IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng diperpanjang hingga April 2026. Program ini menyasar 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, perpanjangan distribusi diperlukan agar seluruh target penerima dapat terlayani secara optimal.

"Untuk bantuan pangan beras dan minyak goreng, tentu karena persiapan dan lain sebagainya yang dilakukan Bulog, ini sedang berlangsung. Tentu distribusinya akan dilakukan Maret ini sampai April. Ada perpanjangan dan kami di Bapanas sudah membuatkan perpanjangan itu," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (27/3/2026).

Hingga 25 Maret 2026, realisasi penyaluran telah menjangkau 382.529 penerima di 24 provinsi. Secara kuantitas, bantuan yang telah tersalurkan mencapai 7,65 juta kilogram (kg) beras dan 1,53 juta liter minyak goreng.

Pemerintah juga mendorong Perum Bulog untuk mempercepat distribusi agar seluruh target penyaluran dapat tercapai dalam April 2026. Hal ini diharapkan dapat mendukung percepatan realisasi salah satu program sokongan ekonomi ini.

"Ini harus dikerjakan di Bulog secepatnya di bulan April, sehingga dalam satu bulan ini, seluruh target yang disiapkan tadi, bisa didistribusikan bantuan pangan beras dan minyak goreng," katanya.

Sebagaimana diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun. Ini untuk alokasi penyaluran kepada 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di seluruh Indonesia.

Penugasan bantuan pangan beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret berdasarkan surat Kepala Bapanas nomor 204/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 11 Februari yang menyebutkan penyaluran untuk dua bulan tersebut agar dilakukan secara sekaligus setelah terbit anggaran di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

Adanya penugasan ini berdasarkan hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan surat Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan persetujuan Presiden Republik Indonesia terhadap stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan bantuan pangan.

Dengan total penerima yang ditingkatkan secara drastis menjadi 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia, turut pula berimplikasi positif terhadap jumlah penerima di setiap provinsi. Hal ini karena total penerima program bantuan pangan sebelumnya berada di angka 18.277.083 saja.

Lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar antara lain Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima. Kemudian Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima. Disusul Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten dengan 1.298.597 penerima.

Sementara, jumlah penerima bantuan pangan untuk Indonesia wilayah timur pun turut ditingkatkan. Provinsi Maluku ditambahkan 142.978 penerima dibandingkan program sebelumnya, sehingga saat ini total menjadi 266.500 penerima. Maluku Utara ditambah 55.017 penerima sehingga menjadi 112.428 penerima.

Provinsi Papua pun bertambah 50.973 menjadi total 118.076 penerima. Papua Barat bertambah 30.197 menjadi 74.044 penerima. Untuk Papua Barat Daya bertambah 35.030 menjadi 78.965 penerima.

Selanjutnya total penerima di Papua Pegunungan bertambah 112.805 menjadi 265.356 penerima, Papua Selatan bertambah 26.041 menjadi 73.601 penerima, dan Papua Tengah bertambah 55.997 menjadi 228.654 penerima.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng secara serentak kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk alokasi Februari—Maret 2026.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya terus mempercepat distribusi agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3/2026).

Rizal menjelaskan, setiap PBP menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per alokasi. Dengan dua bulan alokasi, maka setiap penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus.

“Secara nasional, bantuan ini diberikan kepada 33.244.408 Penerima Bantuan Pangan yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional [DTSEN]. Adapun total pagu yang disiapkan dalam program ini mencapai 664.888 ton beras dan 132.977 kiloliter minyak goreng,” terangnya.

Adapun, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan stimulus ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Rizal berharap melalui sinergi dengan berbagai pihak, program bantuan pangan ini dapat memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Serta, memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika harga dan kebutuhan menjelang HBKN.

Seperti diketahui, program bantuan pangan beras dan minyak goreng membutuhkan total anggaran yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp11,92 triliun yang dialokasikan untuk 33,2 juta jumlah penerima bantuan pangan di Indonesia.

Setidaknya, terdapat lima provinsi dengan jumlah penerima bantuan terbesar adalah Jawa Barat sebanyak 6.093.530 orang, diikuti Jawa Timur dengan 5.638.478 orang, dan Jawa Tengah sebanyak 5.071.126 orang.

Kemudian, Sumatra Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten sebanyak 1.298.597 penerima bantuan pangan.

Mekanismenya, setiap penerima akan disalurkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk alokasi satu bulan.Dengan begitu, jika penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, Bulog akan menyiapkan stok beras sebesar 664,8 ribu ton dan minyak goreng sebanyak 132,9 ribu kiloliter.

JAKARTA - Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng mulai disalurkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Bantuan akan diberikan kepada total lebih dari 33,2 juta penerima manfaat.

Direktur Utama Perum BULOG , Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, bantuan mencakup beras sebanyak 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per alokasi, sehingga untuk dua bulan, masing-masing penerima memperoleh total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus.

“Kami memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu (18/3/2026).

Stok Beras dan Minyak Goreng Dijamin Aman Sampai Akhir Tahun 2026



Rizal menyebut, program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi guna meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Bulog Pasok Kebutuhan Beras 215.000 Jamaah Haji Indonesia 2026



"Secara nasional, bantuan ini diberikan kepada 33.244.408 Penerima Bantuan Pangan yang datanya bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Adapun total pagu yang disiapkan dalam program ini mencapai 664.888 ton beras dan 132.977 kiloliter minyak goreng," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan alias bansos beras dan minyak goreng kepada 33,24 juta penerima untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

Jumlah bantuan yang disalurkan adalah 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per penerima selama dua bulan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Perum Bulog akan mengeluarkan total stok beras sebanyak 664.800 ton dan stok minyak goreng sebanyak 132.900 kiloliter untuk penyaluran tersebut.

Amran menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp11,92 triliun guna melaksanakan penyaluran bansos beras dan minyak goreng kali ini.

Berdasarkan surat Kepala Bapanas No. 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari, penyaluran akan dilakukan satu kali secara sekaligus usai anggaran terbit di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

“Per 13 Februari, total stok beras nasional di Bulog mencapai 3,53 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,34 juta ton merupakan stok CBP [cadangan beras pemerintah],” jelasnya.

Sementara itu, sebanyak 188.500 ton lainnya merupakan stok beras komersial, sedangkan stok minyak goreng di Perum Bulog disebut masih terdapat sekitar 15.000 kiloliter.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi dengan total anggaran senilai Rp911,16 miliar untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diambil berkaca pada kesuksesan periode sebelumnya, yang mana tingginya mobilitas masyarakat diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Lebaran Idulfitri terbukti di periode yang lalu, termasuk Nataru, meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%," kata Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

JAKARTA - Bantuan sosial atau bansos beras untuk 35 juta lebih penerima disiapkan pemerintah menjelang Ramadan 1447 Hijriah . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko), Airlangga Hartarto memastikan stok beras nasional tetap dalam kondisi aman, meski pemerintah menyiapkan penyaluran bansos beras pada kuartal I 2026.

Airlangga mengatakan, hal itu didasarkan pada proyeksi peningkatan produksi beras pada Januari hingga Maret yang menunjukkan bahwa pasokan beras Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.Paket Stimulus Ekonomi I-2026: Bansos Rp17,5 Triliun Bakal Cair Sebelum Lebaran

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional pada triwulan I 2026 mencapai 10,16 juta ton, atau melonjak 15,79% dibandingkan 8,78 juta ton pada periode sama tahun sebelumnya.

“Diperkirakan dengan kenaikan produksi yang ada, (pasokan bagi) bantuan sosial beras itu mencukupi,” ujar Airlangga.

Airlangga menyebut kebijakan bansos beras tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi kuartal I/2026 pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah berencana memberikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram (kg) kepada masyarakat desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin), sesuai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN).

Diskon Transportasi Lebaran 2026, Pemerintah Bakal Suntik Insentif Rp911,16 Miliar



Selain beras, pemerintah juga akan memberikan bantuan berupa 2 liter minyak goreng bagi kelompok masyarakat tersebut. “Kebijakan ini akan menyasar 35,04 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp11,92 triliun,” tambahnya.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat berjalan lancar karena pasokan beras diperkirakan terpenuhi pada Maret. Kendati demikian, ia juga meminta kerja sama seluruh pihak agar distribusi bantuan berjalan optimal.

“Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik,” tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa bansos alias bantuan sosial yang akan cair pada bulan Februari 2026 ini.

Menko Airlangga kemudian menerangkan bahwa anggaran untuk bansos mencapai sekitar Rp12 triliun.

"Untuk bansos berupa beras 10 kilogram untuk dua bulan, ditambah MinyaKita untuk dua bulan," katanya dikutip dari Antaranews, Selasa (3/2/2026).

Berikut adalah daftar bansos yang disebut akan cair bulan ini

1. PKH

• Ibu hamil: Rp250.000 per bulan atau Rp3.000.000 per tahun
• Anak usia 0–6 tahun: Rp250.000 per bulan atau Rp3.000.000 per tahun
• Siswa SD: Rp75.000 per bulan atau Rp900.000 per tahun
• Siswa SMP: Rp125.000 per bulan atau Rp1.500.000 per tahun
• Siswa SMA: Rp166.666 per bulan atau Rp2.000.000 per tahun
• Penyandang disabilitas berat: Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun
• Lansia 60 tahun ke atas: Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun
• Korban pelanggaran HAM berat: Rp900.000 per bulan atau Rp10.800.000 per tahun

2. BNPT/Sembako

Program Bantuan Sembako memberikan dukungan sebesar Rp200.000 per bulan untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Karena pencairan dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan, setiap KPM akan menerima total Rp600.000.

Penyaluran bantuan bisa dilakukan secara tunai maupun nontunai, melalui bank atau kantor pos sesuai prosedur yang berlaku.

Info Lain Lanjut halaman 2, ada yang Cair Rp900.000...

Bansos Lain yang Cair Februari 2026

3. Bantuan Beras dan Minyak Goreng 2 Liter

Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng merek Minyakita ukuran 2 liter. P

rogram ini sudah mulai diberikan sejak September 2025 dan terus berlanjut sebagai bentuk dukungan kebutuhan pokok masyarakat.

4. Kartu Lansia Jakarta (KLJ)

Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga lanjut usia yang memenuhi syarat. Program ini bertujuan membantu menjaga daya beli lansia di tengah kenaikan biaya hidup.

Melalui KLJ, bantuan diberikan secara tunai dan berkala kepada lansia kurang mampu yang sudah tercatat dalam sistem kesejahteraan sosial daerah. Program ini merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial berkelanjutan yang fokus pada kelompok rentan.

Penyaluran KLJ mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD, serta Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2017 mengenai Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Lansia.

KLJ termasuk dalam skema Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), bersama program lain seperti Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Menurut Dinas Sosial DKI Jakarta, penyaluran KLJ dilakukan sekaligus untuk periode tiga bulan. Besaran bantuan ditetapkan Rp300.000 per bulan untuk setiap penerima, sehingga setiap pencairan dapat mencapai total Rp900.000 jika dihitung untuk tiga bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I/2026 yang mencakup insentif diskon tarif transportasi saat Idulfitri hingga penebalan jaring pengaman sosial berupa bantuan sosial (bansos) pangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan ini diambil untuk memacu pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini, mengingat realisasi pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu dinilai relatif rendah.

"Targetnya kita menggerakkan ekonomi lebih tinggi karena kuartal pertama itu penting. Kemarin, kuartal pertama tahun lalu relatif lebih rendah," ujar Airlangga usai menghadiri Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dalam skema insentif transportasi, pemerintah membidik penurunan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi hingga 16%.

Airlangga merinci bahwa komponen diskon tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat, pemangkasan pajak bandara (airport tax) oleh Angkasa Pura sebesar 50%, hingga diskon harga avtur.

Tak hanya sektor udara, pemerintah juga memberikan diskon tarif untuk moda transportasi laut dan kereta api sebesar 30%. Selain itu, pengguna kendaraan pribadi juga akan menikmati diskon tarif jalan tol hingga 20%.

Untuk mendukung mobilitas dan penyerapan insentif wisata ini, pemerintah tengah memfinalisasi regulasi Work From Anywhere (WFA). Aturan ini sedang digodok oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama Menteri Ketenagakerjaan.

Airlangga memastikan jadwal pemberlakuan diskon akan segera diumumkan dan terintegrasi langsung dengan sistem pemesanan online di masing-masing platform operator transportasi.

Anggaran Rp12 Triliun untuk Bansos

Dari sisi fiskal, Airlangga menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar khusus untuk menambal diskon transportasi tersebut.

"Indonesia punya banyak [anggaran]. Jangan khawatir. Kalau anggarannya relatif untuk diskon sekitar Rp200-an miliar," katanya.

Di luar insentif mobilitas, pemerintah juga menggelontorkan dana untuk bantuan sosial pangan. Paket bansos ini terdiri dari beras 10 kilogram (kg) dan minyak goreng yang akan diberikan selama 2 bulan.

"Nah itu besarannya sekitar Rp12 triliun," jelas mantan menteri perindustrian itu.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas harga pangan dan logistik menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Dalam rapat koordinasi tingkat tinggi yang digelar hari ini, pemerintah menetapkan target inflasi tetap terkendali sesuai koridor APBN, yakni pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Fokus utama pemerintah saat ini menekan gejolak harga pangan (volatile food), khususnya komoditas pokok, agar tetap berada di level yang wajar.

"Pemerintah tadi melihat volatile food, terutama makanan untuk terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen," ujar Airlangga di kantornya, Kamis (29/1/2026).

Guna mengantisipasi kelangkaan stok di sejumlah daerah, Airlangga menekankan pentingnya kelancaran distribusi logistik dan pengadaan pasokan pangan, terutama untuk komoditas beras, bawang merah, dan bawang putih. Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan kerja sama antardaerah (surplus ke defisit).

"Mendorong agar koordinasi antara daerah dan pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antar waktu dan antar wilayah. Logistik pangan dengan fasilitasi antar wilayah dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Kemudian juga pemerintah terus menjaga administered price terhadap berbagai pihak pangan," kata dia.

Selain itu, Airlangga menyebutkan bahwa dukungan infrastruktur logistik di daerah mulai menunjukkan hasil positif dengan tren inflasi yang perlahan menurun di wilayah-wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari persiapan menyambut musim mudik dan Lebaran, pemerintah telah menyusun rangkaian program insentif untuk meringankan beban masyarakat. Program ini mencakup pemotongan tarif transportasi hingga penyaluran bantuan sosial.

"Menjelang hari raya lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak kita sudah disiapkan juga," ungkap Airlangga.

Pemerintah dijadwalkan akan kembali menggelar rapat koordinasi inflasi pada Juni mendatang untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pasca-Lebaran. Beberapa pejabat yang dijadwalkan hadir di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM/CEO Danantara Rosan Roeslani dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras akan tetap berlangsung pada tahun ini, dengan total sekitar 720.000 ton.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berujar bahwa penyaluran ini dilakukan menyusul capaian bantuan pangan beras pada 2025 yang sebesar 707.929 ton.

“Penyaluran bantuan pangan untuk empat bulan tahun 2026 itu sekitar 720.000 ton untuk 18 juta penerima manfaat bantuan,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1/2026).

Selain itu, Bulog juga akan melanjutkan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan target 1,5 juta ton pada 2026.

Menurut Rizal, terdapat perubahan skema penyaluran SPHP tahun ini dibandingkan tahun lalu, yakni distribusi yang akan berlangsung sepanjang tahun.

Hal ini berbeda dengan penyaluran pada 2025 yang terjeda dan secara efektif hanya berlangsung selama 8 bulan. Kendati demikian, penyaluran akan dikurangi di daerah utama penghasil padi seperti Jawa, Sumatra, dan Sulawesi setiap puncak musim panen.

“Penyaluran SPHP di sentra produksi dikecilkan volumenya, tetapi tetap dilakukan supaya tidak tumpah banyak di pasaran. Namun, di daerah yang bukan sentra produksi pangan, SPHP-nya tetap jalan seperti biasa,” terangnya.

Selain itu, Bulog juga mengalokasikan pasokan untuk bantuan keadaan darurat sebesar 25.000 pada tahun ini. Keseluruhan alokasi ini berjalan beriringan dengan penugasan utama Bulog untuk menyerap 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung. Menurut Zulhas, penugasan pengadaan cadangan pangan tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.

“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikan jadi 4 juta,” kata Zulhas usai menggelar rapat koordinasi penetapan CPP 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Kemudian, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).

JAKARTA, KOMPAS.con - Perum Bulog melaporkan penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober–November 2025 baru mencapai sekitar 18 persen.

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan, Bulog mulai menyalurkan paket bantuan tersebut pada awal hingga pertengahan November 2025 ini.

Namun demikian, realisasinya sempat tertahan karena adanya tambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan.

“Kemarin ada penambahan minyak goreng, jadi kami menunggu minyak gorengnya. Sehingga memang agak terlambat sedikit, karena minyak goreng ini harus diserahkan bersamaan dengan berasnya,” ujar Rizal dalam kunjungan ke Kantor Kelurahan Marunda, Jakarta Utara pada Kamis (27/11/2025).

Adapun total pagu penyaluran bansos beras Bulog harus menyasar ssbanyak 18,2 juta penerima manfaat. Setiap keluarga menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

Dengan kalkulasi itu, kebutuhan logistik yang harus dipenuhi Bulog mencapai 365.000 ton beras dan 73 juta liter minyak goreng.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran bantuan pangan periode Juni–Juli 2025 telah mencapai 99,99 persen.

Bulog berharap percepatan distribusi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru.

Rizal menegaskan komitmen Bulog untuk terus mendukung program pemerintah, termasuk jika ada penugasan tambahan.

“Bulog akan melaksanakan tugas tersebut dengan rasa penuh tanggung jawab dan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan masyarakat,” tandasnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras di Lingkungan Kementerian Sosial pada tahun 2020.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan bertujuan untuk mendalami proses distribusi penyaluran bantuan sosial di Jawa Tengah.

"Dalam rangkaian pemeriksaan terhadap para pendamping PKH tersebut, penyidik meminta keterangan para saksi berkaitan dengan proses distribusi bansos beras di masing-masing wilayah di jawa tengah," ujar Budi, Senin (17/11/2025).

Penyidik lembaga antirasuah menanyakan perihal proses yang dijalankan sesuai aturan yang dijanjikan dan termuat dalam kontrak antara PT Dos Ni Roha Corporation dengan Kementerian Sosial.

Selain itu, Budi menuturkan pemeriksaan juga mendalami mengenai kendala pendistribusian di lapangan.

Sebelumnya, KPK memeriksa enam pendamping PKH Koordinator Wilayah Jawa Tengah pada Selasa (11/11/2025) di Polrestabes Semarang.

Mereka adalah Theo Markis, Titik Puji Rahayu, Setiawan Kosasih, Muhammad Arifin Arif RM, Ibnu Rouf, dan Vita Kurniasari (pendamping di Kabupaten Semarang).

Kasus ini merupakan pengembangan perkara korupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) tahun 2020–2021, yang sebelumnya menjerat mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Muhammad Kuncoro Wibowo, bersama sejumlah pihak lain.

Kuncoro divonis enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran bansos beras. Ia dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara itu, Kuncoro terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT BGR dalam penyaluran bansos beras Kemensos, yang merugikan negara Rp127,14 miliar.

Selain Kuncoro, dua petinggi PT BGR lainnya juga ikut didakwa, yakni Budi Susanto (Direktur Komersial periode Juni 2020–Desember 2021) serta April Churniawan (Vice President Operation and Support periode Agustus 2020–Maret 2021).

Lembaga antirasuah menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) terkait kasus korupsi beras bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial periode 2020.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Lapas Kelas I Tangerang, pada Selasa (4/11/2025).

"KPK menjadwalkan pemeriksaan dugaan TPK terkait penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).

Budi menjelaskan pokok materi dapat disampaikan kepada awak media setelah pemeriksaan rampung dilaksanakan.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam pengembangan kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos), tiga tersangka perorangan dan dua korporasi.

Salah satu tersangka adalah Rudijanto Tanoesoedibjo. Selain itu, tersangka lain yakni Edi Suharto (ES), Direktur Utama PT DNR Logistics periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta dua korporasi yakni PT Dosni Roha Indonesia Tbk (DNR Corporation) dan anak usahanya, PT Dosni Roha Logistik.

KPK juga mencegah tiga tersangka tersebut, termasuk Direktur Operasional PT DNR Logistics periode 2021–2024, Herry Tho (HT), bepergian ke luar negeri hingga 12 Februari 2026.

Lembaga antirasuah menyebut potensi kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar dari total nilai proyek sekitar Rp336 miliar.