Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan pasokan minyak goreng aman dan mencukupi, meski harga di pasaran naik karena biaya kemasan plastik.

Ia menyampaikan, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga minyak goreng rakyat merek Minyakita berada di kisaran Rp15.900 per liter, di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter.

"Pada prinsipnya stok barang ada, nggak ada masalah. Jadi ketersediaan pasokan ada. Memang salah satu imbas kenaikan itu karena harga plastik," kata Mendag ditemui seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Selasa.

Hal serupa juga terjadi untuk harga minyak goreng premium yang dilaporkan di sejumlah daerah mengalami kenaikan signifikan, tercatat Rp21.796 per liter berdasarkan SP2KP yang dikelola Kementerian Perdagangan.

Menurut Mendag, faktor utama kenaikan harga minyak goreng premium bukan berasal dari ketersediaan bahan baku, melainkan dipengaruhi oleh meningkatnya biaya kemasan plastik yang digunakan produsen saat ini.

Ia menegaskan pasokan minyak goreng dari produsen tetap tersedia dan tidak mengalami gangguan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan di pasar.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah berkomunikasi langsung dengan para produsen minyak goreng untuk memastikan produksi berjalan normal dan tidak terganggu oleh dinamika harga bahan pendukung seperti plastik kemasan.

Selain itu, Mendag mengaku pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pelaku industri plastik guna memastikan pasokan bahan baku terjaga melalui skema impor yang diupayakan pemerintah.

Mendag berharap upaya tersebut dapat segera menstabilkan harga minyak goreng di pasaran, seiring dengan normalisasi biaya produksi kemasan plastik yang menjadi salah satu komponen penting dalam distribusi produk.

Ia menambahkan pemerintah tidak hanya fokus pada komoditas minyak goreng, tetapi juga memperhatikan faktor hulu seperti industri plastik yang berpengaruh langsung terhadap harga akhir di tingkat konsumen.

Menurutnya, jika produksi plastik kembali normal dan distribusinya lancar, maka pelaku usaha di sektor hilir diharapkan dapat menyesuaikan harga agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Mendag juga mengingatkan agar distributor tidak mengambil keuntungan berlebih ketika kondisi produksi sudah stabil, sehingga tidak terjadi distorsi harga yang merugikan konsumen di berbagai daerah.

Pemerintah menekankan agar kenaikan harga kemasan plastik tidak berdampak luas pada produk lain, terutama yang tidak menggunakan kemasan plastik, sehingga stabilitas harga pangan strategis tetap dapat terjaga.

Hingga saat ini, pemerintah juga belum membahas penyesuaian HET minyak goreng, namun koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi komprehensif dari sisi hulu hingga hilir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita di pasar tradisional dalam kondisi aman dengan harga jual yang tetap stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Ronny Ahmad Nurudin memastikan hal tersebut setelah melakukan pemantauan di Pasar Sederhana pada Senin (20/4/2026). Ronny menegaskan distribusi komoditas tersebut dari Perum Bulog berjalan lancar ke berbagai titik pasar di Kota Bandung.

“Dropping dari Bulog itu setiap minggu, satu pedagang mendapat sekitar 50 dus, dengan satu dus berisi 12 kemasan. Dan harga yang dijual sesuai HET,” ujarnya.

Ronny menjelaskan para pedagang yang ingin mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi diwajibkan memenuhi sejumlah prosedur administrasi melalui aplikasi Simira. Platform tersebut terbuka bagi para pedagang, khususnya pelaku usaha kelontongan, selama mereka berkomitmen melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Semua sebenarnya sudah disasar, tinggal apakah pedagang mau memenuhi persyaratan atau tidak. Pemerintah juga membantu, termasuk dalam pengurusan perizinan seperti NIB,” jelas Ronny.

Selain mengawal ketersediaan minyak goreng, Disdagin juga melakukan pemantauan intensif terhadap harga berbagai komoditas pangan lainnya. Secara umum, harga kebutuhan pokok di Pasar Sederhana terpantau relatif stabil, di mana komoditas seperti beras, telur, daging ayam, hingga daging sapi masih bertahan pada harga normal.

Kendati demikian, fluktuasi harga masih terjadi pada kelompok komoditas sayuran, terutama cabai. Sejumlah jenis cabai mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit merah yang terkoreksi menjadi sekitar Rp73.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada cabai hijau keriting dan bawang putih dengan penurunan masing-masing sebesar Rp4.000 dan Rp2.000 per kilogram.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami tren kenaikan, di antaranya cabai rawit hijau yang merangkak naik dari Rp51.000 menjadi Rp53.000 per kilogram, serta cabai merah keriting yang meningkat hingga menyentuh angka Rp48.000 per kilogram.

Meski terdapat fluktuasi pada komoditas tertentu, Ronny memastikan kondisi pasar secara keseluruhan masih berada dalam batas wajar dan akan terus berada di bawah pengawasan ketat pemerintah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“Secara keseluruhan masih aman dan terkendali. Kami akan terus melakukan monitoring untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta mengingatkan agar polemik distribusi Minyakita tidak berujung menyalahkan pedagang pasar tradisional, di tengah klaim pemerintah bahwa stok minyak goreng tersebut mencukupi.

Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta Miftahudin menekankan bahwa pedagang bukan pihak yang menentukan distribusi, melainkan kelompok yang justru paling terdampak oleh dinamika pasokan di lapangan.

Menurutnya, peningkatan permintaan setelah peralihan dari minyak curah ke Minyakita turut menambah tekanan bagi pedagang, terutama ketika distribusi tidak berjalan merata.

“Pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (16/4/2026).

Dia menilai pernyataan pemerintah mengenai ketersediaan stok yang aman perlu dibarengi dengan upaya memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke pasar tradisional.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok pangan, termasuk beras dan minyak goreng, dalam kondisi aman dan cukup hingga akhir tahun. Pemerintah juga mendorong penerapan harga eceran tertinggi (HET) untuk Minyakita di pasar rakyat.

Namun demikian, Miftahudin menilai persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga distribusi yang belum merata pada waktu-waktu tertentu.

“Persoalan tidak berhenti pada ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi,” katanya.

Untuk itu, Ikappi meminta Perum Bulog sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan memastikan tidak ada hambatan dalam penyaluran Minyakita.

Ikappi juga menegaskan agar narasi soal ketersediaan stok tidak berujung pada tudingan terhadap pedagang sebagai penyebab kelangkaan.

“Pedagang pasar tradisional bukan sumber masalah, melainkan pihak yang paling awal merasakan dampak dari kebijakan yang tidak berjalan optimal,” ujarnya.

Dia menambahkan, pedagang tidak memiliki kewenangan dalam mengatur suplai maupun distribusi dalam skala besar.

Oleh karena itu, Ikappi meminta agar pedagang tidak dijadikan pihak yang disalahkan dalam polemik Minyakita dan mendorong fokus pada pembenahan sistem distribusi. Langkah tersebut dinilai penting agar stabilitas pasokan benar-benar dirasakan hingga tingkat pasar.

IDXChannel - Pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman hingga akhir 2026. Kepastian ini terutama terlihat dari stok beras pemerintah yang terus meningkat, serta pasokan minyak goreng yang tetap terjaga.

Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa tenang bagi masyarakat, terutama menjelang berbagai momentum penting sepanjang tahun.

Mengutip data Perum Bulog per 9 Maret 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai mencapai sekitar 3,74 juta ton.

Stok tersebut bahkan diproyeksikan masih akan terus bertambah dalam beberapa waktu ke depan, karena panen di berbagai daerah tengah berlangsung serta upaya penyerapan gabah dan beras petani oleh Bulog yang dilakukan secara intensif.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen dalam negeri untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.

“Dengan adanya panen di berbagai daerah serta upaya penyerapan yang terus kami lakukan, kami memproyeksikan stok tersebut akan meningkat dan pada akhir Maret dapat mencapai kisaran 4,5 hingga 5 juta ton,” ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (10/3/2026).

Dengan kondisi cadangan yang terus meningkat tersebut, pemerintah juga memastikan tidak ada rencana impor beras tahun ini.

Indonesia kembali berada pada posisi swasembada beras karena produksi dalam negeri dinilai mampu mencukupi kebutuhan nasional.

Selain beras, pemerintah melalui Bulog juga memastikan ketersediaan minyak goreng tetap aman di pasaran. Pasokan minyak goreng bersubsidi Minyakita terus mengalir setiap bulan melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dari Kementerian Perdagangan.

Melalui kebijakan tersebut, Bulog memperoleh alokasi sekitar 46 juta liter Minyakita setiap bulan. Jumlah ini dinilai cukup untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di tengah kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi.

Tak hanya dua komoditas utama tersebut, sejumlah bahan pokok lain juga terpantau dalam kondisi cukup. Berdasarkan pemantauan di berbagai daerah, harga sejumlah komoditas sembako relatif stabil dan terkendali di pasaran.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Pemerintah menilai ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman sehingga tidak ada alasan untuk menimbun bahan pokok.

Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, pemerintah terus memantau kondisi stok dan distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

“Tidak perlu ada kepanikan di masyarakat. Stok pangan nasional dalam kondisi aman dan pemerintah terus memastikan ketersediaannya. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara wajar,” kata dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan alias bansos beras dan minyak goreng kepada 33,24 juta penerima untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

Jumlah bantuan yang disalurkan adalah 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per penerima selama dua bulan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa bantuan ini merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.

"Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga pangan, Badan Pangan Nasional melaksanakan langkah strategis, salah satunya penyaluran bantuan pangan 10 kilogram dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Amran dalam keterangan resmi, Selasa (17/2/2026).

Menurutnya, Perum Bulog akan mengeluarkan total stok beras sebanyak 664.800 ton dan stok minyak goreng sebanyak 132.900 kiloliter untuk penyaluran tersebut.

Amran menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai Rp11,92 triliun guna melaksanakan penyaluran bansos beras dan minyak goreng kali ini.

Berdasarkan surat Kepala Bapanas No. 204/TS.03.03/K/02/2026 tertanggal 11 Februari, penyaluran akan dilakukan satu kali secara sekaligus usai anggaran terbit di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.

“Per 13 Februari, total stok beras nasional di Bulog mencapai 3,53 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,34 juta ton merupakan stok CBP [cadangan beras pemerintah],” jelasnya.

Sementara itu, sebanyak 188.500 ton lainnya merupakan stok beras komersial, sedangkan stok minyak goreng di Perum Bulog disebut masih terdapat sekitar 15.000 kiloliter.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi dengan total anggaran senilai Rp911,16 miliar untuk periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diambil berkaca pada kesuksesan periode sebelumnya, yang mana tingginya mobilitas masyarakat diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Lebaran Idulfitri terbukti di periode yang lalu, termasuk Nataru, meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39%," kata Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah akan mengubah skema penyaluran minyak goreng subsidi, Minyakita, dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan.

Budi menjelaskan melalui skema baru itu, setidaknya 35% dari total penyaluran MinyaKita akan ditangani oleh BUMN sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID Food. Dia menuturkan, proses revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mendasari perubahan ini telah memasuki tahap final.

"Penyaluran minyak goreng nanti minimal 35% disalurkan oleh BUMN Pangan, yaitu dalam hal ini Bulog dan ID Food. Kemarin sudah harmonisasi (revisi permendag) dan nanti akan dilanjutkan hari Kamis," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Budi menuturkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stok dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Budi berharap perubahan regulasi dapat memperbaiki distribusi minyak goreng bersubsidi hingga ke tangan masyarakat.

"Setelah selesai harmonisasi, Permendag sudah dapat kami tangani, sehingga pada Nataru ini distribusi minyak goreng akan lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan pemerintah juga aktif memantau harga berbagai kebutuhan pokok menjelang Nataru. Budi menyebut hingga saat ini kondisi pasar relatif terkendali.

Budi menegaskan belum terlihat lonjakan harga komoditas pangan di pasaran. Dia menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasa terhadap pasokan Dan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama periode libur akhir tahun ini

"Minggu depan kita akan lakukan koordinasi dengan distributor, dengan pemasok, dan kami sampaikan bahwa harga kebutuhan pokok saat ini relatif terkendali dengan baik," tuturnya.