#30 tag 24jam
GIMNI Usul MinyaKita Jadi Bantuan Tertutup Alih-alih Bikin Second Brand
GIMNI usul MinyaKita jadi bantuan tertutup untuk warga miskin guna menghindari kerugian negara dan salah sasaran subsidi akibat HET. [417] url asal
#minyakita-bantuan-tertutup #minyak-goreng-subsidi #harga-eceran-tertinggi #gimni-usulan #minyak-goreng-murah #subsidi-minyak-goreng #harga-minyak-sawit #kebijakan-het #distribusi-minyak-goreng #minyak
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/02/26 09:09
v/147804/
Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengusulkan agar MinyaKita tidak lagi dipasarkan secara bebas, melainkan dialokasikan khusus sebagai bantuan tertutup bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Skema ini dinilai lebih tepat sasaran sekaligus mengurangi potensi kerugian negara akibat kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang dianggap mendistorsi pasar.
Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakanpenjualan MinyaKita di pasar umum membuat subsidi dinikmati seluruh lapisan konsumen, termasuk kelompok mampu. Padahal, produk tersebut mestinya hanya berlaku bagi penduduk berpendapatan terendah.
Sahat juga menyoroti rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan akan memperbanyak minyak goreng second brand seiring dengan terbatasnya pasokan Minyakita di tengah tekanan kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
“Jadi second brand berhasil apabila MinyaKita itu khusus ditujukan kepada masyarakat yang kekurangan, itu satu. Yang kedua, kalau ada penjualan MinyaKita dengan harga rendah di luar, itu berarti pidana,” kata Sahat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Menurut Sahat, kebijakan HET MinyaKita di kisaran Rp15.700 per liter menciptakan selisih signifikan dibandingkan harga keekonomian yang diperkirakan sekitar Rp19.800 per liter. Selisih harga tersebut berdampak pada potensi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih rendah.
“Kalian tahu akibat harga HET ini Rp15.700? Negara rugi Rp1,4 triliun per tahun. Sadar enggak itu? Jadi kita memberikan kemudahan sama orang kaya,” ujarnya.
Selain dari sisi fiskal, GIMNI juga menyoroti persoalan salah sasaran distribusi. Dengan populasi masyarakat miskin sekitar 9%–10% atau setara 28 juta orang, kebutuhan minyak goreng kelompok tersebut dinilai terbatas dibandingkan total konsumsi nasional.
Sahat menghitung, jika kebutuhan per kapita sekitar 8 kilogram per tahun, maka total kebutuhan kelompok tersebut sekitar 224 juta kilogram per tahun atau sekitar 18–19 juta kilogram per bulan. Artinya, volume subsidi yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibanding distribusi MinyaKita di pasar umum saat ini.
“Yang masyarakat berpenghasilan rendah, yang 10% tadi, ya kita berikan harga rendah atau BLT. Nah yang selebihnya bayar biasa. Bayar PPN biasa,” tuturnya.
Skema bantuan tertutup dinilai akan membuat identifikasi penerima lebih jelas sekaligus mencegah kebocoran. Jika MinyaKita tetap dijual bebas, konsumen lintas kelas ekonomi akan tetap memilih harga termurah.
“MinyaKita dialokasikan khusus untuk bantuan saja, Jangan [dipasarkan], disubsidi saja,” tegasnya.
GIMNI juga mengkritik pendekatan kebijakan yang dinilai lebih banyak menekan produsen di hilir tanpa menyentuh mekanisme harga bahan baku crude palm oil (CPO). Sahat mempertanyakan mengapa intervensi tidak dilakukan secara menyeluruh agar beban tidak hanya ditanggung industri pengolahan.
“Tapi saya belum pernah melihat pemerintah berani menurunkan harga CPO. Kenapa? Takut di demo oleh para petani. Karena kalau harganya rendah, otomatis harga TBS nya rendah,” pungkasnya.
Mendag Revisi Aturan Distribusi MinyaKita, Bakal Libatkan Bulog dan ID Food
Mendag akan merevisi aturan distribusi MinyaKita, melibatkan Bulog & ID Food untuk stabilkan stok & harga jelang Nataru 2025/2026. [238] url asal
#minyak-goreng #minyakita #distribusi-minyak-goreng #subsidi-minyak-goreng #bumn-pangan #perum-bulog #id-food #revisi-permendag #stabilitas-harga #stok-minyak-goreng #harga-komoditas-pangan #kebutuhan
(Bisnis.Com - Ekonomi) 26/11/25 22:44
v/51715/
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak goreng subsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan.
Budi menjelaskan melalui skema baru itu, setidaknya 35% dari total penyaluran MinyaKita akan ditangani oleh BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Dia menuturkan, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mendasari perubahan ini telah memasuki tahap final.
"Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN Pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Kemarin sudah harmonisasi (revisi permendag) dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Budi menuturkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Budi berharap perubahan regulasi dapat memperbaiki distribusi minyak goreng bersubsidi hingga ke tangan masyarakat.
"Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik," ujarnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok menjelang Nataru. Budi menyebut hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali.
Budi menegaskan belum terlihat lonjakan harga komoditas pangan di pasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasa terhadap pasokan Dan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama periode libur akhir tahun ini
"Minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik," tuturnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)