PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid hingga April 2026 di tengah dinamika likuiditas industri perbankan. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,16 triliun (bank only) atau meningkat 55,84% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp744 miliar.

Dari laporan keuangan bulanan BTN, menunjukkan pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh penguatan fundamental bisnis, efisiensi biaya dana, serta pengelolaan kualitas aset yang semakin baik. Hingga April 2026, BTN berhasil mencatatkan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar Rp4,67 triliun atau tumbuh 10,35% yoy dibandingkan April 2025 sebesar Rp4,23 triliun.

Pada saat yang sama, perseroan berhasil menekan beban bunga menjadi Rp4,41 triliun atau turun 16,36% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp5,27 triliun. Penurunan cost of fund tersebut menjadi salah satu penopang utama peningkatan profitabilitas BTN pada awal tahun ini.

Dari sisi operasional, BTN juga mencatatkan laba operasional sebesar Rp1,49 triliun atau meningkat 48,6% yoy dibandingkan April 2025 sebesar Rp1 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan profitabilitas, fungsi intermediasi perseroan juga terus meningkat. Hingga April 2026, penyaluran kredit BTN tercatat mencapai Rp344,07 triliun atau tumbuh 8,70% yoy dibandingkan April 2025 sebesar Rp316,54 triliun.

Sementara itu, total aset perseroan meningkat menjadi Rp445,70 triliun atau tumbuh 8,07% yoy. Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) BTN tercatat sebesar Rp357,83 triliun tumbuh 6,31% yoy dari Rp336,58 triliun pada April 2025. Pencapaian tersebut juga mencatatkan porsi dana murah (CASA) mencapai 50% dari total DPK.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu optimistis transformasi bisnis yang dijalankan perseroan akan terus memperkuat pertumbuhan kinerja BTN secara berkelanjutan. BTN, lanjutnya, juga memacu bisnis beyond mortgage untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat Indonesia.

“Kami optimistis transformasi yang dijalankan BTN akan terus memperkuat fundamental bisnis perseroan. Selain menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, BTN juga akan terus memperkuat perannya dalam mendukung ekosistem perumahan nasional serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Nixon.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah mematangkan berbagai regulasi menjelang implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.

Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang juga dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan Devisa Hasil Ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” kata Airlangga.

Selain kebijakan DHE, Airlangga mengatakan, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Sejumlah instrumen regulasi tengah dirampungkan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai jadwal.

“Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendag, dari BI, maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan, sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah juga akan mulai melakukan sosialisasi kepada asosiasi pelaku usaha terkait kebijakan baru tersebut.

“Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah,” ujar dia.

(Dhera Arizona)

PT Carsurin Tbk (CRSN) menargetkan laba bersih sebesar Rp17,52 miliar pada 2026 seiring strategi ekspansi layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi (testing, inspection, and certification/TIC) ke sektor ekonomi hijau, kendaraan listrik, hingga bisnis berbasis keberlanjutan.

Perseroan juga memproyeksikan peningkatan EBITDA menjadi Rp91,20 miliar. Perseroan menilai peningkatan profitabilitas akan ditopang pertumbuhan bisnis baru serta penguatan layanan inti perusahaan.

Direktur Perseroan Theresia Ivonne mengatakan perseroan juga menargetkan pendapatan tumbuh 22,42% menjadi Rp618,16 miliar pada 2026, naik dari realisasi 2025 sebesar Rp504,96 miliar.

"Kontribusi terbesar pendapatan masih berasal dari layanan inspeksi dan pengujian yang menjadi bisnis inti perusahaan," kata Ivonne, dalam Public Expose 2026, Kamis (21/5/2026).

Selain mengejar pertumbuhan, perseroan juga menargetkan perbaikan struktur keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas (debt-to-equity ratio/DER) diproyeksikan turun dari 0,68 kali pada 2025 menjadi 0,30 kali pada 2026.

Direktur Utama PT Carsurin Tbk Erwin Manurung mengatakan perseroan melihat peluang pertumbuhan baru seiring meningkatnya kebutuhan layanan verifikasi emisi, perdagangan karbon, pengujian baterai kendaraan listrik, hingga pengujian mineral strategis.

“Perseroan melihat peluang pertumbuhan yang sangat besar seiring meningkatnya kebutuhan terhadap layanan keberlanjutan, verifikasi emisi, ekosistem kendaraan listrik, pengujian mineral strategis, serta transformasi digital di berbagai sektor industri,” ujar Erwin.

Sebagai bagian strategi ekspansi, Carsurin memperluas layanan ke sektor sertifikasi gas rumah kaca, pengujian lingkungan, analisis jejak karbon, biomassa, pasar amonia, hingga solusi digital berbasis artificial intelligence (AI) dan teknologi drone.

Perseroan juga memperkuat jaringan operasional melalui 21 cabang dan 18 laboratorium di berbagai wilayah. Pengembangan fasilitas baru dilakukan di Halmahera Sofifi, Morowali, dan pembangunan laboratorium mineral di Pontianak guna memperkuat layanan sektor nikel dan mineral.

Pada 2025, Carsurin juga membentuk sejumlah anak usaha baru, antara lain PT Carsurin Nickel Integrity, PT Carsurin Coal Trust, PT Carsurin EcoTrust International, hingga PT Carsurin Certiva International untuk mendukung ekspansi bisnis baru.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat pencapaian komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada kegiatan usaha hulu migas hingga April 2026 mencapai 1,5 miliar dolar AS, sebagai upaya memaksimalkan industri domestik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas KESDM, Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menyampaikan nilai tersebut merupakan komitmen TKDN gabungan untuk pengadaan barang dan jasa hulu migas yang mencapai 62,95 persen dari total komponen biaya gabungan sebesar 2,38 miliar dolar AS.

“Jika kita lihat lebih rinci, pengadaan komoditas barang memberikan kontribusi TKDN 45,74 persen, sedangkan pengadaan komoditas jasa memberikan kontribusi lebih tinggi yakni 69,42 persen,” ujar Rizwi dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis.

Data ini, kata dia, menunjukkan progres positif dalam penerapan TKDN, sekaligus mendukung target pembangunan lokal. Berdasarkan komposisi pengadaan, pengadaan jasa memberikan kontribusi terbesar yakni 72,29 persen, sementara pengadaan barang menyumbang 27,71 persen.

Lebih lanjut, pengadaan jasa dengan tingkat TKDN lebih dari 30 persen mencapai 1,79 miliar dolar AS, sedangkan pengadaan jasa dengan TKDN lebih dari 25 persen tercatat 608,9 juta dolar AS.

"Sementara itu, pengadaan barang dengan TKDN lebih besar dari 25 persen juga menunjukkan peningkatan kontribusi signifikan terhadap penggunaan komponen dalam negeri," katanya.

Rizwi menambahkan, untuk kegiatan yang dikelola SKK Migas hingga April 2026, total nilai kontrak mencapai 2,58 miliar dolar AS dengan total komponen biaya 2,35 miliar dolar AS.

Dari nilai tersebut, komitmen TKDN berhasil dicapai sebesar 1,48 miliar dolar AS atau 62,92 persen secara kumulatif.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai penyederhanaan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengawasan implementasinya lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 mendorong kepastian iklim usaha industri migas dalam negeri.

Peraturan tersebut juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri penunjang migas nasional.

Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih pasti bagi produsen dalam negeri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Informasi soal bansos Kemensos kembali menjadi perhatian masyarakat pada Mei 2026, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu pencairan bantuan dari pemerintah.

Saat ini, masyarakat dapat melakukan cek bansos KTP Kemensos secara online hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pengecekan bisa dilakukan lewat aplikasi maupun situs resmi Kemensos.

Layanan cek bansos kemensos go id tersebut membantu masyarakat mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras, hingga PBI-JKN.

Pengecekan data penerima bansos juga penting dilakukan secara berkala karena daftar penerima bisa berubah mengikuti pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Lalu, bagaimana cara cek bansos Kemensos Mei 2026 secara online?

Cara cek bansos Kemensos Mei 2026 lewat aplikasi

Salah satu cara paling praktis untuk mengecek status penerima bantuan adalah menggunakan aplikasi Cek Bansos dari Kemensos.

Aplikasi ini tersedia gratis di Android maupun iPhone dan dapat dipakai untuk mengecek berbagai program bantuan sosial yang masih berjalan pada 2026.

Berikut langkah cek bansos Mei 2026 melalui aplikasi:

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi lalu pilih menu “Cek Bansos”
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol “Cari Data”

Setelah proses pencarian selesai, sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, jenis bansos, kategori desil, hingga periode penyaluran bantuan.

Pixabay/EmAji Ilustrasi uang, bansos, cek bansos. Cara cek bansos Mei 2026. Cek bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos 2026.

Cara cek bansos kemensos go id 2026 tahap 2

Selain lewat aplikasi, masyarakat juga dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi Kemensos. Berikut cara cek bansos kemensos go id 2026 tahap 2:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha atau kode verifikasi
• Klik tombol “Cari Data”

Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan status penerima beserta jenis bantuan yang diterima dan jadwal pencairannya.

Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru terkait BPNT dan PKH cair Mei 2026 tanpa harus datang ke kantor desa atau kelurahan.

Daftar bansos cair bulan Mei 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial reguler tahap 2 2026. Berikut beberapa bansos cair bulan Mei 2026:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• PBI-JKN atau BPJS PBI

Penyaluran bantuan kini menggunakan data DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Karena itu, status penerima bantuan dapat berubah sesuai hasil pemutakhiran data terbaru.

Kemensos Cara cek penerima bansos PKH dan BPNT Mei 2026. PKH BPNT tahap 2 2026. Cara cek penerima PKH BPNT Mei 2026.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda tergantung program bansos yang diperoleh. Berikut perkiraan besaran bantuan sosial pada 2026:

• BPNT: Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 per tahap
• PKH: menyesuaikan kategori penerima
• Bantuan beras: 20 kilogram per bulan
• PBI-JKN: iuran Rp 42.000 per orang per bulan (dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan)

Pencairan bantuan sosial dilakukan melalui bank Himbara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara, serta kantor pos di sejumlah wilayah.

Masyarakat disarankan rutin memantau link cek bansos Mei 2026 agar tidak tertinggal informasi terbaru mengenai pencairan PKH, BPNT, maupun bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Roeslani membeberkan penunjukan mantan petinggi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) Luke Thomas Mahony sebagai direktur BUMN yang khusus menangani tata kelola ekspor yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Rosan mengatakan bahwa untuk saat ini, posisi petinggi PT DSI itu diemban oleh Luke Thomas. Ke depan, Danantara pun akan mengumumkan ke publik tim yang mengisi PT DSI secara lengkap.

"Ini kan kita dalam tahap penguatan tim. Ini kan baru. Nanti kita akan tampilkan begitu full-nya tim, bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas. Seperti waktu kita bentuk Danantara," ujarnya setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (21/5/2026).

Sebelumnya, Rosan juga mengatakan bahwa dalam penunjukan pimpinan di PT DSI, Danantara akan mempertimbangkan orang-orang yang memiliki kemampuan terbaik di industrinya. Rosan juga mengatakan bahwa Danantara terbuka dengan siapa saja, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), untuk menjadi petinggi PT DSI.

"Semua yang terbaik di industrinya. Memahami di industrinya. [WNA] Terbuka kita," katanya.

Sementara itu, dalam dokumen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum yang dilihat Bisnis, posisi direktur PT DSI ditempati oleh Luke Thomas Mahony. Sementara itu, Komisaris dijabat oleh Harold Jonathan Dharma TJ yang pernah menjabat sebagai direktur PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan akta pendirian, perusahaan itu berkedudukan di Wisma Danantara Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 36-38, Jakarta Selatan. Akta pendirian diteken pada 18 Mei 2026 oleh notaris Jose Dima Satria.

Dokumen AHU juga menunjukkan bahwa mayoritas saham perseroan dimiliki PT Danantara Investment Management dengan kepemilikan 99 lembar saham Seri A senilai Rp24,75 juta. Sementara itu, satu lembar saham Seri B dimiliki PT Danantara Mitra Sinergi.

Bank Indonesia (BI) membidik perluasan kerja sama pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke India, Hongkong dan Timor Leste pada 2026.

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan pengembangan QRIS antarnegara akan terus diperluas setelah sebelumnya terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.

“Ke depan kami akan memperluas QRIS cross border. Pada 2026 ditargetkan dengan India, Hong Kong, dan juga Timor Leste,” ujar Fili dalam taklimat media hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Mei 2026 secara daring, dikutip Kamis (21/5/2026).

Perluasan konektivitas QRIS lintas negara dilakukan untuk mempermudah transaksi wisatawan, perdagangan, hingga aktivitas pelaku usaha di kawasan regional. Sistem pembayaran digital dinilai semakin penting untuk menopang aktivitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Dalam hasil RDG Mei 2026, BI menegaskan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi atau pro-growth meski bank sentral menaikkan suku bunga acuan BI Rate menjadi 5,25 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan implementasi QRIS Antarnegara Indonesia-China menjadi bagian dari penguatan konektivitas pembayaran digital lintas negara. Sebelumnya, QRIS telah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.

“Pelaksanaan QRIS Antarnegara Indonesia-Tiongkok dilakukan sebagai upaya perluasan konektivitas pembayaran digital lintas negara,” kata Perry.

Di dalam negeri, BI juga menjalankan program QRIS Jelajah Indonesia 2026 dengan target 47 juta merchant pada tahun depan. Program tersebut ditujukan untuk memperluas penggunaan pembayaran digital, termasuk di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kinerja transaksi QRIS pun masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Pada April 2026, volume transaksi QRIS tercatat meningkat 108,43 persen secara tahunan seiring bertambahnya jumlah pengguna dan merchant pembayaran digital.

KOMPAS.com - Promo Indomaret harga spesial 29 MMei-1 Juni 2026.

Ada diskon Silver Queen Chunky Bar cuma Rp 8.900.

"Nikmati HARGA SPESIAL dengan diskon hingga 45% hanya di Indomaret," jelas akun resmi Instagram @indomaret.

Berikut katalog promo Indomaret hari ini.

Promo Indomaret harga spesial

Mie instan dan bahan makanan

• RAMENYES Mie Instant Hakata Chicken Ramen 88g / Mi Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84g pck: Harga promo Rp 2.600 (Harga normal Rp 3.600) - Hemat 25%
• SEGITIGA BIRU Tepung Terigu 1000g pck: Harga promo Rp 12.600 (Harga normal Rp 15.100) - Harga Spesial
• PRO CHIZ Keju Gold 170/160g box: Harga promo Rp 13.500 (Harga normal Rp 16.500) - Harga Spesial
• SAMYANG Mie Instant Goreng Pedas Ayam Carbonara 130g pck: Harga promo Rp 24.700 (Harga normal Rp 26.700) - Harga Spesial
• INDOMIE Ramen & Korean Series semua varian pck: Harga promo Rp 5.800 (Harga normal Rp 6.500) - Harga Spesial
• SEDAAP MIE Mie Instant Soto 5x76g / Ayam Bawang 5x71g pck: Harga promo Rp 13.200 (Harga normal Rp 14.900) - Harga Spesial
• BELFOODS Sosis Ayam Cocktail 400g pck: Harga promo Rp 42.900 (Harga normal Rp 50.900) - Harga Spesial
• BELFOODS Favorite Chicken Nugget Ceria 500/450g pck: Harga promo Rp 49.900 (Harga normal Rp 59.900) - Harga Spesial

Makanan ringan

• SILVER QUEEN Chocolate Green Tea 52g pck: Harga promo Rp 19.900 (Harga normal Rp 27.000) - Hemat 25%
• SILVER QUEEN Chocolate Chunky Bar Cashew/Almond 26g pck: Harga promo Rp 8.900 (Harga normal Rp 11.500) - Hemat 20%
• CHIKI Snack Puffs Nutty Caramel 50g pck: Harga promo Rp 6.500 (Harga normal Rp 8.500) - Hemat 20%
• INDOMARET Stick Roll Cokelat / Butter Caramel 18x10g tps: Harga promo Rp 9.900 (Harga normal Rp 18.200) - Hemat 45%
• NEXTAR Chocolate Pie 6x24g / Cheesecake Strawberry Pie 6x26g box: Harga promo Rp 15.500 (Harga normal Rp 17.600)
• YUPI Candy Gummy Noodles / Pizza 23g pck: Harga promo Rp 3.000 (Harga normal Rp 4.000) - Harga Spesial
• KUSUKA Keripik Singkong Barbeque / Ayam Lada Hitam / Rumput Laut 60g pck: Harga promo Rp 6.100 (Harga normal Rp 6.900) - Harga Spesial
• QTELA Keripik Tempe Cabe Rawit / Original / Rumput Laut 55g pck: Harga promo Rp 7.200 (Harga normal Rp 8.700) - Harga Spesial
• KRISBEE Snack Pillow Choco Lava 100g pck: Harga promo Rp 10.100 (Harga normal Rp 12.000) - Harga Spesial

• JAPOTA Potato Chips Beef BBQ / Original 68g pck: Harga promo Rp 8.900 (Harga normal Rp 10.900) - Harga Spesial
• MILO Chocolate Nuggets 25g pck: Harga promo Rp 11.200 (Harga normal Rp 13.900) - Harga Spesial
• BISKUAT Biscuit Golden Stroberi / Vanilla 105g pck: Harga promo Rp 5.900 (Harga normal Rp 6.900) - Harga Spesial
• 5 DAYS Croissant 60g pck semua varian: Harga promo Rp 6.000 (Harga normal Rp 7.200) - Harga Spesial
• SARI ROTI Roti Tawar Kupas Gandum 200g pck: Harga promo Rp 23.000 (Harga normal Rp 25.000) - Harga Spesial
• SARI ROTI Sandroll Zuperr Creamy Gandum Keju 53g pcs: Harga promo Rp 5.500 (Harga normal Rp 6.000) - Harga Spesial
• SARI ROTI Bun Gandum Cheese 53g pcs: Harga promo Rp 5.500 (Harga normal Rp 6.000) - Harga Spesial
• SHARON Roti Manis Creme Messes 200g pck: Harga promo Rp 15.000 (Harga normal Rp 17.000) - Harga Spesial

Minuman ringan

• CIMORY Yoghurt Thick & Creamy Kyoho Grape / Orange 40g pck: Harga promo Rp 1.500 (Harga normal Rp 3.000) - Hemat 50%
• KAPAL API Kopi Bubuk Special Mix 10x23g pck: Harga promo Rp 18.900 (Harga normal Rp 20.500) - Harga Spesial
• LUWAK White Koffie Original 9+1x20g pck: Harga promo Rp 16.500 (Harga normal Rp 18.500) - Harga Spesial
• DIAMOND Susu UHT Full Cream 1000ml tpk: Harga promo Rp 22.400 (Harga normal Rp 23.400) - Harga Spesial
• BUAVITA Juice Guava / Mango / Orange 1000ml tpk: Harga promo Rp 24.500 (Harga normal Rp 29.500) - Harga Spesial

• KAPAL API Coffee Drink Signature Original / Strong Black Coffee 200ml btl: Harga promo Rp 5.700 (Harga normal Rp 6.700) - Harga Spesial
• OATSIDE Oat Milk Caramel Machiato / Coffee 200ml tpk: Harga promo Rp 8.900 (Harga normal Rp 9.900) - Harga Spesial
• FLORIDINA Juice Pulp Coco Bit / Orange 350ml btl: Harga promo Rp 3.200 (Harga normal Rp 3.500) - Harga Spesial
• PANDA Grass Jelly Drink / Basil Seed / Green Grass Jelly Drink 310ml klg: Harga promo Rp 6.900 (Harga normal Rp 7.700) - Harga Spesial
• KIN Bulgarian Yogurt Slurp XL Blueberry / Strawberry / Mang-Go 100/80g pch: Harga promo Rp 7.400 (Harga normal Rp 8.500) - Harga Spesial

Syarat dan ketentuan

• Item berlaku Nasional terdapat perbedaan selisih harga produk wilayah di LUAR P. Jawa, Bali dan Lombok
• Tidak berlaku di Toko Indomaret Point

KOMPAS.com – Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia akan menggelar Festival Raksha Loka pada 22–23 Mei 2026 di M Bloc Space.

Festival bertema “Menjaga Alam, Menjaga Masa Depan” tersebut menjadi penutup Fase Operasional ke-7 periode 2021–2026 sekaligus wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pelestarian lingkungan berbasis masyarakat.

Acara ini mempertemukan komunitas lokal, pemerintah, akademisi, sektor swasta, hingga generasi muda untuk berbagi gagasan dan praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Festival Raksha Loka digelar di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Melalui kegiatan ini, GEF SGP Indonesia ingin menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi komunitasnya.

GEF SGP Indonesia merupakan program hibah lingkungan berskala kecil yang didukung Global Environment Facility, diimplementasikan oleh United Nations Development Programme, dan dijalankan secara nasional oleh Yayasan Bina Usaha Lingkungan.

Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan organisasi sipil dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati, perubahan iklim, pengelolaan hutan berkelanjutan, hingga perlindungan wilayah pesisir.

GEF Focal Point Indonesia, Erik Teguh Primiantoro, mengatakan bahwa pengelolaan lingkungan perlu berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kalau kita bicara lingkungan hanya romantisme, masyarakat akan lapar. Karena itu, pengelolaan lingkungan harus mampu menciptakan ekonomi baru yang membuat masyarakat merasa memiliki dan menjaga alamnya sendiri,” ujar Erik dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Ia mencontohkan sejumlah inisiatif masyarakat, seperti wisata edukasi penanaman mangrove di kawasan pesisir hingga transplantasi terumbu karang berbasis wisata selam di Bali.

Pendekatan tersebut dinilai mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus mendukung upaya konservasi lingkungan.

Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia, Sidi Rana Menggala, menjelaskan bahwa program ini juga memiliki skema keberlanjutan bagi kelompok masyarakat yang dinilai berhasil mengembangkan usaha berbasis lingkungan.

Menurut dia, salah satu bentuk dukungan lanjutan diberikan melalui program Bantuan Usaha Melalui Investasi (BUMI), yang membantu komunitas meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas dampaknya.

“Program ini tidak berhenti setelah hibah selesai. Kami punya strategi keberlanjutan agar kelompok masyarakat bisa naik kelas dan terus berkembang,” kata Sidi.

Dok. GEF SGP Global Environment Facility Small Grants Programme (GEF SGP) Indonesia akan menggelar Festival Raksha Loka pada 22?23 Mei 2026 di M Bloc Space.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Bina Usaha Lingkungan, Yani Witjaksono, menyebut sejumlah komunitas dampingan telah mengembangkan produk berbasis sumber daya alam lokal menjadi bernilai ekonomi lebih tinggi.

Beberapa di antaranya meliputi pengolahan madu hutan, pengembangan hasil laut, hingga penguatan koperasi nelayan berbasis energi terbarukan.

Menurut Yani, pendekatan “Local Action, Global Impact” menunjukkan bahwa solusi terhadap persoalan lingkungan global dapat dimulai dari aksi lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Di sisi lain, Anggota Panitia Pengarah GEF SGP Indonesia, Latipah Hendrarti, menilai keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam upaya pelestarian lingkungan.

Melalui Festival Raksha Loka, pelajar dan anak muda akan diajak mengenal empat bentang alam dampingan GEF SGP Indonesia lewat berbagai kegiatan edukatif dan interaktif.

“Anak muda perlu melihat langsung bahwa mereka bagian dari ekosistem. Karena itu pendekatan pendidikan lingkungan harus terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dan konteks lokal masyarakat,” ujar Latipah.

Selama Fase Operasional ke-7, GEF SGP Indonesia telah menyalurkan dana hibah lebih dari 2,8 juta dollar AS dan melibatkan lebih dari 80 mitra aktif dari unsur komunitas, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi.

Program tersebut dijalankan melalui pendekatan empat bentang alam, yaitu DAS Bodri di Jawa Tengah, DAS Balangtieng di Sulawesi Selatan, kawasan Nantu dan Tahura di Gorontalo, serta Pulau Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur.

Festival Raksha Loka nantinya akan menghadirkan pameran inisiatif komunitas, diskusi publik, pertunjukan seni budaya, hingga forum kolaborasi multipihak yang menampilkan praktik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings menyoroti tekanan terhadap profil kredit bank-bank besar pelat merah Indonesia setelah outlook utang negara Indonesia direvisi menjadi negatif. Meski demikian, Fitch menilai fundamental sebagian besar bank masih stabil.

Dalam laporan terbaru bertajuk Sovereign Outlook Weighs on Indonesian Banks IDRs, but Most VRs Stable, Fitch menyebut peringkat jangka panjang atau Long-Term Issuer Default Ratings (IDRs) bank-bank BUMN besar seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah.

“Peringkat IDR jangka panjang bank-bank BUMN besar Indonesia didorong oleh Government Support Ratings (GSR) yang berada pada level sama dengan sovereign rating Indonesia di BBB/Negative,” tulis Fitch dalam laporannya yang dirilis Rabu (21/5).

Fitch menjelaskan outlook negatif pada bank-bank tersebut mencerminkan potensi berkurangnya kemampuan pemerintah dalam memberikan dukungan luar biasa kepada perbankan jika tekanan fiskal meningkat. Hal itu mengingat peringkat default emiten jangka panjang (IDR) bank-bank tersebut sangat dipengaruhi oleh Government Support Rating (GSR). Meski begitu lembaga pemeringkat itu menilai kemauan pemerintah untuk menopang bank-bank tersebut masih tetap kuat.

“Fitch percaya kemauan negara untuk mendukung bank-bank ini tetap terjaga mengingat pentingnya mereka secara sistemik, kepemilikan mayoritas negara, dan dalam kasus BRI, peran kebijakan yang strategis,” demikian tertulis dalam laporan tersebut

Fitch Ratings menegaskan prospek negatif terhadap bank-bank BUMN besar Indonesia, yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sejalan dengan prospek sovereign Indonesia yang juga berada pada level BBB atau negatif.

Sementara itu, peringkat PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) juga berada pada level BBB/Negatif. Fitch menjelaskan bahwa peringkat tersebut terutama ditopang oleh Viability Rating (VR) di level ‘bbb’, namun tetap dibatasi oleh prospek negatif sovereign, karena VR tidak dapat melebihi peringkat negara.

Fitch menilai profil bisnis BCA yang sangat bergantung pada pasar domestik membuat peringkat bank tetap sensitif terhadap risiko sovereign Indonesia. Fitch juga menyoroti bahwa meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan ketegangan geopolitik berpotensi menambah risiko penurunan terhadap lingkungan operasional perbankan Indonesia secara keseluruhan.

“Namun kami tidak memperkirakan hal ini akan merusak profil kredit bank-bank besar dalam jangka pendek,” tulis Fitch Ratings, Kamis (21/5).

Pengaruhi Persepsi Investor

Fitch juga mencatat bahwa pertumbuhan PDB sekitar 5% masih dapat mendukung ekspansi kredit yang sehat di kisaran 8%–9% pada 2026. Namun, profitabilitas perbankan berpotensi tertekan akibat kenaikan pencadangan kerugian kredit, meskipun tekanan pada margin bunga bersih (net interest margin) diperkirakan mulai mereda.

Di sisi lain, cakupan pencadangan yang memadai membuat Fitch tidak memperkirakan terjadinya lonjakan kerugian kredit secara signifikan. Fitch menjelaskan bahwa peringkat Viability Rating (VR) bank-bank besar tetap ditopang oleh dominasi bisnis domestik dan kekuatan profitabilitas dan permodalan. Namun, VR tersebut dapat turun apabila penilaian terhadap lingkungan operasional perbankan Indonesia ikut memburuk.

Kondisi ini dapat terjadi apabila ketegangan geopolitik berlangsung berkepanjangan. Apalagi secara bertahap melemahkan kemampuan debitur dalam membayar utang akibat kenaikan biaya input serta pelemahan permintaan. Lalu juga jika terjadi ekspansi kredit berbasis kebijakan yang meningkatkan risiko kredit tanpa mitigasi yang memadai.

Disnakertrans bersama DPMPTSP siap memfasilitasi komunikasi dengan industri dalam program ini

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mendukung pengembangan proyek percontohan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 'link and match' atau selaras dengan industri yang digagas Gubernur Banten Andra Soni dengan Yayasan SMK Mitra Industri MM20100.

"Disnakertrans bersama DPMPTSP siap memfasilitasi komunikasi dengan industri dalam program ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi di Serang, Kamis.

Ia mengatakan program tersebut saat ini masih dalam proses penetapan lokasi. Kemudian, pendirian yayasan, pengurusan perijinan dan persyaratan lainnya.

"Mudah-mudahan tahun ajaran baru nanti bisa berjalan," kata Septo.

Ia berharap proyek percontohan SMK 'link and match' ini bisa berhasil sehingga nantinya bisa dikembangkan di kawasan industri lainnya yang ada di Banten, tidak hanya direncanakan dibangun di kawasan industri modern Cikande Kabupaten Serang dan Sawah Luhur Kota Serang.

"Kami berharap nantinya menjadi percontohan dan bisa dikembangkan di daerah lainnya," kata Septo.

Sebelumnya Gubernur Banten Andra Soni bersama Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 segera menggagas pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja.

Ada dua SMK yang akan dijadikan pilot project atau proyek percontohan rencananya dibangun di dua Kawasan industri yaitu di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang dan di Kawasan Industri Sawah Luhur, Kota Serang.

Saat ini, Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 sedang melakukan tahapan feasibility study (FS) di kedua kawasan itu. Pertimbangannya berdasarkan lokasi dan topografi, jumlah anak usia sekolah, jumlah SMK di wilayah sekitar, sampai pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar.

Andra Soni bertekad untuk merealisasikan pendidikan vokasi yang terintegrasi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (link and match) yang sudah lama dicita-citakan.

Pendidikan vokasi menjadi salah satu upaya untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten.

“Bagaimana lulusan SMK itu harus benar-benar siap kerja,” kata Andra Soni saat menerima kunjungan para pengurus Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 bersama jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Banten di Gedung Negara Kota Serang, Kamis (14/5).

Dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh yayasan tersebut di beberapa daerah, Andra Soni yakin pola yang sudah dikembangkan dapat diterapkan di Provinsi Banten. Apalagi Banten dianugerahi lokasi geografis yang strategis, dekat dengan ibu kota dan menjadi daerah lintasan antara Pulau Jawa-Sumatra.

Apalagi, saat ini ada sekitar 8.924 industri yang beroperasi di Provinsi Banten mulai dari industri kecil sampai besar. Dengan mengoptimalkan pola pendidikan vokasi bersama Yayasan SMK Mitra Industri, ia berharap ke depan lulusan SMK dapat terserap sebagai tenaga kerja yang andal dan profesional.

Sementara, Ketua Yayasan SMK Mitra Industri MM2100 Darwoto mengatakan program unggulan dari SMK Mitra Industri adalah pendidikan karakter. Pendidikan ini mengajarkan bagaimana peserta didik bisa beradaptasi dengan dunia Industri dengan dibekali berbagai kemampuan dan pengetahuan serta pelatihan-pelatihan yang sudah berbasis industri.

“Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam menyiapkan SDM yang unggul,” katanya.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukannya, kedua lokasi yang akan dijadikan percontohan SMK vokasi itu masih terbuka, namun berada dalam kondisi persaingan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah siswa SMA dan SMK yang lebih besar dibandingkan lulusan SMP, sehingga terjadi kompetisi dalam memperoleh peserta didik.

Selain itu, SMK yang berada di sekitar Kawasan itu menurutnya juga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan industri. Misalnya di kedua kawasan industri masih didominasi oleh SMK dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). Padahal 25 industri modern Cikande itu metal works (pekerjaan terkait logam) dan industri manufaktur di Kawasan Industri Kasemen.

“Untuk itu, sebaiknya jurusan yang dibuka di SMK itu lebih kepada kebutuhan tenaga kerja di industri, seperti manajemen logistik, teknis pengelasan, teknis mekatronika dan teknis pemesinan,” katanya.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengubah regulasi penyelenggaraan bursa karbon setelah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025.

Perpres tersebut mengatur penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon (NEK) dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

Aturan ini menjadi langkah pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Perpres tersebut juga menyempurnakan integrasi antara pasar primer dan pasar sekunder perdagangan karbon di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan ketentuan mengenai penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon kini mengacu pada Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

Aturan tersebut menjadi dasar perubahan sejumlah aturan teknis di kementerian dan lembaga, termasuk Peraturan OJK (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12 Tahun 2023.

“Perpres ini kemudian menjadi acuan beberapa peraturan teknis pada kementerian dan lembaga terkait, termasuk juga tentunya peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 dan juga SEOJK nomor 12 tahun 2023 yang saat ini sedang dalam proses perubahan untuk menyesuaikan dengan Perpres 110 dimaksud,” ujar Friderica saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (21/5/2026).

Sesuai undang-undang, kewenangan OJK berada pada pengaturan pasar sekunder, yaitu penyelenggaraan bursa karbon.

Kewenangan pengaturan pasar primer berada di kementerian teknis terkait.

Perpres 110 menjadi langkah pemerintah memperkuat dan menyempurnakan ekosistem perdagangan karbon nasional yang sebelumnya diatur melalui Perpres 98 Tahun 2021.

Aturan baru memuat sejumlah penyesuaian mendasar, terutama pada area pasar primer.

Tujuannya untuk meningkatkan integrasi sistem, menyederhanakan proses bisnis, serta memperkuat tata kelola perdagangan karbon Indonesia.

Perubahan pertama berkaitan dengan sistem registri perdagangan karbon.

Perpres 98 Tahun 2021 memakai Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) sebagai sistem registri tunggal yang sepenuhnya berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Perpres 110 Tahun 2025 mengubah sistem registri menjadi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Sistem tersebut bersifat terdesentralisasi, terintegrasi, dan dapat diakses seluruh kementerian terkait.

“Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi bagi semua kementerian terkait,” tukasnya.

Perubahan kedua mencakup integrasi langsung antara SRUK dan sistem bursa karbon.

Integrasi tersebut akan menciptakan keterhubungan antara pasar primer dan pasar sekunder.

Perubahan juga menyangkut rekomendasi dan persetujuan kementerian teknis.

Perpres baru memberi ruang bagi kementerian terkait untuk memberikan rekomendasi atas Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) hasil sertifikasi domestik.

Kementerian terkait juga dapat memberi persetujuan atas unit karbon non-SPE-GRK hasil sertifikasi internasional agar bisa dicatatkan dalam SRUK.

“Dengan demikian waktu untuk proses penerbitan menjadi lebih singkat,” tutur Friderica.

Menurut Friderica, mekanisme tersebut sejalan dengan Perpres 98 yang sebelumnya menempatkan penerbitan SPE-GRK sebagai kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

Perubahan berikutnya terkait pengakuan sertifikasi internasional dalam penerbitan unit karbon.

Perpres 98 mengharuskan unit karbon hasil sertifikasi internasional melalui mekanisme mutual recognition dengan SRN-PPI agar bisa diakui.

Perpres 110 menyempurnakan ketentuan tersebut dengan memberi pengakuan terhadap unit karbon non-SPE-GRK hasil sertifikasi internasional.

Unit karbon tersebut bisa langsung dicatatkan dalam SRUK setelah memperoleh persetujuan kementerian terkait.

“Perubahan-perubahan yang dimuat di dalam Perpres 110 ini selanjutnya menjadi acuan kami untuk melakukan penyesuaian dan perubahan atas POJK No 14 tahun 2023 yang saat ini sedang kami usulkan,” kata dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, menjelaskan perubahan paling mendasar dalam Perpres 110 terjadi pada area pasar primer yang menjadi kewenangan kementerian teknis.

Area pasar sekunder yang menjadi kewenangan OJK hanya mengalami perubahan yang relatif tidak signifikan dan tidak substantif.

Hasan mengatakan revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023 dilakukan sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap ketentuan baru dalam Perpres 110 Tahun 2025.

“Perubahan pada POJK Nomor 14 Tahun 2023 tersebut tentu pada dasarnya tidak bersifat substantif melainkan memang harus dilakukan karena konsekuensi harus menyesuaikan terhadap ketentuan baru yang ada di dalam Perpres 110 Tahun 2025,” ungkap Hasan.

Secara umum, revisi POJK memuat lima klaster perubahan utama.

Pertama, perubahan terkait sistem registri unit karbon.

POJK sebelumnya mewajibkan unit karbon yang diperdagangkan di bursa tercatat di SRN-PPI.

Perpres 110 menetapkan SRUK sebagai sistem registri dalam penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

Karena itu, ketentuan tersebut harus disesuaikan.

Kedua, perubahan terkait perdagangan unit karbon luar negeri.

Aturan sebelumnya menyebut Bursa Karbon dapat memfasilitasi perdagangan unit karbon luar negeri dan unit karbon domestik yang tidak tercatat di SRN-PPI.

Perpres 110 tidak mengatur perdagangan unit karbon luar negeri yang tidak tercatat di SRUK.

OJK mengusulkan revisi POJK tetap mengakomodasi perdagangan unit karbon luar negeri tersebut.

OJK juga akan menambahkan kewajiban safeguarding bagi bursa karbon.

Kewajiban ini bertujuan memastikan tata kelola dan integritas unit karbon luar negeri yang diperdagangkan di Indonesia.

“Ini tentu untuk mengedepankan tata kelola dan integritas dari setiap unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon dalam negeri,” lanjut Hasan.

Ketiga, perubahan menyangkut lingkup unit karbon.

POJK sebelumnya hanya mengenal dua jenis unit karbon, yaitu SPE-GRK dan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU).

Perpres 110 mengatur tiga jenis unit karbon.

Tiga jenis tersebut adalah SPE-GRK, non-SPE-GRK, dan kuota emisi GRK yang menggantikan PTBAE-PU.

“Dengan demikian kami menyesuaikan dan nanti dalam revisi POJK diubah klasifikasi ini menjadi tiga kategori sesuai Perpres 110,” tuturnya.

Keempat, perubahan terkait pelaporan transaksi unit karbon.

POJK sebelumnya mewajibkan bursa karbon menyampaikan laporan rekapitulasi transaksi bulanan kepada kementerian teknis terkait.

Perpres 110 membuat SRUK dapat diakses seluruh kementerian terkait dan memuat seluruh data perdagangan karbon.

OJK menilai kewajiban pelaporan tersebut tidak lagi diperlukan.

Kelima, perubahan terkait ketentuan peralihan.

Hasan mengatakan Perpres 110 belum mengatur masa transisi pencatatan unit karbon dari sistem elektronik kementerian terkait menuju SRUK.

Karena itu, OJK mengusulkan tambahan pasal peralihan agar perdagangan unit karbon tetap berjalan selama migrasi menuju SRUK belum selesai.

“Penyelenggara bursa karbon dapat memfasilitasi perdagangan unit karbon yang tidak tercatat pada SRUK sampai dengan unit karbon tersebut tercatat pada SRUK,” kata Hasan.

Hasan menambahkan SRUK nantinya akan dikembangkan berbasis teknologi blockchain.

Sistem tersebut juga akan terintegrasi langsung dengan sistem Bursa Karbon.

Integrasi ini diharapkan menciptakan keterhubungan yang lebih baik antara pasar primer dan pasar sekunder perdagangan karbon.

OJK menilai penyempurnaan regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional.

Regulasi baru juga diharapkan mendukung pengembangan ekosistem bursa karbon Indonesia yang lebih terintegrasi dan efisien.