Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Damri meminta dukungan DPR RI agar layanan angkutan perintis di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ditetapkan sebagai skema Public Service Obligation (PSO). Perseroan menilai skema subsidi melalui tender yang berlaku saat ini membuat beban keuangan makin berat dan menghambat peremajaan armada.

Direktur Utama Perum Damri Setia N. Milatia Moemin mengatakan hingga kini layanan angkutan perintis masih dijalankan melalui mekanisme tender tahunan dengan tingkat penggantian biaya operasional (cost recovery) sekitar 70%. Kondisi tersebut memaksa perusahaan melakukan subsidi silang dari bisnis komersial.

“Pada angkutan perintis ini, karena sama sebetulnya. Hal yang sama juga kami alami, seperti baik Pelni maupun ASDP, adalah saat ini kami memang masih harus melakukan cross subsidy karena nanti ada di tantangannya untuk angkutan perintis itu, sehingga cukup menggerus dari laba kami,” kata Setia dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Setia menyampaikan Damri hanya memperoleh penggantian sekitar 70% dari total biaya operasional angkutan perintis, termasuk margin 10%. Adapun sisa pendapatan harus diperoleh dari penumpang yang mayoritas berasal dari daerah dengan daya beli rendah.

Dalam kesempatan itu, Setia juga mengungkapkan skema tender tersebut juga membuat Damri tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, perusahaan membutuhkan suntikan modal untuk mengganti armada perintis yang telah menua.

"Karena peraturannya adalah untuk bisa mendapatkan PMN, kami harus punya proyek PSO atau PSN. Dan ini kami tidak punya sama sekali,” ujarnya.

Dia menjelaskan pengajuan PMN senilai Rp490 miliar pada 2024 tidak disetujui lantaran angkutan perintis Damri belum berstatus PSO, melainkan proyek subsidi melalui tender tahunan.

Di sisi lain, dia menuturkan keterbatasan investasi membuat kondisi armada perintis makin menua. Setia menyebut saat ini terdapat 384 bus perintis yang telah beroperasi lebih dari tujuh tahun, bahkan kini jumlahnya telah mencapai 406 unit.

“Tantangan terberat dari kami adalah di angkutan perintis. Yang pertama adalah karena kondisi angkutan perintis yang ada ini tidak produktif lagi, karena usianya sudah rata-rata lebih dari 7 tahun,” ungkapnya.

Meski demikian, armada tersebut masih terus dioperasikan karena menjadi satu-satunya moda transportasi masyarakat di banyak wilayah 3T.

Di sisi kinerja keuangan, Damri mencatat total aset sebesar Rp1,713 triliun pada 2025, sementara liabilitas mencapai Rp1,828 triliun. Setia mengatakan arus kas perusahaan masih terbebani utang warisan dari penggabungan sejumlah perusahaan.

Selain itu, mayoritas aset Damri berupa armada yang mengalami depresiasi tinggi sehingga turut menekan laba perusahaan. Pada 2025, Damri membukukan pendapatan Rp1,638 triliun dengan Ebitda sebesar Rp209 miliar. Namun, laba bersih hanya mencapai Rp9,8 miliar akibat tingginya beban penyusutan aset.

Meski secara finansial kurang menguntungkan, Damri mengklaim layanan angkutan perintis memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat besar.

Setia mengatakan setiap perjalanan angkutan perintis menghasilkan manfaat sosial ekonomi sekitar Rp8,5 juta. Secara keseluruhan, multiplier effect layanan tersebut mencapai 15,8 kali nilai proyek pada 2025.

Damri juga meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar layanan angkutan perintis diubah menjadi penugasan PSO sehingga perusahaan dapat memperoleh penunjukkan langsung, pendanaan yang lebih pasti, serta akses terhadap PMN untuk peremajaan armada.

“Oleh sebab itu, Perum Damri memohon dukungan kepada DPR RI untuk mendorong dan mengeskalasi pengajuan layanan Perintis 3T ini menjadi 100% public service obligation,” ucapnya.

Setia menegaskan keberadaan Damri di wilayah 3T bukan semata menyediakan layanan transportasi, tetapi juga menjaga konektivitas nasional, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga mendukung stabilitas keamanan di sejumlah daerah, terutama di Papua.

Perum Bulog mengungkap biaya distribusi minyak goreng Minyakita ke wilayah Indonesia timur masih jauh lebih mahal dibandingkan kawasan lain. Untuk menutup biaya tersebut, Bulog menerapkan skema subsidi silang dari distribusi di wilayah Jawa.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan distribusi Minyakita memang tidak sepenuhnya berorientasi pada keuntungan, meski produk tersebut masuk kategori komersial business to business (B2B) tanpa subsidi pemerintah.

"Kalau dibilang cuma timur doang enggak ketutup, tapi kan kita subsidi silang ya. Jadi kita ngitung di Jawa nih," ujar Febby di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Febby mengatakan distribusi Minyakita yang dijalankan Bulog pada dasarnya tetap memiliki indikator komersial karena masuk skema B2B tanpa subsidi pemerintah. Namun, menurut dia, Bulog tidak semata-mata mengejar margin keuntungan dalam penyaluran minyak goreng tersebut.

Menurut Febby, keuntungan distribusi di wilayah Jawa digunakan untuk membantu menutup ongkos distribusi ke daerah dengan biaya logistik tinggi seperti Papua.

"Yang di sebelah Jawa bisa kita tutupin untuk biaya distribusi di Papua," katanya.

[Gambas:Youtube]

Ia menjelaskan Bulog memprioritaskan penyaluran Minyakita ke pasar-pasar yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Dalam pencatatan SP2KP, sejumlah wilayah masih tercatat merah meski kondisi di lapangan mulai membaik.

"Kadang satu tempat merah, memang kayak kelihatan itu HET merah semua. Padahal beberapa pasar tuh udah hijau," ujar Febby.

Bulog juga membantah anggapan Minyakita langka di pasar. Febby mengatakan hingga bulan ini Bulog telah menyalurkan sekitar 110 juta liter Minyakita ke berbagai daerah di Indonesia.

"Kalau yang di Bulog masuk itu, kita sampai bulan ini sudah menyalurkan sekitar 110 juta liter seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan Minyakita merupakan bagian dari kewajiban domestic market obligation (DMO) produsen minyak goreng. Berdasarkan aturan, sebanyak 35 persen kuota DMO disalurkan kepada BUMN pangan, termasuk Bulog.

Namun, Febby menegaskan Bulog bukan satu-satunya pihak yang menyalurkan MinyaKita karena sebagian besar distribusi tetap berada di tangan produsen.

"Dari 100 persen DMO, Bulog itu menyalurkan enggak nyampe 35 persen, karena 35 persen itu dibagi dua sama BUMN pangan yang lain," ujarnya.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga memastikan stok Minyakita di pasar saat ini dalam kondisi aman. Ia merujuk pada peta sebaran Minyakita yang menurutnya sudah menunjukkan kondisi hijau di hampir seluruh wilayah.

"Minyakita kalau monitor cukup dengan peta sebaran Minyakita. Di situ sudah hijau semua sejak minggu lalu," ujar Rizal.

Menurut dia, Bulog telah menyalurkan kuota DMO yang diberikan pemerintah semaksimal mungkin ke pasar-pasar SP2KP dan pasar tradisional.

Rizal menjelaskan Bulog memang tidak menyalurkan Minyakita ke seluruh jalur distribusi modern karena terbatas aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

"Bulog hanya boleh menyalurkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional kepada para pengecer yang punya NIB. Kalau tidak punya NIB kami tidak boleh menyerahkan," katanya.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyebut tarif air perpipaan untuk kelompok pelanggan tertentu di Jakarta saat ini menjadi yang termurah di Indonesia, yakni sekitar Rp1 per liter.

"Tarif termurah Indonesia untuk level bawah Rp1 per liter," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan tarif murah tersebut berlaku untuk golongan pelanggan bawah yang jumlahnya mencapai sekitar 3,6 juta jiwa penerima layanan PAM Jaya.

"Memang golongan tertentu itu sebenarnya 3,6 juta jiwa kita supply," katanya.

Arief menjelaskan tarif air murah tetap dipertahankan, meski PAM Jaya tengah melakukan berbagai pengembangan jaringan dan pemanfaatan teknologi baru untuk menekan biaya operasional.

Menurut dia, penggunaan teknologi yang lebih efisien justru diarahkan agar beban biaya perusahaan tidak otomatis dibebankan ke masyarakat, melalui kenaikan tarif.

[Gambas:Youtube]

"Sebenarnya, walaupun saya saat ini belum bisa menyampaikan, bisa jadi tarif BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) itu akan relatif lebih terjangkau ya," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu faktor yang membuat tarif air di Jakarta masih bisa dijaga adalah skala ekonomi pelanggan yang besar, itu memungkinkan adanya keseimbangan pembiayaan di internal perusahaan.

Arief menyebut PAM Jaya saat ini mengandalkan skema subsidi silang antargolongan pelanggan untuk menjaga kelompok masyarakat bawah tetap mendapat tarif murah.

"Kita cuma perlu mencari solusi pareto yang benar-benar ideal. Supaya cross subsidinya di internal perusahaan bisa terjaga," katanya.

Menurut dia, strategi subsidi silang tersebut menjadi salah satu cara PAM Jaya menjaga keterjangkauan tarif tanpa mengganggu keberlanjutan operasional perusahaan.

Arief juga menyatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah teknologi baru, termasuk sistem perpipaan dari luar negeri, untuk memangkas biaya pembangunan jaringan air bersih agar ekspansi layanan tetap berjalan tanpa memberi tekanan besar pada struktur tarif pelanggan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Samarinda mendeteksi praktik tying-in dalam distribusi minyak goreng bersubsidi Minyakita di pasar tradisional Balikpapan dan Samarinda.

KPPU Kanwil V Samarinda Andriyanto menyatakan praktik tersebut membuat harga jual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.

Temuan tersebut terungkap dalam inspeksi mendadak yang digelar KPPU untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan selama periode Ramadan hingga Lebaran.

Inspeksi dilakukan di sejumlah pasar tradisional di kedua kota sebagai bagian dari upaya pengawasan rantai distribusi komoditas strategis.

"Di pasar tradisional kami masih menemukan praktik tying-in Minyakita dengan minyak goreng merek lain. Pedagang yang ingin membeli Minyakita oleh distributor diminta membeli minyak goreng merek lain yang harganya lebih mahal," kata Andriyanto dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan, praktik penjualan terikat ini memaksa pedagang menerapkan skema subsidi silang, menaikkan harga jual Minyakita di atas HET agar dapat menjual minyak goreng merek premium dengan harga lebih kompetitif.

Mekanisme semacam ini, meski dipandang sebagai strategi bertahan para pedagang, justru menggerus fungsi subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Kendati demikian, pemantauan di Pasar Sepinggan Balikpapan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan mengalami kenaikan harga dalam batas yang masih wajar.

Pedagang melaporkan bahwa harga beras mengalami peningkatan, namun tidak setajam lonjakan tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, harga telur ayam ras tercatat relatif stabil di kisaran Rp33.400 per kilogram.

Menanggapi temuan tersebut, KPPU Kanwil V Samarinda mengeluarkan imbauan tegas kepada distributor untuk menghentikan praktik tying-in yang dinilai bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Di sisi lain, Andriyanto mendorong pedagang untuk mengakses pasokan Minyakita melalui jalur resmi Bulog guna memastikan harga jual tetap sesuai ketentuan HET.

Adapun dia menuturkan langkah pengawasan ini menjadi keniscayaan mengingat volatilitas harga pangan kerap meningkat menjelang hari raya, sementara masyarakat berpenghasilan rendah sangat bergantung pada komoditas bersubsidi untuk menjaga stabilitas belanja rumah tangga.

Pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 seiring proyeksi defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meski wacana penyesuaian tarif mengemuka, hingga kini besaran iuran yang berlaku masih mengacu pada aturan terakhir yang ditetapkan pada 2020.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan iuran JKN idealnya dievaluasi dan disesuaikan setiap lima tahun untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan. Ia menyebut BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit Rp20-30 triliun pada 2026.

"Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai," kata Menkes Budi Sadikin dikutip dari detikhealth, Jumat (27/2).

Menurutnya, bila tidak ada penyesuaian struktural, defisit akan terus berulang setiap tahun dan berdampak pada arus kas rumah sakit akibat keterlambatan pembayaran klaim. Kondisi itu dinilai bisa mengganggu operasional fasilitas kesehatan.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan sejak 2014 hingga 2025, pendapatan iuran kerap lebih rendah dibandingkan beban pembiayaan JKN dalam sejumlah tahun. Pada 2025 misalnya, pendapatan iuran tercatat Rp176,3 triliun, sementara beban JKN mencapai Rp190,3 triliun.

Budi memastikan kelompok masyarakat miskin tidak akan terdampak kenaikan iuran apabila kebijakan tersebut diterapkan. Peserta dari desil 1 hingga 5 tetap ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kalau tarif dinaikkan, untuk orang-orang miskin desil 1 sampai 5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena mereka dibayarin oleh pemerintah," katanya.

Ia menegaskan, prinsip JKN sebagai asuransi sosial mengedepankan subsidi silang, di mana peserta yang lebih mampu berkontribusi lebih besar untuk menopang pembiayaan peserta kurang mampu. Dengan demikian, potensi kenaikan iuran disebut akan lebih terasa bagi peserta mandiri dan kelompok menengah ke atas.

Sampai saat ini, belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan iuran 2026. Tarif masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Berikut rinciannya:

1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Mandiri:

Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan

Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan

Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan

2. Peserta Penerima Upah (PPU) atau Karyawan:

Iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan

4 persen dibayarkan pemberi kerja

1 persen dibayarkan pekerja

3. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI):

Untuk kategori ini, iuran BPJS Kesehatan akan dibayarkan penuh oleh pemerintah

Tarif tersebut tetap berlaku hingga ada keputusan resmi pemerintah terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah mengimbau masyarakat menunggu pengumuman kebijakan terbaru dan merujuk informasi dari kanal resmi agar tidak terjebak spekulasi.