JAKARTA, KOMPAS.com - PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan fokus melakukan penertiban pencatatan ekspor komoditas demi mengamankan devisa negara sekaligus diharapkan mampu memperkuat nilai tukar rupiah.

Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk mengkonsolidasikan data ekspor sekaligus memulihkan potensi kekayaan negara yang selama ini hangus akibat praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dilakukan oleh sejumlah pihak.

Melalui pembenahan manajemen administrasi perdagangan, pemerintah berkomitmen menciptakan tata kelola komoditas hulu hingga hilir yang transparan, akuntabel dan bisa ditelusuri, agar pelaku usaha juga mendapatkan kepastian bisnis.

KOMPAS.com/ ELSA CATRIANA Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Fithra Faisal usai menghadiri peluncuran laporan CIPS di Jakarta, Senin (28/7/2025).

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas makroekonomi nasional secara berkelanjutan.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia Fithra Faisal menjelaskan perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing ini sudah berlangsung sejak satu setengah tahun terakhir.

Berdasarkan hasil kajian internal kabinet, ditemukan indikasi hilangnya kekayaan negara sebesar Rp 15.400 triliun dalam kurun waktu 1991-2024.

Nilai kerugian tersebut setara dengan 64 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini yang mencapai Rp 24.000 triliun.

DSI bisa tambah cadangan devisa dan perkuat kurs rupiah

Ia berpandangan, kerugian tersebut dipicu oleh lemahnya sistem pencatatan transaksi yang berjalan selama 34 tahun terakhir.

"Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8 persen," ujar Fithra dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5/2026).

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan langkah konsolidatif yang sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir ini, guna memastikan kelak DSI dapat beroperasi dengan penuh profesionalisme.

"Nah oleh karenanya kita keluar dengan satu mekanisme badan konsolidasi ekspor di mana kalau kita bicara preseden secara empiris itu sudah dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India," jelas dia.

Menurut Fithra, penertiban melalui DSI juga diproyeksikan mampu mengalihkan 10 hingga 20 persen potensi dana under-invoicing ke dalam negeri.

Tindakan ini pun akan menambah cadangan devisa sebesar 44 miliar dollar AS dan dapat memperkuat posisi nilai tukar rupiah ke level Rp 16.900 per dollar AS.

Sudah dipraktikkan negara lain

Kebijakan mengonsolidasikan ekspor komoditas lewat satu pintu ini dinilai sebagai langkah yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara lain.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto memberikan contoh negara Ghana yang sukses membentuk badan ekspor khusus untuk komoditas kakao dalam memperkuat daya jual di pasar global.

Dia menjelaskan penguatan posisi tawar tersebut dapat memberikan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan jika lembaga pengelola mengedepankan aspek integritas terhadap para pimpinan serta adanya audit berkala.

"Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal," kata dia.

Ia mengingatkan penerapan asas keterbukaan informasi secara konsisten akan meminimalisir segala bentuk manipulasi dokumen ekspor di lapangan.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

"Jadi tata kelola itu bisa diimplementasikan langsung sebetulnya. Seperti dengan soal masalah transparansi," kata Toto.

Ia menyebut, langkah pembenahan tata niaga ekspor melalui DSI dipandang oleh pelaku industri sebagai ikhtiar yang berdampak baik bagi penguatan ekonomi rakyat.

Regulasi DSI dinanti

Chairman Arghajata Consulting Rezki Sri Wibowo menilai kebijakan integrasi satu pintu ini dapat berjalan maksimal asalkan pemerintah segera merilis regulasi turunan yang detail serta memberikan kepastian hukum bagi kontrak bisnis eksisting.

Kepastian regulasi dinilai penting untuk menjaga kenyamanan ekosistem logistik dan mitra forwarder internasional yang terlibat dalam rantai pasok komoditas.

"Saya lihat DSI ini adalah bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, kemudian juga keadaan petani," kata Rezki.

Dia menyarankan agar pemerintah merancang instrumen pengawasan yang melibatkan partisipasi publik secara aktif sesuai dengan prinsip kedaulatan sumber daya alam.

Saran ini untuk mengoptimalkan nilai akuntabilitas lembaga.

"Artinya bagaimana menginkorporasi rakyat itu dalam proses pengawasan," kata Rezki.

Pemerintah pun menetapkan masa transisi hibrida selama enam bulan sebelum kebijakan ini diberlakukan secara penuh bagi seluruh pelaku industri.

Keputusan ini sebagai bentuk respons terhadap masukan dunia usaha.

Masa transisi dapat digunakan untuk pencatatan transaksi dan penyelarasan transisi kontrak jangka panjang komoditas tanpa membatalkan kesepakatan hukum yang sudah ada.

"Melalui proses penyempurnaan berkala ini, DSI diharapkan mampu tumbuh menjadi tulang punggung baru untuk menjaga devisa negara sekaligus memperkuat nilai tawar komoditas Indonesia di pasar internasional," ucap dia.

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Pungutan ekspor dilakukan DSI

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut pungutan ekspor (PE) dan bea keluar ekspor sumber daya alam (SDA) strategis bakal ditanggung PT DSI.

"Pungutan ekspor, bea keluar, ya kalau selama ini kan dikenakan ke eksportir. Artinya nanti kalau sudah sepenuhnya oleh PT DSI, ya otomatis PT DSI,” kata Busan saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Busan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk sementara terdapat tiga komoditas SDA strategis yang harus diekspor melalui PT DSI.

Ketiganya adalah produk kelapa sawit, batubara, dan paduan besi (ferro alloy).

Meski ekspor menjadi satu pintu, kata Busan, aturan yang berlaku dalam kegiatan ekspor tidak berubah.

Persyaratan ekspor, kewajiban eksportir memenuhi _domestic market obligation_ (DMO), dan lainnya tetap berlaku.

Izin ekspor juga tetap dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

“Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI, itu saja,” ujar Busan.

Menurut dia, Kemendag tengah menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), ketentuan terkait ekspor satu pintu melalui PT DSI.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) disiapkan menjadi instrumen pemerintah untuk menertibkan pencatatan ekspor komoditas untuk mengamankan devisa negara hingga memperkuat nilai tukar rupiah.

Pemerintah menilai lemahnya sistem pencatatan transaksi ekspor selama 34 tahun terakhir menjadi sumber kebocoran besar dalam perdagangan komoditas nasional. Berdasarkan kajian internal kabinet, potensi kekayaan negara yang hilang sepanjang 1991—2024 mencapai Rp15.400 triliun atau setara 64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini sebesar Rp24.000 triliun.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Indonesia, Fithra Faisal mengatakan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik under-invoicing telah berlangsung sejak satu setengah tahun terakhir. Pemerintah kini menyiapkan langkah konsolidatif agar DSI dapat beroperasi secara profesional sebagai badan konsolidasi ekspor.

“Dengan adanya pencatatan yang lebih tertib, dengan mencatat saja, kita bisa mendapatkan potensi baseline tambahan pertumbuhan ekonomi 0,8%,” kata Fithra dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).

Dia menjelaskan pemerintah telah melakukan proses konsolidasi selama enam bulan terakhir untuk menyiapkan tata kelola perdagangan komoditas yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme konsolidasi satu pintu, pemerintah ingin memastikan seluruh rantai perdagangan komoditas dapat ditelusuri sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri.

Menurutnya, mekanisme badan konsolidasi ekspor telah menjadi dilakukan oleh beberapa negara seperti misalnya Qatar, Saudi, bahkan di Malaysia atau India.

Fithra menuturkan penertiban pencatatan ekspor melalui DSI diproyeksikan mampu mengalihkan 10% hingga 20% potensi dana under-invoicing ke dalam negeri. Langkah tersebut diperkirakan dapat menambah cadangan devisa hingga US$44 miliar sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah ke kisaran Rp16.900 per dolar AS.

Sementara itu, Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai model konsolidasi ekspor komoditas bukan hal baru di tingkat global, salah satu contohnya adalah badan ekspor khusus kakao yang dibentuk Ghana.

Menurutnya, efektivitas lembaga seperti DSI akan sangat bergantung pada integritas pengelola serta penerapan audit dan tata kelola yang konsisten.

“Tinggal masalahnya adalah bagaimana mekanisme kerja yang betul-betul baik, sehingga kemudian manfaat yang diperoleh oleh negara, dan juga oleh stakeholders yang lain, betul-betul bisa optimal,” katanya.

Dia menambahkan penerapan keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk meminimalisasi manipulasi dokumen ekspor di lapangan.

Sementara itu, Chairman Arghajata Consulting Rezki Sri Wibowo menilai integrasi tata niaga ekspor melalui satu pintu berpotensi memperkuat ekonomi rakyat apabila diikuti regulasi turunan yang jelas dan memberikan kepastian hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah berjalan.

Dia juga meminta pemerintah melibatkan publik dalam sistem pengawasan lembaga guna memperkuat akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam. “Artinya bagaimana menginkorporasi rakyat itu dalam proses pengawasan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menugaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, danferro alloy(paduan besi).

Skema tersebut tertuang dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Komoditas sumber daya alam (SDA) yang bersumber dari pidato Presiden dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei 2026.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem perdagangan ekspor-impor komoditas berbasis SDA.

DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) lantaran 1% sahamnya dimiliki BP BUMN.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Patria Sjahrir mengatakan DSI akan menjalankan tugas mulai dari memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan.

DSI juga akan memastikan transaksi yang dilakukan berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar, mendukung pengolahan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi sektor.

“Ini adalah one platform multiple benefit. Yang kita penginnya kalau the world is happy, Indonesia should be happier. Dan ini adalah sumber daya Indonesia untuk dunia yang membawa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” kata Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Berikut fakta-fakta terkait PP Tata Kelola Ekspor SDA:

1. Beroperasi Mulai 1 Juni 2026

PT DSI akan beroperasi dalam kerangka badan usaha milik negara (BUMN) yang efektif mulai pada 1 Juni 2026. Dalam skema tersebut, implementasi dilakukan melalui dua tahapan.

Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni–31 Agustus 2026 sebagai masa transisi pengalihan transaksi perdagangan ekspor-impor dari perusahaan swasta kepada BUMN. Pada fase ini, proses pre-clearance dan post-clearance masih dilakukan perusahaan.

Dalam hal ini, transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli di luar negeri dan penjual di dalam negeri akan dialihkan dari perusahaan ke BUMN. Perusahaan diwajibkan mengalihkan transaksi ekspornya kepada BUMN, sedangkan BUMN akan bertugas melakukan transaksi dan kontrak dengan seluruh pembeli di luar negeri.

Nantinya, tanggung jawab dan kewenangan pengurusan ekspor juga dialihkan kepada BUMN, termasuk pengelolaan kontrak dengan pembeli luar negeri.

Adapun, proses pre-clearance mencakup pemenuhan legalitas, perizinan dan nonlartas seperti NPWP, NIB, dokumen spesifik SPS, COO, serta perizinan ET, PE dan LS. Selain itu, perusahaan juga wajib menyusun kontrak jual beli dan term of payment, termasuk metode pembayaran seperti letter of credit (L/C), telegraphic transfer (TT), syarat pembayaran, hingga pengiriman dokumen.

Selanjutnya, mulai 1 September 2026, pemerintah memasuki tahap kedua dengan implementasi penuh tata kelola ekspor oleh BUMN. Pada tahap ini, seluruh proses pre-clearance, clearance, hingga post-clearance dilakukan melalui skema business to business (B2B) antara perusahaan dan BUMN.

Untuk tahap clearance, proses meliputi pengurusan dokumen ekspor dan customs clearance melalui pengiriman PEB secara elektronik ke sistem Bea Cukai, pembayaran bea keluar, hingga pemuatan barang ke kapal dan penerbitan bill of lading (B/L). Sedangkan pada tahap post-clearance, eksportir diwajibkan mengirimkan dokumen pengiriman seperti invoice, packing list, COO dan B/L melalui perbankan sebelum importir melakukan pembayaran kepada eksportir.

2. Tetap Mengacu Harga Pasar

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan pembentukan PT DSI ini dilakukan untuk memastikan harga ekspor komoditas strategis tetap mengacu pada harga pasar dan mencegah praktik under invoicing yang merugikan negara selama puluhan tahun.

Dia menilai praktik under pricing dan under invoicing selama ini menjadi persoalan serius karena menyebabkan potensi devisa dan penerimaan negara bocor ke luar negeri.

Rohan menjelaskan salah satu tujuan utama pembentukan DSI adalah memastikan devisa hasil ekspor SDA kembali masuk ke sistem keuangan domestik, bukan diparkir di luar negeri.

3. Putar Kredit UMKM-KPR

Dengan hadirnya PT DSI, nantinya hasil transaksi ekspor komoditas tidak lagi langsung mengalir ke luar negeri, melainkan ditempatkan di perbankan domestik, khususnya bank-bank Himbara.

Dana devisa itu akan disimpan dalam bentuk deposito, giro, maupun tabungan yang kemudian menjadi sumber likuiditas bagi perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Dengan meningkatnya likuiditas perbankan, kapasitas penyaluran kredit pun diharapkan semakin besar dan berdampak langsung pada pembiayaan sektor riil.

Adapun penyaluran kredit tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kredit konsumer, hingga kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor panjang mencapai 20–30 tahun.

4. Permendag Ekspor Bakal Meluncur

Sementara itu, kewenangan penerbitan aturan ekspor tetap berada di Kementerian Perdagangan meski pemerintah tengah menyiapkan penguatan tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dengan demikian, seluruh regulasi teknis terkait ekspor komoditas tetap menjadi kewenangan Kemendag sebagaimana mekanisme yang selama ini berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pembentukan badan usaha milik negara untuk sentralisasi ekspor sumber daya alam (SDA) nasional berpotensi meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan ekspor.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat membantu pemerintah memantau Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara lebih akurat dan meminimalkan praktik perdagangan ilegal yang selama ini menggerus potensi penerimaan negara.

“Dampaknya akan meningkatkan devisa negara dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang,” ujar Esther dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pembentukan entitas tunggal untuk ekspor SDA juga dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global karena pemerintah memiliki kendali lebih besar terhadap volume dan harga ekspor komoditas strategis.

Esther menilai DSI berpotensi menjadi badan usaha milik negara (BUMN) dengan bargaining power internasional yang lebih kuat dibanding sistem perdagangan yang tersebar seperti saat ini.

Selain memperkuat posisi ekspor, DSI dinilai dapat membantu pemerintah menjaga ketersediaan komoditas di dalam negeri sekaligus menstabilkan harga.

“DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga,” katanya.

Meski demikian, Esther mengingatkan pemerintah tetap harus menjaga transparansi tata kelola perusahaan agar kebijakan ekspor satu pintu tidak justru mematikan pelaku usaha yang lebih kecil.

Dia berpandangan sistem perdagangan yang terlalu terpusat berisiko menghambat fleksibilitas eksportir swasta dalam mengembangkan pasar internasional.

“Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil,” ujarnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor sumber daya alam nasional.

Menurut Rosan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas SDA agar lebih terbuka dan akuntabel.

Dia menyoroti masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas nasional berdasarkan berbagai laporan internasional.

“Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya underinvoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita,” ujar Rosan.

Rencana pembentukan DSI sebelumnya memunculkan kekhawatiran dari sejumlah organisasi petani sawit dan pelaku usaha karena dinilai berpotensi memunculkan sentralisasi perdagangan komoditas strategis melalui satu pintu ekspor.

Namun, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan devisa ekspor, memperbaiki tata kelola perdagangan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

IDXChannel - Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia diyakini dapat meningkatkan devisa negara.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menyebut, DSI akan memudahkan pemerintah memantau dan memaksimalkan penerimaan negara dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) secara akurat.

"Dampaknya akan meningkatkan devisa negara, dan meminimalisir praktik ilegal yang selama ini membuat potensi pemasukan negara hilang," kata Esther dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Esther melihat DSI nantinya dapat menjadi BUMN yang memiliki daya tawar internasional atau bargaining power, di mana Indonesia punya posisi kuat dalam menentukan harga dan volume ekspor di pasar global.

Selain itu, kehadiran DSI juga dapat membantu mengamankan ketersediaan komoditas di dalam negeri dan menjaga stabilitas harga. Lalu dengan adanya entitas ini, juga bisa mencegah kelangkaan untuk kebutuhan masyarakat.

"DSI juga dapat memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih akuntabel dan meminimalisir praktik ilegal seperti penyelundupan atau manipulasi harga," ujar Esther.

Agar saat praktiknya DSI mendapatkan kepercayaan dari publik, Esther mengingatkan agar lembaga ini tetap menjaga transparansi dalam tata kelola perusahaan. Sehingga skema ekspor satu pintu ini tetap menguntungkan produsen lokal.

"Jangan sampai sistem manajemen atau aturan terpusat mematikan inisiatif ekspansi pasar yang lebih gesit dari perusahaan eksportir yang lebih kecil," tutur dia.

Sebelumnya Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan pembentukan DSI bertujuan memperkuat transparansi transaksi ekspor SDA nasional.

Pembentukan entitas baru ini menurut Rosan merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam supaya lebih terbuka dan akuntabel.

"Selama ini, dalam kurun waktu sekian lama, kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under-invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita," kata Rosan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku usaha terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan terlibat dalam tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara.

Adapun, DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) lantaran 1% sahamnya dimiliki BP BUMN. Pada tahap awal, DSI akan menangani sejumlah komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menegaskan kehadiran DSI tidak akan mengganggu mekanisme pasar maupun memutus rantai perdagangan ekspor yang selama ini sudah berjalan.

Rohan menjelaskan perdagangan komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) juga sudah memiliki acuan harga internasional yang jelas sehingga tidak bisa dilakukan transaksi sepihak di luar harga pasar.

“Kalau komoditas seperti batu bara dan itu juga ada marketnya. Kalau sudah punya langganan juga dia tidak bisa one on one,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan harga komoditas ekspor nantinya tetap akan mengacu pada harga pasar global atau market price sehingga tidak akan merugikan eksportir domestik.

“Kekhawatiran pelanggan per ini kan saya yang bayar. Di tahap dua kan PT DSI yang bayar para pengusaha batu bara dan sawit itu. Harganya dia mau minta lebih? Nggak bisa dong. Di bursa-bursa dunia ini angkanya segini. Iya dong. Tidak ada bisa tekan ataupun ini. Nggak bisa. Itu harga normal,” ujarnya.

Rohan menjelaskan DSI akan menjalankan fungsi dalam dua tahap. Pada fase pertama yang berlangsung pada 1 Juni—31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara transaksi ekspor. Nantinya, DSI akan memastikan tidak terjadi praktik under pricing maupun under invoicing dalam transaksi ekspor komoditas strategis.

“PT DSI ini akan lebih fokus apakah ini transaksi yang sudah normal, perdagangan normal. Artinya harganya sudah mencerminkan harga pasar,” katanya.

Adapun pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir untuk kemudian menjualnya kembali ke pasar internasional.

Dia menjelaskan mekanisme tersebut dirancang agar devisa hasil ekspor dapat kembali masuk ke dalam negeri. Nantinya, DSI akan menerima pembayaran ekspor dalam bentuk valuta asing dari pembeli luar negeri.

“Uang dari luar negeri itu diterima dong sama DSI karena dia udah beli putus sama penjualnya. Kan kalau DSI, Danantara punya negara, kembali dong uang devisanya. Masuk dong ke dalam negeri. Itu tujuannya,” katanya.

Rohan juga menepis anggapan bahwa pembentukan DSI menciptakan ketidakpastian bagi investor maupun eksportir. “Tidak ada uncertainty. Certain banget itu. Certain harus dijual. Certain harganya market price. Nggak juga over price,” imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan DSI juga bertujuan menekan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Rohan mengatakan praktik tersebut membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan devisa karena sebagian dana hasil ekspor diduga diparkir di luar negeri.

Di sisi lain, dia menyampaikan pemerintah sebelumnya telah berupaya menarik dana-dana tersebut kembali ke Indonesia melalui program tax amnesty, namun hasilnya dinilai belum optimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor. Huda menduga terdapat praktik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memimpin badan tersebut.

“Praktik ini tidak berbeda jauh dengan praktik Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang memonopoli perdagangan cengkeh,” ujar Huda kepada Republika di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Akibatnya, lanjut Huda, pengusaha tidak memiliki daya tawar ketika menjual produk ke BPPC. Huda memprediksi badan ekspor nantinya juga dapat menjadi pembeli tunggal komoditas strategis sebelum diekspor.

“Harga bisa ditentukan dan produsen tidak mempunyai daya tawar kepada badan ekspor. Ini praktik monopsoni yang akan merusak pasar dan merugikan produsen,” ucap Huda.

Terlebih, sambung Huda, komoditas seperti CrudePalmOil (CPO) juga melibatkan produsen dari kalangan petani yang berpotensi paling terdampak tekanan harga. Bahkan, jika komoditas tersebut berskala besar dan Indonesia menjadi pemain utama ekspor, praktik ini bisa berkembang menjadi state monopoly yang menjadi pembeli tunggal sekaligus penjual dominan di pasar global.

Huda menambahkan memang terdapat peluang meningkatkan pendapatan negara karena praktik underinvoicing dapat ditekan. Namun, ia meragukan seluruh pengusaha melakukan praktik tersebut.

“Bagaimana nasib pengusaha yang sudah taat aturan? Apakah mereka layak diberikan sanksi kebijakan serupa? Ini yang seharusnya dilihat secara komprehensif oleh pemerintah,” kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini, sebuah istilah jenaka namun provokatif mendengung di ruang digital kita: “Sawitzerland”. Ada ruh baru dalam frasa 'Sawitzerland' sebuah narasi yang mencoba menjahit kemegahan ekonomi Swiss ke dalam lanskap hijau sawit kita.

Ini bukan sekadar angan-angan di atas kertas. Di bawah visi besar Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan angka 8 persen pertumbuhan ekonomi, bukanlah sekadar target pertumbuhan, melainkan ujian arah pembangunan, bertumpu pada retorika atau pada model yang telah terbukti.

Salah satu acuan sekaligus pilar pertumbuhan ekonomi tinggi ini adalah daya tahan dan kapabilitas industri sawit. Industri sawit menjadi cerminan upaya kolektif untuk mengubah kekayaan alam dan komoditas untuk kemakmuran yang merata, adil, dan berdaulat.

Angka pertumbuhan itu terdengar seperti janji yang menggoda sekaligus menantang. Pertumbuhan 8 persen bukan sekadar angka ambisius yang ditulis di atas kertas kebijakan. Ia adalah garis batas, apakah Indonesia mampu melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah, atau kembali berputar dalam lingkaran yang sama.

Namun, pertumbuhan tidak lahir dari retorika. Ia membutuhkan mesin lokomotif yang bukan hanya kuat, tetapi juga telah teruji di lintasan panjang.

Hanya saja, menyusul sebuah pertanyaan: mampukah komoditas ini menjadi jalan menuju kemakmuran yang berkeadilan? Ataukah ia hanya akan terkonsentrasi di menara gading korporasi?

Data awal 2026 menunjukkan fondasi industri sawit nasional masih sangat kokoh. Catatan BPS di awal 2026 menunjukkan performa ekspor sawit yang melesat 26 persen hingga menembus angka US$4,69 miliar.

Ini merupakan bukti otentik bahwa kelapa sawit adalah napas utama pundi-pundi negara. Kita boleh bermimpi tentang sektor lain, namun secara faktual, sawit masih menjadi tulang punggung devisa yang paling kokoh dan tak tergoyahkan.

Namun, jalan menuju “Sawitzerland” mensyaratkan satu hal mutlak: distribusi kesejahteraan yang merata.

KEMITRAAN

Esensi dari kemakmuran berkeadilan terletak pada seberapa kuat akar industri ini menyentuh rakyat jelata. Program plasma dan kemitraan strategis bukan lagi sekadar kewajiban regulasi 20 persen, melainkan jantung dari stabilitas sosial-ekonomi.

Mustahil membayangkan Indonesia yang swasembada jika kita membiarkan 6,7 juta hektare lahan petani swadaya berjalan sendirian tanpa kerja sama untuk memobilisasi modal ataupun penerapan teknologi inovasi untuk produktivitas dan produksi berkelanjutan.

Jika kita serius ingin menjadikan sawit sebagai benteng energi, maka mengintegrasikan petani ke dalam standar global bukan lagi pilihan, namun sebuah keharusan sejarah. Kita harus membawa mereka naik kelas, dari sekadar penanam di pinggiran menjadi pemain utama yang diakui dunia.

Sudah terlalu lama daerah penghasil sawit hanya menjadi penonton di tengah ingar bingar industri sawit. Hadirnya Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit adalah jawaban atas rasa haus akan keadilan itu.

Jangan kerdilkan DBH Sawit hanya sebagai urusan birokrasi bagi-bagi uang. Ini adalah momentum pemulihan martabat daerah. Selama ini daerah penghasil seringkali sesak napas dalam keterbatasan, namun aturan fiskal yang lebih adil ini memberikan mereka tenaga untuk berbenah.

Ketika jalan-jalan produksi mulai dibangun dan PAD merangkak naik, di situlah kita melihat keadilan tidak lagi menjadi jargon kosong, melainkan kenyataan yang bisa disentuh oleh rakyat di sekitar perkebunan. Sederhana, tapi mendasar.

Sudah saatnya pemerintah melakukan kalibrasi ulang. Kita butuh harmonisasi instrumen fiskal yang lebih ramah terhadap mereka yang sudah bersusah payah memenuhi standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Insentif harus diberikan secara konkret, bukan sekadar janji di atas kertas, agar pere­majaan sawit rakyat (replanting) dan modernisasi teknologi bisa bergerak masif.

Lonjakan ekspor di awal 2026 adalah momentum emas. Namun, momentum ini akan menguap begitu saja jika kita masih terjebak dalam pola pikir ekstraktif jangka pendek yang hanya ingin menguras habis tanpa menanam kembali. Masa depan sawit sebagai identitas ekonomi nasional sangat bergantung pada keberanian kita hari ini: berani membenahi iklim usaha, berani menjamin kepastian regulasi, dan berani menjaga kestabilan untuk masa depan yang lebih hijau.

Ironisnya, di tengah kegemilangan angka ekspor, industri ini masih kerap menanggung beban fiskal yang berat. Struktur pajak yang berlapis, mulai dari Pungutan Ekspor (PE) hingga Bea Keluar (BK), kian menjepit ruang napas produsen.

Padahal, kita sedang bermimpi tentang hilirisasi. Bagaimana mungkin industri bisa berlari mencapai sasaran nilai tambah optimal jika kakinya dibebani pemberat fiskal yang kontraproduktif?

Investasi di sektor perkebunan itu ibarat lari maraton, bukan sprint jarak pendek. Ia membutuhkan stabilitas, kepastian hukum, dan napas yang panjang. Dunia usaha tidak takut pada tantangan, tapi mereka alergi pada ketidakpastian.

Ketika regulasi kerap berubah mendadak penuh kejutan, gairah investasi pun akan layu. Adalah sebuah paradoks yang menyedihkan saat sektor yang menyelamatkan wajah ekonomi nasional justru terus 'dipagari' oleh kepentingan jangka pendek yang cenderung menguras sesaat bukan mengurus dan merawat berkesinambungan.

Gagasan “Sawitzerland” dapat terwujud dengan kepastian hukum yang menjadi prasyarat yang tak bisa ditawar. Tanpa itu, investasi jangka panjang akan selalu ragu untuk masuk. Kemudahan berusaha, perizinan berbasis risiko, serta regulasi yang konsisten bukan sekadar jargon administratif, melainkan penentu arah.

Namun, hukum saja tidak cukup. Integrasi hulu hingga hilir menjadi kunci beri­kutnya. Tanpa itu, siklus klasik akan terus berulang, produksi melimpah saat panen raya, harga jatuh, dan petani menjadi pihak yang paling menanggung beban. Infrastruktur industri harus dibangun dengan visi jangka panjang, tidak mudah goyah oleh pergantian kepemimpinan atau perubahan arah politik.

Keberlanjutan ekosistem komoditas nasional ke depan juga sangat bergantung pada sinergi pembagian peran yang proporsional di antara para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemerintah harus memosisikan diri secara strategis sebagai regulator sekaligus fasilitator yang menjamin kepastian hukum serta kemudahan tata kelola.

Di sisi lain, sektor swasta harus diberi ruang sebagai motor penggerak utama yang membawa standar profesionalisme, efisiensi, dan inovasi teknologi demi memacu produktivitas yang berdaya saing global.

Namun, di atas semua itu, masyarakat petani dan pekebun harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus pemanfaat utama; memastikan bahwa setiap nilai tambah yang tercipta dalam rantai pasok memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi mereka yang berada di hulu produksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran berpotensi meningkatkan harga energi, termasuk batu bara.

Sekretaris Jenderal Indonesian Mining Association Tony Wenas menjelaskan, secara umum dampak dari konflik geopolitik tersebut tidak hanya berpengaruh pada batu bara, tetapi pada hasil tambang secara keseluruhan.

Peningkatan harga energi termasuk yang berasal dari hasil tambang ini juga didorong oleh peningkatan permintaan.

KOMPAS.com/YOHANA ARTHA ULY Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas saat ditemui usai acara CEO Connect di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (21/10/2022).

"Jadi timing-nya tepat sebenarnya. Sekarang supaya dapat memberikan devisa, pemasukkan bagi negara itu kemudian diberikan keleluasaan untuk meningkatkan produksi atau melakukan ekspor juga," kata dia ketika ditemui akhir pekan lalu di Jakarta.

Pria yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia tersebut juga mengungkapkan, kebijakan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi negara dan juga perusahaan sekaligus.

"Kan ini negara juga untung, perusahaan juga untung. Ya harganya naik ini karena demand-nya naik," imbuh dia.

Ia menjelaskan, kenaikan permintaan dari hasil tambang ini terjadi secara menyeluruh di pasar internasional.

Oleh karena itu, Indonesia diharapkan dapat mengambil peluang di waktu yang tepat.

"Ini kan international market, jadi memang demand-nya naik, maka harganya naik. Jadi memang satu timing yang tepat sebenarnya bagi Indonesia," terang dia.

Secara umum, Tony bilang, situasi yang terjadi di Timur Tengah memberikan rentetan dampak ke berbagai sektor, terutama ketersediaan energi.

Dampak dari perang Iran tersebut juga akan dirasakan oleh perusahaan di Tanah Air.

Namun demikian, Tony bilang, tiap perusahaan memiliki strategi untuk menanggulangi risiko tersebut.

"Kalau dari dampak ke perusahaan pasti akan berdampak, tapi kita akan coba memitigasinya," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mencatat penyaluran Penugasan Khusus Ekspor (PKE) mencapai Rp13,5 triliun, tumbuh 85% (year on year/YoY) dari Rp7,3 triliun.

Untuk diketahui, PKE adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan ekspor (pembiayaan, penjaminan, dan/atau asuransi) atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan ekspor nasional.

Kepala Divisi Penugasan Khusus & Strategi LPEI, Berlianto Wibowo mengatakan capaian ini mencerminkan efektivitas program PKE dalam mendukung ekosistem ekspor nasional dan mempertegas peran Indonesia Eximbank sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional serta memperkuat ketahanan industri strategis di tengah dinamika ekonomi global.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat performa ekspor Indonesia sepanjang 2025 kemarin mencapai US$282,91 miliar atau meningkat 6,15% YoY.

“Tahun 2025 menjadi momentum bagi Indonesia Eximbank untuk semakin memperkuat efektivitas program PKE dalam mendukung ekosistem ekspor nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (7/3/2026).

Dia meneruskan, berdasarkan hasil penghitunganDevelopmental Impactsecara agregat, setiap Rp1 pembiayaan yang disalurkan Indonesia Eximbank diestimasi mampu memberikan kontribusi hingga 2,79 kali terhadap penghematan atau penciptaan devisa, yang mencerminkan besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan.

“Dengan demikian, tahun 2025 fasilitas PKE turut berkontribusi pada penciptaan dan penghematan devisa negara senilai US$2,182 juta. Capaian ini menunjukkan peran nyata Indonesia Eximbank dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui penguatan sektor ekspor,” tegas Berlianto.

Lebih lanjut, dia merinci bahwa sepanjang 2025 pertumbuhan penyaluran KPR didorong oleh optimalisasi dukungan kepada pelaku ekspor pada sektor-sektor prioritas seperti program PKE Farmasi dan Alat Kesehatan serta PKE Alat Transportasi.

Melalui program PKE Farmasi, imbuhnya, Indonesia Eximbank mendukung ekspor produk industri farmasi nasional seperti vaksin, obat-obatan, dan peralatan medis, termasuk jarum suntik.

Sementara itu, untuk PKE Alat Transportasi, Indonesia Eximbank turut mendorong produksi dan ekspor gerbong barang bertipe container flat top (CFT) wagon buatan Indonesia ke Selandia Baru.

“Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan berbagai program PKE lainnya, seperti PKE Trade Finance, PKE Kawasan, PKE Usaha Kecil dan Menengah [UKM], dan PKE Penjaminan dan Asuransi yang sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperluas basis eksportir nasional dan memperkuat hilirisasi industri,” jelasnya.

Berlianto turut menekankan bahwa melalui dukungan PKE, berbagai produk unggulan Indonesia seperti rempah-rempah, furnitur, dan minyak nabati berhasil menembus pasar ekspor nontradisional, termasuk kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Selatan.

"Indonesia Eximbank akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan produk lokal Indonesia tidak hanya unggul di pasar domestik, tetapi juga berani mendunia di pasar internasional," kata Berlianto.

Tembakau tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menekankan komoditas tembakau ikut berperan penting dalam menyumbang devisa negara serta berkontribusi terhadap penerimaan dan perekonomian daerah sentra produksi.

Ketua Kelompok Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Yudi Wahyudi menegaskan tembakau bukan sekadar komoditas biasa, selain menjadi penghasil devisa, sektor itu juga menjadi penggerak ekonomi pedesaan.

“Dari sisi penerimaan negara, kontribusi cukai hasil tembakau itu bisa mencapai sekitar Rp280 triliun. Tembakau adalah tanaman masyarakat petani daerah, bukan hanya soal devisa, tetapi juga penggerak ekonomi desa dari hulu sampai hilir,” kata Yudi sebagaimana keterangan di Jakarta, Sabtu.

Dia menekankan hal itu dalam forum diskusi bertajuk “Menjaga Kualitas dan Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau” di Kementerian Pertanian, yang menyoroti perlunya keseimbangan antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi sektor pertembakauan.

Di tengah kontribusi cukai ratusan triliun rupiah dan jutaan tenaga kerja, industri hasil tembakau menghadapi tekanan regulasi seperti kenaikan cukai, pembatasan kadar, kemasan polos, serta pembatasan penjualan.

Menurut Yudi, dampak regulasi yang ada mengelilingi tembakau, mulai dari dorongan standardisasi kemasan (kemasan polos) dan pembatasan kadar tar nikotin yang sedang hangat saat ini, akan sangat berdampak pada serapan produktivitas petani.

Dia menyebutkan varietas tembakau lokal mayoritas tidak ada yang memiliki kandungan di bawah 1mgt. Sebagai contoh Kemloko 3-8 persen, Mole 1.3-8.36, dan Madura 1-4 persen.

"Sehingga dampak pembatasan tar nikotin akan mengganggu. IHT tidak bisa menyerap produktivitas petani tembakau," jelas Yudi.

Berkaca pada 2025, lanjut Yudi, luas tanam tembakau diperkirakan mendekati 200 ribu hektare dengan produksi hampir 300 ribu ton. Namun, produktivitas rata-rata saat ini turun menjadi sekitar 1,3 ton per hektare.

Data Kementan mencatat sentra tembakau masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan rincian Jawa Tengah memiliki sekitar 50 ribu hektare dengan produksi 56 ribu ton, sementara Jawa Barat 8.600 hektare dengan produksi sekitar 8.000 ton.

Secara nasional, terdapat sekitar 571.257 keluarga petani tembakau. Jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka sekitar 4 juta jiwa bergantung langsung pada sektor ini, dan bisa mencapai 6 juta orang jika dihitung dari hulu hingga hilir.

Dari vitalnya produksi tembakau di Indonesia, pemerintah berupaya mendorong peningkatan hasil agar industri tetap eksis secara berkelanjutan.

Kepala Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN Setiari Marwanto mengatakan pihaknya fokus pada strategi percepatan produksi tembakau lokal adalah melalui pemuliaan tanaman agar lebih tahan terhadap anomali cuaca maupun serangan penyakit.

“Kami di BRIN fokus pada pengembangan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tantangan ke depan bukan hanya soal pasar, tetapi juga bagaimana tanaman ini mampu bertahan di tengah kondisi cuaca yang makin tidak menentu,” katanya.

Dia, menjelaskan timnya telah mengembangkan varietas tembakau yang memiliki ketahanan terhadap anomali cuaca La Nina yang berpotensi menyebabkan genangan banjir.

“Penelitian kami bertujuan mendapatkan galur atau varietas tembakau yang toleran terhadap cekaman kadar air tanah tinggi, tetapi tetap memiliki mutu daun rajangan kering yang baik. Jadi bukan hanya tahan terhadap genangan, tetapi kualitasnya juga tetap sesuai standar industri,” jelasnya.

Ia menekankan mutu tembakau yang dapat diterima pasar harus memenuhi sejumlah parameter. Pasar menghendaki tembakau dengan kadar aroma tertentu, ketebalan daun yang sesuai, serta kekenyalan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APT) Mudi mengatakan pembatasan penjualan, dorongan kemasan rokok polos, hingga rencana pembatasan kadar nikotin dan tar dapat berdampak langsung pada penyerapan bahan baku.

“Varietas tembakau kita rata-rata kandungan nikotinnya 3 sampai 8 miligram. Varietas dengan kandungan di bawah 1 miligram itu sangat sedikit dan umumnya dari luar negeri. Kalau pembatasan ini diterapkan tanpa kajian mendalam, pabrik bisa beralih ke impor,” ujarnya.

Ia menyoroti dampak regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Baginya jika rencana pembatasan kadar tar dan nikotin itu disahkan, 90 persen tembakau bisa tidak terserap.

"Petani tidak bisa tanam, pabrik tidak bisa produksi. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi IHT kita,” tegasnya.

Ia mengingatkan dengan kontribusi cukai ratusan triliun rupiah dan ketergantungan jutaan orang, kebijakan harus hati-hati karena petani hanya menikmati sekitar delapan persen dari total penerimaan cukai.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2025 berhasil melampaui target dua juta kunjungan.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau periode Januari–Desember 2025, jumlah wisman tercatat mencapai 2.027.037 kunjungan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan mengatakan capaian tersebut tumbuh 21,59 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 1.667.081 kunjungan.

“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan kinerja pariwisata Kepri yang terus membaik dan semakin diminati wisatawan mancanegara,” kata Hasan dihubungi.

Selain wisman, pertumbuhan juga terjadi pada kunjungan wisatawan nusantara (wisnus). Sepanjang Januari hingga Desember 2025, jumlah perjalanan wisnus mencapai 4.294.670 perjalanan, meningkat 22,99 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 3.491.947 perjalanan.

Secara bulanan, kinerja pariwisata Kepri pada Desember 2025 juga menunjukkan lonjakan signifikan. Kunjungan wisman tercatat 247.024 kunjungan, naik 56,97%, sementara wisnus mencapai 378.494 perjalanan, tumbuh 6,59%.

Pada periode yang sama, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang mencapai 56,96%, meningkat 2,42 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

“Pertumbuhan ini mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan wisatawan terhadap Kepulauan Riau sebagai destinasi unggulan, baik bagi wisatawan mancanegara maupun domestik,” ujar Hasan.

Dari sisi ekonomi, Hasan menyebut total pengeluaran wisatawan sepanjang 2025 mencapai Rp22,63 triliun, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah sekaligus devisa negara.

“Pariwisata Kepri menyumbang devisa negara sekitar Rp22,6 triliun sepanjang 2025. Ini menegaskan peran pariwisata sebagai salah satu motor utama ekonomi daerah,” katanya.

Memasuki 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan 2,7 juta kunjungan wisman. Target tersebut akan didorong melalui penguatan promosi, peningkatan kualitas destinasi, serta penyelenggaraan berbagai event nasional dan internasional.

Pada 2026, Kepri juga ditetapkan sebagai tuan rumah Wonderful Indonesia Wellness oleh Kementerian Pariwisata yang akan digelar di Pulau Bintan, meliputi wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Selain itu, dukungan event dari program Kharisma Event Nusantara (KEN) juga akan hadir melalui Jong Race Festival di Bintan dan Kenduri Seni Melayu di Batam, yang diperkuat dengan berbagai event pendukung.

“Dengan rangkaian kegiatan tersebut, kami optimistis pariwisata Kepulauan Riau akan terus tumbuh dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat,” ujar Hasan.