Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak pemerintah mempercepat reforma agraria dan memperluas kepemilikan perkebunan sawit rakyat hingga 80% jika ingin menerapkan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) satu pintu melalui badan usaha milik negara (BUMN).

SPI menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal menjadi momentum penting untuk memperkuat kendali negara terhadap tata niaga sawit nasional.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut pidato Presiden di Gedung DPR RI pada 20 Mei 2026 dan ditujukan untuk menekan praktik manipulasi ekspor seperti under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan selama ini harga sawit Indonesia terlalu bergantung pada mekanisme pasar global dan korporasi besar yang menguasai rantai industri sawit dari hulu hingga hilir.

“Dengan adanya kebijakan ini, harga kelapa sawit dapat lebih dikendalikan oleh negara, tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pasar luar negeri yang selama ini mendominasi,” kata Henry dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Menurut SPI, penguatan tata kelola ekspor harus dibarengi langkah konkret memperkuat posisi petani sawit sebagai produsen utama.

Selama ini petani masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari ketidakpastian akses lahan, lemahnya dukungan pemeliharaan tanaman, hingga posisi tawar yang rendah dalam rantai pemasaran.

“Tanpa itu, petani akan tetap berada di posisi yang lemah dalam produksi, industri, dan distribusi kelapa sawit,” ujarnya.

SPI mencatat penguasaan perkebunan sawit nasional saat ini masih didominasi perusahaan besar swasta sebesar 56%, sementara petani rakyat hanya menguasai sekitar 40% dan BUMN sekitar 4%.

Ketimpangan tersebut dinilai harus dirombak melalui pelaksanaan reforma agraria sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, serta TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

“Kepemilikan dan penguasaan petani atas sawit di Indonesia harus ditingkatkan menjadi 80%,” kata Henry.

SPI juga menyoroti penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah menjelang penerapan kebijakan ekspor satu pintu.

Per 22 Mei 2026, harga TBS di Sumatera Barat dilaporkan turun dari Rp3.180 per kilogram menjadi Rp2.430 per kilogram. Di Bangka Belitung, harga TBS turun dari Rp3.080 menjadi Rp2.250 per kilogram, sementara harga di tingkat petani kepada tengkulak hanya sekitar Rp1.750 per kilogram.

Tren penurunan serupa juga terjadi di Sumatera Selatan, Riau, hingga Kalimantan Tengah.

SPI menilai penurunan harga tersebut perlu diwaspadai sebagai bagian dari dinamika transisi menuju kebijakan ekspor satu pintu dan diduga berkaitan dengan respons perusahaan besar sawit.

Henry menyinggung kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah melarang ekspor crude palm oil (CPO). Saat itu perusahaan eksportir disebut merespons dengan menurunkan harga TBS petani.

“Oleh karena itu, di tengah masa transisi ini, pemerintah harus memastikan harga TBS tidak jatuh. Negara tidak boleh membiarkan petani menjadi korban dari proses penyesuaian kebijakan,” ujarnya.

SPI meminta BUMN turut menyerap TBS petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Selain itu, SPI juga mendorong penguatan koperasi perkebunan sawit rakyat di desa-desa agar petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak bergantung pada tengkulak maupun perusahaan besar. Menurut SPI, koperasi petani harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam rantai nilai industri sawit nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengkritik rencana pemerintah memusatkan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) karena dinilai berpotensi memunculkan monopoli perdagangan sawit nasional.

Kekhawatiran itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis dalam penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR pada Selasa (20/5).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menilai kebijakan tersebut berisiko mengubah struktur perdagangan sawit nasional secara fundamental dan membuka ruang praktik rente ekonomi hingga penguasaan jalur ekspor oleh kelompok tertentu.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” ujar Darto dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai sentralisasi ekspor sawit melalui BUMN berpotensi mengulang pengalaman buruk tata niaga cengkeh pada era Orde Baru melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).

Menurut Darto, pada masa tersebut petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga di tingkat petani tertekan, dan praktik rente berkembang akibat terkonsentrasinya jalur perdagangan pada kelompok tertentu.

“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” katanya.

POPSI menyoroti sedikitnya lima risiko utama dari rencana kebijakan tersebut. Pertama, munculnya potensi monopsoni atau penyempitan akses ekspor ketika hanya ada satu pintu perdagangan melalui BUMN.

Kedua, pemerintah dinilai akan memiliki kontrol terlalu besar terhadap volume ekspor, harga referensi, hingga pengaturan pasar yang berpotensi memunculkan ketidakpastian usaha.

Ketiga, penggunaan alasan kepentingan nasional seperti hilirisasi dan stabilitas ekonomi dinilai tidak boleh menjadi dasar pembentukan monopoli perdagangan baru.

Keempat, struktur perdagangan tertutup dinilai membuka ruang suap atau rente ekonomi, dan elite capture, terutama terkait penentuan kuota, aggregator, dan fasilitas ekspor.

Kelima, petani sawit dinilai menjadi pihak paling rentan terdampak karena daya tawar harga tandan buah segar (TBS) berpotensi melemah ketika jumlah pembeli efektif berkurang.

“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” ujar Darto.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan petani dan pelaku usaha dalam pembahasan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang akan dipusatkan melalui badan usaha milik negara (BUMN).

Desakan itu disampaikan setelah Presiden mengumumkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis melalui BUMN dalam penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan pembahasan kebijakan strategis tersebut dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha sawit nasional.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai sentralisasi ekspor sawit melalui BUMN berpotensi memunculkan monopoli perdagangan dan mengulang pengalaman buruk tata niaga komoditas pada masa lalu, khususnya model Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru.

Menurut Darto, tata niaga cengkeh pada masa itu menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga di tingkat petani jatuh, serta membuka ruang praktik rente ekonomi.

“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” katanya.

POPSI juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri sawit nasional yang selama ini telah terintegrasi dengan pasar global melalui kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik, hingga refinery network global.

Ketika ekspor dipusatkan melalui satu pintu BUMN, perusahaan dinilai akan kehilangan akses direct export dan bergantung pada satu jalur perdagangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan efisiensi perdagangan, meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta melemahkan daya tawar sawit Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, POPSI menilai investor asing dapat melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk resource nationalism dan intervensi pasar yang berlebihan sehingga memicu ketidakpastian usaha.

“Efek lanjutannya dapat berupa penurunan kepercayaan investor, sikap wait and see dari foreign capital, hingga kenaikan cost of capital bagi industri sawit nasional,” ujar Darto.

Namun, menurut POPSI, dampak terbesar justru akan dirasakan petani sawit mandiri. Ketika jalur ekspor dipusatkan dan jumlah pembeli efektif menyusut, kompetisi pembelian crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) dinilai akan melemah. Dalam situasi tersebut, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan.

“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” katanya.

POPSI juga menilai sentralisasi ekspor dapat memperburuk posisi sawit Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global terkait transparansi dan keberlanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) Uni Eropa.

Menurut organisasi tersebut, pasar internasional saat ini menuntut tata kelola rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, penguatan industri sawit berkelanjutan dinilai tidak dapat dilakukan melalui monopoli perdagangan.

POPSI meminta pemerintah segera membuka evaluasi kebijakan secara terbuka dengan melibatkan petani, koperasi, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil sebelum kebijakan diterapkan.