REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir menyebut pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat nilai tambah sumber daya alam (SDA) Indonesia. Pandu mengatakan DSI tengah memasuki tahap penataan organisasi serta sosialisasi kepada pelaku pasar.

“Ini hari kelima DSI sebagai perusahaan baru dibentuk. Senin kemarin baru menjadi persero BUMN, jadi cukup cepat,” ujar Pandu saat diskusi bertajuk “Meredam Turbulensi, Perkuat Stabilitas di Tengah Ketidakpastian Global” di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pandu meyakini kehadiran DSI mampu mengatasi praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi di sektor komoditas strategis Indonesia. Menurut dia, praktik under invoicing menjadi persoalan utama yang menyebabkan potensi perpindahan nilai ke luar negeri.

“Isu utama sumber daya Indonesia adalah under invoicing dan potensi value transfer. Ini tidak hanya di batu bara, tetapi juga komoditas lainnya,” ucap dia.

Pandu mengaku memahami persoalan tersebut karena telah lama berkecimpung di industri batu bara. Ia menyebut saat awal dirinya memimpin asosiasi batu bara, praktik yang tidak sesuai tata kelola masih cukup besar.

“Saya kebetulan jadi ketua asosiasi batu bara kurang lebih hampir 10 tahun. Waktu pertama kali saya jadi ketua asosiasi itu bisa dibilang 40 persen batu baranya tidak melalui proses yang baik,” lanjut Pandu.

Oleh karena itu, kata Pandu, pemerintah membentuk DSI untuk memperbaiki mekanisme perdagangan komoditas strategis Indonesia. DSI nantinya berada di bawah ekosistem Danantara dengan orientasi profit layaknya sovereign wealth fund.

“Pilihan Pak Presiden untuk ini dimasukkan ke Danantara. Pola pikirnya untuk profit kembali kepada Danantara sebagai sovereign wealth fund. Ini tabungan buat generasi berikutnya,” sambung dia.

Pandu menjelaskan saat ini DSI dimiliki 99 persen oleh BPI Danantara dan satu persen oleh BP BUMN terkait. Dalam enam bulan awal, kata dia, perusahaan akan fokus membangun tim dan sistem di tiga sektor utama, yakni batu bara, minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO), dan paduan besi (ferro alloy).

Pandu mengatakan periode Juni hingga Desember 2026 akan menjadi masa transisi sebelum DSI beroperasi penuh pada awal tahun depan. Selama masa transisi, sambung Pandu, DSI akan terus melakukan komunikasi dengan pelaku pasar dan asosiasi industri guna mengurangi ketidakpastian yang muncul sejak pembentukan lembaga tersebut.

“Mulai 1 Juni sampai Desember itu periode transisi. Pada 1 Januari 2027 akan full action untuk ini semua,” ungkapnya.

Pandu menyampaikan DSI juga memerlukan ahli perdagangan komoditas (trader) dari dalam maupun luar negeri. Pandu menilai kehadiran trader global bertujuan memperkuat bisnis perdagangan komoditas strategis nasional.

“Jadi dari sisi sumber daya manusia, rekrutmen kami juga global, bukan hanya di Indonesia, semuanya global,” ujar Pandu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor. Huda menduga terdapat praktik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memimpin badan tersebut.

“Praktik ini tidak berbeda jauh dengan praktik Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang memonopoli perdagangan cengkeh,” ujar Huda kepada Republika di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Akibatnya, lanjut Huda, pengusaha tidak memiliki daya tawar ketika menjual produk ke BPPC. Huda memprediksi badan ekspor nantinya juga dapat menjadi pembeli tunggal komoditas strategis sebelum diekspor.

“Harga bisa ditentukan dan produsen tidak mempunyai daya tawar kepada badan ekspor. Ini praktik monopsoni yang akan merusak pasar dan merugikan produsen,” ucap Huda.

Terlebih, sambung Huda, komoditas seperti CrudePalmOil (CPO) juga melibatkan produsen dari kalangan petani yang berpotensi paling terdampak tekanan harga. Bahkan, jika komoditas tersebut berskala besar dan Indonesia menjadi pemain utama ekspor, praktik ini bisa berkembang menjadi state monopoly yang menjadi pembeli tunggal sekaligus penjual dominan di pasar global.

Huda menambahkan memang terdapat peluang meningkatkan pendapatan negara karena praktik underinvoicing dapat ditekan. Namun, ia meragukan seluruh pengusaha melakukan praktik tersebut.

“Bagaimana nasib pengusaha yang sudah taat aturan? Apakah mereka layak diberikan sanksi kebijakan serupa? Ini yang seharusnya dilihat secara komprehensif oleh pemerintah,” kata Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran. Ia menyebut lonjakan harga dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam dua bulan terakhir.

Menko Pangan menyebut MinyaKita sejak awal dirancang sebagai pengganti minyak goreng curah di pasar tradisional agar lebih higienis. Dalam perkembangannya, produk ini dikonsumsi luas hingga ritel modern sehingga menekan ketersediaan di pasar rakyat.

“Sudah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta penerima, dua bulan, masing-masing dua liter. Itu jumlahnya sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam rapat koordinasi di Grha Mandiri, Jakarta, Rabu (22/4/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan pangan menjangkau sekitar 33 juta penerima dengan alokasi dua liter per bulan selama dua bulan. Volume tersebut menyerap pasokan yang sebelumnya beredar di pasar tradisional sehingga ketersediaan berkurang dan harga terdorong naik.

Pemerintah kemudian memutuskan menambah suplai sekaligus mengubah skema penyaluran bantuan pangan. Bantuan tidak lagi bergantung pada MinyaKita, melainkan dapat menggunakan berbagai merek dengan harga yang disepakati bersama produsen.

“Ke depan bantuan pangan akan menggunakan merek apa saja dengan harga yang sama. Produsen akan kita minta mendukung sehingga MinyaKita tidak terganggu di pasar,” ujar Zulhas.

Ia menyampaikan MinyaKita akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai minyak goreng untuk pasar tradisional. Perum Bulog diperkuat untuk menyalurkan produk tersebut ke sekitar 500 kabupaten/kota agar distribusi lebih terarah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita yang saat ini Rp 15.700 per liter. “Sudah berjalan lebih dari tiga tahun, tentu perlu kita lihat dan sesuaikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, keputusan terkait HET masih dalam pembahasan lintas kementerian. Pemerintah juga mengevaluasi distribusi domestik minyak goreng, termasuk porsi penyaluran ke dalam negeri oleh produsen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan kenaikan harga tidak dapat dijelaskan dari sisi pasokan. Ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) domestik tercatat mencapai 5,7 juta ton. “Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, melainkan distribusi yang tidak terkendali,” ujar Edhy.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk mencegah praktik spekulasi. Pemerintah memastikan stok nasional MinyaKita tetap aman.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti anomali harga MinyaKita yang menembus Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter di sejumlah wilayah meski distribusi dinilai lancar. di DKI Jakarta pedagang menyebut harga MinyaKita kini Rp 24.000 untuk kemasan 1 liter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap negara tujuan ekspor ilegal turunan sawit yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah China. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS diduga berisi produk turunan crude palm oil (CPO) yang disamarkan sebagai fatty matter agar lolos dari pungutan dan bea keluar.

“Negara tujuannya China. Kami melakukan pendalaman karena menemukan pola baru penghindaran pajak. Sebelumnya modus memakai POME diawasi, lalu bergeser ke fatty matter,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Letjen (Purn) Djaka Budi Utama di New Port Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Barang senilai Rp28,7 miliar itu semula dilaporkan sebagai fatty matter, komoditas yang tidak termasuk dalam larangan atau pembatasan ekspor (Lartas) dan bebas bea keluar. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium Bea Cukai dan IPB menunjukkan kandungan produk turunan sawit wajib dikenai pungutan ekspor.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pola ekspor ilegal ini bukan kasus tunggal. “Dari satu komoditas saja, nilai transaksi mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kami sedang mendalami perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan pola serupa,” kata Sigit.

Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri menemukan praktik manipulasi klasifikasi dan nilai transaksi ekspor untuk menghindari kewajiban pajak. Dari hasil kajian, ekspor fatty matter ke China melonjak signifikan setelah ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) dibatasi pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sepanjang 2025 terdapat 25 wajib pajak yang melaporkan ekspor fatty matter dengan nilai PEB Rp2,08 triliun. Pola ini menimbulkan selisih mencolok antara data ekspor Indonesia dan data impor China, atau dikenal sebagai mirror gap.

Kementerian Keuangan dan Polri menilai anomali ini sebagai bentuk shadow economy yang menggerus penerimaan negara. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan ekspor sawit dengan integrasi data lintas instansi dan sistem pengawasan berbasis risiko agar kebocoran fiskal dapat ditekan.

“Penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar tidak ada lagi celah bagi pelaku usaha memanipulasi dokumen ekspor,” tegas Djaka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, program transisi energi dan hilirisasi sumber daya alam tidak hanya memperkuat kemandirian energi, tetapi juga membuka peluang kerja luas bagi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa transformasi ekonomi hijau mulai memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Bahlil mengungkapkan, hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 mencapai 10,57 juta kiloliter dengan nilai tambah crude palm oil (CPO) hingga Rp14,7 triliun. Program ini menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja, menghemat devisa sebesar Rp93,43 triliun, dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Transformasi tersebut berjalan seiring dengan percepatan hilirisasi sumber daya alam yang kini memasuki tahap industrialisasi. Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyiapkan 18 proyek prioritas senilai lebih dari Rp 618 triliun. Proyek-proyek itu dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan tersebar di berbagai wilayah, dengan 67 persen lokasinya berada di luar Pulau Jawa.

Rangkaian proyek tersebut mencakup sektor minerba, transisi energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Pengembangan industri alumina, mangan sulfat, stainless steel slab, modul surya, bioavtur, dan fasilitas penyimpanan minyak ditujukan untuk membangun rantai nilai industri di dalam negeri sekaligus memperluas basis lapangan kerja di daerah.

Bahlil menuturkan, keberhasilan hilirisasi bukan hanya diukur dari peningkatan ekspor produk olahan, melainkan dari kemampuan menciptakan kesempatan kerja baru. Melalui pelatihan dan sertifikasi di sektor energi serta pertambangan, pemerintah mempersiapkan tenaga terampil guna menopang pertumbuhan industri masa depan.

“Lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari proyek-proyek hilirisasi tersebut. Langkah ini membuka ruang bagi generasi muda menjadi bagian dari era industrialisasi baru yang berbasis teknologi dan nilai tambah,” ujar Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar.

Kementerian ESDM juga menggandeng koperasi desa dan pelaku usaha lokal untuk memperluas akses energi bersih. Di sejumlah wilayah pedesaan, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal terbukti menurunkan biaya energi dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi baru. Menurut Bahlil, keterlibatan masyarakat dalam proyek energi bersih menjadi kunci agar manfaat transisi energi dapat dirasakan secara merata.