KOMPAS.com - 7 negara ini punya masa depan perekonomian terbaik karena produk domestik bruto (PDB) mereka tinggi.

PDB sendiri ialah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu.

Besaran PDB menjadi indikator utama untuk mengukur tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/negara.

Namun, bukan cuma menyoal tingginya PDB yang jadi tolok ukur, negara-negara ini harus jadi pusat inovasi di mana paten dan penelitian mendorong kemajuan di dunia nyata. Lalu, bersihnya sebuah bangsa dari potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga investor menaruh kepercayaan tinggi.

Stabilitas keamanan, politik, infrastruktur, hingga kebahagiaan masyarakatnya juga mempengaruhi penilaian, karena linier bagi jalannya roda perekonomian.

Berikut 7 negara dengan masa depan perekonomian terbaik dikutip dari U.S. News.

7 negara dengan masa depan perekonomian terbaik

1. Amerika Serikat (AS)

AS sering memainkan peran utama dalam organisasi internasional, dan merupakan kekuatan pendiri di balik lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan Bank Dunia.

Ekspor penting negara ini meliputi komputer dan mesin listrik, kendaraan, produk kimia, makanan, hewan hidup, dan peralatan militer. AS juga memiliki sumber daya alam yang signifikan: Negara ini merupakan produsen minyak dan gas alam terkemuka di dunia , dan memiliki cadangan batubara terbesar di dunia.

PDB mencapai 29,2 triliun dollar AS (sekitar Rp 516,8 kuadriliun).

2. Jerman

Jerman memiliki salah satu perekonomian terbesar di dunia dan perannya dalam komunitas internasional terus meningkat sejak reunifikasi.

Wajar saja mereka jadi negara maju, karena memiliki tenaga kerja yang sangat terampil sehingga upah minimumnya cukup untuk membeli rumah, mengakses pendidikan layak, kesehatan, hingga asuransi.

Ekonominya merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan Jerman adalah salah satu importir dan eksportir terkemuka di dunia. Sektor jasa, yang meliputi industri seperti telekomunikasi, perawatan kesehatan, dan pariwisata, memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian negara. Industri dan pertanian merupakan sektor ekonomi penting lainnya.

PDB Jerman mencapai 6,1 triliun dollar AS (Rp 108,6 kuadriliun).

3. Prancis

Prancis adalah salah satu negara tertua di dunia, dan jangkauannya meluas ke seluruh dunia melalui sains, politik, ekonomi, dan mungkin yang terpenting, budaya.

Bank Dunia mengklasifikasikan Prancis sebagai negara kaya dan berpenghasilan tinggi. Warga negara Prancis dijamin mendapatkan layanan sosial tertentu, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan.

Sektor ekonomi utama lainnya meliputi industri, pertanian, energi, dan pertahanan. Negara ini adalah salah satu pengekspor senjata terbesar di dunia.

PDB Prancis mencapai 4,3 triliun dollar AS (Rp 76,6 kuadriliun).

4. Britania Raya (Inggris)

Britania Raya adalah negara yang sangat maju dan memiliki pengaruh ekonomi, politik, ilmiah, dan budaya internasional yang cukup besar.

London, adalah pusat keuangan internasional utama dan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia. Industri perbankan dan pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa yang lebih besar yang mendorong sebagian besar pertumbuhan ekonomi negara.

Beragam universitas terbaik di dunia ada di sana, menjamin warganya mendapat pendidikan terbaik.

PDB Inggris di angka 4,3 triliun dollar AS (76,6 kuadriliun).

5. Denmark

Kopenhagen, ibu kota Denmark, adalah rumah bagi institusi-institusi penting seperti Bursa Saham Kopenhagen.

Ibu kota ini juga berfungsi sebagai penghubung antara Eropa Utara dengan seluruh dunia, dengan bandara internasional terbesar di Skandinavia, pelabuhan yang aktif, sistem kereta bawah tanah, dan Jembatan Oresund yang menghubungkan kota ini dengan Malmo, Swedia .

Sejak 1849, Denmark beroperasi di bawah monarki konstitusional . Folketing adalah badan legislatif tertinggi Denmark; anggotanya dipilih oleh rakyat Denmark. Pemerintah Denmark dianggap sangat stabil dan sangat transparan.

PDB Denmark mencapai 489,4 miliar dollar AS (Rp 8,7 kuadriliun)

6. Korea Selatan

Ekonomi Korea Selatan yang berbasis teknologi tinggi dan jasa merupakan kisah sukses investasi asing, menjadi penerima pertama dana Komite Bantuan Pembangunan OECD yang kemudian menjadi donatur dana tersebut.

Negara ini telah mengalami pertumbuhan yang stabil dan pengurangan kemiskinan sejak tahun 1960-an dan sekarang termasuk di antara ekonomi terbesar di dunia secara keseluruhan.

Mungkin, mobil dan ponsel yang Anda pakai saat ini buatan Korea Selatan.

PDB Korsel mencapai 3,8 triliun dollar AS (Rp 67 kuadriliun).

7. Singapura

Sebagai salah satu dari empat macan ekonomi Asia, Singapura telah mengalami pertumbuhan yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir karena praktik manufaktur dan produksi efisien telah membuka jalan bagi inovasi pasar bebas di industri elektronik dan farmasi yang berkembang pesat.

Produk domestik bruto per kapita tinggi dan pengangguran rendah, menjadikan Singapura salah satu negara terkaya di dunia.

Singapura merupakan kantor pusat Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik dan anggota dari sejumlah organisasi internasional lainnya, termasuk Forum Regional ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

PDB Singapura mencapai 909,7 miliar dollar AS (Rp 16,2 kuadriliun).

Lantas dimana posisi Indonesia menurut U.S. News?

Indonesia di peringkat ke-58

Meski berada di peringkat ke-58, U.S. News memprediksi negara ini bisa jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Asal dikelola dengan benar lalu memberantas korupsi tanpa pandang bulu, ekspor komoditas tambang, pertanian, dan bahari bisa mendatangkan devisa sangat tinggi.

"Indonesia telah memberikan kontribusi yang relatif besar pada ekonomi global. Negara ini merupakan ekonomi terbesar di kawasan dan bagian dari kelompok G20 yang terdiri dari negara-negara terkaya di dunia," jelas U.S. News.

"Manufaktur adalah komponen tunggal terbesar dalam perekonomian negara ini. Ekspor utama Indonesia meliputi minyak mentah dan gas alam, serta karet, kopi, kakao, dan minyak sawit," tambahnya.

PDB Indonesia mencapai 4,7 triliun dollar AS (Rp 83,9 kuadriliun).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) melebar dan mencapai 1,1 persen dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut naik dari kuartal sebelumnya senilai 0,7 persen PDB.

Hal tersebut diduga menjadi salah satu penyebab nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus melemah.

Di sisi lain, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, fundamental ekonomi yang kuat seharusnya tidak membuat nilai tukar rupiah melemah.

Research & Education Coordinator Valbury Asia Futures Nanang Wahyudin mengatakan, defisit ini berarti permintaan devisa untuk impor, jasa, dan pembayaran pendapatan ke luar negeri lebih besar daripada penerimaan ekspor dan remitansi.

"Sehingga ketersediaan dollar di dalam negeri secara struktural harus ditutup oleh arus modal masuk atau cadangan devisa BI," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (28/6/2026).

Defisit transaksi berjalan dinilai memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Secara sederhana, transaksi berjalan mencatat seluruh aliran keluar-masuk uang antara Indonesia dan luar negeri yang berasal dari kegiatan ekspor-impor.

Transaksi berjalan yang mengalami defisit artinya jumlah uang atau devisa yang harus disalurkan ke luar negeri dari aktivitas ekonomi jauh lebih besar daripada devisa yang masuk ke dalam negeri.

Nanang menambahkan, ketika arus modal portofolio justru keluar atau volume masuknya tidak cukup besar, CAD membuat pasar valas domestik terasa kering dollar AS.

"Memperbesar tekanan depresiasi rupiah, terlepas dari klaim fundamental yang kuat," imbuh dia.

Dengan kata lain, Nanang menyebut, defisit transaksi berjalan (CAD) yang menyentuh 1,1 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berarti secara neto Indonesia membutuhkan pendanaan valuta asing (valas) dari luar.

"Dengan demikian, pasokan dollar domestik relatif ketat dan rupiah lebih rentan tertekan," terang dia.

Sebagai informasi, pada perdagangan hari ini, Kamis (28/5/2026), rupiah di pasar spot terpantau ditutup pada level Rp 17.845,5 per dollar AS, atau melemah 44,5 poin, setara 0,25 persen.

Dampak langsung defisit transaksi berjalan pada kurs

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menjelaskan, defisit transaksi berjalan sebesar 1,1 persen dari PDB memberi tekanan langsung terhadap persediaan dollar di dalam negeri.

Hal ini karena kebutuhan valas untuk membayar impor barang, jasa, pendapatan primer, dan kewajiban eksternal lebih besar daripada penerimaan valas yang masuk secara rutin.

"Pemerintah boleh menyebut fundamental ekonomi kuat, tetapi CAD tetap mengirim sinyal bahwa pasokan dollar struktural tidak cukup longgar," kata dia kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, saat rupiah melemah di atas Rp 17.800, importir cenderung mempercepat pembelian dollar AS, eksportir dapat menunda konversi devisa, dan investor asing meminta premi risiko lebih tinggi.

Syafruddin menerangkan, perilaku ini memperketat likuiditas valas domestik.

"Jadi, CAD bukan sekadar angka neraca pembayaran, CAD memperlihatkan ekonomi membutuhkan dollar lebih banyak daripada yang tersedia dari transaksi berjalan," terang dia.

Ia berpandangan, ketika pemerintah tidak memperkuat ekspor, menahan impor konsumtif, dan mempercepat masuknya devisa hasil ekspor, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang meskipun pertumbuhan PDB tetap terlihat kuat.

Defisit transaksi berjalan melebar

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan atau current account deficit Indonesia melebar pada kuartal I-2026.

Defisit transaksi berjalan tercatat 4 miliar dollar AS atau 1,1 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal IV 2025 yang sebesar 2,5 miliar dollar AS atau 0,7 persen dari PDB.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan defisit transaksi berjalan tetap rendah di tengah perlambatan ekonomi global.

"Transaksi berjalan mencatat defisit yang rendah," ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2026).

BI menjelaskan defisit transaksi berjalan pada kuartal I-2026 disebabkan surplus neraca barang yang lebih rendah.

Kondisi tersebut terjadi saat defisit neraca pendapatan jasa menyempit dan surplus neraca pendapatan sekunder tetap stabil.

Neraca perdagangan barang pada kuartal I-2026 mencatat surplus 8 miliar dollar AS.

Surplus tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 10,2 miliar dollar AS.

Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya surplus neraca perdagangan nonmigas dan mengecilnya defisit neraca perdagangan migas.

Klaim fundamental ekonomi kuat

Sementara itu, Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dengan kondisi fundamental ekonomi yang baik seharusnya pelemahan kurs rupiah tidak terjadi.

Menurut dia, nilai tukar mata uang biasanya melemah ketika ada gangguan pada fundamental ekonomi di suatu negara.

"Sebenarnya tidak masuk akal, biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi," kata dia di kawasan Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (27/5/2026).

Kendati demikian, asumsi nilai tukar rupiah ini juga telah masuk dalam perhitungan simulasi harga minyak dunia 100 dollar AS per barrel.

"Jadi tidak ada masalah, saya tidak harus hitung ulang APBN-nya," imbuh dia.

Purbaya mengungkapkan, walaupun nilai tukar rupiah turun, imbal hasil surat utang (bond yield) menurun.

Hal itu dipengaruhi dengan aksi pemerintah yang melakukan pembelian untuk mengendalikan imbal hasil surat utang.

"Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor terutama asing dan domestik juga untuk melakukan investasi di bond kita akan terjaga," terang dia.

Purbaya mengaku telah melihat adanya aliran modal asing yang masuk ke pasar obligasi Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah juga masih akan berupaya untuk membuat nilai tukar rupiah menguat.

"Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan nilai tukar rupiah dengan signifikan," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa bangsa Indonesia semestinya tidak boleh takut atas dinamika perekonomian seperti kurs dolar Amerika Serikat (AS) hingga kecukupan bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan Prabowo di sela-sela pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Prabowo mulanya menyinggung besaran penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang baru mencapai 11% pada 2024, tertinggal dibandingkan negara-negara G20 lain seperti Meksiko, Filipina, India, hingga Kamboja.

Dia menggarisbawahi bahwa ekonomi Tanah Air juga tumbuh stabil pada kisaran 5% setiap tahunnya selama 7 tahun. Namun, penduduk miskin justru bertambah diiringi penurunan jumlah kelas menengah.

Menurut Prabowo, hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Indonesia selama ini dijalankan pada jalur yang tidak tepat. Apabila sistem yang sama diteruskan, maka dia mengkhawatirkan bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang makmur.

“Bahwa kemungkinan besar kita akan menjadi bangsa yang lemah, bangsa yang selalu takut. Takut kurs dolar, takut BBM enggak cukup, takut ini, takut itu,” kata Prabowo.

Menurutnya, hal ini berkait dengan kedaulatan bangsa Indonesia. Padahal, dia menyebut Indonesia memiliki anugerah berupa kekayaan alam yang luar biasa.

Dia kemudian menyinggung bahwa selama puluhan tahun terakhir, perekonomian domestik diterpa arus keluar kekayaan nasional.

Prabowo menyebut Indonesia sejatinya tidak pernah rugi dalam berdagang, yang tecermin dari surplus ekspor terhadap impor. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan kebijakan yang mengatur arus perdagangan ke depannya.

“Kalau ilmu dagang, berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Direktur Treasury & International Banking Ari Rizaldi mengatakan perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan yang solid meski pasar global dibayangi konflik geopolitik dan volatilitas harga komoditas.

“Ke depan, tantangan global akan terus ada, namun di balik setiap tantangan juga terdapat peluang yang dapat dioptimalkan melalui strategi yang tepat. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, kami meyakini pertumbuhan ekonomi dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” ujar Ari dalam Mandiri Macro and Market Brief 2Q26 di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Berdasarkan data yang dipaparkan perseroan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal I/2026, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,4% pada kuartal IV/2025. Pertumbuhan tersebut didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52% secara tahunan atau year-on-year (YoY), serta percepatan belanja pemerintah sebesar 21,8% YoY.

Ari menjelaskan, akselerasi belanja negara ditopang implementasi sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan sekolah rakyat.

Di sisi lain, konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai turut mendorong harga minyak dunia melampaui US$100 per barel dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Kendati demikian, Ari menilai koordinasi pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, Bank Indonesia juga terus melakukan bauran kebijakan, termasuk intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah yang tercatat terdepresiasi 3,9% sepanjang 2026.

Optimisme terhadap prospek ekonomi turut tercermin pada kinerja industri perbankan. Hingga Maret 2026, kredit industri tumbuh 9,49% YoY dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) terjaga di level 2,14%. Dana pihak ketiga (DPK) industri juga tumbuh 13,55% YoY, sementara loan to deposit ratio (LDR) berada di level 84,63%.

Adapun Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan industri. Kredit bank only mencapai Rp1.530 triliun per Maret 2026 atau tumbuh 17,4% YoY. DPK meningkat menjadi Rp1.675 triliun atau naik 21,1% YoY.

Dari sisi pendanaan murah, current account saving account (CASA) Bank Mandiri mencapai Rp1.201 triliun atau tumbuh 12,7% YoY. Sementara itu, laba bersih konsolidasi tercatat Rp15,4 triliun atau meningkat 16,6% YoY.

Rasio profitabilitas dan permodalan juga tetap terjaga, tercermin dari return on equity (ROE) sebesar 22,1%, capital adequacy ratio (CAR) 19,7%, serta rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang membaik menjadi 58%.

“Kami akan terus menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan terukur, sekaligus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Ari.

Selain menjaga pertumbuhan bisnis, Bank Mandiri juga mencatat per kuartal I/2026, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) perseroan mencapai Rp11 triliun dan telah menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM.

Dalam program MBG, sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut telah menggunakan layanan virtual account Bank Mandiri untuk pengelolaan keuangan.

Perseroan juga membiayai sekitar 2.300 unit hunian dalam Program 3 Juta Rumah serta mendukung pengembangan sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

FENOMENA yang sering disebut sebagai “kutukan 5 persen” menggambarkan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung di situ-situ saja, belum mampu mengalami akselerasi secara signifikan selama lebih dari satu dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi nasional memang relatif terjaga di kisaran lima persen, pada Triwulan I-2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan.

Capaian tersebut seharusnya menunjukkan adanya tren perubahan struktural perekonomian di mana perekonomian lebih didorong oleh peningkatan produktivitas, inovasi, maupun penguatan daya saing industri nasional.

Aktivitas ekonomi Indonesia hingga kini masih banyak ditopang oleh konsumsi domestik dan faktor musiman, sehingga fondasi pertumbuhan jangka panjang belum terbentuk secara optimal. Pertumbuhan ekonomi yang baik, harus diikuti oleh transformasi ekonomi yang lebih produktif, efisien, dan berbasis nilai tambah tinggi.

Permasalahan mendasar yang menghambat percepatan ekonomi Indonesia berkaitan erat dengan rendahnya produktivitas, tingginya biaya logistik, serta persoalan kelembagaan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Biaya distribusi antardaerah yang tinggi menyebabkan rantai pasok nasional menjadi kurang efisien dan memunculkan disparitas harga di berbagai wilayah.

Selain itu, hambatan birokrasi, kompleksitas perizinan, dan praktik korupsi masih menjadi faktor yang memengaruhi iklim investasi dan efisiensi dunia usaha. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai reformasi kebijakan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Sementara kontribusi investasi produktif relatif lebih terbatas. Ketergantungan terhadap konsumsi menunjukkan bahwa penguatan kapasitas produksi, efisiensi industri, dan ekspansi investasi belum menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Di tengah tantangan tersebut, sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung industrialisasi nasional justru menunjukkan kecenderungan melemah. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB Indonesia kini berada di bawah 20 persen, meski sektor ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional dan tumbuh sekitar 5 persen pada Triwulan I-2026.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia perlu berupaya secara serius untuk mencegah deindustrialisasi prematur, di mana sektor manufaktur belum mampu berkembang menjadi motor utama transformasi ekonomi dan produktifitas nya masih rendah.

Paradoks Ekonomi Indonesia

Di tengah berbagai tantangan struktural dan tekanan ekonomi global yang masih membayangi perekonomian nasional, dinamika ekonomi Indonesia pada awal tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan patut diapresiasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih relatif kuat di tengah ketidakpastian geopolitik global, perlambatan perdagangan dunia, dan tingginya volatilitas harga komoditas internasional.

Salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya belanja pemerintah secara signifikan. Di mana Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 21,81 persen (yoy), menjadi pertumbuhan tertinggi di antara seluruh komponen pengeluaran Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan tersebut dipengaruhi oleh realisasi pembayaran gaji ke-14 (THR), kenaikan belanja barang dan jasa, serta implementasi berbagai program prioritas pemerintah. Di antaranya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan penguatan sekolah rakyat yang secara langsung mendorong aktivitas ekonomi daerah, konsumsi rumah tangga, serta permintaan pada sektor pangan, transportasi, dan jasa sosial.

Dampak kebijakan tersebut tercermin pada tingginya pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang mencapai 13,14 persen serta sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 8,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal pemerintah masih memiliki efek pengganda (multiplier effect) cukup kuat dalam menjaga pergerakan ekonomi domestik.

Meskipun pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah pertumbuhan tersebut benar-benar telah diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas?

Selain ditopang oleh belanja pemerintah, pemulihan ekonomi nasional juga didukung oleh membaiknya kinerja sektor industri pengolahan. Industri manufaktur masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yakni sebesar 19,07 persen, dengan pertumbuhan mencapai 5,04 persen pada Triwulan I-2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur mulai kembali memainkan peran penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi setelah mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, penguatan sektor industri seharusnya mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi sering dipandang sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tatkala ekonomi tumbuh, maka produksi meningkat, investasi bertambah, lapangan kerja meluas, pendapatan masyarakat naik, dan konsumsi rumah tangga ikut menguat.

Sayangnya, di Indonesia, apabila ditelaah lebih mendalam, realitas sosial-ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kesejahteraan yang ideal. Meski tingkat pengangguran mengalami penurunan, jumlah penganggur Indonesia masih mencapai sekitar 7,24 juta orang pada Februari 2026.

Selain itu, kualitas pekerjaan juga masih menjadi tantangan serius karena pekerja formal hanya mencakup sekitar 40,58 persen dari total penduduk bekerja. Sedangkan sebagian besar lainnya masih berada di sektor informal yang rentan terhadap gejolak ekonomi.

Bahkan, sekitar 49 juta orang masih bekerja tidak penuh waktu atau tergolong pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, stabil, dan berpendapatan layak.

Sebab itu, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada Triwulan I-2026 memang layak diapresiasi sebagai capaian makroekonomi yang positif. Namun tetap memperhatikan bahwa tantangan terbesar Indonesia ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas, inklusif, mampu menciptakan pekerjaan formal yang layak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Penguatan Ekonomi Inklusif

Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan dinamika struktural yang masih membayangi perekonomian nasional, Indonesia memerlukan arah pembangunan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan. Tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan masyarakat yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada hakikatnya harus mampu diterjemahkan menjadi perluasan kesempatan kerja, meningkatnya aktivitas usaha produktif, serta penguatan daya beli rumah tangga. Sebab itu, kebijakan ekonomi nasional perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang memiliki kapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja, seperti industri pengolahan, pertanian modern, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam konteks tersebut, industrialisasi berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis yang penting agar Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Melainkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang dapat memperkuat struktur ekonomi domestik dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari reformasi menyeluruh pada aspek produktivitas, pendidikan, dan iklim usaha nasional. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur logistik, menurunkan biaya distribusi, serta menyederhanakan regulasi investasi agar dunia usaha dapat berkembang secara lebih efisien dan kompetitif.

Efisiensi ekonomi dan kemudahan berusaha menjadi faktor penting dalam menarik investasi produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar. Pasalnya melalui iklim usaha yang lebih kondusif, sektor industri dan sektor riil nasional akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang, memperkuat kapasitas produksi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

Selain reformasi ekonomi dan industri, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan transformasi pembangunan nasional. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, serta penguatan konektivitas antara dunia pendidikan dan dunia kerja harus menjadi prioritas strategis agar tenaga kerja Indonesia lebih produktif, adaptif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi.

Dengan sumber daya manusia yang unggul, sektor industri nasional akan memiliki kemampuan lebih besar untuk tumbuh sekaligus menyerap jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Dalam konteks tersebut, berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, dan penguatan ekonomi desa perlu dipandang bukan hanya sebagai stimulus sosial jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas manusia.

Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, produktif, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi yang bermartabat.

Sejatinya, tantangan terbesar pembangunan ekonomi Indonesia bukan sekadar menjaga pertumbuhan tetap berada di atas lima persen, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat kelas menengah, meningkatkan daya beli rumah tangga, serta mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berbasis penguatan sektor riil.

Hal itu agar pertumbuhan yang tercipta tidak berhenti sebagai capaian statistik semata, melainkan benar-benar menjadi fondasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dalam jangka panjang. Semoga.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) aliastax ratiopada kuartal I/2026 masih jauh target sepanjang tahun. Padahal pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tumbuh kuat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa data produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun pada kuartal I/2026. Nilai PDB itu naik 5,61% secara tahunan (year on year/YoY), menjadi kenaikan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan (pendapatan pajak ditambah kepabeanan dan cukai) sebesar Rp462,7 triliun hingga akhir Maret 2026.

Dengan demikian, tax ratio pada kuartal I/2026 terkalkulasi di level 7,47%. Angka itu masih jauh dari target yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di level 11% sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar pun menilai realisasi awal tahun ini masih jauh dari kata memuaskan. Apalagi, dia mencatat realisasitax ratiopada kuartal I/2026 itu menjadi yang terendah kedua dalam lima tahun terakhir.

"Bahkan cukup jauh dibandingkan dengantax ratiokuartal I 2022—2024 yakni kisaran 1,28% hingga 2,48%. Padahal kita tahu, dalam beberapa tahun itu *tax ratio* kita tidak pernah menyentuh angka 11%," ungkap Fajry kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Dia mencatat bahwa performa awal tahun ini tertinggal jauh apabila dikomparasikan dengantax ratiokuartal I/2022 yang mencapai 8,90%, kuartal I/2023 di level 9,95%, dan kuartal I/2024 sebesar 8,75%.

Tahun	Rasio Pajak	Perubahan YoY
2022	8,90%	-
2023	9,95%	11,8%
2024	8,75%	-12,1%
2025	7,01%	-19,9%
2026	7,47%	6,6%

Sumber: BPS, Kementerian Keuangan, diolah

Fajry menyoroti adanya perbedaan fundamental terkait anjloknya penerimaan pada tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini. Pada 2025, rendahnya penerimaan lebih disebabkan oleh kendala transisi sistem Coretax dan lonjakan pembayaran restitusi.

Sementara itu, pada awal 2026 ini, masalah utama adalah restitusi pajak yang besar. Padahal, sambungnya, restitusi merupakan hak wajib pajak.

Dia pun memperingatkan bahwa pemaksaan target penerimaan yang terlampau tinggi seperti 11% di tengah fundamental ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru menimbulkan risiko besar di lapangan.

Akibatnya, banyak wajib pajak yang kini merasa kesulitan untuk mencairkan hak restitusi mereka lantaran fasilitasnya diperketat. Fajry menyebut situasi ini berujung pada kekacauan di sektor perpajakan.

Di satu sisi, otoritas mencoba memperketat restitusi. Di sisi lain, wajib pajak menyalakan petugas pajak yang hanya menjalankan instruksi dari pusat.

"Dan ini seharusnya bisa diantisipasi, karena kita pernah mengalami sebelumnya pada awal pemerintahan Jokowi," ujar Fajry.

Dia menilai, akar masalah dari kekacauan sektor perpajakan itu ada di kebutuhan besarnya anggaran untuk berbagai program unggulan pemerintah. Akibatnya, kebutuhan peningkatan penerimaan sangat kuat.

Kejar Target

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui masih rendahnya kemampuan pemungut pajak di tengah akselerasi pertumbuhan ekonomi. Bendahara negara itu mengaku ingin meningkatkantax ratiominimal 10,5% dalam beberapa bulan ke depan.

"Setengah tahun ke depan ini saya akan eksperimen untuk menaikkan tax ratio. Jadi gak usah khawatir," katanya singkat dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melihat realisasi tax ratio pada kuartal I/2026 sebesar 7,47% belum mencerminkan potret utuh kinerja penerimaan sepanjang tahun ini.

Demi mengejar target ambisius 11%, Bimo mengaku Direktorat Jenderal Pajak kini tengah menyiapkan serangkaian langkah pengamanan penerimaan secara lebih intensif atauextra effort

Dia memaparkan bahwa otoritas pajak tengah menggenjot sejumlah inisiatif yang tidak dilakukan secara masif pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu strategi andalannya adalah sinergi antar-institusi dalam payung Satgas Sinergi Pengamanan Penerimaan Pajak.

Dalam satgas ini, DJP melakukanjoint auditatau pemeriksaan bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Pemeriksaan ini menyasar subjek dan objek pajak yang sama, termasuk pengawasan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tidak hanya internal Kemenkeu, otoritas juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS [Program Pengungkapan Sukarela] yang kurang lengkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan apakah ada yang kurang ungkap," tambah Bimo pada kesempatan yang sama.

Selain menyisir kepatuhan peserta PPS, Bimo menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan pemeriksaan tematik yang menyasar wajib pajak grup atau konglomerasi. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada celah pengalihan laba atau praktik penghindaran pajak lainnya dalam skala besar.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tetap kuat dalam kisaran 4,9-5,7 persen (yoy), didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (5/5), ekonomi triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik.

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy) didorong oleh aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H serta paket stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi.

Kemudian, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi 21,81 persen (yoy) didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG).

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 6,28 persen (yoy) didorong oleh peningkatan aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Adapun investasi tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy) terutama didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta mesin dan perlengkapan.

Sementara ekspor tumbuh sebesar 0,90 persen (yoy) sejalan dengan tetap baiknya permintaan beberapa mitra dagang utama dan peningkatan aktivitas pariwisata, termasuk wisatawan mancanegara.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar LU pada triwulan I 2026 tumbuh positif. LU industri pengolahan, LU perdagangan, serta LU pertanian sebagai kontributor utama pertumbuhan tumbuh baik seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan permintaan eksternal yang tetap positif.

Selain itu, LU penyediaan akomodasi dan makan minum serta LU transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Idul Fitri 1447 Hijriah dan aktivitas pariwisata, baik perjalanan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Sedangkan dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tertinggi tercatat di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Sulawesi, Jawa, Sumatera, Maluku dan Papua (Mapua), serta Kalimantan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pemerintah telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 dengan angka yang sangat tinggi, yakni 5,61 persen. Huda menyebut angka tersebut tertinggi sejak 2012 dan selama dua periode pemerintahan Jokowi pun tidak mampu mencapai 5,6 persen.

"Namun demikian, ada anomali kondisi terhadap hasil perhitungan pemerintah tersebut," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Anomali pertama, ucap Huda, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025, yakni tumbuh sebesar 5,52 persen (2026) dari 4,96 persen (2025). Padahal, berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Maret 2026 sebesar 122,9 basis poin atau turun dibandingkan Januari 2026 sebesar 127,0 basis poin.

"Tahun lalu juga mengalami penurunan serupa meskipun lebih tajam. Biasanya, IKK ini mencerminkan pergerakan konsumsi rumah tangga, namun menurut data BPS ternyata tidak," sambung Huda.

Lebih menarik lagi, lanjut Huda, pertumbuhan konsumsi pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya mengalami perlambatan dibandingkan kuartal I 2025, padahal ada momen Ramadhan-Lebaran yang seharusnya dapat mendongkrak.

"Sedangkan tahun lalu tumbuh 6,86 persen, tapi konsumsi rumah tangga jauh lebih lambat. Jadi ada anomali dalam perhitungan konsumsi rumah tangga yang dilakukan oleh BPS," ungkap Huda.

Anomali kedua, Huda sampaikan, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan empat kuartal sebelumnya. Pada kuartal I 2026, konsumsi transportasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen, sedangkan kuartal sebelumnya tercatat sebesar 6,15 persen (kuartal I 2025), 6,48 persen (kuartal II 2025), 6,41 persen (kuartal III 2025), dan 6,35 persen (kuartal IV 2025).

Namun demikian, ucap Huda, jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen. Huda mengatakan hal ini jauh lebih rendah dibandingkan capaian tahun lalu yang tumbuh masing-masing 9,01 persen, 8,52 persen, 8,62 persen, dan 8,98 persen pada kuartal I hingga kuartal IV 2025.

"Begitu pula dengan jasa informasi dan komunikasi yang mengalami perlambatan pada periode yang sama. Anomali di sektor ini sangat terasa ketika konsumsi kita tidak ditopang oleh jasa terkait," ucap dia.

Anomali ketiga terdapat pada pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Huda mengatakan kali ini yang tumbuh tinggi adalah PMTB subsektor kendaraan seperti mesin pada tahun lalu yang dianggap sebagai penyumbang signifikan PMTB. Ia mengatakan kendaraan yang menjadi penyumbang PMTB juga dihasilkan dari impor kendaraan.

Huda menyampaikan PMTB subsektor kendaraan berhasil tumbuh sebesar 12,39 persen. Namun, di satu sisi, pertumbuhan industri alat angkutan terkontraksi hingga minus 5,02 persen. Ia menduga angka PMTB kendaraan ini disumbang oleh impor kendaraan untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Pada akhirnya, impor KDKMP ini jadi justifikasi PMTB kendaraan mengalami pertumbuhan yang luar biasa tinggi, tapi industrinya melemah," ujar Huda.

Anomali keempat, lanjut Huda, industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup tinggi sehingga melambat pada kuartal I 2026 jika dibandingkan tiga kuartal sebelumnya, yang hanya tumbuh sebesar 5,04 persen. Huda mengatakan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia juga mengalami penurunan pada Maret 2026 dibandingkan Februari 2026.

Pada Februari, sambung dia, PMI manufaktur meningkat karena kegiatan stok untuk momen Lebaran (Maret 2026), kemudian turun lagi karena situasi ekonomi. Pada April 2026, lanjut Huda, PMI manufaktur sudah berada di bawah level ekspansi.

Huda memaparkan industri tembakau, karet dan plastik, serta otomotif mengalami kontraksi. Sementara itu, industri makanan dan minuman tumbuh cukup tinggi di angka 7,04 persen.

"Kemungkinan besar akibat adanya penyerapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika benar, maka perlu dipertanyakan bagaimana kontribusi dari UMKM jika industri makanan dan minuman yang mendapatkan manfaat besar dari program MBG," lanjut Huda.

Huda menyoroti anomali pertumbuhan industri yang jauh melambat, namun pertumbuhan ekonomi justru sangat tinggi. Padahal, ucap Huda, kontribusi dari sektor industri pengolahan mencapai 19 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — APBN membukukan defisit sebesar Rp240,1 triliun per akhir Maret 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 0,93% dari produk domestik bruto (PDB).

Perkembangan defisit fiskal itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (5/5/2026).

Dia merinci bahwa pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun per Maret 2026. Realisasi itu setara 18,2% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.153,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah mencapai Rp815 triliun per Maret 2026. Realisasi itu setara 21,2% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.

Artinya, belanja negara masih lebih banyak daripada pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% dari PDB.

"Yang jelas, belanja selalu bisa kita kendalikan, income [pendapatan] juga akan kami tingkatkan. Sekarang 20,7% pertumbuhannya, pajak. Ke depan akan kita jaga dan mungkin akan tinggi lagi laju pertumbuhannya," ungkap Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp95,8 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun atau sudah terlewati.

Adapun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka tampak ada kenaikan signifikan defisit APBN. Pada akhir Maret 2025, defisit APBN mencapai Rp104,2 triliun atau setara 0,43% dari PDB.

Artinya, defisit APBN Maret 2026 yang sebesar Rp240,1 triliun naik 130,4% dibandingkan APBN Maret 2025.

Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 apabila dibandingkan dengan triwulan I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% YoY.

"[Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] lebih besar atau sama dengan 5,5%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan "bagus". Apalagi, dia melihat orang masih ramai berbelanja ketika mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta yang dinilai sebagai tanda daya beli masyarakat masih baik.

Di samping itu, bendahara negara itu menilai apabila angkanya sedikit menurun dari realisasi kuartal IV/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap impresif mengingatkan gejolak ekonomi dunia.

"Walaupun, let's say, lambat sedikit, atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,3% YoY. Angka itu sedikit termoderasi secara kuartalan (5,39%) meski masih lebih tinggi secara tahunan (4,87%).

"Beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti Intrabel [BCA Consumer Spending Index] serta penjualan mobil dan motor, lebih disebabkan oleh hari kerja yang lebih sedikit. Namun, konsumsi selama ramadan dan lebaran lebih baik dibandingkan tahun lalu," ujar David kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meramalkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,44% YoY.

"Angka ini menunjukkan akselerasi dibandingkan periode sebelumnya dan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi," ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Proyeksi lebih tinggi disampaikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan pertumbuhan 5.48% YoY pada kuartal I/2026 (angka tengah rentang estimasi 5,46%–5,50%).

Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi faktor musiman karena adanya periode Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri pada kuartal pertama tahun ini. Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga meningkatkan pendapatan bersih masyarakat.

"Kombinasi dari berbagai faktor ini dengan efek basis rendah (low-base effect) dari pertumbuhan PDB di kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi," jelas Teuku dalam keterangannya, dikutip Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 apabila dibandingkan dengan triwulan I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% YoY.

"[Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] lebih besar atau sama dengan 5,5%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan "bagus". Apalagi, dia melihat orang masih ramai berbelanja ketika mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta yang dinilai sebagai tanda daya beli masyarakat masih baik.

Di samping itu, bendahara negara itu menilai apabila angkanya sedikit menurun dari realisasi kuartal IV/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap impresif mengingatkan gejolak ekonomi dunia.

"Walaupun, let's say, lambat sedikit, atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,3% YoY. Angka itu sedikit termoderasi secara kuartalan (5,39%) meski masih lebih tinggi secara tahunan (4,87%).

"Beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti Intrabel [BCA Consumer Spending Index] serta penjualan mobil dan motor, lebih disebabkan oleh hari kerja yang lebih sedikit. Namun, konsumsi selama ramadan dan lebaran lebih baik dibandingkan tahun lalu," ujar David kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meramalkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,44% YoY.

"Angka ini menunjukkan akselerasi dibandingkan periode sebelumnya dan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi," ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Proyeksi lebih tinggi disampaikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan pertumbuhan 5.48% YoY pada kuartal I/2026 (angka tengah rentang estimasi 5,46%–5,50%).

Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi faktor musiman karena adanya periode Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri pada kuartal pertama tahun ini. Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga meningkatkan pendapatan bersih masyarakat.

"Kombinasi dari berbagai faktor ini dengan efek basis rendah (low-base effect) dari pertumbuhan PDB di kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi," jelas Teuku dalam keterangannya, dikutip Senin (4/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal I/2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal IV tahun lalu atas dasar harga berlaku Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan senilai Rp3.447,7 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 apabila dibandingkan dengan triwulan I/2025 atau secara year-on-year tumbuh 5,61%," ujarnya pada Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026. Kinerja konsumsi rumah tangga pada periode ini utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri).

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75% juga turut mendorong konsumsi masyarakat.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14% year on year pada kuartal I/2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV/2025 yang mencapai 5,39% YoY.

"[Pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] lebih besar atau sama dengan 5,5%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 akan "bagus". Apalagi, dia melihat orang masih ramai berbelanja ketika mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta yang dinilai sebagai tanda daya beli masyarakat masih baik.

Di samping itu, bendahara negara itu menilai apabila angkanya sedikit menurun dari realisasi kuartal IV/2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap impresif mengingatkan gejolak ekonomi dunia.

"Walaupun, let's say, lambat sedikit, atau lebih tinggi sedikit, mengingat kondisi global yang seperti ini, itu sudah prestasi yang luar biasa," kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,3% YoY. Angka itu sedikit termoderasi secara kuartalan (5,39%) meski masih lebih tinggi secara tahunan (4,87%).

"Beberapa indikator konsumsi menunjukkan perlambatan seperti Intrabel [BCA Consumer Spending Index] serta penjualan mobil dan motor, lebih disebabkan oleh hari kerja yang lebih sedikit. Namun, konsumsi selama ramadan dan lebaran lebih baik dibandingkan tahun lalu," ujar David kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede meramalkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 mencapai 5,44% YoY.

"Angka ini menunjukkan akselerasi dibandingkan periode sebelumnya dan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, serta investasi," ujar Josua kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Proyeksi lebih tinggi disampaikan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky memproyeksikan pertumbuhan 5.48% YoY pada kuartal I/2026 (angka tengah rentang estimasi 5,46%–5,50%).

Dia menjelaskan proyeksi tersebut dipengaruhi faktor musiman karena adanya periode Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri pada kuartal pertama tahun ini. Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga meningkatkan pendapatan bersih masyarakat.

"Kombinasi dari berbagai faktor ini dengan efek basis rendah (low-base effect) dari pertumbuhan PDB di kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi," jelas Teuku dalam keterangannya, dikutip Senin (4/5/2026).