REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alasan pemerintah memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) karena dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan hasil evaluasi, sejak kebijakan WFH diterapkan, penggunaan BBM jenis Pertalite tercatat turun hingga mendekati 9 persen pada April 2026.

“Kita evaluasi terkait WFH, dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/5/2026)

Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini resmi melanjutkan penerapan WFH untuk dua bulan ke depan. Terkait pelaksanaannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menerbitkan surat edaran baru mengenai perpanjangan WFH bagi ASN.

Hal serupa juga akan diikuti oleh Badan Pengaturan (BP) BUMN melalui surat edaran tersendiri. Sementara, untuk sektor swasta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bakal menerbitkan surat edaran terkait imbauan WFH.

Diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan ekonomi lanjutan, termasuk penerapan WFH selama dua bulan mendatang sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Menurutnya, penerapan WFH selama dua bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertama kali dalam dua tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate. Tak tanggung-tanggung, bank sentral langsung menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% dalam rapat dewan gubernur (RDG) edisi Mei 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan keputusan tersebut tak terlepas dari gejolak ketidakpastian global. Dia menjelaskan, eskalasi perang di Timur Tengah yang menyebabkan naiknya harga minyak dunia, tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat (AS), dan mengerek imbal hasil US Treasury.

Akibatnya, dolar AS semakin perkasa. Sebaliknya, terjadi arus modal keluar asing dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang melemahkan rupiah.

Sementara dari sisi domestik, sambungnya, kuartal kedua (April-Juni) secara historis merupakan periode dengan permintaan valuta asing (valas) tertinggi untuk keperluan ibadah haji, umrah, pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri, hingga pembagian dividen.

Perry juga menegaskan keputusan menaikkan BI Rate 50 bps pada bulan ini demi memitigasi ancaman imported inflation. Pelemahan kurs ditambah dengan tren kenaikan harga minyak dan komoditas global berisiko merembet pada lonjakan harga barang impor di dalam negeri, baik bahan baku maupun harga energi non-subsidi.

Di samping itu, Perry menyadari adanya kekhawatiran bahwa pengetatan kebijakan moneter ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan seperti yang tercermin dari teori kurva Phillips. Hanya saja, dia meyakini bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Bank Indonesia di tentang 4,9% hingga 5,7% masih aman tercapai.

"Jangan diartikan bahwa kalau moneternya pro-stabilitas, Bank Indonesia tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Enggak, Bank Indonesia tetap mendukung pertumbuhan ekonomi," tegas Perry dalam pengumuman hasil RDG Mei 2026, Rabu (20/5/2026).

Oleh sebab itu, demi memitigasi dampak negatid pengetatan suku bunga terhadap sektor riil, BI ingin memastikan ketersediaan likuiditas di perbankan.

Perry mengungkapkan, BI akan memberikan insentif likuiditas besar-besaran bagi bank yang rajin menyalurkan kredit dan mampu menekan suku bunganya. Untuk memaksimalkan itu, otoritas moneter melakukan relaksasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) mulai 1 Juli 2026.

BI memperluas cakupan perhitungan RIM yang dipatok pada batas 84% hingga 94%. Komponen kewajiban (funding) kini tak hanya dihitung dari Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan) tetapi juga dari penerbitan surat berharga konvensional dan syariah.

Begitu pula dari sisi penyaluran dana yang kini mencakup kredit dan pembelian surat berharga oleh bank. Bank yang memenuhi target ini akan diganjar tambahan insentif likuiditas sebesar 0,5% dari DPK.

Perry menjelaskan bank sentral juga telah meluncurkan pogram Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) yang akan menjadi wadah bertemu pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dunia usaha, hingga akademisi.

Lewat Pinisi, otoritas akan membedah tantangan supply dan demand kredit secara sektoral guna mencari solusi hambatan intermediasi di lapangan.

Stabilitas vs Pertumbuhan

Kalangan ekonom merespons positif keputusan BI menaikkan suku bunga acuan. Catatannya, terdapat risik perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek akibat keputusan tersebut.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai menyebut langkah BI sudah sangat tepat dan presisi untuk mengembalikan jangkar stabilitas rupiah.

"Ini bukan sekadar kenaikan suku bunga, ini adalah pernyataan bahwa policy anchor Indonesia masih dijaga," menurut Fakhrul dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, pasar kini memiliki jangkar baru. Rupiah diproyeksi akan menguat bertahap ke level Rp17.300 per dolar AS sebelum mencari titik keseimbangan baru di kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Kendati demikian, Fakhrul mengingatkan bahwa pekerjaan rumah belum usai. BI dinilai perlu mulai menurunkan suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) secara bertahap agar instrumen ini tidak terus-menerus menyedot likuiditas pasar obligasi negara yang pada akhirnya dapat menekan transmisi kebijakan.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menggarisbawahi bahwa kenaikan 50 bps ini adalah sinyal tegas bahwa tekanan pasar sudah tak lagi mempan dijawab hanya dengan instrumen intervensi valas.

Apalagi, rupiah sempat terperosok menyentuh rekor terlemahnya di level Rp17.760 per dolar AS seiring melonjaknya imbal hasil SBN 10 tahun dan meroketnya harga minyak dunia Brent di atas level USD100 per barel.

Meski efektif menahan ruang spekulasi terhadap depresiasi lebih lanjut, Josua mengingatkan ada ongkos riil yang harus dibayar dari sisi sektor riil.

"Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat menahan, terutama melalui kredit, konsumsi, investasi, properti, otomotif, dan UMKM. Namun, biaya tersebut lebih kecil dibandingkan risiko jika rupiah dibiarkan melemah tidak terkendali. Stabilitas adalah prasyarat pertumbuhan, bukan lawan dari pertumbuhan," ungkap Josua kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia pun merekomendasikan agar langkah pengetatan moneter ini dibarengi dengan disiplin fiskal dari pemerintah, percepatan belanja produktif, serta langkah mitigasi atas risiko lonjakan subsidi energi. Dengan demikian, sambungnya, pertumbuhan ekonomi dinilai masih mampu dijaga di atas level 5%.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai kebijakan BI yang ahead of the curve (mendahului kurva) dan antisipatif ini sangat krusial di tengah ekspektasi inflasi yang kian mendaki.

Menurutnya, respons sigap ini jelas memberikan sentimen positif bagi mata uang rupiah ke depan. Masalahnya, pekerjaan rumah terkait masalah struktural ekonomi domestik harus segera dibereskan agar daya tahan fundamental ekonomi semakin solid.

"Isu-isu lain terkait masalah struktural juga harus segera dibereskan," kata David kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pembentukan Badan Ekspor. Huda menduga terdapat praktik yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, terutama pihak yang memimpin badan tersebut.

“Praktik ini tidak berbeda jauh dengan praktik Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang memonopoli perdagangan cengkeh,” ujar Huda kepada Republika di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Akibatnya, lanjut Huda, pengusaha tidak memiliki daya tawar ketika menjual produk ke BPPC. Huda memprediksi badan ekspor nantinya juga dapat menjadi pembeli tunggal komoditas strategis sebelum diekspor.

“Harga bisa ditentukan dan produsen tidak mempunyai daya tawar kepada badan ekspor. Ini praktik monopsoni yang akan merusak pasar dan merugikan produsen,” ucap Huda.

Terlebih, sambung Huda, komoditas seperti CrudePalmOil (CPO) juga melibatkan produsen dari kalangan petani yang berpotensi paling terdampak tekanan harga. Bahkan, jika komoditas tersebut berskala besar dan Indonesia menjadi pemain utama ekspor, praktik ini bisa berkembang menjadi state monopoly yang menjadi pembeli tunggal sekaligus penjual dominan di pasar global.

Huda menambahkan memang terdapat peluang meningkatkan pendapatan negara karena praktik underinvoicing dapat ditekan. Namun, ia meragukan seluruh pengusaha melakukan praktik tersebut.

“Bagaimana nasib pengusaha yang sudah taat aturan? Apakah mereka layak diberikan sanksi kebijakan serupa? Ini yang seharusnya dilihat secara komprehensif oleh pemerintah,” kata Huda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai warga desa yang tidak menggunakan dolar AS disampaikan dalam konteks komunikasi yang lebih santai kepada masyarakat di pedesaan saat nilai tukar rupiah mengalami tekanan.

“Untuk menghibur rakyat saja waktu itu. Saya lihat konteksnya di perdesaan waktu itu, tidak apa-apa disampaikan seperti itu,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Menurut Purbaya, masyarakat tidak perlu salah memahami pernyataan Presiden. Ia menegaskan Presiden Prabowo memahami kondisi perekonomian nasional, termasuk dinamika nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp 17.600 per dolar AS.

Ia menjelaskan penjelasan teknis mengenai kondisi ekonomi makro, seperti dampak inflasi barang impor (imported inflation), tidak selalu mudah dipahami masyarakat awam apabila disampaikan secara langsung.

Purbaya juga meminta masyarakat tetap tenang karena kondisi fundamental ekonomi dan fiskal Indonesia dinilai masih terjaga dengan baik.

“Fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita juga baik. Besok saya akan menyampaikan penjelasan terkait APBN. Kondisi APBN kita tetap terjaga dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah saat ini menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah (government spending), tetapi juga mendorong peran sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan membawa doa khusus bagi perekonomian Indonesia saat menunaikan ibadah haji bulan ini. Ia berharap pertumbuhan ekonomi nasional terus menguat dan kesejahteraan masyarakat meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

“Doanya pertumbuhan ekonomi makin cepat. Doa supaya ekonomi bagus terus, makin kuat. Tiga tahun lagi kita kaya bareng-bareng,” ujar Purbaya dalam Bincang Bareng Media di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (6/5/2026) sore.

Purbaya mengatakan, rencananya akan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Mei 2026, meski jadwal tersebut masih menunggu kepastian. Saat ini ia mulai mempersiapkan diri, termasuk mengikuti pembekalan terkait tata cara ibadah haji.

“Nanti malam mau latihan, katanya mau dituntun gimana cara melakukan haji yang baik,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Purbaya menilai capaian tersebut menjadi sinyal ekonomi Indonesia mulai keluar dari tren pertumbuhan di kisaran lima persen. Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu mendekati enam persen hingga akhir tahun.

“Kalau saya bilang kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan lima persen. Sekarang 5,61 persen. Kita harapkan ke depan makin cepat,” katanya.

Ia juga meminta publik tetap optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional. Menurut dia, fundamental fiskal Indonesia masih cukup kuat dengan defisit APBN yang tetap dijaga di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Fiskal kita bagus, defisit terkendali. Dibanding banyak negara di Asia dan dunia, kita ini termasuk kuat,” ujar Purbaya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menyebut konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini. Daya beli masyarakat dinilai tetap terjaga, didukung momentum libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idulfitri.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” kata Amalia.

Konsumsi rumah tangga memberi andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni 2,94 persen. Selain itu, berbagai stimulus pemerintah seperti pemberian THR, diskon tiket transportasi, hingga stabilitas suku bunga turut menopang aktivitas belanja masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2025 yang sebesar 5,39 persen dan menjadi capaian kuartal pertama tertinggi sejak 2013.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal I-2026 mencapai Rp 6.187,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 3.447,7 triliun.

PEXELS/TOM FISK Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada awal tahun ini salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 salah satunya ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi nasional. Komponen ini tumbuh 5,52 persen (yoy) dan memberikan sumber pertumbuhan terbesar sebesar 2,94 persen terhadap PDB.

BPS mencatat, konsumsi rumah tangga mencakup lebih dari separuh struktur PDB Indonesia, yakni sebesar 54,36 persen.

Menurut Amalia, momentum hari besar keagamaan dan libur nasional seperti Nyepi dan Idul Fitri menjadi salah satu faktor yang mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan, peningkatan mobilitas masyarakat pada periode tersebut berdampak langsung pada sektor transportasi, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum.

Selain itu, konsumsi rumah tangga juga didukung berbagai stimulus pemerintah, seperti pemberian THR atau gaji ke-14, diskon tiket transportasi, serta stabilitas suku bunga.

SHUTTERSTOCK/NUMBER1411 Ilustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejumlah indikator memperlihatkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh 13,14 persen secara tahunan, sementara jumlah penumpang angkutan darat meningkat 20,20 persen.

Aktivitas ekonomi digital juga naik, tercermin dari pertumbuhan transaksi e-retail dan marketplace serta meningkatnya transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit.

Belanja pemerintah dan MBG jadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026

Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 21,81 persen (yoy).

BPS menyebutkan, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah menjadi yang tumbuh paling tinggi di antara seluruh komponen pengeluaran.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan, kenaikan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui pembayaran gaji ke-14 atau THR dan belanja program prioritas pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi 21,81 persen (yoy) didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG),” tulis BI dalam keterangannya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi belanja negara hingga kuartal I-2026 mencapai Rp 815 triliun atau 21,2 persen dari APBN. Pelaksanaan program MBG hingga Maret 2026 juga telah mencapai Rp 51 triliun.

Pemerintah menyebut berbagai stimulus dan kebijakan yang dijalankan pada awal tahun mampu menjadi bantalan terhadap gejolak global. Salah satunya melalui program diskon tarif transportasi Idul Fitri 2026 yang mendorong peningkatan jumlah penumpang.

KOMPAS.COM/DOK PT KAI DAOP 5 PURWOKERTO Ilustrasi kereta api di Stasiun Purwokerto, Jawa Tengah.

Kemenko Perekonomian mencatat, jumlah penumpang kereta api ekonomi tumbuh 7,6 persen secara tahunan, angkutan laut naik 2,56 persen, dan angkutan penyeberangan meningkat 13,7 persen. Program tersebut didukung realisasi subsidi APBN sebesar Rp 169 miliar.

Selain itu, pemerintah mencatat penyaluran sejumlah kredit program juga meningkat hingga kuartal I-2026.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar Rp 96,18 triliun atau 34,41 persen dari target, Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebesar Rp 55,92 miliar atau 23,19 persen, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 82,93 miliar atau 15,09 persen, serta Kredit Program Perumahan mencapai Rp 14,92 triliun atau 42,89 persen dari target.

Pemerintah soroti ketahanan ekonomi dan perbaikan sosial

Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 mencerminkan fundamental ekonomi domestik yang tetap kuat di tengah dinamika global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, pertumbuhan 5,61 persen itu melampaui sebagian besar negara G20 seperti China dan Korea Selatan, serta berada di atas proyeksi berbagai lembaga internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah indikator ekonomi terkini juga menunjukkan prospek positif.

“Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42 persen, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1 persen. Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen di angka 122,9, kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 miliar dollar AS dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55 persen secara yoy, dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49 persen secara yoy juga,” ujar Airlangga.

Selain indikator ekonomi, pemerintah juga menyoroti perkembangan indikator sosial. Kemenko Perekonomian mencatat penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, sehingga total penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang.

ANTARA FOTO/Ika Maryani Pengunjung mencari informasi tentang lowongan kerja pada Jakarta Utara Job Festival 2025 di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Jakarta, Selasa (14/10/2025). Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudin Nakertransgi) Jakarta Utara menggelar bursa kerja dengan menghadirkan 38 perusahaan dari beragam sektor industri untuk memperluas akses lapangan kerja dan menekan angka pengangguran.

Pada periode yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 4,76 persen menjadi 4,68 persen. Tingkat kemiskinan juga disebut turun menjadi 8,25 persen pada September 2025, sedangkan rasio gini menurun menjadi 0,363.

Investasi tumbuh, efek berganda dinilai masih terbatas

Di sisi investasi, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 5,96 persen secara tahunan. BPS menyebutkan, pertumbuhan investasi didorong oleh investasi pemerintah dan swasta.

Bank Indonesia menambahkan, investasi terutama didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta mesin dan perlengkapan.

Sementara itu, ekspor barang dan jasa tumbuh 0,90 persen secara tahunan, sedangkan impor tumbuh lebih tinggi sebesar 7,18 persen.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan, pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Pertumbuhan impor yang mencapai 7,18 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibanding ekspor yang hanya 0,90 persen secara tahunan, menunjukkan ekspansi ekonomi saat ini juga meningkatkan kebutuhan valuta asing dan memperbesar tekanan eksternal,” kata Liza.

Menurut dia, pasar melihat lebih dari sekadar angka pertumbuhan ekonomi secara headline. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya growth without depth, yakni pertumbuhan yang terlihat kuat secara angka tetapi belum sepenuhnya berkualitas dan berkelanjutan.

“Validasi nyata dari jargon pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan harus tercermin pada indikator riil yang berkualitas seperti kenaikan upah riil, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta penguatan konsumsi non-subsidi dan tabungan masyarakat bawah,” ucap Liza.

Freepik Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Ia juga menilai, angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen lebih banyak ditopang stimulus fiskal dan proyek tahap awal.

“Tanpa perbaikan indikator-indikator tersebut, angka 5,61 persen lebih tepat dibaca sebagai pertumbuhan berbasis stimulus fiskal dan proyek tahap awal, bukan perbaikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan,” kata dia.

Lonjakan MBG dan proyek hilirisasi angkat aktivitas ekonomi

Menurut Liza, komposisi pertumbuhan ekonomi saat ini menunjukkan ketergantungan kuat pada dorongan fiskal dan program pemerintah.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, tetapi lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen menjadi faktor pembeda utama dibandingkan tahun sebelumnya.

“Didorong oleh percepatan belanja negara, distribusi THR, serta implementasi program prioritas dalam skala besar,” imbuh dia.

Liza mengatakan, salah satu pendorong paling agresif datang dari program MBG yang secara statistik menciptakan lonjakan aktivitas ekonomi signifikan.

Dalam kurun satu tahun, skala program disebut melonjak dari 900 dapur pada kuartal I-2025 menjadi 26.066 dapur pada kuartal I-2026. Volume produksi naik dari 2,5 juta menjadi 60 juta porsi per hari.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat juga meningkat dari 45.000 menjadi 1,3 juta orang, sementara perputaran uang harian melonjak dari Rp 37,5 miliar menjadi sekitar Rp 900 miliar per hari.

“Hal ini mencerminkan ekspansi lebih dari 2.400 persen secara tahunan. Namun demikian, dampak ekonomi dari lonjakan ini masih sangat terkonsentrasi pada rantai pasok tertentu, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat secara luas,” ujar Liza.

THINKSTOCKS Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi investasi, Liza menilai pertumbuhan PMTB juga ditopang proyek hilirisasi dan investasi besar seperti Danantara.

Pada kuartal I-2026, tercatat 13 proyek hilirisasi memasuki tahap groundbreaking sejak 6 Februari 2026 dengan nilai investasi sekitar 7 miliar dollar AS atau hampir Rp 120 triliun.

Namun demikian, serapan tenaga kerja langsung masih berada di kisaran 6.000 orang.

“Hal ini menunjukkan kontribusi terhadap GDP sudah mulai tercatat secara akuntansi, namun efek multiplier terhadap ekonomi riil masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya terasa,” ungkap Liza.

Industri manufaktur tumbuh, tapi tekanan belum mereda

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat, tetapi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat riil.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pertumbuhan 5,61 persen merupakan capaian kuartal pertama tertinggi sejak 2013 dan menjadi capaian kuartalan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir.

“Ini menunjukkan secara headline growth ekonomi Indonesia masih cukup resilien, terutama ditopang oleh permintaan domestik,” tutur Shinta.

Namun, ia menilai transmisi pertumbuhan ekonomi ke aktivitas bisnis belum merata.

“Dunia usaha menghadapi situasi asymmetric impact of growth, di mana pertumbuhan tetap terjadi tetapi manfaatnya belum terdistribusi merata, sementara tekanan biaya meningkat,” kata dia.

shutterstock.com Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

Menurut Shinta, pelemahan nilai tukar rupiah dari kisaran Rp 16.800 per dollar AS di awal tahun hingga sekitar Rp 17.400 per dollar AS telah meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Kondisi tersebut, kata dia, menekan margin usaha dan membatasi ekspansi dunia usaha.

Di sisi lain, sektor pertambangan justru mengalami kontraksi sebesar 2,14 persen secara tahunan. Liza menyebut kondisi itu mengindikasikan adanya tekanan dari sisi produksi akibat pembatasan RKAB dan transisi kebijakan hilirisasi serta bea keluar.

“Hal ini memperlihatkan bahwa sektor berbasis ekspor belum berkontribusi optimal dalam menopang pertumbuhan kali ini, bahkan di kala harga komoditas sudah mulai bullish,” ucap dia.

Rupiah tertekan di tengah gejolak global

Tekanan terhadap rupiah juga terlihat di pasar keuangan. Berdasarkan pantauan Kompas.com, hingga pukul 12.17 WIB, Rabu (6/5/2026), rupiah berada di level Rp 17.406 per dollar AS atau menguat 18 poin dibanding penutupan sebelumnya.

Sebelumnya, rupiah berada di posisi Rp 17.424 per dollar AS saat penutupan perdagangan Selasa (5/5/2026). Pada perdagangan pagi, mata uang Garuda sempat menguat 0,24 persen ke level Rp 17.383 per dollar AS.

Analis mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Menurut Ibrahim, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat pada awal pekan. Situasi tersebut meningkatkan risiko gangguan pasokan energi global.

Shutterstock/Travis182 Ilustrasi rupiah.

“Militer AS mengatakan telah menghancurkan enam kapal serang kecil Iran selama pertempuran di selat tersebut. Ketegangan meningkat lebih lanjut setelah serangan Iran menargetkan infrastruktur di Uni Emirat Arab, termasuk terminal minyak di pelabuhan Fujairah,” tutur Ibrahim.

Di sisi lain, BI menilai rupiah masih relatif tahan dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin G. Hutapea mengatakan, pergerakan rupiah masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market.

“Pergerakan rupiah masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya,” ujar Erwin.

Pemerintah siapkan paket lanjutan jaga pertumbuhan ekonomi Indonesia

Pemerintah menyatakan akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 melalui sejumlah kebijakan lanjutan.

Airlangga mengatakan, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen sekaligus menjadi bantalan terhadap gejolak ekonomi global.

“Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga dan melanjutkan momentum pencapaian target pertumbuhan sepanjang 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi buffer gejolak ekonomi global,” ujar Airlangga.

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, antara lain penyaluran gaji ke-13 ASN dengan target sekitar Rp 55 triliun, akselerasi bantuan pangan April-Juni 2026 bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta keberlanjutan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp 356,8 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mendorong revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp 13,4 triliun, implementasi program tiga juta rumah melalui skema FLPP dengan alokasi Rp 37,1 triliun, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp 8,9 triliun, serta Kredit Program Perumahan dengan plafon Rp 34,8 triliun.

Pemerintah juga akan menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026 dan mengakselerasi program energi baru terbarukan (EBT).

Kemenko Perekonomian juga menyebut pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Pada pertemuan perdana satgas tersebut, pemerintah menyepakati sejumlah kebijakan strategis, antara lain penurunan bea masuk impor LPG menjadi nol persen melalui skema selektif, penurunan sementara bea masuk bahan baku plastik menjadi nol persen selama enam bulan, reformasi perizinan impor, hingga peninjauan kembali penerapan SNI dengan penetapan SLA yang lebih terukur. (Penulis: Agustinus Rangga Respati, Debrinata Rizky | Editor: Erlangga Djumena, Teuku Muhammad Valdy Arief)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menegaskan, kondisi perekonomian di Indonesia masih sangat solid di tengah konflik geopolitik yang saat ini tengah memanas.

"Di tengah gejolak ini Indonesia relatif ekonominya masih solid, bahkan Managing Director IMF mengatakan dalam spring meeting Indonesia adalah bright spot di Indo-Pasific," kata Airlangga dalam sambutannya dalam HUT Persaja ke 75 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan, perekonomian global di tahun 2026, diproyeksikan melambat. Konflik Timur Tengah masih menjadi risiko utama, di mana harga minyak bergerak dari 90-120 dan per kemarin harganya sekitar WTI di level 101 dollar perbarel sedangkan brent 108.

"Secara year to date itu berubahnya sebesar 77 persen, namun Indonesia berdasarkan data dari Bloomberg potensi risiko untuk resesi untuk di Indonesia dibandingkan negara lain lebih kecil," katanya.

"Jadi Indonesia diperkirakan hanya 5 persen sedangkan Amerika maupun Kanada itu di atas 30 persen, demikian pula Jepang dan China," lanjutnya.

Dia melanjutkan, di tengah gejolak ini Indonesia relatif ekonominya masih solid, bahkan Managing Director IMF mengatakan dalam spring meeting Indonesia adalah bright spot di Indo-Pasific.

Asian Development Bank juga mengatakan pertumbuhan Indonesia diperkirakan di tahun 2026 tetap di atas 5 persen, dikatakan 5,2 persen.

"JP Morgan juga mengatakan Indonesia adalah negara ke 2 yang paling tahan krisis, yang pertama adalah Afrika Selatan. Jadi, ini ditopang oleh produksi batubara yang digunakan dalam negeri, kemudian gas, dan kemampuan kita untuk mendorong renewable energy," kata dia.

Dia menerangkan, ekonomi Indonesia ini di kuartal ke 2, inflasinya masih rendah 2,42 persen, Indeks Keyakinan Konsumen di level 122,9, lalu neraca dagang sampai Maret positif 3,32 miliar.

Angka itu surplus selama 71 bulan berturut-turut, sehingga Indonesia masih solid.

"Kemudian kredit tumbuh di 9,49 persen kemudian situasi yang menjadi perhatian adalah rupiah melemah, tapi melemah rupiah itu tidak hanya Indonesia, tapi berbagai negara lain juga melemah akibat perang ini," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 apabila dibandingkan dengan triwulan I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% YoY.

"[Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] lebih besar atau sama dengan 5,5%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan "bagus". Apalagi, dia melihat orang masih ramai berbelanja ketika mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta yang dinilai sebagai tanda daya beli masyarakat masih baik.

Di samping itu, bendahara negara itu menilai apabila angkanya sedikit menurun dari realisasi kuartal IV/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap impresif mengingatkan gejolak ekonomi dunia.

"Walaupun, let's say, lambat sedikit, atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,3% YoY. Angka itu sedikit termoderasi secara kuartalan (5,39%) meski masih lebih tinggi secara tahunan (4,87%).

"Beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti Intrabel [BCA Consumer Spending Index] serta penjualan mobil dan motor, lebih disebabkan oleh hari kerja yang lebih sedikit. Namun, konsumsi selama ramadan dan lebaran lebih baik dibandingkan tahun lalu," ujar David kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meramalkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,44% YoY.

"Angka ini menunjukkan akselerasi dibandingkan periode sebelumnya dan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi," ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Proyeksi lebih tinggi disampaikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan pertumbuhan 5.48% YoY pada kuartal I/2026 (angka tengah rentang estimasi 5,46%–5,50%).

Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi faktor musiman karena adanya periode Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri pada kuartal pertama tahun ini. Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga meningkatkan pendapatan bersih masyarakat.

"Kombinasi dari berbagai faktor ini dengan efek basis rendah (low-base effect) dari pertumbuhan PDB di kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi," jelas Teuku dalam keterangannya, dikutip Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 apabila dibandingkan dengan triwulan I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% YoY.

"[Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] lebih besar atau sama dengan 5,5%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan "bagus". Apalagi, dia melihat orang masih ramai berbelanja ketika mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta yang dinilai sebagai tanda daya beli masyarakat masih baik.

Di samping itu, bendahara negara itu menilai apabila angkanya sedikit menurun dari realisasi kuartal IV/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap impresif mengingatkan gejolak ekonomi dunia.

"Walaupun, let's say, lambat sedikit, atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,3% YoY. Angka itu sedikit termoderasi secara kuartalan (5,39%) meski masih lebih tinggi secara tahunan (4,87%).

"Beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti Intrabel [BCA Consumer Spending Index] serta penjualan mobil dan motor, lebih disebabkan oleh hari kerja yang lebih sedikit. Namun, konsumsi selama ramadan dan lebaran lebih baik dibandingkan tahun lalu," ujar David kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meramalkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,44% YoY.

"Angka ini menunjukkan akselerasi dibandingkan periode sebelumnya dan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi," ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Proyeksi lebih tinggi disampaikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan pertumbuhan 5.48% YoY pada kuartal I/2026 (angka tengah rentang estimasi 5,46%–5,50%).

Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi faktor musiman karena adanya periode Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri pada kuartal pertama tahun ini. Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga meningkatkan pendapatan bersih masyarakat.

"Kombinasi dari berbagai faktor ini dengan efek basis rendah (low-base effect) dari pertumbuhan PDB di kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi," jelas Teuku dalam keterangannya, dikutip Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 apabila dibandingkan dengan triwulan I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% YoY.

"[Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] lebih besar atau sama dengan 5,5%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan "bagus". Apalagi, dia melihat orang masih ramai berbelanja ketika mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta yang dinilai sebagai tanda daya beli masyarakat masih baik.

Di samping itu, bendahara negara itu menilai apabila angkanya sedikit menurun dari realisasi kuartal IV/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap impresif mengingatkan gejolak ekonomi dunia.

"Walaupun, let's say, lambat sedikit, atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,3% YoY. Angka itu sedikit termoderasi secara kuartalan (5,39%) meski masih lebih tinggi secara tahunan (4,87%).

"Beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti Intrabel [BCA Consumer Spending Index] serta penjualan mobil dan motor, lebih disebabkan oleh hari kerja yang lebih sedikit. Namun, konsumsi selama ramadan dan lebaran lebih baik dibandingkan tahun lalu," ujar David kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meramalkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,44% YoY.

"Angka ini menunjukkan akselerasi dibandingkan periode sebelumnya dan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi," ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Proyeksi lebih tinggi disampaikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan pertumbuhan 5.48% YoY pada kuartal I/2026 (angka tengah rentang estimasi 5,46%–5,50%).

Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi faktor musiman karena adanya periode Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri pada kuartal pertama tahun ini. Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga meningkatkan pendapatan bersih masyarakat.

"Kombinasi dari berbagai faktor ini dengan efek basis rendah (low-base effect) dari pertumbuhan PDB di kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi," jelas Teuku dalam keterangannya, dikutip Senin (4/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Abdul Manap Pulungan, menilai tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak hanya berasal dari faktor moneter, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural yang lebih luas. Manap mengatakan kondisi saat ini menunjukkan menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik.

“Masalah rupiah ini bukan hanya dari sisi moneter. Banyak hal, misalnya masalah fiskal yang berat, masalah ketahanan energi, yang pada akhirnya membuat investor menilai ini bukan waktu yang tepat untuk mengoleksi portofolio di dalam negeri Indonesia," ujar Manap dalam diskusi bertajuk "2 Bulan Perang Israel-AS vs Iran: Waspada Dampak ke Perekonomian!" di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Manap menjelaskan pelemahan rupiah diperparah oleh arus keluar modal asing yang terus terjadi. Ia menyebut investor mulai melepas portofolionya di pasar domestik sehingga tekanan terhadap rupiah semakin dalam.

“Ini juga menjadi sinyal bagi pemerintah, persoalan tingkat kepercayaan investor global terhadap Indonesia sedang menurun, yang terlihat dari bagaimana investor melepas portofolio di dalam negeri yang menyebabkan rupiah semakin terpuruk,” sambungnya.

Menurut Manap, kondisi sektor keuangan saat ini juga tidak mendukung masuknya aliran modal. Jika sebelumnya terdapat tiga sumber utama capital inflow, yakni saham, SRBI, dan SBN, kini hanya SBN yang masih relatif bertahan.

"Sekarang yang masih positif SBN, SRBI dan saham justru sedang melemah, jadi tidak menentu," ucap Manap.

Dalam situasi tersebut, Manap menekankan pentingnya langkah koordinatif lintas sektor. Ia menyebut intervensi pasar saja tidak cukup untuk menahan tekanan rupiah.

“Salah satunya yang perlu dilakukan setelah intervensi di pasar memang bagaimana nanti BI, Kementerian Keuangan, atau KSSK itu bisa memberikan sinyal positif, tetapi positif yang benar-benar konkret, bukan hanya narasi,” tegas Manap.

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan jika dirinya fokus menjaga perekonomian Indonesia.

Jika perekonomian baik, maka Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ikut terkerek naik.

Harapannya, pada tahun 2026 IHSG tembus 10.000.

"Kalau ekonominya bagus, nanti (IHSG) naik cepat. Makanya fokus saya adalah jaga itu (ekonomi), bukan jaga IHSG. Karena IHSG akan menyesuaikan secara otomatis ke fundamental ekonominya,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Sabtu (25/4/2026).

Pada Jumat, (24/4/2026) sore, IHSG ditutup melemah 249,12 poin atau 3,38 persen ke posisi 7.129,49. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 25,12 poin atau 3,51 persen ke posisi 690,76.

Pelemahan terjadi karena volatilitas IHSG kena sentimen negatif perekonomian global yang cenderung tak pasti.

Namun, Purbaya optimis fundamental perekonomian nasional akan menguat seiring berjalannya waktu.

Kelola anggaran negara

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan jika pemerintah mulai mengelola secara cermat anggaran hingga pendapatan negara.

Pengelolaan pajak, program pemerintah, serta kebijakan fiskal menjadi fokus utamanya.

"Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Kemenkeu akan memonitor segala program yang dinilai cuma setengah jalan, ruang inefisiensi, hingga kebocoran penerimaan.

Jika menemukan indikasi-indikasi tersebut, Purbaya langsung ambil tindakan tegas.

"Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita nggak ada ruang atau untuk bermain-main lagi segala kemewahan di mana ada peluang yang kita bisa buat," jelas Purbaya.

Presiden Prabowo mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kemenkeu. Bahkan, ada satgas dibentuk untuk mengawasi percepatan pembangunan.

"Pak Presiden sudah mengeluarkan kepres yang percepatan pembangunan itu. Itu kan semua diawasi nanti di satu satgas," ujar Purbaya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Menkeu Jelaskan Maksud “Survival Mode”, Pemerintah Perketat Pajak dan Belanja"