Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam beberapa waktu terakhir tengah getol mengusut dugaan praktik underinvoicing alias pelaporan nilai transaksi ekspor yang lebih rendah dari sebenarnya.

Bahkan, belakangan ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa turut mengungkap dugaan sejumlah eksportir melakukan transfer pricing. Praktik transfer pricing ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak.

Pada Selasa (26/5/2026), Purbaya mengatakan bahwa sudah memegang data 10 eksportir terbesar kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang diduga melakukan praktik tersebut. Perusahaan-perusahaan dimaksud diduga mengekspor komoditas dari Indonesia ke Singapura, tepatnya ke perusahaan yang masih terafiliasi.

Bendahara Negara menduga nilai yang diekspor ke Singapura ini lebih rendah atau sekitar 50% di bawah harga sebenarnya. Untuk itu, dia menduga ada praktik underinvoicing maupun transfer pricing yang terjadi pada temuannya tersebut.

"Kami yang menyelidiki awal dari data-data itu, kemudian kami kerja sama dengan BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] dan Kejaksaan Agung," jelasnya kepada wartawan, dikutip Jumat (29/5/2026).

Purbaya pun mengungkap tidak hanya menyelidiki 10 perusahaan besar saja, melainkan jumlahnya mencapai 20 perusahaan. Ada juga perusahaan-perusahaan kecil yang turut dimintai keterangan pada tahap penyelidikan oleh Kemenkeu.

Prosesnya sudah sekitar tiga bulan yang lalu. Purbaya mengaku sebenarnya data dari otoritas fiskal ini sudah ada sejak awal tahun, dan kini sudah dilimpahkan ke Korps Adhyaksa.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menargetkan perusahaan-perusahaan ini mengembalikan kewajiban perpajakannya dan ditarik hingga beberapa tahun ke belakang. Namun, dia memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak akan ditutup.

"Nanti kami lihat apa yang terbaik, tetapi yang jelas kami enggak akan membuat perusahaan itu tutup. Enggak, tetapi dia harus bayar kewajiban yang sesuai," paparnya.

Temuan ini disampaikan Purbaya pertama kali pada Rabu (20/5/2025), usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan tata kelola ekspor baru terpusat melalui BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mulai 1 Juni 2026, ekspor sumber daya alam strategis dimulai dari batu bara, CPO dan paduan besi (ferro alloy) akan dilaporkan ke DSI.

Kemudian, paling lambat 1 Januari 2027, pemerintah menargetkan keseluruhan proses ekspor mulai dari negosiasi, kontrak, dan transaksi dilakukan oleh DSI sebagai eksportir tunggal.

Ini bukan pertama kali otoritas fiskal mengungkap dugaan praktik underinvoicing di industri sawit. Pada awal November 2025, Kemenkeu serta penegak hukum mengungkap praktik underinvoicing perusahaan sawit. Ada total 282 perusahaan diduga terlibat.

Kini, proses penegakan hukumnya turut melibatkan penyidik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu. Sebanyak 26 wajib pajak (WP) sudah masuk proses bukti permulaan (bukper) dan penyidikan.

"Terkait WP yang diduga pelaku underinvoing saat ini sedang dilakukan tindakan penegakan hukum oleh DJP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip Jumat (29/5/2026).

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang melibatkan 10 eksportir besar di Indonesia. Praktik ini diduga dilakukan secara sistematis dan berpotensi merugikan penerimaan negara.

"Nama-namanya belum bisa kami sebutkan karena proses hukum, tapi ada sekitar 10 eksportir terbesar, campuran perusahaan lokal dan asing," ujar Purbaya, Selasa (26/5/2026).

Purbaya mengonfirmasi bahwa sejumlah perusahaan besar seperti Wilmar dan Salim Ivomas Pratama masuk dalam daftar indikasi, sementara beberapa nama lain masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa pengungkapan identitas lengkap perusahaan akan dilakukan sesuai dengan perkembangan proses hukum.

Dia menjelaskan, investigasi yang dilakukan pemerintah menemukan indikasi kuat adanya pengalihan dokumen perdagangan melalui perusahaan perantara di luar negeri, khususnya di Singapura. Modus ini dilakukan dengan mencatat transaksi ekspor pada harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Dalam praktiknya, dokumen ekspor diarahkan ke perusahaan bayangan sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat. Meski jalur pengiriman fisik tidak berubah, perbedaan dokumen menyebabkan nilai ekspor tercatat lebih rendah di dalam negeri.

Akibatnya, kewajiban pembayaran pajak dan royalti yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang signifikan. Purbaya memperkirakan selisih nilai akibat praktik tersebut bisa mencapai sekitar 50% dari nilai transaksi riil.

Untuk mengungkap kasus ini, Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis kesesuaian data manifes kapal dan dokumen kepabeanan internasional. Hasil analisis tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Dari hasil penelusuran, pemerintah awalnya memeriksa sekitar 20 perusahaan eksportir. Namun, fokus penyelidikan dipersempit pada 10 perusahaan dengan nilai transaksi terbesar yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang berupaya memasarkan proyek industri fatty acid (asam lemak) senilai Rp3,77 triliun melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proyek hilirisasi oleokimia tersebut.

"Proyek ini adalah langkah konkret mempercepat hilirisasi kelapa sawit nasional. DPMPTSP Bontang memastikan siap memberikan pengawalan maksimal bagi investor yang masuk, baik dari sisi kemudahan perizinan maupun fasilitasi insentif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, pabrik bernilai triliunan rupiah itu direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Dari sisi lahan, proyek ini menyiapkan area pabrik pengolahan seluas 5 hektar serta area penyimpanan bahan baku dan produk jadi seluas 15 hektar.

Dia menyebutkan, kapasitas produksi dirancang mencapai 91.200 ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) sebesar 45.000 ton per tahun.

Menurutnya, kebutuhan ini relatif mudah dipenuhi mengingat produksi CPO di wilayah ini mencapai sekitar 3,8 juta ton per tahun.

Aspian menjelaskan, asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global yang terus menanjak.

"Produk ini menjadi bahan baku vital bagi berbagai industri manufaktur, mulai dari kosmetik, sabun, deterjen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi," jelasnya.

Dia menyebutkan proyeksi pertumbuhan konsumsi produk turunan oleokimia mencapai 7% per tahun, terutama didorong oleh ekspansi pasar di kawasan Asia dan Eropa.

Adapun, dia menuturkan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan perizinan telah disiapkan sebagai karpet merah bagi para pemodal, termasuk implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang diharapkan mampu memangkas birokrasi yang kerap menjadi batu sandungan bagi investor.

"Kehadiran industri ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi ke pasar global," pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Empat asosiasi petani kelapa sawit nasional menyuarakan kekhawatiran atas anjloknya harga tandan buah segar (TBS) usai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk kepala sawit atau crude palm oil (CPO).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Sawitku Masa Depanku (Samade), Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKSI), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pola Inti Rakyat (Aspekpir) menggelar pertemuan selama tiga jam guna membahas dampak kebijakan tersebut terhadap harga sawit di tingkat petani.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan sebelum pertemuan berlangsung, masing-masing asosiasi terlebih dahulu berdiskusi dengan dewan pakar internal untuk memetakan kondisi industri sawit nasional usai pidato Presiden Prabowo Subianto terkait aturan ekspor SDA di DPR RI beberapa hari lalu.

Menurutnya, sejak pemerintah mengumumkan rencana penataan tata kelola ekspor komoditas strategis, harga TBS di tingkat petani langsung mengalami tekanan signifikan.

“Di berbagai provinsi, penurunan harga TBS mencapai Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram,” ujar Gulat, dikutip Sabtu (23/5).

Ia menilai penurunan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan koreksi harga CPO di pasar. Berdasarkan perhitungan umum industri, setiap penurunan harga CPO sebesar Rp1.000 per kilogram biasanya hanya menekan harga TBS sekitar Rp300 per kilogram.

“Sementara saat ini, harga CPO terkoreksi sekitar Rp450-Rp600 per kilogram, tetapi harga TBS justru turun hingga Rp1.000 per kilogram. Ada indikasi kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit untuk membeli TBS petani dengan harga lebih murah,” katanya.

Gulat juga menyebutkan bahwa kepanikan mulai terjadi di kalangan petani sawit. Menurut dia, penurunan harga tersebut berdampak langsung terhadap daya beli dan kemampuan petani dalam menjaga produktivitas kebun.

Sebagai gambaran, penurunan harga TBS sebesar Rp800 per kilogram dapat menyebabkan kerugian sekitar Rp8 juta untuk setiap 10 ton hasil panen petani. Nilai tersebut, kata dia, setara dengan pembelian sekitar 14 sak pupuk urea subsidi dengan asumsi harga Rp600.000 per sak.

Meski demikian, empat asosiasi petani sawit itu menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola ekspor CPO dan produk turunannya. Namun, mereka meminta pemerintah memastikan stabilitas harga TBS di tingkat petani tetap terjaga.

Dalam pertemuan tersebut, asosiasi juga meminta PT Daya Sawit Indonesia (DSI) segera mengantisipasi potensi permainan harga oleh pabrik kelapa sawit, terutama dalam pembelian TBS petani dengan berbagai alasan teknis.

Selain itu, asosiasi mengusulkan penerapan konsep satu harga TBS nasional bagi petani sawit dari Aceh hingga Papua, dengan membedakan kategori petani bermitra dan petani swadaya.

“Ke depan, penetapan harga tidak lagi melalui masing-masing dinas perkebunan daerah, tetapi melalui sistem harga nasional yang ditetapkan DSI,” ujarnya.

Asosiasi juga mengusulkan agar DSI lebih difokuskan sebagai regulator, pengawas, dan satuan tugas pengendalian ekspor CPO, sementara fungsi operator perdagangan diserahkan kepada bursa ekspor komoditas yang dinilai lebih berpengalaman dan dipercaya pasar.

Menurut Gulat, mekanisme perdagangan melalui bursa komoditas akan mendukung transparansi tata kelola ekspor sebagaimana diinginkan pemerintah, sekaligus menekan potensi penyelewengan yang merugikan negara maupun petani.

“Harapan petani sederhana, yakni penerimaan negara sesuai dengan luasan dan produksi sawit nasional, harga TBS tetap terjaga, dan korporasi dapat bekerja lebih sehat dengan data yang transparan dan akurat,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Palma Serasih Tbk (PSGO) mewaspadai sejumlah tantangan industri sawit pada 2026, mulai dari perubahan iklim, kenaikan harga pupuk, hingga keterbatasan tenaga kerja. Perseroan menilai faktor cuaca masih menjadi risiko utama terhadap produksi perkebunan sawit.

Dalam paparan publik di Jakarta, Jumat (22/5/2026), manajemen menyebut curah hujan tinggi menyebabkan produksi tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) perseroan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi TBS inti dan plasma tercatat 480,8 ribu ton, sedangkan produksi CPO mencapai 140,2 ribu ton dan palm kernel (PK) sebesar 21,6 ribu ton.

Meski produksi menurun, perseroan membukukan laba bersih Rp442,8 miliar pada 2025 atau tumbuh 26,3 persen secara tahunan. Kenaikan laba ditopang membaiknya harga jual CPO dan PK serta penurunan beban keuangan.

Director & Corporate Secretary PT Palma Serasih Tbk Astrida Niovita Bachtiar mengatakan, perusahaan terus memperkuat efisiensi operasional untuk menjaga kinerja di tengah tekanan industri global.

“Kami juga melakukan disiplin pengelolaan biaya sehingga kinerja perseroan tetap terjaga,” ujar Astrida.

Pada 2026, PSGO menargetkan produksi CPO mencapai 181,7 ribu ton atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan realisasi tahun lalu. Sementara produksi TBS inti dan plasma ditargetkan naik menjadi 579,9 ribu ton.

Perseroan menilai prospek industri sawit masih terbuka seiring meningkatnya konsumsi minyak nabati global dan berlanjutnya program biodiesel di dalam negeri. Namun, perusahaan juga mengantisipasi tantangan lain seperti perubahan regulasi global dan tuntutan keberlanjutan yang makin ketat.

Untuk menjaga pertumbuhan, PSGO mengandalkan optimalisasi area tanam, peningkatan produktivitas kebun, mekanisasi operasional, serta integrasi teknologi di rantai produksi.

Selain itu, perseroan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp113,1 miliar atau Rp6 per saham dari laba tahun buku 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem acuan atau benchmark harga untuk sejumlah komoditas strategis nasional di tengah penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (21/5/2026).

Saat ditanya apakah penentuan harga komoditas nantinya akan dilakukan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang tengah disiapkan pemerintah, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah hanya akan membuat sistem pembanding harga atau benchmark.

“Nanti akan ter-benchmark harga-harga komoditas,” ujar Airlangga.

Meski begitu, ia menegaskan harga komoditas tetap akan mengacu pada referensi pasar dan standar harga internasional yang selama ini berlaku untuk masing-masing sektor.

“Tetapi kan juga ada harga referensi daripada acuan masing-masing, baik batu bara, CPO, maupun nikel,” katanya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang akan berperan dalam penguatan tata kelola pelaporan ekspor komoditas strategis nasional. Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan transparansi perdagangan sumber daya alam.

Komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel merupakan penyumbang utama ekspor Indonesia yang nilainya sangat dipengaruhi dinamika harga global. Pemerintah memastikan kebijakan baru tersebut tidak akan mengganggu mekanisme pasar maupun aktivitas ekspor perusahaan existing.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga komoditas yang ditentukan negara lain. Salah satu komoditas yang dibahas tersebut adalah kelapa sawit yang produksinya didominasi oleh Indonesia.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai komoditas kelapa sawit selama ini harganya masih banyak dipengaruhi oleh pasar internasional. Padahal Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

“Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan negara lain. Saya katakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Kita harus tentukan harga kita sendiri,” ujarnya saat memberikan pidato di Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Presiden Ke-8 RI itu bahkan mengungkapkan Indonesia tidak perlu khawatir apabila ada negara lain yang menolak membeli komoditas nasional tersebut dengan harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

“Kalau mereka tidak mau beli pakai harga kita, tidak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri,” pungkas Prabowo.

Arjuna Putra Aldino

Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia

IDE tentang kebijakan ekspor satu pintu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di gedung Senayan, 20 Mei 2026 bukanlah ikhwal yang datang dari langit. Gagasan ini telah lama dilontarkannya dalam karyanya yang berjudul “Paradoks Indonesia”.

Dalam buku itu, Presiden Prabowo mengandaikan perekonomian Indonesia layaknya “tubuh manusia”, dan kekayaan atau sumber daya alam sebuah negara ia ibaratkan seperti “darah” yang mengalir dalam tubuh itu. Ketika tubuh itu terluka dan darahnya terus mengalir keluar, maka sekaya apa pun makanan yang dikonsumsi, tubuh itu akan tetap lemas dan lumpuh.

Sejak 1997, Presiden Prabowo mengamati neraca dagang Indonesia, terutama soal ekspor-impor komoditas kekayaan Indonesia. Menurutnya, angka yang tercatat dalam dokumen ekspor pemerintah belum tentu sama dengan nilai ekspor yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Hal ini sejalan dengan data Global Financial Integrity yang ia kutip yang menaksir kebocoran ekspor akibat trade misinvoicing, atau “kesalahan” dalam pembukuan nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar di 2016, setara Rp540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan. Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat “kesalahan” ini mencapai USD167,7 miliar – atau jika kita gunakan kurs USD1 sama dengan Rp14.000, sama dengan Rp2.300 triliun (Prabowo Subianto, 2022: 59-60).

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo juga sejalan dengan data IMF dan Oxfam yang menunjukan bahwa pada tahun 2014 lebih dari USD100 miliar mengalir dari Indonesia ke negara tax haven, dan angka ini hampir dua kali lipat dari angka tahun 2009. Angka ini setara dengan hampir 10 kali anggaran pendidikan pada tahun yang sama.

Salah satu data yang diungkap dari penggelapan pajak yang dibeberkan dalam Panama Papers. Sebuah bocoran dokumen terbesar di dunia, yang menyebutkan hampir 3.000 individu dan perusahaan Indonesia dalam dokumen tersebut, termasuk sejumlah pihak yang paling kaya dan berkuasa di Indonesia.

Laporan Mckinsey & Company yang bertajuk Digital and AI-enabled wealth management: the big potential in Asia juga menunjukan uang atau modal yang keluar sangat memungkinkan diparkir di luar negeri. Di mana McKinsey mencatat bahwa Singapura mengelola sekitar USD1,3 triliun aset lepas pantai (offshore assets).

Analis keuangan mereka kemudian mengestimasi bahwa kekayaan WNI berkontribusi signifikan hingga mendekati 40% dari total porsi aset lintas batas di Singapura tersebut. Gabriel Zucman, seorang ekonom University of California, Berkeley, dalam karyanya The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, porsi kekayaan finansial yang keluar dan kemudian "diparkir" di luar negeri berada di kisaran 15% hingga 20% dari total kekayaan nasional.

Masalahnya, aliran uang gelap yang keluar dari Indonesia adalah dominan berasal dari kekayaan komoditas unggulan Indonesia yakni batu bara, minyak sawit (CPO) dan nikel yang menjadi tulang punggung pendapatan negara. Menurut data Perkumpulan Prakasa, selama 1989 hingga 2017, Indonesia kehilangan USD19,65 miliar dari komoditas batu bara. Artinya, setiap tahun ratarata aliran keuangan gelap keluar yang berasal dari komoditas ini mencapai lebih dari USD677 juta.

Komoditas yang juga menyumbang aliran keuangan gelap keluar adalah minyak sawit. Setiap tahunnya rata-rata aliran keuangan gelap keluar dari komoditas ini senilai USD299,8 juta. Begitu juga dengan nikel, Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya selisih dokumen pada ekspor bijih nikel (nickel ore) ilegal ke China sebesar 5,3 juta ton. Praktik tersebut memicu perbedaan pencatatan angka ekspor (disparitas data ekspor-impor) senilai Rp14,5 triliun.

Modus utamanya adalah transfer pricing kualitatif (menurunkan pelaporan kadar nikel) dan kuantitatif agar royalti serta bea keluar terpangkas hingga Rp575 miliar. Pola yang dilakukan yaitu anak perusahaan smelter di Indonesia mengekspor produk olahan nikel ke induk usahanya atau perusahaan cangkang (paper company) terafiliasi di luar negeri dengan harga kesepakatan jauh di bawah harga pasar internasional. Akibatnya, profitabilitas entitas Indonesia ditekan seminimal mungkin untuk menghindari pajak dan royalti.

Semua praktik kecurangan ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, melainkan yang paling krusial adalah melemahkan kapasitas negara. Terutama kapasitas belanja publik negara yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial lainnya.

Dampak yang merisaukan, negara juga kehilangan kapasitas untuk mendistribusikan kekayaan dan akhirnya jurang ketimpangan sosial-ekonomi diantara masyarakat semakin menganga. Jurang ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin menganga bisa mengganggu kohesi sosial, terutama menciptakan segregasi kelas sosial dan akhirnya mengancam persatuan bangsa.

Namun, banyak pihak yang bereaksi tidak proporsional terhadap kebijakan ekspor satu pintu Presiden Prabowo, misalnya, peringatan yang disampaikan oleh S&P dan Moody’s yang menyatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu sebagai bentuk sentralisasi ekspor komoditas sebagai langkah yang bersifat negatif bagi sektor pertambangan dan meningkatkan risiko distorsi pasar. Pandangan S&P dan Moody’s ini menyatakan seakan-akan kebijakan ekspor satu pintu mendistorsi pasar bahkan bertentangan dan merusak mekanisme pasar bebas. Apakah benar demikian?

Dirty Money Justru Merusak Pasar Bebas dan Demokrasi

Raymond Baker dalam Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System memaparkan dengan jelas bahwa masalah terbesar kapitalisme modern bukanlah berkuasanya sosialisme atau membesarnya kekuasaan negara, melainkan keberadaan arus uang ilegal global (dirty money) yang merusak mekanisme pasar, dan pembangunan ekonomi. Akibat adanya arus uang illegal yang bebas berkeliaran maka tesis adanya trickle-down effect sebagai hasil dari bekerjanya mekanisme pasar bebas itu tidak terjadi.

Hasil dari aktivitas ekonomi layaknya eksplorasi sumber daya alam dan perdagngan global justru dinikmati oleh segelintir orang. Artinya dirty money menciptakan konsentrasi kekayaan yang pada akhirnya menciptakan kekuasaan yang oligarkis sehingga ia tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi namun juga merusak demokrasi.

Maka bisa dikatakan, dirty money adalah wujud kegagalan kapitalisme modern bekerja secara adil yakni ketika sistem keuangan internasional memungkinkan uang hasil korupsi, penggelapan pajak, perdagangan ilegal, dan pencucian uang bergerak bebas lintas negara. Fenomena inilah yang disebut Baker sebagai “achilles heel” dalam tubuh kapitalisme, sebuah kelemahan fatal yang secara perlahan menghancurkan legitimasi sistem pasar bebas itu sendiri.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Karl Polanyi dalam The Great Transformation, bahwa pasar yang tak terkendali justru merusak kebebasan pasar itu sendiri. Ia menghasilkan unfair competition, asimetri informasi bahkan monopoli dan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip laissez-faire itu sendiri.

Bahkan bisa dikatakan dengan bebasnya arus dirty money dalam sistem keuangan global sebagai sebuah pertanda bahwa sistem kapitalisme telah dibajak oleh segelintir elite ekonomi. Hal ini berpotensi mengubah sistem kapitalisme yang kompetitif menjadi kapitalisme kroni (crony capitalism).

Di sinilah menurut Luigi Zingales dalam karyanya A Capitalism for the People: Recapturing the Lost Genius of American Prosperity, bahwa kapitalisme telah kehilangan sifat “genius”-nya, akibat segelintir elit ekonomi dan oligarki yang mencurangi sistem. Sehingga kapitalisme dan pasar bebas kehilangan kekuatan inovasi dan kreativitasnya bahkan berubah menjadi anti-persaingan, dan mengkhianati kredonya sendiri. Dan fenomena dirty money adalah bentuk kapitalisme yang semakin terpisah dari akuntabilitas demokratis.

Artinya bebasnya aliran dirty money melemahkan sistem pasar bebas itu sendiri. Maka peringatan S&P dan Moody’s tak sepenuhnya proporsional, karena pada hakikatnya masalahnya bukanlah kehadiran negara dalam pengaturan ekspor satu pintu sebagai bentuk distorsi pasar, melainkan dirty money dalam bentuk under-invoicing ekspor-impor justru sebagai distorsi pasar itu sendiri yang merusak mekanisme pasar bebas.

Seharusnya ide hadirnya peran negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam bukanlah hal yang baru. Saudi Aramco adalah contoh terbaik bagaimana negara menjadi produsen, trader, pemilik infrastruktur hingga pengelola logistik sebuah komoditas strategis.

Berbeda dengan Pertamina yang hanya mengontrol produksi terbatas, kilang dan distribusi BBM, Aramco mengontrol seluruh rantai pasok komoditas minyak Saudi Arabia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memaksimalkan keuntungan dari minyak karena 63% pendapatan pemerintah Saudi berasal dari minyak.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, melalui China Rare Earth Group dan China Northern Rare Earth Group, Pemerintah China menguasai 85-90% kapasitas pemrosesan rare earth global, sehingga 90% produksi magnet rare earth kritis yang dipakai untuk EV, turbin angin, robotik, dan sistem pertahanan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah China. Pemerintah Qatar melalui QatarEnergy, juga mengendalikan seluruh proses bisnis LNG mulai dari menguasai seluruh cadangan strategis, produksi, kontrol ekspor, kontrak trading, logistik hingga kontrol arus uang melalui SWF.

Semua ini adalah upaya negara pemilik sumber daya alam untuk memaksimalkan benefit yang didapatkan dari eksplorasi sumber daya alam yang ia miliki. Terutama untuk mengurangi resiko kebocoran seperti under-invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang.

Semua praktik ini dilakukan tanpa mengurangi kebebasan pasar itu sendiri, justru berdampingan dengan jalannya pasar bebas. Karena pada hakikatnya, pasar tak bisa berjalan sendiri, ia membutuhkan negara untuk memastikan persaingan berjalan secara adil dan distribusi kekayaan dalam rangka penciptaan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara.

Apalagi Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menjalankan pasal 33 undang-undang dasar yang memerintahkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bunyi konstitusi ini sudah barang tentu bukan bermaksud meniadakan pasar bebas melainkan jalannya pasar bebas haruslah dipandu oleh garis haluan dan pedoman dasar negara sebagai wujud dari kontrak sosial, sehingga kebebasan pasar tak merusak keadaban publik. Untuk itu kita butuh negara yang kuat untuk pasar yang sehat agar kekayaan negara juga menguntungkan mereka kelompok yang paling kurang beruntung.

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih fokus memperkuat tata kelola dan sistem pengawasan ekspor daripada terburu-buru menerapkan kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit . Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Prof. Dr. Sudarsono Soedomo menilai langkah tersebut penting agar upaya memperbaiki pengawasan perdagangan tidak justru menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu investasi, dan melemahkan daya saing Indonesia di pasar global.

Sudarsono bisa memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing. Namun persoalan utama perdagangan ekspor Indonesia bukan semata kurangnya kewenangan negara.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono dalam keterangannya.

Karena itu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah apakah masalah utama berada pada kurangnya kewenangan, atau justru lemahnya kapasitas dan kredibilitas institusi yang sudah ada. Ia mengingatkan, pembentukan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan akar persoalan apabila problem utama terletak pada kualitas tata kelola dan penegakan hukum.

Dalam pandangannya, sentralisasi perdagangan skala besar juga membawa risiko yang tidak kecil bagi industri sawit nasional. Perdagangan sawit global, kata dia, sangat bergantung pada kecepatan, fleksibilitas, jaringan pembeli, reputasi dagang, dan kepercayaan pasar internasional.

“Jika seluruh transaksi dipusatkan pada satu entitas, maka muncul risiko inefisiensi, perlambatan keputusan, rente ekonomi, konflik kepentingan, dan discretionary power yang berlebihan,” katanya.

Sudarsono juga menilai alasan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing dan transfer pricing belum tentu membutuhkan mekanisme ekspor satu pintu. Menurutnya, persoalan tersebut lebih berkaitan dengan lemahnya integrasi data, audit, pengawasan beneficial ownership, serta pengawasan devisa hasil ekspor.

Ia menyarankan pemerintah lebih fokus pada penguatan integrasi data bea cukai, pajak, dan perbankan, penggunaan harga referensi internasional, digitalisasi pengawasan perdagangan, serta audit berbasis data real time.

“Ekspor satu pintu bukan satu-satunya solusi. Bahkan bisa jadi terlalu ekstrem untuk persoalan yang sebenarnya lebih bersifat kelembagaan,” paparnya.

Lebih lanjut, Sudarsono mengingatkan bahwa implementasi kebijakan yang tidak hati-hati dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi Indonesia. Ia menilai investor global sangat sensitif terhadap kepastian dan stabilitas kebijakan.

“Dalam ekonomi modern, persepsi risiko kebijakan sangat menentukan keputusan investasi. Masalah terbesar bukan hanya regulasinya, tetapi apakah aturan akan stabil dan dapat diprediksi dalam jangka panjang,” katanya.

Ia juga menyoroti potensi melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan Malaysia sebagai pesaing utama di pasar sawit global. Menurutnya, apabila Indonesia menambah lapisan birokrasi sementara Malaysia lebih fleksibel dan cepat, pembeli internasional bisa mengalihkan sebagian kontrak atau menjadikan Malaysia sebagai trading hub alternatif.

“Kadang suatu negara kalah bukan karena produknya buruk, tetapi karena sistemnya terlalu rumit dan tidak efisien,” ujarnya.

Terkait target implementasi penuh kebijakan pada September 2026, Sudarsono menilai kesiapan industri masih perlu dipertanyakan. Menurutnya, perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Dalam pesannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Sudarsono berharap kebijakan tersebut tidak dijalankan secara tergesa-gesa. Ia mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan. “Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” tegasnya.

Ia menambahkan, kepercayaan atau trust merupakan modal utama dalam perdagangan global dan tidak bisa dibangun hanya dengan membentuk lembaga baru. “Justru bila terlalu sering membentuk lembaga baru, pasar dapat membaca bahwa pemerintah sendiri tidak percaya pada institusi yang sudah ada,” ujarnya.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru. “Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” tandasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait 10 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau under invoicing. Meski enggan membeberkan detil yang dilaporkan, Purbaya telah menyiapkan laporan berupa 10 perusahaan besar yang melakukan under invoicing.

"Ini jaga jaga aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen yang dibawa setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

"Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen kepada awak media.

"Jadi ini ada 10 perusahaan besar, 3 pengapalan, masing masing perusahaan saya random pilih," tambahnya.

Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara



Ia menilai praktik manipulasi harga terlihat jelas dalam transaksi ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. "Mereka keliatan sekali melakukan manipulasi harga, ekspor ke Amerika misalnya (sambil baca dokumen). Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS," katanya.

Purbaya mengatakan, perbedaan harga tersebut menyebabkan potensi kerugian bagi negara. "Jadi income-nya rendah kan di sini jadi saya rugi banyak."

Purbaya juga membeberkan contoh perbedaan nilai ekspor dan impor dalam dokumen yang dibawanya. "Ada contohnya (baca dokumen) ga mau sebut perusahaannya. Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya USD2,6 juta impornya di sana USD4,2 juta jadi 57% bedanya," kata Purbaya.

"Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD1,44 juta di sana USD4 jutaan berubah harga 200%. Kita mau deteksi kapal per kapal jadi itu yang saya laporin kalau ditanya, kalau ga, ya gausah," tambahnya.

Purbaya menegaskan temuan tersebut baru terkait sektor CPO dan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya. "Ini 10 besar. Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga."

Saat ditanya terkait potensi kerugian negara, Purbaya menyebut nilainya bisa sangat besar jika ditarik ke belakang. "Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, panen saya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya seperti Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani ke Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pun turut hadir di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, Agus, Perry, dan Rosan tiba di Istana Nega pada sekitar pukul 12.15 WIB. Kemudian disusul Purbaya yang tiba di Istana Negara pada pukul 12.30 WIB.

Rosan mengatakan bahwa maksud kedatangannya ke Istana Negara adalah untuk menghadiri undangan makan siang dengan Presiden Prabowo. Selain itu, dia menjelaskan bahwa dirinya akan melaporkan terkait dengan pembentukan BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan.

Sementara, Agus mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan arahan. Dirinya pun bersiap untuk melaporkan kondisi industri di Tanah Air.

"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa dirinya dipanggil Presiden untuk makan siang. Kemudian, dirinya telah berjaga-jaga untuk melaporkan terkait dengan kondisi ekspor.

Dia telah memegang data 10 perusahaan besar di bidang crude palm oil (CPO) yang melakukan manipulasi harga saat ekspor.

"Kalau ditanya saya akan jawab," jelasnya.

Purbaya menjelaskan bahwa 10 perusahaan besar itu secara acak dipilih. Hasilnya signifikan.

"Ada 10 perusahaan mereka melakukan under invoicing ekspor," kata Purbaya.

Dia menjelaskan contoh nilai ekspor yang ditetapkan 10 perusahaan itu mencapai seperempat atau sepertiga dari AS.

"Di sini jadi rugi. Jadi di sana, income lebih rendah, nilai ekspornya lebih rendah," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku usaha terhadap pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan terlibat dalam tata kelola ekspor komoditas strategis seperti sawit dan batu bara.

Adapun, DSI dibentuk sebagai anak usaha Danantara dan akan berstatus badan usaha milik negara (BUMN) lantaran 1% sahamnya dimiliki BP BUMN. Pada tahap awal, DSI akan menangani sejumlah komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Rohan Hafas menegaskan kehadiran DSI tidak akan mengganggu mekanisme pasar maupun memutus rantai perdagangan ekspor yang selama ini sudah berjalan.

Rohan menjelaskan perdagangan komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) juga sudah memiliki acuan harga internasional yang jelas sehingga tidak bisa dilakukan transaksi sepihak di luar harga pasar.

“Kalau komoditas seperti batu bara dan itu juga ada marketnya. Kalau sudah punya langganan juga dia tidak bisa one on one,” kata Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan harga komoditas ekspor nantinya tetap akan mengacu pada harga pasar global atau market price sehingga tidak akan merugikan eksportir domestik.

“Kekhawatiran pelanggan per ini kan saya yang bayar. Di tahap dua kan PT DSI yang bayar para pengusaha batu bara dan sawit itu. Harganya dia mau minta lebih? Nggak bisa dong. Di bursa-bursa dunia ini angkanya segini. Iya dong. Tidak ada bisa tekan ataupun ini. Nggak bisa. Itu harga normal,” ujarnya.

Rohan menjelaskan DSI akan menjalankan fungsi dalam dua tahap. Pada fase pertama yang berlangsung pada 1 Juni—31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara transaksi ekspor. Nantinya, DSI akan memastikan tidak terjadi praktik under pricing maupun under invoicing dalam transaksi ekspor komoditas strategis.

“PT DSI ini akan lebih fokus apakah ini transaksi yang sudah normal, perdagangan normal. Artinya harganya sudah mencerminkan harga pasar,” katanya.

Adapun pada tahap kedua, DSI akan berubah fungsi menjadi trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir untuk kemudian menjualnya kembali ke pasar internasional.

Dia menjelaskan mekanisme tersebut dirancang agar devisa hasil ekspor dapat kembali masuk ke dalam negeri. Nantinya, DSI akan menerima pembayaran ekspor dalam bentuk valuta asing dari pembeli luar negeri.

“Uang dari luar negeri itu diterima dong sama DSI karena dia udah beli putus sama penjualnya. Kan kalau DSI, Danantara punya negara, kembali dong uang devisanya. Masuk dong ke dalam negeri. Itu tujuannya,” katanya.

Rohan juga menepis anggapan bahwa pembentukan DSI menciptakan ketidakpastian bagi investor maupun eksportir. “Tidak ada uncertainty. Certain banget itu. Certain harus dijual. Certain harganya market price. Nggak juga over price,” imbuhnya.

Menurutnya, pembentukan DSI juga bertujuan menekan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Rohan mengatakan praktik tersebut membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan devisa karena sebagian dana hasil ekspor diduga diparkir di luar negeri.

Di sisi lain, dia menyampaikan pemerintah sebelumnya telah berupaya menarik dana-dana tersebut kembali ke Indonesia melalui program tax amnesty, namun hasilnya dinilai belum optimal.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya praktik under invoicing dalam ekspor crude palm oil (CPO) dan batu bara yang menyebabkan potensi kebocoran penerimaan negara. Modus tersebut ditemukan setelah pihaknya menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menelusuri data ekspor dan impor secara rinci.

Purbaya menjelaskan, temuan bermula setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti praktik under-invoicing dalam rapat kabinet. Menindaklanjuti hal itu, dibentuk Tim 10 yang terdiri dari para ahli di Kementerian Keuangan untuk menganalisis data ekspor-impor melalui sistem National Single Window (NSW).

"Jadi, begitu ada seperti itu, saya langsung datang ke NSW yang di bawah Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian. Itu semua ekspor-impor data di situ. Tapi pada waktu itu saya tanya, mereka enggak bisa jawab. Saya panggil jago-jago Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya Tim 10 di situ. Itu me-employ AI segala macam di situ untuk melihat apa betul di industri misalnya sawit ada under-invoicing," ungkapnya, Rabu (20/5/2026).

Ekspor Sawit hingga Batu Bara Harus Lewat BUMN, Prabowo Ingin Selamatkan Rp2.653 Triliun per Tahun



Purbaya melanjutkan, Tim 10 bekerja dengan menggunakan AI untuk menelusuri transaksi ekspor 10 perusahaan eksportir CPO terbesar di Indonesia. Setiap perusahaan dipilih secara acak, kemudian ditelusuri sedikitnya tiga pengapalan untuk dibandingkan dengan data impor di negara tujuan.

Dari hasil analisis, ditemukan anomali. Perusahaan Indonesia menjual CPO ke anak usahanya di Singapura, lalu produk yang sama dijual kembali ke Amerika Serikat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Secara fisik, kapal berlayar langsung dari Indonesia ke Amerika Serikat, tetapi dokumen transaksi dibuat seolah-olah melalui Singapura.

Untuk memastikan data, Kementerian Keuangan, kata Purbaya, menggunakan basis data impor milik perusahaan di bawah S&P Global. Dari data tersebut, Purbaya membandingkan volume dan harga pengapalan yang sama dari Indonesia ke Singapura dengan harga saat barang tiba di negara tujuan.

Prabowo Sebut Selama 34 Tahun Rp15.845 Triliun Hilang Akibat Kecurangan Ekspor



"Rata-rata harga di Amerika atau tujuan dibanding harga yang kita jual dari sini ke Singapura, itu dua kalinya. Dari situ, saya sudah dirugikan setengah. Setengah ya? Setengah dari potensi pendapatan. Jadi Kementerian Keuangan saya rugi. Padahal saya setengah mati cari income, setengah mati kan? Sementara yang di depan mata seperti itu terjadi," lanjutnya.

Pola serupa juga ditemukan dalam beberapa transaksi ekspor batu bara ke India. Melalui skema transfer pricing, laba perusahaan di Indonesia terlihat kecil sehingga setoran pajak penghasilan juga ikut berkurang.

Menurut Purbaya, keberadaan BUMN yang mengawasi ekspor SDA akan menutup celah kebocoran tersebut secara struktural sehingga negara berpotensi memperoleh tambahan penerimaan yang signifikan dari pajak dan bea ekspor.

"Lembaga ini yang betul kata Bapak Presiden nanti, itu yang menghilangkan secara struktural potensi tadi. Kecuali dia main, dia sama juga main, tapi saya pikir kalau pemerintah kan enggak akan main-main ya. Kalau main-main, gua pajakin lu. Awas. Jadi, itu tujuan utamanya. Jadi, kalau Anda tanya, apa saya untung? Saya untung banyak. Kira-kira gitu," pungkasnya.