Bisnis.com, JAKARTA — Industri sawit nasional mewaspadai penurunan harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil) hingga ke tingkat petani seiring dengan rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor ke level 12,5% pada Maret 2026.

Harga minyak sawit mentah di Bursa Derivatif Malaysia diperdagangkan pada level 4.107 ringgit Malaysia per ton pada perdagangan Selasa (20/1), naik 0,93 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya di level 4.057 ringgit per ton.

Sementara itu, di Bursa Rotterdam, harga jual CPO berada di level US$1.271 per ton pada Jumat (16/1) untuk jenis kontrak cost, insurance & freight (CIF). Nilai tersebut turun dibandingkan dengan Selasa (13/1) di level US$1.290 per ton.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memandang peningkatan pungutan ekspor minyak sawit mentah diproyeksi bakal berdampak pada industri hulu sawit. Selain itu, volume ekspor juga berisiko tertekan bila aturan tersebut berlaku.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan aturan tersebut dipastikan bakal menambah beban industri hulu. Sebab umumnya, eksportir membebankan peningkatan pungutan tersebut kepada sektor hulu atau kepada pembeli.

“Dengan kenaikan 2,5% PE itu berisiko menekan harga CPO sekitar 3%. Memang tidak terlalu signifikan, akan tetapi harga TBS [tandan buah segar] dapat ikut tertekan sekitar 7% dari harga saat ini,” katanya kepada Bisnis, Senin (19/1).

Selain itu, peningkatan pungutan ekspor juga berisiko mengerek harga sawit Indonesia ke pasar global. Kondisi ini dapat menurunkan daya saing produk unggulan tersebut dibandingkan dengan negara produsen lainnya.

Meski demikian, Gapki menilai bahwa peningkatan pungutan tersebut tidak begitu signifikan baik terhadap harga maupun dampaknya terhadap kinerja ekspor.

“Bila pungutan dinaikkan hingga ke 20% misalnya, tentu akan berdampak signifikan hingga ke ekspor. Akan tetapi peningkatan saat ini tidak begitu berpengaruh,” ujarnya.

Meski tetap mengharapkan pungutan ekspor tidak dinaikkan, Gapki memandang langkah pemerintah ini juga ditujukan demi mendukung sejumlah program strategis.

Beberapa di antaranya untuk mendanai program biodiesel B40, peremajaan perkebunan atau replanting hingga kebutuhan kampanye industri sawit dalam negeri.

“Dana itu digunakan untuk kebutuhan nasional, termasuk biodiesel di mana pemerintah ingin agar tidak lagi mengimpor solar. Asalkan pungutan ini jangan terlalu membebani industri,” ujarnya.

Meski kalangan industri memproyeksikan penurunan harga, analis malah menilai sebaliknya. Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Girta Putra Yoga menuturkan bahwa rencana kenaikan pungutan ekspor tersebut menjadi sentimen positif bagi harga CPO global.

Dia menuturkan bahwa langkah pemerintah berpotensi mengurangi pasokan CPO Indonesia ke pasar global akibat peningkatan biaya di sisi eksportir yang menurunkan minat jual.

“Selain itu, kenaikan biaya tersebut juga akan mendorong peralihan permintaan ke CPO Malaysia, yang membuat harga CPO global cenderung menguat,” katanya kepada Bisnis.

Sementara itu di sisi TBS sebagai bahan baku CPO, Girta menilai bahwa harga tandan buah memiliki korelasi positif dengan harga CPO. Artinya, saat harga CPO meningkat maka dapat juga mendongkrak harga TBS ke level atas.

Bisnis.com, JAKARTA — Porsi ekspor sawit Indonesia ke depan diproyeksikan mengalami penurunan seiring dengan utilisasi domestik yang meningkat

Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai industri minyak sawit dinilai masih menunjukkan perannya sebagai penopang ekspor Indonesia di tengah dinamika permintaan global.

Dia melanjutkan meski pasar dunia mengalami fluktuasi, permintaan dari Uni Eropa dinilai ikut terangkat setelah tercapai sejumlah kesepakatan dagang, sementara permintaan dari kawasan Asean, India, Pakistan, hingga Amerika Serikat tetap konsisten.

Namun, di tengah stabilnya pasar global, permintaan domestik menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pasokan sawit kini semakin banyak dialihkan untuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya sebagai campuran bahan bakar B40.

Kondisi ini diproyeksikannya mengubah porsi ekspor sawit Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

“Jika utilisasi domestik terus meningkat, maka porsi ekspor sawit ke depan kemungkinan akan mengalami penurunan,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (21/11/2025).

Ia menambahkan bahwa kebutuhan dalam negeri untuk program biofuel memberikan penyerapan besar yang semakin mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Dari sisi harga, dia juga memproyeksikan tren cenderung melemah tanpa potensi kenaikan drastis dalam waktu dekat. Kondisi ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta arah kebijakan energi nasional.

Meski peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sawit tetap terbuka, ekspansi lahan baru tidak dapat dilakukan secara agresif.

Rencana pembukaan lahan di kawasan Indonesia Timur, misalnya, menghadapi tantangan besar terkait isu lingkungan dan keterbatasan lahan.

“Ini buah simalakama. Di satu sisi produksi ingin ditingkatkan, tapi di sisi lain isu lingkungan dan keterbatasan lahan menuntut industri berhati-hati,” katanya

Oleh karena itu, optimalisasi lahan yang sudah ada menjadi strategi yang lebih realistis sekaligus berkelanjutan.

Kendati demikian, dia menilai tidak khawatir terhadap prospek sawit ke depan. Selain tetap menjadi komoditas ekspor andalan, sawit juga semakin penting dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatannya dalam program biofuel.

Bisnis.com, BADUNG — Analis pasar minyak nabati global menilai kebijakan biodiesel B50 Indonesia belum layak diterapkan dalam waktu dekat karena berpotensi memicu lonjakan harga minyak sawit di pasar dunia maupun domestik.

Executive Director, ISTA Mielke Gmbh (Oil World) Thomas Mielke menilai implementasi kebijakan B50 berisiko besar memicu kenaikan harga minyak sawit secara drastis karena produksi nasional belum mencukupi kebutuhan tambahan bahan baku biodiesel.

Meski secara konsep B50 merupakan kebijakan yang baik, Mielke menilai keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada ketersediaan pasokan minyak sawit yang memadai.

“Jadi, Anda membutuhkan sekitar 2,2 juta ton minyak sawit, mungkin sedikit lebih banyak untuk B50, yang pada saat ini tidak sesuai dengan volume produksi Indonesia,” kata Mielke dalam konferensi pers 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025).

Dia menilai, kebijakan tersebut idealnya diterapkan setelah pemerintah memastikan peningkatan produksi, baik melalui penambahan area tanam maupun peningkatan produktivitas. Sebab, sambung dia, penerapan B50 secara tergesa-gesa justru dapat memberikan dampak besar terhadap pasar global.

“Jika B50 diterapkan, misalnya pada paruh kedua 2026, kebijakan tersebut akan memberikan dampakbullishyang sangat kuat terhadap harga minyak sawit di pasar dunia, yang kemudian juga akan menular ke pasar domestik,”ujarnya.

Lebih jauh, Mielke menilai dampak kenaikan harga minyak sawit global akan merembet ke pasar domestik. Alhasil, pemerintah tidak akan mampu menahan lonjakan harga tersebut. Kondisi ini diperkirakan akan menghambat upaya pemerintah dalam menjaga harga minyak sawit dan produk turunannya tetap wajar bagi konsumen.

Di sisi lain, kenaikan harga dalam negeri tidak akan bisa sepenuhnya dikendalikan pemerintah. “Ini akan menghambat rencana pemerintah untuk menjaga harga domestik pada tingkat yang wajar bagi konsumen,” imbuhnya.

Selain itu, Mielke menyebut produksi sawit Indonesia justru berpotensi menurun pada 2026—2027 akibat berbagai intervensi pemerintah dan faktor-faktor produksi.

Dia memperkirakan produksi minyak sawit di Indonesia akan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya imbas penggunaan pupuk dan input pertanian lainnya dikurangi, dan dampak dari pengurangan ini baru terlihat secara bertahap.

Padahal, sambung dia, Indonesia memegang peran kunci sebagai pemasok minyak nabati terbesar di pasar global, sehingga setiap pengurangan signifikan dalam ekspor dapat mengganggu keseimbangan pasokan dan permintaan dunia.

Dengan demikian, dia menyampaikan penerapan B50 secara paksa dalam kondisi saat ini diperkirakan akan mendorong lonjakan harga yang tajam, menciptakan konflik kepentingan antara kebijakan energi dan perlindungan konsumen.

“Harga akan melonjak dan konsumen akan dirugikan, konsumen pangan di negara-negara pengimpor maupun di Indonesia,” pungkasnya.