Bisnis.com, PALEMBANG — Agenda tahunan industri sawit, Andalas Forum VI Tahun 2026, resmi dimulai pada 16–17 April 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Forum rutin yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) se-Sumatera ini melibatkan peserta dari Sumatra Selatan, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, serta Bangka Belitung.

Tahun ini, forum mengusung tema “Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi dan Berkelanjutan”, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi industri sawit yang saat ini dihadapkan pada tuntutan tata kelola yang terus berkembang.

“Yang tentunya harus kita dapat menyikapinya dengan bijak, jangan sampai tuntutan tata kelola ini menjadi boomerang bagi keberlanjutan industri sawit,” ujarnya dalam sambutan pembukaan Andalas Forum VI, Kamis (16/4/2026).

Menurut Eddy, industri sawit selama ini telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sebagai sumber pendapatan masyarakat dan tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta sumber utama devisa negara.

Pada 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit tercatat mencapai US$39 miliar, yang turut mendorong surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$56 miliar. Sementara itu, pada 2025, perolehan devisa ekspor sawit kembali meningkat menjadi US$35,9 miliar, setelah mengalami dinamika pada 2023 dan 2024.

Oleh karena itu, kata dia, sinergi antara pelaku industri sawit dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan industri sawit yang berkelanjutan, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Namun kami yakin, dengan pengalaman yang berhasil melampaui berbagai krisis, termasuk krisis Covid dan dampak perang teluk, industri sawit ke depan akan memberikan peranan yang penting bagi Indonesia,” tuturnya.

Tantangan Industri Sawit

Lebih lanjut, Eddy memaparkan sejumlah tantangan strategis yang masih dihadapi industri sawit. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas utama melalui peremajaan tanaman serta penerapan good agricultural practice (GAP) dan good manufacturing practices (GMP).

Kedua, terkait kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyelesaian persoalan perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan dinilai masih belum tuntas.

“Tentunya mengharapkan dengan keluarnya Perpres 5 Tahun 2025 serta dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan, permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan untuk kepastian berusaha dan keberlanjutan investasi industri sawit,” jelasnya.

Ketiga, gejolak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah yang belum berakhir turut berdampak pada industri sawit, terutama terhadap kenaikan biaya produksi seperti BBM dan pupuk.

Keempat, tantangan hilirisasi dan peningkatan daya saing juga menjadi perhatian utama. Pemerintah telah menetapkan kebijakan hilirisasi bioenergi melalui penerapan B50 mulai 1 Juli 2026, yang diperkirakan akan memengaruhi permintaan CPO dan berpotensi mengurangi ketersediaan CPO untuk ekspor.

“Untuk itu, produksi harus dapat kita tingkatkan terutama melalui peremajaan tanaman khususnya melalui Program PSR dengan menggunakan klon-klon unggul serta menerapkan GAP dan GMP,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto menambahkan bahwa pelaksanaan Andalas Forum VI di Palembang menjadi ruang diskusi yang komprehensif untuk menyalurkan berbagai ide mengenai masa depan industri sawit.

“Makanya tema kita sinergi tata kelola, jadi dari sisi tata kelola seperti apa, pertumbuhan ekonomi, dan juga sawit ini kan berkelanjutan jadi ada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Jadi kami bahas secara komprehensif,” ujar Alex.

Terkait aspek tata kelola, Alex menegaskan bahwa GAPKI akan terus menyelaraskan langkah dengan kebijakan pemerintah.

“Jadi regulasi pemerintah tentu harus kita taati, ikuti dan jalankan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Herman Deru Herman Deru berharap Andalas Forum VI Tahun 2026 dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan industri sawit.

“Jadi ada produk rekomendasi yang dihasilkan dan bermanfaat, baik itu untuk petani sawit perkebunan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Melalui forum ini, diharapkan industri sawit semakin memperkuat perannya sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Sumsel.

Andalas Forum VI terdiri atas rangkaian seminar strategis yang dirancang untuk menjawab berbagai isu krusial industri sawit, baik di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, kegiatan ini juga diramaikan oleh 48 stand pameran serta 44 exhibitor, yang menampilkan berbagai inovasi serta dukungan terhadap perkembangan industri kelapa sawit.

JAKARTA,KOMPAS.com - Tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpotensi mendatangkan keuntungan bagi pengusaha sawit.

Di tengah tekanan terhadap sektor impor dan industri berbasis bahan baku luar negeri, sektor berbasis ekspor termasuk industri kelapa sawit justru berpotensi meraup untung.

Kurs rupiah terhadap dollar AS di pasar spot pada penutupan hari ini Rabu (15/4/2026) tercatat berada di level Rp 17.143 per dollar AS.

Shuterstock Ilustrasi kelapa sawit. Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) diperkirakan naik.

Mata uang Garuda ini melemah 16 poin setara 0,09 persen dibandingkan penutupan kemarin.

Kinerja ekspor sawit tumbuh sepanjang 2025

Sementara itu, industri kelapa sawit cenderung pada 2025 lalu.

Data menunjukkan kinerja ekspor sawit Indonesia tetap kuat, bahkan cenderung meningkat.

Dengan karakteristik perdagangan yang didominasi transaksi dalam mata uang dollar AS, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan pendapatan pelaku usaha sawit dalam denominasi rupiah.

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan, kinerja ekspor minyak sawit pada 2025 menunjukkan perbaikan.

Volume ekspor meningkat pada 2025 menjadi 32.343.000 ton dengan nilai 35.868 juta dollar AS.

Volume tersebut menguat 9,51 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

SHUTTERSTOCK/Nirapai Boonpheng Ilustrasi minyak sawit.

Sebelumnya, ekspor minyak sawit merosot ke 29.535.000 ton pada 2024 dengan nilai 27.756 juta dollar AS.

Secara nominal ekspor sawit sepanjang 2025 mencapai Rp 590 triliun sepanjang 2025.

Nilai tersebut naik 29 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPKI Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan, ekspor ke beberapa negara mengalami kenaikan seperti Afrika naik 991.000 ton, China 644.000 ton, Malaysia 516.000 ton, Bangladesh 503.000 ton, dan Pakistan 214.000 ton.

“Kita minus ke India, ke EU, dan kemudian ke USA. Ya itu mungkin juga di India di samping kondisi ekonomi India juga kemungkinan besar juga ada shifting minyak nabati,” tutur Hadi.

Sementara itu, Ketua GAPKI Eddy Martono, mengungkapkan permintaan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menurun imbas perang Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran.

Penurunan itu dipicu kenaikan biaya logistik dan asuransi pengangkutan yang mencapai 50 persen.

Peperangan yang menutup Selat Hormuz tersebut mengakibatkan harga minyak mentah dunia melambung dan mengerek biaya logistik.

“Kita harus jujur juga, dengan kenaikan ini (biaya logistik) terjadi sedikit penurunan permintaan,” kata Eddy.

Kenaikan harga CPO dorong keuntungan pengusaha sawit

Potensi keuntungan pengusaha sawit juga didorong dengan adanya kenaikan harga CPO global itu sendiri.

Harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) global diproyeksikan menguat pada kuartal II 2026 seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

BPDP Ilustrasi minyak kelapa sawit

Dalam situasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran, pasar CPO turut terdampak karena biodiesel menjadi lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil.

Berdasarkan laporan OutlookIndustri Sawit Indonesia kuartal II-2026 dari Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), harga rata-rata CPO global pada Maret 2026 tercatat sekitar 1.165 dollar AS atau Rp 19,7 juta per ton.

Harga tersebut diperkirakan terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya.

Pada April 2026, harga CPO diproyeksikan mencapai sekitar 1.440 dollar AS per ton, kemudian naik menjadi 1.701 dollar AS per ton pada Mei, dan menyentuh 1.783 dollar AS per ton pada Juni 2026.

Kenaikan ini mencerminkan dampak lanjutan dari penguatan harga minyak mentah terhadap pasar minyak nabati global.

Selain faktor geopolitik, peningkatan harga juga dipengaruhi ekspektasi pasar terhadap pasokan minyak nabati yang semakin ketat di tengah naiknya permintaan biodiesel.

Kepala Divisi Riset IPOSS, Dimas H. Pamungkas, mengatakan kenaikan harga ini berpotensi berlanjut jika konflik geopolitik tidak mereda.

“Kalau perang berkepanjangan sampai Juni belum berakhir, harga minyak bisa naik signifikan dan berdampak sistemik pada harga CPO domestik,” ujar dia.

Efek kurs pada pendapatan eksportir

Dalam mekanisme perdagangan internasional, transaksi ekspor sawit umumnya menggunakan mata uang dollar AS.

Artinya, ketika rupiah melemah terhadap dollar AS, nilai penerimaan eksportir dalam rupiah meningkat meskipun harga dalam dollar AS relatif tetap.

Shutterstock/Travis182 Ilustrasi rupiah.

Fenomena ini juga terlihat pada sektor ekspor lainnya.

Pelaku industri berbasis ekspor disebut tetap memperoleh margin lebih tinggi karena harga jual berbasis dollar, sementara biaya domestik sebagian besar menggunakan rupiah.

Dengan struktur biaya seperti itu, pelemahan rupiah menciptakan selisih kurs (exchange gain) yang dapat meningkatkan keuntungan pelaku usaha.

Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah justru memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor, terutama di sektor komoditas.

Komoditas seperti timah, nikel, dan crude palm oil (CPO) dipandang diuntungkan karena pendapatan berbasis dollar AS menjadi lebih tinggi ketika dikonversi ke rupiah.

Hal tersebut berpotensi meningkatkan kinerja perusahaan, baik milik negara maupun swasta, yang bergerak di sektor tersebut.

“Kemudian kita melihat bahwa siapa yang diuntungkan dalam pelemahan mata uang rupiah? Yang diuntungkan itu pengusaha yang melakukan ekspor-impor, terutama adalah komoditas seperti timah, nikel, crude palm oil (CPO) ini diuntungkan,” ucap Ibrahim.

“Jadi perusahaan-perusahaan dalam negeri, baik pelat merah maupun swasta, ini mengalami keuntungan dengan penguatan indeks dollar,” ujar dia.

Kombinasi harga global dan kurs

Kombinasi antara harga CPO global yang relatif tinggi dan pelemahan rupiah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi eksportir sawit.

Ketika harga internasional meningkat, nilai ekspor dalam dollar ikut naik.

SHUTTERSTOCK/AVIGATOR FORTUNER Ilustrasi ekspor Indonesia, kegiatan ekspor impor.

Pada saat yang sama, pelemahan rupiah membuat nilai tersebut semakin besar ketika dikonversi ke mata uang domestik.

Dengan demikian, pelaku usaha berpotensi memperoleh keuntungan ganda dari sisi harga dan kurs.

Alasan pelemahan rupiah

Pelemahan nilai tukar mata uang Indonesia terjadi di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali meningkat, setelah Amerika Serikat memperketat tekanan terhadap Iran melalui blokade laut.

Langkah itu dinilai berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global sekaligus menambah tekanan terhadap perekonomian dunia.

Ibrahim mengungkapkan komando Pusat AS menyatakan blokade terhadap pelabuhan Iran telah sepenuhnya diterapkan.

Dalam pernyataan resminya, militer AS menegaskan telah menghentikan seluruh aktivitas perdagangan laut yang keluar-masuk Iran.

Kebijakan tersebut diambil hanya dua hari setelah Washington memulai blokade laut terhadap Teheran, menyusul kegagalan perundingan gencatan senjata antara AS dan Iran yang berlangsung di Pakistan.

Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan tekanan agar Iran bersedia kembali ke meja perundingan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare.

Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini.

Mayoritas petani sawit masih enggan mengikuti program PSR karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan kebun yang berlangsung sekitar 1–4 tahun hingga tanaman kembali menghasilkan.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa peningkatan dana PSR diperlukan agar petani memiliki dukungan pembiayaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa peremajaan kebun.

Menurutnya, selama ini target program PSR sulit tercapai karena petani tidak memiliki jaminan penghasilan selama proses peremajaan berlangsung.

“Kami meminta pemerintah menaikkan dana PSR menjadi Rp90 juta per hektare agar petani memiliki dukungan yang cukup selama masa peremajaan kebun. Tanpa jaminan ekonomi, wajar jika petani ragu mengikuti program PSR,” ujar Sabarudin, Kamis (26/3/2026).

Ia juga menilai bahwa peningkatan dana PSR akan mempercepat realisasi program tersebut.

Pasalnya, dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor selama ini sangat besar, namun pemanfaatannya untuk petani masih relatif kecil.

Dana yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara tidak langsung mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani.

Setiap tahunnya, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp30–50 triliun.

Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk subsidi program biodiesel yang nilainya sekitar Rp40 triliun setiap tahun.

“Artinya, dana tersebut lebih banyak menguntungkan perusahaan biodiesel yang sebagian besar merupakan kelompok usaha besar. Karena itu, sudah sewajarnya dana PSR dinaikkan untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan dana sawit,” tambahnya.

SPKS menilai program PSR sangat penting bagi masa depan produksi sawit nasional. Saat ini banyak kebun sawit petani yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya terus menurun dan membutuhkan peremajaan.

Selain itu, produktivitas kebun sawit petani saat ini rata-rata masih di bawah 12 ton TBS per hektare per tahun. Melalui program PSR, produktivitas tersebut berpotensi meningkat hingga 20–25 ton TBS per hektare per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau ulang tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi 12,5% dari sebelumnya 10% karena sangat memberatkan petani sawit.

"Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin di Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Tarif pungutan ekspor CPO tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut ditetapkan pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Dia merujuk pada kajian lembaga riset Prananta Center Universitas Indonesia (UI) yang menyebutkan, setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menurunkan harga TBS sawit di tingkat petani sekitar Rp333 per kilogram (kg).

Adapun, jika pungutan ekspor CPO dinaikkan sebesar 2,5% menjadi 12,5%, maka dampaknya terhadap harga TBS petani bisa sangat signifikan. "Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” katanya.

Menurut dia, penurunan harga tersebut akan berdampak besar terhadap pendapatan petani sawit rakyat, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang sedang lesu serta meningkatnya biaya produksi di sektor perkebunan.

SPKS menilai kenaikan pungutan ekspor tersebut justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi, termasuk kenaikan harga pupuk dan kebutuhan operasional kebun lainnya.

Berdasarkan perhitungan SPKS, jika penurunan harga TBS tersebut terjadi secara nasional, maka potensi kerugian yang dialami petani sawit di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan atau sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Kebijakan Mandatori Biodiesel

SPKS juga menyatakan penolakan terhadap rencana peningkatan mandatori Biodiesel dari B40 menjadi B50. Menurut Sabarudin, penerapan kebijakan tersebut berpotensi menambah beban petani karena pembiayaan program biodiesel sebagian besar bersumber dari pungutan ekspor sawit.

“Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mandatori biodiesel," ujarnya.

Menurut dia, program ini tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani sawit, tetapi justru lebih banyak menguntungkan korporasi yang terlibat dalam industri biodiesel. Dia juga menyoroti adanya ketimpangan dalam rantai perdagangan sawit di tingkat petani.

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak pabrik kelapa sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar maupun industri biodiesel yang tetap membeli TBS petani melalui perantara atau tengkulak.

Akibatnya, harga yang diterima petani sering kali jauh lebih rendah sekitar 30-40 persen dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.

“Ironisnya, banyak pabrik sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar masih membeli TBS melalui perantara. Hal ini menyebabkan petani menjual sawit dengan harga yang lebih rendah,” kata dia.

Sabarudin menambahkan, kondisi tersebut semakin disesalkan oleh petani sawit karena hingga saat ini mereka merasa belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pelaksanaan program biodiesel.

SPKS juga menyoroti ketimpangan dalam penyaluran dana pungutan ekspor CPO. Menurut Sabarudin, sekitar 90 persen dana pungutan ekspor atau sekitar Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun selama ini digunakan untuk mendukung subsidi program biodiesel kepada korporasi besar.

Sementara itu, program yang secara langsung menyentuh kepentingan petani sawit seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun bantuan sarana dan prasarana perkebunan dinilai masih sangat terbatas.

Petani sawit sangat merasakan ketimpangan dalam penyaluran dana pungutan ekspor ini. "Sebagian besar dana justru digunakan untuk subsidi biodiesel kepada korporasi besar, sementara program untuk petani masih sangat terbatas,” ujarnya.

SPKS memperkirakan nilai subsidi yang diterima perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri biodiesel mencapai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun, yang sebagian besar berasal dari dana pungutan ekspor CPO.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti dinamika harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang sempat berada di atas harga minyak nabati lainnya di pasar global.

Gapki menyebut perkembangan minyak nabati global sepanjang 2025 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif mengikuti dinamika pasar komoditas.

Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan selama Januari—Maret 2025, harga CPO bahkan sempat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain sehingga berstatus premium di pasar internasional.

Namun memasuki periode September—Desember, harga minyak sawit kembali berada di bawah harga minyak bunga matahari.

“Beberapa waktu yang lalu, di tahun kemarin sempat harga CPO itu di atas dari minyak nabati lain. Artinya minyak CPO sudah menjadi premium,” kata Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah beban kebijakan yang masih harus ditanggung industri sawit di dalam negeri.

Sugeng menuturkan industri masih menghadapi berbagai kewajiban seperti domestic market obligation (DMO) serta pungutan ekspor atau bea keluar dan levy yang dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia.

Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

“Nah ini juga mengganggu dalam kurung daya saing kita akan terkoreksi. Jadi di tahun ini, di tahun kemarin, di April ke sini itu relatif kita bisa kembali lebih murah,” tuturnya.

Sugeng menambahkan, ketika harga CPO berada di atas minyak nabati lain, industri membutuhkan upaya tambahan untuk tetap mendorong kinerja ekspor sawit Indonesia.

“Jadi tantangannya kalau harga CPO kita ini adalah lebih mahal daripada minyak nabati lain, dan juga adanya effort tersendiri bagaimana untuk bisa mendorong sawit ini bisa diekspor,” lanjutnya.

Sampai dengan kuartal I/2026, Gapki memproyeksikan harga minyak sawit masih berada pada level tinggi, yakni di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton.

Di sisi lain, Sugeng menambahkan industri sawit selama ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, devisa ekspor sawit tercatat berada di kisaran US$27,7 miliar—US$39 miliar per tahun. Menurutnya, penerimaan tersebut berperan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap surplus.

“Kontribusi sawit ini alhamdulillah selalu positif dalam situasi apapun. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada sawit mungkin neraca perdagangan kita juga akan negatif. Jadi bisa kita bangga di sini, sawit adalah penjamin neraca perdagangan kita selalu positif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan bahwa kondisi cadangan pangan nasional, khususnya beras, berada pada tingkat yang sangat aman.

Dalam laporannya, Amran menyebut stok beras nasional saat ini telah mencapai sekitar 4 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 5 juta ton pada bulan depan.

Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

“Khusus beras hari ini mencapai 4 juta ton dan kemungkinan bulan depan mencapai 5 juta ton, Bapak Presiden. Ini tertinggi cadangan kita,” ujar Amran.

Dia menjelaskan jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga sekitar 324 hari ke depan, sehingga pasokan beras dinilai aman hingga akhir tahun.

Meskipun stok pangan dinilai aman, tetapi Amran menyampaikan bahwa ketersediaan anggaran untuk mendukung pengelolaan cadangan beras pemerintah saat ini hanya cukup untuk dua minggu ke depan.

Oleh karena itu, dia meminta dukungan tambahan anggaran sesuai kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya bersama pemerintah.

“Anggarannya tinggal untuk dua minggu. Kalau bisa tambahan anggaran yang sudah disepakati. Ini pinjam, bukan habis,” kata Amran.

Ekspor Sawit Naik 6 Juta Ton

Selain beras, Amran juga melaporkan perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menyebutkan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil mengalami peningkatan signifikan.

Menurutnya, volume ekspor CPO Indonesia meningkat sekitar 6 juta ton, dari sebelumnya sekitar 26 juta ton menjadi sekitar 32 juta ton.

Kenaikan tersebut juga dinilai tetap mencukupi kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk program biofuel yang memerlukan sekitar 5,3 juta ton bahan baku.

“Alhamdulillah ekspor kita naik. Dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton,” ujarnya.

Amran juga menyampaikan bahwa secara keseluruhan ekspor sektor pertanian Indonesia mengalami peningkatan sebesar 28%.

Di sisi lain, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencatat capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yakni mencapai 5,74%.

Selain itu, nilai tukar petani (NTP) juga tercatat sebagai yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Menurut Amran, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas pertanian serta penurunan harga pupuk sekitar 20%.

“Kebijakan HPP dinaikkan dan harga pupuk turun 20% tanpa membebani Menteri Keuangan,” katanya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan capaian di sektor pangan menunjukkan fondasi ketahanan pangan nasional yang kuat.

“Ini sesuatu yang bisa kita yakini sebagai fondasi yang kuat. Apa pun yang terjadi, pangan kita aman,” kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden menekankan pentingnya terus memperhatikan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

Menurutnya, sektor perikanan—baik perikanan darat, perikanan lepas pantai, maupun perikanan tangkap—menjadi salah satu sektor yang dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan protein nasional.

“Semua komoditas harus kita cermati, terutama masalah protein,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga minyak goreng dalam negeri, termasuk merek Minyakita, tidak akan terdampak lonjakan harga minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) di pasar global.

Sebagaimana diketahui, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksikan harga CPO hingga kuartal I/2026 masih berada di level tinggi, yakni di kisaran US$1.050–US$1.125 per ton.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik.

“Enggak, enggak, enggak. Saat ini belum ada info ke saya. Selama ini belum ada kenaikan,” kata Budi saat ditemui seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Dia juga memastikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, masih stabil dan bahkan cenderung turun dalam beberapa waktu terakhir.

“Kemarin kalau cek harga Minyakita saja juga sekarang malah turun, kan? Berapa sekarang? Sekarang Rp15.800 per liter, cek di SP2KP [Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok] turun terus grafiknya. Jadi belum ada pengaruhnya sampai sekarang,” jelasnya.

Adapun saat ditanya kemungkinan harga minyak goreng menembus Rp20.000 per liter seperti periode 2021–2022, Budi menilai kondisi tersebut belum akan terjadi.

“Rasanya sih enggak deh [mengulang 2021–2022],” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan selama Januari—Maret 2025, harga CPO bahkan sempat lebih tinggi dibandingkan minyak nabati lain sehingga berstatus premium di pasar internasional.

Adapun memasuki periode September—Desember, harga minyak sawit kembali berada di bawah harga minyak bunga matahari.

“Beberapa waktu yang lalu, di tahun kemarin sempat harga CPO itu di atas dari minyak nabati lain. Artinya minyak CPO sudah menjadi premium,” ujar Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sugeng menjelaskan kondisi tersebut tidak terlepas dari sejumlah beban kebijakan yang masih harus ditanggung industri sawit di dalam negeri.

Sugeng menilai industri masih menghadapi berbagai kewajiban sepertidomestic market obligation(DMO) serta pungutan ekspor atau bea keluar danlevyyang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara pesaing seperti Malaysia.Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

“Nah ini juga mengganggu dalam kurung daya saing kita akan terkoreksi. Jadi di tahun ini, di tahun kemarin, di April ke sini itu relatif kita bisa kembali lebih murah,” tuturnya.

Sugeng menambahkan, ketika harga CPO berada di atas minyak nabati lain, industri membutuhkan upaya tambahan untuk tetap mendorong kinerja ekspor sawit Indonesia.

“Jadi tantangannya kalau harga CPO kita ini adalah lebih mahal daripada minyak nabati lain, dan juga adanya effort tersendiri bagaimana untuk bisa mendorong sawit ini bisa diekspor,” lanjutnya.

Di sisi lain, Sugeng menambahkan industri sawit selama ini tetap menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, devisa ekspor sawit tercatat berada di kisaran US$27,7 miliar—US$39 miliar per tahun. Menurutnya, penerimaan tersebut berperan menjaga neraca perdagangan Indonesia tetap surplus.

“Kontribusi sawit ini alhamdulillah selalu positif dalam situasi apapun. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada sawit mungkin neraca perdagangan kita juga akan negatif. Jadi bisa kita bangga di sini, sawit adalah penjamin neraca perdagangan kita selalu positif,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat adanya kenaikan biaya logistik dan asuransi pengiriman hingga 50% yang diikuti penurunan permintaan ekspor baru, Konflik di tengah konflik geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan ekspor sawit Indonesia sejauh ini masih berjalan meski tekanan biaya semakin besar akibat situasi geopolitik global.

“Dengan perang ini, yang kondisi global seperti ini, kita bersyukur sawit masih jalan, sawit ekspornya masih jalan, walaupun terjadi kenaikan biaya yang luar biasa. Kenaikan biaya logistik dengan asuransi itu 50% kira-kira kenaikan, tetapi, kita harus jujur juga, dengan kenaikan ini terjadi sedikit penurunan permintaan,” kata Eddy saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rabu (11/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa ekspor CPO yang saat ini berjalan sebagian besar merupakan realisasi kontrak lama yang telah ditandatangani sebelumnya. Sementara itu, kontrak baru mulai menunjukkan perlambatan karena tingginya biaya pengiriman.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan kenaikan biaya logistik terutama terjadi pada pengiriman yang melewati Selat Hormuz. Selain itu, ekspor ke beberapa negara di kawasan tersebut bahkan terhenti sementara.

“Kalau yang sudah pasti sulit ya, itu kita ke yang melewati Selat Hormuz sudah pasti. Sudah itu berhenti sementara. Itu berhenti. Uni Emirat Arab, Iran sendiri itu berhenti, tapi memang itu kecil ya untuk angka ekspornya tidak besar kecil,” terangnya.

Meski demikian, Eddy menyampaikan pengiriman ke sejumlah pasar utama masih berlangsung normal. Permintaan dari negara besar seperti India dan China tetap berjalan, begitu pula dengan pasar Arab Saudi.

Kendati begitu, Gapki belum melihat potensi lonjakan stok sawit dalam negeri meski ada pelemahan permintaan baru, sejalan dengan arus ekspor masih berlangsung setiap hari dari sejumlah pelabuhan utama, termasuk Tanjung Priok.

Namun, Eddy mengakui hingga kini belum terlihat adanya lonjakan permintaan tambahan dari pasar utama seperti China dan India. Hal ini karena kedua negara tersebut juga memiliki alternatif minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari dan minyak kedelai.

Adapun, jika ditinjau dari sisi harga, Eddy mengatakan harga CPO global juga belum mengalami lonjakan besar di tengah ketidakpastian geopolitik, yakni di kisaran US$1.100 per ton.

Ke depan, Gapki berharap eskalasi antara AS—Israel terhadap Iran dapat segera mereda sehingga biaya logistik kembali normal dan permintaan ekspor pulih.

“Kita lihat sampai kapan, mudah-mudahan dengan perang nanti berhenti, permintaan [ekspor CPO] akan normal kembali,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono, mengungkapkan permintaan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menurun imbas perang Israel dan Amerika Serikat (AS) melawan Iran.

Penurunan itu dipicu kenaikan biaya logistik dan asuransi pengangkutan yang mencapai 50 persen.

Peperangan yang menutup Selat Hormuz tersebut mengakibatkan harga minyak mentah dunia melambung dan mengerek biaya logistik.

“Kita harus jujur juga, dengan kenaikan ini (biaya logistik) terjadi sedikit penurunan permintaan,” kata Eddy saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Eddy menuturkan, sampai saat ini para pelaku industri kelapa sawit masih terus mengekspor CPO ke berbagai negara.

Namun, produk itu dikirimkan untuk memenuhi kontrak pembelian yang telah disepakati sejak sebelum perang meletus.

Ia mengakui, GAPKI belum memiliki data persentase penurunan permintaan ekspor CPO karena perang baru berjalan selama sekitar sekitar 10 hari.

“Belum kelihatan tapi kok yang misalnya kok ini belum ada permintaan lagi kan, baru-baru indikasi seperti itu,” kata dia.

Menurut Eddy, situasi saat ini berbeda dengan 2022 saat produsen sawit dilarang sama sekali mengekspor CPO.

Saat ini, permintaan tetap ada karena CPO telah menjadi kebutuhan sehari-hari sehingga stok harus terus dipenuhi meskipun lebih mahal.

“Seperti contoh ke Amerika kan tetap jalan kita ekspor. India kan tetap jalan, tidak ada masalah, ya seperti itu,” kata Eddy.

Ekspor ke negara-negara Eropa juga masih berjalan. CPO dikirimkan melalui Cape Town di Afrika Selatan jika tidak berani melalui Terusan Suez.

“Tetapi sekarang masih bisa melewati Terusan Suez walaupun tadi permintaan mereka karena bahan bakar kan naik,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Eddy mengakui akibat perang di Timur Tengah, ekspor CPO ke beberapa negara harus dihentikan.

Penutupan Selat Hormuz membuat ekspor ke negara-negara Teluk, termasuk Iran sama sekali terhenti.

Meski demikian, Eddy menyebut volume ekspor ke negara-negara Timur Tengah tidak begitu banyak.

Sementara, negara importir utama produk CPO Indonesia seperti China dan India masih terus melakukan pembelian.

“Kalau Middle East itu totalnya 1,8 juta ton, ya, ekspor kita ke sana,” kata dia.

Diketahui, harga minyak dunia sempat mencapai 111 hingga 115 dollar AS per barrel pada Senin (9/3/2026).

Harga minyak dunia mulai turun tajam pada hari ini setelah Presiden AS menyatakan akan mengambil alih selat Hormuz.

Merujuk data Trading Economics, saat ini harga minyak mentah WTI berada di angka 83,975 dollar AS per barrel.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menaikkan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil pada periode 1–31 Maret 2026. Kenaikan mencapai 2,22 persen dibanding periode 1–29 Februari 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana menyebut kenaikan Pungutan Ekspor setara 20,40 dollar Amerika Serikat.

“HR (Harga Referensi) CPO periode Maret 2026 menguat dibanding periode sebelumnya,” kata Tommy dalam keterangan resmi, Sabtu (28/2/2026).

Peraturan Menteri Keuangan menetapkan Bea Keluar CPO sebesar 124 dollar AS per metrik ton. Pungutan Ekspor CPO sebesar 10 persen dari Harga Referensi periode Maret 2026 atau 93,8869 per metrik ton.

Periode Februari mencatat BK dan PE produk CPO sebesar 918,47 dollar AS per metrik ton.

Tommy menjelaskan, BK CPO periode Maret 2026 mengacu pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 juncto PMK Nomor 68 Tahun 2025. Penetapan PE CPO merujuk Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025.

Harga Referensi ditetapkan berdasarkan rata-rata harga periode 20 Januari hingga 19 Februari 2026. Bursa CPO Indonesia mencatat 882,76 dollar AS per metrik ton. Bursa CPO Malaysia sebesar 994,97 dollar AS per metrik ton. Harga Port CPO Rotterdam mencapai 1.252,36 dollar AS per metrik ton.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025 mengatur, selisih rata-rata tiga sumber harga yang melampaui 40 dollar AS membuat penetapan HR menggunakan dua sumber yang menjadi median dan terdekat dengan median.

“Sehingga, HR bersumber dari Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut, ditetapkan HR CPO sebesar USD 938,87 per MT,” ujar Tommy.

Minyak goreng kemasan bermerek dengan berat bersih kurang dari 25 kilogram dikenakan BK sebesar 31 dollar AS per metrik ton. Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 374 Tahun 2025 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto kurang dari 25 kilogram.

Tommy menyampaikan, kenaikan HR CPO dipicu peningkatan permintaan dari negara importir.

“Terutama dari negara importir utama seperti India dan Tiongkok, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan. Terbatasnya pasokan terjadi akibat penurunan produksi dan kenaikan pada harga minyak nabati lainnya, yakni minyak kedelai,” kata Tommy.

Pemerintah juga menetapkan Harga Referensi biji kakao periode Maret sebesar 4.047,45 dollar AS per metrik ton. Angka tersebut turun 29,21 persen dibanding periode sebelumnya yang tercatat 1.669,99 dollar AS.

Penurunan HR biji kakao berdampak pada turunnya Harga Patokan Ekspor periode Maret 2026 menjadi 3.722 dollar AS per metrik ton. Nilai itu turun 39,44 persen atau 1.628 dollar AS dari periode sebelumnya.

“Turunnya HR dan HPE biji kakao dipengaruhi turunnya permintaan yang tidak diimbangi peningkatan pasokan seiring membaiknya produksi di negara produsen utama seperti Pantai Gading,” ucap Tommy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pungutan ekspor produk sawit yang rata-rata mencapai hingga Rp 3 triliun per bulan menjadi amunisi utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) untuk membiayai berbagai program strategis, mulai dari peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga pengembangan usaha kecil, mikro, dan koperasi (UKMK).

Dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit itu disebut seluruhnya dikembalikan untuk mendukung keberlanjutan dan citra positif industri sawit nasional.

Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansyah, menyebut pungutan ekspor tersebut bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan sumber pembiayaan utama program-program sawit yang berdampak langsung ke masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Workshop Media Temu UKMK dan Promosi Sawit Baik 2026 bertajuk “Inovasi Produk Turunan Sawit untuk Pelaku UKMK” yang digelar Majalah Hortus di Depok, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, dana yang dikumpulkan dari eksportir sawit itu dialokasikan untuk program Peremajaan Sawit Rakyat, beasiswa pendidikan, riset, hingga pengembangan UKMK berbasis sawit. Dengan rata-rata penerimaan Rp 2 triliun-Rp 3 triliun per bulan.

“Dana itu dipungut dari ekspor, namun seluruhnya dikembalikan untuk program terkait sawit, seperti PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), beasiswa, riset, serta pengembangan UKM atau UKMK,” ujar Helmi lewat keterangan pers, Jumat (20/2/2026).

Ia menambahkan, penguatan UKMK menjadi salah satu strategi penting untuk menjawab kampanye negatif terhadap industri sawit, mulai dari isu lingkungan seperti banjir dan hilangnya habitat orangutan hingga tudingan eksploitasi pekerja anak.

“Kami punya tanggung jawab bagaimana membangun narasi yang positif terhadap sawit. Salah satunya melalui penguatan UKM atau UKMK,” paparnya.

Helmi mengeklaim intensitas kampanye positif terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Jika pada 2018 pencarian UKMK sawit masih terbatas, kini jumlah pelaku dan produk turunan sawit semakin banyak dan mudah ditemukan. Kegiatan promosi dan workshop bahkan digelar hampir setiap bulan.

“Kalau 2018 mungkin kalau kita klik UKMK sawit itu gak ada mungkin ya. Tapi kalau sekarang, kalau bapak/ibu klik cari UKMK sawit di Google itu sudah sangat banyak sekali karena kita hampir setiap bulan bahkan setiap minggu ada kegiatan-kegiatan kita untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan sawit ini,” beber Helmi.

BPDP juga menggandeng kalangan kampus untuk menumbuhkan wirausaha muda berbasis sawit, salah satunya bekerja sama dengan Universitas Andalas.

Dari program tersebut, muncul kisah mahasiswa asal Pasaman Barat yang mengikuti pelatihan pada masa pandemi 2020-2021 dan pada 2025 berhasil menjadi eksportir lidi sawit.

Ia menggandeng kelompok ibu-ibu sebagai pemasok bahan baku.

Di sisi lain, dukungan juga diberikan melalui fasilitasi pameran nasional seperti Inacraft. Tiga UKMK binaan BPDP dari Aceh, Malang, dan Yogyakarta memperoleh fasilitas booth gratis, termasuk akomodasi dan transportasi. Padahal, biaya partisipasi pameran tersebut bisa mencapai Rp 19 juta hingga Rp 24 juta per booth.

“Biasanya kalau gak dibawa bayar sendiri Rp 19 sampai Rp 23 juta. Kalau dia menjadi anggotanya Inacraft Rp 19 juta, kalau gak menjadi anggota Rp 24 juta untuk mendapatkan booth. Nah itu kemarin kita fasilitasi,” katanya.

Salah satu contoh datang dari Kulon Progo, Yogyakarta, di mana sekitar 60-70 ibu-ibu mengembangkan batik dan lilin berbahan malam sawit dengan pendampingan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dari omzet awal ratusan juta rupiah, kini usaha tersebut telah menembus miliaran rupiah.

Dalam pameran Inacraft terbaru, transaksi mereka mencapai Rp 55 juta hanya dalam dua hingga tiga hari.

“Sekarang sudah miliaran setelah kemudian mengembangkan batiknya dari sawit. Termasuk kemarin ikut kita bawa di pameran, itu transaksinya Rp 55 juta selama dua hari atau tiga hari. Itu termasuk yang sangat laku di pameran Inacraft,” ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menyepakati dokumen perjanjian perdagangan resiprokal bertajuk Implementation of the Agreement toward New Golden Age US-Indonesia Alliance, Jumat (20/2/2026).

Dalam perjanjian itu, kedua negara sepakat menghapus tarif bea masuk atau nol persen untuk 1.819 pos tarif untuk produk Indonesia. Artinya, sebanyak 1.819 komoditas atau produk industri asal Indonesia bebas tarif masuk untuk ekspor ke AS.

Padahal, produk-produk asal Indonesia tersebut sebelumnya terancam terkena tarif resiprokal sebesar 19%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam Agreement of Reciprocal Trade (ART) itu, komoditas atau produk industri yang kini bebas tarif meliputi minyak sawit, rempah-rempah, hingga elektronik.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah nol persen," kata Airlangga dalam konferensi pers.

Selain itu, khusus untuk produk tekstil dan apparel Indonesia, AS juga akan memberikan tarif 0%. Namun, khusus produk tersebut tarif 0% diberlakukan dengan mekanisme Tariff Rate Quota atau TRQ.

"Ini memberikan manfaat untuk 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga ini berpengaruh pada 20 juta masyarakat Indonesia," tutur Airlangga.

Di sisi lain, Indonesia juga memberikan tarif tarif 0% untuk produk AS yang akan masuk ke Indonesia. Bebas bea masuk ini untuk berlaku untuk produk turunan gandum dan kedelai.

"Sehingga masyarakat Indonesia membayar nol persen untuk barang yang diproduksi dari soybeans [kedelai] dan wheat [gandum] dalam hal ini noodle [mi] atau dalam bentuk tahu dan tempe," ucap Airlangga.

Airlangga mengonfirmasi bahwa dokumen kesepakatan bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance tersebut ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.

"Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR, maupun di Amerika dengan proses internalnya," jelas Airlangga.

Adapun, kesepakatan ART ini menjadi proses final dari proses negosiasi tarif yang berlangsung antara kedua negara sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada 2 April 2025.