Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti lonjakan harga nafta di pasar global berpotensi menekan harga minyak goreng kemasan premium di dalam negeri, seiring meningkatnya biaya plastik yang berbahan baku nafta.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya mengatakan kenaikan harga nafta yang mencapai sekitar US$902,61 per ton per 21 April 2026 atau naik sekitar 50% sejak konflik Timur Tengah telah mendorong kenaikan biaya kemasan plastik.

“Tapi dalam struktur biaya, komponen utama tetap berasal dari Crude Palm Oil. Jadi efek ke harga minyak goreng premium di konsumen masih relatif moderat,” kata Afaqa kepada Bisnis, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Indef menilai tekanan terhadap harga tetap berpotensi meningkat seiring kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, konsumen saat ini sangat sensitif terhadap perubahan harga, sehingga kenaikan kecil sekalipun dapat memengaruhi keputusan pembelian. Alhasil, konsumen cenderung lebih selektif dan mulai beralih ke produk yang lebih terjangkau.

“Ketika harga naik, omzet pelaku usaha bisa turun karena konsumen cenderung mengurangi pembeliannya. Jadi sekarang perilaku konsumen lebih selektif dan cenderung mencari opsi yang lebih murah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afaqa menyebut kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada minyak goreng, melainkan juga meluas ke berbagai sektor. Pasalnya, plastik digunakan secara luas, mulai dari air minum dalam kemasan, makanan olahan, produk rumah tangga, hingga sektor pertanian seperti pupuk dan beras yang menggunakan karung plastik. Dampak ini, menurutnya, telah dirasakan oleh pelaku usaha besar hingga UMKM.

Dari sisi makroekonomi, lanjutnya, kondisi tersebut membuka risiko inflasi yang lebih luas. Kenaikan biaya kemasan berpotensi memicu tekanan inflasi berbasis biaya (cost-push inflation) yang merambat ke berbagai komoditas secara bersamaan.

“Kondisi ini bisa menjadi sinyal awal tekanan daya beli yang semakin meningkat dan sektor riil yang semakin melambat jika tidak diantisipasi dengan segera,” ujarnya.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Ke depan, pemerintah didorong untuk mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta memperkuat industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Selain itu, kebijakan pengendalian penggunaan plastik, disertai insentif bagi kemasan ramah lingkungan agar biaya produksi menjadi lebih efisien.

Adapun untuk prospek ke depan, Afaqa memperkirakan harga minyak goreng kemasan premium masih akan mengalami kenaikan, meski dalam skala moderat. Menurutnya, rekanan dari harga plastik diperkirakan tetap bertahan selama konflik geopolitik belum mereda. Di sisi lain, harga CPO masih menjadi faktor utama penentu pergerakan harga.

“Jadi, arahnya cenderung naik bertahap. Tapi dengan intervensi pemerintah seperti menjaga HET dan distribusi, kenaikannya kemungkinan tetap bisa dikendalikan dan tidak terlalu tajam,” pungkasnya.

Harga minyak goreng kembali merangkak di mayoritas daerah menjelang penutupan April 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 224 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng pada pekan keempat April.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan lonjakan jumlah daerah yang mengalami kenaikan itu terus bertambah dibanding pekan sebelumnya sehingga perlu diwaspadai.

"Demikian juga untuk minyak goreng, ini yang perlu mendapat perhatian. Karena perubahan kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya cukup banyak. Di minggu ketiga April hanya ada 207 kabupaten/kota, sekarang sudah 224 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya di minggu keempat April 2026," ujar Ateng dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (27/4).

Secara nasional, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas, yakni gabungan minyak goreng curah, premium, dan Minyakita, naik 1,50 persen dibanding Maret 2026. Harganya naik dari Rp19.358 per liter menjadi Rp19.648 per liter pada pekan keempat April.

Jika dirinci kenaikan paling tajam terjadi pada minyak goreng curah yang melonjak 3,24 persen dari Rp18.277 per liter menjadi Rp18.870 per liter.

Sementara minyak goreng kemasan premium naik 1,68 persen dari Rp22.276 per liter menjadi Rp22.650 per liter. Adapun Minyakita relatif stagnan, hanya naik tipis 0,02 persen dari Rp16.353 menjadi Rp16.357 per liter.

Kenaikan harga minyak goreng itu kini sudah terjadi di 62,22 persen wilayah Indonesia. BPS juga mencatat harga tertinggi minyak goreng ditemukan di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp60 ribu per liter, disusul Kabupaten Pegunungan Bintang Rp50 ribu per liter, dan Kabupaten Puncak Jaya Rp42.500 per liter.

Selain minyak goreng, gula pasir ikut menunjukkan tren serupa. BPS mencatat harga gula pasir nasional naik 1,50 persen dari Rp18.488 per kilogram (kg) pada Maret menjadi Rp18.765 per kg pada pekan keempat April.

"Untuk gula pasir, ini juga mengalami peningkatan pada Minggu ke-4 April sebesar 1,50 persen. Harga saat ini Rp18.765 (per kg). Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya itu ada 185," kata Ateng.

Kenaikan gula pasir kini terjadi di 185 kabupaten/kota atau lebih dari separuh wilayah Indonesia. Harga tertinggi tercatat di Kabupaten Puncak mencapai Rp40 ribu per kg, diikuti Kabupaten Pegunungan Bintang Rp35.263 per kg, dan Kabupaten Puncak Jaya Rp35 ribu per kg.

Tekanan harga juga mulai terasa pada beras. Ateng menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH beras terus bertambah selama empat bulan terakhir dan kini mencapai 109 kabupaten/kota, naik jauh dari 72 kabupaten/kota pada Januari.

Secara rata-rata nasional, harga beras medium naik 0,47 persen dari Rp14.255 per kg menjadi Rp14.321 per kg. Sementara itu, beras premium naik 0,34 persen hingga menyentuh Rp16.074 per kg.

Tak hanya itu, cabai merah juga masih merangkak naik di 137 kabupaten/kota. Meski secara nasional masih berada dalam rentang harga acuan, sejumlah wilayah mencatat harga sangat tinggi, salah satunya Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mencapai Rp116.842 per kg.

Di sisi lain, telur ayam ras memang turun tipis 1,57 persen secara nasional, namun masih ada 98 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga. Untuk daging ayam ras, harga nasional turun 3,07 persen, tetapi kenaikan masih terjadi di 89 kabupaten/kota.

"Demikian dengan gula pasir, ada 185 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan atau kenaikan IPH-nya. Dibandingkan dengan bulan lalu, di situ ada 171. Cabai merah juga demikian, ada 137 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan IPH-nya," tutur Ateng.

Selain komoditas tersebut, BPS juga menaruh perhatian pada bawang merah yang menjadi penyumbang kenaikan harga terluas, yakni di 227 kabupaten/kota.

JAKARTA - Kenaikan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama penyebab kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik sulit dihindari karena terjadi lonjakan harga kemasan plastik.

Ia menjelaskan, lonjakan harga kemasan plastik berasal dari hulu akibat tekanan dari ketidakstabilan geopolitik serta gangguan pada rantai distribusi. Diyakini juga olehnya bahwa lonjakan harga kemasan plastik akan mendorong pelaku industri nasional untuk mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.

"Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik," katanya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Kenaikan Harga Minyak Goreng Terjadi di 207 Kabupaten, Kota! Begini Respons Bapanas



Ia mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat kenaikan harga minyak goreng berpotensi untuk memicu inflasi, meningkatkan biaya hidup rumah tangga, serta membebani UMKM kuliner akibat kenaikan biaya produksi.

Esther menambahkan, bahwa secara makro, kenaikan harga minyak goreng bisa mendorong inflasi, menurunkan tingkat konsumsi masyarakat, serta menahan laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi akan meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda," tegasnya.

Mentan Amran Ancam Bakal Tindak Produsen Minyak Goreng yang Naikkan Harga



Senada dengan hal tersebut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, bahwa kenaikan harga minyak goreng domestik perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Ia meminta pemerintah untuk mengawasi dengan ketat rantai pasok minyak goreng.

Mohammad Faisal menjelaskan bahwa selain karena lonjakan biaya kemasan plastik dari sektor hulu, kenaikan harga minyak goreng juga disebabkan oleh persoalan pada jalur distribusi.

"Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng ini. Jalur distribusi rantai pasok minyak goreng ini kan tidak dalam kendali pemerintah, tetapi dikendalikan oleh pelaku swasta yang menguasai bisnis ini dari hulu sampai ke hilir," paparnya.

Di tengah kenaikan harga minyak goreng, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi meskipun terjadi lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Kebijakan pemerintah menahan kenaikan harga BBM subsidi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan. "Jadi paling tidak itu mempertahankan income masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam ketika harga pangan mengalami peningkatan," tuturnya.

Ia mengakui, bahwa pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan terutama dengan adanya penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz akibat konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya pasokan bahan baku dan kenaikan harga berbagai komoditas.

"Sehingga dalam kondisi seperti saat ini makanya saya termasuk orang yang menyetujui harga BBM subsidi itu tidak dinaikkan untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Gejolak geopolitik yang mendorong lonjakan harga energi mulai merembet ke pasar pangan global.

Salah satu komoditas yang berada dalam sorotan adalah minyak sawit, yang harganya diperkirakan dapat naik hingga 20 persen akibat lonjakan permintaan, gangguan pasokan, dan kenaikan biaya produksi.

Tekanan itu muncul ketika permintaan minyak sawit meningkat akibat aksi penimbunan (stockpiling), meningkatnya penggunaan untuk biofuel, serta kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok.

Menurut laporan Nikkei Asia, dikutip pada Senin (27/4/2026), tekanan harga jangka pendek dipicu perilaku penimbunan oleh negara dan korporasi yang mengantisipasi gangguan distribusi.

Dalam jangka panjang, lonjakan harga minyak mentah akibat konflik turut meningkatkan permintaan sawit sebagai bahan baku biofuel.

Tekanan ganda tersebut mulai tercermin di pasar. Kontrak berjangka crude palm oil (CPO) Malaysia, acuan harga global, terus menanjak sejak pecahnya konflik Iran dan mencapai level tertinggi pada April 2026 sejak Desember 2024.

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mencatat indeks harga pangan global naik menjadi 128,5 poin, atau meningkat 2,4 persen dibanding Februari 2026.

Harga minyak nabati melonjak 5,1 persen dalam periode yang sama dan 13,2 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Analis Public Investment Bank di Kuala Lumpur, Chong Ho Leong, memperingatkan harga minyak goreng dunia dapat naik hingga 20 persen, meski dampak penuh diperkirakan baru terasa sekitar dua bulan setelah persediaan yang ada menipis.

“Harga minyak goreng global bisa naik hingga 20 persen,” kata Chong, dikutip dari Nation Thailand.

Tanda tekanan harga juga mulai terlihat di sejumlah pasar.

Di Jepang, harga grosir minyak sawit dilaporkan naik 17 yen atau setara sekitar Rp 1.836 (asumsi kurs Rp 108 per yen) pada April 2026 menjadi 328 yen atau sekitar Rp 35.427 sampai 338 yen atau sekitar Rp 36.507 per kilogram.

Permintaan melonjak karena penimbunan

Kenaikan harga turut ditopang lonjakan permintaan ekspor dari Indonesia dan Malaysia, dua negara yang memasok sekitar 85 persen kebutuhan minyak sawit global.

Ekspor CPO Malaysia pada Maret 2026 melonjak 41 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi 1,6 juta ton. Kenaikan didorong permintaan dari China, Timur Tengah, Amerika Serikat (AS), dan Uni Eropa.

Uni Eropa menjadi pembeli terbesar Malaysia dengan porsi 23,4 persen atau sekitar 963.000 ton sepanjang Januari sampai Maret 2026.

Sementara ekspor ke Timur Tengah melonjak 547,2 persen menjadi 280.000 ton, sedangkan pengiriman ke China naik 132,6 persen menjadi 233.000 ton.

Laporan Nation Thailand menyoroti lonjakan itu bukan semata dipicu konsumsi, melainkan percepatan penimbunan di tengah ketidakpastian geopolitik yang membuat pasar mengetat lebih cepat dari biasanya.

Indonesia mengalami tren serupa. Ekspor minyak sawit nasional naik 36,26 persen secara tahunan menjadi 4,54 juta ton pada Januari hingga Februari 2026.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan harga CPO domestik telah naik 8 sampai 10 persen sejak konflik pecah.

Namun, ia memperingatkan tekanan berikutnya bisa datang dari melonjaknya premi asuransi dan ongkos pengiriman hingga 50 persen.

Tekanan pasokan membesar

Saat permintaan meningkat, sisi pasokan menghadapi tekanan dari biaya produksi yang membengkak.

Salah satu sumber tekanan berasal dari biaya pupuk yang naik akibat gangguan terkait ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kenaikan biaya itu dinilai berdampak langsung pada produktivitas kebun.

Petani kecil yang menyumbang sekitar 15 persen produksi Malaysia dan 30 persen produksi Indonesia dinilai paling rentan, terutama bila menunda peremajaan kebun akibat biaya yang meningkat.

“Jika konflik berlarut-larut, produksi tandan buah segar akan menurun karena biaya pupuk meningkat sekitar 50 persen,” demikian peringatan Gapki.

Selain biaya pupuk, kebijakan energi domestik turut menambah tekanan pasokan.

Indonesia berencana meningkatkan mandatori campuran biodiesel berbasis sawit dari B40 menjadi B50 mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan ini diperkirakan mengalihkan sekitar 1,5 juta ton minyak sawit ke produksi bahan bakar, sehingga mengurangi volume ekspor dalam jumlah yang sama.

Langkah itu dinilai berpotensi memperketat pasokan global di tengah permintaan yang sedang meningkat.

Tantangan struktural industri sawit

Di luar tekanan jangka pendek, industri sawit juga menghadapi tantangan struktural.

Di Malaysia, sekitar 35 persen pohon sawit diperkirakan berusia lebih dari 19 tahun pada tahun depan, naik dari sekitar 30 persen saat ini. Penuaan kebun dinilai berpotensi menekan produktivitas.

Risiko itu diperbesar ancaman cuaca.

Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) memperkirakan peluang 50 sampai 60 persen fenomena El Nino terbentuk antara Juli hingga September 2026.

Jika kembali terjadi, suhu tinggi dan kekeringan berkepanjangan di Asia Tenggara berpotensi mengganggu produktivitas sawit.

Data historis menunjukkan El Nino dapat memangkas produksi tandan buah segar hingga 16 persen dan produksi CPO hingga 14 persen dalam tahun-tahun berikutnya. Dampaknya biasanya mulai terasa 15 sampai 18 bulan setelah fenomena mulai terbentuk.

Thailand batasi ekspor

Di sisi hilir, pemerintah Thailand mulai mengambil langkah antisipasi.

Otoritas setempat membatasi ekspor minyak sawit mentah untuk menjaga pasokan domestik di tengah lonjakan kebutuhan biodiesel nasional.

Kementerian Perdagangan Thailand menyebut kebijakan itu dimaksudkan untuk melindungi pasokan dalam negeri dan menstabilkan harga.

Pada saat yang sama, pemerintah juga meninjau permintaan kenaikan harga dari enam produsen minyak goreng kemasan.

Direktur Jenderal Departmen Perdagangan Dalam Negeri Thailand Wittayakorn Maneenetr mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi struktur biaya sebelum memutuskan persetujuan penyesuaian harga.

“Pada tahap ini, departemen akan mencoba negosiasi terlebih dahulu,” kata Wittayakorn.

Menurut dia, pemerintah lebih dulu menempuh negosiasi agar penyesuaian harga dilakukan bertahap dan tetap dalam batas plafon yang berlaku.

Selain minyak goreng kemasan, produsen juga disebut mengajukan penyesuaian harga untuk sampo dan sabun akibat tekanan biaya.

Namun, hingga kini pemerintah belum menyetujui kenaikan harga di atas batas eceran tertinggi.

Risiko kekurangan pasokan struktural

Kekhawatiran pasar kini bertumpu pada pertemuan antara lonjakan permintaan dan pasokan yang makin ketat.

Bila konflik berlanjut, biaya pupuk tetap tinggi, dan risiko cuaca memburuk, pasar global bisa menghadapi kekurangan pasokan struktural, bukan sekadar lonjakan harga sementara.

Oleh karena itu, kenaikan harga minyak sawit mungkin menandakan lebih dari sekadar pergeseran komoditas. Hal ini bisa menjadi indikator awal kerentanan yang lebih dalam dalam rantai pangan global, di mana energi, pertanian, dan geopolitik semakin saling terkait.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA —Pemerintah mulai mengkaji ulang harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita seiring pelebaran selisih antara harga resmi dan harga di pasar. Evaluasi ini dilakukan setelah HET MinyaKita bertahan lebih dari tiga tahun di tengah tekanan biaya produksi dan distribusi yang terus meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah belum akan mengubah harga dalam waktu dekat karena masih menunggu hasil perhitungan lintas lembaga.

“Ini Minyakita memang lama tidak ada penyesuaian. Tadi Mendag [Budi Santoso] mengusulkan penyesuaian tetapi saya minta dihitung dulu, minta BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan beberapa instansi terkait untuk menghitung bareng-bareng nanti baru kita rapat secara khusus. Jadi Minyakita tidak ada perubahan harga,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia menjelaskan, Minyakita pada awalnya merupakan transformasi dari minyak goreng curah yang dikemas untuk meningkatkan higienitas distribusi, terutama di pasar tradisional. Namun, kenaikan harga belakangan ini dipengaruhi oleh lonjakan permintaan akibat penyaluran bantuan pangan yang menyerap pasokan dalam jumlah besar, sehingga ketersediaan di pasar tradisional menyusut.

“Kenapa naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan. 33 juta [keluarga penerima manfaat] x 2 bulan x 2 liter pakai minyak itu [Minyakita],” jelasnya.

Program bantuan pangan tersebut tercatat menyalurkan sekitar 2 liter Minyakita per bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan. Untuk mengurangi tekanan terhadap pasokan, pemerintah berencana menyesuaikan skema bantuan ke depan dengan memungkinkan penggunaan berbagai merek minyak goreng dengan harga yang disepakati bersama produsen.

Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui bahwa HET saat ini sebesar Rp15.700 per liter sudah tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kondisi biaya terkini. Meski demikian, dia menegaskan bahwa keputusan penyesuaian masih dalam tahap kajian.

“Kita lihat kan itu udah lama kan. Tahun berapa itu? Sudah 3 tahun lebih ya, Rp15.700 [per liter]. Kan semua harus disesuaikan,” kata Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan evaluasi HET akan mempertimbangkan berbagai faktor utama, mulai dari harga minyak sawit mentah (CPO), biaya kemasan, hingga distribusi. Dia menjelaskan penyesuaian HET Minyakita bersifat fleksibel mengikuti dinamika harga bahan baku, termasuk CPO.

Berdasarkan laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga Minyakita mengalami tren berfluktuasi dalam satu bulan terakhir. Pada Kamis (23/4/2026), harga Minyakita dibanderol Rp15.899 per liter, atau turun 0,17% dibandingkan Rabu (22/4/2026) di level Rp15.926 per liter.

Harga Kian Melebar

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengakui ketimpangan antara HET dan harga riil di pasar untuk Minyakita kian melebar. Di tengah tekanan biaya produksi dan distribusi, harga di tingkat konsumen bahkan telah melampaui Rp20.000 per liter, jauh di atas HET yang dipatok Rp15.700 per liter.

Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan mengatakan dalam satu bulan terakhir Minyakita semakin sulit ditemukan dengan harga sesuai HET.

“Bahkan hari ini [Kamis, 23 April 2026] saja Minyakita itu sudah sangat langka kita dapatkan dengan harga Rp15.700 [per liter]. Kalaupun ada, minyakita itu sudah di angka Rp20.000–21.000 [per liter]. Untuk Jabodetabek, kami sudah cek kurang lebih di kisaran Rp20.000 [per liter], rata-rata,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Kamis (23/4/2026).

Reynaldi menyebut harga Minyakita di pasar yang saat ini sudah terlanjur tinggi membuat pedagang tidak dapat lagi mengikuti HET. Pasalnya, harga pembelian dari distributor telah berada di atas batas yang ditetapkan, sehingga jika dipaksakan menjual sesuai HET justru akan memberatkan dan merugikan pedagang.

Selain itu, Reynaldi menilai kelancaran distribusi masih berpotensi mengalami kendala akibat penyaluran bantuan pangan (banpang), meski dampaknya tidak terlalu luas.

Atas kondisi ini, Ikappi menilai, ketidaksesuaian antara HET dan harga pasar Minyakita juga berdampak pada volume penjualan di pasar tradisional. Untuk itu, pelaku pasar mengusulkan agar produsen dapat menyalurkan langsung Minyakita ke pasar tradisional untuk memastikan pasokan melimpah dan harga lebih stabil.

Saat ini, Ikappi tengah menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak yang ditugasi pemerintah dalam pendistribusian Minyakita, khususnya melalui BUMN Pangan. Koordinasi tersebut dilakukan bersama ID Food serta Perum Bulog untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng rakyat di pasar.

Di sisi lain, Ikappi juga mendorong adanya alternatif produk Minyakita dengan harga terjangkau agar ketergantungan terhadap satu jenis minyak goreng dapat dikurangi, seiring adanya rencana penyesuaian HET Minyakita

Dia mengusulkan agar pemerintah bersama ID Food dan BUMN Pangan lainnya menghadirkan opsi pengganti selain Minyakita yang tetap terjangkau, tetapi memiliki kualitas yang lebih baik.

“Ini juga harus ada alternatif yang perlu kita dorong agar kita nggak melulu mengonsumsi Minyakita yang hari ini justru sulit didapatkan untuk harga eceran tertingginya,” ujarnya.

Tak Sekadar Revisi

Pengamat dari Center of Reform on Economics Eliza Mardian menilai masalah utama kebijakan HET terletak pada rigiditas penyesuaiannya yang tidak mampu mengikuti dinamika biaya di lapangan.

Menurutnya, harga yang ditetapkan secara administratif membutuhkan waktu untuk disesuaikan, sedangkan biaya seperti ongkos angkut, upah tenaga kerja, kemasan, dan distribusi antarwilayah terus meningkat. Akibatnya, selisih antara harga resmi dan harga pasar terus melebar.

Di samping itu, dia mengatakan kondisi serupa juga terjadi pada berbagai komoditas bersubsidi lain, di mana harga pasar cenderung berada di atas HET karena pedagang perlu menjaga margin usaha. Akibatnya, konsumen tetap membeli di atas HET, sementara secara administratif harga masih dianggap terkendali.

Menurutnya, kenaikan biaya logistik, tenaga kerja, kemasan, hingga distribusi antarwilayah membuat harga riil pasar bergerak lebih cepat dibandingkan penyesuaian administratif oleh pemerintah. Akibatnya, selisih antara harga resmi dan harga pasar terus melebar.

“Jadi urgensi penyesuaian HET harus segera, tetapi solusi yang tepat bukan sekadar menaikkan HET saja,” kata Eliza kepadaBisnis.

Core menilai pemerintah tidak tidak cukup hanya dengan menaikkan HET Minyakita, melainkan perlu dibarengi pembenahan sistem distribusi yang sesuai dengan struktur pasar domestik. Upaya tersebut antara lain dengan memperkuat peran Bulog, mengintegrasikan warung kecil dalam rantai pasok resmi, serta meningkatkan efisiensi logistik nasional agar kebijakan pangan lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan

Lebih lanjut, Eliza menyampaikan bahwa tekanan biaya tidak hanya berasal dari sisi produksi, melainkan juga dari distribusi yang belum efisien. Meski pasokan secara nasional mencukupi, distribusi yang mahal dapat membuat barang tetap sulit dijangkau masyarakat.

Dalam kondisi ini, pelaku usaha cenderung menyesuaikan margin sehingga distribusi Minyakita berpotensi berkurang atau beralih ke produk non-subsidi. Akibatnya, peningkatan pasokan saja tidak cukup menyelesaikan masalah, karena jika barang tidak sampai ke konsumen dengan harga wajar, masyarakat tetap akan kesulitan memperoleh Minyakita.

“Kenaikan HET tentu akan memberi tekanan terhadap inflasi pangan dalam jangka pendek karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap perlu penyesuaian HET yang moderat bisa lebih sehat dibanding mempertahankan harga murah semu,” tuturnya.

Meski begitu, Eliza memandang penyesuaian HET Minyakita perlu diiringi perlindungan bagi kelompok rentan melalui instrumen seperti operasi pasar, bantuan pangan, serta penguatan distribusi agar tidak menekan daya beli masyarakat menengah bawah.

Menurutnya, langkah penyesuaian juga harus dibarengi integrasi warung-warung kecil ke dalam sistem distribusi resmi dengan mekanisme yang sederhana serta pemberian insentif berupa akses pasokan langsung dan margin yang lebih sehat.

Selain itu, dia mendorong agar distribusi Minyakita lebih banyak melibatkan Perum Bulog yang memiliki jaringan gudang nasional dan pengalaman dalam operasi pasar. Dia menilai integrasi distribusi minyak goreng dengan operasi pasar beras juga dapat meningkatkan efisiensi.

Lebih jauh, pemerintah perlu membenahi sistem logistik nasional secara struktural, termasuk memperkuat moda distribusi yang lebih efisien seperti kereta logistik.

“Jadi solusi terbaik bukan sekadar revisi harga, tetapi reformasi distribusi agar harga murah benar-benar sampai ke masyarakat,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Harga minyak goreng rakyat Minyakita di Jawa Barat dilaporkan melonjak dan melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat menilai, kenaikan tersebut dipicu ketidakseimbangan distribusi, terutama akibat penyaluran program bantuan pangan pemerintah.

Kepala Disperindag Jabar Nining Yuliastiani mengatakan, harga Minyakita di pasar saat ini berfluktuasi di kisaran Rp18.000 hingga Rp21.000 per liter.

“Posisinya harga Minyakita fluktuatif. Ada yang Rp21.000, Rp20.000, Rp19.000, hingga Rp18.000,” katanya, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, lonjakan harga paling terasa di pasar yang belum terjangkau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan. Keterbatasan pengawasan di titik tersebut menyebabkan disparitas harga semakin lebar.

Di sisi lain, stok dan harga Minyakita yang dikelola Perum Bulog relatif stabil. Namun, kondisi itu tidak tercermin di pasar umum karena sebagian besar pasokan dialokasikan untuk program Bantuan Pangan (Bapang).

Dalam skema tersebut, setiap keluarga penerima memperoleh 4 liter Minyakita. Alokasi ini dinilai menggerus pasokan yang seharusnya beredar di pasar.

“Berapa kepala keluarga di Jawa Barat yang mendapatkan? Itu menggerus kuota Jawa Barat untuk Minyakita,” katanya.

Dia menambahkan, kuota distribusi Minyakita untuk Jawa Barat saat ini tidak mengalami penambahan, yakni tetap sekitar 23.000 liter per bulan. Ketika sebagian kuota terserap untuk bansos, pasokan ke pasar menyusut dan mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

Disperindag Jabar memperingatkan, tanpa penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat, tekanan harga Minyakita berpotensi berlanjut dan memicu risiko inflasi, khususnya pada kelompok bahan pokok.

“Kami berharap ada penambahan kuota, khususnya melalui Bulog, agar distribusi Minyakita bisa lebih merata dan harga kembali terkendali,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) Tungkot Sipayung menyatakan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang dilakukan oleh pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan minyak goreng sawit (MGS) untuk memenuhi harga eceran tertinggi (HET).

"Penurunan harga MGS MinyaKita tersebut merupakan bukti bahwa kebijakan DMO yang dilakukan pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan MGS untuk memenuhi HET," ujar Tungkot Sipayung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penurunan harga MGS MinyaKita di pasaran terbukti terjadi pada periode Januari 2026 hingga minggu ke-3 April 2026 dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter, mendekati HET Rp15.700 per liter.

Sementara itu dalam periode yang sama harga MGS premium naik dari Rp21.166 per liter menjadi Rp21.793 per liter. Kemudian harga MGS curah naik dari Rp17.790 per liter menjadi Rp19.486 per liter.

Tungkot menjelaskan, ada tiga jenis minyak goreng sawit (MGS) yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri, yakni MGS kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun, harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

"Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.

Ia memaparkan, kenaikan harga minyak goreng domestik terjadi di segmen MGS premium dan MGS curah, sementara harga MGS Minyakita justru turun mendekati HET.

Menurut dia kenaikan harga minyak goreng domestik bermula dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu kenaikan harga energi fosil dunia hampir dua kali lipat.

Penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil seperti plastik. Lonjakan harga kemasan plastik tersebut yang mendorong kenaikan harga minyak goreng domestik.

Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar 60 dolar AS per barel sebelum perang menjadi lebih dari 110 dolar AS per barel, lanjutnyak akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan

Tungkot menyatakan kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia. Minyak goreng sawit dikonsumsi oleh sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

"Namun apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan dengan kenaikan harga kemasan plastik? Ini tergantung pemerintah apakah akan akomodatif dengan perubahan harga kemasan dalam HET," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah masih memiliki instrumen kebijakan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy) untuk melindungi konsumen MGS premium dan industri pangan.

"Jika berbagai kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif maka secara teoritis cukup melindungi konsumen MGS setidaknya dalam jangka pendek," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyoroti kenaikan harga minyak goreng yang dinilai tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Bambang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila ditemukan penyimpangan dalam distribusi dan penetapan harga, mengingat minyak goreng termasuk komoditas yang mendapat subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Perubahan harga minyak goreng yang tidak sesuai dengan HET berpotensi masuk dalam tindak pidana korupsi, karena semuanya menggunakan anggaran APBN," ujar Bambang dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Ia menilai harga minyak goreng di pasar seharusnya mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, sejalan dengan mekanisme subsidi yang telah diatur.

Desak penegakan hukum dan audit distribusi

Selain minyak goreng, Bambang juga menyoroti kondisi serupa pada komoditas gas bersubsidi yang menurut dia masih ditemukan dijual di atas HET di lapangan.

Menurut dia, pemerintah telah mengatur mekanisme subsidi agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat, sehingga penyimpangan harga perlu ditindak tegas.

"Termasuk gas, ini melebihi dari HET, padahal pemerintah sudah mengatur subsidinya," tegasnya.

Bambang meminta aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, maupun satgas pangan, segera turun tangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

"Maka itu KPK dan kepolisian harus segera turun dan bisa tangkap dan proses secara hukum para pelaku," kata Bambang.

Ia juga mendorong dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam rantai distribusi maupun penetapan harga di tingkat pasar.

Menurut Bambang, pengawasan tersebut penting karena subsidi bersumber dari APBN yang berasal dari uang rakyat.

"Karena APBN menggunakan uang rakyat, dan rakyat berhak untuk mengaudit," ujarnya.

Mendag akui harga minyak goreng naik karena kemasan plastik

Di sisi lain, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui terdapat kenaikan harga minyak goreng yang dipicu lonjakan harga plastik sebagai bahan kemasan.

Menurut Budi, seluruh produk minyak goreng menggunakan kemasan plastik sehingga terdampak kenaikan harga bahan tersebut.

"Ya ada sedikit juga yang naik karena kan imbas dari, kan mereka kemasannya plastik semua,” kata Budi saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, pemerintah masih menahan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita di angka Rp 15.700 per liter.

Budi mengatakan, produsen dinilai masih mampu menanggung HET tersebut meskipun harga crude palm oil (CPO) meningkat akibat perang di Asia Barat.

“Sekarang kan masih bisa. Ya masih bisa, ya memang itu kan fungsinya untuk menstabilkan harga ya biar harga yang lain enggak naik,” tuturnya.

Pemerintah sebut stok minyak goreng tersedia

Ia juga menyatakan stok minyak goreng di pasaran masih tersedia, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

Menurut dia, minyak goreng di pasar bukan hanya MinyaKita, tetapi juga tersedia berbagai merek lain yang dapat dibeli masyarakat.

Budi menjelaskan MinyaKita merupakan merek untuk stok domestic market obligation (DMO) yang wajib dipenuhi produsen sehingga jumlahnya terbatas.

“MinyaKita itu kan minyak DMO, minyak DMO dari ekspor jadi jumlahnya terbatas,” ujar Budi.

Ia menilai MinyaKita selama ini kerap dianggap sebagai indikator tunggal stabilisasi harga dan pasokan, sehingga ketika stoknya menipis atau harganya naik, muncul persepsi terjadi kelangkaan minyak goreng.

“Padahal kan banyak. Ada minyak second brand, kita minta produsen membuat minyak second brand,” ucap Budi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Lonjakan harga kemasan plastik telah memicu kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, kenaikan harga minyak goreng domestik berawal dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang memicu kenaikan harga energi fosil dunia hampir dua kali lipat.

Penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah mengakibatkan pasokan bahan baku terganggu dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil seperti plastik. Lonjakan harga kemasan plastik tersebut yang mendorong kenaikan harga minyak goreng domestik.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar USD60 per barel sebelum perang menjadi lebih dari USD110 per barel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Kenaikan harga minyak goreng domestik akibat lonjakan harga kemasan plastik tentu sangat berdampak terhadap masyarakat. Selain sebagai produsen terbesar, Indonesia juga tercatat sebagai konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia. Minyak goreng sawit dikonsumsi oleh sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Tungkot menjelaskan ada tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi oleh masyarakat di dalam negeri yakni minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita dengan segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah untuk industri pangan.

Dari ketiga jenis minyak goreng sawit tersebut, pemerintah bisa mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita. Adapun harga dan ketersediaan MGS premium dan curah dikendalikan oleh pasar.

Selama periode Januari 2026-minggu ke-3 April 2026, harga MGS premium naik dari Rp21.166 per liter menjadi Rp21.793 per liter. Kemudian harga MGS curah naik dari Rp17.790 per liter menjadi Rp19.486 per liter.

"Hal yang menarik, harga MGS Minyakita pada periode yang sama justru turun dari Rp16.865 menjadi Rp15.949 per liter mendekati HET Rp15.700 per liter," ucapnya.

Penurunan harga MGS MinyaKita merupakan bukti kebijakan DMO yang dilakukan oleh pemerintah semakin efektif dalam menjaga pasokan MGS untuk memenuhi HET.

"Namun apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan dengan kenaikan harga kemasan plastik? Ini tergantung pemerintah apakah akan akomodatif dengan perubahan harga kemasan dalam HET," tuturnya.

Penulis buku Mitos dan Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia ini menambahkan pemerintah masih memiliki instrumen kebijakan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy) untuk melindungi konsumen MGS premium dan industri pangan.

"Jika berbagai kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif maka secara teoritis cukup melindungi konsumen MGS setidaknya dalam jangka pendek," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan harga kemasan plastik disebut memicu kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri, terutama untuk segmen minyak goreng sawit (MGS) premium dan curah.

Pemerintah pun mengakui tekanan harga tersebut berkaitan dengan mahalnya bahan baku kemasan plastik.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menjelaskan, kenaikan harga minyak goreng domestik bermula dari konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran yang mendorong lonjakan harga energi fosil dunia hampir dua kali lipat.

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz di tengah konflik tersebut mengganggu pasokan bahan baku dan menyebabkan kenaikan harga produk turunan energi fosil, termasuk plastik yang menjadi bahan kemasan minyak goreng.

"Harga energi fosil dunia meningkat dari sekitar 60 dollar AS per barrel sebelum perang menjadi lebih dari 110 dollar AS per barrel. Akibatnya, semua produk turunan dari energi fosil seperti plastik mengalami kenaikan," kata Tungkot dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Ia mengatakan, lonjakan harga kemasan plastik kemudian berimbas pada kenaikan harga minyak goreng domestik, yang dinilai berdampak luas mengingat Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen minyak goreng sawit terbesar di dunia.

Menurut Tungkot, minyak goreng sawit dikonsumsi oleh sekitar 280 juta penduduk Indonesia.

Senada, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui harga minyak goreng kemasan atau premium naik dipicu mahalnya harga plastik, sementara pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku minyak goreng disebut tidak bermasalah.

“Kalau kesediaan minyaknya enggak ada masalah, tetapi kan tadi faktor dari plastiknya,” ujar Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, rata-rata nasional harga minyak goreng premium per 21 April telah mendekati Rp 22.000 per liter.

Menurut Budi, persoalan mahalnya plastik perlu segera diselesaikan. Kementerian Perdagangan disebut terus berkomunikasi dengan pelaku industri plastik yang masih memproduksi kemasan dengan bahan baku impor.

“Karena tadi saya bilang yang kebanyakan faktornya karena dari plastik. Nah ini yang plastik juga harus diselesaikan,” kata dia.

Ia berharap produksi plastik tetap berjalan tanpa kendala agar harga bahan kemasan di pasar dapat turun.

“Jangan sampai juga nanti distribusinya tetap mahal karena kalau produksi sudah normal, distributor juga harus menyesuaikan,” tutur Budi.

Harga minyak goreng premium dan curah naik

Tungkot memaparkan, terdapat tiga jenis minyak goreng sawit yang dikonsumsi masyarakat di dalam negeri, yakni MGS kemasan premium dengan berbagai merek, MGS MinyaKita untuk segmen masyarakat berpendapatan rendah dan UMKM, serta MGS curah yang digunakan industri pangan.

Dari tiga segmen tersebut, pemerintah disebut dapat mengendalikan harga dan ketersediaan MGS MinyaKita, sementara harga serta pasokan MGS premium dan curah lebih banyak dikendalikan mekanisme pasar.

"Harga dan ketersediaan MGS MinyaKita ini dikendalikan pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic market obligation), pengendalian penyaluran (D1, D2), dan HET (harga eceran tertinggi)," ujarnya.

Dalam periode Januari 2026 hingga minggu ketiga April 2026, harga MGS premium tercatat naik dari Rp 21.166 per liter menjadi Rp 21.793 per liter.

Sementara itu, harga MGS curah meningkat dari Rp 17.790 per liter menjadi Rp 19.486 per liter.

Data SP2KP Kementerian Perdagangan juga menunjukkan harga minyak goreng premium pada 21 April 2026 berada di level Rp 21.796 per liter, naik dari Rp 21.237 per liter pada 25 Maret 2026.

Untuk minyak goreng sawit curah, harga tercatat naik menjadi Rp 19.474 per liter dari sebelumnya Rp 18.975 per liter.

Tungkot menyebut kenaikan harga justru tidak terjadi pada MinyaKita.

"Hal yang menarik, harga MGS MinyaKita pada periode yang sama justru turun dari Rp 16.865 menjadi Rp 15.949 per liter, mendekati HET Rp 15.700 per liter," sebutnya.

Sementara data SP2KP mencatat rata-rata harga MinyaKita per 21 April 2026 di level Rp 15.942 per liter, sedikit naik dibandingkan 25 Maret 2026 yang berada di Rp 15.888 per liter.

Efektivitas kebijakan dan pasokan plastik

Menurut Tungkot, penurunan harga MinyaKita menunjukkan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang diterapkan pemerintah semakin efektif menjaga pasokan minyak goreng bagi masyarakat untuk memenuhi harga eceran tertinggi.

"Namun apakah harga MGS MinyaKita dapat dipertahankan ke depan dengan kenaikan harga kemasan plastik? Ini tergantung pemerintah apakah akan akomodatif dengan perubahan harga kemasan dalam HET," tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki instrumen lain untuk melindungi konsumen, termasuk melalui kebijakan bea keluar (duty) dan pungutan ekspor (levy), khususnya bagi konsumen MGS premium dan industri pangan.

"Jika berbagai kebijakan tersebut benar-benar berjalan efektif maka secara teoritis cukup melindungi konsumen MGS setidaknya dalam jangka pendek," pungkasnya.

Di sisi lain, persoalan plastik disebut terkait gangguan pasokan bahan baku global.

Plastik dibuat dari nafta, produk petrokimia berbasis minyak bumi yang sekitar 70 persen pasokan pasar dunianya berasal dari negara-negara Teluk.

Konflik di kawasan tersebut disebut mengganggu distribusi melalui Selat Hormuz dan memutus rantai pasok bahan baku.

Saat ini, industri plastik disebut tengah mendatangkan nafta dari sejumlah negara lain seperti India, Afrika, dan Amerika Serikat untuk menjaga keberlanjutan produksi kemasan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Dampak kenaikan harga bahan baku plastik mulai menjalar ke komoditas minyak goreng kemasan premium. Lonjakan biaya kemasan membuat harga di tingkat ritel perlahan terkerek, meski pemerintah memastikan pasokan tetap aman.

Berdasarkan penelusuranBisnisdi sejumlah ritel modern kawasan Parung Panjang, Jawa Barat, pada Selasa (21/4/2026), harga minyak goreng premium ukuran 2 liter berada di kisaran Rp42.900–Rp47.000. Sementara itu, kemasan 1 liter dijual sekitar Rp21.600–Rp23.100, dan ukuran 1,8 liter sekitar Rp40.500.

Produk yang tersedia antara lain Sovia, Sunco, Tropical, Fortune, hingga Filma. Adapun, minyak goreng berbahan kelapa seperti Barco dijual jauh lebih tinggi, mencapai Rp59.900 per liter.

Merujuk pada laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP Kemendag), harga minyak goreng sawit kemasan premium menunjukkan tren kenaikan dalam sebulan terakhir. Pada Selasa (21/4/2026), harga tercatat mencapai Rp21.796 per liter, naik tipis 0,19% dibandingkan sehari sebelumnya yang berada di level Rp21.755 per liter.

Kenaikan serupa juga terjadi pada minyak goreng sawit curah, meski sangat terbatas, yakni sebesar 0,03% dari Rp19.467 per liter pada Senin (20/4/2026) menjadi Rp19.473 per liter pada Selasa (21/4/2026). Sebaliknya, harga Minyakita justru mengalami penurunan sebesar 0,24%, dari Rp15.980 per liter menjadi Rp15.942 per liter pada periode yang sama.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng premium bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan dampak dari sisi hulu, khususnya bahan kemasan plastik.

“Kalau minyak goreng premium itu terutama memang yang daerah kayak Papua itu karena kan memang distribusinya. Nah tadi kami sudah komunikasi dengan para produsen, yang pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Untuk itu, Budi menyampaikan pemerintah tengah menyelesaikan permasalahan terkait merangkaknya harga plastik yang merembet ke komoditas pangan, termasuk minyak goreng.

“Salah satu faktornya karena kemasan, kan rata-rata kemasan dari plastik semua. Nah sekarang ya dari hulunya. Kalau kesediaan minyaknya nggak ada masalah, tetapi kan tadi faktor dari plastiknya. Makanya plastik yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Adapun, Budi mengatakan pemerintah melalui Kemendag telah berkomunikasi langsung dengan industri plastik guna memastikan keberlanjutan produksi di tengah tekanan pasokan bahan baku.

Namun, dia memastikan produksi plastik pada prinsipnya tetap berjalan. Hal ini didukung oleh upaya impor bahan baku yang terus dioptimalkan agar kebutuhan tetap terpenuhi, sehingga diharapkan persoalan yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Di sisi lain, Kemendag juga tengah mempercepat pasokan bahan baku nafta impor dari pasar alternatif Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS) agar produksi plastik dalam negeri kembali normal.

Budi menyebut pasokan nafta impor dari tiga negara tersebut saat ini tengah dalam proses pengiriman dan dipastikan segera tiba di dalam negeri. Meski belum merinci jadwal kedatangannya, dia menegaskan tidak ada kendala berarti dalam proses tersebut.

Lebih lanjut, Kemendag juga akan kembali memastikan waktu kedatangan dengan berkoordinasi langsung kepada produsen yang melakukan impor bahan baku tersebut.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra sebelumnya mengatakan tren harga minyak goreng kemasan premium terkerek. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga biji plastik yang menjadi bahan utama kemasan, sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi.

“Yang warna oren ini adalah kemasan minyak goreng kemasan premium. Sedikit terkontraksi dengan adanya isu kenaikan bahan baku biji plastik, di mana ini kemungkinan besar memengaruhi harga komoditas minyak goreng premium, yang dengan kemasannya juga sangat berkualitas,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (20/4/2026).

Namun, Nawandaru menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi pada minyak goreng, melainkan juga berpotensi memengaruhi berbagai komoditas lain yang menggunakan kemasan plastik.

“Ini tidak hanya terjadi di komoditas minyak goreng, untuk komoditas-komoditas lainnya yang dikemas dengan plastik, ini juga akan mengalami kontraksi,” ujarnya.

Di sisi lain, harga Minyakita secara rata-rata nasional menunjukkan tren stabil bahkan cenderung menurun dalam setahun terakhir. Secara tahunan, harga rerata Minyakita turun 7,18% namun naik 0,66% dibandingkan bulan lalu. Per 17 April 2026, harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp15.982 per liter.

Lebih lanjut, dia menepis isu kelangkaan minyak goreng yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemendag menyebut ketersediaan minyak goreng, baik premium maupun merek lain, masih dalam kondisi aman dan mencukupi di berbagai kanal distribusi, mulai dari ritel modern hingga pasar rakyat.

Namun, Nawandaru mengakui sempat terjadi penurunan pasokan ke pasar rakyat dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut, menurutnya, lebih disebabkan oleh penyesuaian dari sisi pelaku usaha akibat kenaikan biaya bahan baku kemasan.

“Memang dalam kurun satu minggu, memang terinformasi bahwa ada sedikit penurunan, sedikit penurunan bukan kelangkaan, sedikit penurunan pasokan ke pasar rakyat. Mungkin salah satunya adalah kontraksi dari pengaruh kenaikan harga bahan biji plastik,” jelasnya.

Selain faktor biaya kemasan, penyaluran Minyakita juga dipengaruhi oleh prioritas distribusi untuk mendukung program pemerintah lainnya. Meski demikian, Kemendag menekankan agar pasokan untuk pasar rakyat tetap menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas harga.

Secara kumulatif, realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng tercatat mencapai 455.739 ton dalam periode 26 Desember 2025—17 April 2026.

Penyaluran ke distributor lini 1 (D1) didominasi oleh BUMN pangan dengan volume 228.198 ton atau sekitar 50,07%, sementara sisanya sebesar 227.541 ton atau 49,93% berasal dari pelaku non-BUMN. Kontribusi terbesar dari kelompok BUMN tersebut disumbang oleh Perum Bulog sebesar 182.690 ton atau 40,09%, diikuti oleh ID Food yang mencatatkan realisasi 45.508 ton atau setara 9,99%.

Kekhawatiran Pelaku Industri

Dari sisi industri, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat M. Sinaga menilai mahalnya kemasan memang menjadi beban utama dalam distribusi minyak goreng kemasan.

Menurut Sahat, sejak lama biaya pengemasan sudah menjadi faktor yang membuat harga minyak goreng lebih tinggi, mulai dari investasi mesin pengemasan hingga distribusi dalam bentuk kemasan kecil.

“Sekarang harga plastik membubung tinggi dan bahkan bukan karena harga, juga kemungkinan produksi barang plastik akan mandek, karena tidak ada sumber bahan baku,” kata Sahat kepadaBisnis, Selasa (21/4/2026).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Gimni mendorong penerapan kembali alternatif distribusi, antara lain melalui penggunaan dispenser di tingkat pengecer dengan pasokan minyak goreng dalam bentuk curah (bulking), serta membuka kembali penjualan minyak goreng curah.

Menurutnya, skema tersebut tetap dapat diawasi dengan pencatatan distribusi melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) sehingga penyaluran tetap terkontrol.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin mengatakan kenaikan harga minyak goreng kemasan premium dari produsen mulai terasa di tingkat ritel, meski belum merata.

“Belakangan ini memang sudah ada, tapi bergerak nggak semuanya. Saya belum monitor, tapi pergerakan sudah ada. Namun, berapa besarnya, saya tidak monitor,” kata Solihin saat dihubungiBisnis.

Dia menegaskan bahwa peritel hanya menyesuaikan harga jual berdasarkan harga beli dari distributor ditambah margin standar. Solihin juga mengungkapkan adanya fenomena kekosongan sementara di rak ritel, yang lebih disebabkan strategi pembelian pelaku usaha dalam menghadapi fluktuasi harga.

“Kami membeli dengan memperkirakan harga jual kita. Jadi kita pilih-pilih yang layaknya konsumen kita masuk, baru kita jual barangnya,” ujarnya.

Di sisi lain, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kenaikan harga nafta berdampak signifikan terhadap harga minyak goreng premium karena plastik merupakan komponen utama kemasan.

“Sangat berpengaruh, karena nafta merupakan bahan utama plastik yang menjadi kemasan minyak goreng premium, apalagi kenaikan harga nafta ini terjadi bersamaan dengan kenaikan biaya logistik dan kenaikan harga CPO,” kata Wija kepadaBisnis.

Dia mengingatkan agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi untuk menaikkan margin secara berlebihan, di tengah situasi sulit akibat kenaikan biaya, termasuk dari lonjakan harga bahan baku plastik.

Meski begitu, menurutnya, konsumen minyak goreng kemasan premium pada dasarnya bukan kelompok yang sensitif terhadap harga, sehingga kenaikan harga tidak langsung berdampak signifikan terhadap daya beli.

“Tetapi, mengingat kenaikan ini terjadi bersamaan dengan kenaikan harga BBM, LPG, maka sebagain mereka akan melakukan upaya penghematan dengan melakukandown trading, yaitu mengkonsumsi produk minyak dengan kualitas lebih rendah atau dengan sedikit mengurangi konsumsi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Wijayanto menilai potensi pergeseran konsumsi ke produk yang lebih terjangkau seperti Minyakita tetap ada, meski tidak akan terjadi secara masif karena perbedaan segmen pasar.

Selain minyak goreng, kenaikan harga bahan baku plastik juga berpotensi memengaruhi berbagai produk consumer goods yang menggunakan plastik sebagai kemasan maupun bahan baku, seperti mainan dan peralatan rumah tangga.

Dia juga mengingatkan risiko inflasi yang lebih luas jika kenaikan harga kemasan plastik terus berlanjut. Untuk itu, dia menilai perlu adanya solusi strategis, antara lain dengan mengurangi penggunaan plastik dan beralih ke alternatif seperti kemasan berbahan kertas atau penggunaan tas yang dapat dipakai ulang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menyebut program bantuan pangan menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak goreng rakyat Minyakita di pasar tradisional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan fenomena mahalnya Minyakita belakangan ini tidak lepas dari tingginya penyaluran bantuan pangan yang menggunakan produk tersebut. Kondisi ini membuat pasokan di pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan program banpang menyerap pasokan Minyakita dalam jumlah besar. Hal ini mengingat penyaluran banpang 2 liter Minyakita selama dua bulan adalah sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kemarin ada 33 juta [KPM] bantuan pangan, kali 2 liter [Minyakita], kali 2 bulan. Nah, pakai Minyakita. Itu tuh kesedot, sehingga di pasar agak berkurang, sehingga harga menjadi naik,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran banpang agar tidak lagi mengandalkan Minyakita. Ke depan, bantuan dapat menggunakan berbagai merek minyak goreng dengan harga yang disepakati bersama produsen.

Menurutnya, akar persoalan kenaikan harga Minyakita saat ini lebih disebabkan oleh terserapnya pasokan ke program bantuan pangan.

“Kenapa naik? Itu karena ada bantuan pangan selama 2 bulan. 33 juta [KPM] x 2 bulan x 2 liter pakai minyak itu [Minyakita]. Nah sekarang kita ubah bantuan pangan nanti kita akan pakai merek apa saja dengan harga yang sama tentu. Kita akan minta ke produsen sehingga Minyakita tidak terganggu di pasarnya,” terangnya.

Selain itu, distribusi Minyakita akan kembali difokuskan untuk pasar tradisional dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, khususnya Perum Bulog, untuk menjaga ketersediaan di daerah.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah masih mencari skema terbaik untuk penyediaan minyak goreng dalam program bantuan pangan.

“Belum tahu nanti. Sekarang kan sebagian minyakita. Nanti kita akan ketemu produsen. Kita cari solusinya untuk bantuan pangan. Ya bisa macam-macam nanti, tergantung kesepakatan,” pungkasnya.

Berdasarkan laman resmi Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga Minyakita mengalami tren berfluktuasi dalam satu bulan terakhir. Data menunjukkan, harga Minyakita dibanderol Rp15.926 per liter pada Rabu (22/4/2026). Harganya turun tipis 0,10% dibandingkan Selasa (21/4/2026) senilai Rp15.942 per liter.