REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis gejolak harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dapat segera diatasi setelah pelaku industri dan asosiasi sawit sepakat menjaga perdagangan berjalan normal selama masa transisi kebijakan ekspor satu pintu.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga sawit global saat ini masih berada dalam tren yang baik dengan permintaan pasar yang tetap tinggi. Karena itu, penurunan harga TBS di tingkat petani dinilai tidak mencerminkan kondisi pasar internasional.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono usai rapat bersama pelaku industri sawit di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut Sudaryono, persoalan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi ketidakpastian di rantai perdagangan setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi secara normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN.

“Ini harga dunia, harga pembeliannya lagi bagus, kenapa di petani kok jelek? Nah itu yang harus kita selesaikan,” ujarnya.

Kementerian Pertanian sebelumnya menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah. Dari jumlah tersebut, 16 PKS dilaporkan mulai menyesuaikan harga pembelian setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan pelaku industri.

Rapat tersebut dihadiri Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery.

Pemerintah juga meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit.

Selain membahas harga TBS, pemerintah menjelaskan tahapan implementasi ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi kebijakan akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan DSI berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel, bukan untuk mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor.

“Objektifnya itu bukan untuk nyari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” katanya.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat merespons penurunan harga TBS. Organisasi petani berharap harga di tingkat petani dapat segera kembali normal setelah kepastian mekanisme perdagangan semakin jelas.

“Kami harapkan setelah pengumuman ini harga tender di KPBN bisa tidak withdraw, kemudian juga harga TBS bisa kembali normal seperti sediakala supaya teman-teman petani kembali tersenyum,” ujar perwakilan Apkasindo, Qayuum Amri.

Seluruh peserta rapat, mulai dari asosiasi petani, eksportir, perusahaan refinery, hingga Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah menandatangani kesimpulan bersama sebagai dasar tindak lanjut penataan perdagangan sawit selama masa transisi kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pelaku industri sawit menyepakati sejumlah langkah untuk mengembalikan harga tandan buah segar (TBS) sawit petani sesuai harga acuan daerah. Kesimpulan itu dihasilkan dalam rapat lanjutan yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Rapat tersebut dihadiri unsur Badan Pangan Nasional, PTPN, Agrinas Palma, GAPKI, asosiasi petani sawit, perusahaan eksportir, hingga perusahaan refinery. Pertemuan digelar setelah Kementan menemukan 139 pabrik kelapa sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga ketentuan daerah.

“Rapat berlangsung dengan baik, dengan itikad yang baik yang intinya adalah this is good problem,” kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, harga sawit dunia dan permintaan global justru sedang meningkat. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan gejolak harga TBS di tingkat petani dalam beberapa hari terakhir.

Menurut Sudaryono, persoalan utama berada pada rantai perdagangan antara hulu dan hilir. Pemerintah kemudian meminta pelaku usaha refinery dan eksportir tetap melakukan transaksi normal dengan mengacu pada harga lelang KPBN serta menghindari praktik withdraw harga.

“Sekali lagi karena di luar negeri sana harganya tidak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar sehingga ini berimbas, efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah kembali menjelaskan skema transisi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Masa transisi akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.

Sudaryono menegaskan, DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas perdagangan ekspor sumber daya alam secara transparan dan akuntabel. Pemerintah memastikan DSI tidak mengambil keuntungan dari aktivitas ekspor sawit.

“Objektifnya itu bukan untuk cari untung, di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan,” tutur tokoh yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

Kementan meminta seluruh kepala daerah aktif menjalankan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 terkait tata kelola penetapan harga TBS sawit. Pemerintah daerah didorong memantau langsung pembelian TBS oleh PKS dan mengidentifikasi perusahaan yang membeli di bawah harga ketentuan.

Sudaryono menyebut, Kementan akan menerima laporan identifikasi PKS hingga afiliasi perusahaan untuk mempermudah pengawasan lanjutan. Pemerintah juga membuka kemungkinan pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi perusahaan yang melanggar aturan.

“Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali begitu,” ujar dia.

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan sejumlah perusahaan besar dan berpotensi merugikan negara. Praktik ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan dalam tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional.

"Praktik itu memang ada, berkaitan dengan under-pricing dan under-invoicing," ujar Ketua Bidang Luar Negeri Gapki Fadhil Hasan, Kamis (28/5/2026).

Fadhil menjelaskan, manipulasi nilai ekspor umumnya dilakukan melalui pelaporan harga di bawah nilai pasar untuk menekan kewajiban fiskal, seperti bea keluar dan pungutan ekspor. Padahal, pemerintah telah menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) sebagai acuan resmi dalam transaksi.

Menurutnya, setiap dokumen ekspor yang mencantumkan harga jauh di bawah HPE seharusnya dapat langsung terdeteksi dan ditindak melalui sistem pengawasan seperti National Single Window maupun verifikasi surveyor. Namun, lemahnya pengawasan di lapangan membuat praktik tersebut masih dapat lolos.

Ia menambahkan, modus lain yang kerap terjadi adalah transfer pricing melalui perusahaan afiliasi di luar negeri. Dalam skema ini, CPO dijual ke entitas dalam satu grup di negara seperti Singapura atau Rotterdam dengan harga rendah, lalu dijual kembali ke pasar global dengan harga lebih tinggi.

Akibatnya, keuntungan besar tercatat di luar negeri, sementara penerimaan pajak di dalam negeri menjadi minim. Kompleksitas rantai pasok industri sawit, dari petani hingga produk turunan seperti minyak goreng dan RBDPO, turut memperlebar celah pengawasan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan manipulasi nilai ekspor yang melibatkan 10 eksportir besar sawit. Ia menyebut praktik tersebut dilakukan melalui pengalihan dokumen perdagangan ke perusahaan perantara di Singapura, sementara barang dikirim langsung ke negara tujuan akhir.

"Data Bea Cukai hanya mencatat ekspor sampai Singapura, padahal barangnya langsung ke tujuan akhir," ujar Purbaya. Ia memperkirakan praktik under-invoicing tersebut dapat mencapai sekitar 50% dari nilai transaksi sebenarnya.

Beberapa grup perusahaan besar, termasuk Wilmar, disebut dalam laporan terkait dugaan tersebut. Namun, pihak perusahaan menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penyelidikan dan sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mempersiapkan program mandatori Biodiesel 50% atau B50 jelang implementasi yang ditargetkan pada 1 Juli 2026 mendatang.

Kebijakan tersebut disiapkan secara bertahap melalui serangkaian evaluasi teknis dan pengujian lintas sektor untuk memastikan implementasi berjalan aman dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan program biodiesel menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang selama ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi impor bahan bakar minyak sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi domestik.

“Program biodiesel menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi dalam negeri sekaligus mendukung transisi energi Indonesia secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Eniya, implementasi biodiesel sejak 2015 juga telah memberikan dampak positif terhadap penguatan pasar domestik dan stabilitas industri sawit nasional di tengah dinamika pasar global.

Pada implementasi B40 tahun 2025, realisasi penyaluran biodiesel tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67% dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter.

Implementasi tersebut menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp133,3 triliun. Selain itu, program biodiesel juga menciptakan nilai tambah sebesar Rp20,92 triliun, menyerap tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO2.

“Capaian tersebut mencerminkan kontribusi biodiesel dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” katanya.

Pemerintah pun mulai melakukan persiapan implementasi B50 melalui rangkaian evaluasi dan pengujian teknis secara komprehensif sesuai standar yang berlaku.

Pengujian dilakukan di berbagai sektor, mulai dari otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan B50 tetap aman dan andal terhadap kebutuhan operasional di lapangan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan implementasi biodiesel tetap mempertimbangkan aspek keekonomian dan keberlanjutan. Dukungan program biodiesel dilakukan melalui mekanisme insentif yang bersumber dari pengelolaan dana sawit sehingga tidak membebani anggaran negara.

Menurut Eniya, implementasi biodiesel juga memperbesar pemanfaatan bahan baku domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Pemerintah pun terus menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi, keberlanjutan industri sawit nasional, dan stabilitas ekonomi domestik.

“Melalui pemanfaatan energi domestik dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Indonesia ingin membangun sistem energi yang semakin mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya.

Persaingan di industri minyak ini luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Riset & Pengembangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Dwi Asmono menegaskan bahwa inovasi dan transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis bagi industri sawit nasional.

“Kalau kita bicara teknologi, research innovation ada idiom yang mengatakan innovate or die, inovasi atau mati. Persaingan di industri minyak ini luar biasa,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, prioritas utama Gapki di sektor hulu saat ini adalah peningkatan produktivitas. Karena itu, pihaknya mendorong pembentukan berbagai konsorsium lintas perusahaan sebagai wadah kolaborasi industri.

Mulai dari konsorsium sumber daya genetik, konsorsium ganoderma, hingga konsorsium mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi (MDO) dimana kali ini dilakukan di kebun Binasawit Abadipratama di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Melalui forum tersebut, menurut Dwi Asmono, anggota Gapki tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi membangun ekosistem pembelajaran bersama untuk mempercepat adopsi teknologi di perkebunan sawit Indonesia.

“Industri membutuhkan shared learning, benchmarking, pilot project bersama, dan keberanian mencoba teknologi baru. Gapki hadir sebagai platform kolaborasi industri,” katanya menambahkan.

Ia juga menjelaskan bahwa industri sawit saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari keterbatasan tenaga kerja, tekanan efisiensi, tuntutan sustainability dan traceability, perubahan iklim, hingga kebutuhan regenerasi sumber daya manusia industri.

Karena itu, transformasi menuju mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

“Masa depan sawit Indonesia tidak hanya ditanam di tanah, tetapi juga dibangun melalui inovasi dan kolaborasi,” kata Dwi Asmono.

CEO Binasawit Abadipratama, Benny Yusuf Setiawan menjelaskan bahwa mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi membantu mempermudah berbagai pekerjaan lapangan yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Salah satu inovasi yang diterapkan perusahaan adalah metode replanting rorak yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan.

“Jika target sebelumnya pada usia 31–42 bulan setelah tanam sekitar 10 ton, sekarang kita bisa meningkat menjadi 15 bahkan sampai 20 ton per hektar untuk yield panen perdana,” ungkap Benny.

Sementara itu, Ketua Gapki Cabang Kalimantan Tengah, Rizki Djaya menegaskan bahwa kegiatan benchmarking dan sharing teknologi yang dilaksanakan secara bergilir di kebun-kebun anggota, merupakan bentuk nyata kekompakan anggota dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas kelapa sawit dengan berbagai strategi, mekanisasi, serta percepatan produksi agar sawit berkelanjutan ini bisa kita pertahankan,” ujarnya.

Rizki juga menekankan bahwa Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 40 persen terhadap kebutuhan sawit global. Karena itu, penguatan daya saing industri menjadi tanggung jawab bersama seluruh pelaku industri.

Forum ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi industri sawit Indonesia hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, keterbukaan antaranggota, dan semangat untuk tumbuh bersama.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terus memperkuat kolaborasi antaranggota melalui kegiatan benchmarking dan berbagi teknologi yang dilakukan secara bergilir di kebun-kebun anggota.

Kali ini, kegiatan Konsorsium Mekanisasi, Digitalisasi & Otomasi (MDO) digelar di kebun PT Binasawit Abadipratama, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya anggota GAPKI untuk saling mendukung, belajar, dan berbagi pengalaman dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, serta daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

Ketua Bidang Riset & Pengembangan GAPKI Dwi Asmono mengatakan, inovasi dan transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis bagi industri sawit nasional di tengah persaingan industri minyak nabati yang semakin ketat.

“Kalau kita bicara teknologi, research innovation ada idiom yang mengatakan innovate or die, inovasi atau mati. Persaingan di industri minyak ini luar biasa,” ujar Dwi dalam pernyataannya, Selasa (26/5/2026).

Produktivitas jadi prioritas

Menurut Dwi, peningkatan produktivitas menjadi prioritas utama GAPKI di sektor hulu.

Karena itu, organisasi tersebut mendorong pembentukan berbagai konsorsium lintas perusahaan sebagai wadah kolaborasi industri.

Beberapa konsorsium yang dibentuk antara lain konsorsium sumber daya genetik, konsorsium Ganoderma, hingga konsorsium mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi.

Melalui forum tersebut, anggota GAPKI diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan teknologi dan praktik perkebunan, melainkan membangun ekosistem pembelajaran bersama untuk mempercepat adopsi teknologi di industri sawit nasional.

“Industri membutuhkan shared learning, benchmarking, pilot project bersama, dan keberanian mencoba teknologi baru. GAPKI hadir sebagai platform kolaborasi industri,” kata Dwi.

Ia menjelaskan, industri sawit saat ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tenaga kerja, tekanan efisiensi, tuntutan sustainability dan traceability, perubahan iklim, hingga kebutuhan regenerasi sumber daya manusia industri.

Karena itu, transformasi menuju mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi dinilai menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

Implementasi teknologi di lapangan

Dalam kegiatan benchmarking tersebut, peserta juga melihat langsung implementasi sejumlah inovasi yang diterapkan PT Binasawit Abadipratama di lapangan.

CEO PT Binasawit Abadipratama Benny Yusuf Setiawan mengatakan, mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi membantu mempermudah berbagai pekerjaan lapangan yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Salah satu inovasi yang diterapkan perusahaan ialah metode replanting rorak yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman.

“Jika target sebelumnya pada usia 31 sampai 42 bulan setelah tanam sekitar 10 ton, sekarang kita bisa meningkat menjadi 15 bahkan sampai 20 ton per hektar untuk yield panen perdana,” ungkap Benny.

Perkuat keberlanjutan industri sawit

Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rizki Djaya mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bentuk kekompakan anggota GAPKI dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

“Tujuan kegiatan hari ini adalah meningkatkan produktivitas kelapa sawit dengan berbagai strategi, mekanisasi, serta percepatan produksi agar sawit berkelanjutan ini bisa kita pertahankan di republik tercinta ini,” ujar Rizki.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini merupakan produsen sawit terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 40 persen terhadap kebutuhan sawit global. Karena itu, penguatan daya saing industri dinilai menjadi tanggung jawab bersama seluruh pelaku industri.

Melalui Konsorsium MDO, GAPKI berharap dapat melahirkan benchmark nasional, pilot project nyata, roadmap teknologi sawit Indonesia, serta kader muda industri yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Forum tersebut juga disebut menjadi penegasan bahwa transformasi industri sawit nasional membutuhkan kolaborasi, keterbukaan antaranggota, dan semangat untuk tumbuh bersama.

“Masa depan sawit Indonesia tidak hanya ditanam di tanah, tetapi juga dibangun melalui inovasi dan kolaborasi,” tutup Dwi Asmono.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, SERUYAN — Industri sawit nasional memperluas penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab tuntutan keberlanjutan, keterbatasan tenaga kerja, hingga tuntutan traceability global.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Konsorsium Mekanisasi, Digitalisasi & Otomasi (MDO) Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang digelar di kebun PT Binasawit Abadipratama, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Forum itumempertemukan pelaku industri sawit untuk berbagi pengalaman, benchmarking, dan melihat penerapan teknologi di lapangan.

Ketua Bidang Riset & Pengembangan GAPKI Dwi Asmono mengatakan, transformasi teknologi menjadi kebutuhan industri sawit untuk menjaga daya saing di tengah persaingan global.

“Kalau kita bicara teknologi, research innovation ada idiom yang mengatakan innovate or die, inovasi atau mati. Persaingan di industri ini luar biasa,” kata Dwi Asmono dalam siaran pers, Selasa (25/5/2026).

Menurut dia, peningkatan produktivitas menjadi fokus utama sektor hulu sawit. Karena itu, GAPKI mendorong pembentukan sejumlah konsorsium lintas perusahaan, mulai dari konsorsium sumber daya genetik, Ganoderma, hingga mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi.

Ia menilai, model pembelajaran bersama antarperusahaan diperlukan untuk mempercepat adopsi teknologi di perkebunan sawit.

“Industri membutuhkan shared learning, benchmarking, pilot project bersama, dan keberanian mencoba teknologi baru,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga melihat penerapan sejumlah inovasi di lapangan, termasuk metode replanting rorak yang diterapkan PT Binasawit Abadipratama.

CEO PT Binasawit Abadipratama Benny Yusuf Setiawan mengatakan, penggunaan mekanisasi dan otomasi membantu meningkatkan efisiensi pekerjaan lapangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Menurut dia, metode replanting yang diterapkan perusahaan berpotensi meningkatkan produktivitas tanaman sawit pada masa awal panen.

“Jika target sebelumnya pada usia 31–42 bulan setelah tanam sekitar 10 ton, sekarang kita bisa meningkat menjadi 15 bahkan sampai 20 ton per hektar untuk yield panen perdana,” ujar dia.

Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Rizki Djaya mengatakan, peningkatan produktivitas menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

“Tujuan kegiatan hari ini adalah meningkatkan produktivitas kelapa sawit dengan berbagai strategi, mekanisasi, serta percepatan produksi agar sawit berkelanjutan ini bisa kita pertahankan,” ujarnya.

Menurut dia, Indonesia saat ini masih menjadi produsen sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 40 persen terhadap kebutuhan global.

Melalui Konsorsium MDO, GAPKI menargetkan lahirnya proyek percontohan teknologi, standar praktik industri, hingga pengembangan sumber daya manusia sawit yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah mempercepat reforma agraria dan memperluas kepemilikan perkebunan sawit rakyat hingga 80% jika ingin menerapkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN).

SPI menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal menjadi momentum penting untuk memperkuat kendali negara terhadap tata niaga sawit nasional.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pidato Presiden di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 dan ditujukan untuk menekan praktik manipulasi ekspor seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan selama ini harga sawit Indonesia terlalu bergantung pada mekanisme pasar global dan korporasi besar yang menguasai rantai industri sawit dari hulu hingga hilir.

“Dengan adanya kebijakan ini, harga kelapa sawit dapat lebih dikendalikan oleh negara, tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pasar luar negeri yang selama ini mendominasi,” kata Henry dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Menurut SPI, penguatan tata kelola ekspor harus dibarengi langkah konkret memperkuat posisi petani sawit sebagai produsen utama.

Selama ini petani masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari ketidakpastian akses lahan, lemahnya dukungan pemeliharaan tanaman, hingga posisi tawar yang rendah dalam rantai pemasaran.

“Tanpa itu, petani akan tetap berada di posisi yang lemah dalam produksi, industri, dan distribusi kelapa sawit,” ujarnya.

SPI mencatat penguasaan perkebunan sawit nasional saat ini masih didominasi perusahaan besar swasta sebesar 56%, sementara petani rakyat hanya menguasai sekitar 40% dan BUMN sekitar 4%.

Ketimpangan tersebut dinilai harus dirombak melalui pelaksanaan reforma agraria sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

“Kepemilikan dan penguasaan petani atas sawit di Indonesia harus ditingkatkan menjadi 80%,” kata Henry.

SPI juga menyoroti penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah menjelang penerapan kebijakan ekspor satu pintu.

Per 22 Mei 2026, harga TBS di Sumatera Barat dilaporkan turun dari Rp3.180 per kilogram menjadi Rp2.430 per kilogram. Di Bangka Belitung, harga TBS turun dari Rp3.080 menjadi Rp2.250 per kilogram, sementara harga di tingkat petani kepada tengkulak hanya sekitar Rp1.750 per kilogram.

Tren penurunan serupa juga terjadi di Sumatera Selatan, Riau, hingga Kalimantan Tengah.

SPI menilai penurunan harga tersebut perlu diwaspadai sebagai bagian dari dinamika transisi menuju kebijakan ekspor satu pintu dan diduga berkaitan dengan respons perusahaan besar sawit.

Henry menyinggung kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO). Saat itu perusahaan eksportir disebut merespons dengan menurunkan harga TBS petani.

“Oleh karena itu, di tengah masa transisi ini, pemerintah harus memastikan harga TBS tidak jatuh. Negara tidak boleh membiarkan petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan,” ujarnya.

SPI meminta BUMN turut menyerap TBS petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Selain itu, SPI juga mendorong penguatan koperasi perkebunan sawit rakyat di desa-desa agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak bergantung pada tengkulak maupun perusahaan besar. Menurut SPI, koperasi petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam rantai nilai industri sawit nasional.

JAKARTA - Ketidakpastian perpanjangan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit nasional serta keberhasilan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan pemerintah mulai semester II 2026. Peneliti sawit Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha menegaskan, bahwa kepastian legalitas lahan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Menurutnya, apabila ketidakpastian HGU terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha perkebunan, tetapi juga dapat mengganggu strategi ketahanan energi nasional. “Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujar Eugenia dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan HGU berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional yang saat ini sudah sangat mendesak dilakukan. Banyak kebun sawit, terutama milik petani rakyat, mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Pastikan Mandatori Biodiesel B50 Berhasil, Hulu Sawit dan Kepastian Hukum Butuh Perbaikan



Tanpa percepatan replanting, produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk energi, pangan, industri hilir, dan ekspor. “Indonesia ke depan membutuhkan sawit bukan hanya untuk biodiesel, tetapi juga pangan, oleokimia, kosmetik, farmasi, hingga sustainable aviation fuel. Produktivitas lahan menjadi kunci,” kata Eugenia yang juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut tahun 2025 lahan kebun sawit di Indonesia luasnya 16,8 juta hektar. Dari luas lahan tersebut, sebanyak 51% dikelola perusahaan swasta dan 41% lainnya merupakan perkebunan rakyat.

Pemerintah telah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180.000 hektar per tahun dan diturunkan menjadi 150.000 hektar. Pada kenyataannya, realisasi di lapangan hanya sekitar 50.000 hektar per tahun.

Adapun data GAPKI mencatat terdapat sekitar 513 ribu hektar kebun sawit rakyat (plasma) dan 3-4 juta hektar kebun korporasi anggota GAPKI yang mendesak diremajakan. Implementasi Biodiesel B50 Tak Cukup dengan Kapasitas Produksi, Sistem Pendanaan Harus Diperkuat

Lebih jauh, Eugenia menekankan bahwa strategi sawit nasional tidak lagi bertumpu pada ekspansi lahan baru, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Ia menilai ketidakpastian status HGU membuat pelaku usaha cenderung menunda investasi jangka panjang, termasuk replanting, karena risiko usaha menjadi terlalu tinggi.

"Replanting membutuhkan investasi besar dengan masa tunggu produksi mencapai beberapa tahun sebelum tanaman kembali menghasilkan secara ekonomis. Tanpa kepastian hukum, keputusan investasi menjadi sulit diambil," katanya.

Selain faktor legalitas, pelaku usaha juga mempertimbangkan prospek perdagangan sawit global serta stabilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah investasi jangka panjang. “Kepastian hukum pertanahan dan kepastian arah kebijakan industri menjadi faktor utama untuk mendorong percepatan replanting,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Namun menurut Eugenia, target tersebut berpotensi menghadapi tekanan serius apabila produktivitas sawit nasional tidak meningkat.

Eugenia mengingatkan adanya risiko crowding out, yakni perebutan bahan baku sawit antara kebutuhan biodiesel, pangan domestik, industri hilir, dan ekspor ketika pasokan terbatas. “Program B50 hanya akan berhasil jika peningkatan konsumsi biodiesel diikuti peningkatan produksi sawit nasional melalui replanting dan teknologi,” ujarnya.

Tanpa peningkatan produksi, keberhasilan administratif B50 justru dapat memicu tekanan pada sektor ekonomi lain dalam industri sawit. Eugenia menilai lambatnya proses penerbitan maupun perpanjangan HGU dipengaruhi kombinasi faktor administratif, tata ruang, serta koordinasi lintas kementerian.

Kehati-hatian pemerintah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat banyaknya persoalan hukum dan kasus perizinan lahan di masa lalu. Selain itu, persoalan tumpang tindih kawasan hutan dan tata ruang membuat proses verifikasi menjadi semakin kompleks. Akibatnya, keputusan perpanjangan HGU sering berjalan lambat dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Menurut Eugenia, apabila situasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada industri sawit, tetapi juga terhadap perekonomian nasional secara luas. Ketidakpastian legalitas lahan berpotensi menahan investasi, menghambat peningkatan produktivitas, dan membuat produksi sawit nasional sulit tumbuh stabil di tengah permintaan global yang terus meningkat.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan kontribusi sawit terhadap devisa negara, stabilitas neraca perdagangan, serta agenda hilirisasi nasional. “Kunci keberhasilan energi, pangan, dan hilirisasi sawit sebenarnya sama, yaitu kepastian hukum lahan dan keberlanjutan investasi,” tegasnya.

Ia merekomendasikan, pemerintah mempercepat penyelesaian kepastian HGU melalui koordinasi lintas kementerian, digitalisasi data pertanahan, serta pendekatan berbasis risiko bagi perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik.

“Tanpa kepastian HGU, ruang investasi menjadi terbatas dan produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah kebutuhan yang terus meningkat,” tandas Eugenia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Palma Serasih Tbk (PSGO) mewaspadai sejumlah tantangan industri sawit pada 2026, mulai dari perubahan iklim, kenaikan harga pupuk, hingga keterbatasan tenaga kerja. Perseroan menilai faktor cuaca masih menjadi risiko utama terhadap produksi perkebunan sawit.

Dalam paparan publik di Jakarta, Jumat (22/5/2026), manajemen menyebut curah hujan tinggi menyebabkan produksi tandan buah segar (TBS) dan crude palm oil (CPO) perseroan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Produksi TBS inti dan plasma tercatat 480,8 ribu ton, sedangkan produksi CPO mencapai 140,2 ribu ton dan palm kernel (PK) sebesar 21,6 ribu ton.

Meski produksi menurun, perseroan membukukan laba bersih Rp442,8 miliar pada 2025 atau tumbuh 26,3 persen secara tahunan. Kenaikan laba ditopang membaiknya harga jual CPO dan PK serta penurunan beban keuangan.

Director & Corporate Secretary PT Palma Serasih Tbk Astrida Niovita Bachtiar mengatakan, perusahaan terus memperkuat efisiensi operasional untuk menjaga kinerja di tengah tekanan industri global.

“Kami juga melakukan disiplin pengelolaan biaya sehingga kinerja perseroan tetap terjaga,” ujar Astrida.

Pada 2026, PSGO menargetkan produksi CPO mencapai 181,7 ribu ton atau meningkat sekitar 30 persen dibandingkan realisasi tahun lalu. Sementara produksi TBS inti dan plasma ditargetkan naik menjadi 579,9 ribu ton.

Perseroan menilai prospek industri sawit masih terbuka seiring meningkatnya konsumsi minyak nabati global dan berlanjutnya program biodiesel di dalam negeri. Namun, perusahaan juga mengantisipasi tantangan lain seperti perubahan regulasi global dan tuntutan keberlanjutan yang makin ketat.

Untuk menjaga pertumbuhan, PSGO mengandalkan optimalisasi area tanam, peningkatan produktivitas kebun, mekanisasi operasional, serta integrasi teknologi di rantai produksi.

Selain itu, perseroan menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp113,1 miliar atau Rp6 per saham dari laba tahun buku 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit, PT Palma Serasih Tbk. (PSGO) menargetkan pertumbuhan produksi dan pendapatan pada 2026 seiring prospek industri sawit yang dinilai masih positif didorong kenaikan konsumsi domestik dan keberlanjutan program biodiesel.

Director & Corporate Secretary PGSO Astrida Niovita Bachtiar PSGO menargetkan produksi crude palm oil (CPO) atau mencapai 181.687 ton pada 2026, meningkat sekitar 30% dibandingkan realisasi 2025. Sementara itu, produksi tandan buah segar (TBS) inti dan plasma diproyeksikan mencapai 579.926 ton atau tumbuh 21% secara tahunan.

Adapun produksi palm kernel atau PK ditargetkan mencapai 28.933 ton, naik 34% dibandingkan posisi aktual tahun sebelumnya.

“Perseroan melihat masih terdapat ruang pertumbuhan produksi yang cukup besar seiring usia tanaman yang masih produktif dan peluang inovasi melalui mekanisasi serta integrasi teknologi,” ujar manajemen dalam paparannya, Jumat (22/5/2026).

Sejalan dengan kenaikan produksi, PSGO membidik penjualan neto sebesar Rp2,99 triliun pada 2026 atau naik 17% dibandingkan 2025.

Namun demikian, perseroan memperkirakan profitabilitas akan menghadapi tekanan. Laba bruto ditargetkan sebesar Rp762 miliar atau turun 8% secara tahunan. Sementara laba usaha diproyeksikan turun 24% menjadi Rp449 miliar dan laba bersih diperkirakan terkoreksi 22% menjadi Rp344 miliar.

Manajemen menjelaskan, tekanan laba dipengaruhi sejumlah tantangan operasional dan global yang diperkirakan masih membayangi industri sawit tahun depan.

Dari sisi peluang, PSGO menilai konsumsi minyak sawit masih akan meningkat, terutama didukung keberlanjutan kebijakan biodiesel B40 yang berpotensi meningkat menjadi B50. Selain itu, profil usia tanaman perseroan yang relatif muda dinilai menjadi faktor penopang produktivitas jangka panjang.

Di sisi lain, perseroan juga mencermati sejumlah tantangan operasional seperti perubahan iklim, keterbatasan tenaga kerja, hingga kenaikan harga material.

Adapun tantangan struktural meliputi keterbatasan lahan ekspansi dan perubahan regulasi yang semakin ketat. Sementara secara global, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, perang tarif, hingga kebijakan keberlanjutan di negara importir minyak sawit turut menjadi perhatian perseroan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, PSGO menyiapkan sejumlah strategi pada 2026. Perseroan akan fokus pada optimalisasi area tanam dan peningkatan yield atau produktivitas TBS per hektare.

Selain itu, manajemen juga menargetkan operational excellence di seluruh rantai operasi dengan kembali pada fundamental agronomi atau back to basic, disertai mekanisasi dan pengendalian biaya.

“Perseroan juga akan terus menjalankan program sustainability, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, melakukan pengembangan SDM secara berkelanjutan, serta mengintegrasikan teknologi baru ke dalam operasional,” paparnya.

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Rencana pemerintah Indonesia untuk memusatkan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), memicu kekhawatiran pelaku industri sawit Malaysia.

Mereka menilai kebijakan baru tersebut berpotensi mengganggu arus perdagangan global dan memicu volatilitas harga minyak nabati dunia dalam jangka pendek.

Kekhawatiran itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk menunjuk satu lembaga negara sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas utama Indonesia, seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy.

Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berjalan penuh pada September 2026 melalui unit baru di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Indonesia merupakan eksportir minyak sawit terbesar di dunia dengan pangsa pasar lebih dari separuh perdagangan global.

Karena itu, perubahan mekanisme ekspor dinilai dapat memengaruhi rantai pasok internasional dan pembentukan harga komoditas minyak nabati dunia.

Industri sawit Malaysia khawatir terjadi gangguan pasokan

Pelaku industri sawitMalaysia menilai transisi menuju sistem ekspor terpusat berpotensi memicu keterlambatan pengiriman dan ketidakpastian pasar, terutama pada masa awal implementasi kebijakan.

Direktur Utama Malaysian Palm Oil Board (MPOB) Ahmad Parveez Ghulam Kadir mengatakan pasokan minyak sawit secara langsung kemungkinan tidak akan terganggu.

Namun, perubahan administrasi ekspor di Indonesia dinilai dapat menyebabkan keterlambatan sementara dalam pengiriman.

“Ini bisa memengaruhi dinamika pasar utama seperti harga, keandalan, dan strategi sumber pasokan,” ujar Ahmad Parveez, dikutip dari Reuters, Jumat (22/5/2026).

Ia mengatakan pembeli internasional kemungkinan akan mulai mendiversifikasi sumber pasokan untuk mengantisipasi risiko keterlambatan atau inefisiensi selama masa transisi kebijakan tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Malaysian Palm Oil Association (MPOA) Roslin Azmy Hassan juga menilai pasar global akan menghadapi tekanan ketidakpastian dalam jangka pendek.

Menurut dia, keterlambatan ekspor dan potensi fluktuasi harga menjadi perhatian utama pelaku industri.

Roslin mengatakan Malaysia berpotensi memperoleh keuntungan dari situasi tersebut karena dianggap memiliki kerangka ekspor yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

“Pembeli mungkin akan mencari pemasok yang lebih andal selama masa transisi kebijakan di Indonesia,” katanya.

Dikhawatirkan ubah mekanisme perdagangan sawit

Rencana sentralisasi ekspor juga dinilai dapat mengubah struktur perdagangan minyak sawit Indonesia yang selama ini berbasis mekanisme pasar.

Mantan Ketua MPOA M.R. Chandran mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memusatkan kekuatan penetapan harga pada entitas yang berafiliasi dengan negara. Kondisi itu dinilai dapat mengurangi transparansi dan meningkatkan pengaruh politik dalam perdagangan komersial.

“Mekanisme ekspor terpusat dapat merusak ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini,” ujar Chandran, dikutip dari Kontan.

Ia menilai Malaysia bisa memperoleh peluang tambahan apabila importir global mulai mencari alternatif pasokan dari negara dengan kebijakan yang dianggap lebih stabil.

Kekhawatiran terhadap gangguan pasokan juga muncul karena pasar minyak sawit global saat ini sudah menghadapi tekanan dari meningkatnya permintaan biodiesel dan dampak cuaca kering akibat El Nino terhadap produksi.

Wakil Presiden Patanjali Foods Aashish Acharya mengatakan pasar minyak sawit global sedang berusaha menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Menurut dia, kebijakan Indonesia berpotensi menambah ketidakpastian di pasar.

“Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar,” ujar Acharya.

Setelah pengumuman kebijakan tersebut, kontrak berjangka minyak sawit Malaysia sempat melonjak sekitar 2 persen sebelum kembali melemah. Pelaku pasar menilai sentralisasi ekspor berpotensi mengurangi fleksibilitas perdagangan dan mengubah pola distribusi global.

Pemerintah Indonesia sebut untuk perkuat pengawasan ekspor

Pemerintah Indonesia menyatakan kebijakan ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap sumber daya alam dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah juga ingin mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan komoditas ekspor.

Presiden Prabowo sebelumnya mengatakan Indonesia kehilangan ratusan miliar dollar AS selama puluhan tahun akibat lemahnya pengelolaan sumber daya alam dan praktik manipulasi harga ekspor.

Melalui kebijakan baru tersebut, ekspor komoditas utama nantinya akan dilakukan melalui perusahaan perdagangan yang dikendalikan negara di bawah Danantara.

Tahap transisi akan dimulai pada 1 Juni 2026, ketika eksportir diwajibkan melaporkan data perdagangan utama kepada pemerintah.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan pemerintah tetap akan menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan. Namun, harga ekspor akan ditinjau ulang agar sesuai dengan harga pasar global.

“Kami akan menghormati kontrak yang ada,” ujar Dony.

Meski demikian, pelaku industri menilai masih banyak ketidakjelasan mengenai implementasi teknis kebijakan tersebut, terutama terkait kontrak jangka panjang dan mekanisme perdagangan internasional.

Investor dan pasar keuangan ikut mencermati

Kekhawatiran juga datang dari sektor lain seperti batu bara dan nikel. Pelaku industri menilai perubahan sistem ekspor yang terlalu cepat dapat mengganggu hubungan dagang dan menurunkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Lembaga pemeringkat internasional seperti S&P dan Moody’s bahkan disebut memperingatkan bahwa kebijakan baru ini dapat memengaruhi kinerja ekspor dan meningkatkan risiko terhadap iklim investasi Indonesia.

Pasar keuangan Indonesia turut merespons negatif pengumuman tersebut. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level terendah tahun ini, sementara nilai tukar rupiah melemah.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia tetap melanjutkan berbagai kebijakan untuk memperkuat industri sawit nasional. Pada Mei 2026, pemerintah menetapkan harga referensi CPO sebesar 1.049,58 dollar AS per ton untuk penghitungan bea keluar dan pungutan ekspor sawit.

Kenaikan harga referensi tersebut membuat total pungutan ekspor dan bea keluar CPO mencapai 309,20 dollar AS per ton pada Mei 2026. Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan mendukung program peremajaan sawit dan pengembangan biodiesel nasional.

Malaysia sendiri melihat peluang untuk mempertahankan daya saing di pasar global di tengah perubahan kebijakan Indonesia. Negara itu merupakan produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.

Pelaku industri Malaysia menilai permintaan global terhadap minyak sawit akan tetap kuat. Namun, mereka mengingatkan pasar membutuhkan kepastian dan stabilitas pasokan untuk menjaga keseimbangan perdagangan minyak nabati dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang