Banda Aceh (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan percepatan pemulihan ekonomi Aceh pascabencana difokuskan pada sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan dan perdagangan, karena sektor tersebut menjadi penggerak utama ekonomi di sana.

"Pemulihan dari rehab-rekon (rehabilitasi dan rekonstruksi) yang sekarang sedang kita dorong penggerak utama, terutama pada sektor produktif sehingga ekonomi Aceh bangkit kembali," kata Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan saat menjadi pemateri lewat zoom dalam kegiatan Aceh Economic Forum bertajuk "Akselerasi Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana di Tengah Ketidakpastian Global yang Semakin Meningkat", yang diselenggarakan KPwBI Aceh, di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh.

Sebagai informasi, pascabencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu, telah membuat ekonomi Aceh pada triwulan IV tahun 2025 mengalami kontraksi -1,61 persen secara tahun ke tahun (y-on-y).

Kemudian, pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang 2025 juga melambat hanya mencapai 2,97 persen dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 4,46 persen.

Ia mengatakan terhadap kondisi sekarang, Aceh perlu menumbuhkan ekonomi sebesar 3,8-4,1 persen pada 2027 mendatang dengan perbaikan pada indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan lainnya.

Medrilzam menjelaskan, adapun beberapa strategi rehab-rekon, nantinya dilakukan penguatan infrastruktur ekonomi seperti pasar, pergudangan dan logistik guna menjamin kelancaran rantai pasok, stabilitas ekonomi lokal, serta pemulihan mata pencaharian secara berkelanjutan.

Dirinya memaparkan, adapun tujuh strategi yang dapat dilakukan adalah, rekonstruksi berbasis ketahanan multi bahaya dan adaptasi perubahan iklim yang melampaui kondisi pra-bencana. Kemudian, perencanaan dan penganggaran berbasis risiko.

Lalu, memprioritaskan infrastruktur ekonomi kritis seperti pemulihan pasar induk, sentra distribusi pangan, gudang logistik dan akses transportasi yang berdampak langsung pada stabilitas harga serta UMKM.

Strategi lainnya, penguatan ketahanan rantai pasok, diversifikasi jalur distribusi, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan digitalisasi sistem logistik.

Kelima, lanjut dia, skema pembiayaan inovatif, dengan mengoptimalkan APBN/APBD serta instrumen lainnya. Tata kelola dan kemitraan multi pihak juga perlu dilakukan antara pemerintah, swasta serta masyarakat.

Ketujuh, sinkronisasi rehabilitasi fisik dengan dukungan modal kerja, fasilitasi UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

"Untuk outcome yang diharapkan, pulihnya fungsi pasar dan distribusi dalam waktu cepat, stabilnya pasokan dan harga, meningkatkan ketahanan infrastruktur ekonomi terhadap risiko bencana, dan percepatan pemulihan ekonomi lokasi berbasis UMKM," kata Medrilzam menjelaskan.

Selain itu, dirinya juga berharap daerah dapat memperkuat pondasi keuangan dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Kembangkan potensi yang ada dan harap benar-benar digarap.

Ia mencontohkan seperti masalah sampah. Pertanyaannya apakah dananya masuk ke Pemda, dan jawabannya tidak, karena uang itu habis di tingkat pengumpul.

"Padahal sebenarnya itu harusnya menjadi pendapatan asli daerah. Peraturan daerah nya sudah ada, tapi ternyata tidak diimplementasikan, itu salah satu contoh kecil, belum lagi terkait dengan PBB, retribusi, dan lainnya," ujar dia.

Medrilzam kembali menekankan bahwa dalam upaya pemulihan ekonomi Aceh, maka rantai pasok dan distribusi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Kemudian, penguatan daya beli masyarakat melalui pemulihan mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja.

"Lalu, optimalkan pembiayaan melalui sinergi APBN, APBD, perbankan dan skema alternatif. Serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dalam mendorong pemulihan ekonomi," Katanya.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap dugaan penggunaan identitas anak berusia 5 tahun oleh terduga pelaku penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Hal itu dilakukan untuk menyamarkan jejak komunikasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengatakan, berdasarkan analisis rekaman CCTV dan keterangan saksi, pihaknya menemukan keterlibatan banyak orang dalam peristiwa tersebut. Temuan ini menjadi bagian dari hasil investigasi atas peristiwa yang terjadi pada 12 Maret 2026.

“Setidaknya terdapat 14 orang yang saling terhubung,” ujarnya saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Saurlin menambahkan, para pelaku diduga menggunakan identitas orang lain untuk registrasi nomor telepon guna menyamarkan jejak.

“Patut diduga juga para pelaku menggunakan identitas atas nama lain untuk meregistrasi nomor HP telepon selulernya, di antaranya menggunakan nama anak berusia 5 tahun, ibu rumah tangga, dan lansia guna menutup identitasnya. Nomor-nomor tersebut baru diaktifkan 1-2 hari sebelum peristiwa antara rentang 10 sampai 11 Maret,” kata Saurlin.

Komnas HAM juga menemukan indikasi penggunaan aset negara dalam operasi penyiraman air keras tersebut. Saurlin mengatakan, salah satu pelaku terkonfirmasi melakukan mobilitas dari sebuah rumah yang merupakan aset Kementerian Pertahanan.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



“Komnas HAM juga mengonfirmasi bahwa pelaku BHWC melakukan perjalanan pulang dan pergi dari sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III Nomor 11 yang merupakan aset Kemenhan yang diperuntukkan untuk BAIS. Saksi-saksi yang berada di rumah tersebut menjadi bagian yang penting dalam kasus ini dan harus diselidiki lebih lanjut," paparnya.

Menurut Saurlin, para terduga pelaku diduga membawa sejumlah barang yang mencurigakan berupa plastik kresek putih yang diduga digunakan untuk membawa botol berisi cairan air keras dan tas hitam yang diduga berisi alat pelacak atau penyadap. Ada pula terduga pelaku yang masih mengikuti korban ke RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pasca peristiwa serangan.

Lebih lanjut, dia mengatakan dari sisi pola, Komnas HAM menilai serangan tidak bersifat spontan. “Kami mengindikasikan pola serangan yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku,” ujar Saurlin.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya menyimpulkan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM.

"Karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah pelanggaran, mulai dari hak bebas dari penyiksaan hingga hak atas keadilan. Selain itu, Anis menyoroti adanya intimidasi sebelum kejadian. “Hal ini juga dapat berujung pada munculnya ketakutan atau efek jera bagi masyarakat sipil,” katanya.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengidentifikasi lima pelanggaran HAM dalam kasus serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada 12 Maret 2026. Hasil penyelidikan, penyerangan tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan pelanggaran HAM yang melibatkan aparat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, mengatakan, penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM Andrie Yunus yang dijamin oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

“Serta dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Senin (27/4/2026).

Anis menjelaskan, pelanggaran pertama adalah hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. “Memenuhi empat unsur penyiksaan yaitu penderitaan yang berat, dilakukan dengan sengaja, dilakukan dengan tujuan, dan pelaku adalah aparat negara,” katanya.

Pelanggaran kedua adalah hak atas rasa aman. Komnas HAM mencatat adanya intimidasi yang dialami korban sebelum serangan. Bahkan ada kendaraan rantis yang dikerahkan untuk meneror.

“Saudara Andrie Yunus mengalami berbagai gangguan dan teror sebelum terjadinya penyerangan seperti serangan digital, telepon, adanya kendaraan rantis yang lewat di depan Kantor KontraS secara konsisten serta upaya intimidasi lain yang membuat perasaan terancam dan ada rasa takut,” ujar Anis.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



Ketiga, Komnas HAM menilai terdapat pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berkaitan dengan aktivitas advokasi korban. “Serangan terhadap saudara Andre Yunos tidak terlepas dari aktivitas advokasi yang dilakukannya secara konsisten khususnya pada isu perluasan peran militer dalam jabatan sipil melalui RUU TNI,” ucapnya.

Keempat adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan yang dinilai terhambat akibat serangan tersebut. “Serangan terhadap saudara Andrie Yunus merupakan upaya pembatasan terhadap dirinya dalam melakukan kerja advokasi yang merupakan hak dalam turut serta dalam pemerintahan,” katanya.

Kelima, pelanggaran hak memperoleh keadilan terkait proses hukum yang berjalan saat ini. “Proses hukum yang tidak profesional, transparan, dan akuntabel dikhawatirkan tidak memenuhi prinsip fair trial dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak korban untuk memperoleh peradilan,” ujar Anis.

Komnas HAM menegaskan, temuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong penegakan hukum yang transparan dan akuntabel dalam penanganan kasus ini. Pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada sejumlah pihak. Anis, menyebut rekomendasi ditujukan kepada Presiden, kepolisian, pengadilan militer, hingga lembaga perlindungan korban.

“Kepada Presiden, yang pertama adalah mendorong revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar selaras dengan Undang-Undang TNI dan KUHAP. Yang kedua, membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan secara tuntas," ujarnya.

Komnas HAM juga mendesak kepolisian menuntaskan penyelidikan, termasuk mengungkap pelaku dari unsur sipil. Untuk peradilan militer, Komnas HAM menekankan transparansi dan pengungkapan peran pihak yang terlibat.

“Mendorong proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mempertimbangkan penggunaan pasal penyiksaan,” ujar Anis.

Sementara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM meminta perlindungan dan pemulihan korban. “Memberikan perlindungan dan pendampingan. Serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk dapat menjadi substitusi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG), sebagai langkah strategis untuk mengoptimalisasi penggunaan gas domestik demi mencapai kemandirian energi.

"Sekarang lagi masih dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan, adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin.

Saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya 1,6–1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri dan selebihnya dipenuhi dari impor.

Bahlil menyampaikan saat ini rencana pemanfaatan CNG masih dalam tahap pembahasan. Pihaknya akan segera memfinalisasi agar kemandirian energi dapat terwujud.

Usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin, Bahlil menjelaskan bahan baku CNG dapat dipenuhi dari industri dalam negeri, yakni dari gas cair C1 dan C2 yang kemudian dipadatkan (compress) hingga mencapai tekanan tertentu.

Adapun gas cair C1-C2 adalah gas alam (natural gas) yang didominasi oleh komponen metana (C1) dan etana (C2) yang telah dicairkan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi. Saat ini Badan Usaha Niaga yang bergerak di bidang CNG berjumlah 57 badan usaha.

"Kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2. Dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar, tekanannya. Sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik," kata Bahlil.

CNG sendiri sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai industri, seperti perhotelan, restoran, dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri.

Maka dari itu, Pemerintah berencana mengoptimalkan penggunaan energi domestik.

"Tapi kalau untuk CNG, itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran, itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai. Dan itu bahan bakunya tidak kita impor, semuanya dalam negeri. Nah ini yang coba kita, kita cari alternatif. Karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada di dalam negeri, itu yang kita prioritaskan," kata Bahlil.

CNG juga dapat menjadi senjata Pemerintah untuk menghadapi krisis energi dunia, di samping optimalisasi lifting minyak dan gas bumi (migas), diversifikasi bahan bakar minyak (BBM) seperti pemanfaatan B50, dan diversifikasi LPG selain dari pemanfaatan Dimetil Eter (DME).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mencatatkan laba bersih sebesar Rp920,1 miliar pada kuartal I/2026, tumbuh 16,6% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan Rp788,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, kinerja operasional bank juga menunjukkan perbaikan. Laba operasional meningkat sekitar 14,7% YoY menjadi Rp1,16 triliun dari Rp1,01 triliun pada kuartal I/2025.

Namun demikian, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tercatat mengalami penyesuaian sebesar 4,3% YoY menjadi Rp2,42 triliun.

Di sisi lain, komponen pendapatan non-bunga masih menopang kinerja, tercermin dari kenaikan komisi dan provisi yang tumbuh sekitar 3% YoY menjadi Rp410,7 miliar.

Efisiensi juga mulai terlihat dari penurunan beban penurunan nilai (impairment) yang turun sekitar 39,8% YoY menjadi Rp378,3 miliar, dibandingkan Rp628,0 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini turut mendukung pertumbuhan laba sebelum pajak yang meningkat sekitar 16,5% YoY menjadi Rp1,18 triliun.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli menyatakan capaian ini mencerminkan konsistensi strategi perseroan.

“Kinerja Permata Bank pada kuartal pertama 2026 mencerminkan ketahanan dan disiplin kami dalam menjalankan strategi bisnis. Didukung oleh permodalan dan likuiditas yang kuat, serta pertumbuhan kredit yang selektif, kami terus menjaga kinerja bank dalam menghadapi dinamika pasar sekaligus mendukung kebutuhan nasabah dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi Senin (27/4/2026).

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit tumbuh 2,8% YoY menjadi Rp161 triliun. Pada kuartal pertama 2026, penyaluran kredit tumbuh 2,8% YoY menjadi Rp161 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tumbuhnya penyaluran kredit terutama didorong oleh pertumbuhan kredit segmen Korporasi yang meningkat 6,5% YoY menjadi Rp98,2 triliun, serta segmen Komersial yang tumbuh sebesar 1,8% YoY menjadi Rp19,7 triliun.

Sejalan dengan itu, kualitas aset tetap terkelola dengan baik, tercermin dari rasio NPL Gross dan Loan at Risk (LAR) yang masing-masing berada pada level 2,2% dan 6,4%, dibandingkan dengan 2,0% dan 7,6% di kuartal pertama tahun 2025.

Bank juga membentuk NPL Coverage dan rasio LAR Coverage yang

prudent , masing -masing di level 355,7% dan 120,6%, untuk menjaga kebutuhan cadangan atas potensi penurunan risiko kredit secara konservatif.

Adapun, pada kuartal pertama tahun 2026, Permata Bank mencatatkan penguatan permodalan yang signifikan, tercermin dari rasio CAR dan CET-1 Bank tercatat masing-masing sebesar 33,9% dan 25,9%, meningkat dari 33,6% dan 25,6% pada periode yang sama tahun lalu.

Jakarta (ANTARA) - Abdul Kadir Karding merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Karding tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yakni 2009 hingga 2024, dengan keterlibatan dalam pembahasan berbagai kebijakan publik.

Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, yang kemudian membawanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Ia menjabat sebagai menteri pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengalami pergantian pada 2025.

Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro (Undip) pada jenjang sarjana dan magister.

Selain pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia juga merupakan kader lama PKB yang telah berkiprah di tingkat nasional.

Rekam jejak tersebut menjadi modal dalam memimpin Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Lembaga ini juga menjadi garda depan dalam menjaga biosekuriti nasional serta mendukung ketahanan pangan.

Dengan latar belakang tersebut, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sistem karantina nasional sekaligus mendukung kelancaran arus perdagangan komoditas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama 2026, didukung pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio nasabah.

Sepanjang periode Januari–Maret 2026, bank membukukan laba bersih sebesar Rp319 miliar. Total aset tercatat mencapai Rp23,2 triliun atau tumbuh 7% secara year on year (YoY). Sementara itu, penyaluran pembiayaan mencapai Rp10,6 triliun atau meningkat 4 persen secara YoY.

Kinerja tersebut juga ditopang rasio keuangan yang solid. Bank mencatatkan Return on Asset (RoA) sebesar 7,1% dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 59,2%.

Direktur BTPN Syariah Fachmy Achmad mengatakan pertumbuhan kinerja pada awal tahun tidak terlepas dari model pendampingan yang diterapkan kepada nasabah, khususnya pelaku usaha ultra mikro.

“Momentum kuartal pertama menunjukkan bahwa model pendampingan yang kami terapkan berkontribusi pada kualitas pembiayaan. Kami melihat meningkatnya kepercayaan nasabah serta ketahanan usaha mereka, yang pada akhirnya memperkuat kualitas Bank. Kualitas pembiayaan menjadi penopang utama laba kuartal pertama ini mengalami pertumbuhan. Pada 2026, Bank melanjutkan fokus di tahun sebelumnya, sambil mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah tantangan yang ada,” ujar Fachmy dalam keterangan resmi dikutip Senin (27/4/2026).

Ia menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memberdayakan masyarakat inklusi agar memiliki perilaku usaha yang lebih disiplin dan berkelanjutan.

Dari sisi operasional, penyaluran pembiayaan didukung oleh peran Community Officer (CO) yang menjadi garda terdepan dalam menjangkau nasabah di tingkat komunitas. Melalui pertemuan rutin dengan kelompok usaha, petugas lapangan memberikan pendampingan usaha yang disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha ultra mikro.

Seiring dengan kinerja yang positif, perseroan juga terus mengoptimalkan proses internal untuk menjaga pertumbuhan berkelanjutan. Pada kuartal pertama 2026, bank memperkuat kapasitas Community Officer agar pendampingan kepada nasabah semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan usaha.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Jabatan baru Qodari ini menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sedangkan, posisi KSP yang ditinggalkan Qodari diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikelola KPK, Qodari tercatat memiliki kekayaan Rp261 miliar (Rp261.937.383.652).

Jumlah tersebut di laporkan pada 19 Januari 2025 sebagai laporan khusus awal menjabat Wakil Kepala KSP. Harta Qodari ini didominasi berupa tanah dan bangunan sebanyak 176 bidang.

Jumlah tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangkaraya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, Jakarta Pusat, dan Lampung Utara yang nilai totalnya Rp182.792.200.000.

Dalam laporan tersebut, Qodari tercatat memiliki tiga mobil dan satu motor yang nilainya Rp933.000.000. Adapun, mobil itu terdiri dari Kijang Innova 2018, Neta V-II 2024, Wuling Air EV Long Range 2022 dan motor Honda Rebel 2022.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp9.864.000.000, surat berharga Rp475.000.000, kas dan setara kas Rp70.718.520.875, serta harta lainnya Rp11.109.280.

Dalam laporan kekayaan itu, Qodari juga mencantumkan utang sebesar Rp2.856.446.503. Dengan demikian, kekayaan Qodari di angka Rp261.937.383.652.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menyatakan siap menjalankan amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto dengan fokus memperkuat pengawasan karantina nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan.

Karding mengatakan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk memastikan penyakit maupun organisme pembawa penyakit pada hewan dan tumbuhan, khususnya yang berasal dari luar negeri tidak masuk ke wilayah Indonesia.

"Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia," kata Karding usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pengawasan karantina akan diperketat, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kelancaran aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, pengetatan pengawasan tidak boleh menghambat proses ekspor dan impor yang berpotensi memperlambat pergerakan perdagangan serta berdampak terhadap perekonomian.

"Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor-impor yang berjalan. Jadi, jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor-impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita," jelasnya.

Karding juga akan melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat sistem karantina nasional.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bea Cukai.

Selain menjalankan program baru, Karding juga akan melanjutkan berbagai kebijakan dan langkah yang telah dibangun oleh kepala badan sebelumnya, sambil melakukan pembenahan pada aspek nilai yang masih perlu ditingkatkan.

Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 PPA Tahun 2026 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkap tiga tantangan yang memerlukan respon tepat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni membangkitkan kepercayaan usaha, memperkuat konsumsi dan investasi, serta memastikan implementasi kebijakan efektif di dunia usaha.

“Kita memiliki kerangka kebijakan yang kuat, dan itulah yang harus kita tingkatkan termasuk juga kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Perry di Grha Bhasvara Icchana Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, mengenai tantangan pertama, Perry mengingatkan pentingnya upaya membangkitkan kepercayaan pelaku usaha serta mempertemukan dan menyalurkan pembiayaan ke proyek-proyek prioritas nasional guna mendorong stabilitas yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tantangan kedua berkaitan dengan penguatan mesin pertumbuhan domestik melalui konsumsi yang tetap terjaga dan peningkatan investasi, sehingga program prioritas pemerintah terus berjalan sekaligus didukung kapasitas pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, pada tantangan ketiga, Perry mengingatkan pentingnya memastikan kebijakan, baik yang telah maupun yang akan dirumuskan, dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat dunia usaha, perbankan, hingga masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa kondisi global saat ini penuh ketidakpastian seiring dengan konflik geopolitik yang belum mereda, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi, peningkatan harga minyak global, hingga tekanan arus modal keluar.

Di tengah ketidakpastian global, Perry pun menegaskan perlunya penguatan sinergi dalam mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa tekanan global dapat memengaruhi perekonomian domestik melalui tiga jalur utama.

Pertama, jalur finansial akibat meningkatnya aset safe haven yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan imbal hasil obligasi AS, sehingga memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kedua, jalur komoditas yang dipicu gejolak harga minyak seiring ketegangan di Selat Hormuz yang turut mendorong kenaikan harga komoditas lain seperti emas dan batu bara.

Ketiga, jalur perdagangan akibat hambatan transportasi dan logistik yang menyebabkan disrupsi pasokan (supply disruption) antarnegara.

Secara keseluruhan, Destry mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berisiko menekan ekonomi domestik, meski pertumbuhan masih terjaga dengan proyeksi sekitar 5,4 persen pada triwulan I 2026.

Karena itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi domestik guna meningkatkan daya tahan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan yang belum optimal. Sebab, ujar Destry, mayoritas ekonomi domestik memang ditopang oleh konsumsi sebagai kontributor utama, diikuti investasi dan belanja pemerintah.

“Oleh karena itu, di sinilah kami mencoba melihat apa, sih, permasalahan sebenarnya. Kenapa ekonomi domestik kita ini belum bisa tumbuh optimal. Nah ini yang akan kita akselerasi,” kata Destry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding untuk menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) hari ini.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Usai pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Karantina Nasional, Abdul Kadir Karding pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Saat itu, posisinya digantikan oleh Mukhtarudin.

Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) meyakini pemanfaatan bahan baku pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menstabilkan harga sekaligus memperkuat ekosistem pangan nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga penguatan tata kelola yang terintegrasi.

"Bahan baku pangannya itu adalah dari lokal, yang pertama bisa menekan harga. Karena harga logistik itu cukup tinggi nanti bisa menekan berapa persen, jika dia mengambilnya dari pangan lokal, dan juga dengan pangan lokal itu nanti ekosistemnya akan terbangun," katanya.

Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) khusus untuk memastikan pasokan pangan bagi program MBG tetap terjamin dengan mengedepankan sumber lokal.

Menurut Nani, penggunaan bahan baku lokal menjadi strategi utama karena dapat menekan biaya logistik yang selama ini berkontribusi besar terhadap harga pangan. Dengan memanfaatkan produksi dari daerah sekitar, harga bahan pangan dinilai dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Rantai pasok tersebut katanya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani dan nelayan, pelaku UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah akan mendorong perencanaan kebutuhan bahan baku yang lebih matang, khususnya untuk komoditas hortikultura.

Pemerintah juga memastikan seluruh pelaksanaan tetap mengacu pada regulasi tata kelola yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, ia sudah menyampaikan pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program MBG.

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026