IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, kebijakan baru mengenai tata niaga ekspor sumber daya alam (SDA) tidak akan menghapuskan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO).

Ketentuan ini tetap berlaku meskipun jalur ekspor komoditas kini dipusatkan satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Hingga saat ini, pemerintah masih menerapkan skema DMO untuk komoditas batu bara serta minyak sawit mentah (CPO) melalui kebijakan minyak goreng kemasan Minyakita.

"(DMO-nya dicabut?) Tetap jalan semua. Tidak (dicabut)," ujar Budi saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Budi juga menjelaskan, teknis pelaksanaan ekspor akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru. Saat ini, regulasi tersebut sedang dalam tahap perumusan dan dijadwalkan untuk disahkan pada pekan ini.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh ya DMO PT DSI otomatis, kan eksportirnya," ujar Budi.

Dia menambahkan bahwa regulasi baru ini akan segera rampung dalam waktu dekat. "Otomatis (Permendag baru akan diterbitkan). Soal ekspor 3 komoditas itu. Hari ini harus segera selesai. Paling lambat besok, tapi teknisnya hari ini harus diselesaikan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026), telah mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) baru. Kebijakan ini mencakup pembentukan BUMN khusus yang akan mengelola ekspor komoditas secara terpusat.

Melalui payung hukum tersebut, seluruh penjualan hasil SDA, termasuk minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi (ferroalloy), diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk di bawah supervisi Danantara.

Terkait volume DMO, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok target wajib pasok batu bara domestik untuk tahun 2026 sebesar 247,9 juta ton. Angka ini mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang mencapai 254 juta ton.

Meskipun volumenya menurun, pemerintah sempat menaikkan persentase wajib pasok domestik batu bara menjadi di atas 30 persen, dari yang sebelumnya hanya 25 persen.

Peningkatan persentase DMO ini dilakukan seiring dengan kebijakan pemerintah memangkas target produksi batu bara dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton, berkurang signifikan dari realisasi produksi tahun 2025 yang sebesar 790 juta ton.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dalam waktu dekat bakal menggelar diskusi untuk meminta masukan emiten yang terdampak atas rencana pemerintah RI memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA).

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana, menerangkan hingga saat ini emiten terkait belum menyampaikan pandangannya terhadap ekspor SDA satu pintu kepada AEI. Dengan begitu, AEI belum mengetahui secara rinci risiko yang dapat ditimbulkan dari pembentukan anak usaha baru Danantara ini.

”Biasanya nanti kami akan ada survei juga ke mereka untuk coba melihat persepsi mereka atau masukan-masukan yang juga bisa kami bantu advokasikan. Tapi sejauh ini memang, karena baru kemarin [diresmikan], jadi belum ada apa-apa,” katanya kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (21/5/2026).

Untuk diketahui, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk anak usaha baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia di tengah rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditassumber daya alam (SDA).

Dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, menunjukkan bahwa posisi direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia ditempati oleh Luke Thomas Mahony, mantan direktur PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Sementara itu, komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Sontak selepas kabar tersebut beredar, Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,82% ke level 6.318,50. Sejumlah saham yang mendorong pelemahan dari indeks LQ-45 adalah saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 10,18% ke level Rp1.720, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melemah 9,23% ke level Rp590, disusul saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 6,99% ke level Rp173.

Berikutnya saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga melemah 6,31% ke level Rp2.970, serta saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) turun 6,21% ke level Rp1.435.

Pada perdagangan sesi I hari ini, Kamis (21/5/2026), IHSG juga tercatat ambles 2,76% ke level 6.144. IDX Basic dan IDX Energy menjadi dua sektor yang terjerumus ke zona merah, dengan pelemahan masing-masing 6,49% dan 5,02%.

Meskipun pasar telah merespons kebijakan ini melalui penurunan signifikan pada IHSG, Gilman menilai pihaknya belum mampu menakar dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan baru ini. Gilman bilang pihaknya bakal mengamati dinamika yang terjadi dan bakal menyampaikan masukan emiten mengenai hal ini.

Selain dengan emiten terkait, AEI juga berencana berdiskusi dengan lintas asosiasi untuk mengetahui secara riil dampak yang bakal ditimbulkan dari kehadiran anak usaha anyar Danantara.

”Mungkin kami akan koordinasi juga dengan lintas asosiasi, pengusaha batu baranya atau dan lain-lain. Karena kami kan bicaranya emiten pertambangannya aja,” katanya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa kewajiban pemenuhan pasokan domestik atau domestic market obligation (DMO) untuk komoditas strategis akan sepenuhnya dialihkan kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Langkah ini sejalan dengan mandat DSI sebagai pengekspor tunggal mulai Juni 2026.

Penegasan tersebut disampaikannya menyusul langkah pemerintah meresmikan PT DSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengawal tata kelola ekspor. Pembentukan entitas ini dimaksudkan untuk menutup praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) dan manipulasi harga transfer (transfer pricing).

Budi menjelaskan, peralihan kewajiban DMO dari produsen ke PT DSI merupakan konsekuensi logis dari regulasi tata niaga yang berlaku.

"Nanti kalau sudah berjalan penuh, ya DMO itu [tanggung jawab] DSI otomatis. Kan aturannya yang menanggung kewajiban itu adalah eksportirnya," ungkap Budi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Terkait teknis pelaksanaan dan nasib kontrak jangka panjang antara produsen dan pembeli di luar negeri selama masa transisi, Budi menyebut bahwa secara bertahap seluruh kendali akan diambil alih oleh BUMN.

Dia menekankan bahwa sentralisasi ekspor melalui PT DSI bukan sekadar perkara administratif, melainkan strategi besar pemerintah untuk merebut kendali atas pembentukan harga di pasar global.

"Ketika BUMN ekspor, komoditasnya itu kan punya kita. Katakanlah CPO saja, kita nomor satu ekspornya di dunia. Maksudnya, biar kita itu mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan harga," jelasnya.

Lebih lanjut, saat disinggung mengenai margin keuntungan bagi PT DSI sebagai pelaksana ekspor, Budi menyatakan bahwa mekanisme bisnis akan berjalan seperti biasa. Hanya saja, pergantian eksportir ke BUMN diharapkan mampu memangkas inefisiensi rantai pasok dan memaksimalkan nilai jual.

Demi memberikan kepastian dan landasan hukum bagi operasional PT DSI, Kementerian Perdagangan kini tengah memacu penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru. Regulasi ini akan mengatur secara komprehensif tata niaga ekspor untuk tiga komoditas awal, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi).

Mendag memastikan bahwa beleid tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat untuk mengejar target implementasi transisi pada 1 Juni 2026.

"Otomatis ada Permendag baru. Ini harus selesai, hari ini paling lambat besok, tapi secara teknis hari ini harus diselesaikan," ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merespons keresahan para pelaku usaha pertambangan terkait rencana implementasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya akan memegang teguh prinsip kesucian kontrak (sanctity of the contract). Oleh karena itu, bagi para eksportir yang telah memiliki ikatan kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri, mekanisme pengiriman akan tetap berjalan sesuai kesepakatan awal tanpa harus dirombak total di tengah jalan.

"Enggak, kan pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada," ujar Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5/2026).

Kendati demikian, Rosan memberikan catatan. Meski kontrak jangka panjang tidak akan diterminasi secara sepihak, Danantara akan memantau ketat klausul penetapan harga (pricing). Praktik umum di industri komoditas menunjukkan bahwa harga jual dalam kontrak jangka panjang kerap disesuaikan dengan harga indeks pasar saat pengiriman dilakukan.

Celah inilah yang akan diawasi secara berlapis oleh badan ekspor tunggal yang dibentuk pemerintah yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Jika harga yang dipatok terindikasi jauh di bawah harga pasar global maka evaluasi menyeluruh akan langsung dilakukan.

"Nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kita akan melakukan review atas itu. Kalau kita lihat ada indikasi penjualan under-invoicing, ya tentunya kita akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," jelas Rosan.

Adapun, regulasi anyar ini menetapkan BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan yang akan diimplementasikan penuh pada 1 September 2026 ini bertujuan menambal kebocoran penerimaan, memaksa devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke sistem keuangan domestik, dan meningkatkan transparansi tata kelola SDA nasional.

Sebelumnya, banyak kekhawatiran yang sebelumnya dilontarkan para pelaku usaha terkait kebijakan ekspor satu pintu itu. Dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani misalnya, yang sebelumnya meminta ketegasan pemerintah mengenai status hukum kontrak jual-beli yang sudah berjalan.

Pengusaha menyoroti potensi kerumitan teknis, mulai dari keharusan novasi kontrak, potensi penolakan buyer terhadap perubahan alur transaksi ekspor melalui BUMN, hingga mekanisme perlindungan kewajiban pengusaha.

Janji Transisi Mulus

Senada, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir berupaya mendinginkan tensi pasar dan pelaku usaha. Dia menjanjikan fase transisi kebijakan yang akan diuji coba pada 1 Juni 2026 mendatang tidak akan merusak tatanan bisnis yang sudah terbangun.

"Kontrak existing pasti kan tetap ada, akan jalan. Sekarang kita nggak mau disrupt anything dengan menghormati kontrak-kontrak yang existing. Kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik," kata Pandu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/6/2026?.

Menyadari besarnya implikasi teknis dari aturan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, Pandu menyatakan bahwa Danantara tidak akan merumuskan petunjuk teknis secara sepihak. Saat ini, pemerintah tengah berpacu dengan waktu untuk menjaring aspirasi dan merumuskan mekanismewin-win solution bagi negara dan pelaku usaha.

"Semuanya nih, kita lagi dapat masukan juga dari industri. Bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain the next two days [dua hari ke depan]. So it should be okay [Harusnya enggak ada masalah] lah," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana implementasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui skema satu pintu memicu guncangan di pasar modal. Usai kebijakan tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa reaksi negatif pasar itu hanyalah bentuk panic selling (jual panik) sementara akibat belum utuhnya pemahaman investor terhadap esensi dan dampak riil dari kebijakan tersebut.

"Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kan kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, seharusnya akan naik," jelas Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Menurut Bendahara Negara, argumen utama dari kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk menyumbat celah kebocoran penerimaan negara akibat praktik under-invoicing alias pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya. Selama ini, manipulasi nilai ekspor kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu melalui perusahaan cangkang atau afiliasi di luar negeri.

Dengan mewajibkan seluruh transaksi kontrak komoditas melalui satu pintu BUMN, Purbaya menegaskan bahwa seluruh hasil penjualan akan terekam secara transparan dan murni. Dampak langsungnya, pendapatan riil tersebut akan masuk secara utuh ke dalam pembukuan perusahaan di dalam negeri, bukan lagi terparkir di entitas luar negeri milik pengendali saham.

"Nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi yang biasa jadi 'uang main' oleh pemilik di perusahaan luar negeri, sekarang harusnya terefleksi langsung di penjualan murni mereka," urai Purbaya.

Lebih lanjut, transparansi pencatatan ini diyakini akan mempertebal bottom line atau laba bersih emiten-emiten SDA yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kenaikan laba yang dilaporkan secara resmi ini pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik fundamental perusahaan di mata investor.

"Jadi perusahaannya juga akan untung. Harusnya bisa double untungnya bagi yang listing di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan di bursa. Pelan-pelan akan naik secara signifikan malah," tutup Purbaya.

CIO Danantara Pandu Sjahrir juga meyakini penurunan IHSG hanya akan bersifat sementara. Menurutnya, jika pasar sudah mengetahui secara lengkap mekanisme kebijakan ekspor satu pintu itu maka IHSG akan merespons positif.

"Ini kan mereka perlu mencari certainty [kepastian], juga pengen tahu hasilnya, ya insyaallah pasti baik lah. Kan kita pasti akan mrlihat market, marketnya penting," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026)

IHSG Anjlok

Berdasarkan data IDX Mobile, IHSG berada di zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (20/5/2026), melemah 52,18 poin atau 0,82% ke level 6.318,50. Sepanjang hari, indeks bergerak fluktuatif di rentang 6.215,56 hingga 6.318,50, dengan saham-saham di sektor batu bara seperti PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), dan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) terpantau memerah.

Tekanan jual ini mengemuka pasca-pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Pemerintah menetapkan regulasi pengekspor tunggal melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tiga komoditas strategis: kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy (paduan besi). Kebijakan ini akan diuji coba pada 1 Juni–31 Agustus 2026 dan diimplementasikan penuh pada 1 September 2026.

Tim riset Phintraco Sekuritas mencatat, koreksi pasar didorong oleh kekhawatiran pelaku usaha terhadap potensi lonjakan kompleksitas administrasi dan rantai birokrasi transaksi ekspor. Di masa transisi, kebijakan ini ditakutkan akan menekan margin perusahaan akibat berkurangnya fleksibilitas perdagangan dan membengkaknya biaya operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai mengubah wajah tata niaga ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui penerapan mekanisme ekspor satu pintu di bawah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto itu dirancang untuk memperkuat pengawasan perdagangan komoditas nasional sekaligus meningkatkan pengelolaan devisa hasil ekspor.

Meski demikian, implementasi aturan baru tersebut diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Kalangan eksportir menilai masih banyak persoalan teknis dan kontraktual yang perlu diselesaikan, terutama terkait hubungan dagang yang selama ini telah terjalin antara perusahaan Indonesia dan pembeli di luar negeri.

Pelaku usaha mengingatkan bahwa sebagian besar transaksi ekspor komoditas dilakukan melalui kontrak jangka panjang yang mengatur volume, harga, hingga jadwal pengiriman. Perubahan mekanisme penjualan melalui DSI menimbulkan pertanyaan mengenai pengalihan kontrak, sistem pembayaran, hingga pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi sengketa dengan pembeli internasional.

Kekhawatiran itu muncul karena komoditas ekspor strategis Indonesia memiliki nilai yang sangat besar. Pada 2024, volume ekspor batu bara mencapai 405,76 juta ton dengan nilai sekitar US$30,48 miliar, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar bagi perekonomian nasional.

Di sektor perkebunan, ekspor minyak kelapa sawit (CPO) juga tetap menjadi andalan. Sepanjang 2025, volume ekspor tercatat sekitar 26,66 juta ton dengan nilai mencapai US$29,01 miliar, menunjukkan pentingnya menjaga kesinambungan akses pasar dan kepercayaan pembeli global terhadap produk Indonesia.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas. Melalui sistem yang terpusat, pemerintah berharap dapat menekan praktik under invoicing dan transfer pricing, sekaligus memastikan transaksi ekspor mengacu pada harga pasar internasional yang lebih akuntabel.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak variatif pada perdagangan Kamis (21/5/2026) dengan level support 6.200–6.250.

Tim Phintraco Sekuritas mengatakan pasar masih mencermati pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR saat penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.

Salah satu poin yang paling disorot adalah rencana pemerintah untuk mewajibkan ekspor komoditas SDA melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal. Kebijakan yang dinilai dapat mengubah struktur tata niaga ekspor nasional.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk menurunkan suku bunga kredit bagi pelaku usaha kecil.

Sementara itu, BI juga telah menaikkan BI Rate sebesar 50 bps ke level 5.25% pada RDG Mei 2026, di atas ekspektasi yang sebesar 5% (20/5). Hal tersebut turut mendorong penguatan Rupiah sebesar 0,29% di level Rp17.654.

"Dengan kombinasi sinyal teknikal dan dinamika sentimen kebijakan, IHSG akan bergerak variatif pada perdagangan Kamis [21/5] dengan estimasi support di 6.200–6.250 dan resistance pada level 6.400–6.450," tulis tim riset Phintraco, Rabu (20/5/2026).

Pelaku pasar disarankan mencermati sektor-sektor yang sensitif terhadap kebijakan pemerintah, termasuk komoditas dan perbankan, serta pergerakan rupiah pasca keputusan suku bunga.

Adapun pada perdagangan Rabu (20/5), IHSG ditutup turun 0,82% ke level 6.318,50 setelah bergerak fluktuatif sepanjang sesi. Tekanan jual muncul di tengah respons pasar terhadap sejumlah sentimen penting, baik dari kebijakan pemerintah maupun keputusan moneter terbaru.

Sementara itu, tim riset OCBC Sekuritas menilai pergerakan pasar ke-depan lebih banyak dipengaruhi sentimen domestik, terutama setelah pemerintah mengumumkan rencana pembentukan badan di bawah Danantara yang akan bertugas mensentralisasi ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan mineral.

Kebijakan tersebut sempat memicu aksi jual pada saham-saham berbasis komoditas yang berorientasi ekspor, sementara emiten dengan basis pasar domestik cenderung bergerak lebih netral.

Investor pun akan menunggu kejelasan implementasi dan mekanisme badan baru tersebut.

Di sisi lain, keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% yang berada di atas konsensus pasar juga akan menjadi perhatian utama pelaku pasar

Langkah agresif ini mempertegas fokus BI menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal dan domestik, mulai dari kenaikan harga minyak dunia, defisit APBN, peningkatan CDS dan imbal hasil obligasi, hingga sentimen MSCI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) parkir di zona merah pada penutupan perdagangan Rabu (20/5/2026) dipengaruhi oleh sentimen kebijakan ekspor komoditas SDA satu pintu. Saham di sektor batu bara seperti CUAN, ADMR, dan BUMI terpantau melemah.

Berdasarkan data IDX Mobile, IHSG ditutup melemah 52,18 poin atau sebesar 0,82% ke level 6.318,50 pada penutupan perdagangan. Sepanjang hari, indeks bergerak di rentang terendah 6.215,56 hingga tertinggi 6.318,50.

Dari sisi likuiditas, total nilai transaksi hari ini mencapai Rp22,04 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 38,10 miliar saham. Frekuensi transaksi tercatat sebanyak 2,449 juta kali.

Sebanyak 217 saham bergerak menghijau, 510 saham memerah, dan sisanya 232 saham cenderung stagnan.

Sejumlah saham yang mendorong pelemahan dari indeks LQ-45 adalah saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 10,18% ke level Rp1.720, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) melemah 9,23% ke level Rp590, disusul saham PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) turun 6,99% ke level Rp173.

Berikutnya saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) juga melemah 6,31% ke level Rp2.970, serta saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) turun 6,21% ke level Rp1.435.

Sebaliknya saham yang mampu menahan pelemahan lebih dalam adalah saham PT Bukit Asam (persero) Tbk. (PTBA) naik 6,42% ke level Rp2.820, disusul saham PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) naik 5,44% ke level Rp1.550.

Saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) naik 5,18% ke level Rp2.640, dan saham PT Charoen Phokpand Indonesia Tbk. (CPIN) naik 2,71% ke level Rp4.170.

Tim riset Phintraco Sekuritas mengatakan sentimen domestik datang dari pemerintah yang menerapkan tata kelola ekspor komoditas SDA melalui skema bertahap mulai Juni 2026, di mana seluruh transaksi dan kontrak ekspor komoditas tambang serta perkebunan akan dilakukan melalui BUMN.

Presiden Prabowo Subianto pada pidatonya di Sidang Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 mengungkapkan penetapan peraturan Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA mulai 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026, dengan implementasi penuh pada 1 September 2026.

Peraturan ini mengenai skema ekspor melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk 3 komoditas kelapa sawit, batu bara dan feroalloy atau paduan besi.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor (DHE), memperkuat kontrol negara terhadap perdagangan komoditas SDA strategis, mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola ekspor nasional.

Menurut tim riset Phintraco Sekuritas, peraturan ini berpotensi meningkatkan kompleksitas administrasi dan memperpanjang proses transaksi ekspor pada tahap awal implementasi. Peraturan ini juga berpotensi menekan margin perusahaan karena kurangnya fleksibilitas perdagangan dan menekan cost jika prosesnya menjadi lebih panjang, khususnya selama masa transisi implementasi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indo Premier Sekuritas merilis rekomendasi saham sektor pertambangan dari overweight menjadi neutral karena sentimen kebijakan ekspor satu diperkirakan masih akan membayangi sektor ini dalam jangka pendek hingga menengah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia satu pintu melalui BUMN.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut tiga komoditas ekspor utama Indonesia yang akan pertama kali diterapkan mekanisme baru ini yaitu minyak kelapa sawit (CPO), batu bara dan paduan besi atau fero alloy, yang disebut devisa hasil ekspornya setahun bisa mencapai US$65 miliar atau setara Rp1.100 triliun.

Prabowo menjelaskan dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Kepala Negara menegaskan tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian devisa hasil ekspor (DHE).

Analis Indo Premier Sekuritas Ryan Winiptas menilai tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengendalikan praktik tambang ilegal dan mengurangi transfer pricing, sehingga penerimaan negara dan pajak bisa meningkat.

Namun, lanjutnya, pasar merespons negatif karena masih banyak ketidakjelasan terkait mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut. Akibatnya, saham emiten tambang batu bara dan logam yang dipantau Indo Premier Sekuritas turun sekitar 3%–15%.

“Isu ini tetap menjadi sentimen negatif tambahan bagi sektor pertambangan. Oleh karena itu, kami menurunkan rekomendasi sektor ini menjadi Neutral dari sebelumnya Overweight,” ujarnya dalam riset tertulis dikutip, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, lanjutnya, dia masih merekomendasikan saham ANTM sebagai pilihan utama karena prospek kinerjanya dinilai lebih jelas dan dampak kebijakan diperkirakan relatif lebih kecil dibanding emiten lainnya.

Sebelumnya, dia menilai penundaan kenaikan royalti belum mampu pulihkan kepercayaan pasar. Pada 8 Mei lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggelar konsultasi publik terkait rencana kenaikan royalti untuk sektor logam dan komoditas. Sentimen ini sempat membuat harga saham sejumlah emiten tambang logam turun hingga sekitar 15%.

Walaupun rencana kenaikan royalti tersebut kini ditunda, harga saham emiten tambang logam hingga sebelum pelemahan hari ini masih belum kembali ke level sebelum isu kenaikan royalti muncul. Hal ini menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya percaya bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibatalkan.

“Ketidakpastian terkait kebijakan ekspor, ditambah isu royalti, membuat kepercayaan investor terhadap sektor ini belum pulih, meskipun harga komoditas dasarnya, terutama nikel, relatif stabil,” lanjutnya.

Tak hanya itu, dia menambahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyatakan sedang mempertimbangkan penerapan skema serupa production sharing contract (PSC) di sektor batu bara dan nikel, seperti yang diterapkan di industri minyak dan gas (migas).

Sebagai gambaran, skema PSC di migas biasanya menggunakan dua model yakni gross split dan cost recovery.

Saat ini, tambang nikel beroperasi menggunakan skema Kontrak Karya (CoW) atau izin usaha pertambangan (IUP/IUPK), di mana perusahaan wajib membayar royalti berdasarkan persentase pendapatan. Skema ini dinilai mirip dengan model gross split di industri migas.

Namun, jika nantinya skema yang diterapkan menyerupai cost recovery, pemerintah berpotensi mendapatkan tambahan penerimaan melalui pajak keuntungan berlebih (windfall profit tax/WPT) apabila laba bersih, EBIT, atau margin laba kotor perusahaan melewati batas tertentu. Dengan demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) otomatis akan meningkat.

“Jika kebijakan ini diterapkan, kami menilai dampaknya bisa lebih menguntungkan bagi perusahaan tambang skala kecil karena beban biaya akan ditanggung bersama antara perusahaan dan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan tambang besar kemungkinan akan menghadapi kenaikan beban royalti atau pajak,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham emiten komoditas batu bara dan crude palm oil (CPO) bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah di tengah respons pasar terhadap kebijakan baru pemerintah terkait ekspor komoditas strategis melalui mekanisme satu pintu BUMN.

Berdasarkan data IDX Mobile hingga pukul 11.50 WIB, sejumlah saham komoditas mengalami tekanan. Saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) terkoreksi 6% ke level Rp2.190. Kemudian saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) melemah 2,18% ke posisi Rp11.200.

Namun, tidak seluruh saham sektor komoditas bergerak di zona merah. Saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) masih mampu menguat 0,11% ke posisi Rp23.250. Adapun saham PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) melonjak 6,79% ke level Rp2.830.

Pergerakan saham tersebut terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas ekspor sumber daya alam (SDA) dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR terkait penyampaian KEM PPKF 2027 di Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyebut tiga komoditas utama yang akan pertama kali masuk dalam skema tersebut yakni minyak kelapa sawit atau CPO, batu bara, dan paduan besi (fero alloy).

Menurutnya, total devisa hasil ekspor dari tiga komoditas tersebut mencapai sekitar US$65 miliar per tahun atau setara Rp1.100 triliun.

"Penerbitan PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, fero alloys kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujarnya pada rapat paripurna DPR dalam rangka penyampaian KEM PPKF 2027.

Prabowo menjelaskan, dalam mekanisme itu hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan terkait. Dia menyebut skema tersebut sebagai bentuk fasilitas pemasaran atau marketing facility.

Tujuan dari regulasi baru ini adalah untuk memperkuat pengawasan dan memberantas praktik underinvoicing, transfer pricing, serta dugaan pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).

"Kebijakan ini akan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara. Kita berharap penerimaan kita bisa seperti Meksiko dan Filipina," ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Kazakhstan meluncurkan reformasi besar dalam kebijakan migrasi guna menarik tenaga profesional berkualifikasi tinggi, investor asing, wirausaha, hingga talenta global.

Langkah ini ditegaskan melalui dekret yang ditandatangani Presiden Kassym-Jomart Tokayev pada 25 April 2026.

Dalam kebijakan terbaru tersebut, Kazakhstan menggeser pendekatan lama berbasis izin dan kuota menuju sistem yang lebih fleksibel dan berbasis insentif.

"Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis, antara lain menciptakan rezim izin tinggal jangka panjang yang kompetitif bagi warga negara asing, menyederhanakan serta mendigitalisasi prosedur imigrasi, serta memposisikan Kazakhstan sebagai pusat regional bagi investor dan tenaga kerja terampil," jelas keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan, Sabtu (2/5/2026).

Sebagai bagian dari reformasi, Kazakhstan juga merombak kerangka visa dengan menghadirkan kategori baru yang lebih terarah, seperti visa bisnis untuk investor dan pengusaha, visa pekerja terampil bagi profesional dan ilmuwan, hingga visa pekerja sementara untuk proyek investasi tertentu.

Selain itu, pemerintah memperkenalkan program “Altyn Visa” atau golden visa yang memberikan berbagai insentif, mulai dari pembebasan pajak penghasilan, pajak properti, hingga akses layanan publik yang setara dengan warga negara lokal.

Reformasi ini turut diperkuat dengan digitalisasi layanan imigrasi melalui pengembangan platform terpadu, termasuk sistem e-residency yang memungkinkan warga asing mengajukan izin secara daring serta berinvestasi tanpa harus hadir secara fisik.

Pemerintah juga mengembangkan konsep layanan satu pintu (one-stop service) guna memangkas birokrasi dan mempercepat proses administrasi bagi pendatang.

Untuk meningkatkan daya tarik bagi investor global, Kazakhstan juga menurunkan persyaratan lama tinggal untuk memperoleh status wajib pajak dari 90 hari menjadi 30 hari.

Di sisi lain, kota-kota utama seperti Astana dan Almaty akan menyediakan zona layanan berbahasa Inggris guna memudahkan akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga administrasi publik bagi warga asing.

Pemerintah juga mengintegrasikan kebijakan migrasi ini dengan pengembangan ekosistem inovasi, termasuk rencana peluncuran pusat kecerdasan buatan (AI hub) di Almaty guna menarik talenta digital global.

Langkah tersebut sejalan dengan ambisi Kazakhstan untuk memperkuat posisi sebagai pusat teknologi dan investasi di kawasan Eurasia.

Secara keseluruhan, reformasi ini menjadi bagian dari agenda modernisasi ekonomi Kazakhstan yang menitikberatkan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, serta penguatan peran sebagai penghubung antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah.

Pemerintah Kazakhstan menargetkan implementasi penuh kebijakan ini dapat rampung paling lambat 31 Desember 2026.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersama Perhutani dan mitra pengelola wisata menjalin kerja sama dalam mengelola wisata pantai unggulan di Kabupaten Jember, Jawa Timur yakni Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) dan Pantai Watu Ulo.

"Pencapaian itu merupakan hasil kerja keras berbagai pihak, mulai jajaran Pemkab Jember, Dinas Pariwisata, hingga Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) yang terus berkoordinasi intensif dengan pihak Perhutani dan Palawi Risorsis," kata Bupati Jember Muhammad Fawait dalam keterangannya di kabupaten setempat, Sabtu.

Selama ini objek wisata Pantai Watu Ulo dikelola oleh Pemkab Jember, sedangkan Pantai Papuma dikelola oleh Perum Perhutani Jatim bersama PT Palawi Risorsis dengan tiket masuk yang dikelola oleh masing-masing pihak, meskipun secara geografis kedua objek wisata itu berada dalam satu garis pantai.

Pemkab Jember resmi menjalin kerja sama dengan kedua belah pihak untuk mengintegrasikan sistem pintu masuk di kawasan dua wisata tersebut, sehingga kolaborasi itu menjadi sejarah baru bagi pariwisata Jember setelah melalui proses komunikasi yang panjang selama bertahun-tahun.

Kerja sama tripartit itu tidak hanya berfokus pada kawasan pesisir, tetapi juga menjadi pondasi awal pengembangan potensi objek wisata di kawasan Pegunungan Argopuro.

"Salah satu poin utama dalam kerja sama itu adalah penerapan tarif tiket masuk tunggal yang lebih efisien dan ekonomis bagi wisatawan, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata," tuturnya.

Menurutnya pengunjung tidak perlu lagi membayar tiket terpisah di setiap lokasi, sehingga cukup satu kali membayar untuk mengakses kedua destinasi wisata tersebut. Harga tiket direncanakan sebesar Rp12.500 untuk dua tempat wisata sekaligus dan kebijakan itu dijadwalkan mulai berlaku pada 1 atau 2 Januari 2026.

​"Bayangkan, Rp12.500 untuk dua destinasi wisata yang punya sejarah besar Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Artinya, per tempat wisata hanya sekitar Rp6.000, sehingga sangat murah dibandingkan daerah sekitar," katanya.

Selain mengintegrasikan tiket masuk wisata, lanjut dia, Pemkab Jember berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas pendukung di kawasan tersebut dengan melakukan promosi besar-besaran untuk menarik lebih banyak wisatawan, perbaikan dan penambahan lampu penerangan jalan umum menuju lokasi wisata, termasuk memastikan tarif parkir tetap terjangkau dan teratur.

​Meski demikian, Fawait mengakui bahwa pada masa awal penerapan mungkin akan ada kekurangan dan pihaknya memastikan semua rencana sudah berada di jalur yang benar.

"Harapannya, masyarakat dapat mendukung kebijakan itu demi kemajuan sektor pariwisata unggulan di Kabupaten Jember," ujarnya.

Sementara Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Wawan Triwibowo mengatakan pihaknya bersinergi dengan Pemkab Jember untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berbasis hutan.

"Kami menyambut baik inisiatif Pemkab Jember dalam pengembangan pariwisata, sehingga harapannya agar hutan tetap lestari dan masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat ekonomi dengan kesejahteraan yang meningkat," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025