IDXChannel - Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BLU BPDP), atau dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode 1–31 Mei 2026 ditetapkan sebesar USD1.049,58 per Metrik Ton (MT).

Nilai tersebut naik sebesar USD59,95 atau 6,06 persen dari HR CPO periode 1–30 April 2026, yang tercatat sebesar USD989,63 per MT.

“HR CPO Mei 2026 naik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku, maka untuk periode Mei 2026, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD178 per metrik ton (MT) dan PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode Mei 2026, yaitu USD131,1978 per MT,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana dalam keterangan tertulis, Minggu (3/5/2026).

BK CPO untuk periode Mei 2026 merujuk pada “Kolom Angka 9 Lampiran Huruf C PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025”. Kemudian, PE CPO untuk periode Mei 2026 merujuk pada “Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026”.

Sementara itu, Tommy mengatakan, penetapan HR CPO diperoleh dari rata-rata harga periode 20 Maret—19 April 2026 pada Bursa CPO Indonesia sebesar USD955,79 per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar USD1.143,37 per MT, dan Harga Port CPO Rotterdam sebesar USD1.475,07 per MT.

“HR CPO naik karena ada kenaikan permintaan, sementara produksinya turun akibat libur Idulfitri. Selain itu, naiknya harga minyak mentah yang akibat situasi geopolitik di Timur Tengah turut memicu kenaikan HR CPO,” kata Tommy.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, jika selisih harga rata-rata dari tiga sumber harga melebihi USD40, HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan terdekat dari median.

“Maka, HR CPO bersumber dari Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, HR CPO ditetapkan sebesar USD1.049,58 per MT,” kata Tommy.

Selanjutnya, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan neto ≤ 25 kg dikenakan BK sebesar USD48 per MT. Penetapan tersebut tercantum dalam “Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1029 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg”.

Kemudian, HR biji kakao periode Mei 2026 ditetapkan sebesar USD3.268,68 per MT, meningkat 2,45 persen atau sebesar USD78,05 dari periode sebelumnya. Imbasnya, Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Mei 2026 naik menjadi USD2.963 per MT, naik USD77 atau 2,66 persen dari periode sebelumnya.

“HR dan HPE biji kakao naik karena adanya peningkatan permintaan yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi. Selain itu, kekhawatiran kekurangan suplai ikut memicu kenaikan HR dan HPE biji kakao,” ujar Tommy.

Penetapan BK Biji Kakao periode Mei 2026 merujuk pada “Kolom Angka 3 Lampiran Huruf B PMK Nomor 38 Tahun 2024 jo. PMK Nomor 68 Tahun 2025”, yakni sebesar 5 persen. Sementara itu, PE Biji Kakao periode tersebut merujuk pada “Lampiran Huruf C PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo. PMK Nomor 9 Tahun 2026”, yakni sebesar 5 persen.

Di sisi lain, Tommy menyampaikan, HPE komoditas produk pertanian dan kehutanan lainnya untuk periode Mei 2026 tidak berubah dari periode sebelumnya.

“Komoditas lainnya seperti HPE produk kulit, kayu, dan getah pinus periode Mei 2026 masih sama dengan periode April 2026,” tutur Tommy.

Penetapan HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE produk kulit, HPE produk kayu, dan HPE getah pinus tercantum dalam “Kepmendag Nomor 1028 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan tarif layanan Badan Layanan Umum”.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT PP London Sumatra Indonesia Tbk atau Lonsum (LSIP) mencatat kinerja yang stabil pada kuartal I-2026. Perusahaan perkebunan sawit milik taipan Anthoni Salim itu membukukan laba bersih sebesar Rp394 miliar dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp391 miliar.

Dalam ikhtisar kinerja keuangan yang dikutip Sabtu (2/5/2026), penjualan Lonsum dalam tiga bulan mencapai Rp1,33 triliun, tumbuh 3 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini seiring kenaikan volume penjualan produk sawit yang menyumbang hingga 96 persen dari total penjualan.

Namun, kenaikan beban pokok pendapatan membuat laba bruto tergerus 15 persen menjadi Rp425 miliar. Margin laba bruto turun dari 39 persen menjadi 32 persen.

Laba usaha perseroan turun 4 persen menjadi Rp394 miliar dengan margin turun dari 32 persen menjadi 30 persen. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp394 miliar, naik tipis 1 persen.

EBITDA Lonsum tercatat turun 13 persen menjadi Rp496 miliar dari sebelumnya 573 miliar. Margin EBITDA juga turun dari 44 persen menjadi 37 persen.

Sementara posisi keuangan perseroan cukup kuat dengan aset Rp15,8 triliun di mana Rp7,8 triliun bebentuk kas dan setara kas. Liabilitas turun menjadi Rp1,42 triliun, sedangkan ekuitas meningkat menajdi Rp14,4 triliun.

Secara operasional, Lonsum mencatat penurunan produksi tandan buah segar (TBS) sebesar 3 persen menjadi 243 ribu ton. Produksi CPO relatif stabil di angka 65 ribu ton, sedangkan Oil Extration Rate (OER) naik dari 21,6 persen menjadi 22,4 persen.

Penjualan CPO mencapai 73 ribu ton, naik 12 persen dibandingkan kuartal I-2025 yang sebesar 65 ribu ton. Sementara penjualan produk PK, PKO, dan PKE stabil di kisaran 19 ribu ton.

Hingga 31 Maret 2026, Lonsum mengoperasikan 111.150 hektare (ha) perkebunan dengan rincian 90,9 ribu merupakan perkebunan sawit, 16,2 ribu karet, dan 3,9 ribu tanaman lain.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penguasaan kembali 8 juta hektare lahan perkebunan di kawasan hutan pada 2026.

Penguasaan kembali lahan perkebunan sawit maupun tambang ini dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang sampai April 2026 lalu telah menguasai kembali 5,8 juta hektare lahan.

Pada acara Perayaan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026), Prabowo menyebut telah memelajari sederet data terkait dengan banyaknya kekayaan Indonesia yang dicuri.

"Percayalah negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Dia, mereka bikin, mereka bikin kebun tanpa izin. Banyak bikin tambang tanpa izin. Aku sudah ambil alih itu semua, saudara-saudara sekalian," terangnya kepada para buruh yang hadir di acara May Day itu di Monas, Jakarta, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah melalui Satgas PKH telah menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare lahan yang tidak patuh membayar pajak maupun melakukan kegiatan ilegal di hutan.

Dia berencana satgas akan menguasai kembali total 8 juta hektare lahan sampai akhir tahun ini.

"Perhitungan saya sampai akhir 2026 kami akan kuasai kembali 8 juta hektare, dan kami sudah tutup ribuan tambang ilegal. Ribuan. Dan ini kami akan kelola dan ini nanti akan kami kuasai semua dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Adapun total 5,8 juta hektare lahan perkebunan di kawasan hutan dimaksud merupakan akumulasi penguasaan kembali oleh Satgas PKH sejak Februari 2025.

Dari hasil penguasaan kembali itu, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan pada tahap VI kepada Kementerian Kehutanan dengan lahan kawasan hutan yang berupa kawasan hutan konservasi seluas 254.780,12 hektare.

Selain itu, diserahkan ke Kementerian Keuangan yang kemudian diserahkan ke BPI Danantara dan bermuara ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) berupa dengan total luasan 30.543,40 hektare.

Bisnis.com,JAKARTA — Implementasi mandatory biodiesel B50 yang bakal digeber pemerintah mulai Juli 2026 berpotensi menjadi pedang bermata dua.

Di satu sisi memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, di sisi lain memicu tekanan terhadap pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berisiko mengerek harga minyak goreng di dalam negeri, terutama saat produksi sawit masih stagnan dan pasar global bergejolak.

Penerapan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Adapun, uji coba penggunaan B50 telah berlangsung hampir 6 bulan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kapal, hingga truk, dan hingga kini masih terus berjalan. Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan implementasi B50 mulai berlaku pada 1 Juli mendatang sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi alternatif di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, dampak B50 terhadap harga minyak goreng sangat bergantung pada produktivitas sawit nasional.

Menurutnya, jika produktivitas meningkat, kekhawatiran terhadap kenaikan harga dapat diminimalkan. Terlebih, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendongkrak produktivitas sawit dengan mendatangkan serangga penyerbuk dari Tanzania.

“Kalau misalnya produktivitasnya meningkat seharusnya kita tidak perlu mengkhawatirkan karena kan sawit ini kan sebagian kecil saja yang jadi minyak goreng, sebagian lainnya itu juga menjadi kosmetik, menjadi sabun, odol, dan segala macam, ditambah lagi dengan kebutuhan energi,” kata Iqbal saat ditemui di sela-sela rapat koordinasi nasional (rakornas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Jurus Dongkrak Produksi Sawit

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, industri sawit selama lebih dari 4 dekade telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, mulai dari penyumbang devisa hingga penyerap tenaga kerja jutaan orang.

Dia menjelaskan, kontribusi devisa sawit tetap besar meski sempat berfluktuasi. Setelah mencetak rekor ekspor US$39 miliar pada 2022, nilainya turun menjadi US$30 miliar pada 2023 dan kembali melemah ke US$27,76 miliar pada 2024, sebelum meningkat lagi menjadi US$35,9 miliar pada 2025.

Di tengah tekanan global, Eddy menilai industri sawit tetap menjadi penopang neraca perdagangan Indonesia, bahkan program mandatory biodiesel turut berkontribusi terhadap penghematan devisa

“Dengan adanya devisa sawit yang tinggi tersebut, menjadi neraca perdagangan RI tetap positif. Bahkan, melalui penerapan B35 pada tahun 2023, Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar Rp120 triliun. Tahun 2024 sebesar Rp124 triliun dan penerapan B40 pada tahun 2025, Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar Rp133 triliun,” kata Eddy dalam acara Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki, Rabu (29/4/2026).

Namun demikian, dia mengakui industri sawit menghadapi tantangan serius, terutama stagnasi produksi dalam 5 tahun terakhir di tengah lonjakan kebutuhan untuk pangan dan energi.

Guna mendongkrak produksi, Gapki bersama pemerintah dan lembaga riset mendatangkan tiga spesies serangga penyerbuk dari Tanzania yang telah melalui proses karantina panjang dan resmi dilepas. Selain itu, sumber daya genetik baru juga dihadirkan guna mendukung pengembangan bibit unggul yang lebih produktif.

Di sisi lain, Eddy menyebut, implementasi B50 berpotensi menambah kebutuhan CPO sekitar 1,5–1,7 juta ton tahun ini dan hingga 3–3,5 juta ton dalam setahun. Meski produksi dinilai masih mencukupi, kondisi stagnasi membuat Indonesia berisiko tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan ekspor.

Untuk itu, dia menegaskan kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas sehingga peningkatan produktivitas dan produksi menjadi keharusan, terutama melalui percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) yang selama ini berjalan lambat.

Eddy menambahkan, produksi sawit sempat meningkat tipis didorong faktor cuaca yang mendukung serta hasil replanting perusahaan yang mulai panen. Namun, percepatan PSR dinilai mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dari peningkatan permintaan global. Menurutnya, tingginya kebutuhan dunia terhadap sawit harus diimbangi dengan peningkatan produksi dan produktivitas dalam negeri.

Di tengah itu, Gapki memperkirakan produksi CPO tahun ini berpotensi tidak tumbuh signifikan, bahkan bisa menurun akibat kombinasi cuaca ekstrem seperti El Nino dan lonjakan harga pupuk hingga 30%. Meski tren normalnya produksi masih bisa naik sekitar 1 juta ton, risiko kekeringan dan berkurangnya pemupukan oleh petani dapat menekan output hingga turun 1–2 juta ton, dengan dampak yang diperkirakan lebih besar pada tahun berikutnya.

Di samping itu, Eddy juga mengingatkan potensi gejolak harga global apabila implementasi B50 mendorong kenaikan harga minyak sawit.

“Minyak sawit kalau terjadi kenaikan harga dan lebih tinggi dari minyak nabati lainnya, seperti tahun 2024, yang terjadi bukan peningkatan ekspor, malah justru turun. Kenapa? Mereka menggantikan dengan minyak nabati lain,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak berbalik menekan harga domestik akibat kelebihan pasokan. Meski demikian, dia memastikan pasokan dalam negeri tetap aman. Namun, dia mengakui ekspor berpotensi terkoreksi apabila permintaan global meningkat di tengah keterbatasan produksi.

“Yang nanti yang tidak bisa dipenuhi adalah itu kalau terjadi kenaikan negara-negara importir permintaan naik, belum tentu bisa dipenuhi,” imbuhnya.

Kerek Harga CPO

Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan,implementasi mandatory B50 tidak serta-merta mengganggu ketersediaan CPO, melainkan menyimpan risiko pada sisi distribusi dan dinamika pasar.

Faisal mengatakan, secara umum kapasitas produksi CPO Indonesia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor, domestik, termasuk tambahan permintaan dari program B50. Namun, dia mengingatkan adanya sejumlah faktor yang perlu diantisipasi, terutama jika terjadi lonjakan permintaan dari negara importir.

Menurutnya, peningkatan serapan domestik akibat B50 berpotensi mendorong pergeseran alokasi pasokan dari ekspor ke dalam negeri. Kondisi ini dapat mengurangi suplai di pasar global, yang pada akhirnya berisiko mendorong kenaikan harga CPO, setidaknya dalam jangka pendek. Di sisi lain, kekurangan pasokan tersebut juga bisa diisi oleh negara pesaing Indonesia di pasar internasional.

“Supplydi pasar internasional itu bisa jadi berkurang karena Indonesia adalah pemain terbesar dalam industri CPO global dan kalau diasupply-nya berkurang, maka akan menaikkan harga paling tidak dalam jangka pendek,” ujar Faisal kepadaBisnis, Kamis (30/4/2026).

Di sisi lain, Faisal menyoroti struktur industri sawit yang mayoritas dikuasai swasta, berbeda dengan sektor bahan bakar minyak yang didominasi BUMN seperti Pertamina. Hal ini membuat pengawasan rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi, menjadi krusial agar prioritas pemenuhan kebutuhan domestik tetap terjaga tanpa mengorbankan sektor lain, termasuk pangan.

Lebih lanjut, dia menambahkan persoalan utama bukan terletak pada produksi, melainkan distribusi. Menurutnya, pelaku usaha cenderung menyalurkan pasokan ke pasar yang memberikan keuntungan lebih tinggi.

Dia menilai dengan adanya potensi selisih harga antara pasar domestik dan internasional, pelaku usaha berpeluang lebih memilih ekspor ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri.

“Jadi permasalahannya bukan karenasupply, karena produksinya sebetulnya cukup, tetapi masalah distribusi dan pilihan untuk antara ekspor dengan domestik. Domestiknya antara B50 dengan minyak goreng,” tuturnya.

Senada, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai peningkatan serapan CPO untuk B50 berpotensi menekan pasokan global dan mengerek harga global, yang pada akhirnya bisa berdampak ke dalam negeri.

“B50 akan mengurangisupplyCPO global yang berpotensi mendongkrak harga, jika DMO dan DPO tidak dijalankan dengan baik, ini berpotensi mendongkrak harga minyak goreng dalam negeri,” tutur Wijayanto kepadaBisnis.

Menurutnya, prioritas pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan pada kebutuhan pangan dan energi melalui kebijakan seperti domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), meski berisiko menekan ekspor.

Dalam jangka pendek, Wijayanto memperkirakan ekspor berpotensi turun meskipun harga naik, sementara sebagian pasar global bisa beralih ke minyak nabati lain. Meski demikian, potensi kehilangan pangsa ekspor dinilai bersifat sementara karena peningkatan produktivitas sawit dalam jangka menengah dapat memulihkan posisi Indonesia, dengan ketahanan energi tetap menjadi prioritas utama.

“Jika kita berhasil mendongkrak produktivitas dalam jangka menengah. Kehilangan pangsa ekspor bukan isu besar, mengingat saat ini isu ketahanan energi justru jauh lebih strategis,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih pada kuartal I/2026 seiring dengan peningkatan penjualan minyak sawit mentah (CPO).

PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) mencatatkan pendapatan usaha Rp1,37 triliun pada kuartal I/2026, naik 7,65% secara year on year (YoY) dari sebelumnya Rp1,27 triliun. Perinciannya, minyak kelapa sawit berkontribusi Rp1,20 triliun, inti kernel Rp171,33 miliar, dan tandan buah segar (TBS) Rp6,20 miliar.

Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp76,41 miliar per Maret 2026. Laba bersih tersebut meningkat 11,15% YoY dari Rp68,74 miliar per Maret 2025.

Direktur Utama BWPT Henderi Djunaidi menyatakan peningkatan kinerja kuartal I/2026 turut didukung oleh kenaikan volume penjualan sekitar 9% YoY dari 77.700 ton menjadi 85.000 ton, seiring dengan optimalisasi operasional. Kinerja tersebut mencerminkan konsistensi strategi yang dijalankan perseroan.

“Fokus kami adalah memperkuat produktivitas dan efisiensi, serta memastikan inovasi yang dikembangkan mampu memberikan nilai tambah yang nyata. ESG telah menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan kami,” paparnya dalam siaran pers, Jumat (1/5/2026).

Selain itu, BWPT juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui kerjasama dengan kurang lebih 7.000 petani plasma dalam program plasma mandiri.

Pusat kegiatan operasional berada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua dengan total luas lahan perkebunan yang mencapai 87.000 hektar dan total kapasitas pabrik kelapa sawit sebesar 2,2 juta ton TBS per tahun.

Dengan strategi yang terarah dan eksekusi yang disiplin, BWPT optimistis dapat mempertahankan kinerja positif sepanjang 2026, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pengembangan industri kelapa sawit nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

IMPLEMENTASI ESG

Henderi Djunaidi menyampaikan di sisi strategi jangka panjang, BWPT terus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai sumber penciptaan nilai.

Komitmen ini tercermin melalui berbagai inisiatif yang tidak hanya mendorong kinerja operasional, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Perseroan juga mencatat capaian penting dengan diperolehnya sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) melalui entitas PT Adhyaksa Dharma Satya pada 20 April 2026.

Sertifikasi ini merupakan sertifikat ke-5 dari total 7 pabrik Perseroan, yang berarti telah sesuai dengan roadmap BWPT serta mencapai sekitar 70% pabrik (mill) yang telah bersertifikat.

“Capaian ini menjadi bagian dari upaya memastikan praktik perkebunan yang berkelanjutan dan selaras dengan standar global,” imbuhnya.

Selain itu, BWPT memperkuat langkah inovasi melalui kerja sama strategis dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang ditandatangani pada 16 April 2026 di Jakarta. Kolaborasi ini difokuskan pada pengembangan inovasi berbasis biomasa dan hilirisasi produk sawit.

Melalui teknologi bio-pyrolysis, BWPT mengembangkan solusi pengolahan limbah kelapa sawit dan sampah plastik menjadi bio-oil, serta inovasi green carbon black berbasis tandan kosong sebagai alternatif bahan baku yang lebih ramah lingkungan.

Langkah tersebut dinilai membuka peluang peningkatan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi BWPT dalam mendorong praktik industri rendah karbon, sejalan dengan tuntutan pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kawasan industri sawit terintegrasi di Sei Mangkei menjadi bagian dari upaya hilirisasi tahap II yang dijalankan pemerintah. Proyek ini menjadi salah satu program hilirisasi sawit terintegrasi demi nilai tambah ekspor dan mengurangi ketergantungan impor energi.

Proyek yang digarap PTPN IV PalmCo di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara, menjadi salah satu implementasi paling konkret dari 13 proyek hilirisasi senilai Rp116 triliun yang mulai dibangun tahun ini.

Fokus pada pengolahan sawit di dalam negeri diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama sekaligus, yakni rendahnya nilai tambah ekspor dan tingginya ketergantungan impor energi.

Direktur Bisnis Holding Perkebunan PTPN III Ryanto Wisnuardhy menyebut pengembangan industri turunan sawit menjadi bagian dari strategi menekan impor solar.

“Kebutuhan solar kita masih sangat besar. Melalui biodiesel berbasis sawit, kita berupaya memperkuat pasokan dari dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (30/4/2026).

Dorongan ini semakin relevan seiring rencana implementasi biodiesel B50 yang akan meningkatkan kebutuhan bahan baku domestik secara signifikan.

Di Sei Mangkei, hilirisasi tidak hanya difokuskan pada energi, tetapi juga industri pangan berbasis sawit dalam satu kawasan terintegrasi.

Direktur PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menjelaskan pabrik oleofood akan memproduksi margarin dan shortening dengan kapasitas 35.000 ton per tahun serta cocoa butter substitusi sekitar 25.000 ton per tahun.

Sementara itu, pabrik biodiesel berkapasitas 450.000 ton per tahun ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.

Menurutnya, pengolahan di dalam negeri menjadi kunci peningkatan nilai tambah yang selama ini hilang akibat dominasi ekspor bahan mentah.

“Jika diolah, nilai ekonominya bisa meningkat hingga belasan kali lipat,” katanya.

Namun, pengembangan Sei Mangkei juga mencerminkan tantangan klasik hilirisasi, yakni memastikan integrasi antara hulu, industri pengolahan, dan pasar agar proyek tidak berhenti pada pembangunan kapasitas semata.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi tahap II merupakan langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

“Hari ini cukup bersejarah, kita memulai hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis,” ujarnya.

Program ini juga ditopang oleh konsolidasi pembiayaan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut optimalisasi aset BUMN menjadi kunci untuk memastikan proyek berjalan dengan fondasi pendanaan yang kuat.

Di tingkat daerah, proyek Sei Mangkei diproyeksikan mendorong transformasi ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menilai hilirisasi akan mengubah struktur ekonomi dari berbasis komoditas mentah menjadi industri bernilai tambah.

“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dari hulu ke hilir yang lebih modern,” ujarnya.

Ke depan, keberhasilan Sei Mangkei akan menjadi tolok ukur apakah hilirisasi tahap II mampu menjawab persoalan struktural, mulai dari ketergantungan impor energi hingga rendahnya nilai tambah komoditas nasional.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terpantau naik periode ini, Kamis (30/4/2026) ke level Rp3.921,77 per kilogram (kg) untuk tanaman usia 10-20 tahun.

Periode lalu harga TBS diketahui mengalami penurunan ke level Rp3.906,61 per kg setelah sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang satu tahun belakangan, tembus Rp4.110,77 per kg pada pertengahan April.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan penetapan harga TBS dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) serta kernel. Meski terjadi kenaikan tipis pada harga CPO saat penetapan harga TBS, harga kernel justru semakin turun.

“Rata-rata harga CPO lokal dan acuan memang ada kenaikan dari minggu lalu Rp15.098,47 per liter menjadi Rp15.214,91 per liter. Tapi, harga kernel masih bergejolak yang sedikit menahan kenaikan harga TBS," ujar Dewiana, Kamis (30/4/2026).

Diketahui, harga kernel lokal periode ini terkoreksi lagi hingga ke level Rp15.635,67 per kg dari minggu sebelumnya Rp15.828 per kg.

Harga acuan kernel bahkan pernah tembus Rp16.115,73 per kg pada pertengahan April, bersamaan dengan kenaikan harga CPO maupun komoditas lainnya seiring konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

Adapun sejak awal tahun 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Dewiana menyebut penambahan daftar harga pembelian itu sesuai dengan pedoman penetapan yang terbaru karena masih ada kebun milik mitra plasma yang berproduksi hingga usia 30 tahun. “Ini akan sangat membantu memberi kejelasan terkait harga," tambahnya.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.929,52 per kg dari sebelumnya Rp3.914,79 per kg. Namun, TBS usia ini mencatatkan rendemen CPO yang lebih rendah, yakni sebesar 22,30%.

Dewiana menegaskan penentuan harga pembelian TBS mitra plasma Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit di Sumut. Ketentuan harga inipun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tandasnya.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada April 2026 sebesar 93,15%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 29 April hingga 5 Mei 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.317,70,-
• Usia 4 tahun = Rp3.538,98,-
• Usia 5 tahun = Rp3.659,80,-
• Usia 6 tahun = Rp3.764,68,-
• Usia 7 tahun = Rp3.723,55,-
• Usia 8 tahun = Rp3.858,54,-
• Usia 9 tahun = Rp3.890,55,-
• Usia 10-20 tahun= Rp3.921,77,-
• Usia 21 tahun = Rp3.929,52,-
• Usia 22 tahun = Rp3.895,94,-
• Usia 23 tahun = Rp3.838,39,-
• Usia 24 tahun = Rp3.723,67,-
• Usia 25 tahun = Rp3.619,10,-
• Usia 26 tahun = Rp3.592,45,-
• Usia 27 tahun = Rp3.541,54,-
• Usia 28 tahun = Rp3.487,80,-
• Usia 29 tahun = Rp3.432,69,-
• Usia 30 tahun = Rp3.377,57,-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) pada Mei 2026 dipengaruhi oleh menurunnya produksi saat libur Idul Fitri/Lebaran 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional fase II senilai Rp116 triliun di Cilacap, kemarin (29/4/2026), sebagai bagian dari percepatan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah sumber daya alam.

Peresmian ini juga dinilai sebagai penanda penguatan strategi industrialisasi lintas sektor, sekaligus mengukuhkan peran sovereign wealth fund (SWF) alias Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai instrumen penggerak investasi terintegrasi.

CEO Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pengelolaan aset negara kini diarahkan menjadi katalis transformasi ekonomi nasional.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya,” kata Rosan dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Dia menyebut secara global, sejumlah negara mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam pengelolaan dana kekayaan negara. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney membentuk Canada Strong Fund untuk membiayai sektor strategis. Amerika Serikat dan Inggris juga mengembangkan SWF untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, Indonesia dinilai melangkah lebih jauh dengan langsung mengintegrasikan SWF ke dalam agenda hilirisasi nasional secara konkret melalui Danantara.

Sebanyak 13 proyek yang diresmikan mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian. Di antaranya pembangunan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, fasilitas DME di Tanjung Enim, hilirisasi nikel di Morowali, hingga pengolahan tembaga di Gresik. Proyek juga mencakup pengembangan industri sawit di Sei Mangkei serta pengolahan pala dan kelapa di Maluku Tengah.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menilai hilirisasi fase II berpotensi meningkatkan nilai tambah dan ekspor sekaligus memperkuat ekonomi domestik.

“Ini bisa menjadi peluang baik jika ada peningkatan produktivitas sektor yang menjadi fondasi penting dalam keberhasilan hilirisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan teknologi modern dalam proses pengolahan akan mendorong efisiensi sekaligus meningkatkan kualitas produksi. Selain itu, pembangunan kawasan industri diyakini membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Center for Policy Studies Piter Abdullah menyebut hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah.

“Hilirisasi itu upaya untuk meningkatkan nilai tambah. Ini proses panjang, bukan instan,” kata Piter.

Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menilai proyek ini menunjukkan kebijakan hilirisasi telah memasuki tahap implementasi yang terukur.

“Tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar masuk ke tahap implementasi,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah produk nasional. Sementara Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, berharap proyek berjalan lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Peneliti LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menilai keberhasilan proyek bergantung pada desain kebijakan dan skema pembiayaan campuran antara BUMN, SWF, dan swasta. Ia mengingatkan proyek hilirisasi membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang.

Revindo juga menyoroti tantangan keberlanjutan, termasuk isu lingkungan pada industri nikel dan tuntutan rantai pasok sawit yang bebas deforestasi.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, Arief Poyuono, menilai hilirisasi menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi nasional.

“Ketika kita menjual bahan mentah, itu sama saja kita menjual pertumbuhan ekonomi ke negara lain,” ujarnya.

Dengan dimulainya 13 proyek ini, pemerintah menargetkan terbentuknya rantai industri domestik yang lebih kuat, peningkatan nilai tambah komoditas, serta penciptaan lapangan kerja dalam skala luas

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi program biodiesel B50 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan minyak kelapa sawit mentah (CPO) secara signifikan.

Ini seiring dorongan pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menyampaikan, kebijakan mandatori B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026 akan berdampak langsung pada lonjakan permintaan bahan baku sawit di dalam negeri.

Dok. Kementerian ESDM Ilustrasi biodiesel B50, bahan bakar nabati buat mesin diesel.

Menurut dia, peningkatan kebutuhan tersebut tidak bisa dihindari karena biodiesel B50 membutuhkan pasokan CPO yang lebih besar sebagai bahan baku utama.

“Sejalan dengan implementasi B50, tentu akan ada peningkatan kebutuhan CPO untuk diolah menjadi bahan bakar. Ini menjadi perhatian kita bersama,” ujar Ferry di Hotel Aryaduta, Jakarta pada Kamis (30/4/2026).

Ferry menambahkan, kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi industri sawit, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber devisa utama.

Di satu sisi, pemerintah tetap ingin menjaga kontribusi ekspor sawit yang signifikan.

Namun di sisi lain, kebutuhan dalam negeri meningkat seiring kebijakan energi berbasis biodiesel.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit sebagai solusi utama.

Ferry menekankan, peningkatan produktivitas menjadi kunci agar pasokan CPO dapat memenuhi kebutuhan domestik tanpa mengganggu kinerja ekspor.

“Dengan meningkatnya demand baik dari dalam negeri maupun global, maka produktivitas harus ditingkatkan. Ini menjadi kunci,” katanya.

Dok. Kementerian ESDM Ilustrasi biodiesel B50, bahan bakar nabati buat mesin diesel.

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah mempercepat program peremajaan sawit rakyat (PSR), serta menyederhanakan berbagai persyaratan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pemerintah juga membentuk satuan tugas percepatan program strategis untuk mengatasi berbagai hambatan, mulai dari regulasi hingga investasi di sektor sawit.

Di sisi lain, pemerintah turut membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif untuk mendukung produksi energi berkelanjutan, seperti minyak jelantah atau used cooking oil (UCO).

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan CPO sekaligus mendorong diversifikasi sumber bahan baku energi.

Sebagai informasi, program B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Namun, implementasinya juga membawa konsekuensi terhadap rantai pasok industri sawit yang perlu diantisipasi melalui kebijakan yang tepat dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit dan pengolahan CPO, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp800 miliar kepada pemegang saham.

SSMS akan membagikan dividen sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan. Nilai dividen tersebut setara Rp83,99 per saham atau sekitar 68,92% dari laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham.

"Sehubungan dengan hasil RUPST Perseroan hari ini, Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris akan melakukan pembagian dividen," ujar Direktur Utama SSMS Jap Hartono dalam Paparan Publik, Kamis (30/4/2026).

Sementara itu, sisa laba bersih sebesar Rp360,69 miliar atau 31,08% akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha ke depan.

Sepanjang 2025, SSMS mencatatkan kinerja yang solid. Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp14,81 triliun, tumbuh 42,91% secara tahunan, didorong oleh kenaikan harga jual, peningkatan volume penjualan, serta penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Dari sisi profitabilitas, laba tahun berjalan mencapai Rp1,39 triliun, meningkat 67,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan produksi dan efisiensi biaya operasional di tengah volatilitas harga komoditas global.

Selain itu, total aset SSMS naik 14,43% menjadi Rp13,58 triliun, antara lain ditopang oleh aksi akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari (SML) yang memperluas basis perkebunan dan kapasitas produksi perseroan.

Jap Hartono menyatakan perseroan terus memperkuat praktik keberlanjutan melalui peningkatan ketertelusuran rantai pasok dan penerapan standar sertifikasi seperti RSPO dan ISPO. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing di pasar global.

Melalui pengelolaan operasional yang disiplin serta penguatan tata kelola keberlanjutan, SSMS mampu menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Pada 2026, Jap Hartono meyakini prospek industri kelapa sawit tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif. Permintaan global terhadap minyak nabati diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi, perkembangan industri pangan, serta meningkatnya kebutuhan energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

"Selain itu, program B50 akan menjadi pendorong tambahan permintaan CPO," tuturnya.

Saat ini, kebutuhan CPO dalam negeri atau DMO mencapai 45 juta ton. Dengan program B50, diperkirakan permintaan CPO akan meningkat hingga 20 juta ton.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi daerahnya, terutama dalam pengelolaan komoditas kelapa sawit yang menjadi andalan ekonomi masyarakat.

Didampingi Wakil Bupati Misharti, Ahmad Yuzar menyebutkan bahwa hingga kini Kabupaten Kampar belum memiliki pabrik pengolahan sawit berskala besar yang mampu menampung dan mengelola hasil produksi petani secara optimal.

“Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki potensi yang sangat besar. Namun, kami masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan dan pengolahan hasil sawit,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, keterbatasan industri hilir tersebut menyebabkan nilai tambah komoditas sawit belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Padahal, keberadaan pabrik pengolahan dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong dukungan dari pemerintah pusat maupun investor agar pembangunan pabrik pengolahan sawit dapat segera terealisasi.

“Kami berharap dukungan pembangunan pabrik pengolahan sawit dapat segera terwujud, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti pertemuan virtual bertajuk Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah dan diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dia berharap forum tersebut dapat melahirkan solusi konkret dari pemerintah pusat dalam menjawab berbagai tantangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.