Bisnis.com, SURABAYA — Kondisi geopolitik terjadinya perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah membawa kekhawatiran terhadap kinerja ekspor Indonesia. Para eksportir pun merasakan dampak dari panasnya iklim geopolitik terhadap aktivitas ekspor mereka.

Direktur PT Mega Global Food Industry Richard Cahadi mengatakan terdapat dua tantangan kondisi geopolitik saat ini bagi pengusaha ekspor. Pertama adalah ketidakpastian atau uncertainty. Kedua limitasi bahan baku.

Mega Global Food Industry sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan olahan. Mega Global Food Industry mengekspor biskuit ke 55 negara.

"Kita juga dihadapkan pada kelangkaan bahan kemas. Rantai pasok terdisrupsi," ujarnya dalam media briefing pada Jumat (17/4/2026).

Kelangkaan bahan kemas atau plastik dipicu oleh gangguan pasokan bahan baku yang diperparah oleh konflik di Timur Tengah.

Meski begitu, seiring dengan kondisi geopolitik tersebut, perusahaan berupaya untuk mengambil peluang yang ada.

"Kami selalu lihat peluang, pada saat negara lain terdisrupsi, pasti ada supply yang berkurang dari negara lain. Di sana peluang kita masuk," kata Richard.

Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Hoo Yanto Andrian juga mengatakan kondisi geopolitik saat ini yang tengah panas memang memberikan tantangan terhadap biaya logistik pada eksportir.

Mitra Saruta Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, dengan memproduksi sarung tangan untuk pasar ekspor. Yanto menjelaskan pasar utama perusahaan saat ini masih yakni Jepang dan AS.

Namun, seiring dengan kondisi geopolitik saat ini, menurutnya perusahaan telah memiliki strategi diversifikasi dengan menyasar pasar negara lainnya.

"Tim marketing kami jadinya lebih agresif sasar pasar yang lebih menyeluruh, terakhir kita dapat dari South Africa," ujarnya.

Tantangan Pembiayaan Ekspor

Ilustrasi ekspor/rpx

Direktur Pelaksana Bisnis II Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, Sulaeman mengatakan bahwa kondisi geopolitik yang panas memang berdampak terhadap aktivitas bisnis dari debitur LPEI atau eksportir.

"Kami berhati-hati, kami juga melakukan stress testing. Kami mau masuk di sektor mana yang saat ini kami nilai relatif aman dengan situasi geopolitik seperti sekarang," kata Sulaeman.

Dia menilai bahwa sudah barang pasti, karena ada masalah geopolitik, dari sisi bahan baku biasanya terganggu. Alhasil, sektor yang terdampak adalah manufaktur.

"Ya misalnya untuk kemasan, saya juga sampaikan bahan baku plastik itu sudah pasti terpengaruh karena naik gitu kan. Terus bahan baku yang lain juga pasti akan melibatkan.

Nah ini harus dilihat dari sisi impact-nya terhadap margin," jelasnya

Kemudian, LPEI pun melakukan berbagai langkah antisipasi. Terdapat berbagai skenario yang disiapkan. Dia menjelaskan bahwa apabila mendapati skenario terburuk, maka dampak negatif terhadap aktivitas ekspor akan lebih besar.

LPEI pun kemudian mengambil langkah-langkah pengelolaan pembiayaan. LPEI juga memiliki program untuk membuka negara tujuan ekspor baru, menggantikan negara tujuan ekspor tradisional, seperti AS, Jepang, dan Eropa.

"Justru kita mengembangkan dengan program PKE [penugasan khusus ekspor] itu tujuan ekspor baru, agar ada diversifikasi negara tujuan ekspor. Yang namanya Afrika, Asia Selatan itu termasuk kawasan yang menjadi tujuan ekspor baru," katanya.

Proyeksi Ekspor Lesu

Bongkar muat barang di terminal peti kemas Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (30/12/2024)/JIBI/Bisnis/Paulus Tandi Bone

Di sisi lain, LPEI telah memperkirakan ekspor Indonesia pada 2026 masih dapat tumbuh pada kisaran 4%–5% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, angka proyeksi tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan capaian kinerja ekspor Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,15% YoY menjadi US$282,91 miliar.

Head of Indonesia Eximbank Institute Rini Satriani sebenarnya meyakini bahwa dampak langsung konflik Timur Tengah terhadap perdagangan Indonesia sejatinya relatif terbatas mengingat eksposur perdagangan dengan kawasan tersebut masih kecil.

Rini menjelaskan, terbatasnya dampak langsung itu tecermin dari data yang menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Timur Tengah hanya sekitar 4,2% dari total ekspor nasional. Sementara itu, impor Indonesia dari kawasan tersebut mencapai sekitar 3,9% dari total impor nasional.

Kendati demikian, sambungnya, risiko utama justru muncul secara tidak langsung: kenaikan harga energi, volatilitas nilai tukar, serta perlambatan aktivitas industri di negara mitra dagang utama diyakini akan memengaruhi dinamika ekspor Indonesia.

"Kami memonitor secara cermat dinamika di kawasan Timur Tengah, termasuk keamanan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz yang merupakan salah satu arteri utama perdagangan energi dunia," ujar Rini.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap konflik Timur Tengah. Bila berlangsung berkepanjangan, Budi berpandangan pertumbuhan ekspor Indonesia berisiko ikut tertekan.

“Tentu kalau ini [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran] nggak selesai, misalnya, nggak selesai terus-menerus ya bisa dampaknya ke ekspor kita. Paling tidak ekspor kita bisa pertumbuhannya bisa lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi mudah-mudahan cepat selesai [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta bulan lalu (27/3/2026).

Namun, Budi optimistis kinerja ekspor nasional dapat tumbuh positif dan mengantongi surplus dengan memanfaatkan perubahan peta perdagangan global. Salah satunya melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang relatif tidak terdampak konflik, seperti negara-negara mitra dalam kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Tetapi kita optimistis ya, optimistis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Nilai tukar terus ambrol seiring dengan kondisi geopolitik yang panas. Dampak pun dirasakan terhadap aktivitas perdagangan luar negeri.

Direktur PT Mega Global Food Industry Richard Cahadi mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah memang dari satu sisi akan memberi keuntungan bagi eksportir seperti Mega Global Food Industry. Perusahaan mengekspor makanan olahan, yakni biskuit ke 55 negara.

"Nilai tukar rupiah banyak rekan-rekan saya bilang, wah enak ekspor, cuannya banyak. Saat mereka lihat kurs melemah berarti terima uangnya banyak. Tapi itu sebetulnya hanya satu siklus," katanya dalam media briefing pada Jumat (17/4/2026).

Di satu sisi, menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah akan membuat negara tujuan ekspor tidak lagi kompetitif. Sebab, biasanya nilai tukar mata uang negara lain pun akan ikut melemah.

"Jadi kita mau enggak mau harus mengikuti permintaan di negara lain. Jadi saat di kita melemah, di Filipina juga. Permintaan berkurang, barang Jadi tidak kompetitif," ujarnya.

Ditambah, menurutnya saat nilai tukar rupiah terjadi dengan jangka waktu panjang, maka bahan baku terutama dari impor akan mahal.

Direktur Pelaksana Bisnis II Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, Sulaeman juga mengatakan sebenarnya pelemahan nilai tukar rupiah akan meningkatkan daya saing ekspor. Namun terdapat pula dampak jika perusahaan bergantung pada bahan baku impor.

Untuk itu, LPEI melakukan berbagai antisipasi dampak yang terjadi seperti dengan melakukan stress testing. Upaya itu juga dilakukan saat dampak gejolak geopolitik terjadi yang berimbas pada aktivitas ekspor, terutama biaya logistik.

"Untuk kurs rupiah yang melemah kami lakukan antisipasi, seberapa besar sih dampaknya ke seluruh portofolio yang dimiliki," katanya.

Di sisi lain, LPEI pun memiliki program khusus ekspor (PKE) yang bisa memberikan dukungan mulai dari penjaminan apabila goodwill yang dimiliki eksportir masih belum cukup di pasar. Selain itu, terdapat kredit modal kerja serta skema-skema penjaminan asuransi.

Sementara itu, mengacu data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,28% atau turun 48 poin menuju level Rp17.185 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (17/4/2026). Nilai tukar rupiah sendiri tercatat telah melemah di kisaran 2% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD).

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Dinamika geopolitik global yang kian memanas, menciptakan turbulensi luar biasa pada rantai pasok dunia. Namun, di balik ketidakpastian tersebut, Indonesia melihat celah strategis untuk memperkuat posisi ekspornya, terutama di pasar-pasar non-tradisional.

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Tony Prianto, menegaskan skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang sedang digenjot pemerintah dirancang untuk memberikan daya dorong bagi eksportir yang membidik negara-negara non-tradisional. Di tengah disrupsi yang dialami pemain besar seperti China akibat ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), produk Indonesia justru memiliki kesempatan untuk mengisi kekosongan pasar.

Menurut Tony, PKE hadir sebagai solusi bagi hambatan struktural yang sering dihadapi pengusaha, seperti keterbatasan modal kerja atau ketiadaan rekam jejak (goodwill) yang cukup untuk mengakses perbankan komersial. Jika sekarang sudah terjadi perang, kemudian geopolitik juga genting, kata Tony, itu justru memberikan peluang bagi pengusaha. Pasar yang biasanya dikuasai China terdisrupsi, dan di sinilah PKE memberikan tambahan dukungan, baik dari sisi penjaminan maupun modal kerja.

"PKE sekarang sudah cukup mumpuni mendukung pengusaha baru maupun yang sudah ada. Harusnya gejolak ini bisa jadi sisi positif untuk meningkatkan jumlah ekspor,” ujar Tony Prianto saat berbicara dalam acara Kunjungan Kerja Pers 2026 bertema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, di Gresik, Jawa TImur, Jumat (17/4/2026).

Hal senada juga disampaikan Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI, Sulaeman. Ia menjelaskan dalam situasi yang tidak menentu, pemilihan produk dan kejelasan transaksi (underlying) menjadi variabel kunci. LPEI memastikan setiap pembiayaan, mulai dari pengadaan bahan baku (trade finance) hingga pascapenjualan (post-financing), memiliki dasar yang akuntabel guna menjaga kesehatan finansial perusahaan di tengah dampak sistemik geopolitik.

Sulaeman mengatakan LPEI melakukan stress testing terhadap seluruh portofolio untuk melihat siapa saja yang terdampak gangguan rantai pasok. Langkah ini diambil untuk memetakan dampak gangguan rantai pasok terhadap portofolio eksportir, khususnya mereka yang memiliki basis pembeli di wilayah konflik seperti Timur Tengah.

"Namun, kami sudah melakukan antisipasi. Sangat penting bagi kami untuk memastikan underlying dari produk perdagangan tersebut jelas, baik untuk bahan baku maupun penjualan. Meski ada dampak ke finansial masing-masing perusahaan, antisipasi ini menjaga agar portofolio tetap terkendali,” jelas Sulaeman.

Pemanfaatan pasar Eropa melalui IEU-CEPA dengan standar emisi yang ketat menjadi peluang seperti baja hijau hingga produk perkebunan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pengalihan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional dapat diperkuat dengan realisasi perjanjian-perjanjian dagang internasional Indonesia beberapa waktu terakhir.

Bhima saat dihubungi di Jakarta, Jumat, memberikan contoh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang membuka peluang Indonesia melakukan perdagangan produk komoditas energi dan perkebunan yang ramah lingkungan.

“Pemanfaatan pasar Eropa melalui IEU-CEPA dengan standar emisi yang ketat menjadi peluang seperti baja hijau hingga produk perkebunan dengan pemenuhan syarat EUDR (Peraturan Deforestasi Uni Eropa),” kata Bhima.

Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia juga memiliki peluang perdagangan bilateral lainnya dengan negara-negara nontradisional seperti Tunisia melalui Perjanjian Perdagangan Preferensial Indonesia-Tunisia (IT-PTA), Amerika Latin melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (IP-CEPA), hingga Rusia melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Indonesia-Uni Ekonomi Eurasia (EAEU).

“Pengembangan pasar nontradisional ekspor yang paling mendesak salah satunya Amerika Tengah dan Selatan, Rusia, Tunisia, hingga Kepulauan Pasifik seperti Solomon, Fiji dan Vanuatu,” ujar Bhima.

Sementara itu, ia juga menilai China masih menjadi tujuan ekspor yang cukup potensial bagi Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memiliki permintaan (demand) di Negeri Tirai Bambu yang cukup tinggi.

“Pengalihan pasar ekspor sebaiknya ke China karena pertumbuhan ekonomi masih terjaga di angka 5 persen. Masih cukup solid ditopang permintaan domestik China yang besar,” kata dia.

Selain itu, Bhima juga menyarankan agar Indonesia adaptif dalam pengembangan kualitas produk agar berdaya saing lebih tinggi di panggung dunia.

“Disarankan juga lakukan diversifikasi produk nonmigas seperti modul panel surya, hingga bahan baku kosmetik,” ujar dia.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan daya saing menjadi kunci utama agar Indonesia tidak kehilangan potensi pasar ekspor di tengah perang Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

“Pengalihan pasar produk unggulan ke kawasan yang tidak terdampak jalur Selat Hormuz itu otomatis dilakukan oleh negara-negara lain juga. Sebelum pengalihan pasar ini, pada dasarnya pengalihan rantai pasok juga sudah terjadi duluan gitu ketika terjadi perang. Nah kemudian diikuti juga dengan pengalihan pasar ketika konfliknya itu makin panjang,” jelas Faisal.

“Tentu saja faktor yang berpengaruh sekali disini adalah memang biaya logistik dan bagaimana hambatan perdagangan yang diterapkan oleh pasar-pasar baru tadi, baik itu hambatan tarif maupun juga nontarif. Itu yang menentukan,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, NGANJUK -- Dinamika pasar global di tengah konflik yang mengguncang Timur Tengah nyatanya mampu dihadapi oleh pelaku industri padat karya di Nganjuk, Jawa Timur. Salah satunya diungkapkan Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, Hoo Yanto Andrian, yang memiliki trik tersendiri menghadapi kondisi ekonomi dunia yang sedang bergejolak ini.

Yanto menegaskan perusahaannya telah lebih dari tiga dekade menekuni ekspor dan sudah terbiasa menghadapi dinamika pasar global. “Kondisi yang sekarang itu (sudah) kita alami sebelumnya. Jadi sudah terbiasa menghadapi situasi seperti itu,” ujarnya dalam acara Site Visit dan Media Briefing Kementerian Keuangan dengan tema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan di Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026).

Yanto menjelaskan pasar utama perusahaan saat ini masih berpusat di Jepang dan Amerika Serikat, namun strategi pemasaran kini lebih agresif dalam membuka pasar tradisional maupun kawasan baru. “Afrika Selatan sudah kita ekspor, Mesir juga sudah cukup lama. Beberapa negara Eropa yang sebelumnya menjadi pasar tradisional kita, termasuk Portugal dan Spanyol, masih berlangsung secara kontinu,” tambahnya.

Yanto juga menyoroti ketahanan perusahaan saat pandemi Covid-19. Ia menyebutkan penurunan ekspor sempat mencapai 50 persen, namun dalam waktu empat bulan pemulihan sudah mencapai 40 hingga 80 persen, dan dalam satu tahun hampir kembali ke 90 persen. “Recovery rate kita terhadap risiko-risiko tersebut cukup bagus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena produk alternatif yang kita punya,” jelasnya. Produk alternatif ini menjadi solusi ketika pasar mencari substitusi yang lebih murah, baik di domestik maupun ekspor.

Dalam ukuran waktu 3 bulan (Januari-Maret 2026) katanya (ekspor durian Parigi Moutong) bisa bernilai mencapai R400 miliar, dan artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok (China),

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa nilai ekspor komoditas durian asal kawasan transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berpotensi mencapai Rp1 triliun pada 2026.

Ia mengatakan, terdapat permintaan yang besar dari konsumen dan pasar di China terhadap komoditas durian dari Indonesia.

“Dalam ukuran waktu 3 bulan (Januari-Maret 2026) katanya (ekspor durian Parigi Moutong) bisa bernilai mencapai R400 miliar, dan artinya dalam satu tahun bisa lebih dari Rp1 triliun diekspor ke Tiongkok (China),” ujar Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan, pihaknya akan mengunjungi Parigi Moutong dalam waktu dekat ini untuk menyaksikan ekspor puluhan ribu ton durian ke China.

Ia menyampaikan, nilai durian yang akan diekspor tersebut diperkirakan mencapai Rp42 miliar. Pihaknya pun menargetkan nilai ekspor durian tahun ini dapat melebihi Rp1 triliun.

Ia menyebut kawasan Parigi Moutong memiliki salah satu kebun durian terbesar di Indonesia bahkan dunia.

“Itu hanya salah satu contoh konkret dampak dari pembangunan ekonomi di kawasan transmigrasi,” kata Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Pada Senin (13/4), Mentrans Iftitah bertemu dengan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong untuk membahas potensi Negeri Tirai Bambu tersebut untuk menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi komoditas durian Indonesia.

Iftitah menyatakan, permintaan terhadap komoditas durian di China mencapai Rp120 triliun setiap tahunnya. Hal tersebut pun menjadi peluang bagi pengusaha durian di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah transmigrasi.

Kerja sama ekspor durian antara kedua negara tersebut akan dimulai dari ekspor durian beku, sebelum kemudian dikembangkan juga ekspor durian segar yang lebih diminati pasar China.

Menurut data Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya yang terletak di kabupaten tersebut mencatatkan produksi durian sebanyak 903,9 ton per tahun.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan respons atas penyelidikan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) melalui skema Section 301 terhadap sejumlah komoditas ekspor nasional.

Investigasi Section 301 adalah proses investigasi dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra, termasuk Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyelidikan oleh USTR tersebut mencakup dua isu utama, yakni dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity). Kedua, efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

“Ya, pertama kan US menerapkan 301 dalam perdagangan, yaitu melakukan penyelidikan terhadap ekspor Indonesia dalam dua hal, yaitu excess kapasitas, jadi produksi yang berlebih, dan yang kedua terkait dengan impor bahan baku yang terkait dengan forced labor,” ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan tanggapan resmi.

“Dan tentunya ini kita diminta untuk merespons karena sesudah kita merespons nanti kita men-submit dalam rapat, kemudian juga ada investigasi lanjutan. Yang penting kita merespons saja,” jelasnya.

Respons tersebut kata Airlangga akan menjadi dasar bagi tahapan berikutnya dalam proses investigasi yang dilakukan oleh otoritas AS.

Airlangga menegaskan, penyelidikan dilakukan berbasis komoditas, bukan pada aspek regulasi secara umum.

Ia menambahkan, pendekatan yang digunakan pihak AS memang bersifat spesifik per komoditas.

“Enggak, yang dibahas kan excess kapasitas. Sebagai contoh satu, excess semen misalnya. Semen kita nggak pernah ekspor ke Amerika, jadi kita tinggal jawab saja,” ujarnya.

Sementara itu, terkait isu potensi pembelian minyak mentah dari Rusia dan dampaknya terhadap hubungan dagang dengan AS, Airlangga juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut. “Nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya,” ujar dia.

Pemerintah saat ini fokus menyiapkan respons resmi terhadap penyelidikan tersebut guna memitigasi potensi dampak terhadap ekspor nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua kapal tanker minyak milik PT Pertamina International Shipping (PIS) masih belum bisa melewati Selat Hormuz seiring dengan perang yang terjadi antara Iran dengan AS-Israel. Kondisi tersebut menguji diplomasi Indonesia terhadap Iran.

Mengacu situs pelacak perjalanan kapal Vessel Finder per Sabtu sore, dua kapal tanker yang beroperasi untuk Pertamina masih berada di wilayah Teluk Persia. Kapal Pertamina Pride terdeteksi berada di lepas pantai Al Jubail, Arab Saudi, sementara Kapal Gamsunoro tercatat berada di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa kapal-kapal yang tertahan di Selat Hormuz masih perlu melalui tahap negosiasi dengan otoritas Iran mengingat ketegangan di kawasan belum reda.

Menurutnya, situasi dinamis akibat perang membuat negara yang kapalnya terdampak harus melalui beberapa protokol yang ditetapkan otoritas militer Iran.

"Pada masa perang, ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait kapal-kapal yang hendak melewati Selat Hormuz, di antaranya adalah negosiasi dengan pihak keamanan Republik Islam Iran," kata Boroujerdi pada akhir pekan lalu (11/4/2026) dilansir dari Antara.

Protokol tersebut, kata Boroujerdi, perlu diikuti oleh semua negara yang kapalnya terdampak tanpa terkecuali.

"Mengingat Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran sebenarnya telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya kapal tersebut dapat melintas dengan aman.

Tindak lanjut pun telah dijalankan pihak-pihak terkait, khususnya perwakilan RI di Teheran, dalam aspek teknis dan operasional, tetapi belum dapat dipastikan kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz. Kemlu juga mengakui masih ada hal teknis yang saat ini masih ditindaklanjuti.

"Saat ini, memang perkembangan yang berlangsung adalah terdapat beberapa hal yang cukup teknis yang memang sedang ditindaklanjuti untuk bisa memastikan keselamatan untuk melintasi dari sana, termasuk hal lain seperti asuransi dan kesiapan kru," terang Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela pada media briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, seluruh negara pun melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan kapal milik nasional mereka. Baginya, tidak perlu membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara Asia yang kapalnya telah diperbolehkan Iran melintasi Selat Hormuz. Contohnya, Pakistan, India dan Filipina.

Terbaru, memang Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim melalui platform X mengeklaim bahwa Iran telah memperbolehkan kapalnya melewati Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Hal ini disampaikan olehnya setelah bertemu dengan Duta Besar Iran di Malaysia, Valiollah Mohammadi.

Sementara, diberitakan Bisnis, Pertamina menyatakan terus berkoordinasi dengan Kemlu dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya dari Selat Hormuz.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron.

Ujian Diplomasi

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan adanya dua kapal tanker Indonesia yang tertahan di Selat Hormuz menjadi ujian diplomasi bagi Indonesia.

Menurutnya, Indonesia selama ini memiliki hubungan dekat dengan Iran. Namun, seiring dengan kondisi perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel, hubungan tersebut berada di bawah tekanan.

"Hubungan Indonesia dengan Iran saya kira belum sampai pada tahap renggang secara diplomatik, tetapi memang sedang berada di bawah tekanan sangat besar akibat perang dan situasi keamanan di Selat Hormuz," katanya kepada Bisnis pada Senin (13/4/2026).

Dia mengatakan negosiasi dengan otoritas Iran tetap menjadi jalur paling realistis. Sebab, pihak Iran sendiri menegaskan bahwa kapal-kapal yang tertahan masih harus melalui tahapan tersebut, sementara dari pihak Indonesia juga disebut sudah ada sinyal positif.

"Langkah diplomasi yang perlu ditempuh Indonesia adalah memperkuat komunikasi langsung dan tenang dengan pemerintah Iran, terutama melalui jalur Kemlu, otoritas maritim, dan kanal diplomasi keamanan, dengan fokus pada safe passage, keselamatan awak, dan perlindungan pasokan energi nasional," katanya.

Indonesia juga perlu menegaskan bahwa isu ini murni soal pelayaran sipil dan kepentingan kemanusiaan, bukan bagian dari posisi politik Indonesia dalam konflik yang sedang berlangsung.

Dia juga menilai bahwa dalam situasi perang di Timur Tengah, berbagai tindak tanduk Indonesia seperti keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump bisa memunculkan persepsi keberpihakan jika tidak dijelaskan dengan hati-hati.

"Karena itu, Indonesia perlu menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan memisahkan secara tegas antara agenda geopolitik dan upaya pembebasan dua kapal tanker Pertamina," katanya.

Jejak Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Iran sendiri telah dimulai sejak 1950. Saat itu, Indonesia mulai memiliki kedutaan di Tehran. Sebaliknya, Iran memiliki kedutaan di Jakarta.

Berdasarkan jejak sejarahnya, masyarakat kedua negara telah menjalin hubungan melalui perdagangan dan penyebaran agama Islam yang dilakukan para cendekiawan serta intelektual Muslim berabad-abad lalu. Sejumlah besar kata dalam bahasa Persia yang dapat ditemukan pada bahasa Indonesia, menjadi salah satu bukti sejarah panjang interaksi antarnegara.

Ikatan Indonesia-Iran sebagai sahabat dan mitra strategis semakin erat sejak pertemuan bilateral di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Afrika 2015, serta KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) 2016. Selain itu, hubungan kian terjaga pascapencabutan sanksi ekonomi terhadap Iran berdasarkan Kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Hubungan yang semakin kuat didasari oleh persamaan posisi dan kedekatan pada berbagai isu regional, internasional, dan dunia Islam.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat kolaborasi di forum internasional seperti Developing Eight (D-8). Pada awalnya,

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 D-8 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada April 2026. Namun, agenda tersebut ditunda imbas perang di Timur Tengah.

Dari sisi kerja sama perdagangan, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai Iran sebenarnya bukan termasuk dalam 20 besar negara mitra dagang ekspor maupun tujuan utama ekspor nasional. Dengan posisi tersebut, porsi perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil dibandingkan negara-negara mitra strategis lainnya yang selama ini menjadi pasar utama produk ekspor Indonesia.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir menyentuh US$250 juta atau menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan terus menurun. Dalam periode yang sama, impor terakhir tercatat sekitar US$11 juta dan bahkan turun menjadi sekitar US$8 juta pada 2025.

"Kecenderungan impor kita berbeda dengan kecenderungan ekspor kita yang terus meningkat, impor itu cenderungnya terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dari sisi nilai perdagangan, lanjut Faisal, ekspor Indonesia ke Iran bahkan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor. Selain itu, peningkatan ekspor tersebut tetap terjadi hingga 2025, meski pada tahun yang sama terjadi serangan Israel ke Iran yang memicu gangguan ekonomi di negara tersebut.

Jika ditengok dari komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran, yakni meliputi buah-buahan dan kacang-kacangan, kendaraan bermotor, minyak nabati khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bahan kimia, produk kayu, komoditas perkebunan seperti kopi dan teh, hingga produk manufaktur seperti sabun.

Sementara itu, impor Indonesia dari Iran antara lain buah-buahan, besi dan baja dalam jumlah lebih kecil, kimia organik, serta sedikit minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi ke level 4,7% pada 2026. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5,5%.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan berkaca pada proyeksi sebelumnya, Bank Dunia selalu memberikan estimasi yang jauh dari target pemerintah. Pada 2025, World Bank memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,8%. Sementara realisasinya, ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11%.

"Jadi enggak apa-apa, ini kita senang bahwa World Bank dan investor-investor yang lain itu ingin sekali memantau perekonomian Indonesia dan kita bisa deliver dan itu menjadi kabar baik bagi investor," kata Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, meskipun proyeksi Bank Dunia di bawah target pemerintah, bahkan Bank Dunia memangkas proyeksinya itu, namun Kemenkeu optimistis target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

Optimisme Kemenkeu itu didasarkan atas sejumlah faktor. Menurutnya, sekitar 50% pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi. Lalu, 8%-9% dari belanja pemerintah. Kemudian, sekitar 30% berasal dari investasi. Selain itu, sekitar 25% berasal dari ekspor.

Apabila menilik berbagai sektor, menurutnya yang paling menarik adalah sektor pertanian. Sektor tersebut berkontribusi terhadap 13% pertumbuhan ekonomi. Jika tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian hanya tumbuh di bawah 2%, maka pada 2025 sektor pertanian tumbuh di atas 5%. Lalu, sektor tanaman pangan tumbuh di atas 9%.

"Jumlah tenaga kerja yang kerja di sektor pertanian itu sekitar 40 juta. Nah jadi sektor yang sangat penting. Selama ini tumbuhnya lambat," kata Febrio.

Menurutnya, terjadi perubahan struktur perekonomian Indonesia. Kemudian, perubahan menuju penguatan sektor pertanian ini juga akan berlanjut pada 2026. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya penguatan belanja sektor pertanian.

"Panen langsung naik. Untuk beras itu di atas 13-14% pertumbuhannya tahun lalu. Lalu MBG [makan bergizi gratis] itu permintaan terhadap produk pertanian itu meningkat tinggi sekali," ujar Febrio.

Faktor yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi lainnya ada di sektor manufaktur. Pada 2025, sektor ini tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang ada di bawah 5%.

"Nah ini artinya perekonomian kita memang sangat dinamis. Dan kita terus akan melanjutkan ini untuk tahun 2026," ujar Febrio.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I, kuartal II 2026, dan seterusnya menurut Febrio akan banyak ditentukan oleh belanja negara yang dieksekusi dengan sangat cepat. Dia memberi contoh bahwa pada kuartal I/2025 belanja negara hanya sekitar Rp600an triliun. Kemudian, pada kuartal I/2026, belanja negara melonjak menjadi Rp815 triliun.

"Ini [belanja negara] pertumbuhan 30%. Nah ini pasti langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi untuk kuartal I/2026. Makanya yakin 5,5% [pertumbuhan ekonomi] akan tetap," ujar Febrio.

Akan tetapi, menurutnya memang terdapat tantangan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Ekonomi Tanah Air tiba-tiba dihadapkan pada harga minyak mentah yang tinggi.

"Tetapi defisitnya kita jaga, belanja kita jaga, daya beli masyarakat kita jaga. Supaya pertumbuhan ekonomi akan tetap berlanjut," tutur Febrio.

Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat ke level 4,7% pada 2026. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi Bank Dunia pada Oktober 2025 lalu, yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di angka 4,8% pada tahun ini.

Berdasarkan laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026, pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia ini sejalan dengan tren perlambatan ekonomi secara regional di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China yang diproyeksi mencapai 4,1% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di angka 4,4%.

Bank Dunia mencatat bahwa perlambatan kawasan ini utamanya ditekan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengerek harga energi global. Indonesia pun akan ikut terdampak.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat ke level 4,7%, lantaran tekanan dari tingginya harga minyak dan sentimen penghindaran risiko [risk-off] hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi yang digerakkan oleh negara," tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Rabu (8/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang 2025 mencatatkan capaian positif dengan nilai mencapai US$6,27 miliar atau setara Rp107 triliun (kurs Rp17.062).

Realisasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan ketahanan sektor kelautan dan perikanan di tengah dinamika global.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi peningkatan produksi nasional serta penguatan tata kelola sektor perikanan yang berkelanjutan.

“Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Trenggono kepada Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Namun, hingga Februari 2026, sambungnya, nilai ekspor tercatat sebesar US$960 juta, yang secara tahunan menunjukkan perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Trenggono juga membeberkan kinerja produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, total produksi kelautan dan perikanan mencapai 26,25 juta ton, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8% secara tahunan. Kenaikan produksi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung ketersediaan pasokan untuk ekspor.

Meski demikian, Trenggono mengakui bahwa pada awal 2026 terdapat tekanan terhadap kinerja ekspor. Salah satunya adalah ketegangan geopolitik yang terjadi.

“Menghadapi dampak dinamika geopolitik dan fenomena iklim yang terjadi, KKP tetap berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, KKP berupaya memperluas pasar ekspor perikanan ke Eropa dan China. Langkah ini dilakukan seiring adanya kebijakan tarif resiprokal sebesar AS terhadap Indonesia yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Trenggono mengatakan valuasi potensi ekonomi di sektor perikanan mencapai US$200 miliar. Sayangnya, rata-rata nilai ekspor perikanan Indonesia baru mencapai US$5,5 miliar.

Selain membuka pasar baru, Trenggono menyebut bahwa KKP berupaya untuk memperkuat pasar dalam negeri. Dengan begitu produksi ikan Indonesia dapat terserap dengan baik.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejolak konflik di Timur Tengah yang berlanjut diperkirakan akan mengikis surplus neraca perdagangan yang telah dinikmati Indonesia secara beruntun dalam 70 bulan terakhir. Selisih ekspor dan impor positif diramal tetap dikantongi selama 2026, tetapi dengan nilai lebih rendah daripada capaian tahun lalu.

Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus pada dua bulan pertama 2026.Namun, angka surplus mulai menunjukkan penyusutan.

Pada Januari 2026, surplus tercatat hanya sekitar US$950 juta dan sedikit meningkat menjadi US$1,27 miliar pada Februari 2026. Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana surplus Februari 2025 masih mencapai US$3,1 miliar.

Sektor nonmigas masih menjadi penopang utama dari surplus perdagangan RI, yakni dengan nilai sebesar US$5,42 miliar. Sementara itu, sektor migas membukukan defisit sebesar US$3,19 miliar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan hingga saat ini dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data perdagangan. Hal ini mengingat dinamika geopolitik ini mulai terjadi pada akhir Februari 2026.

“Secara statistik, dampak riil baru akan tecermin dalam data ekspor beberapa bulan setelahnya. Diperlukan waktu untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pengaruhnya terhadap kinerja ekspor nasional,” kata Made kepadaBisnis, Rabu (1/4/2026).

Namun, lanjut dia, pemerintah berharap dampak konflik tidak terlalu signifikan terhadap kinerja ekspor nasional. Di sisi lain, pemerintah juga terus memantau perkembangan serta berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekspor.

Berdasarkan data Kemendag, ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah pada 2025 mencapai US$9,87 miliar atau berkontribusi sekitar 3,49% terhadap total ekspor nasional. Uni Emirat Arab (UAE) menjadi destinasi ekspor terbesar dengan kontribusi sekitar 40%, diikuti Arab Saudi sebesar 29% dan Iran sekitar 2,5% dengan nilai sekitar US$250 juta.

“Ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah didominasi oleh produk nonmigas, dengan porsi mencapai sekitar 99,6 persen, didominasi berbagai produk bernilaitambah, khususnya dari sektor industri pengolahan,” terangnya.

Dari sana, komoditas utama yang dikirim RI meliputi lemak dan minyak nabati termasukcrude palm oil(CPO), logam mulia, kendaraan, kapal, mesin, serta produk berbasis sumber daya alam seperti kayu, kertas, dan baja. Produk makanan olahan juga menjadi andalan ekspor ke kawasan tersebut.

Di tengah aktivitas tersebut, Made turut menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong percepatan perjanjian dagang dengan negara-negaraGulf Cooperation Council(GCC) guna memperluas akses ekspor Indonesia di pasar Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap konflik Timur Tengah. Bila berlangsung berkepanjangan, Budi berpandangan pertumbuhan ekspor Indonesia berisiko ikut tertekan.

“Tentu kalau ini [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran] nggak selesai, misalnya, nggak selesai terus-menerus ya bisa dampaknya ke ekspor kita. Paling tidak ekspor kita bisa pertumbuhannya bisa lebih rendah daripada tahun lalu. Tapi mudah-mudahan cepat selesai [eskalasi konflik AS–Israel dan Iran],” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Namun, Budi optimistis kinerja ekspor nasional dapat tumbuh positif dan mengantongi surplus dengan memanfaatkan perubahan peta perdagangan global. Salah satunya melalui strategi diversifikasi pasar ekspor ke kawasan yang relatif tidak terdampak konflik, seperti negara-negara mitra dalam kerja samaRegional Comprehensive Economic Partnership(RCEP) Asia Tenggara, Amerika Latin, hingga Afrika.

“Tetapi kita optimistis ya, optimistis bahwa semua akan selesai, semua akan selesai dan ini ketika kondisinya seperti ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan juga untuk yang pertama tadi mencari pasar yang baru,” ujarnya.

Ekspor CPO RI di Persimpangan

Dihubungi terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai konflik di kawasan Timur Tengah berpotensi mengganggu permintaan ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan seperti CPO.

“Pasti akan terganggu. Kenaikan harga ini salah satunya disebabkan karena kelangkaan supply di kawasan,” ujar Wijayanto kepadaBisnis.

Menurutnya, gangguan jalur distribusi seperti potensi blokade Selat Hormuz juga menjadi faktor risiko utama terhadap kelancaran ekspor. Meski demikian, kenaikan biaya logistik dinilai telah diperhitungkan dalam harga komoditas.

Selain itu, dia menilai kebijakan pungutan ekspor CPO sebesar 12,5% berpotensi menambah beban eksportir, meski tetap dapat menjaga stabilitas fiskal di tengah tingginya harga komoditas.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga komoditas unggulan ekspor, termasuk CPO.

Gapki mencatat harga CPO saat ini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram di dalam negeri, sementara di Malaysia mencapai sekitar 4.700 ringgit atau setara US$1.400 per metrik ton.

Namun, kenaikan tidak hanya terjadi pada minyak sawit, melainkan juga seluruh minyak nabati. Eddy menyebut kebutuhan global terhadap minyak nabati yang tetap tinggi membuat permintaan relatif stabil, meskipun tidak melonjak signifikan.

Meski harga meningkat, Gapki memperkirakan ekspor CPO ke kawasan Timur Tengah justru berpotensi menurun apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang.

“Ekspor CPO ke Timteng kemungkinan besar akan turun karena terdampak perang, apabila perang berlangsung lama,” jelas Eddy ketika dihubungi.

Adapun sejumlah kapal kini memilih memutar melalui Cape Town, Afrika Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Meski demikian, sebagian kapal masih melintasi Terusan Suez dengan risiko tinggi. Kondisi ini pada akhirnya mendorong kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya ancaman dan asuransi di jalur tersebut.

“Biayalogistiknaik dan biaya operasional juga naik, contoh material pupuk juga naik karena hampir semuanya diimpor bahkan beberapa diimpor dari Timteng. Jadi harga naik tetapi biaya juga naik,” imbuh Eddy.

Adapun di tengah memanasnya geopolitik, Gapki menilai kebijakan PE CPO menjadi 12,5% tidak terlalu membebani pelaku usaha.

Jika menengok kinerja pada 2025, data Gapki menunjukkan, total ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan Timur Tengah sebesar 1,83 juta ton dengan nilai mencapai US$1,9 miliar Arab Saudi menjadi tujuan utama dengan volume sekitar 651.000 ton, diikuti Uni Emirat Arab 475.000 ton, dan Oman sebanyak 219.000 ton.

Alarm Volume Ekspor Tertekan

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai eskalasi konflik di Timur Tengah akan memberikan dampak beragam terhadap kinerja perdagangan Indonesia, mulai dari peluang kenaikan nilai ekspor hingga risiko penurunan volume perdagangan.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan, konflik tersebut menciptakan efek campuran bagi perdagangan nasional.

Kadin menilai kenaikan harga komoditas global seperti batu bara dan CPO berpotensi menopang nilai ekspor Indonesia. Namun di sisi lain, gangguan rantai pasok, kenaikan biaya logistik, serta pelemahan permintaan global berisiko menekan volume perdagangan.

“Jadi secara nominal nilai ekspor bisa tetap tinggi, tetapi secara volume cenderung tertekan,” ujar Erwin.

Dari sisi permintaan, Kadin memproyeksikan komoditas unggulan Indonesia di sektor energi dan pangan masih akan diminati di tengah konflik. Menurutnya, permintaan terhadap komoditas energi dan pangan diperkirakan tetap kuat, bahkan meningkat. Hal ini lantaran banyak negara akan mengamankan pasokan strategis.

Untuk itu, Kadin melihat produk seperti batu bara, CPO, serta beberapa komoditas berbasis mineral masih memiliki prospek yang positif. Meski begitu, pemerintah perlu mengantisipasi permintaan terhadap produk manufaktur yang dinilai lebih rentan terhadap perlambatan ekonomi global.

Lebih lanjut, Kadin memandang kinerja neraca perdagangan Indonesia masih berpotensi mencatat surplus. Hal ini didukung oleh tren harga komoditas yang relatif tinggi.

“Namun pertumbuhannya kemungkinan tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya karena adanya tekanan pada volume ekspor dan potensi perlambatan di negara mitra dagang utama,” terangnya.

Untuk kawasan Timur Tengah, Kadin menilai ekspor Indonesia berpotensi menghadapi tantangan jangka pendek, terutama terkait distribusi dan stabilitas permintaan di negara-negara yang terdampak konflik secara langsung, meski peluang tetap terbuka di negara yang relatif stabil.

Untuk itu, menurut Erwin, pemerintah harus melakukan diversifikasi pasar ekspor agar risiko tekanan ekspor tidak terkonsentrasi pada satu kawasan.

“Kadin mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor, menjaga stabilitas logistik dan pasokan energi domestik, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar tetap kompetitif di tengah volatilitas global,” tuturnya.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (Core) memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih surplus pada tahun ini, tetapi nilainya diperkirakan menipis akibat tekanan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pelemahan kinerja ekspor sebenarnya sudah diprediksi bahkan sebelum eskalasi geopolitik meningkat.

Sebelum eskalasi konflik, Core memproyeksikan pelemahan kinerja ekspor akibat kebijakan yang lebih restriktif dari negara-negara besar, khususnya AS.

“Ini memang kami prediksikan penetrasi ekspor akan lebih rendah pada tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin, sehingga pertumbuhannya lebih rendah, surplus kita juga lebih tipis, jauh lebih tipis dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Faisal kepada Bisnis.

Menurut Faisal, meningkatnya ketegangan geopolitik semakin menekan kinerja perdagangan global melalui gangguan rantai pasok, yang pada akhirnya berdampak pada ekspor Indonesia.

“Secara langsung kita tidak terpengaruh dengan negara-negara Teluk karena ekspor kita ke kawasan tersebut yang melewati Selat Hormuz hanya 3 persen. Tetapi dampak tidak langsungnya terhadap mitra-mitra dagang besar kita,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, negara mitra utama seperti China, India, Singapura, dan Jepang sangat bergantung pada pasokan energi dari kawasan Teluk. Dia menilai gangguan pasokan serta ketegangan politik berpotensi menurunkan permintaan, sehingga volume ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut ikut tertekan.

Di sisi lain, meski ketidakpastian geopolitik ini memicu kenaikan harga komoditas unggulan ekspor seperti batu bara dan CPO. Namun, tingginya nilai kedua komoditas tersebut belum cukup kuat untuk menahan penurunan volume perdagangan.

“Kenaikan ekspor batu bara dan sawit dikhawatirkan ini tidak cukup untuk mengompensasi penurunan dari sisi volume perdagangan,” terangnya.

Core juga mengingatkan potensi tekanan lanjutan berupa lonjakan impor akibat kebijakan tarif resiprokal dari negara mitra seperti AS dan China, yang berisiko semakin menekan surplus neraca dagang.

Bahkan, Faisal memperkirakan apabila terjadi penutupan Selat Hormuz selama enam minggu, dampaknya terhadap ekspor Indonesia dapat mencapai sekitar Rp600 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan ditutup melemah pada rentang Rp16.980-Rp17.020 per dolar AS hari ini, Kamis (2/4/2026).

Rupiah ditutup menguat 0,34% ke Rp16.983 per dolar AS pada perdagangan, Rabu (1/4/2026). Adapun indeks dolar AS melemah 0,31% ke level 99,64.

Sejumlah mata uang Asia lainnya ditutup bervariasi sore ini. Mata uang yen Jepang menguat 0,01%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dolar Singapura naik 0,24%, dolar Taiwan menguat 0,28%, dan won Korea Selatan menguat 0,64%.

Lalu peso Filipina menguat 0,85%, yuan China menguat 0,24%, ringgit Malaysia naik 0,58%, dan baht Thailand menguat 0,23%.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menuturkan sentimen global datang dari Presiden AS Donald Trump yang mengatakan pada hari Selasa bahwa Washington dapat menarik diri dari konflik dalam waktu dua hingga tiga minggu. Dia juga menambahkan bahwa Iran tidak perlu membuat kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

Namun, sebuah laporan Wall Street Journal menyatakan bahwa Trump telah mengatakan kepada para ajudannya bahwa ia bersedia mengakhiri kampanye militer AS terhadap Iran bahkan jika Selat Hormuz tetap sebagian besar tertutup.

Di pihak Iran, media pemerintah melaporkan bahwa Presiden Masoud Pezeshkian mengatakan Teheran siap untuk mengakhiri perang, sambil mengulangi tuntutan utama, memperkuat harapan bahwa negosiasi dapat muncul tetapi tetap bersyarat.

Terlepas dari sinyal diplomatik ini, reaksi pasar cenderung tenang, dengan para pedagang menyeimbangkan harapan akan gencatan senjata dengan kenyataan gangguan pasokan yang berkelanjutan.

Selat Hormuz, arteri penting untuk sekitar seperlima pasokan minyak global telah mengalami penurunan drastis lalu lintas kapal tanker di tengah konflik, yang secara tajam membatasi ekspor dan mempertahankan tekanan kenaikan harga.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar US$1,27 miliar per Februari 2026. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Realisasi tersebut lebih tinggi dari realisasi neraca dagang pada Januari yang senilai US$0,95 miliar.

Surplus pada Februari 2026 lebih ditopang pada surplus komoditas nonmigas yaitu sebesar US$2,19 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utama lemak dan minyak hewani nabati, kemudian bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

Indonesia juga mencatatkan ekspor Februari 2026 mencapai US$22,17 miliar atau naik 1,01% dibandingkan Februari 2025 (yoy). Adapun, nilai impor Februari 2026 mencapai US$20,89 miliar atau naik 10,85% dibandingkan Februari 2025.

Selain itu, Data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia merosot ke level 50,1 pada Maret 2026, dari bulan sebelumnya yang berada di angka 53,8. Namun, angka ini masih berada di zona ekspansi. S&P Global melaporkan indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan berarti pada kondisi operasional.