Bisnis.com, MAKASSAR - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah menyusun strategi pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika pasar dan risiko cuaca yang diperkirakan bakal terjadi El Nino hingga akhir tahun.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengatakan bahwa pengendalian inflasi tahun ini menuntut langkah yang lebih antisipatif dan terukur, bukan sekadar respons jangka pendek. Oleh sebab itu ada lima arahan strategis yang disepakati untuk meredam gejolak harga.

Pertama pada ketersediaan pasokan. Hal ini dilakukan melalui penguatan produksi pangan di basis sentra komoditas prioritas serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Langkah tersebut untuk memastikan stok pangan tetap terjaga di wilayah defisit.

Kedua, kelancaran distribusi menjadi prioritas dengan mengoptimalkan jalur logistik antarwilayah dan antarpulau. Pemerintah juga mendorong sistem informasi harga yang terintegrasi guna mengantisipasi hambatan distribusi di lapangan.

Ketiga, untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah akan mengintensifkan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Jufri menyebut peran BUMD pangan dan toko penyeimbang akan diperkuat sebagai garda terdepan stabilisasi harga.

Keempat, komunikasi publik ditingkatkan untuk mengelola ekspektasi masyarakat melalui transparansi data harga. Terakhir, tata kelola TPID akan diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan monitoring berbasis kinerja.

"Pengendalian inflasi membutuhkan penguatan pada lima aspek utama, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, komunikasi publik, serta kapasitas kelembagaan TPID," ujar Jufri di Makassar, Minggu (26/4/2026).

Berdasarkan data terbaru, tekanan inflasi di Sulsel masih memerlukan perhatian serius. Pada Maret 2026, inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,59%. Adapun inflasi tahunan (year-on-year) berada di level 4,50%, dengan inflasi tahun berjalan (year-to-date) menyentuh 2,11%.

"Data ini menjadi dasar penguatan intervensi agar tekanan inflasi tetap terkendali. Kami memposisikan pengendalian inflasi sebagai bagian inti dari menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah," lanjut Jufri.

Sejalan dengan strategi nasional, peta jalan pengendalian inflasi Sulsel 2025–2027 tetap bertumpu pada formula K4 (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Secara teknis, pemerintah provinsi juga memberikan arahan untuk memperluas luas tambah tanam melalui penguatan calon petani calon lokasi (CPCL) dan penggunaan bibit unggul.

Di sektor hilir, optimalisasi penyerapan gabah oleh Bulog saat panen raya menjadi kunci agar harga di tingkat petani maupun konsumen tetap kompetitif.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel Aryanto mengatakan wilayah ini mencatatkan eskalasi tekanan inflasi tahunan yang cukup signifikan pada periode Maret 2026.

Kenaikan harga emas perhiasan dan penyesuaian tarif listrik menjadi andil terbesar yang mengerek angka inflasi daerah melampaui level nasional.

Berdasarkan data terbaru BPS Sulsel, inflasi tahunan Sulsel pada Maret 2026 bertengger di level 4,50% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,59. Angka ini menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 0,67%.

Aryanto mengungkapkan bahwa kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran menjadi pendorong utama. Sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatatkan inflasi tertinggi, disusul oleh kelompok perumahan dan energi.

"Emas perhiasan memberikan andil sebesar 1,25%, dipicu oleh tren harga emas global, kemudian tarif listrik menyumbang andil 1,12% seiring normalisasi tarif pasca-periode diskon di awal tahun. Kemudian daging ayam ras (0,23%), beras (0,18%), serta telur ayam ras dan ikan bandeng juga turut memberikan tekanan pada sisi harga bergejolak," jelas Aryanto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap penyebab kenaikan harga MinyaKita di pasaran. Ia menyebut lonjakan harga dipicu tersedotnya pasokan ke program bantuan pangan dalam dua bulan terakhir.

Menko Pangan menyebut MinyaKita sejak awal dirancang sebagai pengganti minyak goreng curah di pasar tradisional agar lebih higienis. Dalam perkembangannya, produk ini dikonsumsi luas hingga ritel modern sehingga menekan ketersediaan di pasar rakyat.

“Sudah ketemu sebabnya kenapa naik. Karena ada bantuan pangan 33 juta penerima, dua bulan, masing-masing dua liter. Itu jumlahnya sangat besar,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam rapat koordinasi di Grha Mandiri, Jakarta, Rabu (22/4/2026) kemarin.

Ia menjelaskan, program bantuan pangan menjangkau sekitar 33 juta penerima dengan alokasi dua liter per bulan selama dua bulan. Volume tersebut menyerap pasokan yang sebelumnya beredar di pasar tradisional sehingga ketersediaan berkurang dan harga terdorong naik.

Pemerintah kemudian memutuskan menambah suplai sekaligus mengubah skema penyaluran bantuan pangan. Bantuan tidak lagi bergantung pada MinyaKita, melainkan dapat menggunakan berbagai merek dengan harga yang disepakati bersama produsen.

“Ke depan bantuan pangan akan menggunakan merek apa saja dengan harga yang sama. Produsen akan kita minta mendukung sehingga MinyaKita tidak terganggu di pasar,” ujar Zulhas.

Ia menyampaikan MinyaKita akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai minyak goreng untuk pasar tradisional. Perum Bulog diperkuat untuk menyalurkan produk tersebut ke sekitar 500 kabupaten/kota agar distribusi lebih terarah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan pemerintah membuka kemungkinan evaluasi harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita yang saat ini Rp 15.700 per liter. “Sudah berjalan lebih dari tiga tahun, tentu perlu kita lihat dan sesuaikan,” ujar Budi.

Ia menambahkan, keputusan terkait HET masih dalam pembahasan lintas kementerian. Pemerintah juga mengevaluasi distribusi domestik minyak goreng, termasuk porsi penyaluran ke dalam negeri oleh produsen.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menegaskan kenaikan harga tidak dapat dijelaskan dari sisi pasokan. Ketersediaan bahan baku crude palm oil (CPO) domestik tercatat mencapai 5,7 juta ton. “Produksi cukup, bahan baku aman. Jadi kalau harga naik, itu bukan soal pasokan, melainkan distribusi yang tidak terkendali,” ujar Edhy.

Pemerintah bersama Satgas Pangan Polri dan Kementerian Pertanian akan memperketat pengawasan rantai distribusi dari produsen hingga pengecer untuk mencegah praktik spekulasi. Pemerintah memastikan stok nasional MinyaKita tetap aman.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyoroti anomali harga MinyaKita yang menembus Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu per liter di sejumlah wilayah meski distribusi dinilai lancar. di DKI Jakarta pedagang menyebut harga MinyaKita kini Rp 24.000 untuk kemasan 1 liter.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Perum Bulog menggandeng pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membangun infrastruktur pangan terintegrasi secara masif.

Langkah strategis ini merupakan ikhtiar memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meredam gejolak harga komoditas di kantong-kantong terpencil.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Prof. Sudarsono Hardjosoekarto menyatakan inisiatif ini jauh melampaui pembangunan gudang semata.

"Kami membangun ekosistem pangan berbasis wilayah. Pendekatan hulu-hilir ini diharapkan dapat menyerap produksi petani dengan harga yang wajar, sekaligus menjamin ketersediaan pasokan di wilayah konsumsi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan hibah lahan dari Kabupaten Malinau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Kartanegara.

Lebih jauh, Kota Bontang yang lebih dahulu menyerahkan lahan kini telah memasuki tahap konstruksi fisik dengan akses jalan dan perencanaan teknis yang tuntas. Sedangkan, beberapa daerah lain masih menunggu kejelasan regulasi untuk bergabung.

Sudarsono menyebutkan desain infrastruktur disesuaikan dengan karakter geografis dan ekonomi wilayah.

Di sentra produksi, fokus tertuju pada penguatan sisi hulu, yaitu fasilitas pengering (dryer), penggilingan padi, silo penyimpanan, hingga gudang beras modern.

Khusus kawasan penghasil jagung, ditambahkan dryer dan silo jagung dengan tujuan mempercepat penyerapan hasil panen raya, meminimalkan kehilangan pascapanen yang selama ini mencapai angka signifikan, serta memastikan petani mendapatkan harga sesuai kebijakan pemerintah.

Sementara itu, di wilayah non-produsen seperti Mahakam Ulu (Mahulu), prioritas beralih ke pembangunan gudang distribusi berjenjang, mulai dari gudang utama hingga tingkat kecamatan.

Pasalnya, harga beras di Mahulu pernah meroket hingga Rp1 juta per 25 kilogram, bahkan menyentuh Rp1,3 juta di titik tertentu akibat gangguan distribusi dan biaya logistik yang mencekik di kawasan perbatasan.

"Dengan gudang-gudang strategis di atas lahan hibah Pemda, kami menargetkan pasokan beras stabil sepanjang tahun agar fluktuasi harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat terjaga," terang Sudarsono.

Dia melanjutkan, pembangunan infrastruktur ini memerlukan lahan yang tidak sedikit. Gudang skala dasar membutuhkan sekitar 1,5 hektare, sementara fasilitas terintegrasi lengkap bisa melampaui 5 hektare.

Sementara itu, luas lahan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan geografis masing-masing daerah.

"Jadi memang pembangunan di atas lahan hibah ini berbeda-beda tergantung berapa luasan yang diberikan," ujarnya.

Tak sekadar bangunan penyimpanan, kawasan ini juga dilengkapi kantor operasional, akses jalan, dan sarana logistik pendukung, sebuah ekosistem pangan yang utuh.

Kendati demikian, sejumlah daerah masih terbentur kendala interpretasi regulasi terkait kerja sama.

Adapun, dia berharap dengan kejelasan peran Bulog dalam kerangka hukum nasional, semakin banyak pemerintah daerah yang terlibat aktif.

Sebagai informasi, program ini menawarkan multiplier effect, meningkatkan efisiensi distribusi, memangkas kegagalan pascapanen, mendongkrak kesejahteraan petani di hulu, serta menjaga stabilitas harga dan inflasi pangan di hilir, terutama di wilayah dengan tantangan logistik Kalimantan.