JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan rebalancing saham asal Indonesia pada Mei 2026 dinilai menjadi sinyal bahwa reli pasar modal domestik belum ditopang fondasi yang kuat.

Pengamat pasar modal, Reydi Octa, menilai kebijakan tersebut menggambarkan masih adanya aspek pasar yang belum memenuhi standar investor global.

Isu yang disorot meliputi jumlah saham beredar di publik (free float), tingginya konsentrasi kepemilikan atau high shareholding concentration (HSC), serta aspek investability.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

“Menurut saya keputusan MSCI yang masih membekukan perlakuan atas saham Indonesia menunjukkan bahwa masalah utama pasar kita belum selesai, terutama soal kualitas free float, transparansi kepemilikan, dan investability,” ujar Reydi saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam (21/4/2026).

Dalam pengumumannya, MSCI mengaku masih mengkaji dampak reformasi pasar modal terhadap aksesibilitas investasi.

Selain itu, MSCI juga akan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen untuk menyesuaikan perhitungan free float.

Namun, MSCI belum akan memasukkan sumber data baru hingga kajian atas reformasi pasar modal Indonesia selesai dilakukan.

MSCI sendiri telah menerima berbagai laporan dari otoritas pasar modal Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia, serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi yang dilaporkan mencakup peningkatan transparansi pemegang saham di atas 1 persen, pendalaman klasifikasi investor, pengenalan kerangka HSC, hingga rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Meski demikian, MSCI tetap mempertahankan sikap hati-hati dengan menunda rebalancing saham Indonesia.

Bahkan, sejumlah kebijakan pembatasan masih diberlakukan.

Di antaranya, MSCI membekukan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan jumlah saham (number of shares), tidak menambahkan saham baru ke dalam indeks MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta tidak menaikkan klasifikasi saham ke segmen yang lebih besar, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Dampak terhadap IHSG

Reydi menilai dampaknya MSCI terhadap IHSG saat ini lebih sebagai penahan sentimen yang membatasi ruang kenaikan.

Pasalnya, investor global masih cenderung wait and see dan belum kembali masuk secara agresif, meskipun tekanan jual tidak sebesar pada akhir Januari 2026.

“Dampaknya ke IHSG saat ini lebih sebagai penahan sentimen dan pembatas ruang naik, karena investor global masih wait and see, bukan lagi panic selling sebesar akhir Januari,” paparnya.

Untuk diketahui, IHSG ditutup melemah pada perdagangan Selasa, turun 34,73 poin atau 0,46 persen ke level 7.559,38.

Dari sisi aktivitas perdagangan, volume transaksi mencapai 43,55 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 18,01 triliun.

Frekuensi perdagangan menyentuh lebih dari 2,7 juta kali transaksi.

Menariknya, jumlah saham yang menguat mencapai 386 saham, lebih tinggi dibandingkan 264 saham yang melemah, sementara 168 saham bergerak stagnan.

Meski demikian, Reydi menyebut risiko arus keluar dana asing (outflow) tetap terbuka apabila bobot Indonesia dalam MSCI menurun.

Dalam kondisi itu, saham-saham dengan karakteristik HSC dinilai paling rentan karena berpotensi kehilangan dukungan aliran dana pasif, sehingga menghadapi tekanan baik dari sisi likuiditas maupun valuasi.

SHUTTERSTOCK/FEYLITE Ilustrasi saham.

“Risiko outflow tetap ada bila bobot Indonesia di MSCI turun, sementara saham-saham berlabel HSC berisiko paling besar terkena tekanan likuiditas dan valuasi karena bisa kehilangan aliran dana pasif,” paparnya.

Lebih jauh, paling rentan dalam kondisi tersebut bukan ditentukan oleh sektor, melainkan karakter emiten itu sendiri, terutama saham berkapitalisasi besar dengan free float yang terbatas dan kepemilikan yang sangat terkonsentrasi.

Struktur seperti ini membuat likuiditas lebih sensitif terhadap perubahan aliran dana, sehingga ketika minat investor asing melemah, tekanan terhadap harga bisa lebih terasa.

Di sisi lain, langkah reformasi yang dilakukan oleh OJK, BEI, dan KSEI dipandang sudah mengarah ke perbaikan.

Namun, sikap MSCI yang masih menahan penyesuaian menunjukkan bahwa investor global belum sepenuhnya yakin, karena yang dinilai bukan hanya desain kebijakan, tetapi juga konsistensi penerapannya di lapangan.

Dana asing Rp 15 triliun berpotensi keluar

Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, mencatat keputusan MSCI yang masih membekukan inklusi saham Indonesia tetap menjadi sentimen negatif bagi pergerakan IHSG.

Namun, reaksi pasar cenderung terbatas karena pelaku pasar telah lebih dulu mengantisipasi kebijakan tersebut.

“Keputusan MSCI untuk tetap membekukan inklusi saham Indonesia memang masih menjadi sentimen negatif yang membayangi IHSG. Namun, jika kita melihat dinamika pasar pada pembukaan perdagangan 21 April, pelemahan yang terjadi menunjukkan bahwa pasar sebenarnya sudah mengantisipasi atau priced-in terhadap keputusan ini,” ucap Azharys saat dihubungi Kompas.com.

Menurutnya, sejak awal investor memang tidak menaruh ekspektasi tinggi bahwa MSCI akan segera memasukkan kembali saham Indonesia ke dalam indeksnya dalam waktu dekat.

Freepik Ilustrasi saham, laba bersih.

Meski begitu, risiko teknis yang perlu diwaspadai adalah potensi arus keluar dana pasif (passive funds) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 15 triliun.

Nilai itu cukup signifikan dan berpotensi menekan IHSG apabila terjadi dalam waktu singkat.

“Risiko teknis yang perlu kita waspadai adalah potensi outflow dana pasif (passive funds) yang diperkirakan bisa mencapai angka Rp 15 triliun. Angka ini cukup signifikan untuk menekan indeks jika terjadi dalam durasi yang singkat,” paparnya.

Lebih lanjut, risiko likuiditas dan tekanan valuasi diperkirakan akan paling terasa pada emiten yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC).

MSCI telah mengonfirmasi saham-saham dalam kategori ini akan dikeluarkan dari indeks, sehingga memicu penyesuaian portfolio oleh manajer investasi global.

Dari sisi sektoral, tekanan diperkirakan paling besar terjadi pada sektor energi dan infrastruktur.

Hal ini berkaitan dengan dominasi emiten berkapitalisasi besar seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), yang memiliki bobot signifikan dalam indeks.

Fluktuasi pada saham-saham tersebut berpotensi menjadi faktor pemberat bagi kinerja sektoral sekaligus menekan laju IHSG secara keseluruhan di tengah ketidakpastian aliran dana global.

“Sektor yang paling terdampak adalah energi dan infrastruktur. Hal ini tidak lepas dari peran DSSA dan BREN yang memiliki kapitalisasi pasar (market cap) sangat besar, sehingga fluktuasi pada kedua saham tersebut secara langsung menjadi pemberat bagi performa sektor masing-masing sekaligus menekan laju IHSG secara keseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Penyedia indeks global MSCI Inc pada Selasa (20/4/2026) mengumumkan hasil penilaian MSCI Global Standard Indexes untuk Indonesia. Salah satu poin utama dalam keputusan tersebut adalah peninjauan terhadap saham-saham Indonesia yang masuk dalam kategori High Shareholding Concentration (HSC), yang berpotensi terdampak dalam rebalancing berikutnya.

Dalam konteks ini, dua saham yang menjadi sorotan pasar adalah BREN dan DSSA yang saat ini masuk dalam kategori HSC. Keduanya berisiko terdampak penyesuaian kebijakan MSCI, karena masuk dalam kelompok saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi.

Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas Fath Aliansyah Budiman menyebut pasar sudah mengantisipasi potensi perubahan tersebut. Menurutnya, fokus utama kini bukan lagi soal kepastian penghapusan, melainkan potensi arus keluar investor pasif jika skenario itu terjadi.

"Untuk potensi outflow seharusnya tekanan jual secara masif sudah terjadi, jadi hanya melihat potensi outflow pasive fund manager yang akan efektif 1 Juni 2026," ujarnya dalam kanal YouTube Maybank Sekuritas, Selasa (21/4/2026).

Fath menjelaskan, berdasarkan data MSCI Emerging Market per Maret 2026, bobot Indonesia berada di kisaran 1%. Dengan dana kelolaan pasif global yang mengikuti MSCI sebesar US$1,4 triliun, potensi outflow dari BREN diperkirakan Rp6 triliun, sementara DSSA mencapai Rp9 triliun.

"Jadi pengumuman rebalancing MSCI pada 12 Juni, efektifnya [outflow] 1 Juni. Bedanya apa? Kalau pengumuman itu saham apa saja yang akan keluar, dan efektif outflow itu di tanggal 1 Juni," jelasnya.

Secara keseluruhan, Fath menilai keputusan MSCI Inc tetap mencerminkan sinyal positif terhadap reformasi pasar modal Indonesia. Namun, dalam review kali ini MSCI tidak menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) pada periode Mei 2026.

MSCI juga tidak menaikkan klasifikasi ukuran saham antar indeks, termasuk dari small cap ke standard cap, serta membekukan kenaikan foreign inclusion factors (FIF) dan jumlah saham (number of shares/NOS). Di sisi lain, MSCI membuka kemungkinan penggunaan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk penyesuaian free float jika diperlukan.

Fath menyoroti tidak adanya indikasi penurunan status Indonesia ke frontier market. Padahal sebelumnya MSCI menekankan perbaikan transparansi pasar dengan tenggat Mei 2026 untuk menjaga status emerging market.

"Lalu apakah akan terjadi tekanan jual? Kalau sampai terjadi koreksi, terutama di saham yang sudah naik kencang itu wajar. Outflow bulan Juni juga sudah diprediksi, dan saat koreksi justru bisa menjadi kesempatan investor yang menunggu kejelasan," tandasnya.

MSCI Masih Hati-Hati

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai sikap MSCI Inc dalam review Mei 2026 masih mencerminkan kehati-hatian terhadap pasar Indonesia.

Ia menegaskan tidak ada kenaikan bobot, penambahan konstituen baru, maupun peningkatan kelas saham. Bahkan, saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi berpotensi kembali masuk radar evaluasi untuk dikeluarkan dari indeks.

"Keputusan ini mencerminkan bahwa meskipun reformasi sudah berjalan, MSCI masih menunggu bukti implementasi yang konsisten dan kualitas data yang benar-benar dapat dipercaya. Dengan kata lain, Indonesia masih berada dalam fase improving market, belum sepenuhnya masuk dalam kategori pasar yang tervalidasi secara global," jelas Hendra dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, kondisi ini menahan arus dana asing dari investor pasif global karena minimnya perubahan komposisi indeks.

Risiko pada saham HSC juga membuka peluang outflow selektif, sementara pergerakan pasar lebih banyak ditopang faktor domestik, stabilitas makroekonomi, serta sentimen global seperti arah suku bunga dan geopolitik.

Secara teknikal, IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan untuk menutup gap di level 7.527. Jika level tersebut tidak bertahan, koreksi berlanjut ke area 7.308.

"Pergerakan ini mencerminkan fase penyesuaian pasar di tengah absennya katalis global yang signifikan, sekaligus meningkatnya kehati-hatian investor," jelasnya.

Namun demikian, ia menilai kondisi ini lebih mencerminkan penundaan momentum ketimbang perubahan arah jangka panjang. Reformasi pasar yang berjalan tetap menjadi fondasi penting ke depan.

Apabila pada evaluasi berikutnya MSCI Inc melihat konsistensi implementasi dan peningkatan kredibilitas data, peluang masuknya dana asing dalam skala besar masih terbuka.

"Pada titik tersebut, pasar berpotensi mendapatkan dorongan baru yang lebih kuat dan berkelanjutan," tandasnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan rebalancing saham asal Indonesia pada Mei 2026.

Otoritas menilai keputusan indeks provider global itu bagian dari transparansi dan integritas pasar modal dalam negeri.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, mengatakan MSCI telah mencatat berbagai langkah strategis yang dilakukan OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperkuat transparansi dan integritas pasar modal.

MSCI Indeks MSCI

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat pelindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” ujar Hasan lewat keterangan pers, Selasa (21/4/2026).

Adapun sejumlah reformasi yang mendapat perhatian MSCI antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen, penguatan granularitas klasifikasi investor, implementasi kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peningkatan batas minimum free float.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai pengakuan awal dari MSCI terhadap langkah reformasi tersebut menjadi sinyal positif terhadap arah kebijakan yang ditempuh Indonesia.

“Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pelaku pasar global,” ucap Friderica.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Saat ini, MSCI tengah melakukan asesmen lanjutan dengan memanfaatkan sumber data baru yang dihasilkan dari berbagai inisiatif reformasi pasar modal Indonesia, sekaligus menghimpun masukan dari pelaku pasar global.

Proses itu menjadi bagian penyempurnaan penilaian untuk Index Review MSCI pada Mei 2026 dan Market Accessibility Review pada Juni 2026.

OJK memandang proses tersebut sebagai momentum untuk menunjukkan efektivitas implementasi kebijakan yang telah dijalankan, dengan harapan dapat semakin memperkuat aksesibilitas dan meningkatkan investability pasar modal Indonesia.

Sebagai komitmen reformasi, OJK memastikan terus mendorong penguatan integritas pasar melalui implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, penegakan hukum dan tata kelola, serta pendalaman pasar.

Melalui berbagai langkah tersebut, OJK meyakini pasar modal Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi lebih dalam, likuid, dan kredibel, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang menargetkan kapasitas dryport berbasis rel yang tengah dikembangkan dapat mencapai hingga 1 juta TEUs per tahun seiring pertumbuhan kawasan industri dan permintaan logistik nasional.

Direktur Utama KEK Industropolis Batang, Ngurah Wirawan, mengatakan pengembangan dryport tersebut menjadi bagian strategis untuk memperkuat posisi kawasan sebagai hub industri sekaligus logistik terintegrasi di Indonesia.

“Dengan adanya dryport, KEK Industropolis Batang tidak hanya menjadi kawasan industri, tetapi juga pusat logistik terintegrasi yang siap bersaing di tingkat global,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (21/4/2026).

Dryport yang dibangun di atas lahan sekitar 30 hektare ini pada tahap awal dirancang memiliki kapasitas 600.000 hingga 650.000 TEUs per tahun, dengan potensi peningkatan hingga 1 juta TEUs seiring ekspansi tenant dan aktivitas industri di kawasan.

Pengembangan fasilitas tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Kawasan Industri Terpadu Batang dengan sejumlah mitra strategis, yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda), serta Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Ngurah menuturkan, keberadaan dryport berbasis rel akan menjadi tulang punggung sistem logistik kawasan dengan mengintegrasikan moda transportasi kereta api dan pelabuhan. Skema ini dinilai mampu menekan biaya distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Selain itu, dryport akan berfungsi sebagai gerbang ekspor-impor bagi tenant industri serta pusat konsolidasi logistik regional. Dengan konektivitas langsung ke jaringan pelabuhan dan transportasi darat, fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada angkutan berbasis jalan.

Pengembangan proyek akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyelesaian studi kelayakan pada 2026, dilanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2027–2028 hingga tahap operasional.

Melalui proyek ini, KEK Industropolis Batang membidik penguatan ekosistem logistik nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi, terutama bagi industri berorientasi ekspor yang membutuhkan konektivitas distribusi yang efisien dan terintegrasi.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa konektivitas berbasis rel akan menjadi game changer dalam sistem distribusi logistik.

“KAI siap mendukung penuh pengembangan dryport ini melalui penyediaan jaringan dan layanan angkutan barang berbasis rel yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Integrasi antara kawasan industri dan jaringan kereta api akan memberikan nilai tambah signifikan bagi para pelaku industri,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa proses groundbreaking pengembangan dryport ditargetkan dapat dimulai pada Juni 2026 sebagai bagian dari percepatan implementasi proyek ini.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp498,79 triliun pada kuartal I-2026.

Angka tersebut melampaui target pemerintah dan menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Realisasi investasi di 2026 ini, tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22 persen year on year-nya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Secara keseluruhan, investasi yang masuk sepanjang tiga bulan pertama tahun ini mampu menyerap lebih dari 700 ribu tenaga kerja.

"Dan itu juga pencapaian terhadap tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 706.569 orang atau 18,93 persen untuk year on year-nya," katanya.

Rosan menjelaskan komposisi investasi antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) relatif seimbang. Porsi PMDN tercatat sekitar 49,89 persen, sementara PMA mencapai Rp249,94 triliun.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi wilayah, realisasi investasi juga cukup merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia menyebut investasi di luar Jawa sedikit lebih tinggi dibandingkan di dalam Jawa.

"Komposisinya luar Jawa kurang lebih 50,37 persen dan Jawa itu 49,63 persen atau Rp247,53 triliun," ujarnya.

Adapun lima daerah dengan kontribusi investasi terbesar berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Dari sisi negara asal investasi, Rosan menyebut lima besar investor asing berasal dari Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.

"Lima besarnya itu adalah Singapura kurang lebih US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, Amerika Serikat US$1,7 miliar, Jepang US$1 miliar," katanya.

Ia menambahkan investasi asing tersebut mencakup sekitar 29 persen dari total realisasi investasi yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, sektor industri logam dasar dan barang logam menjadi penyumbang investasi terbesar pada kuartal I-2026. Sektor ini mencakup kegiatan seperti pembangunan smelter dan industri pengolahan logam lainnya.

Selain itu, sektor jasa lainnya mencatat investasi sebesar Rp60,2 triliun, diikuti sektor pertambangan Rp51,9 triliun. Sektor perumahan dan kawasan industri menyerap Rp47,9 triliun, sementara transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi mencapai Rp45,4 triliun.

Rosan menyebut laporan tersebut merupakan gambaran awal yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan menyampaikan rincian lebih lengkap kepada publik dalam laporan resmi berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan segera menerbitkan surat utang valas berdenominasi renminbi (yen) di China. Otoritas fiskal menargetkan obligasi untuk investor di Daratan China itu bakal meluncur semester II/2026.

Keinginan pemerintah ini disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an pada sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pekan lalu.

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraanya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026. "Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan pentingnya pemerataan program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah terpencil.

Hal tersebut Gibran sampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan program MBG di Sekolah Kristen Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (21/04/2026).

Menurutnya, daerah seperti Yahukimo harus menjadi prioritas dalam implementasi program MBG agar tepat sasaran dan merata.

“MBG itu harusnya diprioritaskan di area-area seperti ini. Kalau belum merata, nanti harus didorong supaya semua bisa menerima,” ujar Gibran.

Dengan begitu, program MBG bakal berjalan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto yang bercita-cita agar anak-anak di Indonesia mendapatkan gizi yang layak sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun, kehadiran Wapres disambut antusias oleh para guru dan siswa. Salah satu guru di Sekolah Kristen Yahukimo, Teacher Kroni, menyampaikan bahwa program MBG sejauh ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi para siswa.

“Sejauh ini program MBG berjalan dengan lancar. Anak-anak semua dapat dan mereka senang,” ungkapnya.

Dia juga menyampaikan rasa bahagia atas kedatangan Wapres yang dinilai menjadi momen yang telah lama dinantikan oleh para siswa. Meski demikian, Kroni berharap perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan di Papua dapat terus ditingkatkan.

“Harapannya ke depan, pendidikan di Papua bisa lebih diperhatikan,” tutur Kroni.

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan minat investor asing terhadap Indonesia tetap tinggi meskipun dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik dan geokonomi.

Hal tersebut, kata dia, terbukti dari investasi yang masuk masih sesuai dengan yang direncanakan.

"Walaupun itu juga sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan kalau saya boleh sampaikan,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Dia menjabarkan, tren realisasi dan target investasi nasional dalam jangka panjang terus menunjukkan peningkatan signifikan. Sebagai contoh dalam periode 2014–2024, total investasi mencapai sekitar Rp9.100 triliun, sementara target pada 2025–2029 meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun.

“Peningkatannya memang cukup signifikan, tapi alhamdulillah masih bisa tercapai target-target itu. Kita harapkan ini bisa terus terjaga investasi ini,” kata dia.

Sementara itu, sektor yang mendominasi investasi, kata Rosan, yaitu industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan lainnya. Investasi lain pada jasa lainnya, pertambangan, perumahan kawasan industri, transportasi, gudang, dan telekomunikasi.

Capaian ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mampu menjaga stabilitas investasi, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Pada kesempatan yang sama, Rosan melaporkan realisasi investasi di kuartal I-2026 sebesar Rp498,79 triliun. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan yakni Rp497 triliun.

"Realisasi investasi di 2026 ini, tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22 persen secara year on year-nya," ujar Rosan.

Rosan merinci Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) hampir seimbang di mana 49,89 persen merupakan PMDN, dan 50,02 persen merupakan PMA.

Adapun dari realisasi tersebut, berhasil menyerap tenaga kerja 706.569 orang atau 18,93 persen.

Dari sisi wilayah, investasi di luar Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 50,37 persen, sementara investasi di Pulau Jawa sebanyak 49,63 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi terbesar, yakni 15,76 persen, kemudian disusul Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Singapura masih menempati posisi teratas penyumbang investasi ke RI sebesar USD4,6 miliar, kemudian Hong Kong USD2,7 miliar, China USD2,2 miliar, Amerika Serikat (AS) USD1,7 miliar, dan Jepang USD1 miliar.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar bahwa Menkeu China memintanya untuk menerbitkan SBN valas di Daratan China, bukan di Hong Kong.

Sebagaimana diketahui, SBN valas berdenominasi renminbi China dinamakan Panda Bond dan diterbitkan di Daratan China. Sementara itu, Dimsum Bond diterbitkan di Hong Kong.

"Dimsum Bond, jadi Menteri Keuangan China itu ngeledek. Itu bond ecek-ecek. Jadi kami diminta masuk ke Panda sebetulnya karena itu di mainland China. Kalau itu kan di Hong Kong, rupanya dia enggak suka Hong Kong," ujarnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Adapun Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menargetkan Panda Bond akan terbit pada semester II/2026. Namun, otoritas tidak menginfokan kapan.

Pembahasan soal penerbitan SBN valas pemerintah Indonesia di China disampaikan Purbaya saat bertemu dengan Menkeu China Lan Fo'an, di sela-sela Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-World Bank Group Spring Meeting), di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Kami ingin menerbitkan Panda Bond di sana, dia [Menkeu China] amat setuju, dan bunganya di China itu murah, cuma 2,3%. Jadi kami bisa menekan cost of capital," ungkapnya.

Sebaliknya, Purbaya juga mengizinkan pemerintah China untuk menerbitkan obligasinya di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan hubungan timbal balik antara dua negara yang juga mitra dagang.

"China adalah partner dagang terbesar kita, jadi pada pembicaraan itu hasilnya amat positif. Saya pikir ke depan hubungan kita dengan China dalam hal perdagangan internasional akan tetap baik," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia.

Dia mengklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Menurut Suminto, saat ini minat investor terhadap obligasi pemerintah masih cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sore.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa dalam komunikasi tersebut, PM Albanese menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia memulai ekspor pupuk urea ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal.

“PM Albanese menyampaikan apresiasi atas persetujuan Bapak Presiden terkait ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap pertama,” katanya pada Selasa (21/4/2026).

Selain Australia, Indonesia juga tengah memperluas jangkauan pasar ekspor pupuk dengan menjajaki pengiriman ke sejumlah negara lain sebagai bagian dari penguatan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Total komitmen ekspor tersebut mencapai sekitar 1 juta ton.

“Ke depan, sebagian pupuk urea juga akan diekspor ke India, Filipina, Thailand, dan Brasil, dengan total komitmen ekspor mencapai kurang lebih 1 juta ton,” lanjut Teddy.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ekspor dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keseimbangan pasokan dalam negeri, seiring kapasitas produksi nasional yang memadai. Saat ini, jumlah produksi urea nasional berada di atas kebutuhan dalam negeri.

“Sesuai data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional sebesar 7,8 juta ton dan kebutuhan dalam negeri sekitar 6,3 juta ton,” tutur Teddy.

Dengan pendekatan tersebut, ekspor tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, tetapi juga tetap menjamin ketersediaan pupuk bagi kebutuhan petani di dalam negeri.

“Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengakuan awal dari MSCI Inc. atas reformasi pasar modal Indonesia membuka peluang peningkatan aksesibilitas dan daya tarik investasi, di tengah proses asesmen lanjutan yang masih berlangsung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pembaruan penilaian free float saham Indonesia oleh MSCI pada 20 April 2026 mencerminkan apresiasi terhadap berbagai langkah pembenahan yang telah ditempuh otoritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pengakuan tersebut menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan telah berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat kredibilitas pasar.

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat perlindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” kata Hasan dalam siaran pers, Senin (21/4/2026).

MSCI mencatat sejumlah langkah kunci dalam reformasi tersebut, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, penguatan klasifikasi investor yang lebih granular, hingga penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC). Selain itu, peningkatan batas minimum free float juga menjadi perhatian dalam asesmen tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menilai pengakuan awal ini menjadi sinyal positif atas arah kebijakan yang ditempuh regulator dalam memperbaiki struktur pasar.

“Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pelaku pasar global,” ujarnya.

Saat ini, MSCI masih melakukan asesmen lanjutan dengan memanfaatkan sumber data baru hasil reformasi tersebut, sekaligus menghimpun masukan dari investor global. Proses ini menjadi bagian dari penilaian untuk Index Review MSCI pada Mei 2026 dan Market Accessibility Review MSCI pada Juni 2026.

OJK memandang tahapan ini sebagai momentum krusial untuk menunjukkan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat investability pasar domestik.

Dalam jangka menengah, regulator menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas pasar melalui delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal. Program tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, penegakan hukum, tata kelola, hingga pendalaman pasar.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam dan likuid, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap mengeksekusi komitmen investasi senilai Rp1.314,71 triliun yang berhasil dihimpun Presiden Prabowo Subianto dari sejumlah kunjungan luar negeri pada awal 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan komitmen tersebut diperoleh melalui berbagai pertemuan Presiden dengan pelaku usaha di negara mitra strategis.

"Pada saat mendampingi Pak Presiden, pasti ada acara bertemu dengan dunia usahanya, dengan para pengusahanya, baik dalam skala besar, dalam market katakan lebih dari 100 orang, maupun yang lebih kecil kurang lebih itu biasanya 12 orang yang Pak Presiden temuin langsung," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, di tengah kondisi geopolitik global yang tengah panas, komitmen investasi mengalir ke Indonesia.

"Ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat-sangat baik. Ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan," ujarnya.

Usai komitmen investasi, menurutnya realisasi investasi pun akan masuk. Dia menjelaskan bahwa dari berbagai negara yang telah menjalankan kerja sama investasi, realisasinya terjaga dengan sangat baik.

"Kita harapkan ini bisa terus terjaga. Nah itu kan, mereka itu ada investasi yang sudah berjalan, ada juga yang barunya juga," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah melakukan kunjungan luar negeri ke berbagai negara pada awal kuartal I/2026, mulai dari Britania Raya hingga Jepang dan Korea Selatan. Melalui rangkaian kunjungan ke sejumlah negara mitra strategis, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi senilai total Rp1.314,71 triliun.

Kunjungan awal Prabowo pada 18—21 Januari 2026 ke Britania Raya menghasilkan komitmen investasi sebesar £4 miliar atau sekitar Rp90 triliun. Investasi ini difokuskan pada sektor maritim, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan, penguatan pendidikan, serta pengembangan ekosistem industri terkait.

Kemudian, Prabowo menjalani kunjungan luar negeri ke Amerika Serikat pada 17—21 Februari 2026. Dalam lawatan tersebut, Indonesia berhasil mengamankan investasi senilai US$38,4 miliar atau sekitar Rp650 triliun melalui 11 nota kesepahaman (MoU)

Kesepakatan tersebut mencakup sektor strategis, antara lain mineral kritis dan mineral langka, pemulihan ladang minyak dan energi, komoditas pangan seperti jagung dan tekstil, teknologi semikonduktor, hingga pengembangan kawasan perdagangan bebas.

Memasuki akhir kuartal I/2026, Indonesia mengamankan komitmen investasi besar dari Asia Timur. Kunjungan ke Jepang pada 29—31 Maret menghasilkan investasi senilai US$23,63 miliar atau sekitar Rp401,71 triliun melalui 11 MoU.

Kerja sama tersebut mencakup sektor energi dan sumber daya alam, teknologi dan digital, keuangan dan investasi hingga gaya hidup (lifestyle).

Sementara itu, lawatan ke Korea Selatan pada 31 Maret—2 April membukukan komitmen investasi sebesar US$10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun melalui 10 MoU dengan sektor prioritas meliputi ekonomi, energi, digital, kesehatan, hingga industri masa depan.