarik bagi penanaman modal baru. Salah satu faktor penting yang dinilai perlu diperkuat adalah perlindungan pasar domestik dari gempuran produk impor.

Pemerintah, lanjut Menperin, akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi, termasuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan kebutuhan bahan baku industri petrokimia.

Dalam pertemuan juga terungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, antara lain crude palm oil (CPO). Meski dari sisi harga masih relatif tinggi, opsi tersebut dinilai layak untuk terus dieksplorasi sebagai bagian dari strategi diversifikasi bahan baku dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

“Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang,” tutur Menperin.

Menutup keterangannya, Menperin menyampaikan bahwa dalam kondisi geopolitik saat ini, persaingan memperoleh bahan baku petrokimia antarnegara diperkirakan akan semakin ketat. Karena itu, pelaku industri mengusulkan agar Indonesia dapat mengakses bahan baku yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dan daya saing produknya

“Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global,” pungkasnya.

Adapun pada pertemuan tersebut, asosiasi dan pelaku industri yang hadir, antara lain Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Polytama Propindo, PT Polyplex Films Indonesia, PT Kofuku Plastic Indonesia, Indorama Group, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), PT Astina Indah Abadi, dan PT Bumi Lestari Unggul,

Selanjutnya, PT Selamat Anugrah Indonesia, PT Pelita Mekar Semesta, Indonesian Plastics Recyclers (IPR), Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI), Asosiasi Ekspor Impor Plastik Indonesia (AEIXIPINDO), Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (Rotokemas), PT Supernova Flexible Packaging, Asosiasi Plastik Akal Sehat Indonesia (PASTI), Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), PT Indopoly, serta Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut pasokan bahan baku plastik berupa nafta dari sejumlah negara alternatif seperti India, Afrika, hingga Amerika Serikat (AS) saat ini tengah dalam perjalanan menuju Indonesia.

"Harga plastik (mahal) itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah. Tapi kita sudah dapat alternatif dari India, Afrika dan Amerika," ujar Budi di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Kamis (16/4).

Nafta sendiri merupakan bahan baku utama industri petrokimia yang berasal dari hasil olahan minyak bumi. Bahan ini digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia lain yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika pasokan nafta terganggu, dampaknya langsung terasa ke berbagai sektor industri, terutama yang bergantung pada kemasan plastik.

Budi menjelaskan selama ini Indonesia masih bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah. Namun, konflik geopolitik yang terjadi membuat pasokan terganggu dan berdampak langsung pada kenaikan harga plastik di dalam negeri.

"Memang (pasokan nafta) masih dalam perjalanan. Tetapi industri kita jalan terus," lanjutnya.

Di tengah gangguan pasokan tersebut, pemerintah juga mulai mencari sumber bahan baku pengganti. Salah satunya dengan memanfaatkan gas LPG sebagai substitusi nafta untuk kebutuhan industri petrokimia.

"Nah, sekarang kita mencari juga LPG, kan bisa menggantikan nafta. Pakai LPG kita mencoba mencari dari Eurasia. Dari negara-negara di sekitar Rusia," ujar Budi.

Menurutnya, langkah diversifikasi sumber pasokan ini dilakukan agar industri dalam negeri tetap bisa berproduksi di tengah tekanan global. Budi menyebut pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai negara untuk memastikan ketersediaan bahan baku tetap terjaga.

"Kita sudah mencoba melakukan pendekatan. Dan mudah-mudahan segera selesailah krisis ini ya. Jadi mudah-mudahan plastik juga segera turun," ujarnya.

Kenaikan harga plastik belakangan ini dipicu terganggunya pasokan nafta sebagai bahan baku utama industri petrokimia. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dirasakan secara global akibat konflik di Timur Tengah.

Di dalam negeri, lonjakan harga terlihat cukup signifikan. Harga plastik kantong naik dari sekitar Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu per pak, sedangkan plastik kemasan melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu.

Bahkan, di beberapa kasus kenaikan harga dilaporkan mencapai 30 persen hingga 60 persen, bahkan ada yang tembus dua kali lipat karena keterbatasan stok.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyebut kondisi ini mulai menekan dunia usaha, terutama sektor yang bergantung pada bahan baku impor seperti plastik dan gas.

Ia memperingatkan gangguan rantai pasok berpotensi menghambat produksi di berbagai sektor, termasuk makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

[Gambas:Youtube]

Jakarta: Meningkatnya harga plastik dan dampaknya terhadap lingkungan membuat banyak orang mulai beralih ke gaya hidup ramah lingkungan. Kini, konsep zero waste atau tanpa limbah bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan di tengah pola konsumsi modern.

Kondisi ini membuka peluang besar bagi kamu yang ingin memulai usaha. Selain berpotensi cuan, bisnis tanpa plastik juga berkontribusi menjaga lingkungan.

Peluang bisnis zero waste

Meningkatnya kesadaran lingkungan membuat permintaan terhadap produk dan layanan minim limbah terus bertumbuh. Artinya, peluang bisnis di sektor ini semakin luas, bahkan bisa dimulai dari skala kecil.

Jika kamu sedang mencari ide usaha yang relevan dengan tren saat ini, berikut beberapa inspirasi bisnis tanpa plastik yang bisa dicoba seperti dirangkum dari laman World Clean Up Day.

1. Jasa perbaikan sepeda

Sepeda dikenal sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Namun, ketika rusak, banyak yang justru dibuang.

Jika kamu memiliki keahlian teknis, membuka jasa servis sepeda bisa menjadi peluang bisnis yang berkelanjutan. Kamu juga bisa memanfaatkan suku cadang bekas untuk mengurangi limbah.

2. Produk alternatif pengganti plastik

Produk sekali pakai menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar. Kamu bisa menghadirkan alternatif yang dapat digunakan berulang kali, seperti tas kain, kantong belanja, hingga pembungkus makanan ramah lingkungan. Bisnis ini cocok untuk kamu yang punya keterampilan kerajinan tangan.

3. Renovasi dan daur ulang furnitur

Banyak furnitur bekas berakhir di tempat pembuangan, padahal masih bisa digunakan kembali. Dengan sedikit kreativitas, kamu bisa memperbaiki dan mendaur ulang furnitur lama menjadi produk baru yang bernilai jual tinggi.

4. Budidaya cacing untuk kompos

Sampah organik masih menjadi masalah besar di banyak daerah. Budidaya cacing bisa menjadi solusi sekaligus peluang bisnis. Selain membantu pengolahan limbah, kamu juga bisa menjual pupuk kompos hasil budidaya tersebut.

5. Produksi sabun alami tanpa plastik

Sabun cair sering kali menggunakan kemasan plastik yang sulit didaur ulang. Kamu bisa memproduksi sabun batang alami tanpa kemasan atau dengan bahan ramah lingkungan. Produk ini semakin diminati karena praktis, ekonomis, dan lebih ramah lingkungan.

6. Konten edukasi gaya hidup ramah lingkungan

Jika kamu aktif di media sosial, berbagi edukasi tentang gaya hidup zero waste juga bisa menjadi peluang bisnis. Monetisasi bisa dilakukan melalui iklan, kerja sama brand, atau penjualan produk digital seperti e-book dan kursus.

7. Bisnis sewa dan berbagi barang

Konsumsi berlebihan menjadi penyebab utama meningkatnya limbah. Kamu bisa menawarkan layanan sewa barang, seperti peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, atau alat traveling. Konsep ini membantu mengurangi pembelian barang baru yang tidak terlalu sering digunakan.

8. Toko zero waste

Membuka toko tanpa kemasan plastik juga menjadi peluang menarik. Kamu bisa menjual produk isi ulang, alat rumah tangga ramah lingkungan, hingga kebutuhan sehari-hari tanpa kemasan. Toko ini bisa dimulai secara online untuk menekan biaya operasional.

Di tengah meningkatnya kesadaran akan lingkungan, bisnis tanpa plastik menjadi solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi bumi.

Dengan memulai dari langkah kecil, kamu bisa ikut berkontribusi mengurangi limbah sekaligus membangun usaha yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

(ANN)