REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyak bersubsidi MinyaKita dilaporkan mengalami kelangkaan di pasaran, termasuk di wilayah Jakarta. Bukan hanya konsumen, sejumlah pedagang juga mengeluhkan ketiadaan MinyaKita di pasaran sejak Ramadhan 1447 H.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), telah disepakati bahwa MinyaKita tidak digunakan dalam konteks bantuan pangan. Menurut dia, distribusi MinyaKita akan difokuskan secara menyeluruh ke pasar rakyat sehingga memperkuat pasokan di pasar tradisional.

“Dengan kebijakan tersebut, pasokan MinyaKita akan lebih diarahkan ke pasar rakyat sehingga akses masyarakat terhadap minyak goreng rakyat semakin baik,” kata dia melalui keterangannya, Rabu (22/4/2026) lalu.

Menurut Ratu, peningkatan distribusi ke pasar rakyat akan memberi dampak positif bagi konsumen rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai kebutuhan harian. Pemprov Jakarta juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, distributor, BUMN pangan, pengelola pasar, dan pelaku usaha untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan terus memantau perkembangan harga minyak goreng di pasar tradisional maupun ritel modern. Pemantauan juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap aman guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, minyak goreng merupakan komoditas strategis yang sangat dibutuhkan rumah tangga maupun pelaku usaha mikro kecil. Karena itu, pergerakan harga dan distribusinya akan menjadi perhatian pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan MinyaKita dalam kondisi sangat cukup,” kata Ratu.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memperkuat pengawasan di lapangan untuk mencegah praktik penimbunan, distribusi yang tidak merata, maupun spekulasi harga yang merugikan masyarakat. Perkembangan harga komoditas strategis pun terus dipantau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Kami berharap masyarakat berbelanja sesuai kebutuhan dan tetap tenang. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bekerja menjaga stabilitas harga serta memastikan pasokan minyak goreng tersedia di pasar,” ujar Ratu.

Sebelumnya diberitakan, kelangkaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita dikeluhkan masyarakat. Baik pembeli maupun pedagang mengaku kesulitan mendapatkan stok di pasaran, bahkan sejak sebelum bulan Ramadhan.

Tak hanya langka, harga MinyaKita juga mengalami kenaikan di pasaran. Pedagang menyebutkan, harga kemasan 1 liter kini mencapai Rp 24 ribu, sementara ukuran 800 ml dijual sekitar Rp 19 ribu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pentingnya revitalisasi pasar rakyat untuk menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dalam peresmian Pasar Tematik Industri Sidayu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, Budi menegaskan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong transformasi pasar rakyat untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang modern.

"Kami mendukung penuh revitalisasi pasar rakyat, seperti di Pasar Sidayu untuk menghadirkan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen. Pasar Tematik Industri Sedayu ini unik karena keberadaan bangunan cagar budaya di dalamnya sehingga bisa menjadi pasar wisata di samping menjalankan perannya sebagai pusat ekonomi," ujar Budi.

Pasar rakyat ini dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendag Tahun 2025 senilai Rp25,8 miliar. Pasar tersebut kini bertransformasi menjadi ruang ekonomi yang lebih tertata, nyaman, dan terintegrasi dengan ekosistem industri daerah.

Pasar Tematik Industri Sidayu dirancang untuk mampu menampung 538 pedagang. Selain infrastruktur fisik yang yang kokoh, pasar ini dilengkapi berbagai fasilitas modern, mulai dari kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV), musala, toilet, pos keamanan dan kesehatan, pos ukur ulang, hingga Tempat Pengolahan Sampah berprinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Revitalisasi ini juga menjadi momentum kebangkitan bagi para pedagang setelah musibah kebakaran yang melanda pasar tersebut pada 2022. Pembangunan kembali pasar ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek historis bangunan asli tanpa mengesampingkan tuntutan keberlanjutan dan kenyamanan perdagangan masa kini.

Budi juga menyampaikan pentingnya adaptasi digital bagi pedagang pasar rakyat. Dia mendorong para pedagang untuk mulai memanfaatkan platform digital dalam bertransaksi guna memperluas jangkauan pasar.

"Kami mendorong para pedagang di pasar rakyat untuk mulai berjualan secara daring. Program ini sudah diterapkan di beberapa pasar, sehingga transaksinya tetap tinggi karena didukung pembelian daring," kata Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya perlindungan jaminan produk halal di pasar rakyat atau pasar tradisional bagi masyarakat sebagai konsumen.

“Pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi produk, sehingga tingkat kepatuhan jaminan produk halal di pasar menjadi sangat krusial dalam melindungi konsumen,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia turut mendorong agar pasar menjadi salah satu tempat jual-beli yang tertib halal, di mana seluruh pelaku usaha memahami dan menjalankan kewajiban sertifikasi halal dengan baik.

“Artinya, pelaku usaha patuh, produk-produknya jelas status kehalalannya, dan masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Haikal.

Selain itu, ia kembali mengingatkan bahwa produk yang berasal dari bahan nonhalal wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan dipisahkan penempatannya dari produk halal guna menghindari potensi kontaminasi silang.

“Misalnya daging babi, harus terpisah dari daging yang halal. Standarnya begitu, jadi yang nonhalal silahkan, dan yang halal juga terjamin kehalalannya,” kata Haikal.

Sejalan dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal pada Oktober 2026 mendatang, Haikal mengatakan BPJPH akan terus memperkuat sosialisasi, edukasi, literasi, fasilitasi, dan juga pengawasan secara berkelanjutan.

“Ini termasuk melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha di pasar-pasar tradisional dalam melaksanakan sertifikasi halal,” ujar dia.

Langkah itu, lanjut Haikal, menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) berjalan optimal di seluruh rantai pasok.

Selain itu, Haikal turut menegaskan bahwa BPJPH tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi juga mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi kewajiban halal.

“Pendekatan edukatif ini menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi wajib halal berjalan efektif di lapangan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga cabai mengalami penurunan serentak dari pasar induk hingga pasar rakyat, sehingga membantu menjaga stabilitas harga pangan pasca-Idul Fitri 1447 Hijriah.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan komoditas cabai terutama cabai rawit merah, selama masa Ramadhan sempat mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, namun kini mulai turun.

"Usai Ramadhan dan Idul Fitri kondisi harga cabai telah menurun dan mendekati harga acuan penjualan tingkat konsumen," kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, kompak turun.

Untuk harga cabai rawit merah ada di rentang Rp45.000 sampai Rp60.000 per kilogram (kg) tergantung kualitasnya.

Kemudian, harga cabai rawit keriting juga melandai di rentang Rp15.000 sampai Rp25.000 per kg.

"Harga relatif bagus. Cabai rawit merah sudah sekitar Rp60.000 (per kg). Ini turun jadi sangat bagus. Cabai merah keriting sekitar Rp40.000 malahan. Artinya, di sini harga relatif sangat bagus," ujar Ketut.

Lebih lanjut, dia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di pasar rakyat salah satunya di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pihaknya menemukan harga cabai rawit merah telah menyentuh di angka Rp60.000 per kg.

"Untuk harga cabai merah keriting di Pasar Ciputat dibanderol pedagang di kisaran Rp40.000 per kg," jelasnya.

Sebelumnnya, pemerintah sempat melakukan intervensi pasokan cabai rawit merah ke Pasar Induk Kramat Jati.

Bapanas menanggung biaya kirim dari Champion Cabai Enrekang, Sulawesi Selatan sebanyak 3.150 kg, sehingga harga jual di pasar induk dapat menjadi lebih rendah.

Di sisi lain, lanjut Ketut, kondisi harga dan pasokan di Pasar Induk Pare Kediri juga terpantau mengalami koreksi cukup signifikan.

Untuk harga cabai rawit merah berada di rentang Rp33.000 sampai Rp57.000 per kg tergantung kualitasnya. Untuk harga cabai merah keriting juga berada di rentang harga yang terjangkau, yakni di Rp20.000 sampai Rp22.000 per kg.

Adanya penurunan harga cabai rawit merah di berbagai tempat ini ditengarai andil dari faktor cuaca yang lebih mendukung aktivitas panen petik para petani pada minggu-minggu ini. Permintaan masyarakat pun cenderung normal seusai masa Ramadhan dan Idul Fitri.

"Terlebih, proyeksi produksi bulanan cabai rawit merah selama Maret ini cukup meningkat dibandingkan bulan sebelumnya," katanya pula.

Ia menyebutkan proyeksi neraca pangan cabai rawit merah mengestimasikan produksi di Maret dapat mencapai 164,6 ribu ton. Angka itu meningkat 16,4 persen dibandingkan produksi Februari yang berada di angka 141,3 ribu ton.

Selanjutnya, dalam data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan kedua Maret atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, kenaikan IPH cabai rawit merah terjadi di 198 kabupaten/kota, namun 48 kabupaten/kota masih mencatat harga sesuai batas HAP Rp57.000 per kg.

Sementara, untuk IPH cabai merah keriting mengalami kenaikan di 131 kabupaten/kota. Namun, 97 kabupaten/kota masih dalam rentang harga wajar karena tidak melampaui HAP tingkat konsumen yang dipatok maksimal di Rp55.000 per kg.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan kenaikan tipis harga pada komoditas tertentu juga perlu dilihat sebagai bagian dari keseimbangan pasar agar produsen pangan tetap memperoleh manfaat ekonomi yang wajar dan baik.

Kendati demikian, Amran menegaskan akan memberantas praktik-praktik pedagang perantara atau middleman yang menjadi biang keladi anomali harga pangan.

Menurutnya, rakyat tidak boleh kesulitan mengakses harga pangan sesuai ketetapan pemerintah.

Ia juga minta Satgas Pangan seluruh Indonesia agar tak sungkan melakukan penyegelan bila menemukan adanya oknum yang membuat harga pangan naik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kehadiran bazar rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas) mendapatkan sambutan hangat para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang melaporkan peningkatan pendapatan dan momen spesial karena dapat berbagi kepada masyarakat dalam suasana Lebaran.

Dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Minggu, Fauzi, seorang pedagang bakso dari Jakarta Barat, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Sabtu (28/3) itu.

"Bagaimana ya, luar biasa. Jarang-jarang ada seperti ini. Biasanya yang pesan ini dinas, tetapi baru kali ini untuk Pak Prabowo mah, good lah. Membantu sangat UMKM, sangat membantu," ujar Fauzi.

Ia mendapat pesanan menyiapkan bakso lebih dari 500 porsi untuk dibagikan secara gratis kepada pengunjung. Menurutnya, kegiatan itu menjadi pengalaman yang jarang terjadi sekaligus sangat membantu pelaku UMKM.

Selain itu, Fauzi menjelaskan kondisi harga bahan baku selama momentum Lebaran tahun ini relatif stabil dan belum mengalami kenaikan signifikan.

"Untuk bahan-bahan masih stabil. Belum ada kenaikan harga di Lebaran ini. Belum ada perubahan harga dari pasar," katanya.

Hal serupa disampaikan Megawati, pelaku UMKM rendang asal Jakarta Selatan yang turut ambil bagian dalam bazar tersebut.

Ia mengaku menerima pesanan sebanyak 500 paket nasi rendang, namun tetap bersemangat memenuhi permintaan tersebut meski di tengah keterbatasan waktu dan tantangan ketersediaan bahan baku.

Megawati juga menilai kegiatan bazar seperti ini sangat membantu pelaku UMKM, tidak hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga membuka peluang promosi produk. Ia mengharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan ke depan, termasuk dukungan permodalan bagi UMKM.

"Mudah-mudahan kita di dalam UMKM ini bisa dibantu dengan event-event seperti ini dan di event-event selanjutnya juga untuk permodalannya dibantu," jelas Megawati.

Sementara itu, Shela, pedagang pempek dari Bintaro, Jakarta Selatan, juga merasakan manfaat besar dari kegiatan ini. Ia juga mengapresiasi keterlibatan UMKM dalam kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pelaku usaha kecil.

"Sangat membantu sih buat saya, buat muter-muter modal lagi ya. Penambahan modal lagi," kata Shela.

Shela yang merasa mewakili para pelaku UMKM juga mengharapkan agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain memberikan dampak ekonomi, bazar rakyat gratis dinilai menjadi momentum kebersamaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merayakan Idul Fitri dengan semangat berbagi.

"Lebih merangkul kita lah UMKM yang kecil-kecil. Jangan hanya yang besar-besar aja. Kita butuh, kita belum punya nama besar seperti restoran-restoran besar, tetapi kita di rumah ini UMKM itu sih yang perlu dipeluk gitu. Ibaratnya, UMKM yang kecil-kecil seperti kita ini,” kata Shela.

Sebelumnya, telah diadakan bazar rakyat di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (28/3).

Lebih dari sekadar transaksi ekonomi, tujuan dari bazar rakyat itu menghadirkan makna yang lebih dalam yaitu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam semangat berbagi.

Ribuan porsi makanan yang dibagikan bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga mempererat rasa kebersamaan dalam suasana Idul Fitri.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Melalui program ini, sebanyak 5.600 paket sembako disediakan dengan harga subsidi yang terjangkau bagi pekerja kebun dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menyalurkan ribuan paket sembako bersubsidi melalui Pasar Rakyat dalam rangka menyemarakkan Ramadhan 1447 Hijriah, sekaligus memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan di berbagai daerah.

Agrinas menghadirkan program Pasar Rakyat Ramadhan di wilayah operasional perusahaan yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu (Riau), Padang Lawas Utara (Sumatera Utara) dan Bengkayang (Kalimantan Barat).

"Melalui program ini, sebanyak 5.600 paket sembako disediakan dengan harga subsidi yang terjangkau bagi pekerja kebun dan masyarakat," kata General Manager Divisi TJSL & ESG Agrinas Palma Nusantara Gatut Mukti sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

Gatut menuturkan inisiatif itu menjadi bentuk nyata kehadiran perusahaan dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok di tengah meningkatnya konsumsi selama Ramadhan.

Ia menegaskan hal itu juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin memastikan pekerja dan masyarakat sekitar dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan lebih mudah dan terjangkau. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan secara langsung," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan melalui Pasar Rakyat Ramadhan, perusahaan tersebut tidak hanya menghadirkan solusi ekonomi, tetapi juga membangun harmoni dan kebersamaan yang berkelanjutan.

Program itu menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat serta berkontribusi dalam pembangunan sosial yang inklusif di berbagai wilayah operasionalnya.

"Ke depan, Agrinas Palma Nusantara berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai perusahaan dalam menciptakan kesejahteraan bersama," imbuhnya.

Menurut dia, kegiatan yang berlangsung pertengahan hingga akhir Ramadhan 1447 H itu disambut baik oleh masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

Selain membantu dari sisi ekonomi, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pendistribusian minyak goreng Minyakita dengan menggandeng pemerintah daerah untuk mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang rakyat.

Dengan memiliki NIB, pedagang akan lebih mudah mengakses Minyakita di BUMN dan Bulog.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan Perum Bulog sempat menyampaikan kesulitan dalam menyalurkan Minyakita ke pedagang di pasar karena sebagian pengecer belum memiliki NIB.

“Karena memang secara aturan di Permendag ini dikenai ketentuan bahwa pengecer ini harus tetap memiliki entitas atau perizinan usaha, yaitu NIB,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (16/3/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendag berusaha mengurai permasalahan di hilir.

Kemendag telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Nomor 3 Tahun 2026 kepada pemerintah daerah (Pemda) agar membantu proses pendampingan dan fasilitasi pengurusan NIB bagi pedagang di pasar rakyat.

Nawandaru menjelaskan bahwa SE yang diterbitkan pada 13 Maret 2026 tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke pasar rakyat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pendistribusian Minyakita.

Selain itu, SE tersebut memuat informasi terkait mekanisme fasilitasi dan pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang pengecer agar mereka dapat lebih mudah memperoleh legalitas usaha dan berpartisipasi dalam distribusi Minyakita di pasar rakyat.

Adapun, sejak 26 Desember 2025–13 Maret 2026, realisasi kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita untuk penyaluran ke BUMN pangan telah melampaui target pemerintah.

Tercatat, realisasi DMO kepada distributor tingkat pertama (D1), khususnya BUMN, telah mencapai 42,35% sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025). Capaian tersebut telah melampaui ketentuan minimal sebesar 35%.

Kemendag juga mencatat sekitar 75% produsen minyak goreng telah memenuhi ambang batas kewajiban penyaluran DMO minimal 35%. Pemerintah berharap sisa produsen lainnya segera mengejar target tersebut pada Maret 2026.

Selain itu, Kemendag juga mendorong agar mitra Bulog yang berada di luar pasar rakyat diarahkan masuk ke dalam ekosistem pasar untuk menjaga keseimbangan pasokan Minyakita di pasar tradisional.

Nawandaru menambahkan proses pengurusan NIB bagi usaha mikro sebenarnya relatif mudah dan gratis. Untuk itu, pemerintah berharap persoalan administratif tersebut tidak lagi menjadi penghambat distribusi Minyakita di pasar rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan aktivitas perdagangan di Kabupaten Pidie, Aceh telah berjalan normal pascabencana banjir.

Saat meninjau Pasar Pante Teungoh di Kabupaten Pidie, serta beberapa toko ritel pada Senin ini, Budi mengatakan pasar rakyat di Pidie yang telah beroperasi sepenuhnya dan ritel yang pasokannya terjaga. Harga barang kebutuhan pokok (bapok) di pasar dan ritel juga terpantau stabil.

"Kami ke Kabupaten Pidie untuk memastikan pemulihan sarana perdagangan pascabanjir dan aktivitas ekonomi dan perdagangan berjalan baik. Kami cek harga barang kebutuhan pokok, sudah stabil. Kelihatan ekonominya sudah mulai bergerak dan harga-harga terkendali," ujar Budi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil pemantauan, komoditas beras tercatat sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Zona 2 yaitu beras medium Rp14.000 per kilogram, beras premium Rp15.000 per kilogram, dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.600 per kilogram.

Sementara itu, harga komoditas yang terpantau di bawah Harga Acuan (HA), antara lain daging ayam ras Rp30.000 per kilogram (kg), telur ayam ras Rp28.000 per kg, bawang merah Rp35.000 per kg, bawang putih honan Rp35.000 per kg, cabai merah keriting Rp30.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp50.000 per kg. Kemudian, Minyakita terpantau sesuai HET di harga Rp15.700/ per liter.

"Minyakita cukup banyak, harganya sesuai HET karena pasokan dari Bulog lancar ke beberapa pedagang di pasar," kata Budi.

Selain itu, harga-harga komoditas lainnya yang terpantau stabil, antara lain, tepung terigu Rp14.000 per kg, minyak goreng curah Rp17.100 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter.

Untuk gula pasir tercatat di atas HA yaitu sebesar Rp19.000 per kilogram. Indikasi penyebabnya karena sebagian besar pengiriman pasokan gula pasir berasal dari Medan, Sumatra Utara dan bersamaan adanya kenaikan permintaan selama Ramadan.

Budi mengapresiasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan atas sinergi menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat bahwa 91,75% pasar rakyat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah beroperasi kembali hingga pertengahan Februari 2026.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam rapat koordinasi di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (18/2/2026).

“Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” kata Budi.

Lebih lanjut, dia memerinci bahwa terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana beberapa waktu lalu.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 95 unit pasar diidentifikasi mengalami kerusakan ringan, sebanyak 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat.

Dengan demikian, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi, meskipun banyak pasar rakyat di wilayah Aceh yang masih dalam tahap pemulihan.

Budi lantas menyampaikan bahwa sektor ritel di kawasan bencana tersebut juga berangsur pulih. Kemendag bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat bahwa 96% dari 383 gerai ritel toko swalayan yang terdampak bencana telah beroperasi normal.

“Sekitar 96% atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026,” ujar Budi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan 139 orang masih dinyatakan hilang akibat bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatra.

Selain itu, pemerintah mencatat warga yang mengungsi turun dari 2 juta menjadi 12.994 orang. Penurunan ini karena warga telah pindah ke hunian sementara dan mendapat dana tunggu hunian untuk mengontrak rumah atau pindah ke rumah keluarga terdekat.

"Yang [korban] meninggal dunia 1.205 orang, dan yang hilang 139 orang, dan pengungsi dari 2 juta lebih sekarang lebih kurang 12.994 di tenda," kata Tito.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan 91,75 persen pasar rakyat terdampak bencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh telah kembali beroperasi hingga pertengahan Februari 2026.

"Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pemerintah mendata, terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana. Dari total 194 pasar tersebut, teridentifikasi sebanyak 95 unit pasar mengalami kerusakan ringan, 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat.

Hingga kini, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi. Mayoritas pasar rakyat yang masih dalam pemulihan ada di wilayah Aceh.

Selain pemulihan pasar rakyat, sektor ritel turut berangsur pulih. Berdasarkan data yang dihimpun bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), terdapat 383 gerai toko swalayan yang terdampak.

Sekitar 96 persen atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026.

Budi memaparkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan sarana perdagangan di wilayah terdampak bencana.

Upaya tersebut meliputi pendataan pasar terdampak melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pelaksanaan aksi bersih pasar bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, serta penyaluran 100 unit tenda darurat.

Selain itu, Kemendag mengusulkan anggaran revitalisasi pasar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.

Terkait barang kebutuhan pokok di Sumatera Utara, kata Budi, harganya tercatat stabil dan berada di bawah rata-rata nasional.

Produk minyak goreng Minyakita juga dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, di Sumatera Barat, harga barang kebutuhan pokok secara umum juga relatif stabil. Namun demikian, perlu perhatian khusus terhadap komoditas cabai, daging ayam, dan daging sapi yang berpotensi meningkat harganya seiring peningkatan permintaan masyarakat saat Ramadan.

"Untuk menjaga stabilitas distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, Kemendag turut memperkuat koordinasi dengan ID FOOD dan Perum Bulog. Langkah ini untuk memastikan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah terdampak bencana tetap terjaga," imbuh Budi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dari total 166 pasar rakyat dan 4.952 pedagang yang terdampak, sebagian besar atau sekitar 90 persen telah kembali beroperasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan sebagian besar pasar rakyat di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah beroperasi kembali.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan dari total 166 pasar rakyat yang terdampak bencana, sebanyak 149 pasar atau sekitar 90 persen telah pulih dan kembali beroperasi. Sementara itu, 17 pasar lainnya masih dalam proses percepatan rehabilitasi, yang mayoritas berada di Provinsi Aceh.

"Dari total 166 pasar rakyat dan 4.952 pedagang yang terdampak, sebagian besar atau sekitar 90 persen telah kembali beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses percepatan pemulihan, mayoritas berada di Provinsi Aceh," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Pemulihan pasar rakyat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Kemendag adalah melalui aksi bersih pasar di Pasar Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh pada 30 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Untuk mendukung kelangsungan usaha pedagang, kata Budi, Kemendag juga menyalurkan 100 unit tenda sebagai sarana sementara bagi pedagang agar tetap dapat berjualan selama pemulihan berlangsung.

Selain pasar rakyat, pemulihan aktivitas perdagangan juga terjadi pada sektor ritel modern. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dari total 274 gerai toko swalayan yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatera Utara sebanyak 259 gerai atau sekitar 95 persen telah kembali beroperasi normal.

"Ditargetkan seluruhnya dapat beroperasi paling lambat pada akhir Februari 2026," kata Mendag.

Kemendag juga memastikan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok melalui koordinasi dengan ID FOOD, Bulog, serta pelaku usaha untuk menjaga ketersediaan barang di pasar-pasar terdampak, khususnya di Aceh dan Sumatera Utara.

Dari sisi harga, pemerintah mencatat kondisi relatif stabil. Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Januari hingga Februari 2026 menunjukkan tren penurunan dibanding Desember 2025, seiring normalnya kembali aktivitas distribusi dan logistik di wilayah terdampak bencana.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025. Aturan ini menempatkan pengawasan dan penegakan hukum sebagai instrumen utama untuk menjaga pasokan serta stabilitas harga minyak goreng rakyat.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menetapkan Permendag 43/2025 pada 9 Desember 2025 dan mengundangkannya pada 12 Desember 2025. Revisi atas Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tersebut memperkuat tata kelola Minyakita, khususnya pada aspek distribusi, stabilisasi harga, dan pengawasan yang lebih menyeluruh.

“Tidak boleh ada ruang yang dimanfaatkan untuk upaya spekulatif,” ujar Budi Santoso di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Ia menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan, mulai dari pembekuan penerbitan persetujuan ekspor hingga penonaktifan akun pada Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) Kemendag. Langkah ini ditempuh untuk mencegah praktik yang mengganggu pasokan dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Kami akan memberikan sanksi tegas, termasuk pembekuan penerbitan persetujuan ekspor apabila diperlukan,” kata Budi.

Penguatan pengawasan tersebut dibarengi dengan pembenahan distribusi Minyakita. Pemerintah menugaskan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai tulang punggung penyaluran guna memastikan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai wilayah.

Penyaluran Minyakita juga diprioritaskan ke pasar rakyat yang diposisikan sebagai barometer pasokan dan harga, sekaligus saluran distribusi yang paling mudah dijangkau masyarakat.

“Penyaluran Minyakita ke pasar rakyat dilakukan agar masyarakat semakin mudah memperoleh minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau,” ujar Budi.

Permendag 43/2025 turut mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, antara lain penguatan Cadangan Pangan Pemerintah, pemenuhan kebutuhan UMKM dan masyarakat prasejahtera, serta pengembangan koperasi desa/kelurahan Merah Putih. Penyusunan regulasi ini didasarkan pada kajian komprehensif melalui Regulatory Impact Assessment (RIA) dan kajian akademik dengan melibatkan praktisi serta akademisi.

Budi menegaskan Minyakita bukan minyak goreng bersubsidi, melainkan minyak goreng rakyat yang tata kelola dan distribusinya diatur agar tetap terjangkau sesuai HET. Pemerintah menutup celah spekulasi melalui pengaturan distribusi dan penegakan hukum untuk memastikan pasokan terjaga dan harga tetap stabil.