#30 tag 24jam
Ekosistem Distribusi Berisiko Terdampak Penambahan DMO Minyakita BUMN
Rencana penambahan DMO Minyakita ke BUMN sebesar 65% dikhawatirkan merusak distribusi dan memicu masalah baru. Pengawasan distribusi perlu diperketat, bukan kuota. [436] url asal
#minyakita-dmo #distribusi-minyakita #bumn-minyakita #kuota-minyakita #minyak-goreng-subsidi #distribusi-minyak-goreng #harga-minyakita #minyakita-het #pasar-tradisional-minyakita #produsen-minyakita
(Bisnis.Com - Ekonomi) 15/04/26 08:20
v/191651/
Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.
Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.
“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).
DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.
Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.
Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.
Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.
“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.
Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.
Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.
Ekosistem Distribusi Minyakita Berisiko Terdampak Penambahan DMO Minyakita BUMN
Rencana penambahan DMO Minyakita ke BUMN sebesar 65% dikhawatirkan merusak distribusi dan memicu masalah baru. Pengawasan distribusi perlu diperketat, bukan kuota. [436] url asal
#minyakita-dmo #distribusi-minyakita #bumn-minyakita #kuota-minyakita #minyak-goreng-subsidi #distribusi-minyak-goreng #harga-minyakita #minyakita-het #pasar-tradisional-minyakita #produsen-minyakita
(Bisnis.Com - Terbaru) 15/04/26 08:20
v/191611/
Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 65% dikhawatirkan merusak tatanan distribusi yang telah mapan dan memicu persoalan baru di tingkat akar rumput.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat M. Sinaga mengatakan kenaikan kuota tersebut tergolong berlebihan (overdone). Dengan volume pasar tradisional yang mencapai 260.000 kiloliter per bulan, penambahan beban distribusi ke satu kanal dianggap bisa mematikan peran distributor tingkat dua (D2) hingga pengecer kecil yang selama ini menjadi tulang punggung penyaluran Minyakita.
Gimni berpendapat persoalan kelangkaan minyak goreng subsidi belakangan ini bukan disebabkan oleh minimnya angka kuota, melainkan rapuhnya pengawasan di rantai pasok. Sistem Simirah milik Kementerian Perindustrian sebenarnya telah menyediakan instrumen pemantauan digital yang mampu melacak alur distribusi dari produsen hingga ke pasar. Jika sistem ini dioptimalkan, hambatan distribusi seharusnya dapat terdeteksi sejak dini tanpa perlu melakukan intervensi kuota yang drastis.
“Yang penting pengawasan penyaluran di lapangan diperketat saja,” ujar Sahat kepada Bisnis, Selasa (14/4/2026).
DIa mengkhawatirkan kebijakan yang reaktif hanya akan mengganggu keseimbangan ekosistem tanpa menyentuh akar masalah.
Selain urusan distribusi, ketimpangan harga menjadi isu krusial yang menekan produsen. Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita di level Rp13.500 per liter di tingkat D1 dinilai sudah tidak relevan dengan realitas pasar. Sebagai gambaran komparatif, harga Crude Palm Oil (CPO) saat ini telah menyentuh level Rp15.635 per kilogram, yang berarti biaya bahan baku saja sudah melampaui harga jual produk akhir di tingkat grosir.
Selisih ini menyebabkan para produsen harus menanggung margin negatif atau kerugian demi memenuhi kewajiban domestik. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi ideal di mana harga subsidi seharusnya tetap memberikan ruang gerak bagi keberlanjutan operasional pabrikan.
Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan juga terjadi pada pola konsumsi masyarakat. Rendahnya harga Minyakita memicu kelompok masyarakat menengah atas beralih dari minyak goreng premium ke produk subsidi di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan terjadinya overconsumption yang mendorong lonjakan permintaan secara tidak wajar.
“Dengan HET yang Rp13.500 per liter, perhitungan saya, itu para produsen mengalami negative margin, bahkan loss,” ujarnya.
Namun, Gimni menilai peningkatan penyaluran Minyakita ke pasar domestik tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nonsubsidi atau premium. Meski begitu, terdapat pergeseran pola konsumsi di lapangan, di mana konsumen menengah atas mulai beralih membeli Minyakita di pasar tradisional karena harganya lebih terjangkau dan memicu overconsumption sekaligus mendorong lonjakan permintaan.
Selain itu, Gimni mengingatkan pergeseran konsumsi tersebut berpotensi menekan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). Perbedaan harga dan besaran pajak antara minyak premium dan Minyakita membuat potensi penerimaan pajak berkurang ketika konsumen beralih ke produk bersubsidi. Alhasil, kebutuhan Minyakita pun diperkirakan ikut melonjak signifikan seiring meningkatnya perpindahan konsumsi.
Minyakita Langka di Jatim, Khofifah Sebut Penyalur Tidak Kantongi NIB jadi Biang Keroknya
Minyakita langka di Jatim karena penyalur belum punya NIB. Khofifah minta Disperindag bantu penyalur dapat NIB agar distribusi lancar. [465] url asal
#minyakita-langka #minyakita-jatim #khofifah-minyakita #penyalur-tanpa-nib #stok-minyakita-kosong #distribusi-minyakita #pasar-tradisional-minyakita #nib-penyalur-minyakita #disperindag-jatim #bulog-mi
(Bisnis.Com - Terbaru) 02/03/26 21:32
v/152548/
Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa angkat bicara mengenai temuan kosongnya ketersediaan Minyakita di sejumlah pasar tradisional yang terdapat di wilayah kerjanya.
Khofifah menyebut biang kerok nihilnya stok Minyakita di sebanyak 80% pasar tradisional yang sempat dikunjunginya tersebut karena terdapat penyalur yang belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB), yang merupakan persyaratan utama untuk mendapat pasokan resmi. Termasuk dari Badan Usaha Logistik (Bulog).
"Terkait Minyakita, memang di banyak pasar stoknya kosong. Untuk menjadi penyalur Minyakita, pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)," ujar Khofifah dikutip Senin (2/3/2026).
Oleh sebab itu, Khofifah pun telah menginstruksikan jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur untuk membantu para penyalur agar segera memiliki NIB. Dengan begitu, ia berharap Minyakita dapat tersedia kembali di pasar-pasar tradisional dan distribusi dapat berjalan lancar kembali.
"Saya langsung meminta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak Iwan, membantu para penyalur agar bisa segera memiliki NIB karena itu merupakan salah satu persyaratan dari Bulog," tegasnya.
Guba menjamin kelancaran distribusi bahan pokok selama Ramadan dan jelang Idulfitri, Khofifah mengaku telah berkoordinasi dengan Bulog dan meluncurkan EPIK Mobile atau Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota. Mobil tersebut membawa berbagai bahan pangan yang bisa langsung disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan.
"Mobil EPIK ini membawa beras, gula, dan Minyakita. Harapannya bisa menstimulasi stabilisasi harga, meningkatkan keterjangkauan, serta memastikan ketersediaan pasokan," tuturnya.
Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial RI tersebut mengeklaim stok bahan pokok di Provinsi Jawa Timur saat ini masih dalam kondisi yang lebih dari cukup. Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi bahan pokok dapat berjalan tanpa hambatan dan tepat sasaran.
"Pada dasarnya, jumlah sembako bukan hanya cukup, tetapi melimpah. Tantangannya adalah memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ternyata ada persyaratan administratif, seperti NIB bagi yang ingin menjadi penyalur Minyakita," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Khofifah mengungkapkan bahwa ketersediaan Minyakita di sejumlah pasar tradisional di wilayah kerjanya terpantau dalam kondisi mengkhawatirkan.
Khofifah membeberkan keadaan tersebut dijumpainya saat melakukan kunjungan kerja di sejumlah kabupaten/kota. Dirinya membeberkan di tiap-tiap pasar yang didatanginya, Minyakita sebagian besar stoknya kosong atau sedang tidak tersedia.
"Minyakita di pasar yang saya tinjau itu sekitar 80% kosong. Karena itu, maksimalisasi suplai hari ini menjadi sangat penting," ungkap Khofifah di sela-sela High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (26/2/2026).
Khofifah menyebut kondisi stok Minyakita yang kosong tersebut ditemukannya saat mengunjungi pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pasuruan hingga Kabupaten Probolinggo. Hal serupa bahkan terjadi di daerah algomerasi, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.
"Saya ke Pasuruan, Minyakita kosong. Ke Probolinggo juga sama [Minyakita kosong]. Di Surabaya beberapa titik juga demikian, di Sidoarjo juga. Kita harus lihat bersama apa kendalanya, kenapa suplai bisa seret," ungkapnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)