Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar, termasuk terhadap komoditas emas dan batu bara yang sebentar lagi dikenakan tarif pungutan tersebut.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025), Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan bea keluar komoditas emas telah dibahas sehingga pemungutannya dapat segera diimplementasikan. Sementara itu, untuk batu bara baru akan dilaksanakan pada 2026.

Sejalan dengan rencana pengenaan bea keluar pada dua komoditas tersebut, Purbaya mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melaksanakan pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan bea keluar seperti kayu dan kulit; biji kakao; getah pinus; produk hasil pengolahan mineral logam; mineral logam dengan kriteria tertentu; serta kelapa sawit, CPO dan produk turunannya.

"Penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif melalui pengawasan yang kuat di lapangan," ujarnya kepada Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Purbaya memaparkan bahwa dalam aturan kepabeanan, penghitungan bea keluar dihitung secara penilaian mandiri atau self assessment dan diberitahukan dalam dokumen kepabeanan ekspor. Selanjutnya, pemeriksaan dan penghitungan turut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu.

Adapun pemeriksaan fisik dilakukan, termasuk dengan uji laboratorium, secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Ada pengecualian bagi eksportir berstatus authorized economic operator (AEO) sehingga pemeriksaan fisik dilakukan secara minimal hingga tidak dilakukan secara fisik.

Dari segi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas di lapangan, lanjut Purbaya, pihaknya melakukan pengawasan secara fisik dan administratif terhadap komoditas ekspor yang dikenai bea keluar.

Beberapa hal yang dilakukan untuk pengawasan itu yakni pengawasan pemuatan, kesesuaian pemberitahuan serta kesesuaian perizinan larangan terbatas (lartas). Untuk kesesuaian izin lartas, Purbaya menerangkan upaya itu dilakukan turut memastikan status clean and clear perusahaan eksportir, serta pemenuhan kewajiban pungutan seperti royalti hingga PPh pasal 22.

Mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu menyebut setidaknya ada empat modus penyelundupan yang ditemukan selama ini. Pertama, kesalahan administrasi dalam pemberitahuan.

Kedua, penyamaran ekspor melalui modus antarpulau. Ketiga, upaya penyembunyian dengan mencampur barang legal dan ilegal. Keempat, penyelundupan langsung.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pengawasan terhadap ekspor komoditas yang dikenakan Bea Keluar (BK) telah dilakukan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun administratif.

Pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh ketentuan dipenuhi, termasuk verifikasi perizinan, status clean and clear (CnC), serta pemenuhan pemungutan seperti royalti dan PPh Pasal 22.

Meski pengawasan sudah ketat, Purbaya mengungkapkan bahwa terdapat empat modus pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam pelaksanaan ekspor komoditas BK.

“Dalam pelaksanaanya terdapat 4 modus pelanggaran yang paling sering ditemukan yaitu penyelundupan langsung, kesalahan administratif dalam pemberitahuan, penyaramaran ekspor melalui modus antar pulau, serta upaya penyembunyian dengan mencapur barang legal dengan ilegal,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025).

Purbaya menegaskan bahwa pengawasan ketat terhadap modus-modus pelanggaran ini adalah kunci untuk menjaga integritas proses ekspor komoditas BK.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan perkembangan positif terkait kebijakan hilirisasi atau industrialisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia.

Kebijakan ini dinilai berhasil, tergambar dari meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan dibandingkan sektor pertambangan itu sendiri.

Purbaya memaparkan data tren kontribusi PDB sektor minerba yang konsisten menurun.

Kontribusi PDB pertambangan sektor minerba turun dari Rp1.805,8 triliun pada 2022 menjadi Rp1.500,4 triliun pada 2024.

Hingga akhir 2025, kontribusi ini diperkirakan berada di posisi Rp1.613,1 triliun.

Sebaliknya, PDB industri pengolahan logam dasar di sektor minerba justru terus mengalami peningkatan konsisten dalam periode yang sama.

PDB industri pengolahan logam dasar tumbuh dari Rp168 triliun menjadi Rp226,4 triliun pada 2024.

Hingga akhir 2025, angka ini diperkirakan akan mencapai Rp243,4 triliun atau setara 1 persen dari PDB 2025.

Data tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai tambah dari sektor ekstraktif (tambang) ke sektor manufaktur (industri pengolahan), yang merupakan tujuan utama dari kebijakan hilirisasi pemerintah.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pengenaan bea keluar untuk emas dan batu bara sekaligus dijalankannya pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai bakal mampu memperluas basis penerimaan negara. Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi salah satu opsi menjaga kinerja penerimaan di tengah tekanan eksternal dan kebutuhan hilirisasi.

Untuk perluasan bea keluar, potensi penerimaan dari rencana pengenaan tarif atas pengiriman batu bara diperkirakan lebih besar dibandingkan emas seiring nilai ekspor komoditas itu yang jauh lebih tinggi. Namun, hingga kini rencana bea keluar emas yang telah memiliki detail lebih jelas yakni dalam kisaran 7,5 persen hingga 15 persen.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengusulkan pengenaan bea keluar bagi emas dore, granules, cast bars, dan minted bars. Tarif akan lebih besar untuk produk yang masih bersifat mentah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bea keluar emas bertujuan menangkap nilai tambah yang selama ini hilang karena ekspor produk setengah jadi. Ia memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi memberikan penerimaan hingga Rp5,5 triliun apabila diberlakukan tahun depan.

"Dengan nilai ekspor yang mencapai US$1,64 miliar dalam sembilan bulan 2025, potensi penerimaan negara diperkirakan berada pada kisaran Rp2,7–5,5 triliun per tahun. Ini relevan sebagai kompensasi atas tekanan penerimaan kepabeanan akibat tarif AS dan komitmen CEPA," kata Rizal kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Perkiraan tersebut lebih tinggi dari hitungan Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan bahwa potensi penerimaan dari bea keluar emas secara konservatif berada pada kisaran Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun per tahun.

"Kalau paling itu kayaknya minimal Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun dapat sih setahunnya, tetapi kan kami ingat yang kami kenakan itu hanya hulu, yang hilirnya perhiasan kan enggak kena. Memang kami ingin hilirisasi, jadi yang kami kenakan adalah hulunya," ujar Febrio di Kompleks Parlemen Senayan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk, David Sumual, menilai motif di balik pengenaan bea keluar emas selaras dengan kebijakan hilirisasi. Ia menyebut adanya potensi peningkatan nilai tambah bagi produk domestik bruto.

"Ini mungkin terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB," ujarnya.

Potensi Cuan Batu Bara Lebih Besar

Rizal dari Indef menilai potensi penerimaan dari bea keluar batu bara akan jauh lebih besar. Ia mencatat nilai ekspor batu bara pada Januari–September 2025 mencapai US$22 miliar.

"Bea keluar 1% saja dapat menghasilkan sekitar Rp5 triliun, sementara tarif 2,5%–5% berpotensi memberikan belasan hingga puluhan triliun," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penetapan tarif terlalu tinggi dapat menekan daya saing ekspor, terutama ketika harga batu bara global melemah.

Di luar komoditas, pemerintah juga menyiapkan kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Potensi penerimaannya diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah apabila mengacu pada rata-rata pungutan cukai negara-negara ASEAN, yakni Rp1.771 per liter.

"Namun pemerintah tampaknya memilih target awal yang lebih realistis, sekitar Rp3–4 triliun, mengingat perlunya transisi industri," lanjut Rizal.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Febrio turut menyebut pertimbangan menggunakan acuan tarif di kawasan Asean untuk perumusan kebijakan.

"Nah ini nanti akan tentunya menjadi acuan supaya kami bisa melihat pentahapannya, ketika kami punya ruang untuk menetapkan ini sebagai sumber penerimaan negara, sekaligus sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembangkan fitur On Call Service, untuk pengangkutan logistik termasuk hasil panen berbasis panggilan, bukan menggunakan angkutan berjadwal.

Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, fitur yang akan terdapat dalam aplikasi integrasi multimoda ini berangkat dari tantangan di daerah yang tidak mendapatkan akses tol laut dan harus segera mengirim komoditas hasil panen.

Di sisi lain, sekalipun terdapat angkutan laut, tetapi jadwal kedatangan tidak tepat waktu dan kapasitas minim, yang berakibat fatal bagi produk-produk yang akan dikirim.

“Ke depan, dengan konsep aplikasi yang baru on-call ini, kami dapat melayani selain ada trayek yang rutin, tetapi ada juga yang on-call,” ujarnya dalam malam penghargaan Bisnis Indonesia Logistik Award (BILA) 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (5/11/2025).

Risal menjelaskan, pada dasarnya potensi hasil bumi di sejumlah wilayah sangat besar, termasuk di lokasi lumbung pangan atau food estate Wanam, Merauke, Papua Selatan.

Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan angkutan berjadwal dan on call untuk mendistribusikan produk tersebut ke wilayah lainnya. Pasalnya, jadwal panen setiap komoditas pun berbeda-beda.

Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian tersebut pun juga bercerita, bahwa kapasitas kapal pengangkut barang pun terkadang minim. Alhasil, komoditas yang akan diekspor ke luar pulau terbatas dan sisanya menumpuk.

Misalnya, hasil panen suatu wilayah menghasilkan 10 kontainer pendingin yang harus diangkut segera dari lokasi A ke D. Namun, kapal yang datang hanya mampu mengangkut 2 kontainer, dan dengan rute A, B, C, dan baru menuju D.

“Padahal dia butuh waktu cepat. Ini yang menjadi permasalahan di wilayah-wilayah, baik pada Indonesia Timur yang harus kita selesaikan. Konsep on-call kita harapkan bisa mengatasi itu,” jelas Risal.

Nantinya, aplikasi super itu akan mencari operator di sekitar wilayah tersebut untuk mengangkut logistik dan pembayaran secara B2B. Pilihan layanan pun dapat berupa general cargo ship atau bulk carrier ship.

Layanan tersebut juga memungkinkan pengirim memesan integrasi moda, misalnya sekaligus memesan truk dari titik lokasi sebelum dibawa dengan kapal, dan distribusi dengan truk di tempat tujuan.

Konsep ini pun juga akan diterapkan di lokasi transmigrasi, dalam rangka pembangunan wilayah tersebut.

Risal menyampaikan bahwa konsep on-call juga akan dikembangkan untuk mengatasi permohonan barang yang terkait dengan karantina dan cukai (Custom, Immigration, Quarantine/ CIQ).

“Semua bandara sudah dinyatakan internasional, tetapi tidak semuanya terlayani dengan CIQ. Dengan on-call, degitu ada yang datang, menelpon, kita siapkan CIQ-nya. Ini juga kita siapkan seperti itu, baik di laut maupun di udara,” tambahnya.

Meski demikian, Risal belum menyampaikan kapan rencana implementasi perbaikan dan pengembangan layanan integrasi multimoda dalam pengangkutan barang tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku telah mengembangkan teknologi Radiation Portal Monitor (RPM) atau Teknologi Monitor Radiasi (TMR) selama 10 tahun. Alat ini dipastikan sudah siap digunakan secara luas.

TMR berfungsi untuk mendeteksi potensi kontaminasi bahan radioaktif di berbagai sektor, termasuk kawasan industri, pelabuhan, dan ekspor komoditas seperti udang dan rempah-rempah.

Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri BRIN, Mulyadi Sinung Harjono, menjelaskan perangkat tersebut telah dikembangkan selama lebih dari satu dekade dan siap untuk diimplementasikan secara luas.

Menurut Sinung, BRIN tidak akan memproduksi alat ini secara massal, melainkan membuka peluang bagi industri untuk mengambil lisensi dan melakukan produksi lokal.

“Kami menemukan sesuatu, menginovasikan sesuatu. Tapi nanti yang membuat mass production harapannya muncul orang, perusahaan-perusahaan yang bisa membantu kami untuk mass production dari produk tadi,” jelasnya, Rabu (29/10/2025).

Dia menambahkan, skema kerja sama lisensi bersifat non-eksklusif, sehingga semakin banyak industri yang terlibat akan semakin baik. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan akan bergantung pada skala produksi dan target pasar masing-masing perusahaan.

Lebih jauh, RPM merupakan perangkat deteksi pasif yang digunakan untuk menyaring pejalan kaki, kendaraan, atau objek lain yang membawa bahan nuklir dan radioaktif.

Perangkat ini terdiri dari beberapa tipe, termasuk RPM kendaraan, RPM pedestrian, dan RPM portable, yang dapat dipasang di pelabuhan, bandar udara, perbatasan, dan kawasan industri. BRIN menilai pengembangan dan produksi RPM secara lokal penting untuk menjamin keberlanjutan operasi, perawatan, serta mendukung keamanan nasional.

Selain itu, lisensi produk RPM akan dikoordinasikan melalui Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri, di bawah Kedeputian Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, dengan melibatkan BAPETEN, KKP, serta kementerian dan otoritas terkait lainnya.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bakhri menuturkan kebutuhan perangkat pemantauan radiasi di Indonesia sangat mendesak, terlebih setelah munculnya beberapa kasus kontaminasi radioaktif seperti yang terjadi di Cikande, Serang, Banten.

“Kita butuh radiation portal monitoring, hampir di semua tempat, di semua kawasan industri,” kata Syaiful.

Syaiful menjelaskan, alat tersebut bukan hanya dibutuhkan di kawasan industri, tetapi juga di sektor ekspor, khususnya setelah Amerika Serikat memperketat batas ambang radioaktif untuk produk impor.

Menurutnya, penerapan portal monitoring radiasi akan membantu memastikan produk ekspor seperti udang dan cengkeh terbebas dari kontaminasi sebelum dikirim ke luar negeri. Dia menambahkan penerapan teknologi tersebut dapat menjadi peluang besar untuk melindungi ekspor nasional sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor.

“Harapannya ke depannya [industri/pelaku bisnis] bisa mengembangkan ini lebih lanjut. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi kita bersama dan keselamatan kita bersama,” ujar Syaiful.

Sebelumnya, temuan zat radioaktif Cs-137 di Indonesia telah menjadi perhatian serius. Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat mendeteksi paparan Cs-137 pada cengkeh asal Indonesia yang dikirimkan oleh PT Natural Java Spice ke California. FDA kemudian memblokir impor seluruh rempah dari perusahaan tersebut.

Meski kadar radioaktif yang terdeteksi masih di bawah ambang batas perlindungan kesehatan, FDA menilai temuan tersebut tidak bisa diabaikan karena paparan jangka panjang tetap berpotensi membahayakan kesehatan

FDA juga menyoroti paparan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada komoditas udang dari Indonesia. Pemeriksaan pihak FDA serta Bea Cukai AS mendeteksi kandungan radiasi pada kontainer udang pada Agustus 2025. Penemuan ini menjadi titik balik yang menunjukkan sumber paparan radiasi bukan berasal dari tambak atau laut, melainkan berakar pada aktivitas industri logam di daratan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kenaikan penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai hingga September 2025. Realisasi penerimaan tersebut mencapai Rp221,3 triliun atau 73,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Sampai dengan akhir September 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai kita Rp221,3 triliun. Ini tumbuh 7,1 persen dibandingkan tahun lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Berdasarkan komponennya, penerimaan cukai meningkat 4,6 persen menjadi Rp163,3 triliun per September 2025. Namun, produksi cukai hasil tembakau (CHT) turun sebesar 2,9 persen. “Meskipun produksi CHT menurun 2,9 persen, tapi penerimaan cukainya masih bisa dijaga,” ujarnya.

Adapun komponen bea keluar melonjak 74,8 persen menjadi Rp21,4 triliun per September 2025 dibandingkan tahun lalu. Peningkatan tersebut dipicu oleh kenaikan harga dan volume ekspor beberapa komoditas utama. “Itu karena ada kenaikan harga CPO, volume ekspor sawit, dan juga kebijakan ekspor konsentrat tembaga. Jadi, bea keluar kita juga meningkat,” jelas Suahasil.

Sementara itu, komponen bea masuk tercatat menurun 4,6 persen menjadi Rp36,6 triliun dibandingkan tahun lalu. Suahasil menjelaskan, penurunan tersebut terjadi karena penyesuaian tarif bea masuk serta efek dari kebijakan impor komoditas pangan.

“Selain itu, banyak perdagangan yang memanfaatkan free trade agreement dengan tarif bea masuk yang lebih rendah. Ini turut membantu perekonomian kita, karena sebagian dari bea masuk ini berasal dari barang modal maupun barang untuk keperluan produksi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar US$2,66 miliar secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2025, sekaligus memperpanjang tren surplus selama 67 bulan berturut-turut.

Kendati begitu, pelaku usaha menilai tantangan pada 2026 justru semakin berat di tengah perlambatan global dan gejolak geopolitik, termasuk geopolitik Amerika Serikat (AS) ke Venezuela.