Bisnis.com, JAKARTA — Emiten-emiten BUMN tambang mulai dari PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), hingga PT Timah Tbk. (TINS) telah menebar dividen untuk pemegang saham pada pekan ini.

Emiten emas ANTM tercatat membagikan dividen sebesar Rp5,04 triliun untuk tahun buku 2025.

Direktur Utama Antam Untung Budiharto menjelaskan RUPS Antam hari ini menyetujui pembagian dividen sebesar Rp5,04 triliun, atau 70% dari laba bersih tahun buku 2025.

“Sementara itu, sebesar Rp2,16 triliun atau 30% ditetapkan sebagai saldo laba ditahan,” ujar Untung, Rabu (10/6/2026).

Dia menuturkan saldo laba ditahan ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha, penguatan fundamental bisnis, serta pelaksanaan berbagai proyek strategis perseroan ke depan.

Sementara itu, PTBA akan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp1,3 triliun atau Rp114 per saham.

Jumlah total nilai dividen tersebut setara dengan 45% dari total laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang 2025.

Payout ratio tersebut lebih kecil dibandingkan dengan dividend pay out ratio tahun buku 2024 sebesar 75%.

Sementara itu, TINS membagikan dividen sebesar Rp656,8 miliar ke pemegang sahamnya. Jumlah dividen ini setara dengan sekitar Rp88 per saham.

Adapun jumlah dividen TINS ini setara dengan 50% dari laba bersih tahun buku 2025. Sisa dari laba bersih tersebut akan dibukukan TINS sebagai saldo laba ditahan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap siasat kecurangan di balik proyek motor listrik Emmo Badan Gizi Nasional (BGN) . Dalam perkara ini, jaksa juga menetapkan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono (AM) sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025-2026.

AM diduga bekerja sama dengan tersangka mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. “Bahwa kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dikutip, Sabtu (13/6/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, terbongkar kejanggalan proyek yang dimenangi PT YAT selaku vendor ternyata belum memiliki dealer atau bengkel aktif, tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan ketika itu juga belum dimulai.

“Saudara AM bekerja sama dengan Saudara AA melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan,” katanya.

Selain itu, AM juga secara melawan hukum menggelembungkan harga atau markup setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut.

“Yang sebelumnya, Harga Perkiraan Sendiri atau HPS dan Kerangka Acuan Kerja atau KAK telah dilakukan pengkondisian oleh pihak BGN dan tersangka,” ucapnya.

Setelah melakukan markup, AM mendapatkan bayaran penuh 100 persen atas pengadaan sepeda motor listrik sesuai berita acara serah terima yang telah dimanipulasi, seolah-olah perakitan sepeda motor telah selesai dan sesuai spesifikasi.

“Padahal, harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai standar barang dan kebutuhan BGN,” kata Syarief.

Akibat perbuatannya, AM dijerat Pasal 603 KUHP dan 604 KUHP. Andri saat ini telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Diketahui, dalam kasus korupsi ini total lima orang tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana; dua mantan wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung; seorang swasta kaki tangan Sony, Asep Yusuf Somantri (AYS); dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) Andri Mulyono.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, yang dikelola Bank Indonesia, mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp74.550 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp30.100 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Sabtu pukul 09.17 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp55.450 per kg, bawang putih Rp42.300 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.650 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.500 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp16.250 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp16.050 per kg.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.550 per kg, dan beras kualitas super II Rp17.000 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp61.300 per kg, cabai merah keriting Rp56.150 per kg, dan cabai rawit hijau Rp53.900 per kg.

Kemudian, daging ayam ras segar Rp37.200 per kg, daging sapi kualitas I Rp148.600 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp139.650 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp20.250 per kg, gula pasir lokal Rp19.150 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp20.600 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp24.200 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp23.300 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta kembali menggelar aksi sosial dengan menyalurkan makanan bergizi dan mengadakan senam sehat bagi warga prasejahtera di Duri Kepa, Jakarta Barat, Jumat (12/6/2026). Sebanyak 30 kepala keluarga (KK) menerima manfaat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Director of Human Resources Park Hyatt Jakarta Amih Rahayu Nuraini mengatakan, penyaluran makanan bergizi merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan kepedulian sosial secara berkelanjutan.

“Park Hyatt Jakarta percaya bahwa keberlangsungan dan kepedulian sosial harus berjalan seiring. Sejak dibuka pada Juli 2022, kami telah bekerja sama dengan Yayasan Emanuel, salah satunya melalui program Food Rescue,” ujar Amih.

Dalam program ini pihaknya menggandeng MNC Peduli untuk menyalurkan makanan bergizi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Program ini juga menjadi semakin istimewa karena bertepatan dengan Global Hyatt Wellbeing Week yang mengusung tiga pilar utama yaitu community, discovery, dan rejuvenation. Melalui kegiatan ini, Park Hyatt Jakarta ingin membangun hubungan dengan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif berkelanjutan.

“Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat mengurangi sampah organik sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Kami percaya setiap makanan yang diselamatkan dapat menjadi sumber harapan bagi sesama,” katanya.

Selain pembagian bantuan pangan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi kesehatan melalui senam bersama yang diikuti warga dengan penuh antusias sebagai bagian dari upaya mendorong gaya hidup sehat.

Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta berharap dapat terus menghadirkan program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi akibat pelemahan rupiah tersebut

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (12/6), mulai dari penguatan rupiah hingga masuknya modal asing ke SRBI dan SBN yang mencapai Rp19,02 triliun pascakenaikan BI-Rate.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Sabtu ini.

Rupiah menguat dipicu kombinasi sentimen domestik

Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat 129 poin atau 0,71 persen menjadi Rp17.860 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.989 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah dipengaruhi kombinasi sentimen domestik yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap fiskal.

Baca selengkapnya di sini.

BI: Rupiah terus menguat pascakenaikan BI-Rate jadi 5,5 persen

Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penguatan dan saat ini kembali berada di bawah level Rp18.000 per dolar AS, pascakenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,5 persen.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan, yakni kenaikan BI-Rate serta penguatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).

Baca selengkapnya di sini.

IHSG menguat ikuti bursa global dipicu sinyal perdamaian AS-Iran

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat, bergerak menguat mengikuti bursa saham global, seiring optimisme pelaku pasar akan dilakukannya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

IHSG dibuka menguat 74,38 poin atau 1,26 persen ke posisi 5.960,27. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 9,97 poin atau 1,70 persen ke posisi 596,81.

Baca selengkapnya di sini.

Pengamat nilai kenaikan harga BBM untuk jaga kurs rupiah

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi bertujuan untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta mengatasi tekanan APBN.

"Urgensi menaikkan harga BBM ini saya perkirakan terkait dengan strategi pemerintah dalam mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta mengatasi tekanan APBN yang terjadi sebagai akibat pelemahan rupiah tersebut," ujar Bonti dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini.

BI: Modal asing ke SRBI dan SBN capai Rp19,02 T pascakenaikan BI-Rate

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran masuk modal asing (foreign inflows) ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp19,02 triliun pada 10 dan 11 Juni 2026 atau pascakenaikan BI-Rate menjadi 5,50 persen.

Secara rinci, inflow nonresiden ke SRBI dan SBN masing-masing tercatat sebesar Rp15,11 triliun dan Rp3,91 triliun.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) menetapkan pembagian dividen tunai Rp114,508 per saham untuk tahun buku 2025.

Nilai dividen yang dibagikan mencapai Rp1,31 triliun sebagaimana hasil kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 11 Juni 2026.

Besaran dividen tersebut setara 45 persen laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp2,92 triliun.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp1,61 triliun dengan total ekuitas Rp22,61 triliun.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 24 Juni 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai PTBA:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 23 Juni 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 24 Juni 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 25 Juni 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 24 Juni 2026
• Pembayaran Dividen: 10 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo memastikan seluruh korban insiden kebakaran kapal feri KMP Aceh Hebat 2 mendapatkan pendampingan dan penanganan, sembari menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut.

"Atas nama manajemen ASDP, saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini," kata Heru dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

KMP Aceh Hebat 2 mengalami insiden kebakaran pada Jumat ini saat kapal berada dalam posisi sandar di Dermaga Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh.

Heru menyampaikan bahwa perhatian dan fokus utama perusahaan saat ini tertuju pada penanganan para korban yang terdampak akibat kejadian tersebut.

"Pikiran dan perhatian kami saat ini sepenuhnya tertuju kepada para korban yang sedang menjalani perawatan serta keluarga yang mendampingi mereka. Kami turut mendoakan agar seluruh korban diberikan kekuatan dan dapat segera pulih," ujar Heru.

Ia menegaskan ASDP akan terus hadir mendampingi para korban selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung. Perusahaan memastikan para korban dan keluarga tidak menghadapi situasi itu sendirian.

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis terbaik serta pendampingan yang diperlukan," lanjutnya.

Dalam proses penanganannya, sebanyak 15 orang yang mengalami luka bakar telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

ASDP terus melakukan pendampingan serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memantau perkembangan kondisi para korban dan memastikan seluruh kebutuhan penanganan dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan laporan awal yang diterima, lanjut Heru, insiden diduga bermula dari letupan pada sistem hidrolik pintu kedap otomatis di ruang mesin. Awak kapal segera menjalankan prosedur keadaan darurat, melakukan upaya pemadaman, serta mengevakuasi korban.

Berkat respons cepat awak kapal, api berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 3-4 menit, sehingga tidak meluas ke area lainnya.

ASDP juga menyampaikan apresiasi kepada awak kapal, petugas pelabuhan, tenaga medis, serta seluruh unsur terkait yang sigap membantu proses penanganan darurat di lapangan sehingga situasi dapat segera dikendalikan.

"Saat ini, perusahaan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam proses investigasi guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut," kata dia.

ASDP berkomitmen mendukung penuh proses investigasi yang berlangsung serta melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keselamatan operasional.

Ia menambahkan keselamatan dan keamanan pengguna jasa serta seluruh insan yang bekerja di lingkungan operasional ASDP akan selalu menjadi prioritas utama perusahaan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan aspek keselamatan sebagai bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan layanan penyeberangan yang andal dan aman," imbuh Heru.

General Manager ASDP Cabang Banda Aceh Andri Setiawan menyampaikan seluruh jajaran ASDP di Banda Aceh saat ini berfokus mendukung proses penanganan korban serta memastikan koordinasi dengan berbagai pihak terkait berjalan secara optimal.

Ia menegaskan pihaknya secara konsisten akan terus berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam proses investigasi guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.

"Kami berkomitmen mendukung penuh proses investigasi yang berlangsung serta melakukan evaluasi menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keselamatan operasional," jelas Andri.

Sejak kejadian berlangsung, jajaran ASDP Cabang Banda Aceh bergerak cepat berkoordinasi dengan rumah sakit, KSOP, kepolisian, kantor kesehatan pelabuhan, dinas pemadam kebakaran, serta instansi terkait lainnya guna memastikan proses evakuasi, penanganan medis, dan tindak lanjut berjalan dengan baik.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyarankan pemerintah untuk menyiapkan respons kebijakan yang mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM yang lebih tinggi dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran pada kebutuhan pokok.

Selain itu, konsumsi non-primer seperti makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, maupun berbagai produk gaya hidup juga berpotensi mengalami penurunan.

"Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Secara bersamaan, lanjut Hasran, UMKM juga menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meningkatkan harga berbagai bahan baku impor yang banyak digunakan pelaku usaha, termasuk kedelai, gandum, dan gula.

"Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat," katanya.

CIPS menyoroti pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk menjaga ketahanan UMKM.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah melalui berbagai instrumen yang tersedia guna mengurangi tekanan nilai tukar terhadap biaya produksi pelaku usaha.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah disarankan untuk menurunkan berbagai biaya ekonomi yang masih membebani UMKM.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan non-tarif (non-tariff measures/NTM), meninjau tarif impor bahan baku yang masih membebani industri, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, memperkuat infrastruktur logistik, serta meningkatkan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) diapresiasi. Kebijakan ini jadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional.

Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG dianggap tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat tergerus akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Prof Trubus Rahardiansah P mengatakan, kebijakan yang ditempuh pimpinan baru BGN patut diapresiasi. Hal itu karena menunjukkan adanya kemauan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.

Menurutnya, sebuah program dengan nilai strategis dan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif, tetapi harus dibangun di atas sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

"Menurut saya, langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan yang terjadi pada periode sebelumnya. Salah satu catatan penting adalah lemahnya tata kelola yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Menurut Trubus, semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. "Program ini seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia. Tetapi kalau tata kelolanya lemah, maka yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu. Hal seperti ini tentu tidak boleh terulang," katanya.

Selain persoalan tata kelola, Trubus menyoroti validitas data penerima manfaat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Menurutnya, belum adanya basis data yang benar-benar akurat dapat memunculkan potensi salah sasaran maupun penyimpangan anggaran.

Ia menjelaskan bahwa penerima MBG tidak hanya berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mencakup sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Seluruh kelompok tersebut membutuhkan sistem pendataan yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.

"Kalau datanya belum akurat, maka potensi penyimpangan akan selalu ada. Sampai hari ini publik mendengar angka puluhan juta penerima manfaat, tetapi basis datanya belum pernah dipublikasikan secara jelas. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.

Trubus juga mengkritisi proses penyusunan kebijakan yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Menurutnya, sejumlah pengadaan barang pada masa lalu bahkan dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama program pemenuhan gizi masyarakat.

"Ke depan, setiap kebijakan harus dibuka kepada publik. Jangan sampai muncul pengadaan yang tidak relevan dengan tujuan MBG. Fokus program ini adalah pemenuhan gizi, sehingga seluruh anggaran harus diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut," katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah belum terbukanya kontrak kerja sama antara BGN dan yayasan atau pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Trubus, dokumen tersebut seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Ia menilai kontrak kerja sama idealnya memuat klausul manajemen risiko secara rinci, termasuk tanggung jawab apabila terjadi keterlambatan distribusi, kualitas makanan yang tidak sesuai standar, maupun insiden keracunan makanan.

"Kalau yayasan menerima anggaran negara, maka tanggung jawabnya juga harus jelas. Risiko-risiko operasional harus dituangkan dalam kontrak sehingga negara tidak selalu menjadi pihak yang menanggung akibat ketika terjadi masalah," ujarnya.

Menurut Trubus, aspek pengawasan juga perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN. Selama ini mekanisme pengawasan dinilai belum berjalan optimal, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh BGN, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas internal, hingga masyarakat.

"Pengawasan yang baik harus melibatkan banyak pihak. Kepala daerah seharusnya ikut bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya karena penerima manfaat adalah masyarakat di daerah tersebut," katanya.

Trubus juga menyinggung persoalan pembangunan SPPG yang pada masa lalu berlangsung sangat cepat sehingga memunculkan berbagai persoalan administratif dan operasional. Menurutnya, banyak pihak yang kemudian memandang keterlibatan dalam MBG sebagai aktivitas bisnis semata.

Ketika dilakukan evaluasi dan penghentian sebagian SPPG yang tidak memenuhi ketentuan, muncul berbagai klaim kerugian yang belum tentu memiliki dasar hukum yang jelas. "Ini menunjukkan bahwa sejak awal perlu ada perjanjian yang kuat dan kepastian hukum. Jangan sampai orang menganggap program sosial ini hanya sebagai proyek bisnis," ujarnya.

Di sisi lain, Trubus mengapresiasi langkah pimpinan baru BGN yang mulai melakukan refocusing terhadap sasaran penerima manfaat. Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efektif.

Menurutnya, kelompok miskin, miskin ekstrem, rentan miskin, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama penerima MBG.

"Kalau ada masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu, tentu tidak perlu diprioritaskan menerima MBG. Program ini harus benar-benar diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan agar manfaatnya lebih besar," katanya.

Ia juga berharap BGN menghadirkan transparansi anggaran secara menyeluruh. Publik, kata dia, berhak mengetahui penggunaan anggaran per porsi makanan, mulai dari biaya beras, lauk-pauk, sayuran, susu, hingga biaya distribusi dan operasional.

"Karena ini menggunakan APBN yang berasal dari pajak rakyat, maka rincian penggunaannya harus terbuka. Masyarakat berhak mengetahui uang Rp15 ribu per porsi digunakan untuk apa saja," ujarnya.

Menurut Trubus, transparansi tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mempersempit ruang korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ia juga mendorong pemerintah bersama DPR segera menyusun Undang-Undang Makan Bergizi Gratis sebagai dasar hukum pelaksanaan program dalam jangka panjang.

Menurutnya, regulasi khusus diperlukan agar pemerintah daerah memiliki kewajiban yang jelas untuk mendukung MBG, sekaligus mempertegas mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Trubus juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran MBG. Dengan besarnya nilai anggaran yang disiapkan pemerintah, potensi penyimpangan juga semakin tinggi apabila tata kelola tidak diperkuat. Ia menilai pelaksanaan program sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kualitas dibandingkan sekadar mengejar target jumlah penerima manfaat.

Selain itu, pengelolaan SPPG perlu lebih banyak melibatkan UMKM, koperasi, petani, dan peternak lokal agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana BGN mampu membangun sistem yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif. Masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi kualitas makanan maupun pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, MBG benar-benar menjadi investasi bagi masa depan bangsa, bukan sekadar proyek pemerintah," tandasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala (Waka) Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya pada pekan depan. Hal ini menyusul permohonannya menjadi justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Yang jelas minggu depan. Minggu depan ya, tunggu saja nanti tanggalnya," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Anang menyampaikan bahwa penyidik masih mempelajari dokumen permohonan JC yang diajukan Sony sebelum memutuskan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak.

Dia menjelaskan, mekanisme pengajuan JC diawali dengan permohonan yang diajukan kepada penyidik. Selanjutnya, penyidik akan menilai apakah pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh status tersebut.

"Itu kan permohonan JC, mekanismenya diajukan dulu ke penyidik. Nanti penyidik kaji apakah ini memang dia layak untuk memperoleh itu," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah peran tersangka dalam tindak pidana yang sedang diusut.

"Karena kan ini perannya dia sebagai apa? Kalau dia pelaku utama kan kita tidak bisa. Bisa membuka yang lebih besar enggak? Kalau dia pelaku utamanya gimana mau membuka?," pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Andri Mulyono, Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Andri Mulyono keluar Gedung Jampidsus mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda, lengkap borgol yang mengikat kedua tangannya.

Dengan wajah lesunya, Andri menuju mobil tahanan didampingi oleh tim penyidik. Tak ada sepatah katapun yang disampaikannya kepada awak media. Dia terlihat pasrah dengan langkah yang cepat masuk ke dalam mobil tahanan.

"Saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Dirdik Jampidus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi persnya, Jumat (12/6/2026) malam.

Kasus ini bermula pada awal tahun 2025 ketika Andi Mulyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan profil PT Yasa Arta Trimanunggal guna mendapatkan proyek pengadaan barang dan logistik di lingkungan BGN.

Pasca-pertemuan tersebut, Andri Mulyono mendapatkan informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," ujarnya.

Menariknya, PT Yasa Arta Trimanunggal sendiri ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.

"PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai," tuturnya.

Untuk menyiasati persyaratan tersebut, AM bekerja sama dengan salah seorang berinsial AA untuk mengakuisisi sebuah perusahaan agar dapat memenangkan tender tersebut.

"Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara AM bekerja sama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan," kata Syarief.

Tak hanya melakukan kongkalikong dengan pejabat pembuat komitmen (PPK), Andri juga melakukan penggelembungan harga atau mark up dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025.

"Bahwa Saudara AM secara melawan hukum melakukan penggelembungan harga atau mark-up untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut," ucapnya.

Dia menyebut, perbuatan ini terjadi setelah adanya pengondisian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilakukan oleh pihak BGN bersama Andri Mulyono.

Lebih lanjut, kata dia, Andri juga disebut telah melawan hukum karena telah menerima pembayaran penuh sebesar 100 persen. Pembayaran ini didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dimanipulasi, seolah-olah proses perakitan motor telah selesai dan memenuhi spesifikasi.

"Padahal harga dan spesifikasi motor listrik tersebut tidak sesuai dengan standar barang dan kebutuhan BGN," pungkasnya.

Atas perbuatannya, AM disangka melanggar Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.