Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut melakukan puluhan perdagangan saham pada kuartal pertama 2026. Di luar etika sebagai pemimpin negara, transaksinya atas saham kelompok "Tujuh Perusahaan Teknologi Terkemuka" atau yang dikenal sebagai “Magnificent Seven” menjadi catatan sendiri.

Koresponden Yahoo Finance, Ben Werschkul, menyebut bahwa Trump melakukan 94 transaksi berbeda terhadap saham perusahaan teknologi besar sepanjang kuartal pertama 2026.

Nilai transaksi tersebut berkisar antara 50 juta dolar AS hingga 70 juta dolar AS, yang terdiri dari 64 transaksi pembelian dan 30 transaksi penjualan saham.

Dalam daftar transaksi itu, Trump disebut membeli saham Apple (AAPL) dan Alphabet (GOOG). Sementara itu, Tesla (TSLA) menjadi satu-satunya saham dari kelompok perusahaan teknologi tersebut yang dilepas.

Trump disebut melepas saham Tesla dengan nilai berkisar antara 30.000 dolar AS hingga 330.000 dolar AS sepanjang periode tersebut.

Trump juga tercatat melakukan transaksi untuk saham Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), dan Amazon (AMZN).

Salah satu transaksi yang menjadi perhatian adalah pembelian saham Nvidia dengan nilai setidaknya 1 juta dolar AS pada 10 Februari. Transaksi itu dilakukan sekitar satu pekan sebelum Nvidia mengumumkan kemitraan strategis dengan Meta.

Meskipun begitu, transaksi ini bisa jadi tidak dilakukan oleh Trump sendiri. Sebab, akun investasi Trump disebut dikelola oleh perusahaan Trump Organization.

Perusahaan menyatakan seluruh aktivitas perdagangan saham diawasi lembaga keuangan pihak ketiga tanpa keterlibatan Trump maupun keluarganya.

“Baik Presiden Trump, keluarganya, maupun Trump Organization tidak berperan dalam memilih, mengarahkan, atau menyetujui investasi tertentu,” kata Trump Organization dilansir dari Yahoo Finance.

Artinya, Trump tidak menerima pemberitahuan sebelumnya tentang aktivitas perdagangan dan tidak memberikan masukan apa pun terkait keputusan investasi atau manajemen portofolio apa pun.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan telah menata 180 perusahaan di bawah payung BUMN sebagai langkah transformasi dan penataan BUMN agar semakin efektif, efisien, serta fokus pada lini bisnis inti.

“Hingga saat ini, sebanyak 180 perusahaan di bawah payung BUMN telah ditata melalui berbagai skema. Mulai dari konsolidasi, restrukturisasi, divestasi, hingga pembubaran," ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Penataan tersebut menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk menyederhanakan struktur korporasi, mengurangi tumpang tindih bisnis, serta memastikan setiap entitas memiliki peran yang jelas dalam menciptakan nilai ekonomi dan mendukung penguatan daya saing nasional.

Untuk mempercepat transformasi BUMN, Dony memimpin rapat bersama PT Danantara Asset Management untuk membahas evaluasi dan akselerasi streamlining BUMN.

Dalam pertemuan tersebut, Dony Oskaria menegaskan bahwa percepatan transformasi BUMN harus dilakukan melalui penataan fundamental yang terukur, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

“Streamlining BUMN harus memastikan setiap perusahaan fokus pada bisnis inti, memiliki tata kelola yang kuat, dan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony.

Sejalan dengan arahan tersebut, fokus pembahasan dalam rapat mencakup percepatan penyelesaian struktur perusahaan yang masih belum optimal, termasuk penguatan tata kelola, penajaman arah bisnis, dan optimalisasi aset.

Selain itu, struktur perusahaan yang dinilai masih tumpang tindih agar dapat bergerak lebih lincah, profesional, dan kompetitif dalam menghadapi dinamika pasar.

BP BUMN dan Danantara memastikan restrukturisasi ini bukan sekadar penyederhanaan jumlah perusahaan, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi BUMN secara menyeluruh.

Melalui penataan yang lebih terarah, BUMN ditargetkan semakin efektif dan efisien, beroperasi sesuai prinsip korporasi profesional, kompetitif di pasar, serta mampu memberikan kontribusi riil bagi kas negara dan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah bergeliat meredam gejolak nilai tukar rupiah dengan cara intervensi di pasar obligasi. Seberapa efektif cara tersebut memperbaiki mata uang Garuda saat ini?

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan langkah-langkah dalam meredam pelemahan rupiah. Sebab, nilai tukar rupiah saat ini tengah ambrol.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang telah terdepresiasi sekitar 6% sejak awal tahun ini atau secara year to date (ytd). Berdasarkan data TradingView, rupiah pun ditutup melemah sebesar 0,22% ke level Rp17.700 per dolar AS pada perdagangan Selasa (19/5/2026).

Langkah yang dilakukan pemerintah yakni masuk ke pasar obligasi secara bertahap.

"Saya minta masuk [pasar obligasi] Rp2 triliun setiap hari," kata Purbaya seusai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa langkah intervensi yang dilakukan pemerintah menyerupai mekanisme bond stabilization fund. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk sebagai sebuah dana khusus, Kementerian Keuangan akan mengaktifkan instrumen yang sudah ada melalui skema yang menyerupai buyback atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun, fokus utama dari langkah ini adalah untuk menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi agar tidak melonjak tajam. Dalam mekanisme pasar, jika yield SBN turun maka harganya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mencegah keluarnya aliran modal asing (capital outflow) atau bahkan memancing aliran modal masuk (inflow), yang pada gilirannya akan mendorong penguatan rupiah.

Dia menjelaskan bahwa apabila terdapat sentimen positif di pasar obligasi, dana asing pun turut masuk. Dengan begitu, rupiah cenderung terkendali.

"Yang asing enggak jual bond dan kabur keluar. Karena bond-nya stabil harganya, artinya kalau stabil kan kalau memang yield-nya turun kita targetkannya bisa turun, kalau yield-nya turun kan berarti harga bond-nya naik. Nanti ada potensi capital gain, jadi harusnya sih pasar bond kita menarik," tuturnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang bisa dipakai berkesinambungan. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan cash management, terkait sumber dana intervensi di pasar obligasi tersebut.

"Jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi," ujarnya.

Seiring dengan langkah intervensi di pasar obligasi itu, Purbaya mengaku optimistis tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan mulai mereda pada pekan ini.

"Saya pikir pertengahan minggu ini juga sudah mulai berkurang [sentimen yang menekan rupiah]. Pemerintah sudah masuk ke bond market sedikit-sedikit, asing juga sudah mulai masuk, sehingga tekanan di bond mestinya berkurang," kata Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa biasanya apabila tekanan di pasar obligasi atau bond market berkurang, sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah pun berkurang.

Seberapa Efektif?

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan bahwa langkah pemerintah yang mengaktifkan dana stabilisasi obligasi memang dapat membantu meredam tekanan rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, efektivitasnya bersifat tidak langsung dan tidak bisa menjadi solusi utama.

Dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membeli SBN di pasar sekunder, harga SBN terdorong naik dan imbal hasilnya turun, sehingga kerugian nilai pasar investor dapat ditekan, kepanikan jual bisa berkurang, dan minat terhadap SBN dapat kembali terbentuk.

Dalam situasi rupiah melemah dan imbal hasil SBN 10 tahun naik ke kisaran 6,86%, intervensi seperti itu dapat berfungsi sebagai penyangga psikologis agar pasar tidak bergerak terlalu liar.

"Namun, dampaknya ke rupiah tetap bergantung pada apakah investor melihat langkah ini sebagai penguatan kepercayaan atau justru sebagai tanda bahwa permintaan pasar terhadap SBN sedang melemah," ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, intervensi di pasar obligasi berbeda dengan intervensi langsung di pasar valuta asing. Dana stabilisasi obligasi dapat menahan kenaikan imbal hasil SBN, tetapi rupiah tetap dipengaruhi oleh kebutuhan dolar, harga minyak, arah suku bunga AS, arus modal asing, dan persepsi terhadap defisit fiskal.

"Tekanan rupiah saat ini tidak hanya berasal dari pasar obligasi, tetapi juga dari harga minyak yang tinggi, dolar AS yang kuat, pelemahan pasar saham, kekhawatiran terhadap fiskal, serta gejolak global akibat konflik Timur Tengah," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa rupiah melemah ke rekor baru ketika harga minyak naik dan imbal hasil global meningkat. Sementara, pasar obligasi tertekan oleh kekhawatiran inflasi dan fiskal.

"Jadi, jika sumber tekanan utamanya berasal dari minyak, dolar, dan kepercayaan fiskal, pembelian SBN hanya meredam salah satu jalur tekanan, bukan seluruh sumber pelemahan rupiah," tuturnya.

Menurutnya, efektivitas langkah pemerintah itu juga sangat bergantung pada skala, waktu, dan cara komunikasi. Jika dana Rp2 triliun per hari digunakan secara terukur, sementara, dan diarahkan pada saat pasar benar-benar tidak seimbang, maka langkah ini dapat membantu menjaga likuiditas pasar SBN dan mengurangi kepanikan.

Namun, jika pasar melihat pemerintah berusaha menahan imbal hasil pada level tertentu secara terus-menerus, maka risiko persepsinya justru meningkat. Investor bisa menilai bahwa harga SBN tidak lagi sepenuhnya mencerminkan risiko pasar, sehingga investor meminta imbal hasil lebih tinggi ketika membeli di lelang berikutnya.

Dalam jangka pendek, langkah pemerintah bisa menahan arus modal keluar jika investor domestik dan asing melihat pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga pasar SBN. Namun, efeknya terhadap arus modal masuk baru belum tentu besar. Investor asing tidak hanya melihat harga SBN, tetapi juga selisih imbal hasil dengan surat utang AS, risiko kurs rupiah, arah BI Rate, harga minyak, cadangan devisa, dan kredibilitas fiskal.

Jika imbal hasil SBN ditekan terlalu rendah sementara rupiah masih berisiko melemah, daya tarik SBN bagi investor asing justru bisa berkurang karena kompensasi risikonya dianggap tidak cukup. Jadi, menurutnya intervensi harus menjaga keseimbangan; cukup untuk mencegah kepanikan, tetapi tidak terlalu agresif sampai menghilangkan insentif pasar untuk masuk kembali.

"Risiko jangka panjangnya adalah distorsi harga pasar dan ketergantungan investor pada kehadiran pemerintah. Jika pelaku pasar terbiasa bahwa pemerintah akan selalu membeli SBN saat harga turun, maka disiplin pasar melemah dan risiko moral hazard meningkat," ujarnya.

Investor dapat mengambil posisi lebih agresif karena merasa ada penyangga pemerintah. Di sisi lain, bila pemerintah berhenti membeli, pasar bisa kembali bergejolak karena harga selama ini terlalu banyak ditopang oleh intervensi. Ini dapat membuat volatilitas justru berpindah ke masa depan.

Efek Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa dalam jangka pendek, intervensi melalui bond stabilization fund memang bisa bekerja cukup efektif untuk menahan gejolak di pasar obligasi.

"Dengan injeksi sekitar Rp2 triliun per hari, pemerintah pada dasarnya menciptakan permintaan tambahan yang cukup besar untuk menjaga harga SBN tetap stabil dan menahan kenaikan yield agar tidak bergerak terlalu agresif," ujarnya.

Dalam kondisi pasar yang sedang tertekan, langkah seperti itu secara teknis memang mampu menjadi semacam jangkar harga, terutama untuk seri-seri obligasi acuan yang menjadi benchmark pasar.

Karena itu, jika yield obligasi pemerintah terlihat relatif stabil di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah, bukan berarti pasar sepenuhnya tenang. Bisa jadi stabilitas itu memang sedang dijaga secara aktif melalui intervensi.

"Namun efektivitasnya terhadap nilai tukar rupiah jauh lebih kompleks dan sebenarnya tidak sekuat yang sering diasumsikan," kata Yusuf.

Menurutnya, saat yield obligasi stabil, arus keluar investor asing memang diharapkan berkurang sehingga tekanan terhadap rupiah ikut mereda. Akan tetapi, asumsi tersebut hanya bekerja dalam situasi normal ketika investor asing masih fokus mengejar selisih imbal hasil atau carry trade.

Dalam situasi saat ini, tekanan pasar lebih banyak dipengaruhi faktor persepsi risiko. Investor global bukan hanya melihat tingkat yield, tetapi juga membaca arah fiskal, ketahanan eksternal, stabilitas politik ekonomi, dan prospek pertumbuhan.

Apabila kekhawatiran utamanya adalah risiko, maka menahan yield saja belum tentu cukup membuat investor bertahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, intervensi besar justru bisa dibaca pasar sebagai tanda bahwa tekanan sebenarnya sedang cukup serius.

"Karena itu, kalau kepemilikan asing di SBN terus turun meskipun yield berhasil dijaga stabil, artinya fungsi utama intervensi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Yang terjadi lebih menyerupai perpindahan kepemilikan obligasi dari investor asing ke institusi domestik seperti perbankan, BUMN keuangan, atau Bank Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa yang lebih perlu diperhatikan pemerintah saat ini justru risiko jangka panjang jika intervensi di pasar obligasi dilakukan terlalu lama.

Risiko pertama adalah distorsi harga di pasar obligasi. Apabila yield terlalu lama dijaga melalui intervensi, maka harga risiko yang terbentuk di pasar menjadi kurang mencerminkan kondisi fundamental sebenarnya.

Risiko kedua berkaitan dengan hubungan antara fiskal dan moneter. Ketika negara secara tidak langsung menjadi pembeli utama utangnya sendiri melalui berbagai instrumen dan lembaga domestik, batas antara kebijakan fiskal dan moneter mulai menjadi kabur.

Risiko ketiga adalah munculnya contingent liability tersembunyi. Obligasi yang diserap institusi domestik tetap berada dalam ekosistem keuangan negara. Jika di masa depan yield naik cukup tinggi, maka nilai pasar obligasi yang dipegang akan turun dan berpotensi menekan neraca lembaga-lembaga tersebut.

Risiko keempat, munculnya kecenderungan menunda reformasi struktural. Ketika tekanan pasar berhasil diredam sementara lewat intervensi, pemerintah mendapat ruang bernapas lebih panjang sehingga dorongan melakukan konsolidasi fiskal atau reformasi penerimaan negara menjadi berkurang.

"Padahal akar persoalannya tetap ada, mulai dari defisit transaksi berjalan, ketergantungan impor, hingga basis penerimaan negara yang masih relatif sempit," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa bond stabilization fund tetap bisa dipahami sebagai instrumen taktis yang sah dalam menghadapi volatilitas jangka pendek.

"Masalahnya muncul kalau instrumen ini berubah menjadi mekanisme permanen. Intervensi seperti obat penahan nyeri. Berguna untuk menahan gejolak akut, tetapi tidak menyelesaikan akar penyakitnya," ujarnya.

Menurutnya, akar masalah ekonomi Indonesia tetap berada pada ketergantungan impor yang tinggi, struktur devisa yang belum kuat, tekanan transaksi berjalan, serta kebutuhan reformasi fiskal dan industri yang sudah lama tertunda. Tanpa pembenahan di sisi struktural, intervensi pasar hanya membeli waktu, bukan menyelesaikan masalah.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kembali akan menggelar BPKN Award Raksa Nugraha 2026 guna meningkatkan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia.

Mufti Mubarok, Ketua BPKN RI menjelaskan, BPKN Award Raksa Nugraha adalah ajang apresiasi tahunan yang dipersembahkan oleh BPKN RI kepada para stakeholder yang bertanggung jawab terhadap perlindungan konsumen yang kredibel dan independen karena Negara harus hadir dalam setiap hal yang menyangkut Perlindungan Konsumen. BPKN RI menggandeng The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) untuk menyiapkan model penilaian berbasis Malcolm Baldridge National Quality Award.

"Ini adalah program penilaian untuk menentukan rating perusahaan dalam perlindungan konsumen berdasarkan tujuh aspek penilaian, yang meliputi kepemimpinan, strategi, pelanggan atau konsumen, manajemen sumber daya, organisasi proses produksi, peningkatan kinerja, dan hasil (kinerja keuangan dan nonkeuangan)," ujar Mufti Mubarok saat menggelar konferensi pers di kantor BPKN RI di Jakarta. Selasa (19/5), yang dihadiri juga oleh Novriansyah, Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi; Fitrah Bukhari, Ketua Komisi Advokasi; Syaiful Ahmar, Wakil Ketua BPKN RI; Heru Sutadi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi; dan Arief Safari, Juri BPKN Award Raksa Nugraha 2026.

Seperti diketahui, BPKN Award Raksa Nugraha pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019, namun penyelenggaraan ke dua tahun 2020 dilakukan secara virtual mengingat saat itu Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19. Mulai tahun 2020, BPKN Award Raksa Nugraha mulai membagi nominator ke dalam 2 kategori, yaitu Kategori Entitas Privat (Badan Usaha/BUMN/BUMD) dan Kategori Entitas Publik (mencakup Pemerintah Pusat atau Pemda).

Berbekal pengalaman empat kali penyelenggaraan BPKN Award Raksa Nugraha, BPKN-RI lantas berinisiatif untuk juga menggelar Indonesia Consumer Care (ICC) 100 Brands 2026 yang akan dilaksanakan pada 20 - 22 November 2026 mendatang di JIEXPO Kemayoran, Jakarta,

ICC 100 Brands adalah wujud nyata dan implementasi dari BPKN Award Raksa Nugraha sebagai pondasi dan nilai standar. ICC 100 Brands 2026 memilih pelaku usaha di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan dan kepedulian terhadap konsumen seperti kualitas produk, transparansi informasi, keamanan produk, serta layanan pelanggan yang baik, hasil dari kurasi juri-juri ahli dari BPKN-RI yang didampingi oleh Kementrian terkait.

100 brand yang masuk dalam daftar 100 brands terbaik di Indonesia dibagi dalam 11 sektor, yaitu sektor Perumahan dan Properti, Keuangan, E-Commerce, Transportasi, Kesehatan,Telekomunikasi, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Jasa Logistik, Energi dan Investasi, serta Pangan

"Keikutsertaan kemeterian yang terkait dengan sektor penilaiannya sebagai juri diharapkan mampu menyempurnakan proses penjurian yang dilakukan oleh BPKN-RI dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya penentuan brand terpilih dapat dilakukan dengan seadil-adilnya," tutup Mufti Mubarok.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, meskipun harga minyak mentah Indonesia naik disertai nilai tukar rupiah yang melemah.

“Tidak akan naik. Insyaallah, ya, doanya, tidak akan kita naikkan (harga BBM subsidi),” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Bahlil menyampaikan, meskipun rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel, harga BBM bersubsidi tetap aman.

Ia merujuk kepada rata-rata harga minyak mentah Indonesia dari Januari 2026 yang belum menyentuh batas 100 dolar AS per barel.

“Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80–81 dolar AS dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai 100 dolar AS,” kata Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil kembali menekankan bahwa harga BBM bersubsidi masih aman hingga akhir tahun 2026.

“Insyaallah sampai akhir tahun,” ucapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel.

Harga tersebut melonjak 15,05 dolar AS dibandingkan Maret 2026 yang tercatat 102,26 dolar AS per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di Timur Tengah dan Selat Hormuz.

Selain faktor geopolitik, pertumbuhan ekonomi China pada triwulan I 2026 yang mencapai 5 persen secara tahunan turut memberikan sentimen positif terhadap permintaan minyak dunia.

Lebih lanjut, Laode menambahkan, meskipun harga minyak dunia masih berpotensi mengalami tekanan akibat kondisi geopolitik global, terdapat beberapa faktor yang dapat menahan kenaikan harga.

Faktor itu di antaranya proyeksi penurunan permintaan minyak global pada triwulan II 2026 yang diperkirakan sebesar 5 juta barel per hari secara tahunan (year on year) dan potensi terbukanya kembali jalur diplomasi damai antara Iran dan Amerika Serikat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) Pantura untuk melindungi masa depan ekonomi negara dan masyarakat.

“Ini bukan sekadar tanggul laut. Ini tentang upaya melindungi masa depan ekonomi negara dan masyarakat kita,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia saat ini tengah mempercepat pembangunan infrastruktur adaptif, termasuk proyek Giant Sea Wall Pantura yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional pada era Presiden Prabowo Subianto.

Proyek sepanjang 575 kilometer tersebut dirancang tidak hanya untuk perlindungan pesisir, tetapi juga menjaga ketahanan pangan, kawasan industri, serta keselamatan jutaan masyarakat pesisir Jawa.

AHY menegaskan infrastruktur menjadi titik paling nyata dalam mewujudkan agenda keberlanjutan dan ketahanan iklim.

Perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai ancaman masa depan, tetapi tantangan nyata yang sedang dihadapi masyarakat saat ini.

Ia mencontohkan bencana besar akibat Siklon Senyar di Sumatera yang menyebabkan lebih dari seribu korban jiwa dan jutaan warga terdampak.

“Adaptasi bukan lagi skenario masa depan. Adaptasi adalah biaya yang harus kita bayar hari ini,” katanya.

Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan perencanaan groundbreaking program dan groundbreaking infrastruktur supaya berjalan bersama-sama, di mana pada saatnya pelaksanaan kegiatan ini dilakukan kerja sama dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi.

Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali merumuskan wacana kebijakan cicilan atau tenor rumah subsidi yang diperpanjang sampai 40 tahun. Penekanannya adalah pemerintah ingin mempermudah akses kepemilikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Sesuai arahan Presiden, kami sedang mempersiapkan berbagai kebijakan agar tenor cicilan rumah subsidi bisa sampai 40 tahun sehingga cicilan menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Sebagai simulasi, Ara menjelaskan bahwa saat ini KPR rumah subsidi dengan harga untuk wilayah Jawa dan Sumatera sebesar Rp166 juta tenor 20 tahun memiliki cicilan rata-rata sekitar Rp1.058.000 per bulan.

"Dengan cicilan saat ini, masih banyak buruh, petani, pekerja informal, dan masyarakat di daerah dengan UMP rendah yang kesulitan membeli rumah,” ujar dia.

Namun, apabila tenor diperpanjang hingga 40 tahun, cicilan diperkirakan turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan. Dengan nominal cicilan tersebut, Ara mengatakan harga yang ditawarkan lebih realistis bagi masyarakat.

“Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773 ribu per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar. Ini membuka akses yang lebih luas agar masyarakat bisa memiliki rumah layak huni sekaligus mempercepat pengurangan backlog perumahan,” kata Ara.

Dia menambahkan soal skema tenor 40 tahun tersebut bersifat opsional dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Sebab, cicilan berjangka empat dasawarsa ini bergantung pada pilihan dan kemampuan masyarakat sendiri, dan tidak ada aturan baku dari pemerintah untuk memaksa.

"Masyarakat tetap bisa memilih tenor sesuai kemampuan keuangannya. Kami ingin anak muda, pekerja informal, buruh, petani, dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki rumah,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Tiga pejabat pemerintahan Prabowo Subianto kompak enggan merespons lebih lanjut terkait isu pembentukan badan khusus yang menangani ekspor produk asal Indonesia. Adapun isu mengenai pembentukan badan ekspor ini telah menjadi perbincangan di berbagai kalangan, mulai dari asosiasi pelaku usaha, eksportir, hingga para ekonom senior.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani hanya mengonfirmasi soal isu pembentukan badan ekspor nasional tersebut menjadi mandat Prabowo untuk menyampikannya. Tapi dia tidak menafikan isu tersebut, termasuk Danantara yang dikabarkan bakal men-supervisi institusi terkait.

"Tunggu besok saja," singkat kata Rosan saat ditemui di gedung Kementerian ESDM, Selasa (19/5/2026).

Pahlawan Ekspor Baru Indonesia Bukan Lagi Tambang, Ini Buktinya



Seturut itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia juga berkata senada. Bendahara negara maupun Bahlil yang membawahi banyak komoditas mineral kritis, enggan berspekulasi.

"Tunggu presiden besok," serupa kata Bahlil dan Purbaya setelah melangsungkan pertemuan di Kantor ESDM.

Adapun Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato resmi di hadapan DPR RI dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan draf informasi yang beredar di publik, pemerintah kabarnya sedang mempertimbangkan secara serius pembentukan sebuah badan ekspor terpusat.

Bahlil Cerita Asal Usul Rencana Pungutan Ekspor Nikel, Pengusaha Setengah Hati Bangun Hilirisasi



Lembaga ini diproyeksikan bakal berfungsi sebagai perantara (intermediary) khusus untuk mengelola pengiriman komoditas-komoditas strategis asal Indonesia ke pasar internasional.

Dalam skema operasionalnya, badan khusus ini akan bertindak sebagai pembeli tunggal domestik. Artinya, para eksportir lokal harus menjual produk atau komoditas mereka terlebih dahulu kepada badan tersebut, sebelum akhirnya lembaga terpusat ini yang menyalurkan dan menjualnya langsung kepada para pembeli global (global buyers).

JAKARTA - Dewan Pers mengecam keras tindakan Angkatan Laut Israel yang mencegat dan menangkap rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal Global Sumud Flotilla 2.0 pada Senin (18/5/2026). Dewan Pers meminta pemerintah mengambil langkah untuk membebaskan jurnalis tersebut.

Kapal tersebut diketahui membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza, Palestina. Rombongan berangkat dari Marmaris, Turki, bersama 54 kapal lain yang berasal dari 70 negara.

Dari sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), tiga di antaranya merupakan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan, yakni Bambang Noroyono dari Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

"Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Angkatan Laut Israel yang menghalangi tugas kemanusiaan dan kemerdekaan pers dunia," ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam pernyataan resminya. Selasa (19/5/2026), dikutip dari laman Dewan Pers.

Selain mengecam tindakan tersebut, Dewan Pers juga meminta Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomatik luar biasa (extraordinary diplomatic channels) guna membebaskan dan memulangkan seluruh jurnalis serta warga sipil Indonesia dengan selamat ke tanah air.

Menurut Komaruddin, jurnalis harus diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk saat meliput situasi konflik dan misi kemanusiaan internasional.

Pernyataan sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers dan mendukung kerja-kerja jurnalistik yang independen, humanis, dan sesuai hukum yang berlaku. "Kemerdekaan pers adalah hak segala bangsa. Freedom of the Press is a Human Right," tegas Komaruddin.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan hasil monitoring per 18 Mei 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 73,33 persen, dengan pekerjaan yang kini berfokus pada tahap arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP), serta penataan kawasan.

Hasil monitoring lapangan menunjukkan pekerjaan pondasi dan struktur pada mayoritas bangunan utama telah rampung. Sejumlah fasilitas pendidikan, rumah ibadah, asrama, serta bangunan penunjang saat ini memasuki tahap pekerjaan arsitektur dan instalasi MEP secara bertahap.

Di sisi kawasan, kata Dody, pembangunan fasilitas penunjang termasuk lapangan dan area olahraga juga terus berjalan. Sebagian pekerjaan telah memasuki tahap akhir, sementara beberapa area lainnya masih dalam proses penyelesaian sesuai tahapan konstruksi.

Untuk menjaga percepatan penyelesaian, dia menyampaikan Kementerian PU menerapkan berbagai langkah strategis, antara lain optimalisasi metode pelaksanaan melalui penggunaan metal deck dan wiremesh pada struktur plat lantai.

Kemudian penambahan alat berat, serta penguatan pasokan beton melalui dukungan batching plant di lokasi proyek.

Pemenuhan material dan peralatan konstruksi utama juga terus dioptimalkan guna menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan serta memastikan target pembangunan dapat dicapai sesuai jadwal.

Kementerian PU menargetkan penyelesaian struktur dan rangka atap pada Mei 2026, dilanjutkan pekerjaan fasad, arsitektur, MEP, dan penataan kawasan secara bertahap hingga pertengahan Juni 2026.

Dody mengatakan, percepatan pembangunan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai target waktu, mutu, dan fungsi layanan pendidikan yang direncanakan.

Kementerian PU berkomitmen memastikan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ogan Ilir dapat segera difungsikan guna mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Selatan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi dinilai menjadi kunci strategis untuk menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini membebani daya saing industri dan ekspor Indonesia di tengah tekanan ketidakpastian global.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, tingginya biaya logistik selama ini bukan semata disebabkan sektor transportasi dan distribusi, melainkan persoalan struktural ekonomi yang belum merata.

Menurutnya, aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara banyak sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan berada di luar Jawa. Kondisi tersebut memicu ketimpangan arus barang dan perdagangan sehingga banyak armada logistik kembali tanpa muatan atau empty backhaul.

“Kuncinya adalah membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, dan pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yukki dalam keterangannya dikutip Bisnis, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan, percepatan hilirisasi di sektor unggulan seperti mineral dan energi, pertanian, perikanan, serta perkebunan akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Dengan demikian, daerah penghasil komoditas tidak lagi hanya mengirim bahan mentah, tetapi juga menghasilkan produk bernilai tambah.

Yukki menilai, kondisi tersebut akan menciptakan keseimbangan arus perdagangan dua arah atau inbound-outbound equilibrium sehingga utilisasi kapal, truk, dan kontainer menjadi lebih optimal. Efisiensi logistik pun dinilai dapat terbentuk secara alami seiring meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, dia menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor menggunakan skema cost, insurance and freight (CIF) dan ekspor dengan free on board (FOB). Akibatnya, sebagian besar nilai tambah jasa logistik, pelayaran, dan asuransi masih dinikmati pihak luar negeri.

“Oleh karena itu, penguatan ekosistem logistik nasional perlu dilakukan bertahap, khususnya dengan mengakselerasi re-industrialisasi dan hilirisasi nasional,” ujarnya.

Menurut Yukki yang juga Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, re-industrialisasi dan hilirisasi juga akan mendorong pembangunan kawasan industri, manufaktur, cold chain, pergudangan, hingga jaringan distribusi regional di luar Jawa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional.

“Tanpa re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik tanpa aktivitas manufaktur yang bernilai tambah,” sebutnya.

IDXChannel - Pemerintah terus memperkuat daya saing produk nasional di tengah tantangan seperti tekanan nilai tukar rupiah. Salah satunya melalui percepatan perjanjian dagang dengan berbagai negara. Hal ini dilakukan agar produk domestik semakin kompetitif.

"Kita punya kesempatan di pasar ekspor. Kalau dengan pelemahan rupiah kita harapkan barang-barang kita justru mempunyai kompetensi di pasar internasional. Makanya kita ingin mendorong produk dalam negeri ini bisa terus masuk ke pasar internasional," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Selasa (19/5/2026).

"Caranya gimana? Salah satunya sedang kita bahas tadi. Kita ingin mempercepat ratifikasi perjanjian dagang dengan semua negara," lanjutnya.

Dia menambahkan, sejumlah perjanjian dagang telah selesai dibahas dan kini terus didorong proses ratifikasinya untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia.

“Banyak yang sudah selesai, salah satunya tadi dengan Kanada. Kanada sudah selesai," katanya lagi.

Selain itu, dia memastikan kondisi kebutuhan pokok di dalam negeri masih terkendali di tengah dinamika ekonomi global saat ini, meski demikian pihaknya memastikan akan melakukan langkah antisipasi dengan baik.

“Jadi kita harus tetap optimis. Kalau sekarang, saya kira bahan kebutuhan pokok kalau di pasar masih relatif stabil," kata Budi.

(Nur Ichsan Yuniarto)